klhs.pdf

Jurnal EKOSAINS | Vol. II | No. 3 | Oktober 2010 21

sar-beaarnya bagi kemakmuran rakyat,

dan disisi lain KLHS merupakan instru-

ment pengendalian kerusakan lingkungan

hidup dan penguatan keberlanjutan pe-

manfaatan sumber daya alam merupakan

hal yang relative baru di Indonesia.

METODE CEPAT PELAKSANAAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

DALAM RTRW DAN RPJMD PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

Al. Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

KLHS merupakan instrument pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan

penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relative

baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk

membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Metode kajian meliputi kajian pustaka secara terfokus. KLHS sebagai sebuah kelem-

bagaan baru dalam penyelenggaraannya secara spesiik mendasarkan pada asas; penila-ian mandiri (self assessment), akuntabel dan partisipatif. Dalam menyusun KLHS ada

empat ilosoi yang harus dipegang sebagai perinsipnya, yaitu : (1) Self assesment yang berarti dalam KLHS introspeksi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. (2) Plan-

ing Process Improvement yang berarti dalam KLHS memperkaya proses perencanaan

yang telah ada (KLHS, setidaknya ada 6 kajian dan pelibatan masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU

PPLH.(3) Capacity Building yang berarti dalam KLHS peningkatan kapasitas dalam

proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).(4) Inluencing Decision yang berarti dalam KLHS rekomendasinya mempengaruhi keputusan yang diambil untuk

menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian maka Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh wilayah

Indonesia wajib segera melaksanakan, KLHS dalam RTRW dan RPJMD Propinsi dan

Kabupaten/Kota dengan menugaskan Bappeda Propinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk

mengkoordinasikan, dengan berpedoman pada surat edaran bersama Menteri dalam Neg-

eri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Dalam mendukung pelaksanaan

ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (1) UU PPLH

perlu segerl dan sudah mendesak dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai panduan.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang Kajian Ling-

kungan Hidup Strategis (KLHS) meru-

pakan keniscahayaan untuk mewujudkan

amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,

khususnya yang terkait dengan frase sebe-

Jurnal EKOSAINS | Vol. II | No. 3 | Oktober 201022

KLHS dapat menarik minat para investor

yang peduli lingkungan atau green inves-

tor.

Penggunaan sumber daya alam harus se-

laras, seras, dan seimbang dengan fungsi

lingkungan hidup. Sebagai konsekuensin-

ya, kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan harus mengintegrasikan

aspek lingkungan hidup dan mewujudkan

tujuan pembangunan berkelanjutan. Ke-

bijakan yang dimaksud adalah rangkaian

konsep dan azas yang menjadi dasar ren-

cana.

B. DASAR HUKUM DAN FILO-

SOFIS KLHS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup mewajibkan pemerin-

tah dan pemerintah daerah untuk membuat

kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

untuk memastikan bahwa prinsip pemban-

gunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/

atau program (Pasal 15 ayat (1) dan (2)

UU PPLH). Dengan perkataan lain, hasil

KLHS harus dijadikan dasar bagi kebi-

jakan, rencana dan/atau program pemban-

gunan dalam suatu wilayah .

KLHS merupakan bagian dari instrumen

pencegahan, pencemaran dan/atau keru-

sakan lingkungan hidup (Pasal 14 UU

PPLH). Selan KLHS instrumen lainnya

yang termasuk dalam kategori ini adalah:

tata ruang, baku mutu lingkungan hidup,

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

AMDAL, UKL-UPL, perizinaan, instru-

men ekonomi lingkungan hidup, peraturan

perundang-undangan berbasis lingkun-

gan hidup, anggaran berbasis lingkungan

hidup, analisis risiko lingkungan hidup,

audit lingkungan hidup, dan instrumen lain

sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkem-

bangan ilmu pengetahuan.

Keterkaitan KLHS dengan instrumen

pencegahan lainnya adalah bersifat saling

Sekarang ini telah disahkan Un-

dang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten-

tang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-

kungan Hidup (UU PPLH), yang telah

mengatur hal yang paling mendasar terkait

KLHS. Untuk menjalankan ketentuan ten-

tang KLHS yang dimuat dalam UU PPLH

sebagai arah/pedoman lebih lanjut pelak-

sanaan KLHS perlu segera dipersiapkan

Peraturan Pemerintah.

Salah satu tantangan yang paling

besar (seperti berupa kasus yang terjadi

dimanapun di Indonesia saat KLHS diper-

kenalkan) adalah penyampaian konsep dan

cara kerja KLHS, selalu disama-artikan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL). Memang benar, ada beberapa

istilah dalam KLHS dapat juga ditemukan

dalam AMDAL. Pesan yang paling penting

adalah, bahwa AMDAL merupakan kajian

kelayakan lingkungan yang dikaitkan per-

izinan, tanpa AMDAL suatu proyek besar

tidak dapat dilaksanakan. Hal ini adalah

salah satu instrument (alat) pembuat kepu-

tusan (decision making). Sementara itu,

KLHS adalah suatu alat bantu perumusan

keputusan (decision aiding), untuk men-

ingkatkan pengetahuan mengenai suatu

rencana (atau program atau aturan kerja)

tentang dampak lingkungan yang besar

dan penting, melihat pada legitimasi so-

sial melalui pengikatan dengan berbagai

unsur stakeholders dan memerlukan dialog

yang terus menerus. Hal ini juga memer-

lukan diskusi mendalam antara pemerintah

dengan investor karena kelayakan akan

mempengaruhi penentuan keputusan suatu

proyek, berhenti atau dilanjutkan.

KLHS juga melihat pada isu-isu

lingkungan secara kumulatif dan lintas bi-

dang yang belum dijangkau oleh AMDAL

untuk proyek-proyek individual. Semua

itu dapat menjadi kontribusi kepada AM-

DAL dengan menyediakan masukan untuk

spesiikasi teknis yang sesuai dan untuk informasi selama fase penentuan lingkup

kajian (scoping). Hal penting lain adalah

Metode Cepat Pelaksanaan Kajian KLHS Al. Sentot Sudarwanto


kawasan hutan terutama pada daerah yang

kondisinya tergolong kritis, meningkatkan

jumlah penduduk miskin atau terancam-

nya keberlanjutan penghidupan sekelom-

pok masyarakat, dan/atau meningkatakan

resiko terhadap kesehatan dan keselamatan

manusia.

KLHS sebagai sebuah kelem-

bagaan baru yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam

penyelenggaraannya secara spesiik men-dasarkan pada asas; penilaian mandiri (self

assessment), akuntabel dan partisipatif.

Namun demikian, sebagai sebuah sistem

yang tidak terpisah dari ketentuan pera-

turan perundang-undangan diatasnya yang

mengamanatkan, secara umum KLHS da-

lam penyelenggaraannya juga mendasar-

kan pada asas-asas sebagaimana disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009. Asas-asas tersebut adalash: tanggung

jawab negara, kelestarian dan keberlanju-

tan, keserasian dan keseimbangan, keter-

paduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan,

ekoregion, keanekaragaman hayati, pence-

mar harus membayar, partisipatif, kearifan

lokal, tata kelola pemerintahan yang baik

dan otonomi daerah (Pasal 2 UU PPLH).

Sementara itu, penyelenggaraan

KLHS sifatnya adalah wajib bagi Pemerin-

tah maupun pemerintah daerah dalam rang-

ka penyusunan atau evaluasi kebijakan,

rencana, dan/atau program. KLHS yang se-

cara prinsip tersebut bersifat wajib, dalam

rumusnya kemudian dibatasi melalui kon-

struksi hanya terhadap: (a) Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana

rincinya, Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangu-

nan Jangka Menengah (RPJM) nasional,

provinsi dan kabupaten/kota, dan (b) Ke-

bijakan, Rencana, dan/atau Program yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau

risiko lingkungan hidup.

Dalam menyusun KLHS ada em-

pat ilosoi yang harus dipegang sebagai perinsipnya, yaitu :

melengkapi dan saling mendukung. Dalam

perencanaan tata ruang, KLHS membantu

dalam proses penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah. Baku mutu lingkungan

hidup, kriteria baku kerusakan lingkun-

gan hidup, instrumen ekonomi lingkungan

hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup

digunakan sebagai salah satu indikator dan/

atau pendekatan dalam pengkajian pengar-

uh kebijakan, rencana, dan/atau program

terhadap lingkungan hidup. KLHS dapat

membantu pencegahan degradasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup di tingkat

kebijakan, renana, dan/atau program seh-

ingga membantu efektiitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan perizinan.

Berkaitan dengan hal tersebut,


tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup mengamanatkan perlu-

nya pengaturan mengenai Kajian Lingkun-

gan Hdup Strategi (KLHS), yaitu serang-

kaian analisis yang sistematis, menyeluruh,

dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan te-

lah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau ke-

bijakan, rencana, dan/atau program (Pasal

1 butir 10 UU PPLH).

Melalui KLHS potensi dampak

dan/atau resiko lingkungan yang mungkin

ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana,

dan/atau program, sebelum pengambilan

keputusan dilakukan, dapat diantisipasi.

Dampak dan/atau resiko lingkungan yang

mungkin timbul oleh suatu kebijakan,

rencana, dan/atau program, oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikate-

gorisisasikan, antara lain sebagai potensi:

meningkatkan resiko perubahan iklim,

meningkatan kerusakan, kemerosotan atau

kepunahan, keanekaragaman hayati, men-

ingkatkan intensitas rencana banjir. Long-

sor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan

dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpa-

han sumber daya alam, mendorong pe-

rubahan penggunaan dan/atau alih fungsi



Tahap 1. Mengkaji pengaruh atau dampak

kebijakan rencana dan/atau program ter-

hadap kondisi lingkungan hidup di suatu

wilayah dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

i. Rumuskan tujuan KLHS yang

hendak dicapai. Tujuan KLHS dimasukkan

dalam Bab 1.

ii. Tetapkan pemangku kepentingan

yang terkait (SKPD, akademisi, LSM, dan/

atau tokoh masyarakat). Daftar pemangku

kepentingan terkait dimasukkan dalam Bab

1.

iii. Identitas dan sepakati beberapa

Isu pembangunan berkelanjutan yang me-

liputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan,

dan lingkungan hidup melalui diskusi kel-

ompok terfokus (Focus Group Discussion/

FGD). Isu-isu dimasud dimasukkan dalam

Bab 2, sub Bab a.

iv. Identiikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terhitung dalam

Raperda RTRW atau draft RPJMD yang

berpotensi menimbulkan dampak lingkun-

gan untuk ditelaah. Kebijakan, rencana,

dan/atau program dimaksud kemudian di-

masukkan dalam Bab 2, sub Bab b.

v. Lakukan kajian pengaruh kebi-

jakan, rencana, dan/atau program tehadap

isu-isu pembangunan berkelanjutan.

a. Cantumkan hasil kegiatan ke

dalam Tabel. Hasil kegiatan dimasukkan

dalam kolom dari matriks sementara hasil

kegiatan.

b. Beri tanda + (positif) atau -

(negatif) untuk setiap isu pembangunan

berkelanjutan yang berpotensi terkena pen-

garuh/dampak positif atau negatif dari ke-

bijakan, rencan, dan/atau program Raperda

RTRW atau draft RPJMD.

c. Untuk setiap kebijakan, ren-

cana, dan/atau program, hitung frekue-

nsi dampak positif (tanda +) dan frekuensi

dampak negatif (tanda -) yang timbul (per-

hitungan dilakukan menurut baris matriks).

Kebijakan yang menimbulkan frekuensi

dampak positif atau negatif yang paling

Self assesment yang berarti dalam KLHS introspeksi untuk menghasilkan

sesuatu yang lebih baik.

Planing Process Improvement yang berarti dalam KLHS memperkaya

proses perencanaan yang telah ada (KLHS,

setidaknya ada 6 kajian dan pelibatan

masyarakat dan pemangku kepentingan

(stakeholder) sebagaimana yang diamanat-

kan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPLH.

Capacity Building yang berarti dalam KLHS peningkatan kapasitas dalam

proses penyusunan Kebijakan, Rencana,

dan Program (KRP).

Inluencing Decision yang berarti dalam KLHS rekomendasinya mempen-

garuhi keputusan yang diambil untuk men-

jadi lebih baik.

C. METODE CEPAT PELAKSA-

NAAN KLHS

a. Kaedah-kaedah Penting

i. Dilaksanakan oleh instansi Pe-

merintah Daerah yang memprkarsai peny-

usunan RTRW dan RPJMD dapat difasili-

tasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Lingkungan Hidup;

ii. Diselesaikan tanpa mengham-

bat proses penetapan RTRW dan RPJMD

dengan tetap memperhatikan mekanisme

utama KLHS (Pasal 15 ayat (3) UU No. 32

Tahun 2009), yaitu:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan,

rencana, dan/atau program terhadap kon-

disi lingkungan hidup di suatu wilayah;

2. Perumusan alternatif penyempur-

naan kebijakan, rencana, dan/atau program;

dan

3. Rekomendasi perbaikan untuk

pengambilan keputusan kebijakan, rencana,

dan/atau program yang mengintegrasikan

prinsip pembangunan berkelanjutan.

b. Tahapan Pelaksanaan KLHS

KLHS dengan Metode Cepat diselengga-

rakan dalam tahapan dan kegiatan sebagai

berikut:



maksud pada huruf b di atas dalam Bab 4.

Tahap 3 : Merekomendasikan alternatif ke-

bijakan, rencana, dan/atau program terbaik

yang mengintegrasikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi

dimaksud diintegrasikan ke dalam Raperda


c. Penyusunan dan Pemaparan Lap-

oran KLHS

i. Menuliskan dan mendokumenta-

sikan seluruh proses Tahap 1 sampai dnan

Tahap 3 ke dalam suatu sistematika lapo-

ran.

ii. Memaparkan hasil kegiatan pada

angka 2 kepada Kepala Daerah yang ber-

sangkutan dalam rangka pengambilan

keputusan terhadap rekomendasi KLHS.

Pada proses penyusunan KLHS partisipasi

publik mutlak harus dilakukan minimal 2

tahap sosialisasi yaitu pada tahap awal dan

tahap akhir penyusunan.

Sosialisasi awal kegunaannya untuk me-

nyerap isu-isu lingkungan strategis yang

telah diketahui kalayak uum, maupun da-

pat menggali/mengeksplor isu-isu spesiik lokal yang belum diketahui masyarakat

luas.

Sosialisasi akhir adalah pemaparan hasil

laporan KLHS, kegunaannya klariiksi data dan mendapatkan kesepakatan-kese-

pakatan guna pengambilan keputusan.

Konsultasi publik dalam proses KLHS

sangat ditekankan, dan dilakukan terhadap

pihak yang sangat kompeten. Misal para

tokoh tokh masyarakat, Akademisi, Lem-

baga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para

pemangku kepentingan.

D. FORMAT LAPORAN KLHS

RAPERDA RTRW ATAU DRAFT

RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/

KOTA

Bab 1. Pendahuluan dan Tujuan

Diisi dengan tujuan KLHS dan daftar pe-

mangku kepentingan terkait

Bab 2. Lingkup Kajian

tinggi, dipandang sebagai kebijakan yang

paling penting atau prioritas untuk dikaji.

d. Untuk setiap isu pembangunan

berkelanjutan, hitung frekuensi dampak

positif (tanda +) dan frekuensi dampak

negatif (tanda -) yang timbul (perhitungan

dilakukan menurut kolom matriks). Isu

pembangunan berkelanjutan yang paling

tinggi frekuensinya terkena dampak positif

atau negatif, dipandang sebagai isu yang

strategis atau prioritas untuk dikaji.

vi. Deskripsikan dampak dari ke-

bijakan, rencana, dan/atau program yang

dianggap paling atau prioritas. Deskripsi

meliputi intensitas, persebaran, atau lama

berlangsungnya pengaruh serta akumulasi

dampak yang timbul. Deskripsi dimaksud

dituangkan dalam Bab 3.

Tahap 2: Merumuskan alternatif kebijakan,

rencana, dan/atau program Raperda RTRW

atau draft RPJMD. Alternatif dapat diru-

muskan secara partisipatif bersama para

pemangku kepentingan.

a. Berdasarkan deskripsi hasil kaji-

an Tahap 1 huruf f, kembangkan pemikiran

atau upaya untuk mencegah, mengendali-

kan dan memitigasi dampak serta upaya

untuk mendorong pembangunan berkelan-

jutan.

b. Rumuskan alternatif kebijakan,


atau draft RPJMD antara lain dengan cara:

a. Merumuskan ulang atau memodi-

ikasi ukuran, skala, dan lokasi usulan ke-bijakan, rencana, dan/atau Raperda RTRW

atau draft RPJMD untuk meminimalkan

karakter dampak yang timbul (Intensitas,

persebaran, lokasi, lamanya berlangsung

akumulasi);

b. Menyarankan penundan atau per-

baikan sekuen/rangkaian usulan kebijakan,

rencana, dan/atau program dalam Raperda

RTRW atau draft RPIMD;

c. Mengusulkan kebijakan, rencana,

dan/atau program baru.

c. Deskripsikan rumusan alternatif

kebijakan, rencana, dan/atau program di-



Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan

menugaskan Bappeda Propinsi dan atau

Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasi-

kan, dengan berpedoman pada surat edaran

bersama Menteri dalam Negeri RI dengan

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI.

Rekomendasi

Dalam mendukung pelaksanaan

ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf

a, Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (1) UU

PPLH perlu segerl dan sudah mendesak

dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) ten-

tang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seba-

gai panduan.

a. Hasil identiikasi isu-isu pemban-gunan berkelanjutan yang disepakati ber-

dasarkan kegiatan Tahap 1, huruf c.

b. Kebijakan, rencana, dan/atau

program pada Raperda RTRW atau draft

RPJMD yang disepakati untuk ditelaah

berdasarkan kegiatan Tahap 1, huruf d.

Bab 3. Pengkajian Pengaruh Kebijakan

Rencana, dan/atau Program terhadap Pem-

bangunan Berkelanjutan.

Diisi dengan deskripsi mengenai intensi-

tas, persebaran, atau lama berlangsungnya

pengaruh serta akumulasi dampak yang

timbul berdasarkan hasil kegiatan tahap 1,

huruf f.

Bab 4. Alternatif Kebijakan, Rencana, dan/

atau Program

a. Cantumkan hasil-hasil pemikiran

atau upaya untuk mencegah, mengenda-

likan dan memitigasi dampak serta upaya

untuk mendorong pembangunan berkelan-

jutan.

b. Rumuskan alternatif kebijakan,


atau draft RPJMD antara lain dengan cara:

1) merumuskan ulang atau memodi-

ikasi ukuran, skala, dan lokasi usulan ke-bijakan, rencana, dan/atau Raperda RTRW

atau draft RPJMD.

2) menyarankan penundaan atau per-

baikan sekuen/rangkaian usulan kebijakan,

rencana, dan/atau program dalam Raperda


3) mengusulkan kebijakan, rencana,

dan/atau program baru.

Bab 5. Rekomendasi

a. Merekomendasi alternatif kebi-

jakan, rencana, dan/atau program terbaik

yang mengintegrasikan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

b. Rekomendasi diintegrasikan ked-

alam Raperda RTRW atau draft RPJMD.

E. KESIMPULAN

Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh

wilayah Indonesia wajib segera melak-

sanakan, KLHS dalam RTRW dan RPJMD

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, Soeryo. 2007, Gagasan &

Arah Kebijakan Kajian Lingkun

gan Hidup Strategis, Naskah Ke

bijakan, Proyek ESP 1, Departe

men Lingkungan Hidup

Ahmed, K, Mercier, J.R., and Verheem,R.

2005, Strategic Environmental

Assessment-Concept and Prac

tice, Worl Book, Environment

Strategy, No.14, June 2005

Anonimous. 2007, Naskah Kebijakan Ka

jian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS), Kementerian Negara

Lingkungan Hidup, Jakarta

...............2007, Buku Pegangan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Ke-

menterian Negara Lingkungan Hidup, Ja-

karta

...............2008, Pertimbangan-Pertimban

gan Dalam Penerapan KLHS Un

tuk Kebijakan, Rencana dan Pro

gram Penataan Ruang, Kemente

rian Negara Lingkungan Hidup,



Maria SW., Diantoro, Dwi, Totok. 2010,

Kajian Pengembangan Peraturan

Perundang-Undangan

Sebagai Instrumen Untuk Mengu

rusutamakan KLHS, Kemente

rian Negara Lingkungan Hidup,

Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan


Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup


Tentang Penataan Ruang

Surat Edaran Bersama Nomor 660/5113/SJ

dan Nomor 04/MENLH/12/2010 Antara

Menteri Dalam Negeri Republik Indone-

sia dan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Republik Indonesia Perihal Pelaksanaan

KLHS Dalam RTRW Dan RPJMD Provinsi

Dan Kabupaten/Kota

Jakarta

Askary, Muhammad. 2010, Mengenal RP

PLH, KLHS & AMDAL (Sosial

isasi UU No.32 Tahun 2009),

Kementerian Negara Lingkungan

Hidup, Pusat Pengelolaan Ekore

gion, Yogyakarta

Ridwan, Juniarso, dan Sodik, Achmad.

2008, Hukum Tata Ruang,

Nuansa, Bandung

Sentot, Sudarwanto, AL. 2010, Landasan

Hukum Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS),

(Makalah Diklat PSL Universitas

Negeri Jember), Jember

............... 2011, Identiikasi Isu-Isu Ling kungan Hidup Strategis Dalam

Pembangunan, (Makalah Diklat

Wana Wiyata), Yogyakarta


klhs.pdf

Documents