komisi kepolisian nasional · 2020. 11. 14. · ruang lingkup ruang lingkup penyusunan laporan...
TRANSCRIPT
1
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 0217392315,7392352, Fax. 0217392317
LAPORAN
PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT
BULAN MARET 2018
Jakarta, April 2018
1
LAPORAN
PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT
BULAN MARET 2018
1. Pendahuluan
a. Umum
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah sebuah lembaga kepolisian
nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden
Republik Indonesia. Kompolnas dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun
2011 yang memiliki tiga tugas, yaitu: (1) Membantu Presiden dalam menetapkan
arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
(3) Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk
bahan memberikan saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh
Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri,
dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.
Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri
untuk menjamin dan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, serta
menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk
diteruskan kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan
masyarakat yang menyangkut pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang,
diskriminasi, penggunaan diskresi kepolisian yang keliru dan korupsi.
Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui mekanisme
surat menyurat atau jalur media komunikasi baik langsung maupun secara
elektronik dengan staf Kompolnas.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang
berkaitan dengan penanganan pengaduan terhadap kinerja Polri, Kompolnas
telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan SKM, mulai
dari tahap penerimaan, tindak lanjut, hingga pengakhiran berupa pengarsipan
berkas, sebagaimana tersusun dalam laporan ini.
b. Dasar
1) Undang – undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republiki Indonesia.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
3) Peraturan Kompolnas Nomor 01 tahun 2014 tanggal September 2014 tentang Tata Cara Penanganan SKM.
4) Rencana Kerja Kompolnas tahun anggaran 2018.
2
c. Maksud dan Tujuan
1) Maksud
Maksud disusunnya Laporan Penanganan SKM ini adalah untuk memberi gambaran tentang seberapa jauh pencapaian Kompolnas dalam penanganan SKM periode Januari 2018 yang menjadi salah satu tugasnya sesuai Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011.
2) Tujuan
Tujuan disusunnya Laporan Bulanan Penanganan SKM Kompolnas ini adalah sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam Penanganan SKM yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan menentukan langkah kebijakan pada bulan berikutnya.
d. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup penyusunan Laporan Bulanan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat ini meliputi rekapitulasi penerimaan pengaduan yang digolongkan berdasarkan kriteria SKM, sumber SKM, satuan fungsi Kepolisian, satuan kewilayahan Polri dan jenis pengaduan serta penanganan Kompolnas dalam menangani Keluhan masyarakat meliputi membuat klarifikasi surat ke Polda, melakukan kunjungan kerja ke wilayah dalam rangka klarifikasi SKM, kunjungan kerja kasus menonjol ataupun menerima audiensi.
e. Tata Urut
1) Pendahuluan.
2) Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.
3) Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat.
4) Kesimpulan.
5) Penutup.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat
Kegiatan penanganan SKM di Kompolnas Bulan Maret 2018 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Menerima penyampaian SKM baik yang disampaikan secara langsung oleh pelapor/pengadu yang datang ke kantor Kompolnas atau melalui surat, email, maupun melalui lembaga lain.
b. Menindaklanjuti penanganan SKM dalam bentuk permohonan klarifikasi kepada Satuan kerja Polri yang dikeluhkan, melalui surat kepada Irwasum Polri/Irwasda atau melaksanakan kunjungan langsung kepada Mabes Polri/Satuan Kewilayahan Polri yang belum memberikan jawaban terhadap permohonan klarifikasi Kompolnas.
3
c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengadu berkenaan dengan pelaksanaan tindak lanjut pengaduannya.
d. Menerima jawaban Irwasum Polri/Irwasda terhadap permohonan klarifikasi Kompolnas dan selanjutnya mengirimkannya kepada pengadu.
e. Menindaklanjuti respon pengadu yang masih belum puas terhadap hasil klarifikasi Kompolnas berupa jawaban dari Irwasum Polri/Irwasda, untuk disampaikan kembali kepada Irwasum Polri/Irwasda.
f. Apabila Kompolnas menilai bahwa penanganan Mabes Polri/Polda ditemukan ada suatu kejanggalan, maka Kompolnas akan meminta kepada Mabes Polri/Polda untuk dilaksanakan Gelar Perkara dengan dihadiri oleh Kompolnas dan Kompolnas dapat meminta kepada Irwasum Polri, Bareskrim Polri, Div Propam Polri atau Irwasda, Direskrim dan Bid Propam Polda untuk mendampingi Kompolnas dalam pelaksanaan Gelar Perkara yang dilaksanakan oleh Mabes Polri/Polda.
3. Rekapitulasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat
Total surat yang terdata di Bag Yannis sebanyak 357 surat. Dari 357 surat yang masuk pada Bag Yannis selanjutnya diregistrasi sebagai tindaklanjut penanganan sejumlah 237 surat dan 120 surat hanya didatakan/dicatatkan. Berdasarkan Kriteria Surat Saran dan Keluhan Masyarakat dibagi menjadi dua kriteria yaitu surat koresponden dan non koresponden. Penanganan terhadap kedua kriteria surat saran dan keluhan masyarakat tersebut berbeda, bagi surat yang masuk kategori koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan surat menyurat baik kepada pengadu dalam bentuk penyampaian informasi perkembangan dan hasil penanganan pengaduannya maupun surat klarifikasi kepada Polri, bagi surat yang termasuk kriteria non koresponden maka Kompolnas akan menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan sebagai data kompolnas.
No Kriteria Jumlah
a. Non Koresponden
1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 108
2 Bukan Kewenangan Kompolnas 10
3 Saran 1
4 Ucapan Terima Kasih 1
b. Koresponden
1 Tembusan 125
2 Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat 112
Jumlah 357
4
Pada periode Bulan Maret 2018, Bag. Yannis Set. Kompolnas menerima sebanyak 357 surat dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, dapat diklasifikasikan berupa surat keluhan masyarakat dengan kriteria koresponden ditindaklanjuti dengan surat menyurat baik kepada pengadu maupun kepada Polri sebanyak 237 surat keluhan (66 %). Surat dengan kriteria koresponden terdiri dari surat yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan surat tembusan.
Selain itu Bag. Yannis Set. Kompolnas juga menerima surat pengaduan yang diklasifikasikan sebagai surat pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 108 surat atau 30%. Penentuan klasifikasi surat tidak memenuhi syarat tersebut, karena surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kompolnas. Adapun kriteria surat pengaduan yang memenuhi syarat adalah: pencantuman identitas pengadu yang jelas, alamat pengadu yang jelas, disertai dokumen pendukung (diantaranya Nomor Laporan Polisi), serta tanda tangan pengadu.
Tercatat juga sejumlah surat yang diterima Kompolnas berupa pengaduan yang substansi keluhannya diluar lingkup wewenang dan tugas Kompolnas. Untuk surat/pengaduan dengan kriteria ini jumlahnya sebanyak 10 surat atau 4 %.
Selain tiga klasifikasi surat sebagaimana diuraikan di atas, Kompolnas juga menerima surat dari masyarakat yang bermaksud menyampaikan saran berupa aspirasi dan buah pikiran yang bertujuan bagi peningkatan kinerja Polri sebanyak 1 surat atau 0.2% dan Surat berupa ucapan terima kasih kepada Kompolnas sebanyak 1 surat atau 0.2%.
a. Non Koresponden
Surat dengan kriteria Non Koresponden terdiri dari keluhan yang tidak memenuhi syarat (TMS), Substansi yang bukan kewenangan kompolnas (BKK) dan Saran masyarakat. Terhadap surat kriteria Non Koresponden hanya dicatatkan sebagai data Kompolnas.
No Jenis Surat Korespondensi Jumlah
1 Keluhan Tidak Memenuhi Syarat 108
2 Bukan Kewenangan Kompolnas 10
3 Saran 1
4 Ucapan Terima Kasih 1
Jumlah 120
125112 108
10 1 1
Tembusan Tindak Lanjut TMS BKK Saran Ucapan Terima Kasih
5
Kriteria surat diterima Kompolnas yang tergolong dalam kategori non koresponden adalah surat masuk ke kompolnas dalam bentuk saran masyarakat kepada Kompolnas, keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan keluhan masyarakat namun bukan merupakan kewenanganan Kompolnas dan atau berupa ucapan terima kasih kepada Kompolnas. Seluruh surat masuk dengan kategori non korespondensi tidak ditindaklanjuti dengan surat menyurat hanya menjadi catatan kompolnas saja. Kriteria Surat Non Koresponden berjumlah 120 surat yang terdiri dari 1 surat merupakan saran masyarakat kepada Kompolnas, 108 surat keluhan masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan 10 surat keluhan masyarakat yang isinya bukan merupakan kewenangan Kompolnas dan 1 surat ucapan terima kasih.
b. Koresponden
1) Jenis Surat Koresponden
Surat Keluhan yang masuk ke Bag Yanis Set Kompolnas dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu keluhan berupa surat tindak lanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan kepada Kompolnas. Dari total 237 surat terdiri dari surat tindak lanjut keluhan masyarakat sebanyak 112 surat (47 %) dan surat berupa tembusan sebanyak 125 surat (53 %).
No Jenis Surat Korespondensi Jumlah
1 Tindaklanjut Keluhan Masyarakat 112
2 Tembusan 125
Jumlah 237
TMS90%
108 Surat
BKK8%
10 Surat
Ucapan1%
1 Surat Saran1%
1 Surat
6
Kriteria surat diterima kompolnas yang tergolong dalam kategori koresponden adalah surat masuk ke Kompolnas dalam bentuk surat tembusan dan surat keluhan masyarakat baik yang bersumber dari Lembaga Negara, pribadi, kuasa hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Seluruh surat masuk dengan kategori koresponden dibagi menjadi dua golongan, surat tembusan yang hanya ditindaklanjuti dengan surat menyurat kepada pengadu dan surat tindak lanjut keluhan masyarakat dengan penanganan melalui surat menyurat baik kepada pengadu maupun klarifikasi kepada Polri.
2) Sumber Pengirim Surat
Kriteria koresponden dengan kategori surat tindaklanjut keluhan masyarakat dan surat tembusan bersumber dari berbagai pengadu diantaranya Lembaga Negara, Pribadi, Kuasa Hukum maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Ditinjau dari sumber surat keluhan yang diterima Bag. Yannis Set. Kompolnas
No Sumber Jumlah
1 Pribadi 159
2 Kuasa Hukum 34
3 LSM 29
4 Lembaga Negara 15
Jumlah 237
47%53%
Tindaklanjut keluhan masyarakat
Tembusan
125 Surat
112 Surat
7
Dari total keluhan sebanyak 237 surat tersebut, mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi perorangan yang jumlahnya mencapai 159 surat atau 67 % dari total 237 surat. Surat keluhan masyarakat yang bersumber dari Kantor Hukum/Kantor Advokat menyampaikan keluhan untuk kepentingan kliennya dengan jumlah sebanyak 34 surat atau 14 %.
Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermaksud menyampaikan keluhan kepada Kompolnas berkaitan dengan Kinerja Polri sebanyak 29 surat atau 12 %. Surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri, di antaranya Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Komisi Yudisial dll, dengan jumlah sebanyak 15 surat atau 7 %.
3) Klasifikasi berdasarkan Satuan Fungsi
No Satuan Fungsi Jumlah
1 Reserse 221
2 SDM 7
3 Propam 4
4 Sarpras 2
5 Itwasda 1
6 Lantas 1
7 Binmas 1
8 Brimob 0
9 Dokkes 0
10 Samapta 0
11 Intelkam 0
Jumlah 237
159
34 29 15
Pribadi Kuasa Hukum LSM Lembaga Negara
8
Berdasarkan keluhan yang masuk Bag Yannis Set Kompolnas dapat diklasifikasikan menurut jumlah dan satuan fungsi yang ada pada Polri. Menurut data yang diterima oleh Bag Yannis Set Kompolnas bahwa fungsi yang banyak dikeluhkan adalah reserse, sebanyak 221 surat (93%), diikuti oleh Satuan SDM 7 (3%), Propam 4 (2%), Sarpras 2 (1%), Itwasda 1 (0.5%), Lantas 1 (0.5%).
4) Klasifikasi berdasarkan Satuan Kewilayahan
No Satuan Wilayah Jumlah
1 Metrojaya 42
2 Sumatera Utara 28
3 Jawa Timur 23
4 Aceh 23
5 Sumatera Selatan 15
6 Sumatera Barat 12
7 Jawa Tengah 10
8 Jawa Barat 10
9 Riau 10
10 Sulawesi Tenggara 8
11 Mabes Polri 7
12 Papua 7
13 Kalimantan Timur 6
14 Maluku 6
15 Nusa Tenggara Barat 4
16 Kalimantan Selatan 3
17 Banten 3
18 Kepulauan Riau 3
19 Nusa Tenggara Timur 2
0
0
0
0
1
1
1
2
4
7
221
Intelkam
Sarpras
Dokkes
Brimob
Binmas
Lantas
Itwasda
Sarpras
Propam
SDM
Reserse
9
20 Maluku Utara 2
21 Bali 2
22 Sulawesi Utara 2
23 Kalimantan Barat 2
24 Bengkulu 2
25 Daerah Istimewa Yogyakarta 1
26 Jambi 1
27 Kalimantan Tengah 1
28 Sulawesi Selatan 1
29 Sulawesi Barat 1
30 Papua Barat 0
31 Bangka Belitung 0
32 Gorontalo 0
33 Sulawesi Tengah 0
34 Lampung 0
Jumlah 237
Pada Bulan Maret 2018 Bag Yannnis Set Kompolnas membuat urutan berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, satuan Kewilayahan Polri/ Polda yang terbanyak jumlah pengaduannya adalah Polda Metrojaya 42 Surat (18 %), Polda Sumatera Utara 28 Surat (12 %), Polda Jawa Timur 23 Surat (10 %), Polda Aceh 23 Surat (10%) dan Polda Sumatera Selatan 15 Surat (6%). Dan untuk satuan wilayah Polri yang paling sedikit jumlah pengaduannya adalah Polda Lampung 0 Surat (0%), Polda Sulawesi Tengah 0 Surat (0%), Polda Gorontalo 0 Surat (0%), Polda Bangka Belitung 0 Surat (0%) dan Polda Papua Barat 0 Surat (0%).
5) Korespondensi Keluhan masyarakat
No Satuan Wilayah
Jmlh
Korespondensi Keluhan Masyarakat
Surat Tinjut Kel Masy Surat Tembusan
Jmlh Kla
Surat
Jwb Pold
a
Kla Lsg
Jmlh Krm Ke
Polda
Krm Info
Tmbsn
1 Metrojaya 42 14 14 0 0 28 28
2 Sumut 28 15 15 0 1 13 13
3 Jatim 23 5 5 0 0 18 18
4 Aceh 23 22 22 2 0 1 1
5 Sumsel 15 7 7 0 0 8 8
6 Sumbar 12 3 3 0 0 9 9
7 Jateng 10 5 5 0 0 5 5
8 Jabar 10 6 6 0 0 4 4
10
9 Riau 10 3 3 0 0 7 7
10 Sultra 8 4 4 0 0 4 4
11 Mabes Polri 7 4 4 0 0 3 3
12 Papua 7 4 4 0 0 3 3
13 Kaltim 6 1 1 0 0 5 5
14 Maluku 6 5 5 0 0 1 1
15 NTB 4 2 2 0 0 2 2
16 Kalsel 3 2 2 0 0 1 1
17 Banten 3 3 3 0 0 0 0
18 Kepri 3 2 2 0 0 1 1
19 NTT 2 0 0 0 0 2 2
20 Malut 2 1 1 0 0 1 1
21 Bali 2 0 0 0 0 2 2
22 Sulut 2 0 0 0 0 2 2
23 Kalbar 2 0 0 0 0 2 2
24 Bengkulu 2 1 1 1 0 1 1
25 DIY 1 1 1 0 0 0 0
26 Jambi 1 1 1 0 0 0 0
27 Kalteng 1 0 0 0 0 1 1
28 Sulsel 1 1 1 0 0 0 0
29 Sulbar 1 0 0 0 0 1 1
30 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
31 Babel 0 0 0 0 0 0 0
32 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0
33 Sulteng 0 0 0 0 0 0 0
34 Lampung 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 237 112 112 3 1 125 125
Kompolnas sudah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri maupun Polda sebanyak 112 Surat dari total jumlah Surat Asli sebanyak 112 atau sekitar 100%, sedangkan respon Mabes Polri maupun Polda dalam menjawab klarifikasi surat Kompolnas sebanyak 3 Surat atau sekitar 3% dari 112 Surat yang dikirim Kompolnas ke Mabes Polri atau Polda bulan Maret 2018. Untuk surat keluhan berupa tembusan, Kompolnas sudah mengirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 125 surat dari 125 surat atau 100% dari surat tembusan yang diterima Kompolnas. Berdasarkan data tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Kompolnas menerima keluhan terkait : a) Polda Metrojaya sebanyak 42 surat yang terdiri dari Surat keluhan
yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 14 Surat atau 33% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 14 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 28 surat atau 67% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 28 surat
11
atau 100% dari total surat tembusan. b) Polda Sumatera Utara sebanyak 28 surat yang terdiri dari Surat keluhan
yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 15 Surat atau 53 % sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 15 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 13 surat atau 46% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 13 surat atau 100% dari total surat tembusan.
c) Polda Jawa Timur sebanyak 23 surat yang terdiri dari Surat keluhan yang dialamatkan langsung ke Kompolnas sebanyak 5 Surat atau 21% sudah diklarifikasi ke Polda sebanyak 5 surat atau 100% dan yang ditangani Kompolnas berupa surat informasi penerimaan surat tembusan ke pengadu sebanyak 18 surat atau 79% dan sudah dikirimkan informasi penerimaan surat tembusan sebanyak 18 surat atau 100% dari total surat tembusan.
6) Kategori Jenis Pelanggaran
Dalam penanganan surat tindaklanjut keluhan masyarakat yang dilakukan klarifikasi kepada Polri dibedakan menjadi beberapa jenis pelanggaran yaitu pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.
No Satwil
Surat Tinjut
Kel Masy
Yan Buruk
Lahgun Wenang
Diskri minasi
Diskresi
Keliru Korupsi
1 Metrojaya 14 12 2 0 0 0
2 Sumut 15 11 4 0 0 0
3 Jatim 5 4 0 0 1 0
4 Aceh 22 1 21 0 0 0
5 Sumsel 7 6 0 1 0 0
6 Sumbar 3 2 1 0 0 0
7 Jateng 5 5 0 0 0 0
8 Jabar 6 2 2 2 0 0
9 Riau 3 3 0 0 0 0
10 Sultra 4 2 1 0 0 1
11 Mabes 4 2 2 0 0 0
12 Papua 4 3 1 0 0 0
13 Kaltim 1 1 0 0 0 0
14 Maluku 5 2 1 1 1 0
15 NTB 2 1 1 0 0 0
16 Kalsel 2 0 1 1 0 0
17 Banten 3 3 0 0 0 0
18 Kepri 2 2 0 0 0 0
19 NTT 0 0 0 0 0 0
20 Malut 1 1 0 0 0 0
21 Bali 0 0 0 0 0 0
12
22 Sulut 0 0 0 0 0 0
23 Kalbar 0 0 0 0 0 0
24 Bengkulu 1 1 0 0 0 0
25 DIY 1 0 1 0 0 0
26 Jambi 1 0 1 0 0 0
27 Kalteng 0 0 0 0 0 0
28 Sulsel 1 1 0 0 0 0
29 Sulbar 0 0 0 0 0 0
30 Papua B. 0 0 0 0 0 0
31 Babel 0 0 0 0 0 0
32 Gorontalo 0 0 0 0 0 0
33 Sulteng 0 0 0 0 0 0
34 Lampung 0 0 0 0 0 0
Jumlah 112 65 39 5 2 1
Menurut data yang diterima Bag Yannis Set Kompolnas terkait dengan pengaduan yang masuk dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran berupa pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, diskresi yang keliru dan korupsi.
Berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran tersebut diatas, pelayanan buruk sebanyak 65 surat (58%), penyalahgunaan wewenang 39 surat (34%), diskriminasi 5 surat (4 %), diskresi yang keliru 2 (2%) surat dan korupsi 1 surat (1%).
Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk keluhan terkait pelayanan buruk paling tinggi di Polda Metrojaya dan Polda Sumut, untuk penyalahgunaan wewenang paling tinggi di Polda Aceh, untuk diskriminasi terjadi di Polda Jabar, dan diskresi yang keliru terjadi di Polda Jatim dan Maluku, sedangkan untuk dugaan korupsi terjadi di Polda Sultra.
7) Hasil Jawaban Polda ke Kompolnas
No Satwil
Tinjut Keluhan Masyara
kat
Krm Ke Polda
Jmlh Jwbn
T TT DP
1 Metrojaya 14 14 0 0 0 0
2 Sumut 15 15 0 0 0 0
3 Jatim 5 5 0 0 0 0
4 Aceh 22 22 2 2
5 Sumsel 7 7 0 0 0 0
6 Sumbar 3 3 0 0 0 0
7 Jateng 5 5 0 0 0 0
8 Jabar 6 6 0 0 0 0
9 Riau 3 3 0 0 0 0
10 Sultra 4 4 0 0 0 0
13
11 Mabes Polri 4 4 0 0 0 0
12 Papua 4 4 0 0 0 0
13 Kaltim 1 1 0 0 0 0
14 Maluku 5 5 0 0 0 0
15 NTB 2 2 0 0 0 0
16 Kalsel 2 2 0 0 0 0
17 Banten 3 3 0 0 0 0
18 Kepri 2 2 0 0 0 0
19 NTT 0 0 0 0 0 0
20 Malut 1 1 0 0 0 0
21 Bali 0 0 0 0 0 0
22 Sulut 0 0 0 0 0 0
23 Kalbar 0 0 0 0 0 0
24 Bengkulu 1 1 1 0 1 0
25 DIY 1 1 0 0 0 0
26 Jambi 1 1 0 0 0 0
27 Kalteng 0 0 0 0 0 0
28 Sulsel 1 1 0 0 0 0
29 Sulbar 0 0 0 0 0 0
30 Papua Barat 0 0 0 0 0 0
31 Babel 0 0 0 0 0 0
32 Gorontalo 0 0 0 0 0 0
33 Sulteng 0 0 0 0 0 0
34 Lampung 0 0 0 0 0 0
Jumlah 112 112 3 0 1 2
Kompolnas menerima surat pengaduan asli sebanyak 112 selanjutnya diklarifikasi dengan surat sebanyak 112 surat. Berdasarkan surat klarifikasi yang terkirim, Bag Yannis Set Kompolnas menerima surat jawaban dari polda sebanyak 3 surat dengan hasil tidak terbukti sebanyak 1 surat, yaitu jawaban dari Polda Bengkulu dan jawaban masih dalam proses sebanyak 2 surat dari Polda Aceh.
8) Tunggakan tahun 2017
Pada Bulan Maret 2018, Kompolnas juga melakukan klarifikasi untuk nomor registrasi SKM 2017 baik melalui surat maupun melakukan kunjungan langsung ke Polda, yaitu sebanyak 67 Surat dari total sisa sebelumnya 170 surat. Dari klarifikasi tersebut diperoleh hasil sebanyak 3 surat yang terbukti pengaduannya, 46 surat tidak terbukti pengaduannya dan 18 surat masih dalam proses.
NO SATUAN
TUNGGAKAN 2017 KETERANGAN
SISA SBLMNY
JWB T TT DP SISA
1 MABES 27 2 0 2 0 25
2 ACEH 2 0 0 0 0 2
14
3 SUMUT 13 13 2 3 8 0
4 SUMBAR 2 0 0 0 0 2
5 RIAU 8 0 0 0 0 8
6 KEPRI 0 0 0 0 0 0
7 JAMBI 1 0 0 0 0 1
8 SUMSEL 12 1 0 1 0 11
9 BENGKULU 0 0 0 0 0 0
10 LAMPUNG 2 0 0 0 0 2
11 BABEL 0 0 0 0 0 0
12 METRO 48 13 0 7 6 35
13 JABAR 1 0 0 0 0 1
14 JATENG 6 4 0 2 2 2
15 DIY 1 0 0 0 0 1
16 BANTEN 0 0 0 0 0 0
17 JATIM 30 30 0 28 2 0
18 KALBAR 1 0 0 0 0 1
19 KALTIM 0 0 0 0 0 0
20 KALSEL 0 0 0 0 0 0
21 KALTENG 1 0 0 0 0 1
22 SULSEL 2 1 0 1 0 1
23 SULTRA 2 0 0 0 0 2
24 SULTENG 0 0 0 0 0 0
25 SULUT 2 0 0 0 0 2
26 GORONTALO 0 0 0 0 0 0
27 MALUT 2 2 1 1 0 0
28 BALI 0 0 0 0 0 0
29 NTB 2 1 0 1 0 1
30 NTT 4 0 0 0 0 4
31 PAPUA 1 0 0 0 0 1
32 MALUKU 0 0 0 0 0 0
33 PAPUA BRT 0 0 0 0 0 0
34 SULBAR 0 0 0 0 0 0
170 67 3 46 18 103
9) Pada Bulan Maret 2018 Kompolnas menerima Audiensi sebanyak 5 kali, yaitu :
a) Tanggal 7 Maret 2018 Audiensi dari Johan Dwiyantoro. Komisioner yang menerima audiensi tersebut Drs. Bekto Suprapto, MSi dan Poengky Indarti, SH, LLM didampingi staf dari sekretariat Tri Hudiono, SE., Kompol Imanuddin dan Ipda Imam
b) Tanggal 9 Maret 2018 Audiensi dengan Kontras. Komisioner yang menerima audiensi tersebut Dr. Benedictus B. Nurhadi, SH, MHum dan Poengky Indarti, SH, LLM didampingi staf dari sekretariat Tri Hudiono, SE., Ipda Imam dan Widodo
c) Tanggal 21 Maret 2018 Audiensi dengan Aliansi Gerakan Agraria (Serikat Tani Kalimantan Barat). Komisioner yang menerima audiensi
15
tersebut Poengky Indarti, SH, LLM didampingi staf dari sekretariat Tri Hudiono, SE., dan Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH
d) Tanggal 23 Maret 2018 Audiensi dengan Robertus Frans Wijaya. Komisioner yang menerima audiensi tersebut Des. Yotje Mende, SH, MHum didampingi staf dari sekretariat Kabag Yanis Set Kompolnas, Tri Hudiono, SE., dan Widodo
e) Tanggal 26 Maret 2018 Audiensi Polda Metrojaya. Komisioner yang menerima audiensi tersebut Drs. Bekto Suprapto, MSi, Dr. Bambang B. Nurhadi, SH, MH dan Poengky Indarti, SH LLM didampingi staf dari sekretariat Kabag Yannis Set Kompolnas, Kasubbag Penanganan dan Kasubbag Tindak Lanjut SKM.
10) Kunjungan kerja yang sudah dilakukan oleh Komisioner Kompolnas pada bulan Maret 2018 adalah kunjungan kerja terkait gelar perkara dan klarifikasi skm di provinsi-pripinsi berikut :
a) 5 s.d 7 Maret 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Sumatera Utara oleh Andrea H. Poeloengan, SH, MHum, MTCP. (Anggota Kompolnas) KBP. Drs. Ruslan Effendi, MSi dan Ikbal (Staf Set Kompolnas) dalam rangka Klarifikasi SKM sebanyak 40 kasus yang diklarifikasi, 18 kasus merupakan registrasi 2017 dan 15 kasus registrasi tahun 2018 dan 7 kasus merupakan hasil klarifikasi sebelumnya yang belum selesai dan masih menunggu proses gelar perkara. Setelah dilaksanakan klarifikasi terhadap kasus tersebut didapat hasil sebagai berikut ada 4 surat pengaduan yang terbukti pengaduannya dan 23 surat tidak terbukti pengaduannya dan 13 surat masih dalam proses
b) 15 s.d 16 Maret 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Kepulauan Riau oleh Dr. Benedictus B. Nurhadi, SH, MHum. (Anggota Kompolnas), Brigjen Pol. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom. (Kaset Kompolnas) dan Kompol Iman Imanuddin, SH, SIK, MH (kasubbag Tindak Lanjut Set Kompolnas) dalam rangka Klarifikasi SKM sebanyak 3 kasus yang diklarifikasi, Setelah dilaksanakan klarifikasi terhadap kasus tersebut didapat hasil sebagai berikut ada 2 surat kasus tidak terbukti pengaudannya dan 1 kasus masih dalam proses karena masih menunggu dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus tersebut.
c) 19 s.d 21 Maret 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Maluku Utara oleh Ir. Dede Farhan, SE, MM. (Anggota Kompolnas) dan Rafael Siagian, SH (Staf Set Kompolnas) dalam rangka Klarifikasi SKM sebanyak 5 kasus yang diklarifikasi, 3 kasus merupakan registrasi 2017 dan 2 kasus registrasi tahun 2018. Setelah dilaksanakan klarifikasi terhadap kasus tersebut didapat hasil sebagai berikut ada 2 surat pengaduan yang terbukti pengaduannya dan 1 surat tidak terbukti pengaduannya dan 2 surat masih dalam proses.
d) 26 s.d 28 Maret 2018 kunjungan kerja diwilayah Polda Jawa Timur oleh Drs. Yotje Mende, MHum (Anggota Kompolnas) didampingi staf dari
16
Sekretariat Kompolnas Verie Teguh dan Heri Sudrajat dalam rangka Klarifikasi SKM sebanyak 49 kasus yang diklarifikasi, 28 kasus merupakan registrasi 2017 dan 21 kasus registrasi tahun 2018. Setelah dilaksanakan klarifikasi terhadap kasus tersebut didapat hasil sebagai berikut 40 kasus tidak terbukti pengaduannya dan 9 kasus yang masih dalam proses, masih harus digelar lagi oleh penyidik untuk menentukan kelanjutan kasusnya seperti apa dan hasilnya nanti akan disampaikan ke Kompolnas.
4. Kesimpulan
a. Berdasarkan data surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima Kompolnas pada periode Bulan Maret 2018, keluhan terkait kinerja Polri secara umum masih relatif tinggi. Dari 357 surat saran dan keluhan masyarakat yang diterima terdapat 237 surat yang memenuhi kriteria surat koresponden/dilakukan surat menyurat antara kompolnas dengan pengadu. Namun berdasarkan data yang dianalisis Kompolnas hanya 112 surat yang dapat ditindaklanjuti dengan surat klarifikasi kepada Polri, Kompolnas menerima 125 surat tembusan terkait dengan kinerja Polri dimana masyarakat langsung menyampaikan keluhannya kepada Polri atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu Bag. Yannis Set. Kompolnas juga menerima surat pengaduan yang diklasifikasikan sebagai surat pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 108 surat, karena surat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai surat pengaduan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kompolnas. Pengaduan yang substansi keluhannya diluar lingkup wewenang dan tugas Kompolnas sebanyak 10 surat serta surat dari masyarakat yang bermaksud menyampaikan saran sebanyak 1 surat dan surat berupa ucapan terima kasih 1 surat.
b. Mayoritas surat pengaduan berasal dari unsur pribadi / perorangan yang jumlahnya mencapai 159 surat. Surat keluhan yang berasal dari Kantor Hukum/Kantor Advokat sebanyak 34 surat. Sumber keluhan lain yang diterima Bag. Yannis Set Kompolnas berasal dari organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 29 surat. Kompolnas juga menerima surat keluhan dari Lembaga Negara yang meneruskan keluhan masyarakat terkait kinerja Polri, di antaranya Kemenko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, Komisi Yudisial dll, dengan jumlah sebanyak 15 surat.
c. Secara kuantitatif fungsi Reserse dan Propam yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait kinerja dan pelayanan kepolisiannya. Berdasarkan klasifikasi kewilayahan, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Timur, Polda Aceh dan Polda Sumatera Selatan adalah satuan kewilayahan Polri yang banyak mendapatkan keluhan. Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelayanan buruk masih mendominasi jenis pelanggaran jika dibandingkan dengan jenis pelanggaran diskriminasi, diskresi yang keliru, korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
d. Selain surat-surat jawaban atas surat klarifikasi kompolnas tahun 2018, Kompolnas juga masih menerima surat jawaban dari Polda-polda atas surat permohonan klarifikasi kompolnas yang teregistrasi di tahun 2017. Hal ini menunjukan kecepatan menjawab setiap polda belum merata dan masih ada
17
beberapa Polda yang mengalami keterlambatan dalam menjawab surat klarifikasi dari kompolnas.
e. Keterbukaan informasi yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kurang profesionalnya anggota Polri dalam melaksanakan tugas menjadi faktor yang mempengaruhi banyaknya keluhan masyarakat atas kinerja Polri. Harapan yang tinggi dari masyarakat atas kualitas pelayanan kepolisian juga merupakan penyebab keluhan masyarakat yang banyak kepada Polri. Harapan yang tinggi kepada Polri harus diimbangi dengan tingkat profesionalisme, transparansi, modernisasi dan akuntabilitas yang baik.
f. Masih tingginya keluhan masyarakat membutuhkan kecepatan penanganan keluhan masyarakat, koordinasi dan kerjasama dari satuan kewilayahan Polri dengan Kompolnas akan memudahkan kecepatan penanganan surat keluhan masyarakat. Tingginya surat keluhan dan rendahnya surat dari masyarakat dalam bentuk saran masyarakat untuk pengembangan kinerja Polri menunjukan masih belum terbentuknya komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dengan Polri.
5. Penutup
Demikian Laporan Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat periode bulan Maret 2018 ini dibuat, kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Kompolnas dalam menentukan kebijaksanaan dalam menyusun rencana kegiatan kedepan.
Jakarta, April 2018
SEKRETARIS KOMPOLNAS
BEKTO SUPRAPTO