KARYA ILMIAH

PERAN PBB DALAM RANGKA MENEGAKKANHUKUM DIPLOMATIK

OLEH

Drs. JOKE PUNUHSINGON, SH

YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENASUNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TOMOHON

FAKULTAS HUKUMTOMOHON

2006

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen

Indonesia Tomohon, telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : Drs. JOKE PUNUHSINGON, SH

NIDN : 0930086204

Jabatan : Asisten Ahli

Judul Karya Ilmiah : PERAN PBB DALAM RANGKA

MENEGAKKAN HUKUM DIPLOMATIK.

Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Tomohon, Januari 2006

Dekan / Ketua Tim Penilai

JULIUS KINDANGEN, SH

ii

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan

hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan karya

ilmiah ini.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul "Peran PBB Dalam Rangka

Menegakkan Hukum Diplomatik” ini dimaksudkan untuk mengadakan

pengkajian terhadap seberapa besar usaha PBB dalam menyebarluaskan Hukum

Diplomatik sebagai bagian dari penegakan Hukum Diplomatik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini,

khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UKIT,

lebih khusus lagi kepada Bapak JULIUS KINDANGEN, SH, selaku Dekan/Ketua

Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-

masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini

terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya,

untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis

harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha

dan tugas kita.

Tomohon, Januari 2006

Penulis,

Drs. JOKE PUNUHSINGON, SH

iii

DAFTAR ISI

Halaman :

JUDUL ................................................................................................. i

PENGESAHAN................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ......................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................ iv

BAB I : PENDAHULUAN .............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................... 1

B. Perumusan Masalah......................................................... 3

C. Tujuan Penulisan ............................................................. 4

D. Manfaat Penulisan ........................................................... 4

E. Metode Penelitian ............................................................... 4

BAB II : PEMBAHASAN ................................................................... 5

A. Konvensi Wina Tahun 1961 Mengenai Hubungan

Diplomatik ……………………………………………..... 5

B. Usaha-Usaha Internasional Melalui PBB Dalam Rangka

Pentaatan Hukum Diplomatik…………............................ 10

C. Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan

Hukum Diplomatik ……………………………………… 16

BAB III : PENUTUP …………………………………………………. 18

A. Kesimpulan ........................................................................ 18

B. Saran .................................................................................. 20

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 22

iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip

diplomasi yang dipandang cukup berarti adalah pada tahun 1927 pada masa Liga

Bangsa-Bangsa. Di mana pada waktu itu telah dibentuk komite ahli untuk

melaporkan bahwa subjek hukum diplomatik melalui cabang- cabang dari

pergaulan diplomatik antar negara haruslah diatur secara internasional.

Sementara itu konperensi negara-negara Amerika yang diadakan di

Havana tahun 1928 telah membahas masalah kodifikasi hukum diplomatik secara

panjang lebar dan kemudian menetapkan dua konvensi, satu mengenai pejabat

diplomatik dan yang lain mengenai pejabat konsuler. Konperensi Havana ternyata

telah berhasil untuk pertama kalinya mengadakan kodifikasi hukum

diplomatik.

Bagi yang tetap mempertahankan hukum kebiasaan internasional tidak

menghendaki terciptanya kodifikasi hukum diplomatik dan berpendapat bahwa

hukum kebiasaan internasional berlaku lebih luas (umum).

Namun di lain pihak karena meningkatnya hubungan antar negara yang

disebabkan oleh laju tumbuhnya negara-negara yang baru merdeka, hubungan

diplomatik antar negara tersebut perlu dituangkan dalam konvensi internasional

dan menganggap bahwa usaha Kodifikasi Hukum Diplomatik merupakan hal

yang mutlak diperlukan.

Dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik saat ini telah diciptakan

sejumlah konvensi tentang hukum diplomatik. Dengan telah dikeluarkannya

berbagai konvensi itu telah menandai perkembangan kemajuan prinsip-prinsip.

Hukum Diplomatik; termasuk kodifikasinya yang tidak saja hanya merupakan

ketentuan-ketentuan yang penting yang mengatur hubungan antar bangsa akan

tetapi lebih dari itu telah diperluas lagi dengan hubungan konsuler antar negara

1

termasuk misi-misi khusus, dan pencegahan serta penghukuman bagi tindak-

tindak kejahatan yang dilakukan terhadap para diplomat.

Demikian juga ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang para

delegasi negara-negara yang akan menghadiri konperens-konperensi internasional.

Timbulnya tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan

para pejabat diplomatik pada waktu lalu antara lain disebabkan timbulnya

aspirasi-aspirasi politik yang tidak dapat terpenuhi khususnya dalam rangka

penentuan hak nasib sendiri, seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO),

Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya (SWAPO), sehingga mereka kadang-kadang

terpaksa harus melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan penyanderaan

dan lain-lain yang mengancam keselamatan para diplomat di negara yang

bersangkutan. Tindakan semacam ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan

aspirasi mereka yang dicita-citakan terutama dalam memperoleh kemerdekaan

mereka.

Tindakan-tindakan yang ditujukan kepada para diplomat juga dapat pula

disebabkan karena adanya pertentangan ideologi, gerakan-gerakan perdamaian

yang tidak menghendaki perlombaan-perlombaan senjata nuklir di mana

organisasi semacam ini tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah negara yang

bersangkutan. Sehingga dengan demikian mereka sering mengadakan "Political

Blakcmail" berupa tindak-tindak kekerasan yang dilakukan terhadap para

diplomat dari negara yang bersangkutan. Tindakan-tindakan semacam ini sering

dilakukan dengan sengaja dalam usaha-usaha mengadakan tekanan-tekanan agar

tujuannya dapat tercapai.

Di samping itu perkembangan gerakan separatisme yang makin meluas di

seluruh dunia dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan juga tidak jarang

melakukan tindakan-tindakan yang sama terutama yang ditujukan kepada para

diplomat sehingga mengancam keselamatan mereka dalam menjalankan tugas

diplomatiknya.

Di samping itu perkembangan gerakan separatisme yang makin meluas di

seluruh dunia dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan juga tidak jarang

melakukan tindakan-tindakan yang sama terutama yang ditujukan kepada para

2

diplomat sehingga mengancam keselamatan mereka dalam menjalankan tugas

diplomatiknya.

Dalam tahun 1980-an laju tindak terorisme cukup menonjol khususnya

dilakukan terhadap para diplomat, merupakan tindakan yang sangat

membahayakan fungsi mereka dalam melakukan tugas-tugas diplomatiknya

sehari-hari. Sebagai contoh dalam tahun 1980 terdapat 400 tindak terorisme yang

ditujukan kepada pejabat diplomatik dan konsuler yang meliputi 60 negara.

Sedangkan 6 bulan pertama tahun 1981 terdapat 191 tindak terorisme dengan

obyek yang sama termasuk yang menyangkut perwakilan atau missi asing. Gejala

ini terus meningkat dalam tahun-tahun berikutnya tidak saja memakan korban

jiwa yang besar tetapi juga korban harta benda serta kerusuhan-kerusuhan pada

perwakilan asing, bahkan baru-baru ini di Zaire, seorang Duta Besar Perancis

tewas kena tembakan yang diarahkan ke gedung kedutaan.

Dalam rangka penataan Konvensi Wina termasuk perkembangannya tidak

saja para diplomat negara-negara tertentu menjadi obyek atau sasaran sehingga

menimbulkan bencana, membahayakan keselamatan para diplomat tetapi juga

gedung-gedung termasuk harta milik dan barang-barang lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Melihat perkembangan gejolak dewasa ini khususnya yang menyangkut

kurang ditaatinya Konvensi Wina 1961 termasuk perkembangannya, di mana

banyak muncul tindakan-tindakan pelanggaran yang mengancam keselamatan

para diplomat, perlu diberikan upaya-upaya yang terkonsolidasi dalam rangka

mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga yang menjadi

permasalahan adalah apakah PBB dapat menjadi mekanisme yang paling tepat

untuk mengadakan koordinasi dan konsolidasi dalam mencari upaya-upaya itu.

Serta sejauhmanakah usaha-usaha PBB dalam menegakkan hukum diplomatik.

3

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini ialah sebagai berikut :

a. Mencari pemecahan masalah penegakan hukum diplomatik oleh PBB

sehubungan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap kekebalan

dan keistimewaan diplomatik, dewasa ini.

b. Untuk mengkaji dan menganalisa praktek hubungan-hubungan diplomatik

dalam masyarakat internasional sebagai sarana hubungan antar negara.

D. MANFAAT PENULISAN.

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Menambah wawasan dan perbendaharaan dalam Hukum Diplomatik

khususnya tentang penegakkan hukum diplomatik sebagai sarana pergaulan

antar bangsa.

b. Merupakan bahan pemikiran ilmiah dalam mengembangkan hukum

diplomatik khususnya tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik, baik

pada mulai maupun berakhirnya, serta sebagai pendorong ke arah penelitian

lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif, yakni suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang

ada sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan

dan penyusunan data, melainkan juga kajian dan interpretasi data tersebut.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder atau

data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis.

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. KONVENSI WINA TAHUN 1961 MENGENAI HUBUNGAN

DIPLOMATIK

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak

mempunyai dampak terhadap perhubungan antar negara dan perkembangan

anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara yang

baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi

Hukum Diplomatik secara luas. Pengembangan ini tidak saja ditujukan untuk

memperbaharui tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan

ketentuan Hukum Diplomatik yang ada. 1

Meningkatnya kerjasama antar negara dalam menggalang perdamaian

dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan

sosial, maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat

pula.

Pengaturan Diplomatik khususnya perkembangan Kodifikasi Hukum

Diplomatik memang tidak begitu pesat sebelum didirikannya Badan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Namun sejak Konggres Wina 1815 telah menetapkan

tingkatan secara umum mengenai penggolongan Kepala-Kepala Perwakilan

Diplomatik secara mutakhir. Berdasarkan Protokol Wina 19 Maret 1815 bahwa :

"Diplomatic Agent are devided into three class that of ambassadors, legates, or

nuncious, that of envoys, ministers or other persons accredited to Ministers of

Foreign affairs". 2

Kemudian penggolongan itu diperkuat lagi dalam Konggres Aix La Cha

pella pada tanggal 21 Nopember 1818 di mana telah ditetapkan lagi pangkat

lainnya yaitu : "Minister resident" yang merupakan pangkat di antara "Minister"

1 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, Alumni, Bandung, 1983, hal. 4.

2 Lihat Pasal 1 Protokol Wina 1815

5

dan "charge d'affaires". Sedang "Legates" dan "Nuncious" sebagaimana

ditetapkan dalam Protokol Wina merupakan wakil-wakil dari Pope (Paus). 3

Demikian Konggres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan

tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat

prinsip-prinsip secara sistimatik termasuk praktek-praktek, cara-cara secara umum

di bidang diplomasi.

Perkembangan selanjutnya dalam rangka usaha untuk mengadakan

kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomatik, yaitu pada tahun 1927 Liga

Bangsa-bangsa telah membentuk Komite Ahli yang bertugas untuk membahas

perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatk, di mana telah dilaporkan bahwa

dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan

diplomatik antara negara haruslah diatur secara internasional.

Kemudian pada tahun 1928 di mana diadakan Konperensi Negara-Negara

Amerika yang diadakan di Havana, tidak saja telah menganggap bahwa masalah

itu sangat penting, tetapi setelah dengan panjang lebar membahasnya telah

menetapkan dua buah Konvensi yaitu :

1. Konvensi mengenai Pejabat Diplomatik

2. Konvensi mengenai Pejabat Konsuler.

Dari kedua konvensi di atas ini telah diratifikasi oleh 12 negara Amerika, di mana Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai pemberian suaka diplomatik dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun demikian Konperensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha Kodifikasi Hukum Diplomatik. 4

Pada tahun 1947 setelah berdirinya PBB, dalam Konperensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengenai Organisasi Internasional telah dipikirkan suatu peluang

dengan ketentuan Piagam yang akan dirumuskan. Adanya usaha untuk

mengembangkan prinsip-prinsip hukum internasional beserta kodifikasinya yang

sudah barang tentu termasuk di dalamnya prinsip-prinsip Hukum Diplomatik.

3 E. Satow S, Guide to Diplomatic Practice, edited by Lord Gore Booth, 5 th ed. Longman, N.V., 1979, hal. 162.

4 Sumaryo Suryokusumo, Op-Cit,, hal. 7.

6

Dalam rangka itulah, maka dibentuklah Komisi Hukum Internasional yang

bertugas untuk melaksanakan studi-studi yang mendorong perkembangan

kemajuan hukum internasional, tetapi juga untuk membuat kodifikasinya,

termasuk di dalamnya Hukum Diplomatik.

Perkembangan kemajuan hukum internasional diartikan sebagai 'persiapan

rancangan Konvensi mengenai masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum

internasional atau mengenai hukum yang belum berkembang dalam praktek

negara-negara. Sedangkan yang diartikan dengan kodifikasi Hukum Internasional

adalah 'perumusan yang lebih tepat dan sistimatisasi dari peraturan hukum

internasional diberbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktek, teladan

dan doktrin negara.

Selama 30 tahun (sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1979) Komisi

Hukum Internasional telah menyelesaikan 27 topik dan sub-topik hukum

internasional, di antaranya adalah menyangkut hukum diplomatik :

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik. 2. Pergaulan dan kekebalan konsuler. 3. Misi-misi khusus. 4. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian I). 5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para anggota

diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional.

6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikut sertakan pada kurir diplomatik.

7. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II).5

Dalam persidangannya yang pertama pada tahun 1949, Komisi memilih

topik hubungan dan kekebalan diplomatik sebagai salah satu topik yang akan

dibicarakan. Dalam persidangan yang kelima, pada tahun 1953, Komisi telah

diberitahu tentang Resolusi Majelis Umum No. 685 (VII), 5 Desember 1953, yang

di dalamnya Majelis Umum meminta kepada Komisi agar menyetujui kodifikasi

hubungan dan kekebalan diplomatik secepat mungkin dan menjadikannya sebagai

topik yang mendapat prioritas pertama.

5 Eddy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 35.

7

Dalam persidangan yang keenam, pada tahun 1954, Komisi menunjuk

A.E.F. Sandstrom sebagai Special Repporteur. Berdasarkan suatu laporan yang

disusun oleh Special Reppoteur, Komisi, pada sidang-sidangnya yang kesembilan

yaitu pada tahun 1959, menyiapkan suatu kerangka pasal-pasal yang dilengkapi

dengan komentar. Rancangan atau kerangka tersebut telah disebarkan ke pelbagai

pemerintah untuk dikomentari dan juga diikutsertakan dalam laporan yang

dikirimkan Komisi kepada Sidang Majelis Umum yang keduabelas dalam tahun

1957.

Pada sidangnya kesepuluh tahun 1958, Komisi memperbaharui rancangan

tersebut berdasarkan komentar-komentar dan observasi-observasi yang diterima

dari berbagai pemerintah dan berdasarkan diskusi rancangan tersebut dalam

Komisi keenam, pada tahun 1957. Rancangan akhir ini, oleh Komisi dikirimkan

kepada Majelis Umum pada persidangannya yang ketigabelas. Komisi

menganjurkan agar Majelis Umum menyebarkan rancangan akhir tersebut kepada

negara-negara anggota PBB disertai dengan pendapat-pendapat terhadap

kesimpulan suatu konvensi.

Komisi menunjukkan bahwa rancangan tersebut hanya menyangkut misi

diplomatik permanen. Akan tetapi Komisi tersebut juga telah meminta Special

Repporteur untuk mempelajari dan meminta pada salah satu sidang mendatang,

membuat suatu laporan tentang bentuk hubungan diplomatik, yaitu apa yang

dinamakan "diplomacy ad-hoc" yang meliputi interant envoys, konperensi-

konperensi diplomatik dan misi-misi khusus yang dikirmkan ke suatu negara

untuk maksud-maksud tertentu. Laporan Komisi juga menyangkut hubungan

antara negara dengan organisasi-organisasi internasional dan hak-hak istimewa

dan kekebalan organisasi-organisasi tersebut.

Dalam hal ini, Komisi semata-mata menunjukkan bahwa unsur-unsur ini,

diatur oleh konvensi-konvensi khusus. Selama perdebatan Komisi keenam,

pada tahun 1958 tentang laporan Komisi Hukum Internasional, beberapa wakil

menunjukkan keraguannya terhadap apakah layak mengkodifikasikan peraturan-

peraturan yang menyangkut hubungan dan kekebalan diplomatik melalui

konvensi.

8

Di sini dituturkan bahwa masalah tersebut cukup diatur oleh kebiasaan-

kebiasaan dan bahwa peraturan-peraturan yang dicapai dalam suatu konvensi akan

melahirkan unsur-unsur kelakuan suatu usaha untuk memperkenalkan

pembatasan atau hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang pada masa itu

dimiliki oleh anggota-anggota misi diplomatik.

Perombakan kebiasaan yang ada dengan alasan di atas lebih disukai

terhadap peraturan-peraturan yang dicapai oleh konvensi tersebut. Akan tetapi,

mayoritas anggota lebih suka untuk mengkodifikasikan subjek tersebut melalui

konvensi, tetapi dengan membaginya menjadi dua kelompok, berdasarkan

prosedur yang akan ditempuh. Satu kelompok mengusulkan agar persiapan

konvensi hendaknya dipercayakan kepada Komsisi Keenam kelompok yang lain

lebih menyukai hasil-hasil kesepakatan yang dicapai dalam suatu konvensi.

Dewan Umum, melalui resolusi 1288 (VIII) 5 Desember 1958, menolaknya

sampai sidang yang keempat belas, pada tahun 1959, di mana rekomendasi komisi

disetujui dan diputuskan, dalam resolusi 1450 (XIV), tanggal 7 Desember 1959,

di mana rekomendasi komisi disetujui dan diputuskan, dalam resolusi 1950 (XIV),

tanggal 7 Desember 1959 yang diteruskan hingga tahun 1961. Laporan akhir

komisi tentang hubungan dan kekebalan diplomatik, yang mengandung empat

puluh lima rancangan pasal-pasal, didasarkan kepada konperensi oleh Dewan.

Setahun kemudian melalui resolusi 1504 (XV) 12 Desember 1960, Dewan juga

menyusun rancangan pasal-pasal berdasarkan konperensi tersebut berdasarkan

misi khusus yang disetujui oleh Komisi pada persidangannya yang keduabelas,

sehingga mereka dapat bersama-sama membahas rancangan pasal-pasal atas

hubungan diplomatik permanen.

Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konperensi PBB tentang

Hubungan Diplomatik dan Kekebalannya diadakan di Wina. Konperensi ini

dihadiri oleh delegasi dari 18 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB

dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan

Mahkamah Internasional.

Konperensi mengambil suatu konvensi yang berjudul "Konvensi Wina

tentang Hubungan Diplomatik", yang terdiri dari lima puluh artikel dan

9

menyangkut hampir semua aspek-aspek yang menyangkut hubungan diplomatik

permanen antara berbagai negara. Konperensi itu juga mengambil tema Optional

Protocol mengenai Permohonan Kewarganegaraan dan Optional Protocol tentang

Compulsory Settlement of Disputes. Final Act pada konperensi 19 itu

ditandatangani pada tanggal 18 April 1961, oleh perwakilan dari 75 negara.

Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai

tanggal 31 Oktober 1961, di Kementrian Luar Negeri Austria dan berikutnya,

sampai 31 Maret 1962, di Markas Besar PBB. Konvensi dan kedua Protocol

Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964. Pada tanggal 31 Desember 1979,

130 negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, 37

mengakui Protocol Opsional tentang Permohonan kewarganegaraan dan 50

Negara mengakui Protocol Opsional tentang Compulsory Settlement of Diputes.

B. USAHA-USAHA INTERNASIONAL MELALUI PBB DALAM

RANGKA PENTAATAN HUKUM DIPLOMATIK

Usaha-usaha internasional melalui PBB ini merupakan lembaran baru

dalam proses pelaksanaan dari hukum diplomatik modern di mana telah dilakukan

usaha-usaha untuk perlunya memperlengkapi dan memerinci secara jelas prinsip-

prinsip maupun aturan-aturan di dalamnya, khususnya telah dapat dibentuk suatu

lingkup kerjasama antar pemerintahan negara anggota dalam mengatasi masalah-

masalah yang sekarang ini benar-benar menjadi perhatian masyarakat

internasional secara keseluruhan.

Dalam menghadapi tindak terorisme yang cukup menonjol khususnya

yang dilakukan terhadap para diplomat yang membahayakan terhadap fungsi

mereka dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai diplomat di tahun 1980. Di

dalam sidang Majeli Umum PBB yang ke 35 tahun 1980. Didalam sidang Majelis

tersebut, 5 negara Nordik telah memajukan masalah-masalah yang dianggap

penting yang perlu dibicarakan bersama, khususnya didalam mencari cara-cara

untuk meningkatkan dipatuhinya aturan-aturan internasional mengenai hubungan

diplomatik dan konsuler, di samping mempertimbangkan adanya peningkatan

10

aksi-aksi teror yang dilakukan terhadap para pejabat diplomat mereka

menjalankan fungsi dan tugasnya. Didalam arti yang luas prakarsa 5 negara

tersebut pada hakekatnya dapat dipandang sebagai perluasan dari usaha-usaha

PBB sebelumnya di mana perlu adanya kewajiban-kewajiban internasional bagi

seluruh negara untuk sebanyak mungkin "meratifikasi" Konvensi-konvensi

mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang ada.

Prakarsa ini kemudian telah disambut secara luas oleh segenap anggota

dan disetujui oleh Majelis Umum PBB dan ketika masalah diajukan bertepatan

dengan peristiwa penyanderaan para diplomat Amerika Serikat di Teheran. 6

Dari pembicaraan-pembicaran di Majelis Umum PBB itu khususnya

mengenai adanya peningkatan tindak terorisme yang dilakukan terhadap para

diplomat, termasuk perwakilannya, terdapat kecenderungan timbulnya 2 prinsip

yang dianggap sangat fundamental dalam mengatasi dan mencegah tindakan-

tindakan tersebut, yaitu :

1. Semua negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional masing-masing dengan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Konvensi termasuk peningkatannya.

2. Perlunya peningkatan tindakan-tindakan khusus guna melindungi perorangan-perorangan dan perwakilan-perwakilan karena ada kesenjangan-kesenjangan yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi yang sekarang diserahkan kepada negara-negara itu sendiri untuk menafsirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus mengenai perlindungan (polisi administrasi, juridiksional) melalui sistem perundang-undangan negara masing-masing. 7

Demikian pula Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusinya No.

35/168 tanggal 15 Desember 1980. Resolusi tersebut antara lain mendesak kepada

seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan

aturan hukum internasional mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler.8

6 Sumaryo Suryokusumo, Op – Cit, hal. 20.

7 Eddy Suryono, Op – Cit, hal. 38.

8 Resolusi tersebut berjudul : Consideration of Effective Measures to Enchance The Protection, Security and Savety of Diplomatic and Consuler Mission and Representative

11

Di samping itu Majelis Umum PBB juga mendesak kepada semua negara

anggota PBB khususnya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat

menjamin secara efektif perlindungan, pengawasan dan keselamatan para pejabat

diplomatik dan konsuler termasuk perwakilannya masing-masing sesuai dengan

kewajiban-kewajiban internasional, termasuk langkah-langkah praktis untuk

melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk mengadakan

tindakan-tindakan merugikan pengamanan atau keselamatan para pajabat

diplomatik dan konsuler termasuk perwakilan-perwakilannya.

Semua negara diserukan agar mereka yang belum menjadi pihak dalam

konvensi-konvensi mengenai tidak digugatnya misi serta pejabat diplomatik dan

konsuler segera meratifikasinya dan jika terjadi perselisihan mengenai

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan aturan hukum diplomatik agar mereka

segera menggunakan cara-cara untuk menyelesaikannya secara damai termasuk

dengan menggunakan jasa-jasa Sekretaris Jendral PBB.

Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan

pengamanan dan keselamatan bagi perwakilan dan pejabat diplomatik serta

konsuler di negara-negara anggota, maka negara-negara itu diminta segera

melaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB termasuk langkah-langkah yang telah

diambil dalam mengadili para terdakwa dan usaha-usaha dalam mencegah

terulangnya tindakan-tindakan semacam itu. Begitu pula negara-negara yang

menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberitahukan tentang hasil-

hasil terakhir proses peradilan setempat kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan

pengamanan dan keselamatan bagi perwakilan dan pejabat diplomatik serta

konsuler di negara-negara anggota, maka negara-negara itu diminta segera

melaporkan kepada Sekertaris Jenderal PBB termasuk langkah-langkah yang telah

diambil dalam mengadili para terdakwa dan usaha-usaha dalam mecegah

terulangnya tindakan-tindakan semacam itu. Begitu pula negara-negara yang

menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberitahukan tentang hasil-

hasil terakhir proses peradilan setempat kepada Sekertaris jenderal PBB.

12

Atas dasar resolusi Majelis Umum PBB tersebut Sekertaris Jenderal PBB

telah menerima laporan dari Pemerintah Turki yang diterima melalui Perwakilan

tetapnya PBB di New York yang dikirim pada tanggal 11 Maret 1981 sebagai

berikut :

"On 17 December 1980, at approximately 9.45 A.A., as he was making his away from his official residence to his chancellery, the Consul-General of Turkey in Sydney, the Honourable Sarik Ariyak, and his body guard, Mr. Engin Sever, were the victims of an armed attack by two terroriste on motorcycles and were killed as a result of this outrage. A secret organization calling itself the "Armenia Commandos of Justion" had clained responsibility for this double murder"."..... Turkey hopes that Australian Government, on whose territory this incident occured, will not fail to report as soon as possible to the Secretary-General of the United Nations, in accordence with the provisions of ..... Genaral Assembly resolution 35/168, on the measure which it has taken to arrest and bring to justice those two commited the double murder and to prevent a repitition of such acts". 9

Dalam menangani laporan Pemerintah Turki kepada Sekretaris Jenderal

PBB tersebut, Pemerintah Australia pada tanggal 8 Juni 1981 melalui wakil

tetapnya di PBB, New York telah melaporkan kejadian-kejadian yang sama

kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai berikut :

"In connexion with the above which refers to an incident occuring in Australia ..... the Australia Government wiches to acknowledge that the Turkish Consul-General, Mr. Sarik Ariyak and his bodyguard, Mr. Engin Ever, died in Sydney on 17 December 19980 after an attack by two unknown persons. The Australia Government wishes to inform the Secretary General that this crime is being troughly investigated by the relevant police authorities who are obliged to report at the conclusion of their investigations to the Grown Coroner. In addition, reward totalling $ 100,000 have been offered recent by the Australian and New South Wales Governments for information leading to the arrest of those responsible. The Australian Government is treating this incident as a terrorist-related crime, and the strongest protective measures have been taken to safeguard Turkish diplomatic and consuler officers in Australia. This matter is still sub judice in the Australia courts and at this time the Permanent Representative is unable to make a more detail responce. How ever, the Permanent Representative will report judical findings related to this matter to the Secretary-General when they become known".10

9 Eddy Suryono, Op – Cit, hal. 80.10 Dokumen Majelis Umum PBB A/36/445, tanggal 15 September 1981, hal. 6.

13

Sehubungan dengan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap

missi/staf diplomatik dan konsuler dalam tahun 1981 Majelis Umum PBB telah

mengeluarkan resolusi,11 yang meminta kepada negara-negara anggota PBB

mengenai tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan terhadap misi/staf

diplomatik tersebut.

Namun kemudian hal ini ditafsirkan sebagai perluasan ruang lingkup

Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan jasa-jasa baiknya kepada negara-

negara yang sedang mengalami tindak terorisme di wilayahnya.

Prosedur untuk memberikan informasi Sekretaris Jenderal itu pada

hakekatnya juga dapat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan

masalahnya. Namun secara tidak langsung usaha itu dapat juga memperluas

wewenang PBB sendiri dalam rangka menangani masalah-masalah yang sangat

pelik dan peka yang menyangkut kerjasama antar negara.

Resolusi tersebut juga meminta kepada segenap anggota PBB agar

melaporkan tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan untuk menghukum para

pelanggar termasuk usaha pencegahan agar tidak lagi terjadi antara lain melalui

sanksi-sanksi. Negara-negara anggota PBB juga diminta untuk memberikan

pandangan-pandangan mereka mengenai langkah-langkah yang akan diambil di

masa mendatang untuk melindungi wakil-wakil diplomatik dan konsuler termasuk

perwakilan-perwakilannya masing-masing.

Usaha-usaha internasional melalui PBB tersebut sangat tepat khususnya

dalam rangka mencegah dan melakukan tindakan terhadap terorisme, yang

meningkat dari tahun ke tahun. Dan di samping itu sangat penting usaha untuk

melengkapi ketentuan-ketentuan internasional yang ada agar menjamin

perlindungan keselamatan dan pengamanan bagi misi-misi negara.

Khususnya usaha-usaha yang dianggap penting untuk memusatkan

perhatian kepada tanggung jawab internasional bagi negara-negara dalam

melakukan tindakan-tindakan perlindungan dan menghukum para pelakunya. Di

11 Resolusi Majlis Umum PBB 36/165 tahun 1981.

14

samping itu juga dianggap penting untuk meningkatkan tindakan-tindakan

pencegahan di wilayah negara-negara yang menerima wakil-wakil dan misi-misi

asing, karena berhasil atau tidaknya tindakan pencegahan ini, pada hakekatnya

tergantung pada langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi dan

mencegah kegiatan-kegiatan dari kelompok organisasi maupun perkumpulan-

perkumpulan teror yang mempersiapkan atau melakukan tindakan-tindakan

agresif dan yang bersifat teror terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik dan

konsuler termasuk para pejabat-pejabatnya yang dilakukan mereka di berbagai

wilayah negara.

Semua negara-negara anggota PBB mempunyai kewajiban-kewajiban

internasional untuk melindungi para diplomat dan konsul termasuk gedung-

gedung perwakilannya masing-masing, bahkan ini merupakan kewajiban yang

mutlak dilakukan oleh negara-negara anggota agar pejabat-pejabat diplomatik dan

konsuler tersebut dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien. Apalagi

saat ini telah diberlakukannya beberapa instrumen internasionalnya tentang hal

itu, antara lain adalah Konvensi Wina 1961.

Dalam Konvensi mengenai Misi Khusus tahun 1969 juga telah memuat

ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap gedung-gedung perwakilan dan misi-

misi khusus dan perlindungan bagi semua yang bertugas dalam misi khusus

tersebut di wilayah negara setempat. Ketentuan itu diatur dalam pasal 25 dan pasal

29 Konvensi mengenai Misi Khusus tahun 1969.

Demikian juga ketentuan-ketentuan yang sama telah dimuat dalam

Konvensi mengenai "Perwakilan dari Negara-Negara dalam hubungan mereka

dengan Organisasi Internasional" yang memuat ketentuan-ketentuan serupa.

Begitu pula ketentuan yang sama telah dilengkapi dengan Konvensi-

Konvensi lainnya seperti Konvensi mengenai "Pencegahan dan Penghukuman

Kejahatan-Kejahatan yang Dilakukan terhadap Orang-Orang yang menurut

Aturan Hukum Internasional Perlu Dilindungi", termasuk para diplomat, dan

Konvensi untuk memerangi Tindak Penyanderaan tahun 1979.

15

C. TANTANGAN-TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM

PELAKSANAAN HUKUM DIPLOMATIK

Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut diatas dipandang cukup luas dan

telah mencakup segala jenis dan tingkat perwakilan diplomatik, konsuler maupun

missi khusus ataupun dalam rangka tugas-tugas hubungan multilateral dan

bilateral ataupun sebagai missi tetap atau sementara dalam missi diplomatik,

namun masih pula banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum

diplomatik tersebut dewasa ini.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut antara lain sebagai

berikut :

1. Masih banyaknya tindakan terorisme yang dilakukan terhadap para diplomat

yang merupakan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan fungsi mereka

dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai diplomat.

Sebagai contoh di dalam tahun 1980 tercatat 400 tindak terorisme yang

ditujukan kepada para diplomatik dan konsuler yang meliputi 60 negara.

Sedangkan 6 bulan pertama dalam tahun 1981 terdapat 191 tindak terorisme

dengan obyek yang sama termasuk yang menyangkut perwakilan atau missi

asing. Gejala ini terus berlangsung dalam tahun-tahun berikutnya tidak saja

memakan korban jiwa yang besar tetapi juga korban harta serta kerusakan-

kerusakan pada perwakilan asing.

2. Kurangnya minat Negara-negara untuk menjadi pihak-pihak dalam Konvensi

mengenai hubungan diplomatik ini. Mereka yang tidak berminat turut serta

menjadi pihak dalam konvensi mengenai perlindungan pejabat diplomatik

masih banyak memakai kebiasaan internasional sebagai landasan hukumnya

yang dianggap berlaku cukup luas dan memadai.

3. Di samping itu juga masih terus meningkat jumlah korban pejabat-pejabat

diplomatik di berbagai negara akibat tindakan penyanderaan, pembajakan

yang mengancam keselamatan jiwa para pejabat diplomatik tersebut.

Walaupun telah banyak ketentuan-ketentuan yang cukup luas dan cukup

lengkap mengatur tentang perlindungan para pejabat diplomatik, pencegahan

16

dan penghukuman tindak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang

yang menurut aturan-aturan hukum internasional perlu dilindungi termasuk

para diplomat, juga telah pula dilengkapi dengan Konvensi untuk memerangi

tindak penyanderaan, ada pula anggapan bahwa masyarakat internasional tetap

harus memikirkan perlunya kelengkapan-kelengkapan lagi untuk menuangkan

dalam ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan "tanggung jawab

negara" dalam hal gagal untuk melakukan perlindungan terhadap para pejabat

diplomatik termasuk perwakilannya yang berada di berbagai negara dan

organisasi internasional yang ada di negara tertentu.

Di samping itu masih pula dianggap perlu untuk membuat ketentuan-

ketentuan yang menyangkut pengawasan internasional bagi tindakan-tindakan

administratif yang dilakukan oleh negara-negara agar supaya dapat memberikan

pengarahan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat protektif bagi para pejabat

diplomatik tersebut.

17

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapatlah kiranya diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

1. Perkembangan kemajuan Hukum Diplomatik termasuk usaha-usaha untuk

mengkodifikasikan prinsip-prinsipnya tidak sebagaimana masa lalu, dimana

didalam pasal 13 Piagam PBB Majelis Umum PBB telah menciptakan suatu

mekanisme seperti adanya Komisi Hukum Internasional yang memang

tugasnya untuk melakukan pengembangan kemajuan prinsip-prinsip hukum

internasional yang sudah tentu termasuk di dalamnya perkembangan hukum

diplomatik, karena usaha untuk menghimpun sistimatik sebagai kodifikasi

hukum diplomatik melalui konvensi-konvensi internasional.

2. Komponen-komponen peraturan Hukum Diplomatik yang meliputi prinsip-

prinsip penting yang dianut oleh semua negara dalam mengadakan hubungan

diplomatik satu sama lain yang antara lain :

Prinsip-prinsip seperti tidak diganggu gugatnya para diplomat termasuk

keluarganya dan gedung-gedung perwakilan atau milik lainnya yang

dipergunakan dalam rangka menunaikan tugas-tugas diplomatiknya. Juga

prinsip Exterritorialitas yang diberikan untuk kelancaran tugas-tugas dan

fungsi perwakilan diplomatik, kekebalan dan keistimewaan termasuk

kekebalan dari yurisdiksi perdata, pidana dan administrasi bagi para pejabat

diplomatik yang berada di wilayah suatu negara dan lain sebagainya, juga

mengikuti perkembangan dan kemajuan hukum diplomatik secara

keseluruhan.

3. Pada masa permulaan kegiatan PBB, pada waktu diadakan usaha-usaha

kodifikasi khususnya yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik,

telah banyak menimbulkan pertentangan. Di satu pihak ingin

mempertahankan praktek-praktek dan kebiasaan yang sudah baku dan sudah

18

secara tradisional dipergunakan oleh banyak negara sebagai hukum kebiasaan

internasional dan di lain pihak dengan meningkatnya laju pertumbuhan

negara-negara yang baru merdeka yang mempunyai dimensi di dalam

pergaulan dan hubungan diplomatiknya sendiri, menghendaki perlunya diatur

dan diadakan kodifikasi sehingga dapat dituangkan di dalam konvensi-

konvensi internasional.

4. Disadari pula bahwa walaupun tidak ada hasil-hasil yang konkrit dalam usaha

kodifikasi yang lebih khusus lagi mengenai kekebalan dan keistimewaan

diplomatik, pernah PBB telah membentuk suatu Komisi Ahli yang diberi

tugas untuk memberikan justifikasi dan dasar hukum bagi pemberian

kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

5. Sejalan dengan perkembangan prinsip-prinsip tentang kekebalan dan

keistimewaan para diplomat dan dengan pertumbuhan organisasi-organisasi

internasional terutama sekali setelah dibentuknya PBB pada tahun 1945,

sehingga dirasakan perlunya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi

para diplomat yang dikirim oleh negara-negara pada sidang atau konperensi

yang diadakan dalam rangka organisasi-organisasi atau badan-badan

internasional tersebut, termasuk pejabat-pejabat yang mewakili negaranya

dalam organisasi dan badan-badan itu.

6. Sejak berlakunya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, benar-

benar telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting, karena masyarakat

internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun

kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang memberikan

pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak

diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam

mengadakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas

diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan

keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di

antara semua bangsa.

7. Pelaksanaan hukum diplomatik, khususnya terhadap Konvensi Wina tahun

1961 tentang hubungan diplomatik banyak mengalami tantangan-tantangan.

19

Di dalam tahun-tahun 1980-an di mana laju kegiatan tindak terorisme cukup

menonjol, khususnya yang dilakukan terhadap para diplomat merupakan

tindakan yang sangat membahayakan fungsi mereka di dalam melaksanakan

tugas sehari-hari sebagai diplomat.

8. Dalam menghadapi perkembangan yang membahayakan itu telah banyak

usaha PBB untuk mengadakan pembahasan terhadap masalah-masalah

tersebut secara intensif. Di mana pada tahun 1980 Majelis Umum PBB

mengeluarkan resolusi yang berisi seruan yang mendesak kepada seluruh

anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan

hukum internasinal yang mengatur hubungan diplomatik.

9. Di samping itu Majelis Umum PBB juga mendesak kepada semua negara

anggota khususnya untuk mengambil langkah-langkah agar dapat menjamin

secara efektif perlidungan, pengamanan dan keselamatan para diplomat

termasuk perwakilannya masing-masing di wilayah yurisdiksi mereka sesuai

dengan kewajiban-kewajiban internasional termasuk langkah-langkah yang

praktis untuk melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk

melakukan tindakan-tindakan yang terlarang itu seperti tindakan yang

merugikan pengamanan atau keselamatan para pejabat diplomatik termasuk

perwakilan-perwakilannya.

10. PBB juga menyerukan kepada semua negara agar mereka yang belum

menjadi pihak dalam Konvensi-Konvensi mengenai tidak diganggu gugatnya

misi-misi serta para pejabat diplomatik segera meratifikasinya.

B. S A R A N

1. Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan, pengamanan

dan keselamatan bagi perwakilan dan pejabat diplomatik di negara-negara

anggota, maka negara-negara itu segera melaporkan kepada Sekjen PBB

termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam mengadili para terdakwa

dan usaha-usaha dalam menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran

semacam itu.

20

Di samping itu negara-negara yang menjadi korban peristiwa itu diminta juga

untuk memberitahukan tentang hasil-hasil terakhir mengenai proses peradilan

setempat.

2. Walaupun ketentuan-ketentuan tersebut di atas dipandang cukup luas dan

mencakup segala jenis dan tingkat perwakilan diplomatik, maupun misi

khusus ataupun dalam rangka tugas hubungan multilateral, bilateral ataupun

sebagai anggota misi tetap atau misi sementara dalam misi diplomatik, ada

pula anggapan bahwa masyarakat internasional tetap harus memikirkan

perlunya kelengkapan-kelengkapan lagi dituangkan dalam ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam hal gagal

untuk melakukan perlindungan terhadap para pejabat diplomatik termasuk

perwakilannya masing-masing yang berada di banyak negara dan organisasi-

organisasi internasional yang ada di negra-negara tertentu.

Di samping itu pula perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang

menyangkut pengawasan-pengawasan internasional bagi tindakan-tindakan

administratif yang dilakukan oleh negara-negara agar dapat memberikan

pengarahan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat protektif tersebut.

21

DAFTAR PUSTAKA

Kusumaatmadja M., Pengantar Hukum Internasional - Bagian I Umum, Binacipta, Bandung, 1982.

Lauterpacht O., Internasional Law - A Treaties, Vol. I, Seven Ed., Longmans, Green and Co., London, New York, Toronto, 1948.

Nicolson H., Diplomacy, Oxford University Press, Second Ed., London, 1950.

Norman J. and Lincoln G.A, The Dynamic of International Politic, The Mac Millan Co, London, 1976.

Sastroamidjojo A., Pengantar Hukum Internasional, Bhratara, Jakarta, 1971.

Sik Swan Ko, Hukum Internasional Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan, (Ed. A. Budiman dan Alimudin), Bina Aksara, Jakarta, 1977.

Sotouw S.E, Guide to Diplomatic Practice, Edited by Lord Gore Booth, Fiveth Ed., Longman N.V, 1979.

Starke J.G., An Introduction to International Law, Alih bahasa Sumitro Danuredjo., Pengantar Hukum Internasional Bagian I dan II, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1984.

Suryokusumo S., , Hukum Diplomatik, Binacipta, Bandung, 1985.

Suryono E., Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung 1992.

Syahmin, A.K., Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Armico, Bandung, 1988.

22