kredit pajak luar negeri
DESCRIPTION
Kredit PajakTRANSCRIPT
-
Jika seorang keturunan Adam meninggal maka putuslah segala
amalannya,kecuali 3 hal, yaitu:
Sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat
Doa anak yang soleh
-
LOGO
PAJAK INTERNASIONALPAJAK INTERNASIONAL
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Tax Specialist
2
-
Cintailah Ilmu Pengetahuan,sebagaimana Kita mencintai
diri kita sendiri, karena dengan berilmu pengetahuan,Kita pasti akan selamat baik di dunia
maupun kelak di akhirat
Petuah bijak para profesional
3
-
PAJAK INTERNASIONAL
Presented by: Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
081 357 822 744
0819- 13200 364
(Home) 022-8888 6851
08888299629
022-61567822
08889438080
Lecturer n Chartered Accountant
Tax Instructor / Accounting Trainer
Registered Tax Consultants / Tax Adviser
Accounting Service & Management Advisory
Writer Instructor Lecturer4
-
LOGO
2KULIAH
PPPPajak internasionalajak internasionalajak internasionalajak internasional
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JENDERAL A. YANI
5
-
Kompetensi
Mahasiswa mampu menentukankredit pajak luar negeri (KPLN)
6
-
Kriteria Penilaian
(100/jumlah soal) x jawaban yg benar
Bentuk EvaluasiBentuk Evaluasi
Pertanyaan tertulis akhir kuliahReferensi pustaka :
Anang Mury Kurniawan, 2011. Pajak Internasioanl, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
7
-
Kredit Pajak Luar Negeri :
1. Menghindari pajak berganda
2. PPh Psl. 24
Bahan kajian & sub bahan kajianBahan kajian & sub bahan kajianBahan kajian & sub bahan kajianBahan kajian & sub bahan kajian
8
-
LOGO
Sub Sub Sub Sub PokokPokokPokokPokok
BahasanBahasanBahasanBahasan1. Menghindari pajak berganda
ISamISamISamISam
9
-
1. PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Pengertian Pajak Internasional
Brian J. Arnold (International Tax Primer, 1995):International Taxation: the international aspects of the income tax laws of particular countries.
IBFD International Tax Glossary 5th Ed. 2005:International Taxation: traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation. In broader terms, it includes domestic legislationcovering foreign income of residents (worldwide income) and domestic income of non residents.
Pengertian Umum Pajak Internasional:
Setiap aspek internasional (lintas negara/jurisdiksi),
dalam ketentuan-ketentuan domestik suatu negara (khususnya tentang pajakatas penghasilan),
Aspek Internasional Perpajakan:
P3B P4M Kerjasama Ekonomi Transportasi Internasional
www.pajak.go.id10
-
Dimensi Pengenaan Pajak
Income
Foreign
Domestic
Residents Non-ResidentsResidency
Extra
Territorial
Source
Principle
Perpajakan
Internasional
Perpajakan InternasionalPerpajakan
Domestik
1
2 3
4
Residence
Principle
1111
-
Pajak Berganda-Apa maksudnya?
1. Pajak berganda ekonomis?
Pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan(economic income) yang sama.
Contoh:
a. Penghasilan seorang karyawan:
Pertama: dikenakan PPh pada saat penghasilan diperoleh,
Kedua: dikenakan PPN pada saat dikonsumsi
b. Laba usaha suatu perseroan terbatas
Pertama: dikenakan PPh pada tingkat perseroan,
Kedua: Sebagai dividen, dikenakan pada tingkat pemegangsaham. Dividen berasal dari laba perseroan yang sudahdikenakan pajak.
1212
-
Pajak Berganda-Apa maksudnya?-(1)
2. Pajak berganda juridis, yaitu pengenaan pajak lebihdari satu kali oleh jurisdiksi yang sama atau berbeda ataspenghasilan yang secara juridis sama jenisnya. (Menurutpandangan juridis, contoh pada butir 1.a dan 1.b tidakterjadi pajak berganda).
3. Pajak berganda domestik, yaitu pengenaan pajak lebihdari satu kali oleh satu jurisdiksi atau lebih di dalamnegara yang sama atas penghasilan yang sama.
4. Pajak berganda internasional, yaitu pengenaan pajaklebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatupenghasilan yang sama.
1313
-
2. AZAS-AZAS PERPAJAKAN DAN TIMBULNYA PAJAK BERGANDA INTL
AZAS-AZAS PEMAJAKAN
Azas penduduk (residence principle) / Azasdomisli (domicile principle): pengenaan pajakkepada resident (SPDN) atas seluruh penghasilan(worldwide income), dan kepada non-residents (SPLN) atas penghasilan yang bersumber darinegara itu.
Azas sumber (source principle): yaitupengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara itu tanpa memandang daristatus Subjek Pajak dari si penerima penghasilan.
Azas kewarganegaraan (citizenship): adalahpengenaan pajak berdasarkan status warganegara.
1414
-
Contoh Ilustrasi :
PT INDOIL, merupakan sebuah perusahaan minyak kelapa sawit yg berkedudukan di Indonesia. PT INDOIL memiliki penyertaan saham pd sebuah perusahaan yg bergerak dlm bidang perkebunan sawit dan bertempat kedudukan di Malaysia bernama PALMOIL Sdn Bhd. Pada2010, PALMOIL Sdn Bhd membayarkan dividen tunai senilai Rp. 300 juta kpd PT INDOIL. Pembayaran ini sdh sesuai ketentuan pajak di Malaysia atas dividen yg diterima oleh PT INDOIL dan telah dikenakan pemotongan pajak dgn tarif 28% atau sebesar Rp. 84 juta.
Atas penghasilan berupa dividen yg diterima PT INDOIL sesuai ketentuan UU PPh, maka PT INDOIL akan dikenakan pajak di Indonesia yg digabung dgn penghasilan dari dlm negeri lainnya dan dikenakan sesuai dgn tarif psl 17 UU PPh, yaitu sebesar 25%.
Akibatnya PT INDOIL akan dikenakan pajak dua kali dan menanggung beban pajak total 53% (28% + 25%). Kondisi ini tidak adil bagi PT INDOIL.
1515
-
3. METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INTL
PENYEBAB PBI
Pemajakan atas suatu penghasilan secara
bersamaan oleh negara yang menerapkan azas domisili dan negara yang menerapkan azas sumber menimbulkan pajak ganda internasional.
DAMPAK PBI
Tambahan beban ekonomi bagi pengusaha; Biaya tinggi; Terhambatnya mobilitas bisnis, perdagangan,
investasi & sumber daya
16
-
3.2. PENDEKATAN PENGHINDARAN PBI
1. Secara Unilateral melalui Undang-undang Pajak danaturan pelaksanaanya,
2. Secara Bilateral/Multilateral melalui Tax Treaty,
3. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedures/MAP)
4. Arbitrase Internasional
1717
-
3.3. Metode-metode penghilangan pajak berganda
Exemption Method: penghilangan pajak berganda dengantidak memperhitungkan penghasilan dari luar negeri saatmenghitung pajak terutang di dalam negeri
- Subject Exemption- Object/Income Exemption- Tax exemption
Credit Method: penghilangan pajak berganda denganmemperhitungkan pajak yang dikenakan di luar negeridengan pajak terutang di dalam negeri.
Kredit penuh (full tax credit method) Kredit Terbatas (ordinary atau normal credit method) Kredit Fiktif/Tax Sparing (matching atau sparing credit method)
1818
-
Penjelasan Exemption Method
Pembebasan subjek Umumnya diberlakukan thd anggota perwakilan diplomatik,
konsulat dan organisasi internasional Secara kelaziman internasional, para duta besar, anggota
perwakilan diplomatik dan konsulat hanya akan dipajaki di negara domisili.
Pembebasan biasanya dgn mempertimbangkan asas timbal balik (repositas)
19
Ilustrasi :Mr. John adalah duta besar perwakilan negara X yg ditempatkan dan bertugas di negara Y. Selama bertugas di negara Y penghasilan Mr. John berupa gaji dibayarkan oleh negaranya (negara X)
-
Penjelasan
Pembebasan objek Object exemption = full exemption = exemption without
progresssion Penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis pemajakan atas WP
DN dlm suatu negara
20
Ilustrasi :Mr. Smith adalah seorang WP DN negara X. Penghasilan yg diperoleh Mr. Smith dari dalam negeri adalah sebesar Rp. 100 juta. Selain itu, MrSmith memperoleh penghasilan dari luar negeri yg bersumber dari negara Y sebesar Rp. 20 juta
-
Penjelasan
Pembebasan pajak Tax exemption = exemption with progresssion Pd prinsipnya enghasilan luar negeri tetap dibebaskan dari pengenaan
pajak domestik Namun utk keperluan penghitungan pajak dan penerapan tarif pajak,
maka pengaruh penghasilan luar negeri thd pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan.
21
Ilustrasi :Wajib Pajak A yg bertempat kedudukan di negara X mendapatkan penghasilan dari LN bersumber dari Negara Y sebesar Rp. 100.000.000. Atas penghasi;lan sebesar Rp. 100 juta tsb telah dikenakan pajak sesuai tarif pajak yg berlakudi negara Y sebesar 30%.WP A juga mempunyai penghasilan yg bersumber dari DN di negara Y sebesarRp. 200 juta, sehingga tarif pajak yg berlaku di negara Y adalah 25%
-
Ilustrasi
Apabila negara X menerapkan metode pembebasan pajak, maka pajak terutang dan pajak yg kurang dibayar dgn hitungan sbb :
22
URAIAN JUMLAH
Penghasilan dari DN (negara X) 200.000.000
Penghasilan dari LN (negara Y) 100.000.000
Jumlah penghasilan global 300.000.000
Pajak terutang (tarif 25%) 75.000.000
Pembebasan pajak(100.000.000 : 300.000.000)x 75.000.000 25.000.000
Pajak yg kurang dibayar 50.000.000
-
Penjelasan Credit Method
Metode kredit penuh Full tax credit method mengurangkan pajak yg terutang atau
dibayar di LN sepenuhnya thd pajak dlm negeri yg dikenakan thd penghasilan tsb.
23
Ilustrasi :WP B yg bertempat kedudukan di negara X, mendapat penghasilan dari LN yg bersumber dari negara Y sebesarRp. 100.000.000.Atas penghasilan Rp. 100 juta tsb, WPB telah dikenakan pajak sesuai tarif yg berlaku di negara Y sebesar 20%, yaitu Rp. 20 juta.WP B juga mempunyai penghasilan yg bersumber dari DN di negara Y sebesar Rp. 200 juta. Adapun rtarif pajak yg berlaku di negara X adalah 25%.See page : 39
-
Penjelasan Credit Method
Metode kredit pajak biasa Ordinary atau normal credit memberikan keringan pajak berganda
internasional, berupa pengurangan pajak LN atas pajak domestik yg dialokasikan pd penghasilan LN dgn batasan jumlahterendah, antara pajak domestik yg dialokasikan kpd pengahsilan LN dan pajak yg sen=benarnya di bayar di LN.
24
Ilustrasi :WP C yg bertempat kedudukan di negara X, mendapat penghasilan dari LN yg bersumber dari negara Y sebesarRp. 100.000.000.Atas penghasilan Rp. 100 juta tsb, WP C telah dikenakan pajak sesuai tarif yg berlaku di negara Y sebesar 20%, yaitu Rp. 20 juta.WP C juga mempunyai penghasilan yg bersumber dari DN di negara Y sebesar Rp. 200 juta. Adapun rtarif pajak yg berlaku di negara X adalah 25%.See page : 40
-
Contd
Metode lain- Pembagian pajak (tax sharing)
- Pembagian hak pemajakan (division of taxing power)
- Keringanan tarif (rate reduction)
- Pengurangan pajak (tax reduction)
- Pemajakan dalam jumlah tetap (lumpsum taxation)
- Deduction Method: penghilangan pajak berganda denganmengurangkan pajak yang dikenakan di luar negeri daripenghasilan yang diperoleh dari luar negeri pada saatmenghitung pajak terutang di dalam negeri.
25
-
Tax Sparing Credit
Adalah jenis kredit pajak yang biasanyadicantumkan dalam tax treaty agar di negaradomisili, WP diperkenankan mengkreditkan pajakyang seolah-olah dikenakan atas penghasilan darinegara sumber.
Sesungguhnya, negara sumber tidakmengenakan pajak, misalnya karena kebijakaninsentif perpajakan atau investasi untukmengundang investasi asing.
Tujuan Tax Sparing Credit: agar pemberianinsentif di negara sumber dapat dinikmati olehinvestor dengan berkurangnya beban pajakglobal.
2626
-
Kasus Tax Sparing Credit (1)
Sebelum ada kebijakan insentif
perpajakan
Setelah ada kebijakan insentif perpajakan
Tax sparing credit: tidak ada
Tax sparing credit: ada
Negara A
Negara B Negara A Negara B Negara A
Negara B
Penghasilan Dividen
1000 1000 1000 1000 1000 1000
Pajak Dividen 200 -- --
Pajak terutang 300 300 300
(-) KPLN 200 -- 200
Pajak di B 100 300 100
Total Pajak 300 300 100
2727
-
No DT
Relief
Deduction
Method
Exemption
Method
Full Credit Method
Penghasilan Neto DN 50 M 50 M 50 M 50 M
Penghasilan Neto LN 30 M 18 M -- 30 M
Total Penghasilan Neto 80 M 68 M 50 M 80 M
PPh (30%) 24 M 20.4 M 15 M 24 M
(-) Kredit Pajak LN --- --- --- (12 M)
Pajak di dalam negeri 24 M 20.4 M 15 M 12 M
Total Pajak (dn & ln) 36 M 32.4 M 27 M 24 M
Tarif Pajak Efektif 45% 40.5% 33.75% 30%
Contoh Penerapan Beberapa Metode
2828
-
3.4. Praktek Penghindaran PBI
Untuk mengurangi dampak PBI:
1. Ikut serta dalam konvensi internasional2. Mengadopsi kesepakatan internasional
ke dalam Undang-undang pajak domestik
3. Mengadakan perjanjian perpajakan (tax treaty)
29
-
3.4. Praktek Penghindaran Pajak Berganda Internasional
Konvensi/Traktat Azas Reprositas Kebiasaan internasional Daftar badan-badan dan organisasi internasional yang bukan
merupakan subjek pajak Pajak penghasilan atas penerbangan dan pelayaran
internasional
Adopsi Undang-undang pajak nasional pasal-pasaldalam UU PPh yang mempunyai dimensiinternasional
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Model P3B Struktur P3B P3B Indonesia dengan negara mitra
www.pajak.go.id30
-
AZAS-AZAS PERPAJAKAN DAN TIMBULNYA PAJAK BERGANDA
Azas-azas Perpajakan
Azas Domisili Azas Sumber Azas kewarganegaraan
Timbulnya pajak berganda
Penerapan azas yang berbeda dari setiap negara Masing-masing negara mempunyai kedaulatan
untuk mengenakan pajak
31
-
3.5. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
PENGERTIAN
Treaty: suatu persetujuan internasional yang telah disepakati antar negara dan dibuat sesuai dengan hukum internasional.
Tax treaty: persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk negara lain.
P3B: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Istilah lain: double taxation agreement (DTA), double taxation convention (DTC), double taxation treaty, atautax conventions
32
-
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Tujuan P3B
Melindungi wajib pajak Mendorong investasi Memudahkan perusahaan luar untuk
berekspansi Mengurangi dan menanggulangi
penghindaran dan penyelundupan pajak Harmonisasi kriteria pemajakan Mencegah diskriminasi
Model P3B, perbandingan33
-
4. APLIKASI P3B
KEDUDUKAN HUKUM
Kedudukan hukum P3B di hadapan hukum domestik sangat bervariasi di berbagai negara;
Di Indonesia, menurut Penjelasan Pasal 32A UU PPh: P3B adalah lex specialis dari UU PPh,
Apabila ada konflik antara P3B dengan hukum domestik, maka P3B yang akan berlaku (Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws).
34
-
Siapa Yang Berhak Memanfaatkan P3B?-(1)
Apabila ketentuan domestik kedua negaramenganggap seseorang atau suatu badan adalahSPDN-nya, maka muncullah kasus Dual Residence,
P3B menyediakan Tie-Breaker Rule,
Pasal 4 ayat (2): Tie-Breaker Rule untuk IndividuLihat skema berikut.
Pasal 4 ayat (3): Tie-Breaker Rule untuk BadanPersetujuan Bersama antara Pejabat Berwenang ke-2 negara.
35
-
Contoh Kasus Dual Residence
Mr. John adalah SPDN di Kanada menurutketentuan pajak domestik Kanada.
Kanada
Indonesia
Mr. John
Melakukan usaha dan berada
di Indonesia selama > 183 hari
SPDN Kanada
SP DN Negara Y
Mr. John menjadi SPDN Indonesia menurut ketentuan pajak domestik Indonesia.
Bagaimana dual residence dapat menyebabkan pajak berganda?
36
-
Tie-breaker untuk Dual Resident Orang Pribadi
Pejabat yang berwenang akan menyelesaikan kasus denganPersetujuan Bersama.
Memiliki tempat tinggal tetap di keduanegara?
Dapatkah pusat kepentingan yang vital ditentukan?
Apakah ia biasanya berdiam hanya di salah satu negara?
Apakah Ia warganegara dari salah satu negara?
Ya
TidakYa
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ia adalah SPDN di negara dimana Ia memiliki tempat tinggal tetap.
Ia adalah SPDN di negara Ia memiliki pusat kepentingan yang vital.
Ia adalah SPDN di negara dimana Ia biasanya berdiam.
Ia adalah SPDN di negara ia menjadi Warganegara
Apakah Orang Pribadi tsb mempunyai tempat tinggal tetapdi salah satu atau di kedua negara?
37
-
Time Test Untuk Penentuan BUT
Time Test Untuk Menentukan Keberadaan BUT menurut UU PPh
Pasal 2 ayat (5) 60 hari dalam 12 bulan untuk pemberian jasa
Time Test Untuk Menentukan Keberadaan BUT menurut P3B
Tergantung kesepakatan Tabel SE-03/PJ.101/1996 pada beberapa P3B,
disepakati negara sumber dapat mengenakan pajak atas pembayaran jasa tanpa adanya suatu BUT
38
-
Surat Keterangan Domisili
SE Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29-03-1996 tentangPenerapan P3B:
Surat Keterangan Domisili (SKD) wajib diserahkanoleh WPLN untuk memperoleh manfaat P3B;
SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia; Wakilnya yang sah s.d. Kepala kantor dimana WPLN tersebut
terdaftar sebagai WPDN
Bentuk SKD sesuai dengan kelaziman di negara tempat WPLN berkedudukan,
39
-
Isi SKD sekurang-kurangnya menyatakan:
Wajib Pajak luar negeri ybs. benarberkedudukan di negara tersebut,
disertai tanggal dan tandatangan pejabat yang menerbitkan SKD.
SKD berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP bank. Bagi WP bank, SKD berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD.
Contoh-contoh SKD
40
-
Mutual Agreement Procedure
Pasal 25 Model OECD
MAP dapat dipergunakan sebagai alternatif solusi apabila residen suatu negara menganggap bahwa tindakan otoritas perpajakan negara mitra mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B.
Batas waktu pengajuan MAP adalah dua tahun sejak pemberitahuan pertama.
Kedua otoritas perpajakan mengadakan MAP, baik melalui korespondensi, telpon, ataupun face-to-face meeting.
Sebelum Model OECD 2008, tidak ada batas waktu penyelesaian.
Pada Model OECD 2008 Apabila dalam dua tahun belum ada penyelesaian atas kasus tersebut, maka residen yang bersangkutan dapat mengajukan ARBITRASE
41
-
Pertukaran Informasi dalam P3B
Tujuan:
1. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajakdan pengelakan pajak,
Mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan kasus treatyshopping (i.e. beneficial owner), transfer pricing, atau tindakpidana fiskal.
2. Untuk menguji kewajiban self-assessment yangdijalankan WPDN, terkait dengan penghasilanyang bersumber dari luar negeri.
Menyediakan informasi untuk menguji pelaksansaanworldwide income.
Dasar pelaksanaan: Pasal 25 P3B
42
-
Pertukaran Informasi dalam P3B-(1)
1.Sesuai dengan P3B, bertukar informasi adalahkewajiban,
2.No fishing expedition,
3.Namun, EOI tidak wajib untuk dijawab, apabila:
Untuk menjalankan hukum domestik yang menyimpang;
Seandainya tersedia di domestik, tidak dapat diperoleh;
Bersifat rahasia dagang, bisnis, atau profesional;
Bertentangan dengan kebijakan publik (berkaitan dengankedaulatan, keamanan negara, atau kepentingan nasional);
3. Wajib dijaga kerahasiaannya seperti informasiyang diperoleh dari WPDN.
43
-
Pertukaran Informasi dalam P3B-(2)
1. On request EOI: Competent Authorities memintainformasi yang spesifik tentang WP.
2. Automatic EOI: Pengiriman informasi secara teraturdengan jumlah data yang banyak.
3. Spontaneous EOI: Pengiriman informasi yang mungkingbermanfaat bagi negara lain, tanpa diminta.
4. Simultaneous tax examinations: pelaksanaanpemeriksaan oleh 2 negara atau lebih secara bersamaandi negara masing-masing.
5. Kunjungan pegawai pajak ke luar negeri, untuk:
- memeriksa catatan wajib pajak;- wawancara dengan wajib pajak;
- berpartisipasi dalam pemeriksaan
44
-
Pertukaran Informasi dalam P3B-(3)
Unit DJP yang ingin mendalami transaksi internasionaldisarankan untuk meminta KPDJP melakukanpermintaan informasi dengan memanfaatkan fasilitasP3B.
Surat permintaan tersebut ditujukan kepada DirekturPeraturan Perpajakan II dengan memperhatikan:
Informasi yang diminta ke luar negeri sudah diupayakanuntuk dicari terlebih dulu di dalam negeri (PR sendiri sudahdiselesaikan),
Bila informasi tersedia di dalam negeri, namun secarahukum domestik tidak dapat diakses, maka tidak perludiminta ke negara mitra,
Apabila tersedia, informasi tentang WPLN yang bergunabagi kantor pajak di luar negeri dapat dikirimkan sebagaipemanis (sweetener).
45
-
Pertukaran Informasi dalam P3B-(4)
Informasi-informasi yang perlu dicantumkan dalam suratpermintaan:
Informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang bertransaksi (nama,NPWP, status, alamat, hubungan, dsb.),
Bila menyangkut informasi perbankan (nama bank, cabang, nomorrekening),
Informasi dibutuhkan untuk suatu keperluan (dalam rangkapenelitian, pemeriksaan, atau penyidikan),
Tahun pajak yang sedang diteliti/diperiksa/disidik,
Informasi spesifik yang dibutuhkan, alasan, dan latar belakangkebutuhan,
Dokumen (fotokopi) yang perlu diketahui oleh negara mitra P3B,
Kecurigaan otoritas pajak Indonesia atas transaksi,
Urgensi untuk segera dijawab (deadline), apabila ada.
Hal-hal lain yang dipandang perlu.
46
-
5. BENTUK USAHA TETAP (BUT)
Elemen dasar suatu BUT:
1. Suatu tempat usaha (a place of business), 2. Yang bersifat permanen,3. Yang digunakan oleh SPLN (orang pribadi
atau badan),4. Untuk menjalankan usaha (business) atau
melakukan kegiatan (activities).(Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan Penjelasannya)
www.pajak.go.id47
-
BUTBUT PROYEK:i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan;
BUT AGEN:
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
BUT ASURANSI:l. Agen atau pegawai dariperusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidakbertempat kedudukan di Indonesia yang menerimapremi asuransi ataumenanggung risiko di Indonesia.
BUT FISIK ATAU AKTIVA:a. tempat kedudukan manajemen;b. cabang perusahaan;c. kantor perwakilan;d. gedung kantor;e. pabrik;f. bengkel;g. pertambangan dan penggalian sumber
alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
BUT JASA:
j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
Perwujudan BUT di Indonesia:
48
-
Objek Pajak bagi BUT:
a.Atribusi Faktual: penghasilan dari usaha atau kegiatanBUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai(Pasal 5 ayat (1) huruf a)
b.Force of Attraction: penghasilan kantor pusat dari usahaatau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf b)
c. Atribusi karena hubungan efektif: penghasilansebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima ataudiperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubunganefektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. (Pasal 5 ayat (1) huruf c).
49
-
Atribusi Faktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a
X Corp.
BUT
X Corp.
Negara X
Indonesia
PT ABC
PT PQR
Sales Product X
Income
Income
Assets
Atribusi Faktual: Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut.
50
-
Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b
X Corp.
BUT
X Corp.
Negara X
Indonesia
PT ABC
PT PQR
Sales Product X
Income
Income
Force of attraction: Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT.
Sales Product X
KPP yang mengaudit PT
ABC: jangan lupa
memproduksi Alat
Keterangan !!!
51
-
Hubungan efektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c
Betah Corp.
BUT
Betah Corp.
Negara X
Indonesia
PT ABC
Royalty & fee
Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat royalty dan fee adalahobjek pajak BUT.
Bangunan
Hotel
License
Agreement
Management
Agreement
52
-
Biaya-biaya untuk Menghitung Laba BUT
1. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang diatribusike BUT (atribusi faktual, force of attraction, atauatribusi karena hubungan efektif). Pasal 5 ayat (2)
2. Biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan denganusaha atau kegiatan BUT (Kep.Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995). Pasal 5 ayat (3) huruf a
3. Kecuali, pembayaran kepada kantor pusat berupa:
a. Royalti atau imbalan lain sehubungan dngpenggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya,
b. jasa manajemen dan jasa lainnya,
c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usahaperbankan.
Pasal 5 ayat (3) huruf b
853
-
Menghitung Pajak: BUT dan PMA
Bentuk Usaha Tetap
Indonesia
Luar NegeriHead Office
BUT
Revenue
Pasal 5(1)
Expenses
Pasal 5(2),5(3)
Penghasilan Kena
Pajak: Pasal 16(3)
-
Tarif Pasal 17
X
PPh Terutang
-
Branch
Profit
54
-
6. PEMAJAKAN ATAS JOINT OPERATION DAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
JOINT OPERATION
PENGERTIAN :
Sekumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untukmenyelesaikan suatu proyek.
ISTILAH LAIN
Kerja Sama Operasi, Operasi Bersama, Joint Venture,Associated With, Conto Amenta, dll
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pemajakan ataslaba yang diperoleh JO dipungut pajaknya di masing-masing anggota JO
Pasal 22/23 tergantung dari besarnya prosentase modal
www.pajak.go.id55
-
Pasal 21/26, 23/26, dan 4(2) Apabila pembayaran dengan mata uang asing Kurs Menkeu
Untuk karyawan asing berpedoman kepada Pedoman Standar GajiKaryawan Asing
PPN haru PKP apabila memenuhi persyaratan
DANA BANTUAN LUAR NEGERI
PENGERTIAN :
Dana yang berasal dari luar negeri yang dapat berupapinjaman luar negeri (loan) atau hibah luar negeri (grant).
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negarabaik dalam bentuk devisa dan/ devisa yang dirupiahkan,maupun dalam bentuk barang dan/ jasa termasuk tenagaahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi pinjamanluar negeri yang harus dibayar dengan persyaratan tertentu
56
-
LOGO
Sub Sub Sub Sub PokokPokokPokokPokok
BahasanBahasanBahasanBahasan2. PPh Psl. 24
ISamISamISamISam
57
-
Dasar-dasar Kredit Pajak LN
World-wide Income: WP terutang pajakatas PKP yang berasal dari seluruhpenghasilan termasuk yang dari LN
Penggabungan Penghasilan: Penghasilan dari usaha: dalam tahun pajak diterimanya
penghasilan tersebut Penghasilan lainnya: dalam tahun pajak diterimanya
penghasilan tersebut Penghasilan Dividen: dalam tahun pajak saat dividen
tersebut ditetapkan sesuai dengan KMK (Ps 18(2))Kerugian yang diderita di LN tidakboleh digabungkan dalam menghitungPKP
58
-
Penggabungan Penghasilan(KMK-164/KMK.03/2002)
Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukandalam tahun pajak diperolehnya penghasilan
(accrual basis).
Penggabungan penghasilannya lainnya dilakukanPenggabungan penghasilannya lainnya dilakukan
dalam tahun pajak diterimanya penghasilan
tersebut (cash basis).
Penggabungan penghasilan yang berupa dividen
(pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun
pajak pada saat perolehan dividen tersebut dite-
tapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan59
-
Penentuan Sumber Penghasilan
Jenis Penghasilan Sumber Penghasilan
Penghasilan dari saham & Sekuritas Lainnya
Bunga, Royalti & sewa
harta gerak
Bunga, Royalti & sewasehbng dgn penggunaan
harta gerak
Sewa sehubungan dgnpengg harta bergerakSewa sehubungan dgnpengg harta bergerak
Imbalan sehubungandgn jasa, pekerjaan,
dan kegiatan
Penghasilan BerupaBentuk Usaha Tetap (BUT)
Negara yang menerbitkan
berada
Negara yang menerbitkansaham/ sekuritas tersebut
berada
Negara Tempat pihakyang membayar
Negara tempat hartaterletak
Negara tempat hartaterletak
Negara tempatyang Membayar
Tempat BUT tersebutmenjalankan usaha / melakukan usaha
60
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
2. Dasar Hukum
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
Lex Generale &Lex Specialis
UU PPh No. 36/2008 Pasal 24
Kep KMK Nomor: 217/KMK.04/1986 jo640/KMK.04/1994 jo164/KMK.03/2002
62
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
3. Pengertian PPh Ps 24
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
63 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
Pengertian PPh pasal 24
Pajak Penghasilan yang dibayar atau
terutang di luar negeri yang dapat
dikreditkan terhadap pajak penghasilan
yang terutang atas seluruh Penghasilan
WP dalam negeri
64
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
4. Taca Cara Perhitungan& Pelaporan PPh Ps 24
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
65 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
Kredit Pajak Luar Negeri
Batas Maximum Kredit Pajak Luar Negeriyang diperbolehkan ( diambil yg paling
kecil)
1.1. Jumlah Pajak yang terutang atau dibayar di LuarNegeri,
2. Proporsi penghasilan Luar Negeri thd total penghasilan dikali total seluruh pajak yang terutang
3. Jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan kenapajak (dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecildari penghasilan di luar negeri)
Kerugian di luar negeri tidak bolehdiperhitungkan
66
-
LOGO
Batas Maksimum Kredit Pajak untuksetiap Negara (per Country Limitation)
Apabila negeriApabila penghasilan luar negeriberasal dari beberapa negara,
maka perhitungan batas maksimumkredit pajak dilakukan untuk
masing-masing negara
67
-
LOGO
Rugi Usaha di Luar Negeri
pajak, Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak
di luar Negeri tidak boleh dikompensasikandengan penghasilan yang diterima
di dalam negeri (Indonesia)
68
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
5. Maksimum KPLN
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
69 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK
Batas maksimum kredit pjk diambil ygterendah dari 3 unsur perhitungan berikutini:
1.Jumlah pajak yg terutang atau dibayar di L N.
2.(Penghasilan L N : seluruh PKP) x PPh atasseluruh yg dikenakan tarif psl 17.
3.Jumlah pjk yg terutang untuk seluruhPKP.(Dalam hal PKP adl lebih kecil dari padaPenghasilan L N )
70
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
6. Kredit Pajak Luar Negeri
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
71 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
Permohonan Kredit Pajak LN
1. Laporan Keuangan dariPenghasilan yang berasal dari LN
2. Fotokopi SPT yang disampaikandi LN
3. Dokumen pembayaran pajak di LN
72
-
PPh PSL 24 PPh BADAN(PENGGABUNAGAN PENGHASILAN)
Pengggabungan penghasilan yg berasal dariluar negeri sbb:
Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukandalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tsb(accrual basis).
Penggabungan penghasilan lainnya dilakukandalam tahun pajak diterimanya penghasilan tsb(cash basis)
Penggabungan penghasilan yg berupa deviden(psl 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dlm th pajakpada saat perolehan deviden sb ditetapkan sesuaidengan Kep Men Keu.
73
-
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK
Batas maksimum kredit pjk diambil yg terendahdari 3 unsur perhitungan berikut ini:
1.Jumlah pajak yg terutang atau dibayar di L N.
2.(Penghasilan L N : seluruh PKP) x PPh atasseluruh yg dikenakan tarif psl 17.
3.Jumlah pjk yg terutang untuk seluruhPKP.(Dalam hal PKP adl lebih kecil dari padaPenghasilan L N )
74
-
Tax Instructor
I
J
I
Specialist
Tax
7. Contoh Perhitungan & Kasus
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
75 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
-
Contoh Penghitungan
PT. Sepatu Bata, Tbk berkedudukan diJakarta, pada Tahun 2009 mempunyaiPhKP dari Indonesia sebesar Rp100.000.000 dan penghasilan dari Jepangsebesar Rp 50.000.000. Hitung kreditpajak LN jika tarif pajak di Jepang sebesar10%.
76
-
Jumlah Penghasilan : Rp 150.000.000
PPh Badan 28 % : Rp 42.000.000
PPh di Jepang : Rp 5.000.000
Bagian penghasilan di Jepang :
(50.000.000/150.000.000) x 42.000.000=
Rp 14.000.000
PPh Pasal 24 : Rp 5.000.000
77
-
Penghasilan LN Berasal dari Beberapa Negara
PT. Sophie Martin berkedudukan di Jakarta, padaTahun 2009 mempunyai penghasilan kena pajakdari :
Indonesia : Rp 100.000.000
Singapura : Rp 100.000.000 (Tarif : 10%)
Malaysia : Rp 50.000.000 (Tarif : 20%)
Thailand : Rp 150.000.000 (Tarif : 30%)
Berapa kredit pajak masing-masing negara?
Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
78
-
Jumlah Penghasilan : Rp 400.000.000
PPh Pasal 17 : 28 % x Rp 400.000.000 = Rp112.000.000
SingapuraPPh yang dibayar : 10% x Rp 100.000.000
Rp 10.000.000
Bagian penghasilan :
(100.000.000/400.000.000) x Rp 112.000.000
Rp 28.000.000
Kredit pajak = Rp 10.000.000
79
-
Malaysia
PPh yang dibayar : 20% x Rp50.000.000
Rp 10.000.000
Bagian penghasilan :
(50.000.000/400.000.000) x Rp112.000.000
Rp 14.000.000
Kredit pajak = Rp 10.000.00080
-
Thailand
PPh yang dibayar : 30% x Rp 150.000.00
Rp 45.000.000
Bagian penghasilan :
(150.000.000/400.000.000) x Rp112.000.000
Rp 42.000.000
Kredit pajak = Rp 42.000.000
81
-
PPh yang harus dibayar diIndonesia :
PPh terutang Rp 112.000.000
KP Singapura (Rp 10.000.000)
KP Malaysia (Rp 10.000.000)
KPThailand (Rp 42.000.000)
Rp 50.000.000
82
-
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri
Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia kurang bayartidak akan dikenakan bunga sepanjang WP melaporkannya melalui pembetulan SPT Tahunan.
Perubahan besarnya penghasilan di LN yang menyebabkan pajak di Indonesia lebih bayardapat dikembalikan kepada WP setelahdiperhitungkan dengan pajak lainnya.
83
-
PPh PASAL 24
CONTOH KASUS
84
-
Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri
yang diperbolehkan
PT A di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalamtahun 2009 sbb. :
Penghasilan dalam negeriRp. 1.000.000.000,00 Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00(tarif pajak
20%) Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak LN adalah sbb:
Penghasilan luar negeri Rp.1.000.000.000,00Penghasilan dalam negeriRp.1.000.000.000,00Jumlah penghasilan neto Rp.2.000.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang sebesar :(Rp 2M x 28%)=Rp. 560.000.000,00
Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :Rp.1.000.000.000,00/2.000.000.000,00 x Rp.560.000.000,00 =Rp.280.000.000 Oleh karena batas maksimum kredit pajakluar negeri sebesar Rp 280.000.000,00 lebih besar darijumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luarnegeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 maka jumlah kreditpajak luar negeri yang di perkenankan adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
85
-
Kerugian yang diderita oleh WP di luar negeri tidakdapat dikompensasikan dengan penghasilan yang
diterima /diperoleh dari Indonesia.
Contoh:PT B di Jakarta memperoleh penghasilan netodalam tahun 2010 sebagai berikut :
di negara X, laba Rp. 1.000.000.000
tarif pajak 40% = Rp. 400.000.000
di negara Y, laba Rp. 3.000.000.000
tarif pajak 25% = Rp. 750.000.000
di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000
Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000
86
-
Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagaiberikut :
Penghasilan Luar negeri Tahun 2010 : (Tarif PPh Badan25%)
a.laba di negara X =Rp. 1.000.000.000 (Tarif 40%) b.laba di negara Y =Rp. 3.000.000.000 (Tarif 25%) c.Rugi di negara Z =Rp. - -- - - - - - - - (+) d.Jumlah peng. LN =Rp. 4.000.000.000 Penghasilan dalam negeri =Rp. 4.000.000.000,00 Jumlah penghasilan neto adalah :
Rp. 4.000.000.000 + Rp. 4.000.000.000 = Rp. 8.000.000.000
PPh terutang (Psl. 17) Rp. 8M x 25% = Rp. 2.000.000.000
87
-
Batas maksimum kredit pajak luar negeriuntuk masing-masing negara adalah : Untuk negara X = Rp. 1.000.000.000/8.000.000.000 X
2.000.000.000 = Rp. 250.000.000,- Pajak terutangdinegara X : Rp. 400.000.000,- ,namun kredit pajakyang diperkenankan Rp. 250.000.000,-
Untuk negara Y = 3.000.000.000/ 8.000.000.000 x 2.000.000.000 = Rp. 750.000.000 Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 750.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkanadalah Rp.750.000.000,00.
Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankanadalah :Rp.250.000.000 + Rp. 750.000.000,00 = Rp. 1.000.000.000,00
Dari contoh diatas jelas bahwa dalam menghitungPenghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita diluar negeri ( di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000,00) tidak dikompensasikan.
88
-
Rugi Usaha di dalam negeri
PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun2010 sebagai berikut : (Tarif PPh Badan 25%)
Penghasilan dari usaha diluar negeri Rp.1.000.000.000 Rugi usaha di dalam negeri (Rp. 200.000.000) PPh luar negeri misalnya 40% = Rp.400.000.000
Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri sertapajak terutang adalah sebagai berikut :
Penghasilan usaha luar negeri Rp.1.000.000.000 Rugi usaha dalam negeri (Rp. 200.000.000) (+) Jumlah Rp. 800.000.000 Pajak terutang sebesar Rp. 200.000.000 3.Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :Rp. 1.000.000.000/800.000.000 X Rp. 200.000.000 = Rp. 250.000.000,-Oleh karena pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimumkredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besardari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeriyang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan PajakPenghasilan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang yaituRp.250.000.000,-89
-
Penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa
negara
PT C di Jakarta dalam tahun 2009 memperolehpenghasilan neto sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri = Rp. 2.000.000.000
Negara X (tarif pajak 40%) = Rp. 1.000.000.000
Negara Y ( tarif pajak 30%) = Rp. 2.000.000.000
Jumlah penghasilan neto = Rp. 5.000.000.000
Pajak terutang (Psl. 17)
28% x Rp. 5.000.000.000 = Rp. 1.400.000.000,-
90
-
Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa
negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeridihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan
cara penghitungan sbb :
PT C di Jakarta dalam tahun 2009 memperoleh penghasilan neto sbb :
- Penghasilan dalam negeri = Rp. 2.000.000.000
- Penghasilan dari negara X (tarif 40%) = Rp. 1.000.000.000-
- Penghasilan dari negara Y ( tarif 30%) = Rp. 2.000.000.000
Jumlah penghasilan neto = Rp. 5.000.000.000
Apabila penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, makaPajak Penghasilan terutang Rp. 1.400.000.000
Batas maksimum kredit pajak luar negeri setiap negara adalah :
Untuk negara X = Rp. 1.000.000.000/5.000.000.000 x 1.400.000.000=Rp. 280.000.000 Pajak yang terutang diluar negerisebesarRp.400.000.000 lebih besar dari batas maksimum kredit pajakyang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit yang diperkenankan hanyasebesar Rp.280.000.000.
Untuk negara Y = Rp. 2.000.000.000/5.000.000.000 x 1.400.000.000 = 560.000.000. Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp.600.000.000 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.560.000.000.
91
-
Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajakyang bersifat final dan penghasilan yang dikenakan pajak
tersendiri , maka atas penghasilan tersebut bukan merupakanfaktor penambahan penghasilan pada saat menghitung
Penghasilan Kena Pajak.
PT "D" di Jakarta dalam tahun 2009 memperolehpenghasilan sbb:
1. Penghasilan dari Negara Z Rp.2.000.000.000(tarif 30%)2. Penghasilan Dalam NegeriRp.3.500.000.000 (Penghasilan
Dalam Negeri ini termasuk penghasilan bersifat final sebesarRp 500.000.000)
3. Penghasilan Kena Pajak PT "D" sebesar : Rp. 2.000.000.000+ (Rp 3.500.000.000 - Rp. 500.000.000 ) =Rp. 5.000.000.000
4. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar : Rp 1.400.000.000.5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :Rp. 2.000.000.000/5.000.000.000 x 1.400.000.000 = 560.000.000 Pajak yang terutang di negara Z sebesar Rp600.000.000, namun maksimum kredit pajak yang dapatdikreditkan sebesar Rp 560.000.000.
92
-
Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeriberupa koreksi yang menyebabkan penghasilandan pajak atas penghasilan terutang di luarnegeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar. Koreksi fiskal di luarnegeri tersebut akan mengakibatkan PajakPenghasilan terutang di Indonesia juga menjadilebih kecil, sehingga Pajak Penghasilan menjadilebih dibayar. Kelebihan bayar pajak tersebutdapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelahdiperhitungkan dengan utang pajak yang lain.
93
-
Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan karenaperubahan penghasilan dari luar negeri, dilakukan sebagai berikut :
Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeriyang menyebabkan adanya tambahanpenghasilan yang mengakibatkan pajak ataspenghasilan terutang di luar negeri lebih besardari yang dilaporkan dalam Surat PemberitahuanTahunan, sehingga pajak di luar negeri kurangdibayar, maka terdapat kemungkinan PajakPenghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebutdilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melaluipembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, makabunga yang terutang atas pajak yang kurangdibayar tersebut tidak ditagih.
94
-
9595
Ada Pertanyaan ???
95
-
Ada yang ingin di diskusikan ?
Tax Adviser
96
-
97
Pertanyaan-Pertanyaan:
97
-
98
Pertanyaan-Pertanyaan:
98
-
SELESAI DAN TERIMA KASIH
-
Tugas Individu mahasiswa-mahasiswi
Kasus 1 :PT.Bahagia Sejati yang berkedudukan di Semarang mempunyai usaha di bidang industria baja. Produkperusahaannya selain untuk konsumsi dalam negeri, jugadiekspor ke beberapa negara di Asean. Selama tahun 2013memperoleh penghasilan sebagai berikut :
Malaysia laba Rp. 1.000.000.000,- tarif pajak 15%Vietnam laba Rp. 3.000.000.000,- tarifpajak 10%Thailand menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,Penghasilan usaha dalam negeri Rp. 3.600.000.000-Berdasarkan transaksi tersebut diatas, hitung kredit pajakluar negeri yang diperbolehkan ?
100
-
101
101
Kasus 2.PT. Aku Pasti Bisa di Bandung pada tahun 2010 mempunyaiperedaran usaha Rp. 51 milyar, memperoleh penghasilan netosebagai berikut : Penghasilan laba dalam Negeri .. = Rp. 2.000.000.000,-(Termasuk PPh Final sebesar Rp. 150.000.000,-Penghasilan laba dari Negara Singapura= Rp. 1.000.000.000,-(Tarif pajak 40%)Penghasilan laba dari Negara Malaysia. = Rp. 2.000.000.000,-(Tarif pajak 30%)Kerugian dari Negera Brunei.. = Rp. 2.500.000.000,-Tentukan penghitungan maksimum Kredit Pajak Luar Negeri(KPLN) serta berapa pajak terutang untuk masing-masingNegara dengan memakai ketentuan Limitation per Country?
-
102
102
Kasus 3Pada tahun 2012, PT. Aku Pintar Bapak Senang di Jakarta memperoleh penghasilan neto sebagai berikut : di negara X, laba =Rp. 1.000.000.000
tarif pajak 40% = Rp. 400.000.000,-di negara Y, laba = Rp. 3.000.000.000
tarif pajak 25% = Rp. 750.000.000,-di negara Z, menderita kerugian = Rp. 1.500.000.000 Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000 (termasuk didalamnya yang dikenai pajak bersifat final sebesarRp. 500.000.000)
-
103
Terima kasih
atas perhatiannya
Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak., CA., BKP.
103
-
104
-
Ilmu Pajak terus berkembang mengikuti perkembangan
perekonomian global..............terus belajar dan mengikuti
perkembangannya adalah kunci untuk memahaminya
105
-
106106106