, kolom'",,- - --------

Senin Sri, sa

1 2 3 4 c- 6

17 18 19 20 21

'",--~' ~afl C1Peb -, Mar " Apr

.:" Rebu • KailllS .lutnei

11 12€) 2713

2814

2915

307

228 923 24

1025

Okt ( NovMei JIII1 Jul ,'~ Ags

Korupsi Itu Soal MoralK ETUA KPK pertama

membagi dua korup-si. Pertama, korupsi

karena butuh dan kedua ko-rupsi karena serakah. Olehkarena itu, ia mengarahkankekuatan organisasinyamelawan korupsi kedua. Mes-kipun contoh yang melandasipendapatnya tidak meyakin-kan, pendapat itu masuk akal.Contoh yang dimaksudkanadalah polisi yang memalaksopir angkot dan pejabat yangmelipat anggaran.Salah seorang pimpinan

KPKsaat ini, ketika menjawabpertanyaan anggota DPRme-nyatakan ia akan memilah ko-rupsi atas dua jenis. Pertama,yang menjadi ajang tugas KPK,yang bernilai di atas Rp 50miliar. Kedua, yang menjadigarapan polisi dan kejaksaan,yang jumlahnya di bawah Rp50 miliar.Gagasan itu secara operasi-

onal masuk akal, untuk lebihfokus melaksanakan fungsinya.Diharapkan dengan membuatkebijaksanaan demikian kerjaKPKefektif sehingga uang ne-gara yang diselamatkan bisamengesankan. Ternyata korup-si di Indonesia banyak kejadi-annya dan menyangkut jumlahyang bervariasi.Saya masih ingat, Bung Hat-

ta pernah menyatakan korupsidi Indonesia telah menjadi ke-budayaan. Saya tidak setujudengan pendapat itu karenabudaya berarti sistem nilaiyang diakui. Namun kalaumelihat kebudayaan sebagai

Sutanf

kebiasaan, habit, pendapat itutidak salah. Dengan demikian,kalau semua korupsi ditangani,KPK akan kehabisan dayabiarpun superpower dan seu-mur hidup. Jadi wajar, betapapun KPKefektivitasnya diragu-kan. Dengan memilih dan me-milah, sedikit kasus dihadapitetapi menyelematkan keuang-an negara dari para perompakberdasi itu.

MoralitasNamun, pendapat itu dilan-

dasi oleh platform yang tidaktepat ialah yang dilandasi ang-gapan bahwa korupsi me-rupakan gejala ekonomi. Me-nurut hemat saya, jumlah yangdikorup perlu diragukan bisamerusak keuangan negara.Sebut saja bahwa masalah

Bank Century menyebabkan"kerugian" negara Rp 6,7 trili-un. Jumlah sebesar itu me-mang tidak masuk akal, tetapiapalah artinya dibandingkanAPBN kita yang Rp 1.400 trili-un itu. ( Padahal 6,7 triliun itupun adalah talangan pemerin-tah yang saat ini sedikit demisedikit dikembalikan dari ke-untungan bank yang telah di-ambil alih itu. Kerugian negaratidak sebesar itu).Jelas di sini bahwa korupsi

I( lip i n g Hum Cl sUn p Cl d 2 0 1 2

tidak hams dipandang sebagaigejala ekonomi. Korupsi ada-lah masalah moral (dan keadil-an) sehingga segala gagasanjpendapat dan tindakan meng-hadapinya haruslah berdasar-kan landasan moral pula. Ma-salah ekonomis atau hukumhanyakelanjutannya, dan tidaksebagai fokus. Saya berpen-dapat bahwa landasan moralseyogianya dipersepsi sebagaiesensial, karena tidak ada ne-gara yang mampu bertahanatas dasar immoralitas danammoralitas. Atas dasar lan-dasan moral itulah saya sepen-dapat bahwa korupsi di In- .donesia, dan di mana pun,adalah kebudayaan. Terutamadalam pengertian korupsi me-rampok hak negarajrakyat.Dalam pandangan demikian,

besar- kecil dan siapa pun yangterlibat adalah kejahatan yangperlu disingkirkan. Itu bagianbesar urusan utama kita kare-na gejala atau tampilan dan pe:-nampilan korupsi munculdalam banyak halo Semuanyaberbahaya, dan besarnyahanya bisa dibandingkan diantarajenisnya, tidak sekadarberapa miliar rupiah negaradirugikan. Korupsi sebagai ke-biasaan dalam komunitas kita

1631

iDes //~.~...

harus dihadapi seluruh keku-atan bangsa.

Kalau korupsi didasarkanbesarnya yang dikorup, tidaksemua masyarakat merasa ber-hak, mau, dan mampu meng-hadapinya. Dalam hal demi-kian masyarakat hanya pad aperan penonton. Wujud yangseeara ekonomi besar, BankCentury. Yang keeil, pungutantanpa tanda penerimaan ataspreokupasi trottoire oleh rak-yat keeil di wilayah kumuh. Ke-duanya masalah moral. Hu-kum dan ekonomi menjadi ko-rbannya.

Penanganan korupsi tidaksemestinya membuat masalahmoral menjadi ekonomi. Salahsatu keburukan materialismemaupun kapitalisme adalahbahwa kesenian dan moraldikembalikan kepada materi.Dalam kehidupan nyata materiditransformasi menjadi uangatau ekonomi. Dengan men-jadikan korupsi' sebagaimasalah ekonomi, secara tidaksadar kita meneeburkan diripad a keburukan dari ideologimaterialism maupun kapital-isme. Dengan melihat korupsidalam besaran uang, kita akanterperangkap pada kekotorankedua ideologi yang berse-berangan itu. Betapa menderi-tanya Pancasila, yangjustru di-anggap dapat menjembatanibahkan mengganti kapitalismedi Amerika Serikat dan komu-nisme di USSR (waktu itu).

FungsiKPKAda kekhawatiran, dengan

pandangan tersebut KPK tidak

terfokus, karena banyak halyang tergolong korupsi, de-ngan format triliun sampai be-berapa ribuan rupiah saja. Un-tuk menanggulanginya fungsiKPK harus diubah dari opera-tor penanganan korupsi ke su-pervisor dan pemberdayaan(empowering) masyarakat danlembaga-lembaga melawan ko-rupsi. Tindakannya bisa mulaidari yang bersifat perangkatkeras, seperti mengadili karup-tor' (sebagai shock therapyatau troubleshooting) yang be-sar maupun yang keeil secaraaeak , sebagai sampel dan pe-ringatan, sampai mendorongdan mengawasi bahkan me-nindak lembaga yang seharus-nya menangani korupsi, tetapimembiarkan bahkan menya-lahgunakannya. Untuk yangterakhir, misalnya, kalau adakota yang banyak PKL bahkansampai luber ke jalan, perludiperiksa jangan-jangan adasuap atau pemalakan olehpetugas.

Masalah korupsi dan keja-hatan lainnya sebaiknya dise-rahkan kembali kepada kejak-saan dan polisi, yang terpantauKPK dan masyarakatyang sa-dar korupsi (transparent) agarberfungsi dengan benar. Me-nangani masalah besar, sepertikorupsi saat ini, tidak denganmemperbanyak lembaga-lem-baga penindak, melainkanmengoptimalkan fungsi lemba-ga baku. Saya ingat pepatahBelanda yang menyatakan,makin banyak lembaga, makinbanyak peluang korupsi.***