konsultasi publik rancangan awal rkpdbappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/paparan... · 2020....

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021

PAPARAN KEPALA BAPPEDA

OUTLINE PAPARAN

• Dasar Hukum • RPJMD (Visi,Misi Tujuan Sasaran) • Gambaran Umum Perencanaan

• Demografi • Bagan Alur • Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran • Siklus Perencanaan • Tahapan Penyusunan RKPD

• Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 • Capaian Kinerja Makro Tahun 2019 • Tema Pembangunan Tahun 2021 • Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021 • Permasalahan Pembangunan • Isu Strategis Pembangunan • Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Target Tahun 2021 • Taget Kinerja Makro Tahun 2021

• Penutup

DASAR HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

perencanaan pembangunan daerah harus konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional,

perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional,

penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan.

2. UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah kabupaten/ kota merupakan bagian daerah provinsi, maka dalam harus ada integrasi antara prioritas pembangunan pemerintah daerah dengan provinsi maupun pemerintah pusat.

3. Permendagri No. 86 Tahun 2017, pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD meliputi: pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023

Terwujudnya Bondowoso

Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil & Terdepan

dalam Bingkai Iman & Takwa

Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan

Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul

2018-2023

Pembangunan Kab. Bondowoso VISI & MISI

RPJMD 2018-2023

Sasa

ran

1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

Visi Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan Dalam Bingkai Iman Dan Takwa

Misi 1 Membangun Kemandirian Ekonomi Dengan Memperkuat Sektor Unggulan Serta Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan 1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas

1.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

1.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah

1.1.4 Meningkatnya Usaha Skala Mikro

1.1.5 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi

Pengembangan Klaster Kopi Ijen Raung dan Argopuro

Pengembangan Wisata Kawah Ijen-Kawah Wurung (Geopark Ijen), Batu Susun Solor, Pemandangan Arak-Arak, Air Terjun Tancak Kembar dan Desa Wisata

Pengembangan Klaster Pertanian Organik Pengembangan Pasar Hewan Terpadu Pengembangan Infrastruktur

FOKUS PROGRAM PRIORITAS

Sasa

ran

2.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan


Misi 2 Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif

Tujuan 2.1 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup

2.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan permukiman

• Penanganan Kawasan Kumuh • Pembangunan Jalan Lingkungan,

Pembangunan Drainase • Penanganan RTLH, Pengelolaan

Persampahan, Sanitasi (MCK), Pemenuhan Akses Air Bersih


Sasa

ran

3.1.1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk


Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan 3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

3.1.2 Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

3.1.3 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat


Pembinaan dan Pelatihan Usaha, Bantuan Modal dan Peralatan bagi pemula dan usaha mikro, khusus Pokmas dan Pondok Pesantren

Subsidi Raskin, Beasiswa Siswa Miskin, PKH, KIS, KIP

Up Dating Data Maskin Pelayanan Terpadu Permasalahan

Kemiskinan berbasis data terpadu (Gerakan Tape Manis)

4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah


Misi 4 Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif

Tujuan 4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 4.2 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

4.2.1 Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan

4.2.2 Terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat

Sasa

ran

FOKUS PROGRAM PRORITAS

Pencanangan ZI secara bertahap menuju WBK dan Penerapan RB

Pelayanan Kepada Masyarakat Berbasis Aplikasi

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan Berbasis Aplikasi secara terintegrasi

Penegakan Perda dan Pengelolaan Kebencanaan

Sasa

ran

5.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan


Misi 5 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul

Tujuan 5.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

5.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan

5.1.3 Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan

5.1.4 Meningkatnya Prestasi Olahraga

5.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak


Gerakan Kesetaraan Pendidikan Desa (Getar Desa)

Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

Penurunan Stunting ODF

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN (RKPD)

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi,

Daya Saing dan Kesejahteraan

Masyarakat yang Didukung Oleh Pembangunan

Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Peningkatan SDM dan Kualitas Pelayanan

Publik, Serta Peningkatan

Infrastruktur untuk Mendorong Potensi

Ekonomi Lokal

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Teknologi

Informasi Serta Pengembangan

Infrastruktur untuk Mendorong

Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Peningkatan Inovasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Teknologi Informasi, Mendorong Kemandirian Ekonomi

Masyarakat Serta Penciptaan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Serta Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter dan

Berbudaya.

2019 2020 2021 2022 2023

BONDOWOSO MELESAT

BAGAN ALUR TAHAPAN & TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusan prioritas dan

sasaran pembangunan

Forum Konsultasi

Publik

Perumusan Kerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan informasi

Analisis Ekonomi &

keuda

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan

nasional (RKP) & provinsi (RKPD

PROV)

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASI Bappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

Berita Acara Musrenbang kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

Dok RKPD kab/kota tahun

berjalan

Perumusan program prioritas

daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana program prioritas daerah

beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

1

2

3

4

5

Review RPJMD

PERENCANAAN PENGANGGARAN

RPJMD RKPD KUA & PPAS

APBD

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SIKLUS PERENCANAAN

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penyusunan RKA-OPD & RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD

(Oktober-November)

Penetapan Perda APBD

(Desember)

Penetapan RKPD

(Mei)

Musrenbang Kab/Kota

(Maret)

Forum OPD

Penyusunan Renja OPD Kab/Kota

(Maret)

Musrenbang Kecamatan

(Februari)

Musrenbang Desa

(Januari)

Penyusunan DPA OPD (Desember)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

RPJMD RKPD KUA & PPAS APBD

Pembahasan & Kesepakaan

KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

12

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Persiapan Penyusunan RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PENETAPAN RKPD

01

02

03

04

05

06

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BONDOWOSO

TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

CAPAIAN KINERJA MAKRO TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,97%, meningkat menjadi 5,03% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 telah mencapai 5,09%% sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,04%

PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN % PERTUMBUHAN EKONOMI

% KENAIKAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

Lumajang 5,05 5,02 -0,61 Jember 5,11 5,23 2,36 Banyuwangi 5,45 5,84 7,24

Bondowoso 5,03 5,09 1,19 Situbondo 5,07 5,43 7,13 Probolinggo 4,46 4,47 0,22

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1,19% dibanding tahun 2017. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2018 telah melampaui dari target yang ditetapkan di RPJMD. Target tahun 2018 sebesar 5,03%

PDRB ADHB per kapita mengalami peningkatan dari Rp.20.732.800,- pada tahun 2016, Rp.22.313.300 pada tahun 2017 dan tercapai Rp.23.998.850,- pada tahun 2018

PDRB ADHK per Kapita meningkat dari Rp.15.338.600,- tahun 2016, Rp.16.030.300 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp.16.778.180,- pada tahun 2018.

% Kenaikan PDRB ADHB per Kapita dari th 2017 ke th 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7,55% lebih tinggi dari Kab Jember, Lumajang Situbondo dan Probolinggo.

PDRB PER KAPITA

KABUPATEN PDRB PERKAPITA %

KENAIKAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

Lumajang 27.683.461,88 29.594.294,64 6,90

Jember 27.765.363,54 29.627.608,97 6,71

Banyuwangi 45.014.116,17 48.480.117,44 7,70

Bondowoso 22.313.300,48 23.998.850,98 7,55

Situbondo 25.927.208,83 27.838.977,75 7,37

Probolinggo 25.961.968,95 27.579.382,70 6,23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan yang signifikan dari 3,90% tahun 2018 menjadi menjadi 2,96% pada tahun 2019.

KABUPATEN TPT

% KENAIKAN TH 2018 TH 2019

Lumajang 2,55 2,81 10,38

Jember 4,09 3,80 -7,02

Banyuwangi 3,67 4,08 11,16

Bondowoso 3,90 2,96 -24,22

Situbondo 1,92 2,82 46,98

Probolinggo 4,15 3,88 -6,44

Capaian TPT Kab Bondowoso masih lebih baik dibanding capaian TPT Prov Jawa Timur.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2019 TPT Kab Bondowoso mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan persentase penurunan pengangguran di Bondowoso lebih baik dibanding Kabupaten sekitar.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Kemiskinan selama 3 tahun terus menurun dari 15,00% pada tahun 2016, menurunkan menjadi 14,54% pada tahun 2017 dan menjadi 14,39% pada tahun 2018.

KABUPATEN % ANGKA KEMISKINAN

% PENURUNAN 2016 2017 2018

Lumajang 11,22 10,87 9,98 -8,19

Jember 10,97 11,00 9,98 -9,27

Banyuwangi 8,79 8,64 7,8 -9,72

Bondowoso 15,00 14,54 14,39 -1,03

Situbondo 13,34 13,05 11,82 -9,43

Probolinggo 20,98 20,52 18,71 -8,82

Pada Tahun 2019, Kemiskinan di Bondowoso menurun signifikan dari 14,39% th 2018 menjadi 13,33% th 2019 dengan tingkat penurunan kemiskinan sebesar 7,37%.

TINGKAT KEMISKINAN

IPM Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari 64,52% pada tahun 2016, 64,75% pada tahun 2017 dan mencapai 65,27% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun Masyarakat Bondowoso mengalami peningkatan kualitas taraf hidup.

KABUPATEN IPM % KENAIKAN

2017-2018 2016 2017 2018

Lumajang 63,74 64,23 64,83 0,93

Jember 64,01 64,96 65,96 1,54

Banyuwangi 69 69,64 70,06 0,60

Bondowoso 64,52 64,75 65,27 0,80

Situbondo 65,08 65,68 66,42 1,13

Probolinggo 64,12 64,28 64,85 0,89

IPM Kab Bondowoso dibandingkan dengan Kab Lumajang dan Probolinggo masih lebih tinggi namun 2 (dua) kabupaten ini memiliki % kenaikan yang lebih baik dibanding kab Bondowoso.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pendidikan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016 sebesar 54,22%, meningkat 54,44% pada tahun 2017 dan menjadi 54,71% pada tahun 2018 dengan Angka Rata Lama Sekolah mencapai 5,62 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,95 tahun.

KABUPATEN INDEKS PENDIDIKAN

% KENAIKAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

Lumajang 53,39 53,45 0,11

Jember 55,73 56,93 2,15

Banyuwangi 58,92 58,98 0,10

Bondowoso 54,44 54,71 0,48

Situbondo 56,21 56,51 0,52

Probolinggo 52,43 52,56 0,24

% Kenaikan Indeks Pendidikan pada tahun 2018 sebesar 0,48%, meningkat cukup signifikan lebih besar dari pada Kab Lumajang, Banyuwangi dan Probolinggo.

INDEKS PENDIDIKAN

ANGKA RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata lama sekolah dengan capaian kinerja sebesar 5,62 tahun pada th 2018

Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,95 tahun pada tahun 2018

ANGKA HARAPAN LAMA LAMA SEKOLAH

4

Pada Tahun 2016 Indek Gini mencapai angka 0,35 yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, menurun menjadi 0,32 pada tahun 2017 dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 0,30.

KABUPATEN INDEKS GINI

2015 2016 2017

Lumajang 0,29 0,35 0,31

Jember 0,33 0,31 0,34

Banyuwangi 0,34 0,33 0,34

Bondowoso 0,32 0,35 0,32 Situbondo 0,33 0,35 0,33

Probolinggo 0,3 0,31 0,36

Indeks Gini Kabupaten sekitar, relatif sama antar kabupaten antara 0,30 dan 0,40 dengan tingkat capaian sedang.

Indeks Gini Kabupaten Bondowoso lebih rendah daripada Jawa Timur. Menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Bondowoso lebih merata

INDEKS GINI (KETIMPANGAN PENDAPATAN)

Terdapat perubahan pola hitung sehingga target Tahun 2019 menyesuaikan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KABUPATEN BONDOWOSO

Pada Tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Bondowoso ditargetkan sebesar 78,50% tercapai 81,53%

Pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan selama kurun waktu 3 tahun (2017-2019) telah berhasil menciptakan

situasi kondusif dengan penanganan potensi konflik yang ada.

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BASIS KAS KAS KAS

MENUJU AKRUAL

KAS MENUJU AKRUAL

AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL AKRUAL

OPINI WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

OPINI WTP

SAKIP - - C C CC CC BB BB BB

PENGELOLAAN KEUANGAN

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

MATURITAS SPIP - - - - - 2,8 3,06 - -

TAHUN 2018 : TELAH MENCAPAI TARGET NASIONAL

LEVEL 3,00

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2021 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

berbasis teknologi informasi serta pengembangan infrastruktur

untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat

Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan 01

Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat 02

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat 03 Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik 04

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Makro Sosial

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso masih lebih rendah dibanding dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat yang masih rendah

Pertumbuhan ekonomi terus meningkat,

namun masih lebih rendah jika dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

1

2 Pertumbuhan Ekonomi

PERMASALAHAN

Kemiskinan dan pengangguran Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih cukup banyak meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Pendidikan Permasalahan pendidikan di Kab. Bondowoso adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk dimana angka rata – rata lama sekolah jauh lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur maupun Nasional

3

4

PERMASALAHAN

Kesehatan Permasalahan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah masih rendahnya Angka Harapan Hidup, angka Kematian Ibu (AKI) yang masih perlu diturunkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Angka stunting yang sangat tinggi, hal ini relevan dengan angka gizi buruk yang terjadi. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan penerapan PHBS masih belum optimal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Keluarga berencana Masih adanya pernikahan dini yang berakibat kepada resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan serta gangguan kesehatan reproduksi yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya perceraian, kemiskinan dan pengangguran.

6

5

PERMASALAHAN Pembinaan keagamaan Potensi pengembangan lembaga keagamaan dan pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung pendidikan karakter perlu dimanfaatkan secara optimal dan dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, keberdayaan masyarakat, serta pembinaan akhlak dan budi pekerti. Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan dan penanganan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas seperti anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik, maupun PMKS lainnya, seperti anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kasus. Minimnya tenaga teknis sosial, tenaga dokter jiwa serta aksesibiltas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

8

7

PERMASALAHAN Infrastruktur dan penataan ruang

Infrastruktur daerah belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya dalam rangka menurunkan disparitas desa-kota, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata baik antar tingkat pendapatan maupun antar wilayah

Pemberdayaan masyarakat

Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Keberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan peran sertanya dalam setiap proses pembangunan perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga terbentuk kemandirian desa. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya serta dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

10

9

PERMASALAHAN Perumahan dan kawasan permukiman

Adanya rumah tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan gedung, dan keterbatasan prasarana, sarana, utilitas umum dapat berdampak pada kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem menjadi isu yang perlu terus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (global warming) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian permasalahan lingkungan hidup yang perlu dicarikan solusinya.

12

11

PERMASALAHAN Pelayanan Publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi harus segera diwujudkan dan diselesaikan termasuk pemenuhan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan layanan inklusi pada semua fasilitas pelayanan publik agar menjadi faktor pendorong dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan

secara keseluruhan.

Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak Fasilitasi penanganan advokasi perlindungan ibu dan anak dan

kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Disisi lain peran perempuan dalam pembangunan dalam kategori masih perlu

ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta

dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat

14

13

PERMASALAHAN

Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya secara konsisten dlam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, penegakan peraturan daerah serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi

15

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

1.Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. 2.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 3.Peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan. 4.Pengembangan industri pengolahan dan perdagangan. 5.Pengembangan potensi pariwisata. 6.Penyediaan sarana dan prasarana wilayah serta infrastruktur

penunjang perekonomian. 7.Pengembangan Koperasi dan usaha mikro. 8.Peningkatan peluang investasi. 9.Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 10.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. 11.Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Prioritas

Pembangunan

Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan

Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik.

Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk

mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian

ekonomi masyarakat

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang

perekonomian dan pengembangan industri

pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

1 2

3 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR &

TARGET

PRIORITAS PROGRAM

Meningkatkan kualitas Pelayanan

publik dan akuntabilitas kinerja

berbasis teknologi informasi serta

inovasi sistem pemerintahan yang

terintegratif dalam proses bisnis di

semua level pemerintahan

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik dan

akuntabilitas

pemerintah daerah

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

(79,50)

2. Nilai SAKIP (A)

3. Nilai Opini BPK atas

LKPD (WTP)

4. Nilai EKPPD (3,22)

Penerapan Reformasi

Birokrasi (RB) dalam

Rangka Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

2. Meningkatnya

kerukunan antar

Suku, Agama, Ras

dan antar

golongan

1. Persentase potensi

konflik SARA yang

ditangani (100%)

2. Persentase

ketangguhan daerah

dalam menghadapi

bencana (89,19%)

Penciptaan Suasana

Kondusif dalam

Bermasyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN DAN TARGET TAHUN 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR & TARGET PRIORITAS PROGRAM

Pengembangan sektor unggulan

dan potensi ekonomi lokal untuk

mendorong peningkatan

pendapatan dan kemandirian

ekonomi masyarakat

meningkatnya pertumbuhan

sektor unggulan,

meningkatnya investasi

daerah, meningkatnya usaha

skala mikro dan kecil

1. Persentase pertumbuhan

PDRB kategori pertanian

(ADHB) (7,09%)


PDRB kategori industri

pengolahan (ADHB)

(7,63%)


PDRB Kategori

Perdagangan (ADHB)

(9,65%)

4. Persentase kontribusi

kategori pariwisata

terhadap PDRB (ADHB)

(1,20%)


investasi daerah (8,00%)

6. Persentase usaha mikro

yang mengalami

peningkatan skala usaha

(2,03%)

1. Peningkatan nilai

tambah komoditi

pertanian melalui

Bondowoso Organik,

Klaster Kopi, Klaster

Pisang dan Kawasan

Ternak Modern

2. Peningkatan Daya Tarik

Investasi

3. Peningkatan Skala

Usaha dan Diversifikasi

Usaha bagi Usaha

Mikro melalui e-

commerce menuju

Bondowoso Go Online


PRIORITAS

PEMBANGUNAN

SASARAN INDIKATOR &

TARGET

PRIORITAS

PROGRAM

Percepatan pembangunan

infrastruktur dasar penunjang

perekonomian dan

pengembangan industri

pariwisata berbasis

pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya kualitas

Infrastruktur Penunjang

Ekonomi, menurunnya

Angka Tingkat

Pengangguran Terbuka,

Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat, Meningkatnya

Potensi Pariwisata, serta

Meningkatnya Kualitas dan

Peran serta Pemuda Dalam

Pembangunan

1. Persentase infrastruktur

pekerjaan umum yang

memadai (70,37%)

2. Indek Kualitas Air

(53,33)

3. Indek Kualitas Udara

(83,84)

4. Indek Kualitas Tutupan

Lahan (64,93)

5. Persentase lingkungan

permukiman kumuh

(0,75%)

6. Angka Tingkat

Pengangguran Terbuka

(TPT) (1,86)

7. Indek Desa

Membangun (IDM)

(0,6650)

1. Perluasan dan

peningkatan

kesempatan kerja

2. Pengembangan

Kawasan Wisata Geo

Park Ijen

3. Pengembangan

Pemuda Mandiri

4. Penyediaan

Infrastruktur

Berkualitas guna

menunjang

perekonomian

masyarakat


PRIORITAS

PEMBANGUNAN

SASARAN INDIKATOR &

TARGET

PRIORITAS

PROGRAM

Mengembangkan sumberdaya

manusia yang berkualitas dan

pemberdayaan berbasis

peningkatan karakter serta

budaya masyarakat dalam

rangka menjaga ketenteraman

dan ketertiban umum

menciptakan stabilitas sosial

dan politik

Meningkatnya derajat

pendidikan, Meningkatnya

derajat kesehatan,

Meningkatnya Pemberdayaan

Gender serta Perlindungan

Perempuan dan Anak,

Meningkatnya kualitas dan

peran serta pemuda dalam

pembangunan, Meningkatnya

Prestasi Olahraga,

Meningkatnya kerukunan antar

Suku, Agama, Ras dan antar

golongan, Meningkatnya

Perlindungan Terhadap

Masyarakat, serta

Terkendalinya pertumbuhan

penduduk

1. Indek Pendidikan

(55,00)

2. Indek Kesehatan

(72,43)

3. Status Kabupaten

Layak Pemuda

(Pratama)

4. Persentase atlet

berprestasi (100%)

5. Indek Pembangunan

Gender (IPG) (89,67)

6. Status Kabupaten

Layak Anak (Pratama)

7. Laju pertumbuhan

penduduk (0,59)

1. Peningkatan Akses dan

Kualitas Pendidikan

2. Peningkatan kualitas

dan pemerataan layanan

kesehatan melalui

penurunan stunting,

AKI AKB, pencegahan

penyakit menular, dan

penyehatan lingkungan

3. Penanggulangan

Kemiskinan melalui

Gerakan Tanggap dan

Peduli Masyarakat

Miskin (Gerakan “Tape

Manis”) dan Integrasi

BPJS

4. Pendewasaan Usia

Pernikahan dibawah 20

Tahun (Pencegahan

Pernikahan Dini)

5. Pengembangan Pemuda

dan Olahraga

Masyarakat


TARGET KINERJA MAKRO 2021 (INDIKATOR KINERJA TUJUAN)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 67,12

Indek Reformasi Birokrasi (IRB) :77,50

Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Ditangani:

100 %

Prosentase Tingkat Kemiskinan :13,36%

Pertumbuhan PDRB : 5,06% :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM):66,58

bappeda.bondowosokab.go.id

Foto-foto dalam display ini

dikompilasi dari berbagai sumber.

Terima Kasih Atas Perhatiannya

konsultasi publik rancangan awal rkpdbappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/paparan... · 2020....

Documents