konsep hukum kesehatan -...
TRANSCRIPT
KONSEP HUKUM
KESEHATAN
By: RIMAWATI FACULTY OF LAW UGM
KONTRAK PEMBELAJARAN
Komponen Penilaian
Materials:
1. Definisi, konsep dan prinsip Subyek hukumkesehatan
2. Definisi dan konsep hukum Kesehatan
3. Ruang lingkup Hukum Kesehatan
4. The policy and community context
5. Public Policy Analysis and health care
6. Perspective on health policy
7. Business Ethics in Health Care : how to implement in Indonesia health system?
Subyek Hukum Kesehatan
SubyekHukum
kesehatan
OrangBadanHukum
Konsep Hukum Kesehatan
Perbuatanhukum
• SH Kesehatan
Sanksi hukum
• Perdata
• Pidana
• Administrasi
KepatuhanHukum
• Analisishukum
• Interpretasihukum
Konteks Kebijakan dan Masyarakat
Konsep Kebijakan
Definisi Kebijakan (Policy)
Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab
dalam bidang kebijakan tertentu
A very general statement of intentions and objectives.
The past set of actions of government in a particular area, such as
economic, foreign or health policy, for example “medicare has been the
cornerstone of our health policy”
A specific statement of future intentions, such as “our policy will be to allow
people to opt out of medicare in order to take up private health insurance”
A set of standing rules that are intended as a guide to action or inaction.
Isi Suatu Kebijakan
definisi masalah yang dihadapi;
pernyataan tujuan; dan
paling tidak garis besar instrumen
(pendekatan dan kegiatan) yang digunakan
untuk mencapai tujuan.
7
Konteks Kebijakan dan Masyarakat
Konsep Masyarakat
# PETER L. BERGER
Definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang
luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu
terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.
# MARX
Masyarakat ialah keseluruhan hubungan - hubungan ekonomis, baik produksi
maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni
teknik dan karya
# GILLIn & GILLIN
Masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap,
dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.
# HAROLD J. LASKI
Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk
mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama
Konteks Kebijakan dan Masyarakat
Konsep Masyarakat
# ROBERT MACIVER
Masyarakat adalah suatu sistim hubungan-hubungan yang ditertibkan (society
means a system of ordered relations)
# SELO SOEMARDJAN
Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan
kebudayaan
# HORTON & HUNT
Masyarakat adalah suatu organisasi manusai yang saling berhubungan
# MANSUR FAKIH
Masyarakat adalah sesuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling
berkaitan dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari
keseimbangan (equilibrium) dan harmoni
Public Policy Analysis and health care
Kebijakan Publik (Public Policy)
kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintahatau negara
Kebijakan Kesehatan (Health Policy)
Segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor – faktorpenentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkankualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorangdokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994)
Types of Public Policies
1. Distributive Policies
2. Regulatory Policies
3. Self-regulatory Policies
4. Redistributive policies
Definition of Policy
sekumpulan prinsip yang
memberikan pedoman
pengambilan keputusan
13
Definition of Policy
Walt (1994) mendefinisikan kebijakan
(policy) sebagai serangkaian kegiatan
yang sedikit banyak berkaitan satu
dengan lainnya dan konsekuensi-
konsekuensinya baik yang diinginkan
maupun tidak bagi mereka yang terkait.
14
Definition Public Policy
Public Policy menurut US National Library of Medicine adalah
suatu metode untuk memilih tindakan, biasanya dilakukan oleh
pemerintah, dari berbagai pilihan alternatif untuk menjadi
pedoman dan menetapkan keputusan saat ini maupun masa
mendatang.
Pal (1992) yaitu serangkaian tindakan atau tidak bertindak
dipilih oleh otoritas publik/pemerintah untuk mengatasi
masalah atau sejumlah masalah yang saling berkaitan.
Keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak harus
dilakukan dengan penuh kesadaran
15
Jenis-jenis Kebijakan
Kebijakan makro yang menentukan
karakteristik dasar dari masyarakat; dan
Kebijakan mikro/sektoral yaitu
keputusan-keputusan pada tingkat yang
lebih rendah.
16
Policy Levels
1. High Politics, is defined as:
The maintenance of core values – including national
self –preservation – and the long term objectives of
state (Evan and Newnham 1992:127)
2. Low Politics are issues:
Not seen as involving fundamental or key question
relating to a state’s national interests, or those of
important and significant groups within the state (Evan
and Newnham 1992:184)
17
Policy Types and Policy Levels
High Politics Low Politics
(“Politics as usual”)
Policy type Macro policy
Systemic policy
Micro Policy
Sectoral Policy
Policy level National government
State government
Regional authority
Ministry of Health
Local Health authority
Institution (e.g. clinic,
hospital)
Policy example Regulation of private sector
Reform of civil service
salaries and conditions
Introduction of breast
screening
Change in vaccine policy
18
Policy Cycle (Siklus Kebijakan)
Walt (1994) menunjukkan empat tahap proses
penyusunan kebijakan, yaitu:
Identifikasi masalah dan pengenalan issue;
Perumusan kebijakan;
Implementasi kebijakan; dan
Evaluasi kebijakan.
19
Policy Cycle (Siklus Kebijakan)
Ruwaard (1994) memberikan ilustrasi Kebijakankesehatan Belanda, meliputi:
Evaluasi kebijakan;
Penyiapan kebijakan;
Pengembangan kebijakan; dan
Implementasi kebijakan.
Note: Evaluasi kebijakan dilakukan dengan membandingkan perkembangan status kesehatanmasyarakat dengan sasaran pembangunan kesehatan saat ini yang ditetapkan olehpemerintah
20
Tipe-tipe sistem kebijakan
Sistem kebijakan unicentric,
dimana hanya ada satu otoritas, biasanya pemerintah, yang amat berkuasa,
menjadi satu-satunya pihak yang berperan dalam pembuatan kebijakan.
Sistem kebijakan multicentric
Pemerintah bertindak selaku wasit, menjaga standar minimal, dan memfasilitasi
perilaku yang diinginkan para pelaku lain (industri farmasi, LSM, masyarakat
umum, dsb.).
Sistem kebijakan pluricentric, sebagai bentuk antara kedua sistem tersebut.
Kekuasaan di dibagi diantara sedikit pelaku yang saling tergantung satu sama
lain. Para pelaku, misalnya pemerintah, pemilik RS, tenaga kesehatan, tenaga
profesional lain, industri farmasi yang harus bekerja bersama untuk mencapai
tujuan masing-masing.
21
Kerangka konsep untuk perumusan
kebijakan kesehatan
22
Health status
Health determinant
Health Policy
Pembangunan
secara otonomi
Tahapan dalam siklus dan sumbangan berbagai
teknik analisis kebijakan (Dunn, 1981)
23
Masalah
Kebijakan
Inferensi
praktis
Kinerja
Kebijakan
Evaluasi
Alternatif2
Kebijakan
Outcome
Kebijakan
Aksi2
Kebijakan
PeramalanMenstruktur
masalah
praktis
Rekomendasi
praktis
Monitoring
Tahapan Siklus Kebijakan yang Disederhanakan
(Spasoff, 1999)
24
Menilai status kesehatan
penduduk
Memilih kebijakanImplementasi
kebijakan
Evaluasi
kebijakan Menilai tindakan
kesehatan potensial
Kebijakan dan Program
Instrumen yang sesungguhnya digunakan untuk
implementasi kebijakan (Pal, 1992) adalah:
Nodalitas
Bendahara
Otoritas
Organisasi
25
Topik Kebijakan :
•Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Pulau-pulau kecil terluar
Latar Belakang:
•UUD 1945 : Kesehatan adalah Hak dasar rakyat
•Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar
dilaksanakan terpadu
•Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merupakan salah satu strategi
utama
Objek Kebijakan:
•Pelayanan Kesehatan di pulau-pulau kecil terluar
Pertanyaan:
•Buatlah siklus kebijakan “Pelayanan Kesehatan di Pulau-pulau Kecil Terluar” agar
dapat diterapkan dilapangan, dengan mengidentifikasi:
a)Permasalahan yang dihadapi
b)Isi Kebijakan yang dibuat
•Termasuk tipe kebijakan apa mengenai “Pelayanan Kesehatan di Pulau-pulau Kecil
terluar” ini?
•Identifikasi unsur-unsur kebijakan tersebut!
Kebijakan mengenai:
Surveilans - Respon
Topik KebijakanKebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika di Pusat dan Daerah dalam era desentralisasi.
Objek Kebijakan:Fungsi pokok dan pendukung dalam pengembangan sistem Surveilans-Respons.Struktur organisasi yang mengikuti fungsi.Penyediaan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Unit Pendukung Surveilans Epidemiologi.
Konteks Saran Kebijakan:Penguatan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi di Pusat dan Balai Surveilans, Data, dan Informatika Kesehatan.
Diskusi
Buatlah siklus kebijakan “Surveilans – Respon” agar dapat diterapkan dilapangan?
Termasuk tipe kebijakan apa mengenai Surveilans –Respon ini?
Identifikasi unsur2nya.
28
Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen, analis
kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:
pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).
Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakahsesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasansebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan ataumeramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenisinformasi yang dihasilkan adalah Penandaan.
Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaituberkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) daribeberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapatmengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatanmenurut etika dan konsekuensinya.
Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakanapa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapatmemecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatanpembayaran pasien puskesmas (dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakanjawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatanini cenderung tidak memberatkan masyarakat
Menurut Dunn (1988), dalam Analisis Kebijakan, metode
analisis umum yang dapat digunakan, antara lain:
1) Metode peliputan (deskripsi), memungkinkan analis
menghasilkan informasi mengenai sebab akibat
kebijakan di masa lalu.
2) Metode peramalan (prediksi), memungkinkan analis
menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di
masa depan.
3) Metode evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai
atau harga di masa lalu dan masa datang.
Perspective on health policy
1. Economic perspectives
2. Political science perspectives
3. Sociological perspectives
4. Epidemiological and public health perspectives
Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepadamasyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistempelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalahpelayanan preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973).
Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatuorganisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkankesehatan peroorangan, keluarga, kelompok, ataumasyarakat.
3 elemen sistem kebijakan saling
berhubungan:
1) Kebijakan publik, merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh badan atau kantorpemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungankebijakan dan kebijakan publik.
2) Pelaku kebijakan, adalah kelompok masyarakat, organisasiprofensi, partai politik, berbagai badan pemerintah, wakilrakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi ataumempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik.
3) Lingkungan kebijakan, yakni suasana tertentu tempatkejadian di sekitar isu kebijakan itu timbul, mempengaruhidan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakanpublik.
Definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atausecara bersama-sama dalam suatu organisasi untukmemelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah danmenyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatanperorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahamibahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukanbanyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh:
Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secarasendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatanpemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhanpenyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya.
Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan
kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:
1. Pelayanan kedokteran : Pelayanan kesehatan yang termasukdalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifatsendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satuorganisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit danmemulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untukperseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnyasecara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanyauntuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegahpenyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.
Perbedaan Pelayanan kedokteran Dengan
Pelayanan kesehatan masyarakat
1. Tenaga pelaksaannya adalah tenaga para dokter
2. Perhatian utamanya adalah penyembuhan penyakit
3. Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga
4. Kurang memperhatikan efisiensi
5. Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan
dengan etika kedokteran
6. Menjalankan fungsi perseorangan dan terikat undang-
undang
7. Penghasilan diperoleh dari imbal jasa
8. Bertanggung jawab hanya kepada penderita
9. Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan
mendapat saingan
10. Masalh administrasi sangat sederhana
1. Tenaga pelaksanaanya terutama ahli kesehatanmasyarakat
2. Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit
3. Sasaran utamanya adalah masyarakat secarakeseluruhan
4. Selalu berupaya mencari cara yang efisien
5. Dapat menarik perhatian masyarakat
6. Menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakatdan mendapat dukungan undang-undang
7. Pengasilan berupa gaji dari pemerintah
8. Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat
9. Dapat memonopoli upaya kesehatan
10. Mengadapi berbagai persoalan kepemimpinan
Pelayanan Kedokteran Pelayanan Kesmas
Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan
1. Tersedia dan berkesinambunganPelayanan kesehatan tersebut harus tersedia dimasyarakat serta bersifatberkesinambungan artinya semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkanmasyarakat tidak sulit ditemukan
2. Dapat diterima dan wajarArtinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dankepercayaan masyarakat.
3. Mudah dicapaiDipandang sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baikpengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting
4. Mudah dijangkauDari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat diupayakanbiaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat
5. BermutuMenunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasapelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kodeetik serta standart yang telah ditetapkan.
Business Ethics in Health Care : how to
implement in Indonesia health system?
Dasar Hukum pelaksanaan:
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Unsur-unsur:
RS sebagai Organisasi Pemberi PelayananKesehatan (Caregiver)
RS sebagai Organisasi Tenaga kesehatan (employer)
RS sebagai Organisasi penerima pelayanankesehaatn (Patient)
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (e.g : to identify, prevent, and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy,
privacy, liberty, proprietary, or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
40
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
41
The essential characteristics of Public Health Law
The government’s responsibility
to advance the public’s health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
42
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic, social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source: D. Van Meyer & C. Van Horn