komisi independen pemilihan aceh - kip.acehprov.go.id file4 pemasangan alat peraga kampanye; 23...
TRANSCRIPT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHANACEH
Komisi Independen Pemilihan Aceh Jl. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh T. (0651) 7552273 – 7552275 F. (0651) 7552271
Website: https://kip.acehprov.go.id/ , email : [email protected]
PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU 2019Komisi Pemilihan Independen Aceh
Banda Aceh, 25 September 2018
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019
Oleh: Ir Tharmizi MH
Regulasi Terkait Pemilu di Aceh:
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;• UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;• UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
• UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;• PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di
Aceh;
• Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu• perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemilu;• pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;• pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;• penetapan Peserta Pemilu;• penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;• pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota;• masa Kampanye Pemilu;• Masa Tenang;• pemungutan dan penghitungan suara;• penetapan hasil Pemilu; dan• pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Jumlah Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh
❖KIP Aceh = 7 org
❖KIP Kab/Kota = 23 kab/kota x 5 org = 115 org
❖PPK/Kecamatan = 289 kec x 3 org = 867 org
❖PPS/Desa = 6.497 desa x 3 org = 19.491 org
❖KPPS/TPS = 15.527 TPS x 7 org = 108.869 org
Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Aceh Tahun2019
Partai Politik Nasional sejumlah 16 Partai danPartai Politik Lokal sejumlah 4 Partai untukPemilu anggota DPRA dengan jumlah DCT 1298 orang, memperebutkan 81 kursi
perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dengan jumlah DCT DPD 26 orang, memperebutkan 4 kuota DPD RI
Dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
SYARAT MENJADI PEMILIH???
•Warga Negara Indonesia
•Warga yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
• Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya
•Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
•Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyaihukum tetap
•Seorang pemilih hanya dapat di daftar satu kali dan mempunyai e-KTP
JUMLAH DPT PROVINSI ACEH
•Laki-Laki = 1.693.355 jiwa
•Perempuan = 1.747.684 jiwa
•Total = 3.441.039 jiwa
Metode dan Masa Kampanye
No Metode Kampanye Masa Kampanye
1 pertemuan terbatas; 23 September 2018 sd 13 April 2019
2 pertemuan tatap muka; 23 September 2018 sd 13 April 2019
3 penyebaran Bahan Kampanye; 23 September 2018 sd 13 April 2019
4 pemasangan Alat Peraga Kampanye; 23 September 2018 sd 13 April 2019
5 media sosial; 23 September 2018 sd 13 April 2019
6 iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam
jaringan (21 hari);
24 Maret 2019 sd 13 April 2019
7 rapat umum (21 hari); 24 Maret 2019 sd 13 April 2019
8 debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 23 September 2018 sd 13 April 2019
9 Kegiatan lainnya yang tidak melanggar 23 September 2018 sd 13 April 2019
PERTEMUAN TERBATAS & TATAP MUKA . . . (1)
URAIAN PERTEMUAN TERBATAS PERTEMUAN TATAP MUKA
PELAKSANA Peserta pemilu Peserta pemilu
TEMPAT 1.Di dalam
ruangan
2.Di gedung
tertutup
1. Di dalam ruangan/gedung
tertutup/terbuka
2. Di luar ruangan
PESERTA 1. Maksimal 3.000
oranguntuk tingkat
nasional
2. Maksimal 2.000
oranguntuk tingkat
provinsi
3. Maksimal 1.000
oranguntuk tingkat
kabupaten/kota
1. Jika dilaksanakan dalam ruangan dg
jumlah peserta tidakmelampaui
kapasitas tempat duduk yg terdiri dari
peserta pendukung dan tamu
undangan
2. Jika di luar ruangan (kunjungan ke
pasar, tempat tingal warga, komunitas
warga, atau tempat umum lainnya
PERTEMUAN TERBATAS & TATAP MUKA. . . (2)
URAIAN PERTEMUANTERBATAS PERTEMUAN TATAP MUKA
KEWAJIBAN
PETUGAS
menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian
setempat, dengan tembusan
disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai
dg tingkatannya
menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian
setempat, dengan tembusan
disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai
dg tingkatannya
ATRIBUT a. Bendera, tanda gambar,
atau atribut peserta
pemilu
b. Bahan kampanye
APK dapat dipasang di
halaman gedung atau tempat
pertemuan
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
ALAT PERAGA
KAMPANYE
BALIHO/
BILLBOARD/
VIDEOTRON
SPANDUK
UMBUL-UMBUL
Max. 4mx 7m
Max. 1.5m x7m
Max. 5mx 7m
1. Pembuatan desain dan
materi APK yang difasilitasi
KPU dibiayai oleh Peserta
Pemilu
2. Fasilitasi APK yg dimaksud
ditetapkan dalam
Keputusan KPU
1. Dalam mencetak BKmengutamakan penggunaan bahan yang dapat di daur ulang
2. Desain dan materi pada APK paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu
bentuk-bentuk
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan.
Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dalam:
a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi
b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota
APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota
atau kawasan setempat sesuai aturan undang-undang
Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman,
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga
pendidikan.
APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan
izin dari pemilik tempat
Pemasangan APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu
APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 harisebelum
pemungutan suara
PEMASANGAN ALAT PERAGAKAMPANYE (APK)
PKPU 23 Th 2018 Pasal 31
1)
2)
• Bahan kampanye yang dimaksud dapat disebarkan pada saatpertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, dan kampanye rapatumum.
• Untuk stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:
a. Tempat ibadah termasuk halaman
b. Rumah sakit/tempat pelayanankesehatan
c. Gedung/fasilitas milik pemerintah
d. Lembaga pendidikan (gedung/sekolah)
e. Jalan-jalan protokol
f. Jalan bebashambatan
g. Sarana dan prasarana publik
h. Taman dan pepohonan
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (BK)
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DI TPS • KOTAK SUARA
• BILIK SUARA
• TINTA
• SAMPUL
• LEM/PEREKAT
• PENA/BALLPOINT
• PAKU
• BANTALAN
• TANDA PENGENAL KPPS
• TANDA PENGENAL SAKSI
• KANTONG PLASTIK/TALI PLASTIK
• SPIDOL BESAR DAN KECIL
• SALINAN DPT
• KUNCI KOTAK SUARA
• SURAT SUARA
• SEGEL
• KARET PENGIKAT SURAT SUARA
• STIKER KOTAK SUARA
• SARANA PENGUMUMAN
*Logistik Pemilu atau perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (1)
A. Persiapan
✓Pengumuman penyampaian undangan pemungutan suara
✓Penyiapan TPS
✓Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
✓Pembagian tugas KPPS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (2)
B. Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara✓ Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara✓ Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April
2019✓ Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau
diliburkan✓ Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih:a. mempunyai KTP elektronik dan terdaftar pada DPT di TPS yang
bersangkutan b. terdaftar pada Daftar Pemilih tambahan c. Penduduk yang telah memilik hak pilih✓ Pemilih tiap TPS paling banyak 300 orang
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (3)
C. Penghitungan Suara✓ Persiapan:a. Persiapan sarana dan pra saranab. Pencatatan surat suarac. Pembagian tugas KPPS✓ Penghitungan suara✓ Penyelesaian keberatan✓ Pengumuman penghitungan suara
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD,DPRA DAN DPRK
Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi Paling lama paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU
Permasalahan KIP Aceh Menuju Pemilu 2019
• Masih terdapat 3 Kabupaten yang belum ada komisioner KIP sehingga diambil alih oleh KIP Aceh (KIP Aceh Tenggara, KIP Aceh Selatan, dan KIP Simeulue)
• Keberadaan kantor KIP Aceh di lingkungan Kantor Arsip Aceh terasa tidak memadai karena terlalu sempit, tidak adanya gudang dan tempat parkir yang cukup
• Mobil operasional Komisioner KIP Aceh yang rata-rata pemakaiannya sudah diatas 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak layak pakai serta tidak adanya biaya operasional dan perawatan
• Mohon dukungan Pemerintah Aceh untuk anggaran tahun 2019 kepada KIP Aceh sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dengan Pemilu 5 (lima) kotak dapat berjalan sebagaimana harapan kita semua
20
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH