Strukturdan

Sistem Politik Dunia dan Indonesia

Sistem Politik

Tentang Sistem PolitikDefinisi:

Sistem Politik+

Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan

dan teroganisir sehingga membentuk suatu proses.

Dari kata Polis (Yunani) yang merujuk pada negara / negara

kota dan kegiatan pelestarian dan pengembangan kotanya.

Sistem Politik =Berbagai kegiatan dalam suatu sistem bernegara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu sendiri serta melaksanakannya.

Konsep-Konsep Pokok Politik:

Negara (State)

Kekuasaan (Power)

Kebijakan (Policy)

Distribusi atau Alokasi

Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Struktur Politik

SuprastrukturThe Government Political (Kehidupan Politik Pemerintah)

Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi, wewenang, dan hubungan kewenangan/kekuasaan antar lembaga-lembaga itu.

Berdasarkan UUD 1945, sistem organisasi pemerintahan adalah:• Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR)-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Presiden• Kekuasaan Legislatif

•oleh Presiden dan DPR• Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)• Mahkamah Agung

disebut:Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Fungsi:

1. Pengambilan Keputusan (Decision Making) Oleh lembaga Logistik dan Eksekutif

2. Pelaksanaan Keputusan (Rule Application) Oleh lembaga Eksekutif dan Aparat Biokrasi

3. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan (Rule Adjudication) Oleh lembaga Yudikatif (badan-badan Kehakiman)

InfrastrukturThe Socio-Political (Organisasi Sosial Politik)

Segala hal yang berkaitan dengan pengelompokkan warga negara atau anggota masyarakat.Memiliki 5 komponen, yaitu:1. Partai Politik (Political Party) yaitu partai yang diakui secara formal oleh

Pemerintah dan ikut menjadi kontestan pemilu.2. Kelompok Kepentingan (Interest Group) yaitu kelompok yang secara

formal bukan kontestan pemilu, tapi mempengaruhi hasil pemilu.3. Kelompok Penekan (Pressure Group) yaitu kelompok yang tidak

berkeinginan untuk mengisi jabatan-jabatan politik, tapi berperan dalam mengajukan aspirasi masyarakat.

4. Alat Komunikasi Politik (Political Communication Media) yaitu media massa sebagai penyalur dan pembawa suara rakyat.

5. Tokoh Politik (Political Figure) yaitu tokoh-tokoh yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara atau kabinet.

Sistem Politik di DuniaMacam-Macam Sistem PolitikMenurut Carter dan Hez:

1. Pemerintahan “dari atas” (Oligarki, Otoriter, Aristokrasi) Pihak yang memerintah hanya beberapa orang atau kelompok kecil orang.

2. DemokrasiPihak yang memerintah terdiri atas banyak orang.-TotaliterKewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu tentang masyarakat.

- LiberalSebagian besar kehidupan masyarakat mengatur sendiri dan dijamin dengan tata hukum yang telah disepakati bersama.

Macam-Macam Sistem PolitikMenurut Almond dan Powell:

1. Sistem Primitif yang Intermittent

2. Sistem Tradisional

3. Sistem Modern

Kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan politik menjadi spesialisasi atau lebih otonom sangat kecil karena cara kerjanya hanya sebentar-sebentar.

Pemerintahan politiknya berbeda-beda dan merupakan suatu kebudayaan subyek.

Struktur politik seperti partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa berbeda berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.

Sistem Politik Otokrasi TradisionalPersamaan dan kebebasan kurang ditekankan dan kurang dijamin. Lebih

menekankan pada perilaku kelompok kecil penguasa dan kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan.

Pemimpin menjadi lambang kebersamaan.

Cenderung bersifat pribadi, negatif, dan sebagian kecil bersifat konsensus. Para penguasanya memiliki kekuasaan nyata.

Bersumber dan berdasarkan tradisi serta turun-temurun oleh pemimpin terdahulu yang dipandang sebagai orang yang harus memerintah.

Distribusi tanah sebagai sumber ekonomi dan kekuasaan sangat tidak seimbang karena adanya jurang antara penguasa dan masyarakatnya.

a. Kebaikan Bersama

b. Identitas Bersama

c. Hubungan kekuasaan

d. Legitimasi Kewenangan

e. Hubungan Ekonomi dan Politik

Sistem Politik Totaliter (Dictator)

Kata Dictator berasal dari kehidupan Romawi Kuno yang terancam oleh pendudukan bangsa asing atau pemberontakan dalam negeri.

Ada dua macam sistem politik ini, yaitu Komunis dan Fasis. Keduanya menghendaki hal-hal berikut:a. Adanya kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.b. Adanya sistem mobilisasi massa.c. Ditempatkannya individu dibawah kehendak partai tunggal atas nama negara.

Menurut Carl J. Friedriech dan Zbiegniew Brzezinski, ciri-ciri diktator modern yaitu:d. Memiliki sebuah ideologi resmi.e. Memiliki satu partai massa tunggal dengan satu orang pemimpin sekaligus

penafsiran tunggal ideologi.f. Pemerintah mengawasi masyarakatnya melalui polisi rahasia berteknologi

modern.g. Monopoli semua media massa.h. Kontrol ketat melalui militer.i. Pengendalian terpusat melalui jajaran biokrasi.

Sistem Politik DemokrasiSecara struktural, sistem ini memiliki keseimbangan

antara konflik dan konfensus dan memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, dengan pemerintah, maupun dengan kelompok.

Sistem Politik di Negara BerkembangDalam pembangunan maupun proses perkembangan politik, dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga segala

aspeknya dapat terlaksana dengan baik.

Sistem Politik DemokrasiSecara struktural, sistem ini memiliki keseimbangan

antara konflik dan konfensus dan memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, dengan pemerintah, maupun dengan kelompok.

Sistem Politik di Negara BerkembangDalam pembangunan maupun proses perkembangan politik, dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga segala

aspeknya dapat terlaksana dengan baik.

Bentuk partisipasi politik

Sistem Politik di IndonesiaSistem politik di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

Dalam perkembangan sejarahnya, demokrasi Indonesia dapat dibedakan menjadi:

1. Masa demokrasi konstitusional / parlementer

2. Masa demokrasi terpimpin

3. Masa demokrasi Pancasila

Sistem Politik di IndonesiaAspek-Aspek Demokrasi Pancasila1. Formal, menyangkut proses pengangkatan wakil-wakil rakyat

sesuai aturan.2. Material, menghargai manusia sebagai subjek, bukan objek

semata.3. Normatif, seperangkat norma menjadi pembimbing dan kriteria

dalam mencapai tujuan negara dan harus ditaati semua orang.4. Optatif, mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai.5. Organisasi, berperan sebagai wadah dalam melaksanakan

demokrasi Pancasila.6. Kejiwaan demokrasi Pancasila, yaitu semangat dalam

menyelenggarakan negara.

Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi

Pancasila

Dalam demokrasi Pancasila, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nuraninya. Segala kebijakan pemerintah harus berdasarkan musyawarah.Keputusan Berdasarkan MufakatPasal 28 Tap MPR No. II/MPR/1999: Putusan berdasarkan mufakat sah apabila daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh anggota yang terdiri atas unsur semua fraksi, kecuali dalam menetapkan GBHN.Keputusan Berdasarkan Suara TerbanyakPasal 27 Ayat (1) Tap MPR No. II/MPR/1999: Pengambilan putusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, bila tidak mungkin, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 85 Ayat (1) Tap MPR No. II/MPR/1999: Pengambilan keputusan sah bila:1. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya

ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota rapat.

2. Disetujui oleh separuh jumlah anggota yang hadir.

Keputusan untuk Mengubah UUD 1945Pasal 37 UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 harus memenuhi persyaratan berikut:1. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah

anggota majelis hadir.2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-

kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 96 Tap MPR No. II/MPR/1999: Perubahan UUD 1945 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Keputusan untuk Menetapkan GBHNDemokrasi yang menggunakan perwakilan disebut Demokrasi tidak Langsung, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:1. Penduduk selalu bertambah2. Masalah yang dihadapi pemerintah semakin sulit3. Warga negara memiliki kesibukan sendiri hingga

masalah pemerintah cukup diserahkan kepada yang ahli.

Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:4. Pemilu tahun 2004 secara luber dan jurdil.5. Pemilihan dan penyusunan ketua dan wakil ketua

DPR, DPRD tingkat I, dan II.6. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara

langsung oleh rakyat.

Fin

Shanti Wulandara

Maria Benedita

Trisco Immanuel

Chandra Satrio

Joshua Laurentius

Albert Rudolfo

OlehKelompok 5

Xc