konsepsi kebijakan pengelolaan keuangan desa …
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONSEPSI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014
TERHADAP DANA DESA DAN PELAKSANAAN
PADAT KARYA TUNAI DI DESA
► Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang
panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
► Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
► Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan
local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang
selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi
Desa dan Desa Adat.
► Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah
Kabupaten/Kota.
► Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa
dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP
43/2014
PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa
PP 22/2015 tentang
Perubahan I atas PP 60/2014
PMK Nomor 225 /PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa
PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
PP 8/2016 tentang
Perubahan II atas PP 60/2014
UU 6/2014
tentang
Desa
PMK Nomor 50/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
PMK Nomor 226 /PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota
Permendesa 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
DASAR HUKUM
Lain-lain Pendapatan yang sah
Hibah dan sumbangan pihak ketiga
1
5
6
7
Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
3
2
4
Dana Desa yg bersumber dari APBN : • 2015 : 20,77 T • 2016 : 46,9 T • 2017 : 60 T • 2018 : 60 T
Bagian dari Pajak dan Retribusi kabupaten/kota
Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
PADes
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
KEWENANGAN DESA
BAB IV
UU
6/2014
Bidang kewenangan
Penyelenggaraan Pemdes
Pelaksanaan pembangunan
Desa
Pembinaan kemasyarakatan
Desa
Pemberdayaan masyarakat
Desa
Cakupan kewenangan
Kewenangan berdasarkan hak
asal usul
Kewenangan lokal berskala
Desa
Kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemprov
atau Pemkab/kota
Kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemprov atau Pemkab/kota
Perlu sumber –sumber
pendapatan untuk
pembiayaan
DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui
APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke
Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana
Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan
jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan Desa.
Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa
Dana Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
memajukan perekonomian desa
FILOSOFI TUJUAN
meningkatkan pelayanan publik di desa
R
p
mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
mengentaskan kemiskinan
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA
8
Prinsip Penggunaan Dana Desa
KEBUTUHAN PRIORITAS, dengan mendahulukan yang
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan
berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat Desa
KEADILAN, dengan mengutamakan hak atau
kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-
bedakan;
TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan keadaan
dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan kemajuan desa
1
2
3
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA 2015-2018
No. Tahun Jumlah lokasi dan alokasi Rata-Rata
@Desa Prov Kab/Kota Kec Desa Alokasi
1. 2015 33 434 6.539 74.093 20,7 Triliun 300 Jutaan
2. 2016 33 434 6.539 74.754 46,9 Trilun 600 Jutaan
3. 2017 33 434 6.539 74.910 60 Trilun 810 Jutaan
4. 2018 33 434 6.539 74.958 60 Triliun 800 Jutaan
Jumlah 187,6 Triliun
Ket.
Jumlah Desa dari Tahun 2015 s.d. 2018 mengalami kenaikan jumlah, sebanyak 865 Desa, atau 1,15% dari
total jumlah Desa yang ada saat ini.
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN
PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014
1
• PENGERTIAN DAN ASAS KEUANGAN DESA
2
• KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3
• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
4 • TAHAPAN PENGELOLAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
5 • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGERTIAN
Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc, pelaks, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa (Permendagri Ps. 1) Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, & pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS
PENGELOLAAN
(Permendagri Ps 2
(1)
TRANSPARAN, AKUNTABEL,
PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN
TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
12
PENGERTIAN DAN AZAS KEUANGAN DESA
(UU 6/2014 BAB VIII Ps. 71 - 75)
13
Kades adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa
Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya
kepada Perangkat Desa
Kades menetapkan APBDes
dengan Peraturan Desa
(Perdes)
Kepala Desa
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Sekretaris Desa
Koordinator PTPKD
Kaur Tata Usaha dan Umum (-)
Kaur Keuangan
Bendahara
Kaur Perencanaan
(-)
Kasi. Pemerintahan
Pelaksana Kegiatan
Kasi kesejahteraan
Pelaksana Kegiatan
Kasi. Pelayanan
Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Teknis
Pengelola
Keuangan Desa
(PTPKD)
PENGELOLA KEUANGAN DESA
semua penerimaan yg perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yg akan
diterima kembali, baik pd th anggaran
yg bersangkutan maupun pd th2
anggaran berikutnya
semua pengeluaran dari rek desa yg
merupakan kewajiban desa dlm 1 th
anggaran yg tdk akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa
semua penerimaan uang yang diterima
dan disalurkan melalui rek desa yg
merupakan hak desa dlm 1 th anggaran
yg tdk perlu dibayar kembali oleh desa
penggunaannya ditetapkan dlm
APBDes
Pendapat
an Desa
Belanja
Desa
Pembiaya
an Desa
APBDesa
PA
Desa
, terd
iri ata
s je
nis
:
1. Hasil usaha, a.l. hasil Bumdes, Tanah Kas Desa.
2. Hasil aset, a.l. tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi.
3. Swadaya, partisipasi & gotong royong, a/ membangun dgn kekuatan sendiri yg melibatkan peran serta masy. berupa tenaga, barang yg dinilai dgn uang.
4. Lain-lain pendapatan asli desa, a.l. hasil pungutan desa.
Tra
nsf
er, t
erd
iri ata
s je
nis
: 1. Dana Desa (DD);
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab./Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan Prov.; dan Bantuan Keuangan Kab./Kota.
Pen
dap
ata
n L
ain
-Lain
, te
rdir
i ata
s je
nis
: 1. Hibah & Sumbangan dari pihak ke-3 yg tdk mengikat a/ pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
2. Lain-lain Pendapatan Desa yg sah, a.l. pendapatan sbg hsl kerjasama dgn pihak ke-3 & bantuan perusahaan yg berlokasi di desa.
Bela
nja
Pegaw
ai,
: - Dianggarkan u/ pengeluaran siltap dan tunjangan bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
- kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Bela
nja
Bara
ng/J
asa
: - Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan;
- antara lain : ATK; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan & minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honor narsum; operasional Pemdes; operasional BPD; insentif RT/RW; dan pemberian barang pd masy./pokmas.
- Insentif RT/RW
( operasional lembaga RT/RW ).
- Pemberian barang pada masyarakat/pokmas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
Bela
nja
Mo
dal:
- Digunakan untuk pengeluaran dlm rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.
- Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan digunakan u/ kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
18/02/2018 17
semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg
akan diterima kembali, baik pd T.A. ybs maupun pd tahun2 anggaran
berikutnya.
Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
• Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
− SiLPA tahun sebelumnya
− Pencairan Dana Cadangan
− Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
• Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
− Pembentukan Dana Cadangan
− Penyertaan Modal Desa.
SiLPA tahun sebelumnya, a.l.
− pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
− penghematan belanja
− sisa dana kegiatan lanjutan.
SiLPA digunakan untuk:
- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja;
- mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- mendanai kewajiban lainnya yang s.d. akhir T.A. belum diselesaikan.
18/02/2018 18
Pencairan Dana Cadangan,
digunakan u/ menganggarkan pencairan dana cadangan dari rek. Dana
cadangan ke Rek. kas Desa dlm T.A. berkenaan.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan,
digunakan u/ menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yg
dipisahkan.
Pembentukan Dana Cadangan,
− Pemdes dpt membentuk dana cadangan u/ mendanai keg. yg
penyediaan dananya tdk dpt sekaligus/sepenuhnya dibebankan dlm 1
T.A.
− Pembentukan dana cadangan ditetapkan dgn perdes.
− Perdes plg sdkt memuat:
• penetapan tujuan pembentukan;
• Prog. & kegiatan yg akan dibiayai ;
• besaran & rincian tahunan yg harus dianggarkan;
• sumber dana cadangan;
• T.A. Pelaksanaan .
− Pembentukan dana cadangan dpt bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yg penggunaannya tlh
ditentukan scr khusus berdasar peraturan per-UU-an.
− ditempatkan pada rekening tersendiri.
− Tdk melebihi Th. akhir masa jabatan Kades.
BELANJA DESA
PP No. 47/2015 Pasal 100
70%
- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA,
- PEMBANGUNAN DESA
- PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
30%
- PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
- OPERASIONAL PEMDES
- TUNJANGAN DAN OPS BPD
- INSENTIF RT DAN RW 19
1. •PERENCANAAN
2. •PELAKSANAAN
3. •PENATAUSAHAAN
4. •PELAPORAN
5. •PERTANGGUNGJAWABAN
20
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
18/02/2018 21
• Perubahan:
harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan
peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi ,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.
• Dapat dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun Anggaran
• Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata
cara penetapan pelaksanaan APBDesa
• Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan
bantuan pihak ke-3 yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
ditetapkannya Perdes tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur
dgn Perkades tentang perubahan APBDesa
• Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD
PERUBAHAN APBDesa
PELAKSANAAN ANGGARAN
• Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
Melakukan tutup buku setiap akhir bulan
Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Menggunakan :
- Buku Kas Umum
- Buku Pembantu Pajak
- Buku Bank
Catatan:
Pasal 35-37
Penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara Desa
PENATAUSAHAAN (1)
18/02/2018 25
Menerima Uang
Menyimpan Uang
Membayarkan
Memungut dan menyetor Pajak
Menatausakanan
Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan
Tugas
Bendahara
PENATAUSAHAAN (2)
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
• Laporan semester pertama:
- Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
• Laporan semester akhir tahun;
- Paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa
• Pendapatan, belanja, Pembiayaan
• Ditetapkan dengan Perdes
• Dilampiri Format laporan
– Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan
– Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan
– Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke Desa
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
K
A
D
E
S
BUPATI/ WALIKOTA
Laporan
Semesteran
Realisasi
pelaks. APB
Desa
Semester I (PP & Permendagri): PL : akhir Juli tahun
berjalan
Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
sampaikan
CAMAT
27
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa PP No. 43/2014 P Pasal (103) dan Permendagri No. 113/2014, Pasal (37,40,41)
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40)
sampaikan
K
A
D
E
S
BUPATI/
WALIKOTA
Diinformasikan kepada masyarakat
secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat seperti: papan
pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya, (Permendagri
Ps. 40)
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A.
Dilampiri: 1. Format la poran pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31
Desember T.A. berkenaan
3. Format laporan program pemerintah, pemda
yang masuk ke desa
Ditetapkan dengan Perdes
Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi pelaks. APB Desa setiap
akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan,
Belanja & Pembiayaan
CAMAT
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan,
RAB & SPP serta pernyataan tanggungjawab belanja,
laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I &
semester akhir tahun serta laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes,
mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri
Ps. 42)
18/02/2018 28
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa
PP No. 43/2014 Pasal (104) & Permendagri No. 113/2014 Pasal (38 - 42)
SKEMA PADAT KARYA TUNAI
DALAM PENGGUNAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
• PADAT KARYA TUNAI DILAKSANAKAN
DENGAN PRINSIP SWAKELOLA
• DITUJUKAN MENINGKATKAN DAYA BELI
MASYARAKAT DESA YANG SECARA EKONOMI
MASUK DALAM KELOMPOK MASYARAKAT
MISKIN
SKB 4 Menteri
• NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017;
954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017;
01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG
PENYELARASAN DAN PENGUATAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Arahan Bapak Presdien
LATAR BELAKANG
KEBIJAKAN TRANSFER DANA DESA 2018
SKEMA PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK)
Prinsip-prinsip Pelaksanaan :
a) Dilakukan secara swakelola, (direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara mandiri oleh
Desa;
b) Menyerap sebanyak-banyaknya tenaga Kerja setempat (minimal 30% Dana Desa di bidang
Pembangunan digunakan untuk pembayaran upah);
c) Mengoptimalkan bahan baku setempat/lokal
Prioritas sasaran Program :
a) Rumah Tangga Miskin memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah
garis kemiskinan(rata-rata garis kemiskinan perkapita perbulan Rp.354.000,-)
b) Pengangguran penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari
pekerjaan);
c) Setengah penganggur penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal (<35 jam
seminggu), atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan);
d) Penduduk penerima PKH Penduduk yang terdaftar dalam program Keluarga
Harapan
SKEMA PROGRAM PADAT KARYA TUNAI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018:
1. Dilakukan Oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
2. Biaya Upah kegiatan (HOK) mengacu pada perbup/perwali tentang harga satuan biaya setempat;
Kerangka pikir Cash for Work
•Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
•Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan (income generating activities) tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
•Merupakan kesempatan kerja sementara.
•Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
•Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
•Difokuskan pada pembangunan prasarana dan sarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
TAHAPAN PENYESUAIAN
RKPDESA
Desa mengidentifikasi RKP
2018 dan menentukan
Kegiatan untuk Padat karya
Daftar Kegiatan Padat
Karya Tunai hasil Identifikasi
1
2
3
Desa menghitung jumlah
tenaga kerja, jumlah hari
kerja, dan jumlah upah
dari tiap kegiatan padat
karya tunai
CATATAN:
Desa yang telah
menetapkan RKP,
namun belum ada
program padat karya
tunai agar dilakukan
perubahan RKP Desa
sesuai mekanisme yang
diatur pada
Permendagri 114/2014
tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
TAHAPAN PENYESUAIAN RKPDESA :
TAHAPAN PENYESUAIAN APBDESA :
PELAKSANAAN
PADAT KARYA
TUNAI DI DESA
YANG BERSUMBER
DARI APBDESA
DILAKUKAN
BERDASARKAN RKP
DESA
Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum terbitnya SKB 4 Menteri , maka hal hal
yang dilakukan:
Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan
pemenuhan Biaya Upah HOK minimal sebesar
30 %.
Jika tidak mencapai 30% Biaya Upah HOK,
maka Desa melakukan penyesuaian
perhitungan RAB dan desain teknis kegiatan.
Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa sampai dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri,
maka hal-hal yang dilakukan:
Agar menyusun dan menetapkan APBDesa
sesuai peraturan perundang-undangan.
Agar memenuhi amanat SKB 4 Menteri
(minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi
kegiatan pembangunan Desa yang
dituangkan dalam RAB dan Desain Teknis
kegiatan pembangunan untuk memenuhi
batas minimal).
DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN
PADAT KARYA DESA TUNAI 2018
Kabupaten Desa Kabupaten Desa Kabupaten Desa
1.Cilacap Tambakreja 3.Purbalingga Plumutan 5.Wonosobo Sumbersari
Karangnangka Cilapar Ngalian
Sidayu Brecek Tanjunganom
Karangmangu Sempor Lor Pulosaren
Pucung Lor Candinata Pakuncen
Bajing Kulon Kradenan Kwadungan
Kawunganten Lor Selaganggeng Purwojiwo
B R A N I Sangkanayu Pagerejo
Paketingan Bantarbarang Sigedang
Karangasem Kalitinggar Kidul Igirmranak
2.Banyumas Gunung Wetan 4.Kebumen Rangkah 6.Klaten Sanggrahan
Karanglewas Indrosari Randusari
Gentawangi Plempukankembaran Titang
Srowot Kaibonpetangkuran Sumyang
Karangendep Tlogopragoto Granting
Paningkaban Kebagoran Ngaren
Banjaranyar Temanggal Butuhan
Gununglurah Semali Keprabon
Datar Pagebangan Tibayan
Pandak Patukrejo Gemblegan
SUMBER : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN
2018
DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN
PADAT KARYA DESA TUNAI 2018
Kabupaten Desa Kabupaten Desa Kabupaten Desa
7.Grobogan Termas 9.Demak Bumirejo 11.Brebes Jatisawit
Sindurejo Guntur Kalilangkap
Rambat Sido Mulyo Kalinusu
Juworo Kedungori Pruwatan
Karang Anyar Gedangalas Janegara
Geyer Sambiroto Glonggong
Ledokdawan Boyolali Wanasari
Sidorejo Donorejo Dukuhmaja
Karangharjo Kembangan Grinting
Putatsari Betahwalang Cigadung
8.Blora Cabeyan 10.Pemalang Mandiraja
Kapuan Wangkelang
Getas Longkeyang
Sumberpitu Parunggalih
Bangowan Kebandungan
Temurejo Purana
Patalan Tambakrejo
Adirejo Kalirandu
Klokah Losari
Jetak Tumbal
SUMBER : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN
2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA, PROSES PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PEKERJAAN :
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DISUSUN OLEH PELAKSANA KEGIATAN DI DESA.
MENIADAKAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PIHAK PENYEDIA DAN MENGEDEPANKAN PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA DENGAN PELAKSANAAN PADAT KARYA
PELAKSANA KEGIATAN MENGAJUKAN BESARAN INDIKATIF JUMLAH UANG YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBAYAR UPAH PELAKSANAAN PEKERJAAN.
SEKRETARIS DESA MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP RAB DAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN DALAM DOKUMEN APBDESA.
KEPALA DESA MEMBERIKAN PERSETUJUAN. BENDAHARA MELAKUKAN PEMBAYARAN .
PELAKSANA KEGIATAN MEMBUAT JADWAL RINCI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG MEMUAT PERKEMBANGAN PEKERJAAN SETIAP HARI.
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DILENGKAPI DENGAN DAFTAR HADIR PEKERJA.
PEMBAYARAN UPAH HARIAN DIBUKTIKAN DENGAN DAFTAR PENERIMAAN UPAH HARIAN SETIAP HARI.
RINCIAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN, DAFTAR HADIR PEKERJA DAN DAFTAR PENERIMA UPAH MERUPAKAN DOKUMEN LAMPIRAN DARI LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Melaporkan program
padat karya tunai di
desa dalam laporan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Mengawasi dan
memastikan ketepatan
sasaran program
padat karya tunai
pada kelompok
miskin, kelompok
pengangguran dan
kelompok setengah
pengangguran
Mengkoordinasikan
pekerjaan antar
pelaksana pekerjaan dan
menghitung besaran
persentase dana desa
yang terserap dalam
program padat karya
tunai
Melaporkan kepada
kepala desa besaran
dana desa yang terserap
dalam program padat
karya tunai
Mengawasi dan mendampingi
desa dalam memastikan
ketepatan sasaran program padat karya tunai di desa.
Mendampingi desa dalam
penyelesaian perubahan
kegiatan yang semula
dikerjakan penyedia menjadi
pekerjaan yang dilakukan
secara swakelola padat karya tunai.
Memastikan batas minimal
anggaran dana desa yang
digunakan untuk padat karya
tunai di desa telah sesuai dengan ketentuan