komisi pemilihan umum kabupaten gunungkidul...

LAPORAN KINERJA (LKj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul Tahun 2017

Kata Pengantar

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

karena dengan rahmatdan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini dapat disusun dengan baik,

meskipun tentu masih banyak kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu :

pertama; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kedua; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kedua;, Ketiga;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-

Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten

Gunungkidul sebagai Satuan Kerja yang merupakan bagian dari Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia berupaya melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran

strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen

Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul 2015-2019. Penyusunan Laporan

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dimaksudkan sebagapi wujud

nyata pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas

kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama tahun anggaran berjalan.

KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dan terus berupaya agar

pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome.

Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 atas

sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan

Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul Tahun 2017

Kata Pengantar

ii

rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi

dari LK KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi

masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU

lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi

penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas

untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten

Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan

dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui

oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini

masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai

pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada

khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah

dari Allah SWT, Amin.

Wonosari, Januari 2018

Ketua

MOH. ZAENURI IKHSAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Ikhtisar Eksekutif

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK

(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai

check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 4 (empat) sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-

sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan

dibandingkan antara target dengan realisasinya

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun

demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan,

dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan

terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat

capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2017 yang dihadapi oleh KPU

Kabupaten Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya

dalam hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun

perlu didorong menggunakan system Buttem Up;

2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi antar Satker

sebaiknya tidak perlu sering revisi jika perencanaan sudah baik;

3. Penyusunan Resntra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review)

yang disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan datau

pedoman teknis pentusunan renstra.

4. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Renstra,

RKT, PK, DIPA dan LKj, baik ditingkat KU RI sampai dengan KPU

Kab/Kota.


Daftar Isi

v

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

Kata Pengantar .... ...............................................................................................................i

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................... .............iii

Daftar Isi ............................................................................................................. .............v

Daftar Tabel ......................................................................................................... ............vi

Daftar Gambar .................................................................................................... ...........viii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................... ................1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.........................................................................2

C. Struktur Organisasi...........................................................................................8

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 ......................................................... .............13

B. Rencana Kinerja Tahunan ................................................................ ...........20

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................ ...........21

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ........................................ ...........26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. ..........28

Bab IV PENUTUP

Penutup.................................................................................................................36

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017


1

BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang

dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi

dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai

lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan

kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan,

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja

(LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut

didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah,


2

kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK

(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai

check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, terutama pada ketentuan pasal 5 menyatakan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan

penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, tugas,

wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Secara hierarkis tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10

UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


3

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita

acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan

membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota,

dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan


4

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

kepada masyarakat;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal di kabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;


5

i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran

Pemilu;

j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan

KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dalam wilayah kerjanya;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;


6

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

pemilu dan/atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h. menerima daftar pemilih dari P P K dalam penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi

persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang

bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;

m. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita

acaranya;

n. melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui

KPU Provinsi;

o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;


7

r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati;

t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban untuk :

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat

waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan

wakil presiden, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

KPU dan ANRI;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;


8

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan untuk lebih

mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Gunungkidul, maka dibentuk alat

kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan

pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Gunungkidul. Setiap divisi

mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten

Gunungkidul yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-

masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik;

2. Divisi Teknis;

3. Divisi Perencanaan dan Data;

4. Divisi Hukum;

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Adapun tugas masing-masing divisi sebagai berikut :


9

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Mempunyai tugas terkait kebijakan :

a. Administrasi perkantoran;

b. Kearsipan;

c. Protokol dan persidangan;

d. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;

e. Kerumahtanggaan kantor;

f. Keamanan;

g. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

h. Logistik, dan

i. Pengadaan barang dan jasa.

2. Divisi Teknis


a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

b. Pencalonan;

c. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil

pemilu, dan

d. Penggantian antar waktu DPRD.

3. Divisi Perencanaan dan Data


a. Penyusunan program dan anggaran;

b. Pemutakhiran data pemilih;

c. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;

d. Pengelolaan jaringan IT;

e. Scan hasil pemilu, dan

f. Pelaporan dan evaluasi tahapan non tahapan pemilu.

4. Divisi Hukum


a. Pembuatan rancangan keputusan;

b. Verifikasi partai politik;

c. Verifikasi DPD;

d. Pelaporan dana kampanye;

e. Telaah hukum;


10

f. Sengketa pemilu;

g. Dokumentasi hukum, dan

h. Pengawasan/Pengendalian internal.

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat


a. Administrasi dan rekruitmen kepegawaian;

b. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU kabupaten dan badan AdHock;

c. Diklat dan pengembangan SDM;

d. Pengembangan budaya kerja organisasi;

e. Penegakan disiplin organisasi;

f. Kampanye;

g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;

h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, dan

i. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 :

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Sekretaris KPU

Kabupaten

Kasubag Program dan Data

Kasubag Hukum

Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi

Masyarakat

Kasubag Keuangan,Umum,

Logistik

Anggota KPU

Kabupaten

Ketua KPU

Kabupaten


11

Gambar 1.2 :

Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul

Tabel 1.1

Nama Ketua/Anggota dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Gunungkidul

NO NAMA Jabatan

1

Moh. Zaenuri Ikhsan

Ketua KPU Kab. Gunungkidul

(Divisi Perencanaan dan Data)

2

Is Sumarsono, SH

Anggota

(Divisi Hukum)

3

Andang Nugroho

Anggota

(Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)

4

Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd.Si

Anggota

(Divisi Teknis)

5

Yudha Ayu Mindarsih, SIP

Anggota

(Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang bersifat

hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul

secara garis besar terdiri dari :

1. Komisioner sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua yang

merangkap menjadi anggota dan 4 (empat) anggota;

2. Pegawai Negeri Sipil dengan status diperbantukan (DPK) yang berasal dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 11 orang;

Ketua (Div.Perencanaan dan Data)

Anggota

(Div. Umum, Keuangan dan Logistik)

Anggota

(Div. Teknis)

Anggota

(Div. Hukum)

Angggota

(Div. SDM dan Partisipasi Masyarakat)


12

3. Pegawai Negeri Sipil dengan status pegawai Organik, yang diangkat dan

dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6 orang;

4. Pegawai dengan Status Honorer + Non PNS yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan Komisioner, Pegawai Negeri Sipil

dan Tenaga Kontrak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat

dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 :

Tingkat/Jenjang Pendidikan Komisioner, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga

Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Jenjang Pendidikan Komisioner PNS Honorer

S3/Doktoral - - -

S2/Paska Sarjana 1 1 -

S1/Sarjana 4 8 1

Diploma/Sederajat - 3 -

SLTA/Sederajat - 3 6

SLTP/sederajat - - -

SD/sederajat - - -

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan

pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota ,

maka komposisi PNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul telah mencukupi.


13

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana

Strategis KPU RI Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025

dan RPJMN 2015-2019, dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara optimal, KPU Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Keputusan KPU

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/Kpts/KPU.Kab-13.329619/2016 tentang

Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019, yang diubah

dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 5/Kpts/KPU.Kab-

13.329619/2016. Dalam Renstra tersebut mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,

dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan pemilu yang

jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme

kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen

penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia


14

Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan

visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional

yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi

terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah ;

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan

tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka

misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,

akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,

efisien dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis.

5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progesif, dan partisipatif;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;


15

8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode

etik penyelenggara Pemilu;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Gunungkidul yang memiliki integritas,

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam

pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul;

4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam Renstra,

maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Gunungkidul yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019)

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar

pemilih;


16

e. Persentase KPPS yang menerima perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan

suara tepat jumlah dan kualitas;

f. Persentase pengelolaan logistik Pemilu yang akuntabel;

g. Persentase dukungan teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten

Gunungkidul ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu;

e. Persentase ketepatan waktu dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dan Pencalonan Pemilihan Anggota DPRD;

f. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;

g. Persentase penyerapan anggaran;

h. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan;

i. Persentase Pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan

b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Teknis;

c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja

dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi Renstra yang dilakukan


17

dan disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan menambahkan penetapan

indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja


Tabel 2.1:

Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemilu

Program /

Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome) /

Sasaran Kegiatan

(Output) /

Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemilu

Persentase

partisipasi pemilih

dalam Pemilu

77,5%

-

-

77,5%

Persentase

partisipasi pemilih

perempuan dalam

Pemilu

75% 75%

Persentase pemilih

disabilitas yang

terdaftar dalam

DPT yang

menggunakan hak

pilihnya

75% 75%

Persentase pemilih

yang berhak

memilih tetapi

tidak masuk dalam

daftar pemilih

0,3% 0,1%

Persentase KPPS

yang telah

menerima

perlengkapan

pemungutan dan

penghitungan

suara paling

lambat 1 hari

sebelum hari

pemungutan suara

tepat jumlah dan

kualitas

100% 100%


18

Program /

Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome) /

Sasaran Kegiatan

(Output) /

Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

desa/kelurahan

yang data

pemilihnya

termutakhirkan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

pengelolaan

logistik Pemilu

yang akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

dukungan teknis

penyelenggaraan

Pemilu sesuai

dengan peraturan

Perundang-

undangan

100%

100%

100%

100%

100%


19

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja


Tabel 2.2:

Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara

Pemilu

Program /

Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome) / Sasaran

Kegiatan

(Output) / Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

Kapasitas

Penyelenggara

Pemilu

Persentase

terpenuhinya jumlah

pegawai organik

kesekretariatan KPU

Kabupaten

Gunungkidul

- - - - -

Persentase ketepatan

waktu penyelesaian

administrasi

kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pelanggaran

kode etik terhadap

penyelenggara Pemilu

0,1% 0,1% 0,1% 0,1%


waktu dalam verifikasi

peserta Pemilu

100% 100% 100% 100%


waktu dalam

Pencalonan Pemilihan

Bupati dan Wakil

Bupati dan Pencalonan

Pemilihan Anggota

DPRD

100% - - 100% 100%


waktu penyampaian

laporan keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyerapan

anggaran 87,56% 95% 95% 95% 95%

Persentase Pengelolaan

dan Penerapan

Kearsipan sesuai

dengan Peraturan

Perundang-undangan

25% 25% 50% 50% 50%

Persentase Pengelolaan

BMN yang sesuai

dengan Peraturan

Perundang-undangan

75% 100% 100% 100% 100%


20

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

Tabel 2.3:

Sasaran dan Target Program/Kegiatan Meningkatnya Kualitas Regulasi

Kepemiluan

Program/Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome) / Sasaran

Kegiatan

(Output) / Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

Kualitas Regulasi

Kepemiluan,

Persentase sosialisasi

regulasi kepada

pemangku

kepentingan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase partisipasi

pemangku

kepentingan dalam

penyusunan Pedoman

Teknis;

100% 100% 100% 100%

Persentase sengketa

hukum yang

dimenangkan oleh

KPU Kabupaten

Gunungkidul

- - 100% 100% 100%

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah

ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 sebagaimana disajikan

pada Tabel 2.4

Tabel 2.4:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

No. Indikator Kinerja Target

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

1. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77,5%

2. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak

masuk dalam daftar pemilih 0,1 %

3. Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya

termutakhirkan 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

1. Persentase pelanggaran kode etik terhadap

penyelenggara Pemilu 0,1%

2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan. 100%


21


3. Persentase penyerapan anggaran 95%

4. Persentase Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 50%

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

1. Prosentase Sosialisasi regulasi kepada pemangku

kepentingan 100%

2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam

penyusunan regulasi 100 %

3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh

KPU 100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, pada tanggal 18

Januari 2017KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Perjanjian Kinerja

(PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada

Tahun 2017. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan Kinerja/kesepakatan Kinerja/PK

untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh setiap unit kerja.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul

disusun berdasarkan tahapan :

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan

yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian

Kinerja.

2. Identifikasi

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan

identifikasi Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan

Perjanjian Kinerja.


22

3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan

Perjanjian Kinerja, baik Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten

Gunungkidul dengan dilampiri Penjanjian Kinerja Tahunan yang

memuat anggaran untuk 3 program utama, yaitu :

Tabel 2.5:

Anggaran per Program Tahun 2017

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 2.794.874.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU Rp 20.000.000

3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi

dan Perbaikan Proses Politik Rp 922.765.000

Perjanjian Kerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang

Demokratis

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah

sebagaimana pada Tabel 2.6

Tabel 2.6:

Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan

yang Demokratis






termutakhirkan 100%

b. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu




23

Tabel 2.7:

Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara

Pemilu




2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

100%




c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Regulasi Kepemiluan



Tabel 2.8:

Indikator Kinerja dan Target Kapasitas Regulasi Kepemiluan



kepentingan 100%




KPU 100 %

2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Guna penyesuaian dan sinkronisasi dengan perubahan (revisi) Anggaran

Tahun 2017, terutama anggaran dan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019, maka

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul direvisi dengan merubah nominal

anggaran yang disesuaikan dengan revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :

a. Revisi Pertama dengan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 21 Juni 2017;

b. Revisi Kedua dengan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 28 Agustus

2017.

Sedangkan indicator dan target dari revisi Perjanjian Kinerja yaitu sebagaimana


24

Tabel 2.9 dibawah ini ;

Tabel 2.9:

Indikator Kinerja dan Target Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara

Pemilu


Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu





termutakhirkan 100%

4. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi

Peserta Pemilu. 100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu



2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan. 100%




Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan


kepentingan 100%




KPU 100 %

Dengan nominal masing-masing anggarannya sebagai berikut :

Tabel 2.9:

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Per Program)

Program Awal Revisi I Revisi II

Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KPU

2.692.715.000 2.705.074.000 2.794.874.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

20.000.000 20.000.000 20.000.000


25

Program Penguatan

Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

95.204.000 95.204.000 922.765.000

Jumlah 2.807.919.000 2.820.278.000 3.737.639.000

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terlampir.


26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 pada hakekatnya

merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra

KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015–2019 yang mana sasaran program dan

kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Dengan

demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian

dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan

penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara

ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU

secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 bertujuan untuk mendorong instansi

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 sebagai keperluan penilaian

akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja

disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017.


27

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU

Tahun 2017 KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 3 (tiga) sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-

sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan

dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian

kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1:

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

Program/Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran

Kegiatan(Output)/Indikator

Tahun,Target dan Capaian

Keterangan 2015 2016 2017

Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 77,5% 70,1% - - - -

Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan

Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu

75,0% 72,5% - - - - Tahun 2016, dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan

Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

75,0% - - - - -

Tahun 2015 tidak ada pengolahan data partisipasi disabiltas dalam DPT,Tahun 2016 dan 2017 tidak ada kegiatan Pemilihan

Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0,3% 66,6% - - - -


Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas

100% 100% - - - -


Prosentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan

100% 80,0% 100% 88,1% 100% 85,4%

Kegiatan Pemuktahiran Berkelanjutan

Prosentase pengelolaan logistik Pemilu yang akuntabel

100% 85,0% 100% 85,0% 100% 85,0%

Prosentase dukungan teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Gunungkidul

- - - - - -

Tidak ada Penambahan CPNS KPU RI

Prosentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian

100% 80,0% 100% 100% 100% 100%


28

Program/Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran

Kegiatan(Output)/Indikator

Tahun,Target dan Capaian

Keterangan 2015 2016 2017

Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu

0,1% 100% - - 0,1% 100% Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016

prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta pemilu

100% 100% - - 100% 100% Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016

Prosentase ketepatan waktu dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dan Pencalonan Pemilihan Anggota DPRD

100% 100% - - - -

Tidak ada tahapan Pilkada pada tahun 2016 dan 2017

Prosentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase penyerapan anggaran

87,6% 83,0% 95,0% 95,6% 95,0% 89,7%

Prosentase pengelolaan dan penerapan Kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

25,0% 80,0% 25,0% 90,0% 50,0% 90,0%

Prosentase Pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

75,0% 90,0% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Prosentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan

100% 100% 100% 65% 100% 85%

Prosentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Pedoman Teknis

100% - - 100% 90%

Tidak ada tahapan Pemilihan pada tahun 2016

Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul

- - - - 100% 100%

Tidak ada sengketa hukum pada Pilkada 2015, tidak ada tahapan pemilihan pada tahun 2016

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

KPU Kabupaten Gunungkidul secara umum dapat mencapai target kinerja

sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian

kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

Demokratis dengan Indikator kegiatan Persentase Partisipasi Pemilih dalam

Pemilu/ Pemilihan.


29

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan

sasaran Meningkatnya Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

yang Demokratis.yang diukur melalui indikator Persentase Partisipasi Pemilih

dalam Pemilu/ Pemilihan:

Esensi Pemilu/Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara

bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat

dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Bertolak dari paham

kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen

utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih

merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan

pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Semakin tinggi angka

partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan maka

Pemilu/Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan

penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Partisipasi pemilih bisa diukur dari preses sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang dilakukan selama tahun 2017, yaitu dengan beberapa kegiatan

cerdas cermat pemilu dan demokrasi serta outbond pemuda lintas agama se

kabupaten Gunungkidul.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan langkah-langkah

antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dalam

Tahun 2017 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan pemilih dan

peningkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;

2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu yang

diberi nama Taman Edukasi Pemilu;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan

angka partisipasi dalam Pemilu selanjutnya, khususnya Pemilu Tahun 2019,

perlu disiapkan langkah-langkah strategis dan penting antara lain:

1. Dibentuknya kembali Relawan Demokrasi sebagai agen sosialisasi dan

pendidikan pemilih sebagaimana dilakukan pada Pemilu Tahun 2014;


30

2. Pembentukan dan pengembangan komunitas penggiat pemilu sebagai

agen pendidikan pemilih dan sosialisasi di setiap kecamatan;

3. KPU Kabupaten perlu di beri ruang untuk melakukan Riset Tingkat

Partisipasi Pemilih untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan

tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam

Pemilu/Pemilihan. Hasil riset menjadi acuan bagi penyusunan

kebijakan peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilu selanjutnya;

4. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun

Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih

Pemula, Perempuan dan Disabilitas.

Foto 3.1 Kegiatan Pelatihan Kader Demokrasi Desa


31

Foto 3.2 Kegiatan Outbond Lintas Agama

Foto 3.3 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan untuk perempuan


32

2. Sasaran 2: Meningkatnya Validitas Data Pemilih dengan Indikator Kegiatan

Persentase Kecamatan/Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih

pada Sistem Informasi.

Untuk menjalankan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, KPU Kabupaten

Gunungkidul berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi

syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan baik Pemilu yang sedang berlangsung

maupun pada saat tidak ada Pemilu (Mutarlih Berkelanjutan), sehingga hak dasar

warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

KPU Kabupaten Gunungkidul mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih

yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin

kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Jumlah DPT hasil up date pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan

yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 29 Desember

2017 sejumlah 612.669 pemilih.

Adapun kendala yang dihadapi saat proses pemutakhiran daftar pemilih

berkelanjutan sebagai berikut :

1) Masih ada beberapa nama pemilih yang saat pemungutan pada

Pilkada 2015 menggunakan KTP (DPTb.2) belum bisa ditemukan karena faktor

teknis, yaitu penempakan formulir AT di dalam kotak yang berbeda.

Foto 3.4 Audiensi dengan Kepala Disdukcapil Gunungkidul dalam rangka Mutarlih Berkelanjutan


33

2) Masih ada perbedaan data antara jumlah rekap pemilih ber-KTP

(DPTb.2) dengan byname yang ditulis dalam formulir AT. Ada yang lebih banyak

rekapnya, namun ada pula yang lebih banyak bynamenya.

3) Belum terjalinnya kerjasama yang intensif antara KPU RI dengan

Mendagri khususnya Direkorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, berkaitan dengan Update Data pemilih yang meninggal dunia, mutasi dan

pemilih pemula, sehingga mendukung KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan

kerjasama dengan Pemerintah Daerah Gunungkidul, khususnya dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan dengan Indikator Kegiatan:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan

2. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntasi

Pemerintah (SAP).

Untuk mencapai Indikator Kinerja sesuai yang diharapkan, KPU Kabupaten

Gunungkidul telah melaksanakan Penyampaian laporan keuangan dilakukan secara

berkala per bulan, triwulan, per semester dan Laporan Tahun 2017 dilakukan tepat

waktu.

KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Renstra tahun 2015-2019

menargetkan serapan anggaran 95% sesuai dengan target KPU RI secara nasional.

Dan sesuai dengan laporan akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Kabupaten

Gunungkidul bahwa sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 ditetapkan 5 (lima) Indikator kinerja sebagai

tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2017.

Indikator kinerja tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara

target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017. Adapun yang menjadi capaian Indikator

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 yang tertuang sebagaimana

Tabel ini :


34

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Tahun 2017

N

o PROGRAM TARGET REALISASI %

1

.

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KPU

2.794.874.000 2.590.372.680 92,68

2

.

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU

20.000.000 19.840.000 99,20

3 Program Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

922.765.000 745.157.440 80,75

TOTAL 3.737.639.000 3.355.370.120 89,77

Sedangkan untuk capaian serapan 94,49%, sebagaimana termuat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.4:

Persentase penyerapan anggaran

Keterangan Kinerja

Target Realisasi Capaian

Persentase penyerapan anggaran 95% 89,77% 94,49%

Dari capaian serapan anggaran, KPU Kabupaten Gunungkidul telah

dapat mendekati target, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapai, antara

lain :

1) Masih adanya sisa anggaran yang cukup besar, yaitu Rp

382.268.880,

4. Sasaran 4: 4. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur

dan Adil dengan Indikator Kegiatan Persentase Penyelenggara Pemilu/

Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik

berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Umum

Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah

satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman


35

bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak

patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan

kredibilitas Anggota KPU, Angota KPU Provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan

KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota

Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas

Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase pembandingan jumlah

pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota

KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan

jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota

dan jajaran Sekretariat.


36

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun

2017 adalah bentuk pelaksanaan

kewajiban untuk melaporkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang

merupakan wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi dan misi Komisi

Pemilihan Umum sesuai dengan Surat

Edaran KPU RI Nomor

698/KPU/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja

tahun 2017 dan Laporan Kinerja tahun 2017. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa

Laporan Kinerja KPU Kabupaten/Kota terdiri dari LKj KPU Kabupaten/Kota yang

ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan LKj Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU

Kabupaten Gunungkidul berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang

ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2015-2019

maupun Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2019.

Pelaksanaan program dan sasaran strategis serta program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Kabupaten Gunungkidul; Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan

perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran

program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 menyajikan berbagai

keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis

tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan

tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan yang

Foto 4.1 : Komisioner KPU Gunungkidul


37

dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara,

masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat capaian

kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2017 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul

dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal, sebaiknya dalam

hal pengelolaan anggaran tidak hanya bersifat Top Down namun perlu

didorong menggunakan system Buttom Up;

2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi antar Satker

sebaiknya tidak perlu sering revisi jika perencanaan sudah baik;

3. Penyusunan Resntra tidak ideal dan masih memerlukan revisi (review) yang

disebabkan salah satunya belum adanya buku panduan dan pedoman teknis

penyusunan Renstra.

4. Perlunya pembahasan bersama untuk mensinkronkan antara Renstra, RKT,

PK, DIPA dan LKj, baik ditingkat KU RI sampai dengan KPU Kab/Kota.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini

informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari

bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu

diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU

Kabupaten Gunungkidul pada khususnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat

rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.


38

L A M P I R AN

komisi pemilihan umum kabupaten gunungkidul...

Documents