Konsep Perdirjen Petunjuk Teknis

Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Menuju Sistem Penganggaran Baru

Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Anggaran

Outline

A.PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN

B.TRANSFORMASI SBK 2011C.TATA CARA PENYUSUNAN

PBK : Tujuan dan PBK : Tujuan dan Landasan KonseptualLandasan Konseptual

Tujuan

Landasan Konseptu

al

Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

a.

b.

c.

c.

b.

a.

PBK : Peningkatan AkuntabilitasPBK : Peningkatan Akuntabilitas

DEPARTEMEN/ LEMBAGA

ESELON I

ESELON II/SATKER

VISI dan MISI K/L

Sasaran Strategis K/L

Indikator Kinerja K/L

merumuskan

Program mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi

Outcome Program

Indikator Kinerja Program

merestrukturisasi

Kegiatan mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi

Output Kegiatan

Indikator Kinerja Keg

merestrukturisasi

Menyusun SBK

PBK : Fleksibilitas Pengelolaan AnggaranPBK : Fleksibilitas Pengelolaan Anggaran

• Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume Output kewenangan Satker.

• Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume output dan jenis belanja kewenangan Satker;

• Apabila merubah jenis belanja tp volume tetap kewenangan DJPBN.

• Apabila merubah volume output kewenangan DJA.

• Pergeseran anggaran antar Kegiatan unt kbthn Operasional kewenangan DJPBN;

• Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan tdk merubah vol output kewenangan DJPBN.

• Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan merubah vol output kewenangan DJA.

• Pergeseran anggaran antar Program unt kbthn Operasional kewenangan DJA;

• Pergeseran anggaran antar Program diluar kbthn Operasional tp tdk merubah target Outcome kewenangan DJA.

• Pergeseran anggaran diluar kbthn Operasional tp merubah target Outcome kewenangan DPR.

Tahapan Kegiatan dalam PBKTahapan Kegiatan dalam PBK

1. Perumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan;

2. Beberapa Perubahan Menuju Tahun 2011.

Persiapan Penyusunan RKA-KL TA 2011Persiapan Penyusunan RKA-KL TA 2011

1. Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam bagian atau tahapan Kegiatan yang merupakan komponen input.

2. Jenis Output merupakan identifikasi dari setiap keluaran yang dihasilkan dan mencerminkan tugas fungsi unit eselon II/Satker secara spesifik. Untuk output-ouput yg sejenis dihitung sbg 1 output, sedangkan apabila secara spesifik jenisnya berbeda maka dihitung sbg output tambahan. Contoh : Jalan, Jembatan, Gedung, Mobil, Laporan, Rekomendasi, Sistem Aplikasi, dll.

3. Satuan Output merupakan identitas dari jenis output yang dihasilkan sesuai karakteristiknya. Contoh : unit, km, m2, lap, buah, dll.

4. Baik jenis dan satuan ouput harus distandarkan di masing-masing level Eselon I bahkan sampai level K/L sehingga akan dapat diakumulasikan setiap tahun. Hasil dari perumusan jenis dan satuan output tsb akan dituangkan dalam tabel referensi RKA-KL TA 2011.

Perumusan Jenis dan Satuan Output KegiatanPerumusan Jenis dan Satuan Output Kegiatan

Contoh : Contoh : Standar Standar Biaya Keluaran (SBK)Biaya Keluaran (SBK)

KEGIATAN

PROGRAM

Output 1

SATKER Direktorat Jenderal Anggaran

Pengelolaan Anggaran Negara

Pengembangan Sistem Penganggaran

PMK bidang Penganggaran

Volume : 3 PMKRp 1.225jt

Komponen Input-1 Penyusunan PMK tentang Standar Biaya

Komponen Input-2 Penyusunan PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA-KL

Komponen Input-3 Penyusunan PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran

• Survey/Uji Petik;• Penyusunan draft

PMK;• Sosialisasi PMK.

• Evaluasi;• Penyusunan draft

PMK;• Penggandaan;• Sosialisasi PMK.

• Sinkronisasi aturan;• Penyusunan draft

PMK;• Sosialisasi PMK.

Rp 650jt

Rp 350jt

Rp 225jt

TRANSFORMASI SBK Latar Belakang Perubahan Dasar Hukum Perbandingan SBK 2010 dan 2011 Manfaat SBK Transformasi SBK 2010 Standar Biaya Keluaran dan Prakiraan Maju Kriteria dan Struktur SBK Langkah-Langkah Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Pengajuan SBK OLEH K/L Langkah-langkah penelaahan usulan SBK Contoh - contoh

Latar Belakang Perubahan

1. PP 21 Tahun 2004 tentang RKAKL2. SEB Menteri Keuangan dan Kepala

Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06.2009 dan SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 hal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Dasar Hukum

• PP 21 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 7 ayat (4)

“Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal tahap

penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran”

Perbandingan SBK

Tahun Lalu(Khusus)

Saat Ini(Keluaran)

1. SBK merupakan indeks satuan biaya yang digunakan sebagai sarana untuk pengalokasian dana dalam penyusunan RKA-KL.

2. Volume SBK per satu satuan.3. Tahapan SBK bukan

merupakan hal yang harus distandarkan.

4. Jenis dan satuan output bervariasi.

1. SBK standar biaya atas keluaran yang direncanakan akan dihasilkan yaitu merupakan biaya yang dibutuhkan .

2. Volume SBK sesuai dengan target yang akan dilaksanakan.

3. Tahapan SBK harus distandarkan.

4. Jenis dan satuan (output) di level kegiatan berdasarkan hasil restrukturisasi.

Pengertian

• Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya input berupa harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun biaya komponen input kegiatan.

• Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah akumulasi biaya komponen input kegiatan yang secara langsung menghasilkan keluaran kegiatan yang berulang, jenis dan satuan keluaran jelas dan terukur

• Keluaran (output) merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk menunjang pencapaian suatu kinerja kegiatan dalam rangka pencapaian hasil (outcome) program

• Sub Keluaran (sub output) merupakan sub keluaran berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian output kegiatan.

Pengertian

Manfaat SBK

1. Upaya percepatan penyusunan dan penelaahan RKAKL, khususnya untuk kegiatan kementerian negara/lembaga yang keluarannya bersifat terus menerus

2. Di masa mendatang dengan telah ditetapkannya SBK dari suatu kegiatan yang keluarannya terus menerus diharapkan kementerian negara/lembaga tidak perlu lagi melakukan proses penyusunan RKAKL dari awal, namun cukup dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan

Transformasi SBK 2010

Standar Biaya Khusus 2010 yang ada dilakukan penilaian agar sejalan dengan keluaran yang ditetapkan dalam proses restrukturisasi program dan kegiatan

Dalam hal Standar Biaya Khusus 2010 dimaksud merupakan keluaran yang telah standar, maka Standar Biaya Khusus 2010 tersebut dapat ditetapkan kembali menjadi Standar Biaya Keluaran 2011 dengan melakukan penyesuaian atas komponen input yang digunakan.

Selanjutnya dalam hal standar biaya khusus memenuhi sebagai standar biaya masukan akan ditetapkan sebagai standar biaya masukan khusus (Standar Biaya Masukan Khusus)

Standar Biaya Keluaran dan Prakiraan Maju

Struktur SBKeluaran dalam kaitannya penyusunan prakiraan maju maka komposisi biaya dalam SBKeluaran pada komponen

biayanya dibagi menjadi 2 : Biaya Utama adalah biaya-biaya yang timbul/diakibatkan oleh

pelaksanaan sebuah kebijakan baru pemerintah. Biaya utama dihitung apabila– merupakan dampak langsung dari pelaksanaan kebijakan baru– dapat dikuantifikasi– mempunyai dampak yang signifikan dalam penghitungan alokasi pendanaan

suatu kebijakan Biaya Pendukung adalah biaya yang timbul dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja maupun biaya-biaya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan biaya untuk mengelola kebijakan pemerintah tersebut.

KRITERIA DAN STRUKTUR SBK

Keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi SBK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :– merupakan keluaran kegiatan yang dilaksanakan dari

tahun ke tahun (on going); – mempunyai volume satuan ukur dan jenis keluaran

yang jelas;– mempunyai tahapan proses atau komponen masukan

yang dapat distandarkan dari tahun ke tahun. Struktur keluaran kegiatan dapat menggunakan 2 (dua)

alternatif sebagai berikut:Alternatif 1 Alternatif 2

ProgramKegiatan

Keluaran Subkeluaran

Tahapan/Komponen Detil

ProgramKegiatan

Keluaran Tahapan/Komponen Detil

Langkah-Langkah Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

1. Menentukan keluaran disesuaikan dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan;

2. Keluaran kegiatan yang sifatnya terus menerus; 3. Keluaran dengan indikator kinerja kegiatan; 4. Mengidentifikasi apakah dalam keluaran kegiatan terdiri dari beberapa

subkeluaran atau langsung berupa tahapan-tahapan sebagai komponen masukan.5. Menentukan tahapan-tahapan untuk distandarkan dalam pencapaian keluaran

kegiatan;6. Membuat KAK/TOR sesuai dengan format 1 dalam Lampiran;7. Membuat RAB sesuai dengan format 2 dalam Lampiran dan mengalokasikan

biaya yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan yang mengacu pada SBM, HSPK, dan data pendukung lainnya;

8. Menentukan volume, satuan ukur dan jenis keluaran9. Menentukan kebutuhan dana yang diperlukan untuk pencapaian keluaran

kegiatan; 10. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK sesuai dengan format 3

dalam Lampiran untuk selanjutnya diajukan oleh kementerian negara/lembaga c.q. sekretaris jenderal/sekretaris kementerian/ sekretaris utama atau pejabat lain yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan KAK/TOR, RAB, data pendukung lainnya serta data pendukung (backup data) Aplikasi SBK.

PENGAJUAN SBK OLEH K/L

Usulan SBK diajukan paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Kementerian Negara/Lembaga– membuat usulan SBK berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan SBK;

– menyampaikan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan RAB, KAK/TOR, dan Rekapitulasi Usulan SBK;

– melakukan penelaahan usulan SBK bersama Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran;

– menandatangani catatan hasil penelaahan SBK bersama dengan

Direktorat Jenderal Anggaran.

Langkah-langkah penelaahan usulan SBK1. Mengunggah (upload) data usulan penelaahan SBK ke server;2. Meneliti dan menilai usulan keluaran kegiatan dengan cara memeriksa:;

Keterkaitan dengan tugas fungsinya; Kesesuaian usulan SBK dengan kriteria yang telah ditetapkan; Kesesuaian keluaran yang digunakan dengan hasil restrukturisasi program dan

kegiatan; Kesesuaian dan kewajaran tahapan yang distandarkan untuk pencapaian keluaran;

3. Meneliti dan menilai penerapan biaya dan kewajaran alokasi biaya dengan memeriksa : Besaran standar biaya masukan yang digunakan; Kewajaran alokasi biaya pada tiap-tiap komponen menganut prinsip efektif dan

efisien; Volume dan kebutuhan dana suatu keluaran (output) kegiatan yang diusulkan; Penggunaan akun pengeluaran sesuai Bagan Akun Standar

4. Mengunggah (upload) data hasil penelaahan SBK ke server dan menyampaikan rekapitulasi persetujuan SBK kepada Direktur Sistem Penganggaran paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Contoh SBK

Dalam Rumusan Output

Dalam Struktur SBK

Jenis Uraian

KegiatanOutput

Pengembangan Sistem Penganggaran1.Peraturan Bidang Penganggaran SBK2.Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran3.Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran4.Laporan Kajian, Monev, dan Kegiatan Bidang Penganggaran

Jenis Uraian Vol Satuan

Alokasi Dana

OutputSub OutputTahapan

Peraturan Bidang Penganggaran PMK Juknis Penyusunan RKA1.DIM Sinkronisasi Penganggaran2.Penyusunan Draft PMK3.Finalisasi4.Sosialisasi

41

PMKPMK

Rp5.000.000.000,-

Rp1.500.000.000,-

Rpxxx,-Rpxxx,-Rpxxx,-Rpxxx,-

Contoh SBK

Dalam Struktur SBK

Jenis Uraian Vol Satuan

Alokasi Dana

OutputSub Output 1Tahapan

Sub Output 2Sub Output 3Sub Output 4

Peraturan Bidang Penganggaran PMK Juknis Penyusunan RKA1.DIM Sinkronisasi Penganggaran2.Penyusunan Draft PMK3.Finalisasi4.SosialisasiPMK Standar Biaya Masukan (SBM)PMK Standar Biaya Keluaran (SBK)PMK Revisi ABPP

41

PMKPMK

Rp5.000.000.000,-

Rp1.500.000.000,-

Rpxxx,-Rpxxx,-Rpxxx,-Rpxxx,-

Rp1.500.000.000,-

Rp1.000.000.000,-

Rp1.000.000.000,-

Contoh SBK

Dalam PMK SBK

Jenis Uraian Vol Satuan

Alokasi Dana

Output Peraturan Bidang Penganggaran

4 PMK Rp5.000.000.000,-

Jenis Uraian Vol Satuan

Alokasi Dana

OutputSub Output 1Sub Output 2Sub Output 3Sub Output 4

Peraturan Bidang Penganggaran PMK Juknis Penyusunan RKAPMK Standar Biaya Masukan (SBM)PMK Standar Biaya Keluaran (SBK)PMK Revisi ABPP

4 PMK Rp5.000.000.000,-

Rp1.500.000.000,-

Rp1.500.000.000,-

Rp1.000.000.000,-

Rp1.000.000.000,-

Alternatif I

Alternatif II

Contoh Perhitungancontoh SBK 2.xls