Modul ke:

Fakultas

Program Studi

KewarganegaraanNegara dan Sistem Pemerintahan

Yuvinus Elyus, Amd. IP., SH., MH.EKONOMI DAN BISNIS

Manajemenwww.mercubuana.ac.id

Pengertian

Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara mengenaiorgan negara atau organisasi negara sebagaikeseluruhanBentuk Pemerintahan (regerings-vorm) berbicaramengenai bentuk penyelenggaraan pemerintahanatau penyelenggaraan kekuasaan.Ada juga istilah sistem pemerintahan yang berbicara mengenai sistem penyelenggaraankekuasaan pemerintahan dalam arti cabangeksekutif saja.

Bentuk Negara Klasik

PLATO (427 – 347 SM):a. Aristokrasi

Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilanb. Timokrasi

Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri.c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya.A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyatB. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras dan

kuat.

ARISTOTELES (384 – 322 SM)

Pemerintahan oleh satu orang :A. MonarkiB. TyranniPemerintahan oleh Banyak Orang :A. AristokrasiB. OligarkiPemerintahan oleh RakyatA. RepublikB. Demokrasi

TEORI POLYBIOS – POLYBIUS CYCLES (200 – 118 SM)

Bentuk Negara Modern

A. Leon Duguit :1. Negara Kesatuan2. Negara Serikat3. Perserikatan Negara-negara

B. Sri Soematri :1. Negara federal/Serikat (Federal

state, bondstaat)2. Negara Kesatuan (Unitary State,

eenheidstaat)

NEGARA KESATUAN

Ciri Mutlak Negara Kesatuan• Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat• Tidak adanya badan-badan lain yang

berdaulatSistem Pemerintahan :• Sentralisasi (central government, single

centralized government)• Dekonsentalisasi (centralisasi met de

deconcentratie).

Negara Kesatuan

Negara Federal

• Terdiri beberapa negara bagian yang tidak berdaulat;

• Kedaulatan berada pada Negara Federal;• Negara bagian punya kekuasaan membuat

UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan kabinet sendiri.

• Kewenangan untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter berada pada Negara Federal.

PERBEDAAN (R. Kreneuburg)

NEGARA FEDERASI:• Negara bagain punyai pouvoir constituant.• Wewenang membentuk UU Pusat oleh Negara

Federal terperinci dalam Konstitusi.NEGERA KESATUAN :• Organisasi pemerintahan daerah telah

ditetapkan dalam UU Pusat.• Pembentukan UU Pusat ditentukan secara

umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung pada UU Pusat.

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

• Perserikatan atau Persekutuan antar beberapanegara yang sama-sama merdeka danberdaulat penuh.

• Dibentuk karena ada kesamaan kepentinganatau karena dinamika sosial politik global.

• Untuk kepentingan hubungan luar negeri.• Perjanjian mengikat negara anggota, tapi tidak

pada warga negara anggota.• Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean.

PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA

(CONFEDERATION STATE, STATENBOND)

Bentuk Pemerintahan Modern

A. MONARKI• Kehendak terjelma dari satu orang• Kepala Negara berganti turun temurun.B. REPUBLIK• Kehendak terjelma dari rakyat.• Kepala Negara berganti tidak turun temurun

Perkembangan Monarki

A. MONARKI ABSOLUT• Raja berkuasa mutlak terhadap semua alat

kekuasaan negara.• Biasanya dilandasi faham teokrasi.B. MONARKI KONSTITUSIONAL• Kekuasaan Raja dibatasi konstitusi.• Sering juga disebut monarki modern, seperti

Inggris, Belanda, dan Jepang.

Teori Kekuasaan Negara

a. Teori Thomas Hobbes : Manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes, yang tak ubahnyabinatang buas. Dalam keadaan inilahmendorong terbentuknya perjanjianmasyarakat yang menyerahkan hak-haknya kpdpenguasa.

b. Teori John Locke :Manusia tidaklah secara absolut menyerahkanhak-hak individunya kepada penguasa. Haklainnya tetap melakat pada masing2 indivudu.

PROSES PERJANJIAN MASYARAKAT MENURUT JOHN LOCKE

a. The First Treaty (Pactum Unionis)Perjanjian individu dengan individu untukterbentuknya masyarakat politik dan negara.

b. The Second Treaty (Pactum Subjectionis)Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentukatas dasar suara mayoritas, sehingga setiapindividu tetap memiliki hak-hak yang taktertanggalkan, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi kepadamasing2 individu.

3 JENIS BENTUK PEMERINTAHAN

a. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif

b. Terdapat pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif.

c. Terdapat pengaruh dan pengawasan yang langsung dari rakyat (Sistem pemerintahan yang representatif.)

SISTEM PEMERINTAHAN

a. Sistem Pemerintahan Parlementerb. Sistem Pemerintahan Presidensiilc. Sistem Pemerintahan Campuran

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah

b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen

c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen

d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak memberikan dukungan kepada pemerintah.

Sistem Pemerintahan

a. Sistem Pemerintahan Parlementerb. Sistem Pemerintahan Presidensiilc. Sistem Pemerintahan Campuran

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah

b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen

c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen

d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak memberikan dukungan kepada pemerintah.

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan

b. Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya

c. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen

d. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden

SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiilb. Jika lebih menunjol ciri parlemnter disebut

quasi parlementer, seperti di Perancis dimana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri yang didukung oleh parlemen.

c. Jika lebih menonjol ciri presidensiil disebut quasi presidensiil seperti di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dimana Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

HUBUNGAN ANTARA DEMOGRAFI DAN BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN

Terima KasihYuvinus Elyus, Amd.IP., SH., MH.