i

KLINIK HUKUM PERDATACLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE)

Knowledge, Skill & Value

ii

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

iii

TIM PENYUSUN:Ni Ketut Supasti Dharmawan

Pande Yogantara S.I Nyoman Darmadha

Anak Agung Sri IndrawatiI Wayan Wiryawan

Made Dedy PriyantoDewa Gede Pradnya Yustiawan

KLINIK HUKUM PERDATACLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE)

Knowledge, Skill & Value

Udayana UnIveRSIty PReSS2016

iv

Hak Cipta pada Penulis. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tim Penyusun:ni Ketut Supasti dharmawan

Pande yogantara S.I nyoman darmadha

anak agung Sri IndrawatiI Wayan Wiryawan

Made dedy Priyantodewa Gede Pradnya yustiawan

Cover & Ilustrasi: Repro

Design & Lay Out: I Wayan Madita

Diterbitkan oleh:Udayana University Press

Kampus Universitas Udayana denpasar, Jl. P.B. Sudirman, denpasar - Bali telp. (0361) 255128

unudpress@gmail.com http://udayanapress.unud.ac.id

Cetakan Pertama:2016, x + 123 hlm, 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-294-162-0

KLINIK HUKUM PERDATACLINICAL LEGAL EDUCATION (CLE)

Knowledge, Skill & Value

v

Puji syukur kehadapan tuhan yang Maha esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia dan limpahan anugrahnya, akhirnya Buku Klinik Hukum Perdata Clinical legal Education: Knowledge, Skill, Value ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku Klinik Hukum Perdata ini memuat substansi inti dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata.

Buku Klinik Hukum Perdata ini, melengkapi Buku ajar & Klinik Manual Klinik Hukum Perdata FH Unud yang diterbitkan pada tahun 2015 bekerjasama dengan dengan pihak Educating and Equipping Tomorrow’s Justice Sector Reformers (E2J). Buku ini memaparkan substansi materi berkaitan dengan pengembangan Klinik Hukum sebagai salah satu pendidikan hukum klinis di perguruan tinggi, yang juga dikenal dengan sebutan Clinical Legal Education (CLE) dengan penekanan pada Knowledge, Skill, Value and Social Justice.

Buku yang memuat materi Klinik Hukum Perdata ini (berbasis Planning Component dan Experiential Component), pengkajiannya bersumber dari pengalaman praktis dalam proses perkuliahan Klinik Hukum, penelitian, seminar dan workshop baik nasional maupun internasional, seperti International Pro Bono Conference, Conference InCLe, pengembangan pengetahuan, wawasan praktik (legal skill) maupun pendalaman mengenai aspek-aspek values, khususnya dalam rangka kepekaan terhadap persoalan-persoalan Klinik Hukum Perdata yang berkeadilan sosial (Social Justice). Buku Klinik Hukum Perdata ini diharapkan menjadi salah satu Buku teks dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata di Fakultas Hukum universitas Udayana juga di seluruh Fakultas hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan kontribusi maupun dukungan baik yang bersifat moril maupun finansial berkaitan dengan penerbitan

KATA PENGANTAR

vi

buku ini, maka melalui penulisan Buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerjasama, dan berkontribusi, khususnya kepada Unit Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Semoga Buku ini bermanfaat dalam pengembangan proses pembelajaran Klinik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

denpasar, 11 Oktober 2016tim Penulis

vii

SAMBUTANDEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

OmSwastiastu,Kami memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa / tuhan yang Maha esa, karena atas rahmatnya, telah terbit Buku Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education: Knowledge, Skill, Value, sebagai materi ajar dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UnUd). Kami menyambut baik terbitnya Buku ini, semoga bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa di FH UnUd, namun juga dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti, maupun praktisi yang menekuni perkembangan hukum di bidang Klinik Hukum Perdata.

dengan terbitnya Buku ini, maka bertambah pula koleksi buku yang disusun oleh para dosen dari FH UnUd, perkembangan tersebut tentu sangat menggembirakan dan kami menyambut dengan baik. Para penulis agar secara berkesinambungan mencermati dan mengkaji perkembangan terkini dari hukum yang berkaitan dengan Klinik Hukum Perdata, baik dalam kaitannya dengan tatanan hukum lokal, nasional maupun global, agar senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Mengakhiri Kata Sambutan ini, kami mengucapkan selamat atas telah terbitnya Buku Klinik Hukum Perdata ini, semoga bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Semoga para penulis terus berkarya dan melahirkan karya cipta buku lainnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum.

denpasar, 18 Oktober 2016dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Prof. dr. I Made arya Utama, SH, M.Hum.nIP. 19650221 199003 1 005

viii

Kata PenGantaR ........................................................... vdaFtaR ISI ............................................................................ viiSaMBUtan deKan FaKULtaS HUKUMUnIveRSItaS Udayana .................................................... viii

BaB IPenGantaR KLInIK HUKUM PeRdata…… ................ 11. Pendahuluan .................................................................... 12. Konsep CLe (Clinical Legal Education), Klinik Hukum Berbasis Pendidikan Klinis ................ 13. Karakteristik CLe(Clinical Legal Education) Klinik Hukum ................................................................. 44. Komponen-Komponen Dalam Pembelajaran CLE (Clinical Legal Education - Klinik Hukum .................... 55. Model Pembelajaran Klinik Hukum Perdata ............. 6

BaB II HUKUM aCaRa PeRdatadan PROSeS BeRaCaRaPLANNING COMPONENT EXPERIENTIALCOMPONENT .......................................................................... 81. Pendahuluan ................................................................... 82. Hukum acara Perdata dan dokumen-dokumen Hukum ............................................................................. 93. Role Play dalam Rangka Menyusun dokumen Hukum ............................................................................. 104. Praktik Pembuatan Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, akta Perdamaian dan Jawaban Gugatan .. 10 a. Surat Kuasa Khusus .................................................. 10 B. Surat Gugatan .............................................................. 18 C. Mediasi di Pengadilan ............................................. 26 d. Jawaban Gugatan ...................................................... 30

DAFTAR ISI

ix

e. eksepsi ......................................................................... 31 F. Gugatan Rekonven .................................................... 33 G. Replik .......................................................................... 39 H. duplik .......................................................................... 41 I. Putusan Hakim ............................................................ 42

BaB III PRaKtIK BeRWaWanCaRa denGan KLIenModel In-House-External Clinic (Planning Component) .......... 451. Pendahuluan ................................................................... 452. Lawyering Skill dalam Mewawancarai Klien .............. 453. etika Profesional Berkaitan dengan Kerahasiaan Klien .......................................................... 464. Praktik Role Play Mewawancarai Klien ....................... 47

BaB IvPenGeMBanGan PRACTICAL LEGAL SKILL Pada MItRaModel In-House-external Clinic experiential Componentexperiential Component ......................................................... 491. Pendahuluan ................................................................... 492. Kuliah Praktik di Kantor Hukum Mitra ..................... 50

BaB v KeGIatan SOSIaLISaSI HUKUM MeLaLUI MOdeLSTREET LAW CLINIC (PLANNING COMPONENT) .......... 541. Pendahuluan ................................................................... 542. Konsep Street Law Clinic dan Keterkaitannya dengan Social Justice dan Access To Justice .................. 553. Keterkaitan Model Street Law Clinic dengan Pengabdian Kepada Masyarakat ................................. 574. Persiapan Dalam Pelaksanaan Street Law Clinic ........ 595. Persiapan Sosialisasi dan Praktik Role Play ................ 60

x

BaB vI PRaKtIK SOSIaLISaSI HUKUM PeRdata MeLaLUIMOdeL STREET LAW CLINIC (PLANNING COMPONENT) .......... 621. Pendahuluan ................................................................... 622. Pelaksanaan Street Law Clinic di Sekolah-Sekolah atau Masyarakat ............................................................ 623. Pembuatan Laporan Street Law Clinic Sebagai Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ................ 634. Evaluasi dan Refleksi ..................................................... 63

daFtaR BaCaan ................................................................. 65

LaMPIRan I ............................................................................ 68

LaMPIRan II ......................................................................... 90

LAMPIRAN III : SILABUS ...................................................... 109

LAMPIRAN IV: RenCana PeLaKSanaan SeMeSteR (RPS) ............... 115

LAMPIRAN V: KONTRAK PERKULIAHAN ..................... 119

1

BAB IPENGANTAR KLINIK HUKUM PERDATA

1. Pendahuluan Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Udayana (FH UnUd) dirintis sebagai pilot project pada tahun 2012 melalui program kerjasama dengan pihak Educating and Equipping Tomorrow’s Justice Sector Reformers (E2J) dan The Asia Foundation-USAID. Klinik Hukum Perdata berbasis pendidikan sebagai bagian dari Kurikulum FH UnUd secara resmi mulai ditawarkan kepada mahasiswa pada tahun 2013 dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan bobot SKS 2.

2. Konsep CLE (Clinical Legal Education), Klinik Hukum Berbasis Pendidikan KlinisSumber daya Manusia (SdM) lulusan Fakultas Hukum tidak

diragukan lagi berperan penting dalam agenda reformasi hukum di Indonesia, yaitu sebagai salah satu agent of change khususnya dalam mempercepat peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, pelayanan masyarakat (Public Service), keadilan sosial (Social Justice) yang berbasis: a. Prinsip Persamaan dan Keadilan yaitu pro masyarakat miskin, pro masyarakat tidak mampu, pro masyarakat rentan, serta pro masyarakat terpinggirkan; b. akses yang sama terhadap berbagai kesempatan dan hak serta ; c. Sistem dan Prosedur hukum yang adil.SdM lulusan yang memiliki kepekaan serta kompetensi seperti tersebut dapat dihasilkan salah satunya melalui proses belajar pada mata Kuliah Klinik Hukum yang menekankan metode pembelajaran serta substansi kurikulumnya pada tiga (3) komponen yaitu: Planning Component, Experiential Component serta Reflection Component.

Melalui Mata Kuliah Klinik Hukum atau yang juga dikenal dengan sebutan Clinical Legal Education (CLE, lulusan fakultas hukum terbaik akan dapat dihasilkan karena dalam proses pembelajarannya mahasiswa mendapatkan ruang

2

untuk mengembangkan legal skillmelalui proses pembelajaran di kampus (In-House Clinic) sebagai bagian dari Planning Component dengan metode Interaktif - Reflektif, serta kuliah praktik di institusi dosen mitra seperti Kantor Hukum atau Law Office- Law firm maupun Pengadilan negeri yaitu sebagai bagian dari Experiential Component, yang mana para peserta didik mendapatkan kesempatan langsung praktik belajar dengan kasus-kasus hukum nyata yang sedang ditangani oleh para dosen Mitra Klinik Hukum. Proses pembelajaran praktik dibimbing secara intensif oleh dosen Mitra yang berkoordinasi dengan dosen dari kampus.

Dalam Mariana Berbec-Rostas (2007:21-22) dikemukakan bahwaClinical Legal Education (CLE) adalah sebuah Program Pendidikan yang didasarkan pada metode pengajaran yang interaktif dan reflektif berisikan pengetahuan, nilai dan keahlian praktis yang mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan social. CLe juga disebut sebagai experiential learning atau learning by doing.1 CLe-Klinik Hukum, termasuk Klinik Hukum Perdata di Fakultas Hukum menjadi salah satu Mata Kuliah yang mampu menghasilkan sebagian besar lulusan terbaik dengan pengetahuan hukum serta keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas penegakan hukum yaitu baik sebagai hakim maupun pengacara.

Konsep CLe menurut dickson (2000), Bradney (1992) dan Graime (1995) sesungguhnya telah lama dikenal di berbagai Universitas di amerika Serikat dan sekarang ini CLe tidak hanya berkembang di negara-negara Maju namun juga secara berkelanjutan terus berkembang di negara-negara Berkembang.2 Pendidikan hukum klinis di amerika Serikat sudah dikembangkan

1 Mariana Berbec-Rostas, 2007: 21-22 dalam Tomi Suryo Utomo, 2015, Clinical Legal Education, Materi Workshop P engembangan dan Rekrutmen dosen Klinik Hukum FH UnUd, Kerjasama FH UnUd dengan e2J, 13-15 april 2015, FH UnUd denpasar-Bali, hlm. 1.

2 James Marson, 2014, The Necessity of Clinical Legal Education in University Law School The UK Perspective, International Journal of Clinical legal Education, ISSN 1467-1062, p.519.

3

sejak lama, seperti misalnya di duke University berkembang tahun 1931, kemudian pada era tahun 1979 mulai menyebar di amerika dengan bantuan pendanaan dari luar, dan dalam perkembangannya hingga tahun 2011 hampir setiap Fakultas Hukum di amerika Serikat memiliki program hukum klinis.3

Sejak tahun 2012 di Indonesia, Program Educating and Equipping Tomorrow’s Justice Sector Reformers (E2J) dan the asia Foundation-USaId berkontribusi dalam memperkenalkan dan mengembangkan CLe di Indonesia sebagai pendidikan hukum modern, yaitu sebagai suatu Mata Kuliah di Fakultas Hukum dengan pengembangan kurikulum berbasis pendidikan klinis, dalam proses pembelajaran memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam menangani kasus-kasus perdata, pidana, antikorupsi, lingkungan, kaus-kasus riil di bidang perempuan dan anak. Klinik hukum kemudian menjadi sebuah pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis, keahlian skill, nilai-nilai – kode etik dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial.

CLe sebagai suatu Program Pendidikan di Perguruan tinggi (Fakultas Hukum) memberi manfaat terutama bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dunia praktik hukum , yaitu dapat menjembatani fakultas dan mahasiswanya untuk dapat lebih mengenal, lebih peka dan memperaktikkan social justicelawyering.4 Komponen-komponen penting yang menjadikan CLE sebagai pendidikan hukum modern menjadi bermanfaat dalam proses pembelajaran di fakultas hukum karena didalamnya terkandung komponen-komponen sebagai berikut: Legal Analysis, Skill Development, dan Professionalism.5

3 e2J 2012, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Sebuah Gerakan Global, Materi Pelatihan Klinik Hukum, h. 5.

4 vaidya Gullapalli, 2012, Transforming Clinical legal Education: An Opening for Dialogue, Journal Social Change, Vol. 34, Issues 8-9, ISSN 0309-0590, Sage Publication, Washington DC, p. 484.

5 tomi Suryo Utomo, 2015, Clinical Legal Education, Materi Workshop P engembangan dan Rekrutmen dosen Klinik Hukum FH UnUd, Kerjasama FH UnUd dengan E2J, 13-15 April 2015, FH UNUD Denpasar- Bali, hlm.4

4

Clinical Legal Education (CLe) atau yang dikenal dengan sebutan Klinik Hukum yang dimaknai sebagai sebuah program pendidikan modern didasarkan pada metode pengajaran yang khas yaitu metodeInteraktif - Reflektif. Cakupan substansi dariCLE meliputi:Pengetahuan (Knowledge), nilai (Value), dan Keahlian Praktis (Practical Skills) yang memampukan mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan sosial.6Tujuan dari CLE ialah meliputi : Pelayanan masyarakat (Public Service), Keadilan Sosial (Social Justice) yang mengedepankan Prinsip Persamaan dan Keadilan, akses yang sama terhadap berbagai kesempatan, serta Sistem dan Prosedur Hukum yang adil.

3. Karakteristik CLE(Clinical Legal Education) - Klinik HukumCLe (Clinical Legal Education)sebagai sebuah Mata Kuliah

memiliki karakteristik yang khas yaitu kekhasan karakteristiknya dapat dilihat dari CLe(Clinical Legal Education) sebagai sebuah Program Pendidikan dan sebagai sebuah Metode Pembelajaran.CLe(Clinical Legal Education)sebagai Program Pendidikan memiliki karakteristik : a. terstruktur yaitu masuk dalam kurikulum, memiliki KRS,

memiliki manajemen (bagian dari unit), SdM terlatih dan berpengalaman serta berkomitmen;

b. Melibatkan mahasiswa; c. Mendapat dukungan pimpinan;d. Mempunyai anggaran kegiatan.7

6 Ibid, hlm. 7.7 Ibid, hlm. 4.

KOMPONEN PENDIDIKAN HUKUM MODERN-CLE • LEGAL ANALYSIS • SKILL DEVELOPMENT • PROFESSIONALISM

5

Sementara itu CLe (Clinical Legal Education) sebagai Metode Pembelajaran memiliki kekhasan metode Interaktif dan Reflektif.Metode Pembelajaran “Interaktif”dilaksanakan melalui metode: Bermain peran (Role Play), Simulasi (Simulation), diskusi Kelompok (Group Discussion), Curah Pendapat/Gagasan (Brainstroming), Peradilan Semu (Moot Court), serta analisis Kasus (Case Analysis). Sementara itu Metode Pembelajaran “Reflektif”bermaknasecara berkelanjutan dilakukan evaluasi materi dan sistem pengajaran, evaluasi efektitas materi dan sistem pengajaran terhadap peningkatan dan derajat pemahaman mahasiswa, serta dilakukan evaluasi sejauh mana mahasiswa telah belajar dari materi dan sistem pembelajaran tersebut (Student Feedback). 8

4. Komponen-Komponen Dalam Pembelajaran CLE (Clinical Legal Education - Klinik HukumKomponen metode pembelajaran dalam CLe- Klinik Hukum

meliputi :Planning Component(teori hukum, permasalahan hukum, pelayanan hukum), Experiental Component(Keahlian beracara, kegiatan praktis, penyuluhan hukum), dan Reflection Component(Refleksi, evaluasi).9

Mariana Berbec-Rostas, 2007:22, dalam Tomi Suryo Utomo, 2015: 12.

8 Ibid., hlm. 6.9 Ibid., hlm. 9.

6

dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam uraian Bab selanjutnya (Bab Iv) akan diuraikan materi pembelajaran berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Planning Component yaitu materi tentang proses beracara perdata di Pengadilan negeri. Karena luasnya cakupan hukum perdata, maka dalam kegiatan Planning Component dalam proses pembelajaran Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata dapat mengedepankan atau mensimulasikan bagian-bagian tertentu saja dari proses beracara di pengadilan yang nantinya akan menunjang kegiatan Experiential Component setelah mahasiswa kuliah praktik di lapangan, begitu juga tentang substansinya dapat dipilih secara tematik apakah akan dilaksanakan Role Play berkaitan dengan kasus perceraian, wanprestasi ataupun

5. Model Pembelajaran Klinik Hukum PerdataCLe – Klinik Hukum sebagai suatu Mata Kuliah di

Fakultas Hukum dapat dikembangkan dengan berbagai model pembelajaran yaitu :a. In-House Clinics Klinik yang dibentuk di Fakultas Hukum dan semua

kegiatan pengajaran dan pengawasan dilakukan di Fakultas Hukum.

b. External or Out-House Clinics (Externships, Community Clinics, Mobile Clinics)c. Kombinasi antara In-House and Out- House Clinics Semua kegiatan pengajaran dan pengawasan dilakukan di

Fakultas Hukum (In-House Clinics), mahasiswa kemudian dikirim ke pengadilan, kejaksaan dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan externship (Out-House Clinics)

d. Street LawClinics (Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum, desiminasi

Hukum)

7

Klinik Hukum Perdata yang ditawarkan di Fakultas Hukum UnUd, proses pembelajarannya menerapkan model-model sebagai berikut: 1. Model kombinasi antara In-House Clinic dengan External

Clinic, yaitu dengan kurikulum pembelajaran yang terdiri: Planning Component, Experiential Component, Evaluation dan Reflection. Proses pembelajaran dilakukan di FH UnUd untuk Planning Component dan di berbagai Mitra seperti Pengadilan dan Kantor Pengacara untuk Experiential Component. Untuk model pembelajaran ini, Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata diasuh oleh dosen dari FH UnUd serta dibimbing oleh dosen Mitra seperti Hakim dan para pengacara yang tergabung menjadi Mitra penyelenggaraan dan pengembangan Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata FH UnUd. Model pertama ini, capaian pembelajarannya bagi mahasiswa adalah pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami tahapan dan mekanisme proses penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam praktik (sengketa yang penyelesaiannya melalui pengadilan) maupun konsultasi hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi.

2. Model Street Law Clinic, capaian pembelajarannya setelah selesai mengikuti kuliah mahasiswa mampu praktik mensosialisasikan materi-materi hukum perdata kepada anak-anak sekolah melalui model Street Law Clinic, tumbuh kesadaran tentang pentingnya melakukan pengabdian masyarakat auntuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta timbulnya sengketa hukum di masyarakat, peka terhadap persolan-persoalan Social Justice, Pro Bono dan Access to Justice.

8

BAB II HUKUM ACARA PERDATADAN PROSES BERACARA

PLANNING COMPONENT EXPERIENTIAL COMPONENT

1. PendahuluanProses belajar mengajar yang disajikan dalam pertemuan

ini yaitu tentang Proses beracara perdata di Pengadilan negeri, pada intinya merupakan kelanjutan dari proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum acara Perdata. dalam perkuliahan pada tahapan planning component ini, mahasiswa diajak untuk memahami kembali tentang Hukum acara perdata, dengan pengembangan yang tidak hanya semata-mata berfokus pada Knowledge (keilmuan), namun secara komprehensif mengembangkan Lawyering Skill (praktik membuat berbagai dokumen hukum seperti Surat Kuasa, Gugatan), juga menanamkan tentang kesadaran akan pentingnya melandasi setiap perbuatan praktik kita dengan Value ( nilai-nilai). Proses pembelajarannya mencakup Knowledge, Skill, dan Value.

dalam pembelajaran Klinik Hukum Perdata ini mahasiswa tidak hanya akan diberikan pembelajaran secara terstruktur di dalam kelas saja melainkan akan diperkenalkan juga dengan pembelajaran secara langsung dilapangan misalkan pembelajaran di pengadilan, ini bertujuan agar mahasiswa dapat langsung mempraktekan apa yang telah mereka dapatkan di dalam kelas serta dapat mengaplikasikannya secara langsung dilapangan. Ini bertujuan membentuk karakter mahasiswa agar apa yang dipelajari dapat segera diterapkan dan dituangkan langsung tentunya masih dalam arahan dan pengawasan dosen pengajar dan dari peran mitra seperti konsultan hukum hakim jaksa dan pengacara.

Sebagai contoh berpraktik dalam proses pembelajaran dipilih secara tematik misalnya: Kasus Perceraian, Kasus

9

Pewarisan, Kasus Pengangkatan anak, ataupun kasus bisnis seperti kepailitan. dalam hal yang dipilih pada semester yang berjalan tematiknya adalah kasus perceraian, maka mahasiswa diajak untuk berpraktik membuat dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan Surat Kuasa, Surat Gugatan dalam hal kasus perceraian. Begitu juga dalam praktik role play dan wawancara klien, mahasiswa juga memerankan pihak-pihak dan pengacara yang sedang menangani wawancara kasus perceraian. Pengembangan praktiknya tergantung tematik yang dipilih dan ditetapkan.

2. Hukum Acara Perdata Dan Dokumen-Dokumen HukumSebagai tahap awal dalam proses pembelajaran Klinik

Hukum Perdata di FH UnUd, yaitu sebagai bagian dari Planning Component, setelah mahasiswa diperkenalkan dengan pemahaman serta karakteristik Clinical Legal Education (CLE) – Klinik Hukum sebagai sebuah Program Pendidikan, maka selanjutnya pemahaman tentang proses beracara perdata di Pengadilan negeri dibahas kembali terkait praktik Role Play mulai dari mewawancarai klien hingga praktik membuat berbagai dokumen hukum yang diperlukan dalam proses acara perdata. Kegiatan Planning Component ini mampu meningkatkan Lawyering Skill mahasiswa.

dalam bagian ini akan dibahas siapa saja yang terlibat dalam praktik beracara perdata di Pengadilan negeri serta dokumen apa saja yang harus disiapkan. adapun beberapa pihak yang berperan di dalamnya yaitu: Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum / Penasehat Hukum, Panitera, dan Hakim. Berbagai kasus perdata yang sering sekali terjadi di masyarakat dan yang paling sering kita temukan yang dibawa ke pengadilan antara lain: kasus wanprestasi perjanjian, waris, perceraian serta berbagai kasus keperdataan lainnya. Sehubungan dengan penyelesaian kasus-kasus perdata tersebut melalui jalur pengadilan, maka berbagai dokumen yang diperlukan dan yang akan menjadi syarat dalam rangka proses beracara di pengadilan yaitu: Surat Kuasa Khusus,

10

Surat Gugatan, eksepsi dan Jawaban Gugatan, Replik, duplik, Putusan, dan akta Perdamaian apabila suatu kasus diselesaikan dengan proses Mediasi.

3. Role Play Dalam Rangka Menyusun Dokumen Hukumdokumen hukum seperti “Surat Kuasa” , “Surat Gugatan”

maupun dokumen hukum lainnya adalah merupakan komponen-komponen penting dalam proses beracara perdata di Pengadilan negeri. dalam Rangka membuat Surat Gugatan maupun Surat Kuasa sangat penting diawali dengan penggalian data atau identifikasi oleh penasehat hukum atau advokat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh klien atau pihak yang hendak mengajukan gugatan. Berikut dilakukan serangkaian kegiatan Role Play dalam rangka mendapatkan informasi yang detail bagi kepentingan klien yang akan didampingi dalam proses beracara perdata di pengadilan.

Role Play:Identifikasi masalah klien untuk penyusunan Surat Kuasa & Surat Gugatan

Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok:• Satu Kelompok berperan sebagai Tim Pengacara yang mengidentifikasi

dan menggali informasi dari klien• Satu kelompok berperan sebagai klien yang meminta bantuan hukum

untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengdilan Negeri• Lkukan kegiatan Role Play untuk mendapatkan data yang relevan dan

detail •

4. Praktik Pembuatan Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian dan Jawaban Gugatan

A. Surat Kuasa KhususMengenai pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen

yang isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum

11

untuk dan atas namanya. Mengenai Pemberian Kuasa ini telah diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi : “Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat 2 (dua) pihak yang terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.10 Berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata lebih lanjut dapat diketahui bahwa pemberian kuasa dapat berupa akta autentik, akta dibawah tangan ataupun secara lisan.

Pemberian Kuasa selain dapat dicermati dari bentuknya yaitu ada yang berbentuk akta umum, akta di bawah tangan dan bahkan boleh juga bentuknya lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, juga dapat dicermati pembedaannya menjadi Kuasa Secara Umum dan Kuasa Secara Khusus. Surat kuasa umum yaitu surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. Surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan didepan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sedangkan surat kuasa khusus yaitu kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-

10 M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Peny-itaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa

12

hal tertentu saja atau lebih. dengan surat kuasa khusus penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan hal ini diatur dalam pasal 123 HIR. denga demikian dalam beracara perdata digunakanlah surat kuasa khusus. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur pembedaan macam Kuasa Secara Umum dan Kuasa Secara khusus sebagai berikut:11

1. Kuasa secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pasal 1796 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa secara umum ini cukuplah dirumuskan dalam kata-kata umum, dan perbuatannya hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan saja.

2. Kuasa secara khusus, yang apabila dituangkan dalam surat kuasa disebut sebagai surat kuasa khusus. Menurut Pasal 1795 KUH Perdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu, hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pemberian kuasa. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasaSesungguhnya ketika seseorang yang berhadapan dengan

proses pengadilan tidak selalu harus diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lainnya.Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berperkara. namun demikian, seseorang yang berperkara juga mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan di bidang itu, yaitu mewakilkan kepada seorang kuasa yang dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 HIR / 147 RBg.

dalam Proses beracara perdata di pengadilan, pembuatan surat kuasa khusus merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pembuatan surat kuasa khusus harus memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-

11 Bambang Sugeng a.S., Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

13

undangan. dampak yang timbul dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, yaitu:1. Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan

dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan

2. Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.12

Berdasarkan Surat edaran Mahkamah agung (SeMa) no. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu:1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk

berperkara di pengadilan2. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan negeri mana

surat kuasa khusus itu digunakan; dan3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek

sengketa yang diperkarakan.Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak

dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Selain itu, SEMA No. 01 Tahun 1971 menegaskan bahwa Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi tidak boleh menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat.13

Secara lebih detail tentang Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1975 KUH Perdata. Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1975 KUH Perdata. Dalam surat kuasa khusus, didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.14

12 M. yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 2.13 M. yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 15.14 Shanti Rachmandsyah, 2010, Kuasa umum atau Kuasa Khusus, http://www.

hukumonline.com/klinik/detail/lt4c105a52c629a, hlm. 1.

14

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : (identitas pemberi kuasa)N a m a :Umur :Pekerjaan : Alamat : ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : ( Nama penerima Kuasa )

advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ......., beralamat di ...... yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. ----------------------------------KHUSUS-------------------------------------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat, mengajukan dan menanda-tangani gugatan di Pengadilan negeri denpasar mengenai perceraian terhadap (nama)......, (pekerjaan) ............., bertempat tinggal di Jalan ............sebagai tergugat.

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan danmenanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada

15

umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi, serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

denpasar, …………… Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Ttd. ttd.( ….………………) (……………………)

Materai

16

`

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : (identitas pemberi kuasa)N a m a :Umur :Pekerjaan : Alamat : ; selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :(Nama penerima kuasa)advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ......., beralamat di ...... yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. ----------------------------------KHUSUS--------------------------------------Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku tergugat. . ..di Pengadilan negeri denpasar yang terdaftar dalam rol perkara no..…/Pdt.G/…………. mengenai……………………… melawan…………………………sebagai Penggugat.

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan danmenanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima

CONTOH : SURAT KUASA KHUSUS DARI TERGUGAT (PERKARA PERCERAIAN)

17

uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding, kasasi, minta eksekusi, membalas segala perlawanan, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi, hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

denpasar, …………… Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Ttd. ttd.( ….………………….) (…………………… )

Contoh Surat Kuasa Khusus tersebut di atas adalah berkaitan dengan kasus perceraian. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kasus-kasus perdata tidak hanya perceraian, akan tetapi banyak ragamnya ada yang berkaitan dengan waris, wanprestasi dan sebagainya.

Materai

18

Tugas dalam Planning Component :Mahasiswa Peserta Klinik Hukum Perdata dibagi dalam group-group, ada yang berperan sebagai Pengacara, ada yang berperan sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata wanprestasi, dan ada yang berperan sebagai Penggugat yang datang ke Kantor Hukum anda. Buatlah Surat Kuasa Khusus dari penggugat yang memberikan Kuasa Khusus kepada Kantor Hukum anda berkaitan dengan gugatan perkara wanprestasi yang diajukan oleh penggugat.

ROLE PLAY :Praktik mewawancarai klien, yaitu penggugat yang memberikan kuasa khusus kepada pengacara / kantor hukum. Group yang berperan sebagai pihak pengacara dan group mahasiswa yang berperan sebagai penggugat memainkan peran (Role Play) dalam sesi wawancara klien. Kemudian Group mahasiswa yang berperan sebagai pengacara, praktik membuat Surat Kuasa Khusus sesuai dengan hasil wawancara.

B. Surat Gugatan Seseorang atau badan hukum atau kumpulan orang-orang

bila merasa dirugikan hak perdatanya oleh pihak lain dapat melakukan suatu tuntutan hak. tuntutan hak yang didalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 RBG) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis Pasal 118 ayat 1 HIR ( Pasal 142 ayat RBG)maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 RBG).15

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan surat gugatan adalah sebagai berikut16 : 1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau

kuasanya. Oleh karena itu, apabila ada surat kuasa yang dalam hal ini berupa surat kuasa khusus, maka tanggal surat gugatan harus lebih muda daripada tanggal surat kuasa.

2. Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama Penggugat dan tergugat, tempat tinggal Penggugat dan tergugat, serta apabila diperlukan menyebutkan jabatan kedudukan Penggugat dan tergugat.

15 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, yogyakarta, hlm. 53.

16 Bambang Sugeng a.S., Sujayadi, Op. Cit, hlm. 20.

19

3. Surat gugatannya sebaiknya diketik, dan tidak perlu dibubuhi meterai

4. Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap. 1 (satu) rangkap aslinya untuk pengadilan negeri, kemudian untuk arsip Penggugat dan beberapa rangkap lagi untuk masing-masing tergugat dan turut tergugat.Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

negeri yang berkompeten dengan membayar biaya perkara. Surat gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang

secara formil seharusnya ada dalam surat gugatan berakibat ditolaknya surat gugatan tersebut. Meskipun dalam berbagai bahan bacaan telah sering dibaca unsur serta isi daru surat gugatan, namun jika tidak pernah dipraktikkan secara langsung dalam membuatnya tentu tidak semudah yang dipikirkan. dalam membuat surat gugatan dibutuhkan data-data penting dan detail dari klien, khususnya data-data yang relevan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh klien.

Kadangkala bukti-bukti yang diajukan klien kita tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bila terjadi demikian maka kita harus pandai mengingatkan klien agar data-data bukti diserahkan seluruhnya. dengan data bukti yang lengkap akan memudahkan kita membuat suatu surat gugatan. apabila data bukti yang akan mendukung gugatan klien kita sudah terkumpul, diperlukan suatu investigasi terhadap para pihak yang akan digugat. apakah pihak yang akan digugat merupakan orang perorangan , kumpulan orang-orang atau suatu badan hukum. Kadang-kadang dapat digugat sebagai perorangan dan sekaligus badan hukumnya juga bila kita sulit mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita klien kita.Kemudian juga perlu diteliti alamat tempat tinggal terakhir perorangan yang akan digugat, domisli dari badan hukum yang terakhir.

HIR dan RBG hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi dari surat gugatan tidak ada ketentuannya. namun dalam Pasal 119 HIR

20

(Pasal 143 RBG) mengatur mengenai pemberian wewenang kepada Ketua Pengadilan negeri untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. dengan demikian dapat dicegah gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.17

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 no. 3 Rv mengatur bahwa gugatan harus memuat:1. Identitas Para Pihak yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah

identitas yang berkaitan dengan nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari Penggugat dan tergugat.

2. Posita Posita dalam suatu gugatan dapat dipahami berupa dalil-

dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan atau dikenal juga dengan sebutan fundamentum petendi.Fundamentum petendiyang juga dikenal dengan sebutan dasar dari tuntutan terdiri dari 2 (dua) bagian:

1) Bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa

2) Bagian yang menguraikan tentang hukum. Berkaitan dengan gugatan perdata dalam perkara

perceraian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian antara lain : 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5

17 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 54.

21

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

6) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Petitum Petitum atau juga dikenal dengan sebutan tuntutan adalah

apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.Petitum atau tuntutan pokok yang ada dalam gugatan acapkali dibarengi dengan tuntutan pelengkap atau tuntutan tambahn berupa:

1) tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.

2) tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding

3) tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.

4) Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)

5) dalam hal gugatan perceraian dapat disertai dengan tuntutan mengenai nafkah anak-anak.

6) dapat pula dimasukkan permohonan subsidair yang pada umumnya berbunyi ex aequo et bono atau “mohon putusan berdasarkan keadilan. “

22

CONTOH : SURAT GUGATAN PERCERAIAN

denpasar,…………… 2016Kepada yth,Ketua Pengadilan Negeri Denpasardi denpasarPerihal:Gugatan Cerai

dengan hormat,Yang bertandatangan dibawah ini :__________, advokat, berkantor pada Kantor advokat _________ Jalan __________________ , denpasar 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. _____ tanggal _________, bertindak untuk dan atas nama :-----------------------------------------------------_______Nama Penggugat________,Perempuan, Lahir di ________,

umur __________, agama _________,

P e k e r j a a n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , bertempat tinggal di _____________ Selanjutnya disebut sebagai

P e n G G U G a t

dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap :

_______Nama Tergugat________, Laki-laki, umur__________, agama ______________, P e k e r j a a n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , bertempat tinggal di _____________ Selanjutnya disebut sebagai

t e R G U G a t

adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah

yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama

23

Hindu yang dilaksanakan pada tanggal ________________ di rumah tergugat di ____________________________ dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota denpasar Nomor : _______________ tertanggal ____________;--------------------------------------------------------

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :

Anak Pertama : ________________ lahir di __________, tanggal __________________ sesuai dengan akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : _______________ tertanggal ___________----------------------------------------------------------

Anak Kedua : ________________ lahir di __________, tanggal __________________ sesuai dengan akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : _______________ tertanggal ___________;--------------------------------------------------------

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, kekal dan abadi, selama perkawinan berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun tidak ada permasalahan, kira-kira sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun yang mana tergugat sering keluar malam datang pagi dan tergugat juga sering meluapkan emosi tanpa alasan yang jelas, berkelakuan kasar terhadap diri Penggugat ;-----------------------------

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat serta membicarakan hal ini, namun tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya akan tetapi tergugat membantah dan berkelakuan kasar sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran di depan anak-anak

24

Penggugat dan tergugat ;------------------------------------------------------------------

5. Bahwa kira-kira tanggal ________________, puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dimana tergugat melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat, atas perbuatan tergugat maka Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi Sektor denpasar, dan tergugat dapat ditahan di Kantor Polisi Sektor denpasar ; -----------------------------------------

6. Bahwa tergugat merasa bersalah atas perbuatannya dan tergugat berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Penggugat membuat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan tertanggal _______________________ dan akhirnya tergugat dikeluarkan dari tahanan dan perkaranya tidak dilanjutkan ; --------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memaafkan perbuatan tergugat namun sampai saat ini tergugat tidak memperbaiki diri dan sering berlaku kasar maka rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin akan dipersatukan kembali secara utuh ; ---------------------------

8. Bahwa untuk rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan berdasarkan tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan negeri denpasar ;----------Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dengan ini

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak ke Pengadilan untuk didengar keterangannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan

25

tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : _______________ tertanggal _____________________

3. Menyatakan hak asuh anak-anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

4. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata diantara Penggugat dan tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).Hormat kuasa hukum Penggugat

(________________________)

KASUS HIPOTESIS

Pasangan suami istri yang berkewarganegaraan asing Andrew Dixon (Amerika ) dan istrinya Julia Anne (Amerika) telah menikah sejak tahun 2003 di AS, mereka tinggal di Bali sejak tahun 2005 dan membuka usaha Resort& Restaurant dengan nama ”AA Resort & Restaurant” yang didirikan diatas tanah seluas 30 are yang terletak di daerah pantai Seminyak. Pasangan suami istri tersebut menyewa tanah dari Nyoman Kantor untuk mendirikan usaha “AA Resort & Restaurant”-nya. Pada awal 2013, Julia Anne menggugat Andrew Dixon di PN Denpasar berkaitan dengan pembagian harta bersama atas kepemilikan “AAResort & Restaurant” yang mereka kelola sekitar 8 tahun bersama. Julia Anne dalam gugatannya juga mengemukakan bahwa mereka telah bercerai di AS pada tahun 2012 karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, dan juga karena Andrew Dixon telah menikah dengan prempuan berasal dari Jember pada tahun 2011 yang sebelumnya prempuan tersebut adalah bekas karyawan di “AA Resort & Restaurant”. Julia Anne datang kepada Kantor Hukum anda yaitu “Kantor Hukum Klinik Perdata FH UNUD” untuk menjadi pengacara / Lawyer yang akan mendampingi dan memberi advice selama proses beracara di Pengadilan Negeri. Julia Anne tentu saja sangat berharap pihaknya bisa memenangkan perkara.

26

Tugas : Role PlayPraktik mewawancarai klien untuk mendapatkan data-data penting sesuai dengan materi gugatan dalam perkara perdata perceraian. Kemudian susunlah Surat Gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri.

C. Mediasi Di PengadilanPerdamaian antara pihak-pihak yang berperkara senantiasa

diharapkan. Meskipun para pihak sangat berkeinginan permasalahan atau perkara perdatanya diselesaikan melalui putusan pengadilan, namun hakim harus berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Sepanjang hakim belum menjatuhkan putusan, tawaran perdamaian masih dapat diusahakan. Meskipun telah diusahakan adanya perdamaian, namun dalam praktiknya masih sangat jarang para pihak bersedia menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahannya. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah agung Menerbitkan Peraturan Mahkamah agung no. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut sebagai Perma no. 1 tahun 2008. Perma no. 1 ini pada intinya mewajibkan agar ditempuh proses mediasi terlebih dahulu bagi perkara perdata yang diajukan ke pengadilan.

dalam Pasal 2 ayat (2) Perma no. 1 tahun 2008, mediasi bersifat wajib ditempuh dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada tingkat pertama atau di Pengadilan negeri. Mediasi di Pengadilan tersebut bersifat Mandatory sehingga para pihak tidak bisa menolak ataupun untuk meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara secara litigasi kepada Majelis Hakim. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Perma no. 1 tahun 2008 menentukan bahwa apabila ada perkara yang diperiksa dan diputus tanpa menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBG) yang mengakibatkna putusan batal demi hukum.

27

Pada tahap pra mediasi, pada sidang pertama yang dihadiri Penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya, hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dalam menyelesaikan perkara (Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008). Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator baik yang ada di dalam daftar yang dimiliki oleh pengadilan ataupun diluar daftar pengadilan, termasuk juga biaya yang ditimbulkan akibat pilihan penggunaan mediator yang bukan hakim. (Pasal 11 ayat (1) Perma no. 1 tahun 2008).

Mediator yang akan dipilih dalam proses mediasi ini bisa dari kalangan hakim, asalkan bukan hakim yang memeriksa perkara tersebut. dapat juga dipilih mediator yang bukan hakim dengan syarat telah memiliki sertifikat sebagai mediator yang telah di akreditasi oleh Mahkamah agung. (Pasal 9 Perma no. 1 tahun 2008). dalam tahap pelaksanaan mediasi, Pasal 10 Perma no. 1 tahun 2008 menentukan mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruangan pengadilan dan untuk penggunaan ruangan ini tidak dikenakan biaya. Sedangkan apabila pelaksanaan mediasi dilakukan ditempat lain, maka biaya yang timbul dari penggunaan tempat tersebut dibebankan kepada pihak berdasarkan kesepakatan. demikian juga dengan penggunaan mediator yang bukan hakim biayanya ditanggung oleh para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan.

tahap mediasi dimulai lima hari kerja setelah pemilihan atau penunjukkan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator ( Pasal 13 ayat (1) Perma no. 1 tahun 2008). Proses mediasi berlangsung selama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim ( Pasal 13 ayat (2) Perma no. 1 tahun 2008) dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ( Pasal 14 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2008). dalam pelaksanaan mediasi para pihak ataupun kuasa

28

hukumnya dan mediator dapat mengundang saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan terkait dengan penyelesaian sengketa, dimana segala biaya yang timbul dari pemanggilan saksi ahli tersebut dibebankan kepada para pihak. ( Pasal 16 Perma no. 1 tahun 2008).

tercapainya kesepakatan ataupun tidak tercapainya kesepakatan hasi dari proses mediasi tersebut dibawa ke pengadilan dan para pihak kembali menghadap kepada majelis hakim. apabila dicapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Mediator wajib memeriksa kembali kesepakatan tersebut untuk menghindari adanya kesepakatan yang saling bertentangan. Hakim dapat mengukuhkan kesepakata tersebut dakam suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. apabila para pihak yang berperkara tidak menghendaki kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian, maka dalam kesepakatan tertulis tersebut harus memuat pernyataan pencabutan perkara (Pasal 17 Perma no. 1 tahun 2008).

apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Mediator wajib menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Segera setelah pemberitahuan tersebut hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum acara Perdata yang berlaku (Pasal 18 Perma no. 1 tahun 2008). dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dilanjutkan kembali, segala pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan dalam proses persidangan yang bersangkutan maupun perkara lainnya. demikian juga fotocopy dokumen, notulen, dan catatan mediator wajib dimusnahkan dan mediator tidak dapat diminta untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara yang bersangkutan (Pasal 19 Perma no. 1 tahun 2008).

29

AKTA PERDAMAIANPada hari ini, …..tanggal ….., telah dating menghadap di persidangan umum Pengadilan negeri di ………., yang bersidang dalam gedungnya di Jl………. Kedua belah pihak yang berpekara perdata: ………. Umur………., pekerjaan ………., tempat tinggal di Jl ………., selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN………., umur ………., pekerjaan ………., tempat tinggal di ………., selanjutnya disebut tergugat; yang menerangkan bahwa kedua belah pihak mufakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, yang bunyinya sebagai tertera di bawah ini:- Disebutnya isi perdamaian (pasal demi pasal)Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibicarakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian iniKemudian Pengadilan negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAAN YANG MAHA ESAPengadilan negeri tersebut;telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;telah mendengar kedua belah pihak;Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILIMenyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;Menghukum kedua belah pihak untuk mengetahui bunyi isi perdamaian tersebut di atas;Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya, yang sehingga perdamaian ini dibuat

CONTOH : AKTA PERDAMAIAN

30

berjumlah Rp ……………......….…… ( ……………. rupiah)demikian diputuskan pada hari ini ……………….. tanggal …………, oleh kami …………………, ………………., …………………, hakim-hakim Pengadilan negeri di …………….. dan pada hari ini juga diumumkan di persidangan dengan dihadiri oleh …………. Panitera (pengganti) dan kedua belah pihak yang berpekara

Panitera (pengganti) Pengadilan ……….. Majelis Hakim Pengadilan negerinegeri ………………………………….. …………………, (…………………………………………) …………………(Hakim Ketua) ……….………..(Hakim anggota) ……….………..(Hakim anggota)Biaya – biaya :Panggilan kedua belah pihak : Rp ……………………….Materai Akte Perdamaian : Rp ……………………….Dan lain-lain : Rp ……………………….

D. Jawaban GugatanJawaban gugatan merupakan jawaban atas gugatan

Penggugat yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Jawaban gugatan dapat berupa: pengakuan, bantahan, tangkisan, dan referte. Pengakuan adalah jawaban tergugat yang membenarkan isi gugatan Penggugat. Referte lebih bersifat pengakuan karena tergugat dalam hal ini menunggu kebijaksanaan hakim. Pada referte, tergugat dalam tingkatan banding masih dimungkinkan mengajukan bantahan apabila belum pernah mengajukan bantahan sebelumnya. namun jika tergugat pada jawaban pertama mengakui dalil-dalil Penggugat,

31

maka pada jawaban berikutnya sampai ke tingkat banding tergugat tetap terikat dengan pengakuannya tersebut. Bantahan adalah pernyataan yang tidak mengakui apa yang digugatkan Penggugat. Bantahan harus disertai dengan alasan-alasannya secara terperinci dan meyakinkan.18

E. Eksepsieksepsi adalah suatu tangkisan oleh tergugat yang

objeknya diluar pokok perkara. eksepsi disusun dengan mencari kelemahan-kelemahan baik terkait dengan dalil-dalil gugatan maupun di luar gugatan yang dapat menjadi alasan menolak gugatan. eksepsi dapat dibagi dua bagian, yaitu eksepsi absolut dan eksepsi relatif. 19eksepsi absolut erat kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam memeriksa perkara. Kompetensi pengadilan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :1. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut terkait dengan kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (Pengadilan negeri, Pengadilan tata Usaha negara, Peng-adilan agama (Islam), atau Pengadilan Militer). eksepsi terkait kompetensi absolut dapat diajukan kapanpun selama perkara masih berlangsung, dan bahkan pengadilanpun wajib menyatakannya tanpa eksepsi. Kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR Jo Pasal 160 RBG. 20

2. Kompetensi RelatifKompetensi relatif terkait dengan wilayah hukum

pengadilan yang berwenang memeriksa perkara (terhadap pengadilan sejenis). eksepsi terkait kompetensi relatif ini harus diajukan pada kesempatan pertama tergugat memberikan jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 133 HIR Jo Pasal 159 RBG. 21

18 abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Pt. Citra aditya Bakti, Bandung, hlm.97

19 darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Pt.Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

20 Ibid21 Ibid

32

Sedangkaneksepsi relatif erat kaitannya dengan dalil-dalil gugatan. eksepsi relatif harus diajukan pada jawaban pertama Tergugat. Eksepsi relatif dapat meliputi:1. Exceptie van litispendentie, adalah tangkisan yang berkaitan

dengan kepastian hukum dari perkara tersebut belum ada. 2. Dilatoire exceptie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan

waktu pengajuan gugatan yang belum tepat dikarenakan masih terdapat waktu bagi tergugat untuk melakukan prestasi.

3. Premtoire Exceptie, adalah tangkisan yang mengakui kebenaran dalil gugatan, namun diajukan dengan penambahan yang sangat prinsipal sehingga dapat menggugurkan gugatan.

4. Disqualificatoire exceptie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan hak menggugat dari Penggugat (Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan).

5. Exceptie Obscuri Libelli, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kekaburan/ketidakjelasan gugatan. (Pasal 125 ayat (1) HIR Jo Pasal 149 ayat (1) RBG).

6. Exceptie Plurium Litis Consortium, adalah tangkisan yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak khususnya yang berkedudukan sebagai tergugat belum lengkap, sehingga subjek hukum dalam gugatan dapat digugurkan.

7. Exceptie Non-adimpleti Contractus, adalah tangkisan yang berkaitan dengan wanprestasi dari tergugat dikarenakan Penggugat juga dalam keadaan wanprestasi.

8. Exceptie rei judicatie, adalah tangkisan yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, yaitu terhadap perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan gugatan lagi.

9. Exceptie van connexiteit, adalah tangkisan yang berkaitan dengan masih diperiksanya perkara yang berkaitan oleh pengadilan/instansi lain, sehingga harus menunggu putusan.22

22 Ibid, hlm. 171-176.

33

Selain karena alasan-alasan tersebut, eksepsi juga dapat diajukan karena:1. Posita dan petitum yang tidak terkait atau petitum yang

melebihi posita (objek dalam petitum tidak boleh melebihi posita).

2. Surat kuasa yang tidak sah, misalnya surat kuasa yang bersifat umum, dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, dan tidak memenuhi syarat formil.

3. Kerugian tidak dirinci dengan lengkap.4. Daluwarsa, yaitu gugatan yang diajukan telah melebihi

tenggang waktu dalu warsa.5. Objek gugatan dan kesalahan dari tergugat tidak jelas/

tidak dirinci secara lengkap. 23

eksepsi yang diajukan tergugat harus diperiksa dan diputus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara (Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBG).Jawaban gugatan dan eksepsi dapat dijadikan satu pada pengajuannya, yaitu dengan menyertakan eksepsi pada jawaban gugatan. dalam hal ini, eksepsi akan ditulis dengan istilah “daLaM eKSePSI” dan dilanjutkan dengan penulisan jawaban gugatan dengan istilah “daLaM POKOK PeRKaRa”.

F. Gugatan RekonvensiRekonvensiadalah gugatan yang diajukan oleh tergugat

untuk mengimbangi gugatan Penggugat. Rekonvensi dapat diajukan apabila Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR.24 Rekonvensi pada praktiknya seringkali diajukan bersama-sama dengan jawaban (pada jawaban pertama atau duplik) tergugat karena rekonvensi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan responsif tergugat atas gugatan dari Penggugat. Sehingga secara logis rekonvensi tidak dapat diajukan apabila

23 Ibid, hlm.177-180. 24 abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Pt. Citra aditya

Bakti, Bandung, hlm.103.

34

kegiatan jawab-menjawab telah selesai atau perkara telah dilanjutkan ke pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. dalam rekonvensi, pihak tergugat menjadi Penggugat rekonvensi dan pihak Penggugat menjadi tergugat rekonvensi.

Menurut ketentuan Pasal 132a HIR Jo. RBg, terdapat 3 (tiga) pengecualian bagi pihak tergugat dalam mengajukan rekonvensi terhadap gugatan dari pihak Penggugat yaitu:1. tergugat dilarang mengajukan rekonvensi kepada

diri pribadi Penggugat apabila Penggugat bertindak berdasarkan suatu kedudukan/jabatan tertentu.

2. Rekonvensi tidak dapat diajukan bila Pengadilan negeri yang memeriksa gugatan Penggugat tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi atau diluar yurisdiksi Pengadilan negeri tersebut.

3. dalam hal pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, rekonvensi tidak dapat diajukan lagi.25

denpasar,…………… 2015Kepada yth,Majelis Hakim Pengadilan negeri ________,Pemeriksa Perkara Perdata No. : _________di denpasarPerihal:Jawaban atas Gugatan Cerai Penggugat

dengan hormat,Yang bertandatangan dibawah ini :___________________, advokat, berkantor pada Kantor advokat ____________________ Jalan __________________ , denpasar 80111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. _____ tanggal

25 Ibid, hlm.104-105

CONTOH : JAWABAN GUGATAN, EKSEPSI DAN GUGATAN REKONVENSI

35

_________, bertindak untuk dan atas nama :--------------------------, Laki-laki, umur__________, agama ______________, Pekerjaan_____________, bertempat tinggal di _____________ Selanjutnya disebut sebagai teRGUGat, dalam Perkara Perdata Perceraian nomor __________________ di Pengadilan negeri denpasar.

dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut : --------------------------

I. DALAM EKSEPSI:- Bahwa karena Penggugat dan tergugat melakukan

pernikahan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten tabanan, maka seharusnya Pengadilan negeri denpasar bukanlah yang berwenang mengadili, melainkan Pengadilan negeri tabanan. Jadi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan negeri tabanan, bukan Pengadilan negeri denpasar. (Eksepsi Kompetensi Relatif)

II. DALAM POKOK PERKARA (dalam Konvensi)1. Bahwa tergugat menolak selurh dalil-dalil Penggugat ,

kecuali yang secara tegas diakui;2. Bahwa memang benar, Penggugat dan tergugat adalah

suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal ________________ di rumah tergugat di ____________________________ dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan tergugat sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan dari Kantor Catatan SipilKota/Kabupaten __________ nomor : __________________________________________________________________

3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :

36

Anak Pertama : ________________ lahir di __________, tanggal __________________ sesuai dengan akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : _______________ tertanggal ___________----------------------------------------------------------

Anak Kedua : ________________ lahir di __________, tanggal __________________ sesuai dengan akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : _______________ tertanggal ___________;---------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa memang benar Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, hal ini dilakukan karena tergugat mendapatkan tugas oleh atasannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa tergugat sering meluapkan emosi tanpa alasan yang jelas, berkelakuan kasar terhadap diri Penggugat, dan hal ini bisa di buktikan dengan pihak-pihak luar (dalam hal ini tetangga dan keluara tergugat);

6. Bahwa tidak benar tergugat melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat, yang diuraikan oleh penggugat dalam butir no. 5 dan butir no. 6 gugatannya, dan juga tidak benar bahwa tergugat pernah ditahan di Kantor Polisi Sektor denpasar ; -----------------------

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memaafkan perbuatan tergugat namun sampai saat ini tergugat tidak memperbaiki diri dan sering berlaku kasar sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin akan dipersatukan kembali secara utuh adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah tergugatkemukakan pada jawaban tergugat tersebut diatas;

III. Dalam RekonvensiBahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi

dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :

37

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Rekonvensi.

2. Bahwa tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah istri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan kopi, bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suami mereka.

- tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marahyang tidak jelas dan sering memaki pekerjaan tergugat.

- tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tipe orang yang sering meremehkan orang lain. Sebagai seorang karyawati di____________ Penggugat sering meremehkan pekerjaan tergugat yang hanya sebagai _____________.

- tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang tidak baik bagi anak-anaknya, dimana tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menghiraukan/memperhatikan anak-anaknya seperti membuatkan sarapan serta urusan pendidikan dan sering bersikap kasar kepada anak-anak.

3. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang dikemukakan diatas, sudahlah jelas bahwa yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga adalah karena sikap dan perilaku yang tidak baik dari tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

38

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berkenan kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan negeri denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi1. Menolak gugatan Penggugat konvensi (tergugat

Rekonvensi) untuk seluruhnya.2. Menghukum penggugat konvensi (tergugat Rekonvensi)

untuk membayar lunas semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (tergugat

Konvensi) untuk seluruhnya.2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan

tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten ________ Nomor : _______________ tertanggal _____________________

3. Menyatakan hak asuh anak-anak berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi)

4. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata diantara Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) dan tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

5. Menghukum tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkaraapabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Hormat kami,Kuasa Hukum tergugat dalam KonvensiPenggugat dalam Rekonvensi

(_______________________________)

39

G. Replik dalam praktik, pemeriksaan perkara perdata di persidangan

melalui proses jawab-menjawab antara pihak Penggugat dan tergugat. Pihak tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan dari pihak Penggugat di muka pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. apabila jawaban gugatan tersebut dilakukan secara tertulis baik berupa eksepsi maupun bantahan terhadap pokok perkara, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menjawab kembali hal-hal yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawaban gugatannya yang disebut replik.26 Replik merupakan pemberian hak kepada pihak Penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan oleh tergugat.

HIR dan RBG tidak mengatur tentang Replik, namun berkaitan dengan Replik ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.27 Bagi seorang praktisi hukum, replik bukanlah merupakan hal yang asing, karena replik adalah bagian dari proses beracara di persidangan. Membuat atau menyusun replik bukanlah pekerjaan yang sederhana, karena penyusunan replik selalu dikaitkan dengan perkara apa replik tersebut disusun. Replik dalam perkara perdata yang diajukan Penggugat berkaitan dengan jawaban tergugat atas gugatannya, dimana jawaban tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik Penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh tergugat dalam jawabannya.

Secara teoritis tidak ada teori yang membahas mengenai bagaimana proses menyusun replik, mengenai bentuk dan susunan dari replik juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam menyusun replik harus disesuaikan dengan jenis bidang hukumnya (hukum acara pidana/hukum acara perdata), selain itu juga tergantung pada materi pokok dari

26 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 128.27 H. yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 462.

40

perkara yang dihadapi. dalam menyusun replik ini, Penggugat dapat mengemukakan sumber sumber kepustakaan, pendapat pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya.28

dalam proses berperkara perdata di pengadilan, jawaban gugatan dari tergugat selain memuat jawaban atau bantahan terhadap pokok perkara, juga termuat eksepsi serta dapat pula memuat gugatan balik atau gugatan rekonvensi. dalam menyusun replik, pihak Penggugat perlu memperhatikan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bentuk dan susunan replik harus disesuaikan dengan apa yang termuat dalam jawaban gugatan yang diajukan pihak tergugat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan replik yaitu:1. Penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus

menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi.2. Penggugat dalam menyusun replik harus

mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik/rekonvensi dari tergugat. dalam menanggapi gugatan balik/rekonvensi dari tergugat, Penggugat harus memuat jawaban dari gugatan balik/rekonvensi tersebut dalam replik.

3. Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik/rekonvensi yang diajukan tergugat dan juga harus mempertimbangkan alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan terhadap gugatan bali tersebut.

4. Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan.29

28 abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, hlm. 225.

29 Boy yendra tamin, 2013, Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik,http://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html, diakses tanggal 15 Mei 2015.

41

H. Duplikdalam proses beracara perdata di pengadilan dikenal juga

adanya istilah duplik. duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihakPenggugat. Sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. duplik diajukan tergugat untuk mempertahankan jawaban gugatan/eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, yang secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh si Penggugat. tergugat dalam dupliknya dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh si Penggugat dalam repliknya, namun tidak pula menutup kemungkinan tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas replik yang diajukan pihak Penggugat.

dalam menyusun duplik, diharapkan dalil-dalil/pernyataan yang diajukan oleh tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawaban gugatan/eksepsi. duplik biasanya memuatbantahan atau pembelaan atas dalil-dalil/pernyataan yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut. Sebagaimana dengan halnya replik, pengaturan mengenai duplik dapat dijumpai dalam Pasal 142 Rv, namun tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk dan susunan dari duplik tersebut. Biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat yang dilengkapi dengan bukti data, pernyataan dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga.

tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat kesepahaman antara tergugat dan Penggugat atau bisa saja dalam prosesnya hakim yang menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup ataukah diteruskan,dalam proses tersebut hakim akan menilai apakah replik yang diajukan Penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil atau tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan di dalam proses persidangan, jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah

42

disampaikan maka atas dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut.

Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaaan berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahapan jawab-menjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja, namun dalam hal ini tidak ada larangan yang tegas untuk menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. apabila Hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisien, serta hanya membuang waktu saja, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan.30

I. Putusan HakimPutusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan

oleh hakim di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara. Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu: Putusan Akhir (eind vonnis) dan Putusan Sela (tussen vonnis). Putusan akhir (eind vonnis) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah agung). Menurut sifatnya putusan akhir dapat diklasifikasikan. menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:1. Putusan kondemnator (condemnatoir vonnis, condemnatory

verdict). Putusan kondemnator adalah putusan yang bersifat

menghukum. dalam perkara perdata, menghukum artinya membebani kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak yang kalah. dalam memenuhi prestasi tersebut dapat

30 M. yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 463

43

dilaksanakan dengan memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Putusan kondemnator yang ditetapkan oleh Hakim dapat dilaksanakan dengan paksaan (forceiijk executie, forcible execution). Dictum dalam putusan kondemnator dapat berbunyi: “ Mengadili : Menerima permohonan Penggugat, Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat, Menghukum tergugat/Penggugat untuk dst. ”

2. Putusan deklarator (declartoir vonnis, declaratory verdict). Putusan deklarator adalah putusan yang isinya bersifat

menerangkan atau menyatakan suatu keadaan hukum. Putusan deklarator hanya bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Putusan deklarator seperti ini disebut deklarator murni. Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukum badan privat, misalnya mengenai pengangkatan anak, kesalahan identitas diri (nama, tanggal lahir dsb.) penegasan hak atas suatu benda. Bunyi dictum dalam putusan deklarator adalah seperti berikut: “Menetapkan : Menerima permohonan Pemohon, Mengabulkan permohonan Pemohon, Menyatakan, bahwa …., Menyatakan pula, bahwa …. “. Jadi, fungsi pernyataan di sini adalah sebagai penegasan saja dari suatu. keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.

3. Putusan konstitutif (constitutief vonnis, constitutive verdict). Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat

meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu ditiadakan, atau ditimbulkannya suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian, putusan perceraian. Pelaksanaan putusan konstitutif tidak memerlukan paksaan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu. Perubahan keadaan atau hubungan hukum otomatis terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan di muka persidangan. Dictum dalam putusan konstitutif dapat berbunyi : “Mengadili

44

: Menerima gugatan Penggugat, Mengabulkan gugatan Penggugat …., Membatalkan perjanjian ….“.31

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. dalam praktik di pengadilan terdapat 4 (empat) jenis putusan sela yaitu:1. Putusan Prepatoir, adalah Putusan yang dijatuhkan oleh

hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.

2. Putusan Interlucotoir, adalah Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

3. Putusan Insidentil, adalah Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.

4. Putusan Provisionil, adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.32

Putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat formal dan substansi. 33Syarat formal sahnya putusan pengadilan, yaitu:1. dimulai dengan kata-kata “deMI KeadILan

BeRdaSaRKan KetUHanan yanG MaHa eSa”. 2. Memuat waktu (tanggal, bulan, dan tahun) putusan. 3. dibacakan dalam sidang pengadilan yang dinyatakan

terbuka untuk umum. 34

31 Ibid, hlm.156-164.32 Bambang Sugeng a.S., Sujayadi, Op. Cit, hlm.87.33 darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Pt.Citra

aditya Bakti, Bandung, hlm.205.34 Ibid, hlm. 206

45

BAB III PRAKTIK BERWAWANCARA

DENGAN KLIENModel In-House-External Clinic

(Planning Component)

1. Pendahuluandalam pertemuan ini, proses pembelajaran berfokus

pada pentingnya mempelajari, mengetahui, memahami serta mempraktikkan tentang bagaimana mewawancarai klien dalam rangka proses berperkara perdata di pengadilan negeri. dengan penggabungan antara proses perkuliahan yang menitikberatkan pada komponen knowledge, skill and value, pada akhir perkuliahan sebagai capaian hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan skill praktiknya dalam mewawancarai klien dengan menerapkan dan berpedoman pada nilai-nilai yang ada, salah satunya nilai yang berkaitan dengan kerahasiaan klien (Confidential)

2. Lawyering Skill Dalam Mewawancarai KlienWawancara klien dalam rangka pendampingan proses

beracara perdata di pengadilan, maupun konsultasi untuk dapat memberikan pendapat hukum, tidaklah sesederhana yang difikir, yaitu sesederhana suatu proses bertanya jawab dan dari pertanyaan menghasilkan jawaban. Wawancara klien untuk suatu persolan hukum sesungguhnya suatu kegiatan lawyering skill yang memerlukan knowledge dari si pewawancara, juga skill untuk mewawancarai dan tentu saja value, yaitu nilai-nilai yang dijadikan pedoman dan melandasi kegiatan praktik dalam mewawancarai klien.

Salah satu value atau nilai-nilai dalam mewawancarai klien adalah tentang kepercayaan. Sebagai seorang pengacara, lawyer atau advokat yang profesional sangat dituntut untuk

46

menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi dari klien yang diperolehnya dari hasil wawancara. data-data hasil wawancara kegunaannya secara profesional semata-mata untuk persoalan hukum bagi si klien, bukan untuk diinformasikan kepada setiap orang sebagai bagian dari cerita sang pewawancara yang bangga memiliki klien si a atau si B yang terkenal, yang pejabat, atau yang pebisnis maupun yang masyarakat biasa tetangga sebelah. Kepercayaan klien kepada pengacara ataupun lawyer, yaitu dengan menjaga kerahasiannya, menjadi salah satu kunci penting dalam praktik mewawancarai klien. Kepercayaan merupakan hal utama dalam hubungan antara klien dan advokat, tanpa kepercayaam dari klien, seorang advokat tidak akan mungkin dapat menyelesaikan perkara atau persoalan hukum yang sedang ditanganinya.

Komponen-komponen yang penting untuk difahami dan diterapkan dalam mewawancarai kilen atau tehnik wawancara dengan klien sebagai berikut35: 1. etika profesional terhadap klien2. Fungsi dan tujuan wawancara3. Membangun kepercayaan klien4. Tempat wawancara5. Persiapan wawancara6. nasehat hukum (tanggapan dan saran)7. Kesimpulan

3. Etika Profesional Berkaitan Dengan Kerahasiaan Klienetika Profesional atau juga sering dikaitkan dengan

kode etik dalam mewawancarai klien, salah satu etikanya adalah kesetaraan, keadilan, objektivitas dan kerahasiaan. Prinsip kesetaraan misalnya dapat dimunculkan dalam praktik mewawancarai, pengacara atau penasehat hukum tidak bersikap arogan, dan merasa lebih superior dari orang yang diwawancarai, atau menganggap proses wawancara adalah sebuah introgasi.

35 Roelly Temmawela, Tehnik Wawancara dengan Klien, http://juristic.tumblr.com/post/52208015341/tehnik-wawancara-dengan-klien, diakses tanggal 11 Oktober 2016.

47

Proses wawancara akan dapat berlangsung dengan baik, manakala si pewawancara sejak awal sudah menempatkan kedudukan yang sejajar dengan yang diwawancarai, menumbuhkan rasa kepercayaan klien, agar klien dengan lugas dan sejujurnya menginformasikan persoalan yang sedang dihadapinya, sehingga pengacara yang mewawancarai dapat memahami persoalannya dengan baik, mampu memetakan persoalan dan issue hukum, sehingga memudahkan bagi pengacara atau penasehat hukum melakukan reset hukum dalam rangka mencari solusi atau pendapat hukum atas persoalan hukum yang dihadapi oleh klien. dalam konteks, praktik mewawancarai klien yang dilakukan oleh mahasiswa Klinik Hukum Perdata beberapa etika yang wajib diterapkan adalah : a. Setiap mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan informasi

dan dokumen terkait kasus yang ditangani oleh klinik;b. Setiap mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan klien dan

mitra;c. Mahasiswa yang sedang kuliah praktik di kantor Mitra,

dan mendapat kesempatan mendampingi advokat pada kantor Mitra dalam mewawancarai klien dalam kasus yang riil terjadi dalam masyarakat wajib menjaga kerahasiaan klien dan informasinya selama dalam proses wawancara klien.

d. Mahasiswa mengenakan pakaian yang formal dalam mewawancarai klien agar terbangun situasi professional dan mambangun sikap mahasiswa agar tidak berperilaku yang kurang baik.

48

4. Praktik Role Play Mewawancarai Klien

Tugas dalam Planning Component :Mahasiswa Peserta Klinik Hukum Perdata dibagi dalam group-group, ada yang berperan sebagai Pengacara, ada yang berperan sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata wanprestasi, dan ada yang berperan sebagai Penggugat yang datang ke Kantor Hukum anda. Buatlah Surat Kuasa Khusus dari penggugat yang memberikan Kuasa Khusus kepada Kantor Hukum anda berkaitan dengan gugatan perkara wanprestasi yang diajukan oleh penggugat.

ROLE PLAY :Praktik mewawancarai klien, yaitu penggugat yang memberikan kuasa khusus kepada pengacara / kantor hukum. Group yang berperan sebagai pihak pengacara dan group mahasiswa yang berperan sebagai penggugat memainkan peran (Role Play) dalam sesi wawancara klien. Kemudian Group mahasiswa yang berperan sebagai pengacara, praktik membuat Surat Kuasa Khusus sesuai dengan hasil wawancara.

49

1. PendahuluanPada tahapan Planning Component, melalui metode

pembelajaran interaktif-refleftif seperti bermain peran (Role Play), Simulasi (Simulation), diskusi Kelompok (Group Discussion), serta Peradilan Semu (Moot Court), diharapkan mahasiswa sudah memiliki pengalaman praktik dalam mewawancarai klien, menulis Surat Kuasa, serta membuat atau menyusun Surat Gugatan untuk diajukan ke Pengadilan negeri.

Peningkatan kemampuan Lawyering Skillmahasiswa tidak cukup didapatkan hanya melalui proses pembelajaran Role Play maupun Moot Court di kampus, namun sangat penting untuk mendapatkan pengalaman Practical Skill – Lawyering Skill yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus atau perkara-perkara perdata yang riil terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Pengalaman praktik akan dapat diperoleh mahasiswa melalui tahapan perkuliahan Experiential Component yang berbasis metode Interaktif-Reflektif di tempat institusi mitra seperti Pengadilan negeri maupun Kantor Pengacara. dengan demikian setelah mendapatkan proses pembelajaran pada tahapan Planning Component, mahasiswa akan melanjutkan tahapan pembelajaranny dalam komponen experiential Component, yaitu kuliah praktik di Kantor Hukum para Mitra maupun di Pengadilan negeri. Capaian pembelajaran dalam sesi proses belajar mengajar pada tahapan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mewawancarai klien, mampu membuat dokumen hukum yang diperlukan dalam mengajukan perkara ke Pengadilan negeri, mampu mendampingi klien dalam proses berperkara di pengadilan dengan berpegang pada profesionalisme, knowledge dan value, serta lawyering skill.

BAB IVPENGEMBANGAN PRACTICAL LEGAL

SKILL PADA MITRAModel In-House-External Clinic Experiential

Component Experiential Component

50

2. Kuliah Praktik di Kantor Hukum MitraKlinik Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas

Udayana memiliki beberapa Mitra Kantor Hukum, diantaranya Kantor Hukum “Arjaya & Umi Martina Law Office” dan “Wayan Purwita & Associate Law Office”. Setelah kurang lebih tiga (3) tahun, yaitu sejak tahun 2013 Klinik Hukum Perdata FH UnUd bermitra dengan Kantor Hukum “arjaya & Umi Martina Law Office” dalam penyelenggaraan Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata, khususnya pada tahapan Experiential Component, mahasiswa diberi kesempatan pengalaman praktik secara langsung untuk diikutkan dalam penanganan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan negeri, salah satunya adalah proses praktik sidang perkara wanprestasi di Pengadilan negeri. Menurt Made nardhi, salah seorang parther pengacara dalam “arjaya & Umi Martina Law Office” mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman praktik, yaitu Lawyering Skill yang diberikan kepada mahasiswa salah satunya adalah proses praktek sidang perkara wanprestasi di Pengadilan negeri denpasar dengan tahapan-tahapannya beserta nilai-nilai etika yang senantiasa harus diindahkan selama mahasiswa ikut serta dalam proses beracara di Pengadilan negeri sebagai tahapan proses pembelajaran praktik hukum .36

tahapan-tahapanserta pengalaman-pengalaman praktik menurut Made nardhi sebagai berikut37: masyarakat dalam menjalani kehidupannya sering mengalami masalah-masalah hukum yang berawaldari ada perjanjian yang merekabuat dengan pihak lain.

Bagi pihak yang merasa dirugikan ataswan prestasi yang dilakukan oleh pihak lain mereka akan berkonsultasi ke Kantor advokat. di dalam kantor advokat tersebut seorang advokat akan memberikan penjelasan tentang masalah ingkar janji atau wanprstasi yang sedang dihadapi oleh seseorang tersebut. dan apabila seseorang tersebut mempercayakan kepada advokat

36 ni Made nardhi, 2015, Proses Praktik Sidang Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar, Materi Kuliah Praktik Bagi Mahasiswa Klinik Hukum Perdata, hlm. 1-8.

37 Ibid.

51

untuk menyelasaikan masalah yang dihadapinya maka orang tersebut akan memberikan surat kuasa kepada advokat untuk mewakilinya membuat dan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilannegeri.

Suratkuasa yang sudah diberikan oleh pemberi kuasa tersebut didaftarkan di Pengadilan negeri pada bagian hukum dan setelah mendapatkan nomor register lalu surat kuasa tersebut dipakai sebagai lampiran didalam mendaftarkan Gugatan wanprestasi padabagian perdata. Pada saat melakukan pendaftaran Gugatan wanprestasi tersebut, gugatan akan diperiksa terlebih dahulu oleh Panmud bagian perdata lalu ditandatangani. di meja kasir akan di berikan SKUM untuk melakukan pembayaran biaya perkara, biasanya biaya perkara tersebut di bayar di Bank BnI, lalu slip pembayaran tersebut dipakai buktiu ntuk mendaftarkan gugatan wanprestasi, serta akan diberikan nomor register perkara. Setelah kurang lebih dua minggu maka ditetapkanlah Hakim Majelis yang akan menyidangkan perkara yang telah didaftarkan tersebut. Para pihak akan dipanggil secara patut yaitu paling lambat tiga hari sebelum hari sidang. Pada saat sidang pertama perkara wanprestasi dilaksanakan Majelis Hakim akan membuka persidangan, dan menanyakan kebenaran identitas para pihak.

Pada persidangan pertama, Majelis hakim wajib memberitahukan kepada para pihak agar mereka mau berdamai melalui proses mediasi sebagaimana yang diaturdalam PeRMa NO : 2 tahun 2003, serta menanyakan pula kepada para pihak apakah para pihak akan menunjuk Mediator sendiri atau menyerahkan kepada Majelis Hakim. apabila para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan menunjuk dan menetapkan Mediator dari salah satu hakim yang ada pada Pengadilan negeri tersebut yang telah mempunyai sertipikat Mediator. Waktu mediasi adalah selama 40 hari apabila dianggap belum cukup maka mediator akan memberikan perpanjangan waktu sampai 14 hari. Tetapi apabila para pihak tidak mau berdamai, walaupun waktu 40 hari belum tercapai maka proses mediasi dianggap gagal dan Mediator akan

52

melaporkan kepada Majelis Hakim, bahwa proses mediasi gagal dan persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Setelah gugatan wanprestasi dibacakan oleh Penggugat atau Kuasanya, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Pihak tergugat atau kuasanya, untuk mengajukan jawaban secara tertulis selama satu minggu. Biasanya dalam jawaban gugatan tersebut juga bias dibarengi dengan eksepsi yaitu keberatan daritergugat terhadap gugatan tersebut.

dalam eksepsi biasanya berisi tentang keberatan tergugat akan kewenangan mengadili baik kewenangan absolute maupun kewenangan relative atau bias juga keberatan tentang syarat-syarat atau formalitas gugatan. Mengenai eksepsi tersebut diatur dalam pasal 134 HIR untuk eksepsi absolute dan pasal 125 ayat (2) jo. pasal 133 dan pasal 136 HIR. Setelah tergugat membacakan eksepsi dan jawaban gugatan tersebut, maka Majelis Hakim juga akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi jawaban gugatan daritergugat secara tertulis yang disebut dengan Replik, setelah replik dibaca dan diajukan pada persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi Replik dari Penggugat secara tertulis yang disebut duplik.

Setelah persidangan jawab menjawab dianggap cukup oleh Majelis Hakim, maka persidangan berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari kedua belah pihak, biasanya Majelis Hakim memberikan kepada Pihak Penggugat untuk melakukan pembuktian terlebih dahulu baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, selanjutnya pada persidangan berikutnya baru Pihak tergugat diberikan untuk mengajukan pembuktian, baik buktisurat-surat maupun saksi-saksi. apabila dipandang perlu oleh para pihak maupunMajelis Hakim, maka dalam siding berikutnya akan diajukan Saksi ahli untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan. apabila perkara wanprestasi tersebut menyangkut masalah tanah, dan jika dipandang perlu untuk melakukan persidangan setempat oleh Majelis hakim maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pihak

53

untuk melakukan persidangan ditempat tanah sengketa. Setelah persidangan setempat akan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yaitu mengajukan Kesimpulan, kedua belah pihak atas perintah Majelis Hakim akan mengajukan Kesimpulan tentang persidangan yang telah dilakukan kepada Mejelis Hakim.

Setelah Majelis hakim menerima Kesimpulan dari para pihak maka dua minggu kemudian sidang akan dilanjutkan dengan Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Wanprestasi tersebut. apabila salah satu pihak yang dikalahkan tidak menerima dari Putusan tersebut maka pihak yang kalah akan melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu berupa Banding ke Pengadilan tinggi. Waktu untuk melakukan upaya banding tersebut adalah 14 hari setelah Putusan dibacakan.

Evaluation- Reflection Mahasiswa merefleksikan pengalaman yang telah diperoleh di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan berdasarkan pengarahan dari dosen pembimbing (Mariana berbec-Rostas, 2007: 22 dalam Tomi Suryo Utomo, 2015: 9.

TUGAS AKHIR

Buatlah laporan akhir dari proses perkuliahan Klinik Hukum Perdata, terutama pengalaman praktik selama mengikuti proses Planning Component, Experiential Component dan Reflection Component.

Draft Laporan secara garis besar memuat: • Pengalaman praktik (role play, group discussion, case analysis) serta

refleksi yang dilakukan dalam tahapan Planning Component.• Pengalaman praktik selama mengikuti Experiential Component di

institusi mitra.• Kode Etik yang dipraktikkan baik selama Planning maupun Experiential

Component

54

1. Pendahuluandalam Proses pembelajarn Klinik Hukum Perdata di satu

sisi, model In-House Clinic-External Clinic, penekanannya adalah pada penaganan kasus-kasus hukum baik yang sudah menjadi sengketa hukum yang diajukan ke Pengadilan maupun persoalan hukum yang telah dihadapi masyarakat, dan membutuhkan konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh advokat, Konsultan Hukum, ataupun pengacara. Secara singkat dalam konteks ini telah terjadi sengketa hukum bisa bentuknya perbuatan melawan huku, ataupun wan prestasi. Sementara itu, di sisi lain, model Street Law Clinic, penekanannya adalah pada proses mencegah terjadinya pelanggaran hukum, memberi sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hukum, mengerti akan hukum, sehingga mentaati hukum, kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, ataupun dapat mencegah terjadinya sengketa hukum.

dalam pembelajaran dengan Model Street Law ini, mahasiswa diajak untuk secara langsung praktik mensosialisasikan ilmu-ilmu hukum yang diperolehnya (tataran knowledge) seperti misalnya tentang perlindungan konsumen, transaksi online, persoalan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, misalnya soal perlindungan lagu atau musik, untuk disosialisasikan, ataupun didiseminasikan kepada anak-anak sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Mahasiswa praktik mensosialisasikan materi hukum (tataran skill). dalam mensosialisasikan materi hukum, mahasiswa mengindahkan value yang ada, misalnya bekerja sebagai tim, sikap ketika melakukan penyulusan, prilaku yang loyal dengan social justice, peduli terhadap persoalan-persolan hukum yang terjadi di masyarakat termasuk yang mungkin dihadapi oleh anak-anak sekolah, keseluruhannya contoh-contoh tersebut, sarat dengan nilai-nilai (vaues).

BAB V KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM MELALUI MODEL

STREET LAW CLINIC (PLANNING COMPONENT)

55

Capaian pembelajaran dalam Klinik Hukum Perdata dengan model Street Law Clinic, pada akhir perkuliahan mahasiswa memiliki kemampuan serta pengalaman praktik secara riil melakukan penyuluhan hukum yang berbasis knowledge, skill dan value yang social justice.

2. Konsep Street Law Clinic dan Keterkaitannya Dengan Social Justice dan Access To JusticeStreet Law Clinic, sebagai salah satu model dalam pembelajaran

Klinik Hukum, termasuk didalamnya Klinik Hukum Perdata, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya penekanannya adalah pada amengajak mahasiswa memiliki pengalaman praktik dalam melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi materi hukum, sebagai bagian-bagian dari rsa tanggungjawab sosial mahsiswa kepada masyarakatnya agar memiliki pengetahuan hukum, kesadaran hukum dan pada akhirnya mentaati hukum. Kegiatan dengan model Street law Clinic ini, yaitu mahasiswa terjun ke masyarakat-masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan penyuluhan hukum, sangat berkaitan erat dengan kegiatan social justice maupun access to justice. dalam kehidupan di masyarakat sudah seyogyanya setiap masyarakat memperoleh keadilan sosial, srta setiap memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka penyuluhan hukum melalui Model Street Law Clinic, merupakan sarana yang relevan diterapkan, sehingga sekurang-kurangya masyarakat maupun anak-anak sekolah, anak-anak remaju mengetahui pengaturan hukum, serta dalam hal menghadapi persoalan hukum apa hak-ahak dan kewajibannya, serta kemana mereka harus pergi untuk mendapatkan access to justice, maupun persoalan-persoalan yng berkaitan dengan sosial justice. dalam proses pembelajaran Klinik Hukum (CLE) di negara-negara maju, seringkali dikaitkan dengan Social Justice dan Access to Justice.

di University of Windsor Faculty of Law, mereke mengembangkan program Klinik Hukum –bantuan hukum

56

dengan menyediakan bantuan atau jasa hukum dan erat kaitannya dengan social works. Program yang berbasis value yang dikembangkan tidak hanya Case-by case service namun juga Community Development Activities, yaitu38 : • The joint effort of a university law school and a governmental

agency links the clinic to professional education and engagement with social policy

• Service to low-income communities connotes a commitment both to access to justice and to social justice

• Interdisciplinary approach combines law with social work services;

• An inclusive range of services going beyond traditional casework , which consists of public legal education, community development and law reform activities;

• Learning environment suggests a balancing of the mission betwe service to the community and academic curriculum.

Sosial Justice seringkali diterjemahkan dengan istilah keadilan sosial. Seyogyanya setiap orang , terutama dalam kontek Hak asasi Manusia (HaM) mendapatkan akses untuk keadilan sosial. dalam hubungannya dengan Clinical Legal education atau Pendidikan Hukum Klinis, Konsep Social Justice diemukakan sebagai suatu “Fair distribution of health, housing, welfare, education and legal resources in society, including, where necessary, the distribution of such resources on an affirmative action basis to disadvantaged members of the community.”39 Melalui pembelajaran klinik Hukum, diharapkan realita tentang program social justice khususnya dalam pendistribusian hukum sebagai kepada masyarakat di Bali sebagai suatu “kebutuhan” dapat tercapai dengan baik.

38 Rose voyvodic and Mary Medcalf, advancing Social Justice through an Interdis-ciplinary Approach to Clinical Legal Education: The Case of Legal Assistance of Windsor, 14 Wash. U. J. L. & Pol’y101 (2004),, http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol14/iss1/5, p. 102-103.

39 Cf aM Honore “Social Justice” in R Summer (ed) essays in Legal Philosophy (1968) 68; dalam david McQuoid-Mason, General Introduction into Street Law and Street Law Teaching Methods, First Southeast asian Clinical Legal education teachers train-ing, January 30-February 3, 2007, diakses tanggal 11 Oktober 2016 di https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/clinic_20070206.pdf, hlm..56.

57

Social Justice,Access to Justice berhubungan erat dengan hak msyarakat akan bantuan hukum. dalam konteks Hak asasi Manusia, setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan (Access to Justice). Keadilan berhak diperoleh oleh semua orang (justice for all).40 .Penormaan dari access to justice yang pada dasarnya juga berkaitan dengan social justice pengaturannya dapat dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945maupun Pasal 281 UUD 1945.

3. Keterkaitan Model Street Law Clinic Dengan Pengabdian Kepada MasyarakatKegiatan Sosialisasi materi hukum atau keiatan desiminsi

materi huku, dalam konteks ini materi hukum keperdataan, dengan model Street Law Clinic, yaitu mahasiswa praktik dalam kehidupan yang nyata, riil menjadi penyuluh hukum, sharing mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum di bidang hukum perdata kepada masyarakat termasuk didalamnya anak-anak sekolah. Model pembelajaran ini, yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penyulusahan hukum, pada intinya tergolong juga bagian-bagian dari social works yang dilakukan oleh mahasiswa , mereka terjun langsung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kegiatan tersebut, sesungguhnya sejalan dengan Community Services (Pengabdian Kepada Masyarakat), yang sudah sejak dahulu dilaksanakan oleh tim dosen. Perbedaannya, dalam kegitan Pengabdian kepada Masyarakat, yang memberikan penyuluhan umumnya adalah para dosen dan mahasiswa yang ikut dalam tim tersebut sifatnya sebagai pembantu. Sementara itu, dalam proses pembelajaran Klinik Hukum dengan Model Street Law, yang memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum fokusnya adalah mahasiswa peserta didik Klinik Hukum, tim dosen sebagai pendamping. Sesungguhnya esensinya sama yaitu

40 andi Sofyan, 2013, Hukum Acara pidana, Republik Institute, Jakarta, hlm. 129.

58

memberikan penyuluhan hukum, bantuan hukum dan tidak berbayar sehingga kegiatan Street Law selain berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat juga berkaitan erat dengan kegiatan Pro Bono.

Kegiatan Street Law memberikan kesempatan kepada mahasiswa fakultas hukum dan orang-orang lainnya untuk membuat masyarakat sadar akan hak-hak mereka di dalam hukum dan kemana mereka harus pergi guna memperoleh bantuan hukum. Street Law ini menjelaskan kepada masyarakat “di jalanan/on the street”Melalui kegiatan dengan model street law, mahasiswaberkesempatan mensosialisasikan berbagai tematik dari ketentuan hukum. Kegiatan Street Law dapat berperan sebagai sarana untuk menjelaskan bagaimana hukum mengatur apa yang seharusnya masyarakat lakukan pada situasi tertentu, persoalan hukum apakah yang harus diawasi secara hati-hati dan bagaimana mereka bisa menyelesaiakan persoalan tersebut.41

dalam bidang Hukum Perdata misalnya, bisa dipilih topic-topik yang relevan, yang sedang berkembang dalam masyarakat, misalnya tentang persoalan hukum berkaitan dengan perkawinan, berujung pada perceraian, berkaitan dengan perebutan hak terhadap anak maupun pengakuan terhadap status anak. topik lainnya, muisalnya persoalan pembelian barang melalui online system dan perindungan hukum bagi konsumen, atau persoalan-persoalan hukum hak kekayaan intelektual, persoalan lisensi Merek atau persoalan perlindungan lagu dan music dalam konteks Hak Cipta. tentu saja berbagai topik dari hukum perdata kiranya relevan dipilih oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah Klinik Hukum Perdata untuk dijadikan bagian dari experiential component dalam proses pembelajaran Model Street Law clinic.

41 dJ McQuid-Mason “Reducing violence in South africa through “Street Law” edu-cation of Citizens” in Gerd Ferdinand Kirchhoff, Ester Kosovski and Hans Joachim Schneider (eds) Inetrnational debates of victimology (1994) p.347-348

59

4. Persiapan Dalam Pelaksanaan Street Law ClinicSebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa

Street law pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bantuan hukum melalui pemberian edukasi hukum kepada masyarakat pada level yang paling dasar, khsusnya bagi pihak-pihak yang yang termarjinalisasi atau membutuhkan bantuan hukum agar mereka sadar akan keberadaan hukum yang bisa melindungi hak-hak mereka, maka kegiatan Street Law yang salah satu bentuk kongkrit kegiatannya social justice berupa bantuan hukum adalah berupa sosialisasi hukum, sangat penting untuk dilaksanakan dengan suatu kesadaran penuh melakukan kegiatan-kegiatan social justice, pro bono yang tidak semata-mata mengedpankan knowledge, namun juga skill dan value.

dalam pelaksanaan Street Law ini, penting dilakukan persiapan-persiapan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen. Seperti misalnya, memetakan tentang materi hukum apa yng akan disosialisasikan, untuk itu penting melakukan reset mendalam tentang materi tersebut, agar nantinya etika terjun ke lapangan msyarakat atau ke sekolah-sekolah, mahasiswa benar-benar mampu menjadi penyuluh yang professional. Pemetaan lainnya yang penting dilakukan adalah kemana akan sosialisasi, siapa peserta yang akan mengikuti sosialisasi, mahasiswa penting untuk memetakannya dengan baik sebagai bagaian dari proses pembelajaran dalam tataran Planning Component. Selanjutnya tentu saja, mempersiapkan materi, apakah itu bentuknya power point, atau bentuk penyajian materi lainnya tergantung dari metode sosialisai yang dipergunakan. Kegiatan sosialisasi ke msyarakat, david tushaus, menyebutnya dengan istilah community needs assessment. Menurut david tushaus, mahasiswa penting untuk memahami serta mengevaluasi elemen-elemen community needs assessment. Sebagai berikut:42:1. Institutions in place to resolve disputes 2. Publics’ legal knowledge of rights and responsibilities42 david tushaus, Developing Student Research Projects to Improve Human Rights Clinic-

si, Presentasi Power Point disampaikan dalam International Workshop on The Human Rights Issues Based on Clinical Legal Education Approach,Bali, 25 agustus 2016.

60

3. Publics’ access to legal representation4. Publics’ access to a justice to resolve disputes. 5. Fairness of the procedure in place to resolve disputes; dan6. Enforceability of a dispute resolution from an institution.

5. Persiapan Sosialisasi dan Praktik Role PlayPersiapan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi ke

masyarakat atau ke sekolah-sekolah dalam rangka pelaksanaan Street Law Clinicsangat penting untuk dilakukan dengan sangat rinci melakukan persiapan seperti : 1. Mengikuti planning component melalui tatap muka di kelas

untuk persiapan substansi materi serta pelatihan mengenai cara presentasi dan dan memberikan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan audience (peserta);

2. Melakukan korespondensi dengan pihak masyarakat yang akan diberikan edukasi untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan dari kegiatan street law clinic

3. Mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan ijin dalam rangka melakukan Street Law Clinic, dalam bentuk sosialisasi hukum

4. Mempersiapkan bahan presentasi yang menarik dan interaktif, inovatif

5. Mempersiapkan ruangan, laptop, LCd dan persiapan teknis lainnya dalam rangka praktik Role Play, sebelum mahasiswa terjun secara riil mempraktikkan menjadi penyuluh hukum.

61

Role Play• Mahasiswa dibagi menjadi beberapa group, masing-msing group

maksimal 5 orang, agar mempraktikkan presentasi materi hukum yang telah dipilih dan dibuat tayangan powe pointnya.

• Dalam satu tim group presentasi agar dipilih yang menjadi pembawa acara , menjadi presenter boleh lebih dari satu orang secara bergantian berpresentsi agar suasananya hidup dan tidak kaku dan pasif,kemudian ada yang bertugas menjadi notulen untuk kepentingan pelaporan

• Group yang tidak berpresentasi berperan sebagai murid-murid sekolah atau masyarakat yang akan diberikan penyuluhan, dan berperan aktif untuk bertanya.

• Group presenter agar menyimak dan mempersiapkan sebaik mungkin , belajar dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan selama praktik Role Play.

62

1. Pendahuluan Street Law Clinic secara sederhana dapat dipahami sebagai

suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa berpraktik langsung mensosialisasikan materi-materi hukum dalam situasi yang riil, nyata kepada masyarakat maupun anak-anak sekolah. Capaian pembelajaran dalam kegiatan experiential component ini adalah mahasiswa diharapkan mampu secara professional menjadi penyuluh hukum, pensosialisasi hukum, yang pada akhirnya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap persoalan-persoalan social justice, bantuan hukum cuma-cuma (Pro Bono) maupun peduli terhadap Access to Justice yang mungkin belum merata dapat diakss oleh setiap orang dalam memperjuangkan keadilan.

2. Pelaksanaan Street Law Clinic di Sekolah-Sekolah Atau Masyarakat Kegiatan praktik mensosialisasikan materi hukum

maupun ketentuan hukum baik terjun langsung ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah didampingi oleh dosen pengampu Mata Kuliah Klinik Hukum Perdata. Mahasiswa dalam praktik mensosialisasikan hukum dapat memilih metode yang akan dipergunakan untuk sosialisasi sesuai yang telah dilatih dalam Role Play : a. Mensosialisasikan materi hukum dengan metode power

point presentationb. atau menggunakan model ”Metode /Gaya Warungan”,

dalam hal ini peserta yang diberikan sosialisasi diajak secara aktif bergroup untuk juga mempersiapkan materi, kemudian berpresentasi terhadap group lainnya.

BAB VI PRAKTIK SOSIALISASI HUKUM

PERDATA MELALUI MODEL STREET LAW CLINIC

(PLANNING COMPONENT)

63

dengan praktik langsung mensosialisasikan materi hukum tertentu misalnya tentang Belanja online dikalangan anak-anak muda atau anak-anak sekolah, mahasiswa akan secara riil dapat mengaplikasikan ilmu atau pengetahuan yang telah dipelajariny kepada anak-anak sekolah atau masyarakat yng memang membutuhkan pengetahuan hukum tersebut agar kepatuhannya terhadap hukum menjadi lebih baik.

3. Pembuatan Laporan Street Law Clinic Sebagai Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada MasyarakatSebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kegiatan

Street Law yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran Klinik Hukum, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu tri dharma perguuan tinggi yang umumnya dilakukan oleh para dosen. Perbedaannya halah pada siapa yang melakukan penyuluhan, dalam Street Law Clinic, mahasiswa menjadi penyuluhnya, bukan dosen yang menjadi penyuluh. dengan demikian sesungguhnya kegiatan Street Law Clinic juga sekaligus membrikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi mahasiswa untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai bentuk Laporan dalam rangka pelaksanaan Street Law Clinic. dalam proses penulisan laporan kegiatan, mahasiswa dibimbing oleh dosen pengasuh mata kuliah klinik Hukum Perdata, selain menghasilkan Laporan tertulis juga berupa dokumentasi baik foto maupun video.

4. EvaluasidanRefleksiKegiatan Street Lawdalam Klinik Hukum Perdata FH

UNUD akan diakhiri dengan proses evaluasi dan refleksi. Proses ini mencakup pelaporan yang dilakukan secara tertulis oleh mahasiswa klinik hukum atas serangkaian kegiatan yang dilakukannya dimulai dari tahap planning hingga experiential component beserta pelaporan dalam bentuk video atau foto-foo.

64

evaluasi juga dilakukan dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujia akhir Semester. Selain dilakukan evaluasi, dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata juga sangat penting dilakukan kegiatan Reflection, jadi secara utuh komponennya adalah Evaluation & Reflection.

65

DAFTAR BACAAN

abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung

edi as adi, 2012, Hukum Acara Perdata Dalam Persfektif Mediasi ADR Di Indonesia, Graha Ilmu, yogyakarta

e2J 2012, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Sebuah Gerakan Global, Materi Pelatihan Klinik Hukum.

Gunawan Widjaja, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo, Jakarta

Handout Proses Beracara di PN, Pengadilan niaga, adRJames Marson, 2014, The Necessity of Clinical Legal Education in

University Law School: the UK Perspective, International Journal of Clinical legal Education, ISSN 1467-1062.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Citra aditya Bakti, Bandung

Joni emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta

M. yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit dalam Teori Dan Praktik, Citra aditya Bakti, Bandung

Sophar Maru Hutagalung, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta

Syahrizal abbas, 2009, Mediasi, Kerjasama Canadian International devolvement agency –departemen agama-McGill University-IaIn Banda aceh

tomi Suryo Utomo, 2015, Clinical Legal Education, Materi Workshop pengembangan dan Rekrutmen dosen Klinik

66

Hukum FH UnUd, Kerjasama FH UnUd dengan e2J, 13-15 april 2015, FH UnUd denpasar Bali.

victorianus MH Randa Paung, 2011, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Sarana tutorial nurani Sjahtra, Bandung

vaidya Gullapalli, 2012, Transforming Clinical legal Education: An Opening for Dialogue, Journal Social Change, Vol 34, Issues 8-9, ISSn 0309-0590, Sage Publication, Washington dC

Wahju Muljono, 2012, Teori &Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, Pustaka yustisia, Jakarta

REGULASI

ETIKA PROFESI

1. HIR /RBG2. BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata3. Undang-Undang Ni. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawi-

nan4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak

tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan tanah

5. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jami-nan Fidusia

6. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perse-roan terbatas

7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penana-man Modal

1. Keputusan Bersama Ketua MA RI No. 047/KMA/SKB/Iv/2009 dan Komisi yudisial RI no. 02/SKB/P.Ky/Iv/2009 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Ha-kim

2. etika Profesi dan Kode etik advokat3. Role Play etika Profesi menjadi seorang advokat atau

Konsultan Hukum dalam Menangani Klien

67

PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Tbn.2. Putusan Perkara Nomor : 79 /Pdt.G/2012/PN.Tbn.3. Putusan Nomor : 04/PKPU/2009/P.N.-Niaga Sby

68

LAMPIRAN I

KOMIte KeRJa advOKat IndOneSIa

KODE ETIKADVOKAT INDONESIA

IKatan advOKat IndOneSIa (IKadIn) aSOSIaSI advOKat IndOneSIa (aaI) IKatan PenaSeHat

HUKUM IndOneSIa (IPHI) HIMPUnan advOKat & PenGaCaRa IndOneSIa (HaPI) SeRIKat PenGaCaRa

IndOneSIa (SPI) aSOSIaSI KOnSULtan HUKUM IndOneSIa (aKHI) HIMPUnan KOnSULtan HUKUM

PaSaR MOdaL (HKHPM)

DISAHKAN PADA TANGGAL:23 MeI 2002

DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:

PanItIa daeRaH UJIan KOde etIK advOKat IndOneSIa dKI JaKaRta 2002

69

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIAPEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode etik advokat yang berlaku.dengan demikian Kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

70

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Yang dimaksud dengan:a. advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa

hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.

b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat.

c. teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktik hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktik hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode etik advokat.

f. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB IIKEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang Maha esa, bersikap satria, jujur dalam

71

mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang dasar Republik Indonesia, Kode etik advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3a. advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan

bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

b. advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

c. advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara Hukum Indonesia.

d. advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

e. advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

f. advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.

g. advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

h. advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

72

i. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB IIIHUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4a. advokat dalam perkara-perkara perdata harus

mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.b. advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang

dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c. advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d. dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

e. advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

h. advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.

i. advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan

73

dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IVHUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5a. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi

sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b. advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode etik advokat harus diajukan kepada dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.

74

f. apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

BAB VTENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode etik ini.

BAB VICARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman

sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice “.

b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.

c. dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.

75

d. dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

e. advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

f. apabila advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.

g. advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

h. advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.

i. advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VIIKETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8a. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat

(officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode etik ini.Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik

76

perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang

b. berlebih-lebihan.c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan

di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.

d. advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.

e. advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.

f. advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.

g. advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

h. advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatulembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

77

BAB VIIIPELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9a. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode etik

advokat ini.b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode etik advokat ini

dilakukan oleh dewan Kehormatan.

BAB IXDEWAN KEHORMATAN

Bagian PertamaKETENTUAN UMUM

Pasal 101. dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili

perkara pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh advokat.

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

a. tingkat dewan Kehormatan Cabang/daerah.b. tingkat dewan Kehormatan Pusat.3. dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan

pada tingkat pertama dan dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:a. dewan Pimpinan Cabang/daerah dimana teradu sebagai

anggota pada tingkat dewan Kehormatan Cabang/daerah;b. dewan Pimpinan Pusat pada tingkat dewan Kehormatan

Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;c. Pengadu/teradu.

78

Bagian KeduaPENGADUAN

Pasal 111. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:a. Klien.b. teman sejawat advokat.c. Pejabat Pemerintah.d. anggota Masyarakat.e. dewan Pimpinan Pusat/Cabang/daerah dari organisasi

profesi dimana teradu menjadi anggota.2. Selain untuk kepentingan organisasi, dewan Pimpinan

Pusat atau dewan Pimpinan Cabang/daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut epentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode etik advokat.

Bagian KetigaTATA CARA PENGADUAN

Pasal 121. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap

melanggar Kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada dewan Kehormatan Cabang/daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/daerah atau dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada dewan Kehormatan Cabang/daerah terdekat atau dewan Pimpinan Pusat.

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada dewan Pimpinan Cabang/daerah, maka dewan Pimpinan Cabang/daerah

79

meneruskannya kepada dewan Kehormatan Cabang/daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/dewan Kehormatan Pusat, maka dewan Pimpinan Pusat/dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada dewan Kehormatan Cabang/daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui dewan dewan Pimpinan Cabang/daerah.

Bagian KeempatPEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN

KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 131. dewan Kehormatan Cabang/daerah setelah menerima

pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan Kehormatan Cabang/daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan Kehormatan Cabang/daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan

80

hak jawabnya, dewan Kehormatan Cabang/daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7. Pengadu dan yang teradu: a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat

menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.

b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak: a. dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara

pemeriksaan yang berlaku; b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan

yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh dewan Kehormatan Cabang/daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh dewan Kehormatan Cabang/daerah.

81

9. apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

b. apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali dewan Kehormatan Cabang/daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

c. apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

d. dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian KelimaSIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 141. dewan Kehormatan Cabang/daerah bersidang dengan

Majelis yang terdiri sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode etik advokat.

3. Majelis dipilih dalam rapat dewan Kehormatan Cabang/daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua dewan Kehormatan Cabang/daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua,

82

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian KeenamCARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,

pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:

a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;

c. Menolak pengaduan dari pengadu.(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan

yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode etik yang dilanggar.

(3) Majelis dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

83

Bagian KetujuhSANKSI-SANKSI

Pasal 161. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: a. Peringatan biasa. b. Peringatan keras. c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.2. dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat

pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi: a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak

berat. b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat

atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

84

Bagian KedelapanPENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:a. anggota yang diadukan/teradu;b. Pengadu;c. dewan Pimpinan Cabang/daerah dari semua organisasi

profesi;d. dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi

profesi;e. dewan Kehormatan Pusat;f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan

telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian KesembilanPEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN

KEHORMATAN PUSAT

Pasal 181. apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan

dewan Kehormatan Cabang/daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada dewan Kehormatan Pusat.

2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui dewan Kehormatan Cabang/daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3. dewan Kehormatan Cabang/daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui

85

surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh dewan Kehormatan Cabang/daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan dewan Kehormatan Cabang/daerah.

8. dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.

9. Majelis dapat terdiri dari dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode etik advokat.

10. Majelis dipilih dalam rapat dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.

11. dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara

86

yang diteruskan oleh dewan Kehormatan Cabang/daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh dewan Kehormatan Pusat.

13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh dewan Kehormatan Cabang/daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh dewan Kehormatan Pusat.

Bagian KesepuluhKEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 191. dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah

atau membatalkan keputusan dewan Kehormatan Cabang/daerah dengan memutus sendiri.

2. Keputusan dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUnaS.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:

a. anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;

b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;

c. dewan Pimpinan Cabang/daerah yang bersangkutan; d. dewan Kehormatan Cabang/daerah yang

bersangkutan; e. dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi

profesi;

87

f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.5. apabila seseorang telah dipecat, maka dewan Kehormatan

Pusat atau dewan Kehormatan Cabang/daerah meminta kepada dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian KesebelasKETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang dewan Kehormatan dalam Kode etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB XKODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21Kode etik ini adalah peraturan tentang Kode etik dan Ketentuan tentang dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XIATURAN PERALIHAN

Pasal 221. Kode etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja

advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan advokat Indonesia (IKadIn), asosiasi advokat

88

Indonesia (aaI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan advokat & Pengacara Indonesia (HaPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (aKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. Komite Kerja advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk dewan kehormatan sebagai dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode etik advokat ini.

Pasal 23Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode etik advokat ini.

BAB XXIIPENUTUP

Pasal 24Kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang advokatDitetapkan di : JakartaPada tanggal : 23 Mei 2002Oleh :

89

1. IKatan advOKat IndOneSIa (IKadIn) ttd. ttd. H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM. Ketua Umum Sekretaris Jenderal

2. aSOSIaSI advOKat IndOneSIa (aaI) ttd. ttd.denny Kailimang, S.H. teddy Soemantry, S.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal

3. IKatan PenaSIHat HUKUM IndOneSIa (IPHI) ttd. ttd.H. Indra Sahnun Lubis, S.H. e. Suherman Kartadinata, S.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI) ttd. ttd.Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUnan KOnSULtan HUKUM PaSaR MOdaL ttd. ttd.Soemarjono S., S.H. Hafzan taher, S.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal

6. SeRIKat PenGaCaRa IndOneSIa (SPI) ttd. ttd.trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng t. Santoso, S.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal 7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

ttd. ttd.H. A. Z. Arifien Syafe’i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H. Ketua Umum Sekretaris Jenderal

90

LAMPIRAN II

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PeRatURan MaHKaMaH aGUnG RePUBLIK IndOneSIa

NOMOR: 01 TAHUN 2008tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

91

d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pibak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendaya-gunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Reglemen Indonesia yang dipcrbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukurn Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatblad 1927 Nomor 227;

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;

4. Undang-undang Nomor l4 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Alas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lernbaran, Negara No. 4359 Tahun 2004;

92

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun t 986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umurn, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN :PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :1. Perma adalah Peraturan Mahkamah agung tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2. akta perdamaian adalah akta yang memuaj isi kesepakatan

perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

93

3. Hakim adalah hakim tunggal atau majeiis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalahpertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;

5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;

6. Mediator adalah pihal netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;

9. Prosedur mediasi adalah tahapanproses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan at au usulan penyelesaian sengketa;

11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan ataau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah agung;

12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa perternuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada- publik terkecuali at as izin para pihak.

94

13. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umurn dan peradilan agama.

14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

(1) Peraturan Mahkamah agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

(2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

(3) tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3Biaya Pemanggilan Para Pihak

(1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

(2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.

95

(3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalarn proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikanmelalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5SertifikasiMediator

(1) Kecuali keadaan scbagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diseJenggarakan oleh lembaga yang telah memperoieh akreditasi dari Mahkamah agung Republik Indonesia.

(2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akadcmisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersetifikat mediator, hakim di Jingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

(3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut :

a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah agung Republik Indonesia;

96

b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;

c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;

d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadiian yang disahkan oleh Mahkamahagung Republik Indonesia.

Pasal 6Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB IITAHAP PRA MEDIASI

Pasal 7Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

(2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

(3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

(4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi

97

(5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

(6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8Hak Para Pihak Memilih Mediator

(1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

b. advokat atau akademisi hukum;

Pasal 9(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua

Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator

(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator

(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim para pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator

(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator para pengadilan yang bersangkutan

(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator

(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator

98

(7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku

Pasal 10Honorarium Mediator

(1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya(2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh

para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 11Batas Waktu Pemilihan Mediator

(1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itujuga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator tennasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

(2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.

(3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

(4) Jika setelah jangka wakru maksimal sebagaimana dimaksud ayat (l) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

(5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sarna untuk menjalankan fungsi mediator.

99

(6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, rnaka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12Menempuh Mediasi Dengan Itikad Baik

(1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

(2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB IIITAHAP TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

(1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kcrja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-rnasing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sarna lain dan kepada mediator.

(2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat mcuyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (em pat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasalll ayat (5) dan (6).

(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari scbagaimana dimaksud dalam ayat 3.

100

(5) Jangka waktu proses mediasi tidak tennasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

(6) Jika diperlukan dan atas dasar \ kesepakatan para pihak, mediasi dapat di lakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

(1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal perternuan mediasi yang telah disepakati atau telah duakali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

(2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalarn surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses rnediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15Tugas-Tugas Mediator

(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

101

(3) apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16Keterlibatan Ahli

(1) atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang: tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

(2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau peniJaian seorang ahli.

(3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalarn proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17Mencapai Kesepakatan

(1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

(2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

(3) Sebelum para,pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan pcrdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

102

(4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

(5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

(6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18Tidak Mencapai Kesepakatan

(1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses Inediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

(2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

(3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan .

(4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

103

Pasal 19Keterpisahan Mediasi dan Litigasi

(1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

(2) Catatan mediator wajib dimusnahkan. (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses

persidangan perkara yang bersangkutan. (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana

maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

104

BAB IVTEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

(1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang PengadiJan tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

(2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luarpengadiJan.

(3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.

(4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB VPERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI,

DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21(1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat rnenempuh

upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pad a tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

(2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan sccara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat Pertama yang mengadili.

(3) Ketua Pengadilan tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah agung tentang kehendak para pihak untuk menernpuh perdamaian.

105

(4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (ernpat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan ten tang kehendak para pihak menernpuh perdamaian.

(5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirirnkan, Ketua Pengadilan tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

106

Pasal 22

(1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan tingkat Pertama.

(2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal2l dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di temp at lain atas persetujuan para pihak.

(3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.

(4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan tingkat Pertama tersebut.

(5) Para pihak melalui Pengadilan tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

(6) akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.

(7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan

107

perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamahagung.

BAB VIKESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

(1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

(3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tcrsebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. sesuai kehendak para pihak; b. tidak bertentangan dengan hukum; c. tidak merugikan pihak ketiga; d. dapat dieksekusi. e. dengan iktikad baik.

BAB VIIPEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

(1) tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator.

108

(2) Mahkamahagung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25(1) Mahkamah agung menyediakan sarana yang dibutuhkan

bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

(2) Mahkamah agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang criteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

BAB VIIIPENUTUP

Pasal 26dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah agung nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 31 Juli 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG

TTD.

BAGIR MANAN

109

LAMPIRAN III : SILABUS

SILABUS MATA KULIAH KLINIK HUKUM PERDATA 1. Fakultas/Program Studi : Hukum / Sarjana Ilmu Hukum2. Mata Kuliah (MK) : Klinik Hukum Perdata 3. Kode MK : naK62124. Semester : VI (Enam) 5. SKS : 2 sks6. Mata Kuliah Prasyarat : 1. Hukum Perdata 2. Hukum acara Perdata 3. etika dan tanggung Jawab Profesi Hukum7.Deskripsi Mata Kuliah :Mata kuliah Klinik Hukum Perdata adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS dengan kode (naK6212). Mata kuliah klinik ini ditawarkan di setiap semester mahasiswa yang telah berada sekurang-kurangnya di semester 6 yang telah menempuh mata kuliah Hukum Perdata, Hukum acara Perdata, etika dan tanggung Jawab Profesi dan dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00. Proses belajar mengajar pada Klinik Hukum Perdata menggunakan metode interaktif dan reflektif dengan komposisi kurikulum sebagai berikut : 30% Planning Component, 65% Experential Component dan 5% Evaluation dan Reflection melalui UtS dan UaS.Model Klinik yang diterapkan adalah: Model pertama, gabungan antara In-House Clinic dan External Clinic serta Street Law Clinic. Capaian Pembelajaran model kombinasi ini adalah lulusan Klinik Hukum Perdata, mahasiswa diharapkan mampu praktik membuat surat kuasa, membuat surat gugatan serta mendampingi Pengacara dalam kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat di Pengadilan. Model kedua, yaitu mahasiswa dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata menggunakan model Street Law Clinic, capaian pembelajarannya setelah selesai mengikuti kuliah mahasiswa mampu praktik mensosialisasikan

110

materi-materi hukum perdata kepada anak-anak sekolah melalui model Street Law Clinic, tumbuh kesadaran tentang pentingnya melakukan pengabdian masyarakat auntuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta timbulnya sengketa hukum di masyarakat, peka terhadap persolan-persoalan Social Justice, Pro Bono dan Access to Justice.

8. Capaian PembelajaranPada akhir perkuliahan mata kuliah Klinik Hukum Perdata

ini, yang menggunakan model kombinasi In-House Clinic & External Clinic, mahasiswa diharapkan memahami dan memiliki kemampuan lawyering skill berkaitan dengan proses dan praktik beracara perdata di pengadilan, yaitu mulai dari membuat surat kuasa, membuat surat gugatan serta mendampingi pengacara dalam kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat di Pengadilan. Model kedua, yaitu model Street Law Clinic, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan mampu praktik mensosialisasikan materi-materi hukum perdata kepada anak-anak sekolah melalui model Street Law Clinic, tumbuh kesadaran tentang pentingnya melakukan pengabdian masyarakat auntuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta timbulnya sengketa hukum di masyarakat, peka terhadap persolan-persoalan Social Justice, Pro Bono dan Access to Justice.

9. Bahan Kajian Bahan kajian mata kuliah Klinik Hukum Perdata terdiri dari

: 1) Pengantar Klinik Hukum Perdata (Planning Component), yang meliputi : konsep CLe (Clinical Legal Education),Karakteristik CLe (Clinical Legal Education) - Klinik Hukum, komponen-komponen dalam pembelajaran CLe (Clinical Legal Education) – Klinik Hukum, model pembelajaran Klinik Hukum Perdata, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan perkuliahan Klinik Hukum Perdata dan kode etik Klinik Hukum Perdata yang meliputi : kode etik kelembagaan, kode etik pengajar klinik, kode etik mahasiswa, kode etik Mitra (dosen Mitra), dan kode etik klien. 2) Proses

111

Beracara Perdata di Pengadilan negeri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam beracara di Pengadilan negeri serta Praktik pembuatan surat kuasa, surat gugatan, akta perdamaian dan jawaban gugatan. 3) Praktik Berwawancara dengan Klien, mencakup : Lawyering Skill dalam mewawancarai klien, etika Profesional berkaitan dengan kerahasiaan Klien dan praktik Role Play mewawancarai klien. 4) Proses Lawyering Skill Pada Mitra (Experiential Component) : Kuliah Praktik di Kantor-Kantor Hukum dan Kuliah Praktik di Pengadilan. 5) Kegiatan Sosialisasi Hukum Melalui ModelStreet Law Clinic (Planning Component) meliputi : Konsep street law clinic dan keterkaitannya dengan social justice dan access to justice, keterkaitan street law clinic dengan pengabdian kepada masyarakat, persiapan sosialisasi dan Role Play. 6) Praktik Sosialisasi Hukum Perdata melalui Model Street Law Clinic (Experiential Component) yang terdiri dari : pelaksanaan Street Law Clinic di sekolah-sekolah atau masyarakat dan pembuatan laporan Street Law Clinic sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

10. Referensi1) abdul Manan,2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta2) abdulkadir Muhammad,2000, Hukum Acara Perdata

Indonesia, Pt. Citra aditya Bakti, Bandung3) abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra

aditya Bakti, Bandung4) Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara pidana, Republik

Institute, Jakarta 5) Bambang Sugeng a.S., Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum

Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

6) darwan Prinst,2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Pt.Citra aditya Bakti, Bandung

7) David Tushaus, Developing Student Research Projects to Improve Human Rights Clinicsi, Presentasi Power Point

112

disampaikan dalam International Workshop on The Human Rights Issues Based on Clinical Legal Education Approach

8) DJ McQuid-Mason, 1994,“Reducing Violence in South Africa through “Street Law” Education of Citizens” in Gerd Ferdinand Kirchhoff, Ester Kosovski and Hans Joachim Schneider (eds) Interrnational debates of victimology

9) e2J 2012, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Sebuah Gerakan Global, Materi Pelatihan Klinik Hukum

10) edi as adi, 2012, Hukum Acara Perdata Dalam Persfektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, yogyakarta

11) Gunawan Widjaja, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo, Jakarta

12) Handout Proses Beracara di PN, Pengadilan niaga, adR13) Huala adolf, 2005, Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO,

Mandar Maju, Bandung14) J Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak

Tanggungan, Citra aditya Bakti, Bandung15) James Marson, 2014, The Necessity of Clinical Legal Education

in University Law School : The UK Perspective, International Journal of Clinical legal Education, ISSN 1467-1062

16) Joni emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

17) M Hadi Shubhan,2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta

18) M. yahya Harahap,2009, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta

19) Munir Fuady,2005, Hukum Pailit dalam Teori Dan Praktik, Citra aditya Bakti, Bandung

20) ni Made nardhi,2015, Proses Praktik Sidang Perkara Wanprestasi di Pengadilan negeri denpasar, Materi Kuliah Praktik Bagi Mahasiswa Klinik Hukum Perdata

21) Sophar Maru Hutagalung,2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta

113

22) Sophar Maru Hutagalung,2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta

23) Sudikno Mertokusumo,2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, yogyakarta

24) Syahrizal Abbas,2009, Mediasi, Kerjasama Canadian International devolvement agency –departemen agama-McGill University-IaIn Banda aceh

25) tomi Suryo Utomo,2015, Clinical Legal Education, Materi Workshop Pengembangan dan Rekrutmen dosen Klinik Hukum FH UnUd, Kerjasama FH UnUd dengan e2J, 13-15 april 2015, FH UnUd denpasar Bali

26) vaidya Gullapalli,2012, Transforming Clinical legal Education: An Opening for Dialogue, Journal Social Change, Vol 34, Issues 8-9, ISSn 0309-0590, Sage Publication, Washington dC.

27) Victorianus MH Randa Paung,2011, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, Sarana tutorial nurani Sjahtra, Bandung

28) Wahju Muljono,2012, Teori &Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, Pustaka yustisia, Jakarta

29) yves Braulard,2010, International Insolvency Convention, Bruylant, Bruxelles

30) Boy yendra tamin, 2013, Prinsip dan Teknik Menyusun Replik danDuplik,http://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html, diakses tanggal 15 Mei 2015

31) Cf aM Honore “Social Justice” in R Summer (ed) essays in Legal Philosophy (1968) 68; dalam david McQuoid-Mason, General Introduction into Street Law and Street Law Teaching Methods, First Southeast asian Clinical Legal education teachers training, January 30-February 3, 2007, diakses tanggal 11 Oktober 2016 di https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/clinic_20070206.pdf

114

32) Roelly Temmawela, Tehnik Wawancara dengan Klien, http://juristic.tumblr.com/post/52208015341/tehnik-wawancara-dengan-klien, diakses tanggal 11 Oktober 2016

33) Rose voyvodic and Mary Medcalf, Advancing Social Justice Through an Interdisciplinary Approach to Clinical Legal Education: The Case of Legal Assistance of Windsor, 14 Wash. U. J. L. & Pol’y101 (2004),, http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol14/iss1/5

34) Shanti Rachmandsyah, 2010, Kuasa umum atau Kuasa Khusus, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c105a52c629a

Pengampu Mata Kuliah

115

LAMPIRAN IV: RENCANA PELAKSANAAN SEMESTER (RPS)

RPS PERTEMUAN KE IPENGANTAR KLINIK HUKUM PERDATA

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum2. Mata Kuliah (MK) : Klinik Hukum Perdata3. Kode MK : naK 62124. Semester : VI (Enam)5. SKS : 2 SKS6. Mata Kuliah Prasyarat : Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan etika tanggung Jawab Profesi Hukum

7. Capaian Pembelajaran :Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mahasiswa menguasai pengetahuan dan memahami mengenai konsep CLe (Clinical Legal Education), perbedaan klinik hukum dengan mata kuliah praktik lainnya, mengetahui model-model pelaksanaan klinik hukum (Ex House Clinic/ External Clinic, In House Clinic, and Street Law Clinic) dan etika dalam mengikuti perkuliahan Klinik Hukum. Selain itu, Mahasiswa dapat memahami kode etik mahasiswa dalam kuliah praktik di tempat mitra kode etik advokat dan kode etik hakim..

8. Indikator Pencapaiana. Mahasiswa mampu menjelaskan kembali konsep CLe dan

perbedaan klinik hukum dengan mata kuliah praktik lainnya serta mampu menjelaskan model-model pelaksanaan klinik hukum(Ex House Clinic/ External Clinic, In House Clinic, and Street Law Clinic) dan etika dalam Klinik Hukum.

b. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai kode etik mahasiswa dalam kuliah praktik di tempat mitra, kode etik hakim dan kode etik advokat

116

9. Materi Pokoka. Konsep CLe (Clinical Legal Education), Klinik Hukum

Berbasis Pendidikan Klinisb. Karakteristik CLe(Clinical Legal Education) - Klinik Hukumc. Komponen-Komponen dalam Pembelajaran CLe (Clinical

Legal Education) – Klinik Hukum d. Model Pembelajaran Klinik Hukum Perdata e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Hukum

Perdata f. Kode etik Klinik Hukum Perdata

10. Metode Pembelajarana. Pendekatan: Stundent Centered Learning (SCL). b. Metode: Problem Based Learning (PBL) dan Interaktif -

Reflektifc. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, role play dan tanya

jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajara. Power point presentation. b. LCd, white board, spidol, audio visual. c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan PembelajaranAlokasi Waktu

Pendahuluan

Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum tentang konsep CLE (Clinical Legal Education), klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum, perbedaan klinik hukum dengan mata kuliah praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum (Ex House Clinic/ External Clinic, In House Clinic, and Street Law Clinic), Etika dalam Klinik Hukum

20 menit

117

Kegiatan Inti

Dosen melalui slide presentasi dengan menggunakan LCD dan juga menggunakan white board menjelaskan mengenai konsep CLE (Clinical Legal Education), karakteristik klinik hukum, komponen-komponen CLE (Clinical Legal Education), serta mengulas tentangkode etik mahasiswa dalam kuliah praktik di tempat mitra, kode etik hakim dan kode etik advokat.

Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tangung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber.

60 menit

Penutup

Merangkum uraian tentang konsep CLE (Clinical Legal Education), klinik hukum berbasis pendidikan klinis, karakteristik klinik hukum, perbedaan klinik hukum dengan mata kuliah praktik lainnya, serta model-model pelaksanaan klinik hukum

(Ex House Clinic/ External Clinic, In House Clinic, and Street Law Clinic), Etika dalam Klinik Hukum, serta kode etik mahasiswa dalam kuliah praktik di tempat mitra, kode etik hakim dan kode etik advokat.

10 menit

13. Evaluasi Soft Skills

NoAspek yang

Dinilai3 2 1 Keterangan

1 Kejujuran2 Tanggung jawab3 Disiplin4 Kreativitas5 Berkomunikasi

118

14. Sumber Belajara. abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra

aditya Bakti, Bandungb. david tushaus, Developing Student Research Projects to

Improve Human Rights Clinicsi, Presentasi Power Point disampaikan dalam International Workshop on The Human Rights Issues Based on Clinical Legal Education Approach

c. DJ McQuid-Mason, 1994,“Reducing Violence in South Africa through “Street Law” Education of Citizens” in Gerd Ferdinand Kirchhoff, Ester Kosovski and Hans Joachim Schneider (eds) Interrnational debates of victimology

d. e2J 2012, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Sebuah Gerakan Global, Materi Pelatihan Klinik Hukum

e. James Marson, 2014, The Necessity of Clinical Legal Education in University Law School : The UK Perspective, International Journal of Clinical legal Education, ISSN 1467-1062

f. ni Ketut Supasti darmawan dkk., 2015, Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Udayana University Press, denpasar-Bali.

g. tomi Suryo Utomo,2015, Clinical Legal Education, Materi Workshop Pengembangan dan Rekrutmen dosen Klinik Hukum FH UnUd, Kerjasama FH UnUd dengan e2J, 13-15 april 2015, FH UnUd denpasar Bali

h. vaidya Gullapalli,2012, Transforming Clinical legal Education: An Opening for Dialogue, Journal Social Change, Vol 34, Issues 8-9, ISSn 0309-0590, Sage Publication, Washington dC.

Pengampu Mata Kuliah

119

LAMPIRAN V: KONTRAK PERKULIAHAN

KONTRAK PERKULIAHAN

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum2. Mata Kuliah (MK) : Klinik Hukum Perdata3. Kode MK : naK 6212 4. Semester : VI (Enam)5. SKS : 2 SKS6. Mata Kuliah Prasyarat : Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan etika tanggung Jawab Profesi Hukum

7. Manfaat Mata Kuliah:Klinik Hukum Perdata merupakan mata kuliah pilihan

sebagai pendalaman atas materi Hukum Perdata dan Hukum acara Perdata yang memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, mata kuliah inibermanfaat bagimahasiswayaitu:untuk meningkatkan kemampuan penguasaan Lawyering Skills mahasiswa yang berbasis penguasaan hukum perdata materiil, kemampuan menganalisis kasus, serta penguasaan hukum formil seperti kemampuan melakukan wawancara dengan klien, kemampuan bernegosiasi, kemampuan membuat surat kuasa dan surat gugatan sesuai dengan hasil wawancara dengan klien, kemampuan mengajukan gugatan ke pengadilan serta kemampuan untuk menyusun argumen pembelaan (legal writing and argument drafting programs).

8. Deskripsi Mata Kuliah:Mata kuliah Klinik Hukum Perdata adalah mata kuliah

pilihan dengan bobot 2 SKS dengan kode (naK6212). Mata kuliah klinik ini ditawarkan di setiap semester mahasiswa yang

120

telah berada sekurang-kurangnya di semester 6 yang telah menempuh mata kuliah Hukum Perdata, Hukum acara Perdata, etika dan tanggung Jawab Profesi dan dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00. Proses belajar mengajar pada Klinik Hukum Perdata menggunakan metode interaktif dan reflektif dengan komposisi kurikulum sebagai berikut : 30% Planning Component, 65% Experential Component dan 5% Evaluation dan Reflection melalui UtS dan UaS.

Model Klinik yang diterapkan adalah: Model pertama, gabungan antara In-House Clinic dan External Clinic serta Street Law Clinic. Capaian Pembelajaran model kombinasi ini adalah lulusan Klinik Hukum Perdata, mahasiswa diharapkan mampu praktik membuat surat kuasa, membuat surat gugatan serta mendampingi Pengacara dalam kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat di Pengadilan. Model kedua, yaitu mahasiswa dalam proses pembelajaran Klinik Hukum Perdata menggunakan model Street Law Clinic, capaian pembelajarannya setelah selesai mengikuti kuliah mahasiswa mampu praktik mensosialisasikan materi-materi hukum perdata kepada anak-anak sekolah melalui model Street Law Clinic, tumbuh kesadaran tentang pentingnya melakukan pengabdian masyarakat auntuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta timbulnya sengketa hukum di masyarakat, peka terhadap persolan-persoalan Social Justice, Pro Bono dan Access to Justice

9. CapaianPembelajaran:Pada akhir perkuliahan mata kuliah Klinik Hukum Perdata

ini, yang menggunakan model kombinasi In-House Clinic & External Clinic, mahasiswa diharapkan memahami dan memiliki kemampuan lawyering skill berkaitan dengan proses dan praktik beracara perdata di pengadilan, yaitu mulai dari membuat surat kuasa, membuat surat gugatan serta mendampingi pengacara dalam kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh masyarakat di Pengadilan. Model kedua, yaitu model Street Law Clinic, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan mampu praktik

121

mensosialisasikan materi-materi hukum perdata kepada anak-anak sekolah melalui model Street Law Clinic, tumbuh kesadaran tentang pentingnya melakukan pengabdian masyarakat auntuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta timbulnya sengketa hukum di masyarakat, peka terhadap persolan-persoalan Social Justice, Pro Bono dan Access to Justice.

10. Organisasi Materi1. Pengantar Klinik Hukum Perdata (Planning Component)a. Pendahuluan: b. Konsep CLe (Clinical Legal Education), Klinik Hukum

Berbasis Pendidikan Klinisc. Karakteristik CLe(Clinical Legal Education) - Klinik Hukumd. Komponen-Komponen dalam Pembelajaran CLe (Clinical

Legal Education) – Klinik Hukum e. Model Pembelajaran Klinik Hukum Perdata 2. Proses Beracara Perdata di Pengadilan Negeri (Model In-

House - External Clinic) Planning Component a. Pendahuluanb. dokumen Beracara Perdata di Pengadilan negeric. Praktik Pembuatan Surat Kuasa, Surat Gugatan, akta

Perdamaian (Mediasi di Pengadilan)d. Jawaban Gugatan, eksepsi, Gugatan Rekonvensi, Replik,

duplike. Putusan Hakim

3. Praktik Berwawancara Dengan Klien ((Model In-House-External Clinic) Planning Component

a. Pendahuluanb. Lawyering Skill dalam Mewawancarai Klienc. etika Profesional Berkaitan dengan Kerahasiaan

Kliend. Praktik Role Play Mewawancarai Klien

122

4. Proses Lawyering Skill Pada Mitra (Model In-House-External Clinic) Experiential Component

a. Pendahuluanb. Kuliah Praktik di Kantor-Kantor Hukumc. Kuliah Praktik di Pengadilan

5. Kegiatan Sosialisasi Hukum Untuk Melalui Model Street Law Clinic Planning Component

a. Pendahuluanb. Konsep Street Law Clinic dan Keterkaitannya dengan Social

Justice dan Access to Justicec. Keterkaitan Street Law Clinic dengan Pengabdian Kepada

Masyarakatd. Persiapan Sosialisasi dan Role Play

6. Praktik Sosialisasi Hukum Perdata melalui Model Street Law Clinic Experiential Component

b. Pendahuluanc. Pelaksanaan Street Law Clinic di sekolah-sekolah atau

masyarakatd. Pembuatan Laporan Street Law Clinic sebagai bentuk

kegiatan pengabdian Kepada masyarakate. Evaluasi dan Refleksi

11. Strategi PerkuliahanProses Pembelajaran diampu oleh tim dosen serta dosen

mitra dari kantor hukum dan pengadilan. Proses perkuliahan dalam 14 kali pertemuan terdiri dari kuliah In-House Clinic dan External Clinic mapun Street Law Clinin, yaitu praktik mensosialisasikan bahan hukum. Untuk mengetahui capaian pembelajaran peserta didik, dilakukan dengan penilaian melalui ujian tengah semester (UtS) dan ujian akhir semester (UaS) yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan, serta dikombinasikan dengan kemampuan dalam berpraktik. Penilaian juga dilakukan melalui pemberian tugas-tugas atau

123

latihan selama masa perkuliahan sebelum dan dan setelah UtS. dengan demikan, keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali.

12. Tugas-tugasMahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan

mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku ajar, serta sesuai dengan SaP maupun Kontrak Perkuliahan. tugas-tugas praktik ada yang bentuknya individual, berkelompok, baik yang harus dipresentasikan, role play, maupun simulasi lainnya.

13. Kriteria PenilaianPenilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat

Pedoman Pendidkan Fakultas Hukum Unud .

14. Jadwal PerkliahanJadwal perkuliahan sudah ditentukan di atas.

15. Tata Tertib Perkuliahana. tata tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman etika

dosen, Pegawai (administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, Bab VII, poin 4 huruf c.

b. Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. apabila dosen dan mahasiswa terlambat daripada batas toleransi, maka akan dikenakan sanksi, kecuali ada pemberitahuan atas keterlambatan tersebut.

Koordinator Kelas, dosen Pengampu,…………………………… ……………………………

MengetahuiKetua Unit Klinik Hukum

.............................................

124