Kovensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

Defenisi Kejahatan Genosida masih tetap menjadi perdebatan karena walaupun sejarah

manusia telah menyaksikan banyak tindakan genosida, konsep kejahatan ini sendiri masih relatif

baru dan baru dikembangkan sebagai akibat dari kekejaman Nazi dalam Perang Dunia II.

Menurut Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG),

genosida didefinisikan sebagai:[4]

“…any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a

national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a)          Killing members of the group;

(b)          Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c)          Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical

destruction in whole or in part;

(d)          Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e)          Forcibly transferring children of the group to another group.”

Genosida didefinisikan sebagai tindakan-tindakan berikut yang dilakukan dengan

tujuan untuk menghancurkan, secara menyeluruh atau sebagian, suatu kelompok bangsa,

etnis, ras atau agama seperti dengan melakukan:[5]a.              Membunuh anggota kelompokb.             Menyebabkan luka parah baik mental maupun fisik kepada anggota kelompokc.              Secara sengaja menciptakan kondisi hidup kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan

kehancuran fisik baik secara menyeluruh maupun sebagiand.             Memaksakan tindakan yang menghambat kelahiran dalam kelompoke.              Secara paksa memindah anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Jadi secara umum genocide (genosida), adalah tindakan terencana yang ditujukan untuk

menghancurkan eksistensi dasar dari sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang

diarahkan pada individu-individu yang menjadi anggota kelompok bersangkutan. pada 11

Desember 1946 dimana Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang

mengatakan bahwa ‘Genosida adalah penyangkalan atas eksistensi kelompok manusia secara

keseluruhan… yang menggoncang nurani manusia.

Genosida merupakan salah satu jenis pelanggaran berat yang menarik perhatian dunia

internasional. Karena genosida telah menjadi sebuah ancaman yang melanggar berat Hak Asasi

Manusia terhadap suatu kelompok yang menjadi korban pembantaian. Pelanggaran ini juga

termaktub dalam yurisdiksi International Criminal Court bersamaaan dengan kejahatan

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Menurut hukum internasional dalam Pasal II konvensi,[6] genosida merupakan sebuah

kejahatan yang menurut hukum internasional harus dicegah dan dihukum yang berdasarkan

dengan kesepakatan meraka dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime

of Genocide (CPPCG) tanggal 9 Desember 1948.

Dalam pencegahan dan penghukuman yang tertuang dalam konvensi genosida tersebut,

dalam konvensi menyetujui suatu pengadilan internasional yang mempunyai yurisdiksi untuk

mengadili individu-individu yang melakukan genosida, dapat dibentuk di negara-negara peserta

kelak, namun pasal itu juga mengharuskan pengadilan yang berwenang dari negara-negara yang

ikut serta dalam konvensi untuk menyetujui yurisdiksi atas pelanggaran sebelum adanya

pengadilan internasional, apabila kejahatan itu dilakukan di wilayahnya. Demikianlah genosida

dianggap sebagai kejahatan dalam hukum internasional yang menarik yuridiksi universal dan

norma ius cogens.[7]

Istilah “Genosida” itu sendiri berakar dari karya seorang pakar hukum, Raphaël Lemkin,

seorang pendukung utama dari konvensi internasional tentang masalah ini. Defenisi Lemkin

tentang istilah ini berpusat pada adanya rencana terkoordinasi untuk menghancurkan “fondasi-

fondasi penting” dari kehidupan suatu kelompok, dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok

tersebut.[8] Lemkin dalam proposalnya ke Konferensi Internasional Liga Bangsa-bangsa untuk

Unifikasi Hukum Pidana mengusulkan untuk mendeklarasikan bahwa penghancuran ras, agama,

atau kelompok sosial sebagai sebuah kriminal di bawah hukum bangsa-bangsa

Dimulai dengan sebuah proposal dari Raphael Lemkin yang diajukan pada

Konperensi International Unification of Criminal Law kelima pada 1933 gagasan

mengkriminalisasikan genosida mulai dirumuskan secara internasional. Dalam konperensi di

Madrid - Spanyol itu, ia mengadvokasi agar penghancuran kolektivitas rasial, agama, atau

sosial dinyatakan sebagai kejahatan internasional, karena biadab (barbatary) dan besarnya

penghancuran yang dilakukan (vandalism). Namun, usulan ini tidak diterima. 

Sebelas tahun kemudian Lemkin yang anggota keluarganya juga menjadi korban

kekejaman Nazi, menerbitkan sebuah buku dan memperkenalkan istilah ‘Genocide’, yang

diambil dari kata ‘genos’ yang dalam bahasa Yunani berarti ras (race), bangsa (nation) atau

suku, dan dari bahasa Latin ‘cide’ yang berarti membunuh. Dalam definisinya Genosida

adalah tindakan terencana yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi dasar dari

sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada individu-individu yang

menjadi anggota kelompok bersangkutan.

Pada 8 Oktober 1945 konsep mengenai genocide untuk pertama kali diterima secara

legal formal dalam sebuah dokumen internasional, yaitu pada pasal 6 (c) dari Piagam

Nuremburg. Dalam proses pengadilan itu sejumlah terdakwa dikenakan dakwaan melakukan

Genosida. Salah satunya dituduh dengan sengaja dan sistematis melakukan Genosida, yaitu

‘the extermination of racial and national groups, against the civilian populations of certain

occupied territories in order to destroy particular races and classes of people and national,

racial or religious groups’. Gagasan ini semakin kuat kedudukannya dalam sistem

internasional pada 11 Desember 1946 dimana Majelis Umum PBB dengan suara bulat

mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa ‘Genosida adalah penyangkalan atas

eksistensi kelompok manusia secara keseluruhan… yang menggoncang nurani manusia’.

Secara bulat pula ditegaskan ‘status’ Genosida sebagai kejahatan dalam hukum

internasional. Berdasarkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dibentuklah ad hoc

committee on Genocide yang bertugas merumuskan rancangan konvensi Genosida.

[11] Hanya dalam waktu 8 bulan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman

Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida) diterima oleh Majelis untuk ditandatangani atau

diratifikasi. Dan tepatnya, sehari sebelum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal

Declaration of Human Rights selanjutnya disebut DUHAM) konvensi ini terbuka untuk

diratifikasi yang pada 12 Januari 1951 mulai berlaku.

Konvensi Genosida tidak memiliki mekanisme seperti prosedur pelaporan periodik

oleh negara, atau prosedur bagi perorangan maupun organisasi non pemerintah untuk

mengajukan pengaduan, pencarian fakta, maupun laporan dari pelapor khusus maupun

kelompok kerja. Konvensi ini juga tidak mempunyai badan pemantauan pelaksanaan

konvensi sebagaimana Konvensi Anti Penyiksaan yang memilikiCommittee Against

Torture yang juga membantu pengembangan standar melalui resolusi atau keputusan-

keputusan lainnya. Perbedaaan ini tidak berarti negara tidak dibebani kewajiban tertentu

oleh konvensi Genosida. Dalam konvensi Genosida negara pihak memiliki kewajiban absolut

untuk mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran (perpetrators) dari konvensi tersebut.

Pasal 4 mengatur bahwa ‘orang yang melakukan Genosida atau tindakan lain sebagaimana

dikemukakan dalam pasal 3 harus dihukum’. Tidak terkecuali penguasa sah secara

konstitusi, pejabat publik dan orang perorangan biasa. Pasal 5 kemudian mewajibkan

negara pihak untuk melakukan segala upaya untuk memberi hukuman yang efektif terhadap

mereka yang bersalah melakukan Genosida. Termasuk dalam kewajiban ini negara harus

menyusun sebuah hukum yang mengatakan bahwa Genosida adalah kejahatan yang harus

dihukum.

Hal ini berarti, Konvensi Genosida merupakan satu dari sedikit konvensi hak asasi

manusia yang secara eksplisit mewajibkan negara mengadili dan menghukum pelaku

pelanggaran hak asasi manusia. Perbedaan di atas bukan sebuah kecelakaan. Sebab, sudah

menjadi tujuan asal pembentukan Konvensi ini oleh PBB untuk mengutuk tindakan dan

menghukum pelaku Genosida.[14] Konvensi Genosida merupakan satu dari sejumlah kecil

konvensi HAM internasional yang mengkriminalisasikan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karenanya Konvensi Genosida memaksa individu untuk menghadapi hukuman pidana

sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan Genosida.

Disamping itu konvensi meniadakan pilihan pada negara dalam menentukan cara

menjamin terlindunginya hak asasi manusia dari tindakan Genosida selain melakukan

penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran, mengadili dan menghukum pelaku.

Bahkan dapat dikatakan bahwa konvensi Genosida merupakan pengakuan masyarakat

internasional yang pertama bahwa tindak Genosida baik di masa damai maupun perang

adalah kejahatan yang pelakunya harus dihukum. Sebelum lahirnya konvensi Genosida

1948, dalam hukum internasional hanya kejahatan perang yang mewajibkan negara

menghukum pelakunya.