DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MAGETAN

LAPORAN KINER

JA

TAHUN 2017

i

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya

Laporan Kinerja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 dapat

disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran

strategis selama Tahun Anggaran 2017. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan yang bersifat

konstruktif sebagai perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dimasa

yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua

pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini membawa

manfaat dan keberhasilan bagi semua pihak.

Magetan, Februari 2018

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I

NIP. 19660421 199003 2 013

ii

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus

diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik (Good Governance). Guna mencapai kondisi tersebut Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi

dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan pada tahun 2017 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam

pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari

peningkatan prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan prabayar di

Kabupaten Magetan 69%, menurunnya angka kematian ibu (AKI) sebesar 97,57 per

100.000 Kelahiran Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10,37

per 1.000 Kelahiran Hidup dan Persentase Gizi Buruk sebesar 0,96%.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode

tahun 2013-2018. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat)

sasaran strategis dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai sesuai

dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Dokumen tersebut juga

berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2017, selain itu

juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

pencapaian masing-masing sasaran.

iii

Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja terhadap 43

(empat puluh tiga) indikator

kinerja utama, disimpulkan

bahwa 35 (tiga puluh lima)

indikator atau sebesar 81,40%

dikategorikan tercapai target dan

8 (delapan) indikator atau

sebesar 18,60% tidak tercapai

target. Dengan demikian masih

terdapat beberapa indikator

kinerja utama yang belum mencapai target yang diharapkan sehingga perlu perhatian

pada tahun berikutnya.

Alokasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 101.663.291.048,-

dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 82.669.770.607,- atau serapan dana APBD

mencapai 81,32%. Kontribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan digunakan

untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh

hasil kerja keras dari bidang kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil

kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya

dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya bidang kesehatan

merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten

Magetan.

iv

Hal

Kata Pengantar i

Ikhtisar Ekskutif ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ................................

3. Asset / Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ................................

B. ISU STRATEGIS ...............................................................................................

1

1

3

6

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ....................................................................................

B. PERJANJIAN KINERJA .....................................................................................

11

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA...........................................................................................

1. Pengukuran Kinerja ................................................................................

2. Analisa Capaian Kinerja ..........................................................................

B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................

22

22

25

51

BAB IV PENUTUP 46

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

DAFTAR ISI

1

A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bahwa Dinas Kesehatan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

2

4. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Seksi Kefarmasian

b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

c. Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pusat Kesehatan Masyarakat

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Dokter;

b. Dokter Gigi;

c. Bidan;

d. Perawat;

e. Sanitarian;

f. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

g. Administrasi Kesehatan

h. Asisten Apoteker;

i. Pranata Laboratorium;

j. Nutrisionis.

3

2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Dukungan sumber daya pada Dinas Kesehatan memiliki peran penting

dalam mendukung kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya

pada Dinas Kesehatan meliputi tenaga teknis dan tenaga administrasi

pendukung. Sebagai organisasi pemerintah Dinas Kesehatan memiliki tugas

menjalankan pembangunan di bidang kesehatan dan untuk mendukung

tugas tersebut dibutuhkan sumber daya yang handal dan profesional.

Jumlah tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada

Tahun 2017 adalah sebanyak 907 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2017

No. Instansi Tenaga

Teknis

Tenaga

Administrasi

Pendukung

Pejabat

Struktural

1 Dinas Kesehatan 14 35 18

2 Puskesmas dan

GFLK

704 136 0

Jumlah 718 171 18

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Secara operasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan didukung

sumber daya manusia sebanyak 907 (Sembilan ratus tujuh) orang yang

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenjang pendidikan

tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara rinci data Aparatur Sipil Negara

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan, golongan

dan jurusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2017

No. Uraian

Pendidikan Jumlah

SD SMP SM

A D1 D2

D2 D3 D4 S1 S2

PNS :

1. Non Fungsional

0 11 116 10 1 0

14

0

34

3 186

2. Fungsional 0 0 66 16 2 0 509 29 94 2 718

JUMLAH 0 11 182 26 3 0 426 29 128 5 907

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

4

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

berdasarkan Golongan pada Tahun 2017

N

o. Uraian

Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV

Jumlah I/

a

I/

b

I/

c

I/

d

II/a II/

b

II/c II/d III/

a

III/

b

III/

c

III/

d

IV/

a

I

V

/b

I

V

/c

I

V

/d

PNS :

1.

Non

Fungsion

al

0 0 0 0 13 0 14 14 21 75 27 20 5 1 1 -

189

2. Fungsion

al 0 0 0 0 5 2 10 151 14

4

96 84 76 11

9

2

1

4 3 718

JUMLAH 907

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Berdasarkan jurusan pendidikan pada Tahun 2017

No. Jenjang

Pendidikan

Jurusan Jumlah

1. Pasca

Sarjana/S2

Manajemen Kesehatan 4

2. Pasca

Sarjana/S2

Farmasi 1

3. Sarjana/S1 Kedokteran Umum 35

4. Sarjana/S1 Kedokteran Gigi 19

5. Sarjana/S1 Kesehatan Masyarakat 22

6. Sarjana/S1 Keperawatan 20

7. Sarjana/S1 Farmasi 8

8. Sarjana/S1 Teknik Lingkungan 8

9. Sarjana/S1 Sosial 2

10. Sarjana/S1 Ekonomi Manajemen 4

11. Sarjana/S1 Ekonomi Akuntansi 3

12. Sarjana/S1 Administrasi Negara 4

5

No. Jenjang

Pendidikan

Jurusan Jumlah

13. Sarjana/S1 Psikologi 0

14. Sarjana/S1 Hukum 3

15. Sarjana/S1 Pendidikan 1

16. Ahli Madya/D3 Keperawatan 165

17. Ahli Madya/D3 Kebidanan 281

18. Ahli Madya/D3 Gizi 18

19. Ahli Madya/D3 Farmasi 8

20. Ahli Madya/D3 Analis Medis 17

21. Ahli Madya/D3 Kesehatan Lingkungan 26

22. D4 Kebidanan 29

23. Ahli Madya/D3 Perawat Gigi 8

24. D2 Keperawatan 3

25. D1 Kebidanan 19

26. D1 Pendidikan Ahli Gizi (SPAG) 3

27. D1 Pendidikan Penilik Hyegiene (SPPH) 4

28. Setaraf SLTA Perawat Kesehatan 34

29. Setaraf SLTA Pekarya Kesehatan 37

30. Setaraf SLTA Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 13

31. Setaraf SLTA Sekolah Menengah Analis Kesehatan 3

32. Setaraf SLTA SPRG 15

33. SLTA - 57

34. SMEA - 16

35. STM - 9

36. SLTP - 11

J U M L A H 907

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

6

3. Asset/Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan merupakan pusat pemerintahan

yang tugas pokoknya sebagai tempat koordinasi pembangunan kesehatan

dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sarana

dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas sehingga

pelayanan kepada masyrakat dapat semakin baik, cepat, dan tepat serta

mampu meningkatkan motivasi kerja sumberdaya aparatur.

Sedangkan sarana kesehatan dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan adalah sebag

Tabel 1.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

pada Tahun 2017

No. Sarana Kesehatan Jumlah

1. Puskesmas 22

2. Puskesmas Pembantu 59

3. Ponkesdes 107

4. Posyandu Balita 920

5. Posyandu Lansia 240

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016

Penyediaan sarana kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Posyandu Balita dan

Posyandu Lansia diharapkan dapat menjangkau masyarakat termasuk

masyarakat di pedesaan agar mendapat pelayanan kesehatan dengan

mudah dan bermutu.

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang

berada di setiap Kecamatan. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah

Puskesmas di Kabupaten Magetan berjumlah 22 unit yang terdiri dari 17

Puskesmas perawatan (6 Puskesmas PONED) dan 5 Puskesmas non

perawatan yang tersebar di 18 Kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap

penduduk sebesar 3,54 per 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 Puskesmas

atau 1 Puskesmas melayani 28.240 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan

7

bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan sudah memenuhi target

nasional (1 Puskesmas rata-rata melayani 30.000 penduduk).

Keberadaan 59 Puskesmas Pembantu di Kabupaten Magetan semakin

mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain itu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat juga telah dilaksanakan upaya untuk memanfaatkan potensi dan

sumberdaya di masyarakat dengan adanya 107 Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes), 920 Posyandu Balita dan 240 Posyandu Lansia diharapkan

agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Tabel 1.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

pada Tahun 2017

No. Jenis Jumlah

1. Kendaraan Operasional Roda Dua 157

2. Kendaraan Operasional Roda Empat 56

3. Meubelair 4.838

4. Komputer unit/jaringan 8

5. Personal Komputer 248.393

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya berkantor di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan menggunakan fasilitas 11

ruangan. Sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sudah cukup memadai namun masih diperlukan

pemeliharaan agar sarana dan prasarana kerja tersebut supaya dapat

bekerja secara optimal.

8

B. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis masalah kesehatan yang diperkirakan muncul pada tahun-

tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi antara lain :

1. Masih belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat serta paradigma

sehat di masyarakat;

Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai

landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat

melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat

Sehat (Germas).

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas dan

peningkatan mutu Puskesmas dengan Akreditasi Puskesmas.

3. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan;

Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis yang

dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan sebagai implementasi Misi ke-3

RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu Menggairahkan

perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi

pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.

4. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;

Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan

peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik

pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan

memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,

pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.

5. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka

Kematian Bayi (AKB);

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten

Magetan selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, yaitu pada

tahun 2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun 2015

sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI

mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada

Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup. Angka

Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir

mengalami kenaikan walaupun sudah mencapai target yaitu pada tahun

2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2015 sebesar

10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016 sebesar 10,89/1000 kelahiran

hidup dan AKB Tahun 2017 menurun sebesar 10,37/1000 kelahiran hidup.

9

Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus perdarahan, pre eklamsi dan lain-

lain sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi pada BBLR, Asfiksia dan

kelainan kongenital.

6. Penurunan stunting dan kasus kasus gizi buruk;

Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat kasus

Gizi Buruk selama tahun 2017 sejumlah 232 anak. Upaya penurunan stunting

dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT Balita Kurang Gizi dan Ibu

Hamil KEK, pemberian TTD pada remaja putri, pemberian Vitamin A pada

balita.

Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans gizi

dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta perbaikan

sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan menggalakkan bahan

pangan lokal.

7. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;

Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit yang

dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif

dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik oleh petugas

kesehatan maupun masyarakat.

8. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif;

Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan

bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat

sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah

makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.

9. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans

10. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi

standart di masyarakat;

Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi

standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Peningkatan

pengawasan peredaran bahan – bahan tersebut perlu upaya proaktif dari lintas

sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan pengetahuan

masyarakat.

10

11. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan;

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama

dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib

menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.

12. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci tangan pakai

sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah

cair;

Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat

dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara lain

dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.

11

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan

yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Magetan selama

kurun waktu tahun 2013-2018. Rencana Strategis Kesehatan Kabupaten Magetan

juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan tahunan yang

selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

1. VISI

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan yang

akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2013-2018 sesuai dengan visi

Kepala Daerah terpilih adalah “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL DAN BERMARTABAT”. Tujuan

pembangunan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh SKPD di

lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program

dan kegiatan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang.

Guna mendukung visi tersebut serta berdasar pada analisis

perkembangan situasi dan kondisi serta memperhatikan dasar

penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan yaitu :

Dengan Visi tersebut diatas diharapkan seluruh masyarakat di

Kabupaten Magetan perlu dikembangkan paradigma baru bidang kesehatan.

Jika sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat

sebagai obyek, maka saat ini masyarakat didorong dan diberdayakan untuk

mampu menjadi subyek. Masyarakat diberdayakan supaya menyadari, mau,

12

dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan

kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan,

baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat

bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk

hidup sehat.

2. MISI

Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang ingin dicapai adalah :

3. TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi

organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi

rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan

sumber daya organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

sebagai berikut :

13

14

15

16

17

18

19

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan

atasannya (performance agreement). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar

rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai.

Perjanjian dapat dilakukan perbaikan dalam hal atasan langsung tidak

sependapat dengan target kinerja yang diajukan, sehingga kedua belah pihak

sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja menjadi kesepakatan yang mengikat untuk

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Indikator dan target kinerja dalam penetapan kinerja mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2017 juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018,

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

sebagaimana berikut.

20

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya

kemandirian

masyarakat untuk

hidup sehat dan

penyehatan

lingkungan

1. Cakupan Rumah Tangga

Sehat

60 %

2. Jumlah Desa/ Kelurahan

yang melaksanakan STBM

(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

44 Desa/Kel

urahan

2. Meningkatnya upaya

pengendalian

penyakit secara

optimal

3. Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

70 %

3. Meningkatnya upaya

pelayanan kesehatan

yang bermutu dan

terjangkau bagi

masyarakat

4. Angka Kematian Bayi 25,61 per 1000

kelahiran

hidup

5. Angka Kematian Ibu

97,19 Per

100.000

Kelahira

n hidup

6. Persentase balita gizi buruk <1 %

7. Persentase Puskesmas

Sesuai Standar Akreditasi

72,72 %

4. Meningkatnya

sediaan farmasi, alat

kesehatan, makanan

bermutu secara

optimal

8. Ketersediaan Obat per

kapita per tahun di sarana

pelayanan kesehatan dasar

(Rp/kapita)

9.900 per

Kapita

5. Meningkatnya

pengembangan

Sumber Daya

Manusia Kesehatan

secara optimal

9. Rasio dokter per 1000

penduduk

0,3

21

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

10. Rasio perawat per 1000

penduduk

0,84

11. Rasio bidan per 1000

penduduk

0,55

6. Meningkatnya

pembiayaan

kesehatan secara

optimal

12. Persentase penduduk yang

memiliki jaminan kesehatan

pra bayar

69 %

7. Terwujudnya tata

kelola manajemen

keuangan,

perencanaan dan

evaluasi

13. Nilai akuntabilitas kinerja

Dinas Kesehatan

B

22

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut

yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2015 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun

2016.

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu tatanan, instrumen dan metode

pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)

kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan dalam Rencana Strategis.

23

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU

ditetapkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

Analisa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2017 diukur dengan cara :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017, dimana

target indikator kinerja Tahun 2017 telah sesuai dengan target indikator

kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Tahun 2013-2018;

b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun

2017;

Skala penilaian pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1 > 100% Tercapai Target

2 < 100% Tidak Tercapai Target

Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2017 :

No Sasaran Strategis/ Indikator

Kinerja Utama (IKU)

Target Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017

Capaian Kinerja

(%)

Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup sehat

dan penyehatan lingkungan

1 Cakupan Rumah Tangga Sehat

(%)

60 54,06 90,1

2 Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat)

44 44 100

Meningkatnya upaya

pengendalian penyakit secara

optimal

3 Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI)

(%)

70 94,89 100

24

No Sasaran Strategis/ Indikator

Kinerja Utama (IKU)

Target Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017

Capaian Kinerja

(%)

Meningkatnya upaya pelayanan

kesehatan yang bermutu dan

terjangkau bagi masyarakat

4 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 23 10,37 100

5 Angka Kematian Ibu per 100.000

KH

102 97,57 100

6 Presentase balita gizi buruk (%) <1 0,96 100

7 Persentase Puskesmas Sesuai

Standar Akreditasi

72,72 72,72 100

Meningkatnya pembiayaan

kesehatan secara optimal

8 Persentase penduduk yang

memiliki jaminan kesehatan pra

bayar

69 79,87 100

Selain Indikator Kinerja Utama, terdapat Indikator Kinerja Dinas

Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2017 :

No Sasaran/ Indikator Kinerja

Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian

Kinerja (%)

Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal

9 Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)

9.900 per

Kapita

7.100 per

Kapita

71,71

Meningkatnya pengembangan

Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal

10. Rasio dokter per 1000 penduduk 0,3 0,05 17

11. Rasio perawat per 1000 penduduk 0,84 0,47 56

12. Rasio bidan per 1000 penduduk 0,55 0,52 95

Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi

13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

B BB 100

25

2. Analisa Capaian Kinerja

a. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018

adalah sebanyak 8 indikator. Sedangkan indikator kinerja pendukung

yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Kesehatan dengan Bupati Magetan terdapat 5 indikator pendukung.

Capaian indikator kinerja tersebut disajikan pada Lampiran III.3.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan” adalah

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

1 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)

63,92 60 54,06 90,1 75 72,08

2 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

44 66 66 100 55 100

1. Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)

Cakupan Rumah Tangga Sehat tahun 2017 sebesar 54,06%

dengan target sebesar 60%, dimana capaian tersebut mengalami

penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 9,86%. Jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 sebesar

75%, capaian tersebut ternyata belum memenuhi target yang

diharapkan.

26

PHBS di

rumah tangga

diartikan

sebagai upaya

untuk

memberdayakan

anggota rumah

tangga agar

tahu, mau dan

mampu

mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan

aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan hasil

survey PHBS tahun 2017 di Kabupaten Magetan terdapat 59.293

(54,06 %) rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga

ber-PHBS dari 109.670 rumah tangga yang disurvei. Cakupan

tersebut menurun dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 9,86 %

dan masih dibawah target sebesar 60% pada tahun 2017. Hal

tersebut dikarenakan maih banyaknya orang yang merokok di

dalam rumah. Dengan adanya penurunan capain tersebut maka

lebih diupayakan kegiatan - kegiatan untuk memacu masyarakat

supaya berperan aktif dalam membudayakan perilaku hidup bersih

dan sehat di masyarakat. Jika dibandingkan dengan akhir Renstra

tahun 2018 sebesar 75 %, capaian tersebut ternyata belum

memenuhi target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena

pelaksanaan tahun 2017 target propinsi Rumah Tangga Sehat

diturunkan menjadi 50 %. Sehingga capaian Rumah Tangga Sehat

di Kabupaten Magetan masih diatas target yang di harapkan di

Propinsi Jawa Timur.

Kegiatan kajian Rumah Tangga Sehat ini dilaksanakan

untuk pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan

tercapainya Rumah Tangga Ber-PHBS di wilayah Kabupaten

Magetan. Upaya lain yang dilaksanakan guna mendorong

kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

antara lain adalah pembinaan bagi kelompok potensial dan

diaplikasikan dalam pelaksanaan lomba Desa Sehat dan Lomba

Inovasi Puskesmas dari desa yang diunggulkan masing masing

27

Puskesmas serta melakukan konseling pada masyarakat pada

saat melakukan pendataan Keluarga Sehat. Hal ini dilaksanakan

untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Magetan yang

berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kemampuan

untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan

merata. Maka perlu adanya peningkatan pembangunan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan, Sehingga tercipta suatu

kondisi wilayah yang aman, nyaman, bsersih dan sehat.

Masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku dalam

pembangunan kesehatan dalam menjaga dan memelihara dan

meningkatkan kesehatannya sendiri serta berperan aktif dalam

mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga

karena rumah tangga sehat merupakan aset dan modal

pembangunan dimasa depan melalui upaya pembinaan PHBS.

Setiap anggota rumah tangga di berdayakan agar tahu, mau dan

mampu menolong dirinya sendiri terhadap masalah kesehatan

yang dihadapi serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang

ada. Untuk mempercepat terwujudnya Rumah Tangga Sehat

sebagai salah satu indikator pembentuk desa sehat, Kecamatan

sehat, Kabupaten sehat, Propinsi sehat dan Indonesia sehat.

Permasalahan :

a. Masih banyak masyarakat yang masih merokok di

dalam rumah yang menyebabkan belum terpenuhinya

indikator Rumah Tangga Sehat secara optimal.

b. Masih banyak ibu menyusui yang tidak memberikan ASI

nya pada bayi dan dig anti dengan susu formula

sehingga indikator pemberian ASI Eksklusif dalam

kajian indikator Rumah Tangga Sehat tidak dapat

terpenuhi secara optimal.

c. Masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan

Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) sehingga

kajian indikator Rumah Tangga Sehat tidak dapat

terpenuhi secara optimal.

28

Solusi :

a. Pembinaan bagi petugas Promkes dan Pemberdayaan

masyarakat puskesmas dengan harapan adanya

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas

dalam melaksanakan penyuluhan dan konseling untuk

menyampaikan informasi kesehatan dengan lebih baik

kepada masyarakat.

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan kajian Rumah Tangga

Sehat yang bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan serta mengetahui permasalahan

yang terjadi di masyarakat.

c. Melaksanakan inovasi pemberdayaan masyarakat dan

penyuluhan yang intensif yang bertujuan untuk

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan serta

mengetahui permasalahan dan menemukan alternative

pemecahan masalah di masyarakat.

2. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

(Desa/Kelurahan)

Jumlah desa/

kelurahan

melaksanakan

STBM sampai

dengan tahun

2017 sebanyak

96 desa/

kelurahan. Jumlah

tersebut

merupakan

kumulatif dari tahun sebelumnya dengan rincian 64 desa

kelurahan pada tahun 2016 dan 32 desa/kelurahan pada tahun

2017. Dari 96 desa/kelurahan tersebut, pembiayaan dari APBD

Kabupaten Magetan mencapai target 66 desa/kelurahan

sedangkan 30 desa/kelurahan mendapatkan alokasi dana dari

program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS) dengan rincian 6 desa bersumber dari APBD dan 24

29

desa bersumber dana APBN. Selain itu, untuk mendukung

tercapainya program STBM di 30 desa tersebut juga mendapatkan

tambahan dana alokasi khusus bidang kesehatan dari

Kementerian Kesehatan bagi desa lokasi program STBM yang

dialokasikan melalui kegiatan STBM Puskesmas.

Capaian tersebut telah melebihi target yang ditentukan yaitu

66 desa/kelurahan pada tahun 2017 dan akan terus ditingkatkan

dalam rangka

mencapai target

235

desa/kelurahan

melaksanakan

STBM, serta

dalam rangka

mendukung

pencapaian

target propinsi Jawa Timur sebanyak 5.931 desa/kelurahan

melaksanakan STBM pada tahun 2018.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan

untuk merubah perilaku higiene dan saniter melalui pemberdayaan

masyarakat dengan metode pemicuan. Adapun sanitasi total

adalah kondisi ketika suatu komunitas :

1) tidak buang air besar (BAB) sembarangan.

2) mencuci tangan pakai sabun

3) mengelola air minum dan makanan yang aman

4) mengelola sampah dengan benar

5) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Sedangkan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

adalah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa yang

melaksanakan STBM dengan memenuhi kriteria :

1) telah dilakukan pemicuan STBM

2) telah memiliki natural leader

3) telah memiliki rencana kerja masyarakat (RKM).

Program STBM merupakan program yang berbasis

masyarakat dan ditujukan kepada masyarakat , sehingga peran

serta masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan

penyelenggaraan agar program dapat berjalan dengan baik.

30

Upaya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Magetan guna

meningkatkan peran serta masyarakat diantaranya dengan

membangun kemitraan dengan pengusaha / swasta, membangun

kerjasama dengan lembaga sosial keagamaan serta membangun

kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait upaya

pengembangan

program STBM di

Kabupaten Magetan.

Sebagai upaya

optimalisasi Forum

Kabupaten Sehat

(FKS) dilibatkan sejak

tahun 2011 dalam

pelaksanaan STBM di Kabupaten Magetan dan dibantu adanya

fasilitator STBM yang membantu memfasilitasi kegiatan STBM

baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun masyarakat.

Adanya kader STBM di desa turut serta membantu pelaksanaan

dan monitoring pelaksanaan STBM di desa masing- masing.

Upaya lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan akses tehadap

sarana sanitasi dan kualitas sanitasi menuju desa STBM adalah

melaksanakan pelatihan tukang sanitasi di seluruh Kabupaten

Magetan dengan jumlah tukang terlatih sampai dengan tahun 2017

sebanyak 188 orang. Selain itu di Kabupaten Magetan juga

memiliki 14 orang wirausaha sanitasi yang telah dilatih oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur .

Selain itu, adanya penilaian lomba desa STBM yang telah

dilaksanakan sejak

tiga tahun terakhir

(tahun 2015)

dengan peserta dari

masing-masing

Puskesmas yang

diwakili oleh satu

desa/kelurahan

terpilih. Tujuan

utama penilaian

tersebut agar desa/

31

kelurahan yang sudah melaksanakan STBM pilar pertama agar

lebih terpicu untuk melaksanakan semua pilar STBM sehingga

akan segera terwujud desa STBM di masing – masing wilayah

kecamatan.

Semua upaya yang telah dilakukan tentu memiliki beberapa

permasalahan dan hambatan yang dijumpai di lapangan. Berikut

permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan :

Permasalahan :

a. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan

lintas program terkait dalam rangka mewujudkan desa

STBM

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

c. Masih rendahnya kepemilikan SPAL

d. Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah masih

kurang

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas

sektor dan lintas program terkait dalam upaya mewujudkan

desa STBM di Kabupaten Magetan.

b. Pelatihan Kader STBM dalam rangka meningkatkan

kuantitas dan kualitas kader STBM di masyarakat.

c. Pemicuan STBM dalam rangka meningkatkan

pemberdayaan di masyarakat sehingga desa STBM

terwujud atas dasar kesadaran masyarakat sendiri.

d. Monitoring dan evaluasi kegiatan STBM di desa yang

bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan dan mengetahui tingkat perkembangan maupun

permasalahan di lapangan.

32

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya upaya

pengendalian penyakit secara optimal” adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

60 70 94,89 100 92 100

3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

tahun 2017 adalah 94,89% dengan target sebesar 70%. Capaian

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian

tahun 2016 sebesar 60%. Namun jika dibandingkan dengan target

nasional sebesar 100%, target Propinsi Jawa Timur >95% capaian

tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Namun capaian

tersebut sudah memenuhi target akhir Renstra tahun 2018 sebesar

92%.

Capaian desa/ kelurahan UCI tahun 2017 tersebut tidak

terlepas dari peningkatan kriteria Desa UCI kalau tahun 2014

kriteria Desa UCI adalah Desa dimana 80% bayi di desa tersebut

sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) maka tahun

2015 terjadi peningkatan kriteria Desa UCI adalah Desa dimana

90% bayi di desa tersebut sudah mendapatkan Imunisasi Dasar

Lengkap (IDL). Kriteria Desa UCI tahun 2015 juga menambahkan

indikator cakupan imunisasi Hb 0.

Desa dikategorikan UCI apabila 90% bayi sudah

mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG 1 kali, Polio 4

kali, DPT/ HB 3 kali dan Campak 1 kali sebelum usia 1 tahun.

Tidak tercapainya cakupan UCI pada tahun 2017 disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu banyak sasaran imunisasi campak belum

33

terimunisasi seusai jadual pelaksanaan (9 bulan), ada beberapa

sasaran yang belum mendapat imunisasi secara lengkap (drop

out) dan masih adanya kelompok masyarakat yang menolak

program imunisasi. Beberapa permasalahan terkait Capaian Desa

UCI tahun 2017 antara lain :

Permasalahan :

a. Banyak sasaran imunisasi campak belum terimunisasi

seusai jadual pelaksanaan (9 bulan).

b. Ada beberapa sasaran yang belum mendapat imunisasi

secara lengkap.

c. Masih adanya kelompok masyarakat yang menolak

program imunisasi

d. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman

masyarakat khususnya ibu tentang pentingnya

pemberian imunisasi bagi bayi;

e. Kurangnya partisipasi dan dukungan di masyarakat

terutama dari pemangku kebijakan dalam hal ini lintas

sektor terkait;

f. Penolakan terhadap imunisasi pada sekelompok

masyarakat yang menetap, kepadatan tinggi serta

mobilitas tinggi, akibatnya dalam kelompok tersebut

belum terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity)

sehingga sangat potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa

(KLB) PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan

Imunisasi).

Solusi :

a. Melakukan sweeping terhadap sasaran imunisasi

secara berkala;

b. Meningkatkan upaya promotif kepada masyarakat

tentang pentingnya imunisasi

c. Pelaksanaan sosialisasi program kepada koordinator

imunisasi puskesmas yang selanjutnya disampaikan

pada kader dan masyarakat, sehingga dapat

meningkatkan cakupan program;

d. Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dan lintas

program dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi

di masyarakat.

34

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya upaya

pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat”

adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

4 Angka Kematian

Ibu per 100.000 KH

106,55 102 97,57 100 102 100

5 Angka

Kematian Bayi per 1.000 KH

10,89 23 10,37 100 23 100

6 Presentase

balita gizi buruk

0,76 <1 0,96 100 <1 100

7 Persentase

Puskesmas

Sesuai

Standar

Akreditasi

36,36 72,72 72,72 100 100 72,72

35

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2017

adalah 97,57 per 100.00 lahir hidup, dimana AKI sudah mencapai

target yang ditetapkan yaitu 102 per 100.000 lahir hidup. AKI

tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun

2016 yaitu sebesar 106,55 per 100.000 lahir hidup.

AKI Kabupaten Magetan tahun 2017 sudah dibawah target

nasional sebesar 118 per 100.000 lahir hidup, namun belum

mencapai target Propinsi Jawa Timur sebesar 97,19 per 100.000

lahir hidup, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir

Renstra tahun 2018 sebesar 102 per

100.000 lahir hidup maka capaian

AKI sudah mencapai target yang

ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

menurunnya AKI tahun 20176 di

tingkat masyarakat adalah kurangnya

keterlibatan masyarakat terhadap ibu

hamil resiko tinggi, di pelayanan

primer adalah kurangnya

pemanfaatan buku KIA (Kesehatan

Ibu Anak) terutama di fasilitas

kesehatan swasta, perlunya skrining PE (Penyelidikan

Epidemiologi) di fasilitas kesehatan primer sedangkan di

pelayanan rujukan adalah pelaksanaan PPI di RS perlu

dievaluasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka

menurunkan Angka Kematian Ibu antara lain adalah :

a. Pelayanan ANC (Antenatal Care) Terpadu bagi ibu hamil yang

berkualitas baik di fasilitas kesehatan Puskesmas maupun

swasta yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu,

mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

yang meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular sehingga ibu hamil dan bersalin

yang mengalami komplikasi mendapatkan penanganan tepat

waktu.

36

b. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil di setiap wilayah Puskesmas

yang bertujuan meningkatkan

pengetahuan sikap dan perilaku

ibu agar memahami tentang

pemeriksaan kehamilan agar Ibu

dan janin sehat, pesalinan

aman, nifas nyaman ibu selamat

sehingga kesadaran masyarakat

meningkat khususnya ibu hamil

untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin serta

bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Peningkatan fungsi 6 Puskesmas PONED yaitu Puskesmas

yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan

neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar, meningkatnya

penguatan sistem rujukan dari Puskesmas hingga rumah sakit

rujukan, meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan terutama

bidan dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal serta

meningkatnya pemantauan ibu nifas oleh petugas.

Permasalahan :

a. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi belum optimal.

b. Belum semua fasilitas kesehatan melakukan ANC

Terpadu yang berkualitas dan sesuai standar terutama

pemeriksaan oleh dokter umum bagi ibu hamil minimal

sekali selama masa kehamilan dn dokter umum dalam

melakukan skreening bumil risti tercatat di Buku KIA

c. Belum semua fasilitas pelayanan primer (Puskesmas ,

klinik, RSIA ) melakukan pemeriksaan laboratorium rutin

dan atas indikasi bagi ibu hamil. Mengupayakan

pemeriksaan USG minimal 3x selama kehamilan, DL,

HBs Ag, syphilis dan HIV menjadi menu wajib untuk

bumil.

d. Dokter umum dan dokter gigi dalam melakukan skrining

ibu hamil risiko tinggi belum semua tercatat dalam buku

KIA.

37

e. Kurangnya pemanfaatan buku KIA baik oleh petugas

maupun ibu hamil dan keluarganya

f. Belum semua petugas melaksanakan skrining PE di

faskes primer

g. Kurangnya pemantauan secara ketat ibu hamil risiko

tinggi baik oleh bidan, dokter, kader dan keluarga.

Solusi :

a. Perlu adanya program pendampingan ibu hamil resiko

tinggi oleh masyarakat : rencana 2017 bekerjasama

dengan PKK

b. Penguatan Faskes Swasta tentang pemanfaatan Buku

KIA

c. Penguatan ANC Terpadu : peningkatan peran dr umum

dalam melakukan skreening bumil risti tercatat di

Buku KIA

d. Mengupayakan pemeriksaan DL, HBs Ag, dan HIV

menjadi menu wajib untuk bumil

e. Seminar tentang peran layanan primer dalam

optimalisasi rujukan PE (skrining PE dan pemberian

MgSO4)

f. Penguatan pencatatan t.u partograf di BPM

bekerjasama dengan IBI dan Poltekkes

g. Pemberian surat edaran ke RSDS untuk perbaikan PPI

di lingkungan RSDS (SE Kadinkes No

440/1815/403.102/2016 tgl 16 September 2016)

h. Pembinaan IBI kepada BPM secara rutin

5. Angka Kematian Bayi per 1.000 Lahir Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 adalah sebesar

10,37 per 1.000 Kelahiran Hidup, dimana capaian tersebut

melebihi target sebesar 23 per 1000 lahir hidup. Sedangkan AKB

tahun 2016 adalah 10,89 per 1000 Kelahiran Hidup. Hal ini

menunjukkan adanya penurunan AKB pada tahun 2017.

Capaian AKB Kabupaten Magetan tahun 2017 masih jauh

dibawah target nasional yaitu sebesar 24 per 1.000 lahir hidup dan

target Propinsi Jawa Timur sebesar 26,48 per 1.000 lahir hidup.

Namun bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018

38

sebesar 23 per 1.000 lahir hidup, capaian tersebut masih dibawah

target yang ditetapkan. Penyebab kematian bayi terbanyak di

Kabupaten Magetan selama tahun 2017 adalah BBLR, Asfiksia

dan kelainan kongenital.

Salah satu

strategi yang

dilakukan oleh Dinas

Kesehatan

Kabupaten Magetan

dalam upaya

menurunkan AKB

adalah penempatan

bidan di desa

sebagai tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan

dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui

pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan,

pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan

dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini untuk

mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan rujukan pada

kasus-kasus gawat darurat. Peningkatan kompetensi bidan melalui

pelatihan Manajemen BBLR dan Manajemen Asfiksia dalam upaya

menurunkan AKB yang disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia.

Upaya yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan dalam upaya

menurunkan AKB antara lain :

a. Peningkatan kompetensi

tenaga kesehatan dalam

penatalaksanaan asfiksia dan

BBLR, penerapan

standar rujukan

asfiksia dan BBLR,

peningkatan

pengetahuan ibu

hamil tentang

kesehatan kehamilan

39

dan janin melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di masing-

masing desa, pemberian buku pintar bagi calon pengantin

bekerjasama dengan kementerian agama.

b. Penempatan bidan di desa sebagai tenaga kesehatan dalam

memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan

paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui

pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan,

pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan

dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini

untuk mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan

rujukan pada kasus-kasus gawat darurat.

Permasalahan :

a. Penurunan AKB pada tahun 2017 di Kabupaten

Magetan adalah masih tingginya jumlah kematian bayi

yang sebagian besar disebabkan karena Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR), dari 92 kasus kematian bayi

terdapat 29 kasus BBLR (31,52%);

b. Masih kurangnya tenaga kesehatan (bidan) yang terlatih

dalam penanganan kasus BBLR;

c. Adanya keterlambatan merujuk, karena bila ada kasus

BBLR harus dilakukakan rujukan terencana, sewaktu

janin masih dalam kandungan ibu;

d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

kesehatan bayi;

e. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman

tentang pemeliharaan kesehatan ibu yang dimulai sejak

usia remaja sebagai upaya pencegahan kehamilan dini;

f. Koordinasi lintas sektor tentang kesehatan calon

pengantin belum optimal;

g. Sarana dan prasarana pelayanan di puskesmas dengan

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar

(PONED) masih kurang;

h. RS mampu PONEK belum sepenuhnya berfungsi

secara optimal disebabkan keterbatasan SDM dan

sarana prasarana.

40

Solusi :

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan dalam rangka menurunkan AKB antara lain :

a. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan

kegawatdaruratan maternal dan perinatal;

b. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus

kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis

Obgyn (DSOG) dan Dokter Spesialis Anak (DSA) yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan ibu dan bayi baru lahir;

c. Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko

tinggi;

d. Dukungan lintas sektor untuk pemberdayaan keluarga

dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan

bayi melalui kerjasama lintas sektor khususnya PKK

dan PNPM (generasi sehat dan cerdas);

e. Peningkatan perubahan pengetahuan dan perilaku

dalam menangasi kasus bayi resiko tinggi;

f. Penguatan Pemda kabupaten/kota dalam tata kelola

desentralisasi program kesehatan (regulasi,

pembiayaan dll) dan kerjasama lintas program dan

lintas sector dengan berfungsinya Tim Penakib (Tim

penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi) Kabupaten

Magetan);

g. Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Obstetri

Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas;

h. Supervisi ke tempat pelayanan kesehatan.

6. Persentase Balita Gizi Buruk (%)

Capaian Persentase Gizi

Buruk tahun 2017 adalah 0,96

% dengan target sebesar <1%.

Capaian tersebut meningkat

dibanding pencapaian tahun

2016 sebesar 0,20%. Jika

dibandingkan dengan target

41

Propinsi Jawa Timur sebesar 2% dan target akhir Renstra Tahun

2018 sebesar <1% capaian tahun 2017 sudah mencapai target.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam

rangka menurunkan persentase gizi buruk antara lain adalah :

a. Pemberian makanan

tambahan bagi anak

balita umur 1-5 tahun

dengan status gizi buruk

dan status gizi kurang

berupa nutrisi enteral dan

multivitamin;

b. Pemberian Makanan

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) anak usia 6–24 bulan

dari keluarga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mempertahankan status gizi balita;

c. Investigasi/ pelacakan kasus gizi buruk yang bertujuan untuk

melihat kondisi balita gizi buruk secara langsung dan

memberikan penyuluhan gizi kepada keluarga yang

mengasuh penderita gizi buruk;

d. Pemantauan Status Gizi Balita (PSG) oleh petugas gizi

puskesmas yang bertujuan untuk mengetahui Prosentase

Status Gizi Balita di Suatu Wilayah;

e. Pelatihan Konseling Menyusui kepada Petugas Kesehatan

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan dalam mempersiapkan ibu untuk memberikan

ASI Eksklusif kepada bayinya.

Permasalahan :

a. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu

dalam perawatan dan pola asuh balita;

b. Sebagian balita gizi buruk disertai dengan penyakit

penyerta/komplikasi yang dapat memperparah status

gizi balita;

c. Naiknya harga Kebutuhan Pangan sehingga dapat

menurunkan daya beli/kemampuan rumah tangga

dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap hari.

42

Solusi :

a. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas petugas

dan kader kesehatan dalam penanganan kasus balita

gizi buruk;

b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi

buruk;

c. Koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam

penanganan kasus balita gizi buruk;

d. Penggunaan ketersediaan bahan makanan di keluarga

contoh pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur

dan ternak;

e. Meningkatkan Pengetahuan Keluarga dalam mengasuh

anak melalui Penyuluhan Gizi di masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan lintas program dalam

menangani penyakit infeksi yang menyertai balita

kurang gizi;

7. Persentase Puskesmas sesuai standar akreditasi (%)

Persentase Puskesmas sesuai standar akreditasi tahun 2017

adalah 72,72% dengan target sebesar 72,72%. Capaian tersebut

meningkat dibanding pencapaian tahun 2016 sebesar 36,36%.

Sehingga

Persentase

Puskesmas

sesuai

standar

akreditasi

mencapai

target tahun

2017

dengan total 16 Puskesmas lulus standar akreditasi dengan rincian

3 Puskesmas lulus pada tahun 2015, 5 Puskesmas lulus pada

tahun 2016, dan 8 Puskesmas lulus pada tahun 2017. Secara

bertahap sampai dengan tahun 2019 seluruh Puskesmas di

Kabupaten Magetan (22 Puskesmas) ditargetkan lulus penilaian

akreditasi dengan target 100%.

43

Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang

diberikan oleh

lembaga

independen

penyelenggara

Akreditasi yang

ditetapkan oleh

Menteri setelah

dinilai bahwa

fasilitas

kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar

akreditasi. Akreditasi dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) bahwa upaya

peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan

pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan

kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya

perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara

berkesinambungan di Puskesmas, maka diperlukan penilaian oleh

pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan

melalui mekanisme akreditasi.

Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi

Puskesmas meliputi 1) administrasi dan manjemen Puskesmas 2)

penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 3)

penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan. Untuk

mempersiapkan Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi maka

perlu difasilitasi melalui proses pendampingan oleh Tim

Pendamping Akreditasi Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan dalam upaya pemenuhan standar akreditasi Puskesmas

antara lain :

1. Sosialisasi akreditasi Puskesmas

2. Penggalangan komitmen

3. Rapat koordinasi tim pendamping akreditasi Puskesmas

4. Bimtek-bimtek/workshop-workshop pendukung seperti Bimtek

Rekam Medis dan Workshop Audit Internal dan Manajemen

Mutu serta Workshop Keselamatan Pasien

5. Pendampingan pemahaman instrumen dan standar akreditasi

44

6. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas

dan tata naskah penulisan dokumen

7. Penyiapan dokumen eksternal dan pendampingan dokumen

internal puskesmas

8. Pelaksaanaan Self Assessment (SA) awal

9. Rapat Koordinasi tim pendamping membahas SA awal

Puskesmas

10. Pendampingan implementasi dokumen

11. Pelaksanaan pra survei akreditasi dan Self Assessment akhir

12. Penyusunan Aplikasi Permohonan Survey Akreditasi

Puskesmas

13. Verifikasi Aplikasi Permohonan Survey Akreditasi Puskesmas

14. Penyampaian surat permohonan akreditasi ke Dinkes

Provinsi

15. Pengajuan survey akreditasi kepada Komisi Akreditasi FKTP

Pelaksanaan survei sesuai dengan jadwal yang

direncanakan

pada Bulan

September-

Oktober 2017

dengan 8

(delapan)

Puskesmas yang

diajukan untuk

disurvey semua

lulus akreditasi.

Puskesmas Bendo terakreditasi paripurna, Puskesmas Poncol,

Puskesmas Sukomoro, Puskesmas Maospati, Puskesmas

Karangrejo, Puskesmas Sidokerto terakreditasi utama dan

Puskesmas Kartoharjo dan Puskesmas Lembeyan terakreditasi

madya.

45

Hambatan dalam pelaksanaan akreditasi antara lain :

1. Ijin Operasional puskesmas dari Bupati belum ada terkendala

sebagian tanah puskesmas belum bersertifikat

2. Sarana dan prasarana puskesmas seperti IPAL belum ada

(masih dalam tahap pengusulan)

3. Beberapa bangunan Puskesmas dan jaringannya perlu

direhab karena kondisinya sudah tidak layak.

4. Upaya peningkatan mutu layanan dan kinerja program harus

terjaga secara berkesinambungan sehingga senantiasa

diperlukan pendampingan pasca akreditasi dan penilaian

kinerja Puskesmas

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya

pembiayaan kesehatan secara optimal” adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

8 Persentase Penduduk yang

Memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar

68,34 69 79,87 100 70 100

8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan

kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes

PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan Jamkesmas) diintegrasikan ke

dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan), demikian pula dengan program Jamkesmas,

46

pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi

fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai

peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk

pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam

pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah

daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang

didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang (2017) masih tetap

mengembangkan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran

yang berbeda :

1. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam

basis data pusat/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT),

setelah melalui rembug desa diintegrasikan ke dalam peserta

BPJS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D)

2. Memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat dengan

menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari

desa diluar PBDT, bagi masyarakat yang memerlukan

pelayanan kesehatan apabila yang bersangkutan menjadi tidak

mampu bilamana sengan sakit.

Berdasarkan data-data per 31 Desember 2017, tercatat :

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Jenis Jaminan

Kesehatan :

a. Penerima Bantuan Ouran (PBI) APBN = 234.995 jiwa

b. PBI APBD = 36.893 jiwa

c. Pekerja Penerima Upah (PPU) = 108.206 jiwa

d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) = 82.793 jiwa

e. Bukan Pekerja (BP) = 39.170 jiwa

Jumlah total = 502.057 jiwa

Sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki

penjaminan kesehatan pra bayar adalah 502.057 jiwa dibandingkan

jumlah penduduk Kabupaten Magetan 628.609 jiwa diperoleh

perhitungan Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

prabayar tahun 2017 sebesar 79,87%.

47

Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

prabayar tahun 2017 ditargetkan sebesar 69% dengan realisasi

79,87%. sehingga sudah melebihi target yang diharapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat kesadaran dan

pemahaman masyarakat Kabupaten Magetan akan pentingnya

perlindungan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

c. Capaian Indikator Kinerja Pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya sediaan

farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal” adalah

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

9 Ketersediaan Obat per

Kapita per tahun di sarana

pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)

Rp. 7.225

per kapita

Rp. 9.900

per kapita

Rp. 7.100

per kapita

71,71% Rp. 17.000

per kapita

41,77%

9. Ketersediaan Obat per Kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan

dasar (Rp/Kapita)

Salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan

kesehatan agar bisa berjalan dengan adanya sediaan farmasi dan obat

merupakan salah satu sediaan farmasi yang menyerap anggaran cukup

besar dan obat harus dijamin ketersediaannya untuk mendukung

pelayanan kesehatan dasar.

48

Pada tahun 2016 ketersediaan obat per kapita per tahun sebesar

Rp. 7.225,- dan pada tahun 2017 menurun sebesar Rp. 7.100,- per kapita

dari target Rp. 9.900,- per kapita sehingga capaiannya hanya 71,71%. Hal

ini disebabkan penyediaan anggaran pemenuhan ketersediaan obat di

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berasal dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Kapitasi BPJS dari Pendapatan Puskesmas. Pada Tahun

2017 terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa bahwa kontrak pengadaan obat diselesaikan sebelum 21 Juli

2017, dan hal tersebut mengakibatkan ada beberapa obat yang belum

selesai proses pengadaan sehingga pencapaiannya hanya 71,71%.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya

pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara

Optimal” adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

10 Rasio

dokter per

1000

penduduk

0,05 0,3 O,o5 17% 0,3 17%

11 Rasio

perawat

per 1000

penduduk

0,50 0,84 0,47 56% 0,84 56%

12 Rasio

bidan per

1000

penduduk

0,84 0,55 0,52 95% 0,55 95%

49

10. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan per 1000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan yang bekerja di Instansi

Pemerintah di Kabupaten Magetan masih di bawah target, hanya

rasio bidan yang sudah mendekati target tahun 2017. Sehingga

masih perlu dilakukan pengangkatan tenaga kesehatan yang

bekerja di instansi pemerintah terutama untuk dokter dan perawat

Rasio dokter dan perawat di Kabupaten Magetan masih di

bawah standar capaian di Tahun 2017 hanya 17% untuk dokter dan

56% untuk perawat dibanding standar nasional. Diperlukan

penambahan dokter, perawat dan bidan untuk memenuhi standar.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya tata kelola

manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi” adalah sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

Capaian

13 Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

B B BB 100 B 100

13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

50

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan akuntabilitasi kinerja adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodek.

Akuntabilitasi Kinerja Dinas Kesehatan dilakukan reviu oleh

Inspektorat Kabupaten Magetan, dengan Nilai BB, sudah

mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan pada

Tahun 2017.

51

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok

dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar

Rp. 149.901.887.048,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp.

129.300.301.215,- atau serapan dana APBD mencapai 86,26%.

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagian besar

adalah Belanja Langsung Rp. 101.663.291.048,- (32,18%) dan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 48.238.596.000,- (67,82%).

52

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun

2017 sebagian besar adalah Belanja Barang Jasa sebesar Rp 70.855.191.904,-

(69,7%) kemudian Belanja Modal sebesar Rp. 24.807.156.144,- (24,4%) dan

Belanja Pegawai senilai Rp. 6.000.943.000,- (5,9%). Sedangkan realisasi

anggaran Belanja Barang Jasa sebesar Rp 57.242.561.986,- kemudian Belanja

Modal sebesar Rp. 19.943.523.621,- dan Belanja Pegawai senilai Rp.

5.483.685.000,- .

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan kesehatan disajikan pada tabel berikut :

42

Tabel III.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa

si

%

Capaian Anggaran Realisasi

%

Penyerapa

n

1 Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup

sehat dan penyehatan

lingkungan

Cakupan Rumah Tangga Sehat

(%)

60 54,06 0,91 400.000.000 380.536.050 95,13

Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80 100 100 350.000.000 275.375.000 78,68

Cakupan Posyandu PURI (%) 70 84 100 125.000.000 125.000.000 100

Jumlah Desa/Kelurahan yang

melaksanakan STBM

44 44 100 330.493.000 128.240.000 38,80

Presentase penduduk yang

memiliki akses terhadap air

minum berkualitas

100 93 0,93 300.000.000 299.804.000 99,93

Persentase penduduk

menggunakan jamban sehat

100 100 100

2 Meningkatnya upaya

pengendalian penyakit secara

optimal

Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI) (%)

88 94,89 100 200.000.000 168.173.500 84,09

Angka kejadian malaria per

1000 penduduk

0,004 0 100 500.000.000 474.666.000 94,93

Prosentase penemuan dan 100 100 100

43

No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa

si

%

Capaian Anggaran Realisasi

%

Penyerapa

n

penanganan penderita diare

(%)

Prosentase penemuan dan

penanganan penderita

pnemonia balita(%)

100 46,37 0,47

Menurunkan angka kecacatan

akibat kusta

<5 21 100

Angka keberhasilan

pengobatan TB

90 92 100

Prosentase penduduk usia 15-

24 tahun yang memiliki

pengetahuan komprehensif

tentang HIV/Aids

95 95 100

Jumlah penemuan kasus AFP

2/100.000 penduduk usia <15

tahun (kasus)

4 4 100 100.000.000 81.783.500 81,78

Prosentase Desa / Kelurahan

dengan KLB ditanggulangi <24

jam (%)

100 100 100

Deteksi dini/skrining penyakit

tidak menular

4 8 100 560.000.000 401.464.900 71,69

44

No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa

si

%

Capaian Anggaran Realisasi

%

Penyerapa

n

3 Meningkatnya upaya

pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau bagi

masyarakat

Angka Kematian Ibu per

100.000 LH

102 97,57 100 500.000.000 486.783.500 97,36

Angka Kematian Bayi per 1.000

LH

23 10,37 100

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

K4

88 92,69 100

Cakupan ibu hamil dengan

komplikasi yang ditangani

80 101,15 100

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

95 96,08 100

Cakupan pelayanan ibu nifas 95 94,69 100

Cakupan pelayanan neonatal

lengkap

95 98,74 100

Cakupan neonatal dengan

komplikasi yang ditangani

80 91,89 100

Cakupan kunjungan bayi 96 99,12 100

Cakupan pelayanan anak balita 83 90,29 100

45

No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa

si

%

Capaian Anggaran Realisasi

%

Penyerapa

n

Persentase capaian Peserta

KB Aktif

70 76,4 100

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

100 99,82 100 167.200.000 154.144.000 92,19

Prosentase Puskesmas sesuai

standar akreditasi

72,72 72,72 100

Presentase gizi buruk <1 0,96 100 500.000.000 449.393.500 89,88

Cakupan Balita Gizi Buruk yang

mendapat Perawatan

100 100 100

Cakupan pemberian MP-ASI

Balita Gakin Umur 6-24

bulan keluarga miskin

100 100 100

Cakupan Balita ditimbang di

Posyandu (D/S)

85 85,2 100

4 Meningkatnya sediaan

farmasi, alat kesehatan dan

makanan bermutu, secara

optimal

Ketersediaan Obat Per Kapita

Per Tahun di Sarana

Pelayanan Kesehatan Dasar

(Rp/Kapita)

Rp 9.900

Rp. 7.100

71,71 4.100.859.000 2.946.193.649 71,84

Ketersediaan Obat sesuai

dengan kebutuhan (%)

100 82,78 82,78

46

No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa

si

%

Capaian Anggaran Realisasi

%

Penyerapa

n

Ketersediaan Alat Kesehatan di

Sarana pelayanan kesehatan

dasar (UPTD)

23 23 100 2.100.000.000 2.092.019.698 99,62

Cakupan Pengelola OMKABA

yang dibina (%)

32,85 32,85 100 100.000.000 86.742.800 86,74

Cakupan

Pembinaan/Pemantauan Obat,

Makanan,Kosmetik, Bahan

Berbahaya (OMKABA) (%)

58,59 64,88 100 130.000.000 121.417.800 93,40

5 Meningkatnya pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan secara optimal

Rasio Dokter per 100.000 penduduk

0.3 0.05 17 18.000.000 14.407.500 80,04

Rasio perawat per 1000 penduduk

0,84 0,47 56

Rasio bidan per 1000 penduduk

0,55 0,52 95

6 Meningkatnya pembiayaan

kesehatan secara optimal

Prosentase penduduk yang

memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar

69 79,87 100 16.000.000.000 14.277.987.534 89,24

7 Terwujudnya tertib

administrasi dan manajemen

keuangan, perencanaan dan

evaluasi

Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tersusun sesuai standar

7 7 100 120.000.000 113.624.620 94,69

45

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 43 indikator kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Magetan terdapat 35 indikator kinerja yang telah efektif dan

efisien atau sebesar 81,40%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan

keuangan tahun 2017 belum efektif dan efisien secara keseluruhan. Penyebab

kondisi tersebut antara lain adalah :

1. Rasio dokter dan perawat di Kabupaten Magetan masih di bawah standar

capaian di Tahun 2017 hanya 17% untuk dokter dan 56% untuk perawat

dibanding standar nasional.

2. Permasalahan kesehatan yang paling berpengaruh adalah faktor perilaku

masyarakat yang kurang mendukung dalam upaya meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat;

3. Kurangnya keterpaduan antara program dan kegiatan di Dinas Kesehatan

dengan lintas sektor terkait dalam penanganan masalah kesehatan di

masyarakat;

4. Kurangnya kegiatan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam upaya

penanganan masalah kesehatan di masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan akan melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Mengajukan usulan penambahan dokter, bidan dan perawat agar memenuhi

standar dalam mendukung pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan

dan promosi kesehatan dengan melibatkan lintas sektor terkait dan

masyarakat;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dan terpadu

dalam penanganan program kesehatan;

4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas kesehatan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik promotif maupun preventif.

46

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang

signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan proses penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, partisipatif,

adanya kepastian hukum, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang

demokratis dan ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja

pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 43 Indikator Kinerja, disimpulkan

bahwa 35 (tiga puluh lima) indikator atau sebanyak 81,40% dikategorikan tercapai

target, sedangkan 8 (delapan) indikator atau 18,60% dikategorikan tidak tercapai target.

Hasil tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap indikator-indikator yang

tidak tercapai target pada tahun berikutnya.

Pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Magetan Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018

khususnya untuk tahun anggaran 2017 secara umum dapat tercapai sesuai dengan

target yang diharapkan. Namun, untuk beberapa indikator yang belum tercapai target

menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Magetan dan menjadi motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang

akan datang.

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatkan

pelayanan

bidang

kesehatan

yang

berkualitas,

merata dan

terjangkau

bagi seluruh

masyarakat

Terwujudnya tata

kelola dan

manajemen

keuangan,

perencanaan dan

evaluasi

Persentase

pelayanan dan

ketersedian

kebutuhan

kantor

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

pelayanan dan

ketersedian

kebutuhan

kantor

12 bulan 12 bulan 1.628.000.000 12 bulan 2.000.000.000 12 bulan 2.200.000.000 12 bulan 2.420.000.000 12 bulan 2.662.000.000 60 bulan 10.910.000.000

Penyediaan jasa

dan Pelayanan

administrasi

Perkantoran

Ketersediaan jasa

dan pelayanan

administrasi

perkantoran

12 bulan 12 bulan 1.628.000.000 12 bulan 2.000.000.000 12 bulan 2.200.000.000 12 bulan 2.420.000.000 12 bulan 2.662.000.000 60 bulan 10.910.000.000 Sekretariat

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

aparatur yang

layak fungsi

20% 1.414.374.000 20% 779.000.000 20% 1.418.000.000 20% 1.451.000.000 20% 1.466.000.000 100% 6.528.374.000

Pengadaan

kendaraan

dinas/

operasional

Jumlah

pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

- - - - - 2 unit 976.355.000 2 unit 1.050.000.000 7 unit 2.100.000.000 9 unit 3.076.355.000 Sekretariat

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

10 Jenis 10 Jenis 454.895.000 10 Jenis 161.000.000 10 Jenis 455.000.000 10 Jenis 456.000.000 10 Jenis 458.000.000 10 Jenis 1.984.895.000 Sekretariat

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

24 unit 24 unit 157.500.000 24 unit 125.000.000 24 unit 158.000.000 24 unit 159.000.000 24 unit 160.000.000 24 unit 759.500.000 Sekretariat

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/oprasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

54 Unit 54 Unit 315.929.000 54 Unit 213.000.000 54 Unit 320.000.000 54 Unit 330.000.000 54 Unit 320.000.000 54 Unit 1.498.929.000 Sekretariat

Pemeliharaan

rutin/berkala

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

10 Jenis 10 Jenis 63.750.000 10 Jenis 50.000.000 10 Jenis 65.000.000 10 Jenis 66.000.000 10 Jenis 68.000.000 10 Jenis 312.750.000 Sekretariat

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

LAMPIRAN 1

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifDinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013 s.d. 2018

73

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Prosentase

tenaga

kesehatan

(SDMKes) yang

memiliki

Kompetensi

sesuai ketentuan

60 orang 211.150.000 60 orang 115.000.000 60 orang 210.000.000 60 orang 220.000.000 60

orang

230.000.000 300

orang

986.150.000

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah bimbingan

teknis yang diikuti

3 kali 4 Kali 211.150.000 4 Kali 115.000.000 4 Kali 210.000.000 4 Kali 220.000.000 4 Kali 230.000.000 4 Kali 986.150.000 Sekretariat

Meningkatnya

kemandirian

masyarakat untuk

hidup sehat dan

penyehatan

lingkungan

Cakupan Rumah

Tangga Sehat

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase

Keluarga Sehat

60,46% 70% 521.619.500 80% 525.000.000 85% 525.000.000 90% 525.000.000 100% 525.000.000 100% 2.621.619.500

Pengembangan

media promosi

dan informasi

sadar hidup

sehat

Cakupan

Posyandu PURI

5,43% 65% 307.920.000 70% 300.000.000 75% 300.000.000 80% 300.000.000 85% 300.000.000 85% 1.507.920.000 Bidang

Kesmas

Peningkatan

pemanfaatan

sarana

kesehatan

Cakupan Desa

Siaga Aktif

60,46% 70% 213.699.500 75% 200.000.000 77% 200.000.000 79% 200.000.000 81% 200.000.000 81% 1.013.699.500 Bidang

Kesmas

Pengembangan

Upaya Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

Optimalisasi

Taman Posyandu

- - 0,0 30% 25.000.000 40% 25.000.000 45% 25.000.000 50% 25.000.000 50% 100.000.000 Bidang

Kesmas

Jumlah

Desa/Kelurahan

melaksanakan

STBM

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Jumlah

Desa/Kelurahan

ODF

0 desa/kel 5

desa/kel

297.000.000 15

desa/kel

300.000.000 25 desa/kel 300.000.000 40 desa/kel 300.000.000 55

desa/kel

300.000.000 55

desa/kel

1.497.000.000

Pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Prosentase

penduduk

menggunakan

jamban sehat,

91,40% 7 paket 195.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 715.000.000 Bidang

Kesmas

jml desa/kel ODF 117 185 235 235 235 235 235

Penyuluhan

menciptakan

lingkungan sehat

Persentase

penduduk yang

memiliki akses

terhadap air

minum

berkualitas

76% 90% 102.000.000 93% 170.000.000 95% 170.000.000 97.50% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 782.000.000 Bidang

Kesmas

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Meningkatnya

upaya

pengendalian

penyakit secara

optimal

Cakupan

desa/kelurahan

universal child

immunization

(UCI)

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit

Persentase

pengendalian

penyakit

81,82% 90,91% 349.412.700 90,91% 1.000.000.000 90,91% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 4.349.412.700

Peningkatan

imunisasi

Prosentase anak

usia 1 tahun yang

diimunisasi dasar

lengkap

88,51% 60.000.000,0 89,00% 150.000.000 90,00% 150.000.000 92,00% 150.000.000 95,00% 150.000.000 95,00% 660.000.000 Bidang P2P

Cakupan BIAS

Pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

Cakupan

Penemuan dan

Penanganan

Penderita DBD

100% 100% 221.739.700 100% 550.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.271.739.700 Bidang P2P

Cakupan

Penemuan dan

Penanganan

Penderita Baru TB

BTA Positip

- 72% 74% 76% 78% 80% 80%

CakupanPenemu

an dan

penanganan

penderita diare

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase orang

dengan TB

mendapatkan

pelayanan TB

sesuai standar

- - - - ≥80% ≥80% ≥80%

Persentase orang

berisiko terinfeksi

HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV

sesuai standar

- - - - 100% 100% 100%

Peningkatan

surveilance

epidemiologi dan

penanggulangan

wabah

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB

yang dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24

jam

100% 100% 67.673.000 100% 140.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 552.673.000 Bidang P2P

Cakupan

Penemuan AFP

per 100.000

penduduk < 15

tahun

Peningkatan

surveilans

Penyakit Tidak

Menular

Deteksi

dini/skrining

penyakit tidak

menular

0 2 kali 0 3 kali 160.000.000 4 kali 160.000.000 5 kali 160.000.000 6 kali 160.000.000 6 kali 640.000.000 Bidang P2P

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Persentase

penderita

hipertensi

mendapat

pelayanan

kesehatan sesuai

standar

- - - - 100% 100% 100%

Persentase

penyandang DM

mendapatkan

pelayanan

kesehatan sesuai

standar

- - - - 100% 100% 100%

Persentase ODGJ

berat yang

mendapatkan

pelayanan

kesehatan jiwa

sesuai standar

- - - - 100% 100% 100%

Pencegahan

penularan

penyakit

endemik/epidemi

k

Pemantapan

kelembagaan

KPAD

- - 0 - 0 70% 75.000.000 70% 75.000.000 70% 75.000.000 70% 225.000.000 Bidang P2P

Meningkatnya

upaya pelayanan

kesehatan yang

bermutu dan

terjangkau bagi

masyarakat

Angka kematian

ibu per 100.000

kelahiran hidup

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Persentase

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

50% 66,67% 8.598.825.800 75% 8.000.000.000 83% 8.000.000.000 92% 26.993.837.000 100% 26.993.837.000 100% 78.586.499.800

Angka kematian

bayi per 1000

kelahiran hidup

Peningkatan

Kesehatan Ibu,

Anak dan

Reproduksi

Cakupan

kunjungan ibu

hamil K4

91% 91% 529.253.500,0 95% 453.000.000 95% 253.000.000 95% 500.000.000 95% 500.000.000 95% 2.235.253.500 Bidang

Kesmas

Cakupan ibu

hamil dengan

komplikasi yang

ditangani

90,30% 90,40% 90,50% 90,50% 90,50% 90,50%

Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

bidan atau nakes

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

94% 94% 94% 94% 94% 94%

Cakupan

pelayanan ibu

nifas

95% 95% 95% 95% 95% 95%

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Cakupan neonatal

dengan

komplikasi yang

ditangani

82,80% 83% 83% 83% 83% 83%

Cakupan

kunjungan bayi

97% 97% 97% 97% 97% 97%

Cakupan

pelayanan anak

balita

83% 83% 83% 83% 83% 83%

Cakupan peserta

KB aktif

70% 70% 70% 70% 70% 70%

Angka kematian

neonatal per

1000 kelahiran

hidup

23/ 1000

KH

23/ 1000

KH

23/ 1000

KH

23/ 1000 KH 23/

1000 KH

23/

1000 KH

Angka kematian

balita per 1000

kelahiran hidup

25/ 1000

KH

25/ 1000

KH

25/ 1000

KH

25/ 1000 KH 25/

1000 KH

25/

1000 KH

Persentase ibu

hamil

mendapatkan

pelayanan ibu

hamil

- - - - 100% 100% 100%

Persentase ibu

bersalin

mendapatkan

pelayanan

persalinan

- - - - 100% 100% 100%

Persentase bayi

baru lahir

mendapatkan

pelayanan

kesehatan bayi

baru lahir

- - - - 100% 100% 100%

Persentase anak

usia 0-59 bulan

yang

mendapatkan

pelayanan

kesehatan ba lita

sesuai standar

- - - - 100% 100% 100%

Peningkatan

Kesehatan Anak

sekolah, remaja

dan lanjut usia

Cakupan

penjaringan

kesehatan siswa

SD dan setingkat

100% 158.311.000 100% 128.500.000 100% 90.000.000 100% 167.200.000 100% 187.700.000 100% 731.711.000 Bidang

Kesmas

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

Remaja

83% 84% 85% 86% 86% 86%

Cakupan

Pelayanan

kesehatan pra

lansia dan lansia

65% 65% 65% 70% 70% 70%

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Persentase anak

usia pendidikan

dasar yang

mendapatkan

skrining

kesehatan sesuai

standar

- - - - 100% 100% 100%

Persentase warga

negara usia 15-

59 tahun

mendapatkan

skrining

kesehatan sesuai

standar

- - - - 100% 100% 100%

Presentase warga

negara usia 60

tahun keatas

mendapatkan

skrining

kesehatan sesuai

standar

- - - - 100% 100% 100%

Pemeliharaan

dan pemulihan

kesehatan

Cakupan

penanganan

kegawatdaruratan

100% 100% 191.700.000 100% 195.000.000 100% 190.000.000 100% 231.165.000 100% 276.265.000 100% 1.084.130.000 Bidang

Yankes

Pelayanan

Kesehatan Matra

Cakupan

kesehatan calon

jamaah haji

6 paket 6 paket 0 6 paket 33.500.000 6 paket 30.000.000 6 paket 33.500.000 6 paket 33.500.000 6 paket 130.500.000 Bidang P2P

Penyediaan jasa

pelayanan

kesehatan

Jumlah pegawai

yang mendapat

jasa pelayanan

kesehatan

790 orang 790 orang 3.872.224.000 790 orang 3.694.362.700 790 orang 1.000.000.000 790 orang 2.000.000.000 790

orang

2.000.000.000 790

orang

12.566.586.700 Bidang SDK

Penyediaan jasa

sarana

kesehatan

Jumlah UPTD dan

jaringannya yg

terpenuhi

sarananya

23 UPTD 23 UPTD 2.058.337.300 23 UPTD 2.058.337.300 23 UPTD 900.000 23 UPTD 4.545.657.000 23 UPTD 4.720.362.000 23 UPTD 13.383.593.600 Sekretariat

Pelayanan

Kesehatan Dasar

Icon Gubernur

Jumlah dokter

dan perawat yang

mendapat insentif

109 0rang 109 0rang 1.764.000.000 109 0rang 1.412.300.000 109 0rang 936.000.000 109 0rang 1.000.000.000 109

0rang

1.000.000.000 109

0rang

6.112.300.000 Bidang

Yankes

Pelayanan

Sunatan Massal

Jumlah anak yang

mendapat

pelayanan khitan

200 anak 180 anak 25.000.000 180 anak 25.000.000 180 anak 25.000.000 - - - - 180

anak

75.000.000 Bidang

Yankes

Pelayanan

Kesehatan di

Puskesmas

Ngariboyo (BLUD)

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

- - - - - 12 bulan 817.000.000 12 bulan 2.029.097.000 12 bulan 2.029.097.000 12 bulan 4.875.194.000 Puskesmas

Ngariboyo

Pelayanan

Kesehatan di

Puskesmas

Panekan (BLUD)

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

- - - - - 12 bulan 1.912.030.000 12 bulan 3.477.800.000 12 bulan 3.477.800.000 12 bulan 8.867.630.000 Puskesmas

Panekan

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Pelayanan

Kesehatan di

Puskesmas

Kawedanan

(BLUD)

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

- - - - - 12 bulan 960.000.000 12 bulan 2.165.000.000 12 bulan 2.165.000.000 12 bulan 5.290.000.000 Puskesmas

Kawedanan

Pelayanan

Kesehatan di

Puskesmas

Karangrejo(BLUD

)

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

- - - - - 12 bulan 1.181.000.000 12 bulan 1.589.125.000 12 bulan 1.589.125.000 12 bulan 4.359.250.000 Puskesmas

Karangrejo

Jaminan

Persalinan

Sewa Rumah

Tunggu Kelahiran

- - - - - 12 RTK 257.070.000 2 RTK 839.947.000 2 RTK 839.947.000 2 RTK 1.936.964.000 Bidang

Kesmas

Bantuan

Operasional

Kesehatan

Pelaksanaan

kegiatan UKM di

Puskesmas

- - - - - 12 bulan 348.000.000 12 bulan 7.018.046.000 12 bulan 6.777.741.000 12 bulan 14.143.787.000 Bidang P2P

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional

Cakupan

pengobat

tradisional yang

dibina

- - - - - - - 30% 60.000.000 30% 60.000.000 30% 120.000.000 Bidang

Yankes

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

GFLK

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

GFLK

- - - - - - - 12 bulan 230.000.000 12 bulan 230.000.000 36 bulan 460.000.000 GFLK

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Candirejo

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Candirejo

- - - - - - - 12 bulan 51.900.000 12 bulan 51.900.000 36 bulan 103.800.000 Puskesmas

Candirejo

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Sidokerto

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Sidokerto

- - - - - - - 12 bulan 59.500.000 12 bulan 59.500.000 36 bulan 119.000.000 Puskesmas

Sidokerto

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Plaosan

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Plaosan

- - - - - - - 12 bulan 75.700.000 12 bulan 75.700.000 36 bulan 151.400.000 Puskesmas

Plaosan

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Sumberagung

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Sumberagung

- - - - - - - 12 bulan 54.500.000 12 bulan 54.500.000 36 bulan 109.000.000 Puskesmas

Sumberagung

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Poncol

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Poncol

- - - - - - - 12 bulan 56.200.000 12 bulan 56.200.000 36 bulan 112.400.000 Puskesmas

Poncol

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Parang

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Parang

- - - - - - - 12 bulan 56.400.000 12 bulan 56.400.000 36 bulan 112.800.000 Puskesmas

Parang

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Tladan

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Tladan

- - - - - - - 12 bulan 55.900.000 12 bulan 55.900.000 36 bulan 111.800.000 Puskesmas

Tladan

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Lembeyan

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Lembeyan

- - - - - - - 12 bulan 59.100.000 12 bulan 59.100.000 36 bulan 118.200.000 Puskesmas

Lembeyan

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Takeran

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Takeran

- - - - - - - 12 bulan 63.640.000 12 bulan 63.640.000 36 bulan 127.280.000 Puskesmas

Takeran

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Gr-Gr

Taji

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas Gr-Gr

Taji

- - - - - - - 12 bulan 64.400.000 12 bulan 64.400.000 36 bulan 128.800.000 Puskesmas

Gr-Gr Taji

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Bendo

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Bendo

- - - - - - - 12 bulan 63.400.000 12 bulan 63.400.000 36 bulan 126.800.000 Puskesmas

Bendo

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Maospati

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Maospati

- - - - - - - 12 bulan 87.200.000 12 bulan 87.200.000 36 bulan 174.400.000 Puskesmas

Maospati

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Ngujung

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Ngujung

- - - - - - - 12 bulan 69.560.000 12 bulan 69.560.000 36 bulan 139.120.000 Puskesmas

Ngujung

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Tebon

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas Tebon

- - - - - - - 12 bulan 54.400.000 12 bulan 54.400.000 36 bulan 108.800.000 Puskesmas

Tebon

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Kartoharjo

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Kartoharjo

- - - - - - - 12 bulan 54.500.000 12 bulan 54.500.000 36 bulan 109.000.000 Puskesmas

Kartoharjo

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas Taji

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas Taji

- - - - - - - 12 bulan 58.100.000 12 bulan 58.100.000 36 bulan 116.200.000 Puskesmas

Taji

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Sukomoro

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Sukomoro

- - - - - - - 12 bulan 71.100.000 12 bulan 71.100.000 36 bulan 142.200.000 Puskesmas

Sukomoro

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Puskesmas

Rejomulyo

Ketersediaan

biaya operasional

dan pemeliharaan

Puskesmas

Rejomulyo

- - - - - - - 12 bulan 51.800.000 12 bulan 51.800.000 36 bulan 103.600.000 Puskesmas

Rejomulyo

Persentase

balita gizi buruk

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi

stunting

0.46 0.46 538.030.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 2.698.030.000

Kegiatan

Pemberian

tambahan

makanan dan

vitamin

Cakupan

pemberian MP-ASI

Balita Gakin Umur

6-24 bulan

keluarga miskin

100% 100% 538.030.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 2.698.030.000 Bidang

Kesmas

Balita yang

ditimbang berat

badannya (D/S)

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Prosentase

Puskesmas

sesuai Standar

Akreditas

Kebijakan dan

Manajemen

Pembangunan

Kesehatan

Persentase

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

- - 24.426.300.000 13,60% 21.500.000.000 36,36% 23.000.000.000 72,72% 24.000.000.000 100% 25.000.000.000 100% 117.926.300.000

Pengembangan

manajemen

perencanaan

bidang

kesehatan

Jumlah dokumen

perencanaan,

evaluasi dan

anggaran

tersusun sesuai

standar

7 Dok 7 Dok 30.000.000 7 Dok 60.000.000 7 Dok 100.000.000 7 Dok 120.000.000 7 Dok 120.000.000 7 Dok 430.000.000 Sekretarist

Pengembangan

sistem informasi

kesehatan

Prosentase

dokumen data

dan informasi

kesehatan yang

disusun sesuai

standar

3 Dok 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 200.000.000 Sekretariat

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Evaluasi dan

pengembangan

standar

pelayanan

kesehatan

Cakupan

Puskesmas yang

sesuai Standar

- 72% 250.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 1.650.000.000 Bidang

Yankes

Cakupan

Puskesmas

dengan kinerja

kategori baik

- 64% 64% 64% 64% 64% 64%

Akreditasi,

registrasi dan

sertifikasi bidang

kesehatan

Pendampingan

akreditasi

Puskesmas

- 22 Pusk 250.000.000 3 Pusk 350.000.000 5 Pusk 750.000.000 8 Pusk 1.500.000.000 6 Pusk 1.500.000.000 22 Pusk 4.350.000.000 Bidang

Yankes

Akreditasi

Puskesmas (DAK

Non Fisik)

Pendampingan

akreditasi

Puskesmas

- - 23.856.300.000 - 20.700.000.000 - 21.760.000.000 8 Pusk 21.890.000.000 6 Pusk 22.890.000.000 22 Pusk 111.096.300.000 Bidang

Yankes

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan yang

dibina

- - 0 - 0 - 0 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 200.000.000 Bidang

Yankes

Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

puskesmas/

puskemas

pembantu dan

jaringannya

Persentase

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

- - 3.849.839.000 13,60% 4.000.000.000 36,36% 4.000.000.000 72,72% 14.576.000.000 100% 15.000.000.000 100% 41.425.839.000

Pengadaan

sarana dan

prasarana

puskesmas

Jumlah

Pengadaan

sarana dan

prasarana

puskesmas

2 unit 2 unit 1.569.839.000 2 unit 1.700.000.000 2 unit 1.700.000.000 3 unit 1.700.000.000 7 unit 2.200.000.000 16 unit 8.869.839.000 Sekretariat

Rehabilitasi

sedang/berat

puskesmas dan

jaringannya

Jumlah

puskesmas/

pustu yg

direhabilitasi

39 unit 5 unit 1.680.000.000 5 unit 1.700.000.000 7 unit 1.700.000.000 10 unit 7.800.000.000 7 unit 7.800.000.000 34 unit 20.680.000.000 Sekretariat

Perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas dan

jaringannya (DAK)

Jumlah

puskesmas/

pustu yg

direhabilitasi

2 unit 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 5.076.000.000 2 unit 5.000.000.000 10 unit 11.876.000.000 Sekretariat

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Program

Pembinaan

Lingkungan

Sosial (DBHCHT)

Persentase

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

- - 5.498.678.580 13,60% 147.087.500 36,36% 147.087.500 72,72% 147.087.500 1 unit 147.087.500 9 unit 6.087.028.580

Penyediaan /

pemeliharaan

sarana pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat yang

terkena penyakit

akibat dampak

konsumsi rokok

dan penyakit

lainnya

Jumlah

pengadaan

sarana pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat yang

terkena penyakit

akibat dampak

konsumsi rokok

dan penyakit

lainnya

- 5 unit 5.498.678.580 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 9 unit 6.087.028.580 Sekretariat

Program

mengintensifkan

penanganan

pengaduan

masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

- - 0 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23

Lokasi

60.000.000 23

Lokasi

240.000.000

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

- - 0 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23

Lokasi

60.000.000 23

Lokasi

240.000.000 Sekretariat

Meningkatnya

sediaan farmasi,

alat kesehatan,

makanan bermutu

secara optimal

Ketersediaan

Obat per kapita

per tahun di

sarana pelayanan

kesehatan dasar

(Rp/kapita)

Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase

ketersedian obat,

BMHP, Reagent

dan alkes

kebutuhan

puskesmas

Rp.

5.000,00

perkapita

Rp.

10.000,0

0

perkapita

5.505.950.000 Rp.

15.000,0

0

perkapita

10.750.000.000 Rp.

17.000,00

perkapita

11.500.000.000 Rp.

18.000,00

perkapita

12.200.000.000 Rp.

18.000,

00

perkapit

a

12.500.000.000 Rp.

18.000,

00

perkapit

a

52.455.950.000

Pengadaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Ketersediaan

Obat sesuai

kebutuhan

100% 100% 3.505.950.000 100% 9.750.000.000 100% 10.500.000.000 100% 11.123.163.000 100% 11.425.000.000 100% 46.304.113.000 Bidang SDK

Peningkatan

pemerataan obat

dan perbekes

Jumlah UPTD dan

jaringannya yang

mendapatkan

alat kesehatan

23 UPTD 23 UPTD 2.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 6.000.000.000 Bidang SDK

Pengelolaan Obat

E Logistik

Distribusi Obat - - 0 - 0 - 0 12 bulan 76.837.000 12 bulan 75.000.000 12 bulan 151.837.000 GFLK

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Program

Pengawasan

Obat dan

Makanan

Persentase

produsen/ usaha

makanan

bersertifikasi

23,81% 36% 202.000.000 46% 200.000.000 56% 200.000.000 66% 200.000.000 76% 200.000.000 76% 1.002.000.000

Peningkatan

pemberdayaan

konsumen/masy

arakat di bidang

obat dan

makanan

Cakupan

Pengelola

OMKABA yang

dibina

- 32,00% 87.000.000 32,00% 85.000.000 32,00% 85.000.000 32,85% 85.000.000 35,00% 85.000.000 35,00% 427.000.000 Bidang SDK

Peningkatan

pengawasan

keaman pangan

dan bahan

berbahaya

Cakupan

Pembinaan /

Pemantauan

Obat, Makanan,

Kosmetik, Bahan

Berbahaya

(OMKABA)

- 50,00% 115.000.000 50,00% 115.000.000 50,00% 115.000.000 58,59% 115.000.000 60,00% 115.000.000 60,00% 575.000.000 Bidang SDK

Meningkatkan

jumlah, jenis,

mutu dan

penyebaran

tenaga

kesehatan

sesuai standar

Meningkatnya

pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan secara

optimal

Pemberdayaan

Sumberdaya

Kesehatan

Persentase

Jumlah tenaga

Kesehatan

SDMKes ( dokter,

dokter gigi,

Apoteker, SKM,

Perawat, Bidan,

Ahli Gizi, Asisten

Apoteker dan lain-

lain)

dibandingkan

standar.

dokter :

0,2;

perawat :

0,82;

bidan :

0,51

dokter :

0,3;

perawat :

0,84;

bidan :

0,55

50.000.000 dokter :

0,3;

perawat :

0,84;

bidan :

0,55

50.000.000 dokter : 0,3;

perawat :

0,84;

bidan : 0,55

50.000.000 dokter : 0,3;

perawat :

0,84;

bidan : 0,55

50.000.000 dokter :

0,3;

perawat :

0,84;

bidan :

0,55

50.000.000 dokter :

0,3;

perawat :

0,84;

bidan :

0,55

250.000.000

Pembinaan

administrasi

kepegawaian dan

perencanaan

kebutuhan

tenaga

kesehatan di

Puskesmas dan

jaringannya

% produk

administrasi

kepegawaian

yang dikelola

melalui sistem

layanan

kepegawaian

100% 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 50.000.000 Sekretariat

Rasio dokter per

1000 penduduk

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Rasio perawat per

1000 penduduk

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Rasio bidan per

1000 penduduk

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Penilaian angka

kredit pejabat

fungsional

Prosentase

usulan PAK dan

keluar SK PAK

100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 200.000.000 Bidang SDK

Jumlah nakes

berizin di

Kabupaten

Magetan

912 Orang 912 Orang 912 Orang 912 Orang 912

Orang

912

Orang

Meningkatnya

pembiayaan

kesehatan secara

optimal

Prosentase

penduduk yang

memiliki Jaminan

Kesehatan

Prabayar

Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Prosentase

penduduk yang

memiliki Jaminan

Kesehatan

Prabayar

- - 24.338.800.000 50% 21.758.800.000 63% 22.926.950 69% 38.946.800.000 70% 38.946.800.000 70% 124.014.126.950

Kemitraan asuransi

kesehatan

masyarakat

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin

100% 100% 4.580.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000 100% 13.130.957.000 100% 13.130.957.000 100% 32.843.914.000 Bidang SDK

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat (Non

Kapitasi BPJS)

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

100% 100% 19.758.800.000 100% 19.758.800.000 100% 20.926.950 100% 1.510.800.000 100% 1.510.800.000 100% 42.560.126.950 Bidang SDK

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Candirejo

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.567.705.000 100% 1.567.705.000 100% 3.135.410.000 Puskesmas

Candirejo

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Sidokerto

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 893.308.000 100% 893.308.000 100% 1.786.616.000 Puskesmas

Sidokerto

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Plaosan

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.655.600.000 100% 1.655.600.000 100% 3.311.200.000 Puskesmas

Plaosan

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Sumberagung

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 794.393.000 100% 794.393.000 100% 1.588.786.000 Puskesmas

Sumberagung

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Poncol

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.131.066.000 100% 1.131.066.000 100% 2.262.132.000 Puskesmas

Poncol

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Parang

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.907.860.000 100% 1.907.860.000 100% 3.815.720.000 Puskesmas

Parang

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Tladan

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.125.570.000 100% 1.125.570.000 100% 2.251.140.000 Puskesmas

Tladan

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Lembeyan

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.526.967.000 100% 1.526.967.000 100% 3.053.934.000 Puskesmas

Lembeyan

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Takeran

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 2.236.447.000 100% 2.236.447.000 100% 4.472.894.000 Puskesmas

Takeran

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Gorang-Gareng

Taji

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 725.658.000 100% 725.658.000 100% 1.451.316.000 Puskesmas

Gr-Gr Taji

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Bendo

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.921.928.000 100% 1.921.928.000 100% 3.843.856.000 Puskesmas

Bendo

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Maospati

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.625.229.000 100% 1.625.229.000 100% 3.250.458.000 Puskesmas

Maospati

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Ngujung

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 720.440.000 100% 720.440.000 100% 1.440.880.000 Puskesmas

Ngujung

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Tebon

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.050.480.000 100% 1.050.480.000 100% 2.100.960.000 Puskesmas

Tebon

87

Indikator SasaranProgram dan

Kegiatan

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan SasaranIndikator

Kinerja

Data

Capaian

pada

Tahun Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD Penang-

gung-jawab

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Kartoharjo

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.235.924.000 100% 1.235.924.000 100% 2.471.848.000 Puskesmas

Kartoharjo

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas Taji

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 2.005.780.000 100% 2.005.780.000 100% 4.011.560.000 Puskesmas

Taji

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Sukomoro

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 1.399.646.000 100% 1.399.646.000 100% 2.799.292.000 Puskesmas

Sukomoro

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(Kapitasi) di

Puskesmas

Rejomulyo

Cakupan

pelayanan

kesehatan yang

dijamin BPJS

- 0 - 0 - 0 100% 781.042.000 100% 781.042.000 100% 1.562.084.000 Puskesmas

Rejomulyo

87

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan

1. Cakupan Rumah Tangga Sehat 60 %

2. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

66 Desa/ Kelurahan

2. Meningkatnya upaya pengendalian penyakit secara optimal

3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

70 %

3. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

4. Angka Kematian Ibu

102 Per 100.000 Kelahiran hidup

5. Angka Kematian Bayi 23 per 1000 kelahiran hidup

6. Persentase balita gizi buruk

< 1 %

7. Persentase Puskesmas sesuai Standar Akreditasi

72,72 %

4. Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal

8. Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)

9.900 per Kapita

5. Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal

9. Rasio dokter per 1000 penduduk

0,3

10. Rasio perawat per 1000 penduduk

0,84

11. Rasio bidan per 1000 penduduk

0,55

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

6. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara optimal

12. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pra bayar

69 %

7. Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi

13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

B

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.147.900.000 APBD

1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.147.900.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 427.300.000 APBD

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp. 66.700.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp. 82.500.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp. 219.600.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Rp. 58.500.000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 200.000.000 APBD

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Rp. 200.000.000

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 80.000.000 APBD

1 Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rp. 80.000.000

Program Anggaran Keterangan

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp. 6.277.696.000 APBD

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp. 4.100.859.000

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Rp. 2.100.000.000

3 Pengelolaan Obat E-Logistik

Rp. 76.837.000

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 28.172.000.000 APBD

1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Rp. 230.000.000

2 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Rp. 230.300.000

3 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Rp. 1.441.343.825

4 Penyediaan jasa sarana kesehatan

Rp. 1.708.656.175

5 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Rp. 2.944.680.000

6 Pelayanan Kesehatan Matra

Rp. 33.500.000

7 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia

Rp. 167.200.000

8 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Rp. 500.000.000

9 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)

Rp. 2.029.097.000

10 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)

Rp. 3.477.800.000

11 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)

Rp. 2.165.000.000

12 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)

Rp. 1.589.125.000

13 Jaminan Persalinan

Rp. 839.947.000

14 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Rp. 848.051.000

15 Pelayanan Kesehatan Tradisional

Rp. 60.000.000

Program Anggaran Keterangan

16 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo

Rp. 51.900.000

17 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto

Rp. 59.500.000

18 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan

Rp. 75.700.000

19 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung

Rp. 54.500.000

20 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol

Rp. 56.200.000

21 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang

Rp. 56.400.000

22 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan

Rp. 55.900.000

23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan

Rp. 59.100.000

24 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran

Rp. 63.640.000

25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Rp. 64.400.000

26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo

Rp. 63.400.000

27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati

Rp. 87.200.000

28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung

Rp. 69.560.000

29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Rp. 54.400.000

Program Anggaran Keterangan

Tebon

30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo

Rp. 54.500.000

31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji

Rp. 58.100.000

32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro

Rp. 71.100.000

33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo

Rp. 51.800.000

34 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo

Rp. 420.000.000

35 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo

Rp. 450.000.000

36 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan

Rp. 545.000.000

37 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto

Rp. 375.000.000

38 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan

Rp. 360.000.000

39 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung

Rp. 300.000.000

40 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol

Rp. 400.000.000

41 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang

Rp. 475.000.000

42 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan

Rp. 345.000.000

43 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan

Rp. 300.000.000

44 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan

Rp. 445.000.000

45 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran

Rp. 420.000.000

Program Anggaran Keterangan

46 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Rp. 325.000.000

47 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo

Rp. 520.000.000

48 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati

Rp. 320.000.000

49 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung

Rp. 300.000.000

50 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon

Rp. 300.000.000

51 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo

Rp. 370.000.000

52 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo

Rp. 390.000.000

53 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji

Rp. 360.000.000

54 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro

Rp. 420.000.000

55 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo

Rp. 300.000.000

56 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Rp. 360.000.000

8 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rp. 230.000.000 APBD

1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Rp. 100.000.000

2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Rp. 130.000.000

9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 600.000.000 APBD

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Rp. 250.000.000

2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Rp. 350.000.000

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp. 500.000.000 APBD

Program Anggaran Keterangan

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Rp. 500.000.000

11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp. 630.493.000 APBD

1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Rp. 330.493.000

2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Rp. 300.000.000

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp. 1.050.000.000 APBD

1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Rp. 500.000.000

2 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Rp. 40.000.000

3 Peningkatan imuniasasi Rp. 200.000.000

4 Peningkatan survellance Epidemiologi dan

Rp. 100.000.000

5 Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular

Rp. 210.000.000

13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Rp. 14.575.750.000 APBD

1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Rp. 1.400.000.000

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya

Rp. 8.800.000.000

3 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Rp. 4.375.750.000

14 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Rp. 43.815.843.000 APBD

1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Rp. 18.000.000.000

2 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)

Rp. 1.510.800.000

3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo

Rp. 1.567.705.000

4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto

Rp. 893.308.000

5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas

Rp. 1.655.600.000

Program Anggaran Keterangan

Plaosan

6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung

Rp. 794.393.000

7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol

Rp. 1.131.066.000

8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang

Rp. 1.907.860.000

9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan

Rp. 1.125.570.000

10 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan

Rp. 1.526.967.000

11 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran

Rp. 2.236.447.000

12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji

Rp. 725.658.000

13 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo

Rp. 1.921.928.000

14 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati

Rp. 1.625.229.000

15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung

Rp. 720.440.000

16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon

Rp. 1.050.480.000

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo

Rp. 1.235.924.000

18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji

Rp. 2.005.780.000

Program Anggaran Keterangan

19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro

Rp. 1.399.646.000

20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo

Rp. 781.042.000

15 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Rp. 2.490.919.000 APBD

1 Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan

Rp. 120.000.000

2 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Rp. 40.000.000

3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Rp. 300.000.000

4 Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan

Rp. 550.000.000

5 Akreditasi Puskesmas Rp. 1.380.919.000

6 Pelayanan Kesehatan Rujukan

Rp. 100.000.000

16 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

Rp. 118.000.000 APBD

1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Rp. 100.000.000

2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Rp. 18.000.000

17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Rp. 1.225.000.000 APBD

1 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

Rp. 1.225.000.000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

NO

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan

a. Cakupan Rumah Tangga Sehat

60 % 63,92% 54,06% 90,1%

b. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

44 Desa/ Kelurahan

22 44 100

Meningkatnya upaya pengendalian penyakit secara optimal

b. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

70 % 60 94,89 100

Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

e. Angka Kematian Bayi 23 per 1000 kelahiran hidup

10,89 10,37 100

NO

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

f. Angka Kematian Ibu

102 Per 100.000 Kelahiran hidup

106,55 97,57 100

d. Persentase balita gizi buruk

<1 % 0,75 0,96 100

h. Persentase Puskesmas Sesuai Standar Akreditasi

72,72 % 36,36 72,72 100

Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara optimal

i. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pra bayar

69 % 78 79,87 100

Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal

j. Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)

9.900 per Kapita Rp. 7.225 per kapita

7.100 per Kapita

71,71

Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal

k. Rasio dokter per 1000 penduduk

0,3 0,05 0,05 17

l. Rasio perawat per 1000 penduduk

0,84 0,50 0,47 56

NO

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

m. Rasio bidan per 1000 penduduk

0,55 0,84 0,52 95

Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi

n. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

B B BB 100