kewajiban penyediaan dana pendidikan - bi.go.id · pdf filekodifikasi peraturan bank indonesia...
TRANSCRIPT
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
ManajemenKewajiban Penyediaan Dana Pendidikan untuk PengembanganSumber Daya Manusia
DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1
1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).
http://www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/
0
TimPenyusunRamlanGintingChandraMurniadiDudyIskandar
GantiahWuryandaniZulkarnainSitompul
SitiAstiyahWahyuYuwanaHidayat
KomalaDewiWirzaAyuNovriana
AnggayastiHayuAninditaApriliaAnjarsari
PusatRisetdanEdukasiBankSentral(PRES)BankIndonesiaTelp:02129817321Fax.:0212311580email:[email protected],BankIndonesia2012
KodifikasiPeraturanBankIndonesia
ManajemenKewajibanPenyediaanDanaPendidikanuntukPengembanganSumberDayaManusia
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
i
DAFTARISI
Paragraf Halaman
DaftarIsi Hal.iRekamJejakRegulasiKewajibanPenyediaanDanaPendidikandanPelatihanuntukPengembanganSumberDayaManusiaBankUmumdanBankPerkreditanRakyat
Hal.ii
DasarHukum Hal.iiiRegulasiTerkait Hal.iiiRegulasiBankIndonesia Hal.iii
KewajibanPenyediaanDanauntukPengembanganSumberDayaManusiaBankUmum
KetentuanUmum Par.1 Hal.1PerhitunganBesaranDanaPendidikan Par.23 Hal.1PelaksananPendidikan Par.46 Hal.12Pelaporan Par.7 Hal.2Sanksi Par.8 Hal.2
KewajibanPenyediaanDanaPendidikandanPelatihanuntukPengembanganSumberDayaManusiaBankPerkreditanRakyat
KetentuanUmum Par.9 Hal.23
PemenuhanKewajibanPenyediaanDanaPendidikandanPelatihan Par.1011 Hal34
PelaksanaanPendidikandanPelatihan Par.12 Hal.4
RencanaPendidikandanPelatihan Par.1314 Hal.5
RealisasiRencanaPendidikandanPelatihan Par.15 Hal.5
Pelaporan Par.16 Hal.5
Sanksi Par.17 Hal.56
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
ii
RekamJejakRegulasiKewajibanPenyediaanDanaPendidikandanPelatihanuntukPengembanganSumberDayaManusiaBankUmum
danBankPerkreditanRakyat
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
iii
DasarHukum: UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang
UndangNomor10Tahun1998 UndangUndangNomor23Tahun1999tentangBankIndonesiasebagaimanatelahdiubahdenganUndang
UndangNomor3Tahun2004RegulasiTerkait:- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/3/UPPB 1995 perihal Penyampaian Rencana Kerja Bank dan
LaporanPelaksanaannya- SuratKeputusanDireksiBank IndonesiaNomor31/60/KEP/DIR/1998tentangRencanaKerjaDanLaporan
PelaksanaanRencanaKerjaBankPerkreditanRakyatRegulasiBankIndonesia:- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/14/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan
PelatihanuntukPengembanganSumberDayaManusiaBankPerkreditanRakyat- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana untuk
PengembanganSumberDayaManusiaBankUmum
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
1
Paragraf SumberRegulasi Ketentuan Perbankan Manajemen Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber DayaManusia
BankUmum KetentuanUmum1 Pasal1
31/310/KEP/DIR1999
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor7Tahun1992tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor10Tahun1998.
2. Sumber Daya Manusia adalah pegawai dan direksi Bank yang diangkatberdasarkan rapat umum pemegang saham atau berdasarkan ketentuaninternBank.
3. Dana Pendidikan adalah dana yang disediakanolehBank yang digunakanuntukmeningkatkanpengetahuandanketerampilanSumberDayaManusia.
4. Anggaran Pengeluaran Sumber DayaManusia adalah pengeluaran untuktenagakerjasebagaimanaditetapkanpasapos laba/rugidineracabulananBank yang terdiri dari gaji dan upah, honorarium komisaris/dewanpengawas,danlainnya.
PerhitunganBesaranDanaPendidikan2 Pasal2
31/310/KEP/DIR1999
(1) Bank wajib menyediakan Dana Pendidikan untuk meningkatkanpengetahuandanketerampilan SumberDayaManusiadalampengelolaanperbankan yang antara lainmeliputi bidang operasional, pemasaran, danmanajemenBank.
(2) BiayayangdapatdibebankanpadaDanaPendidikansebagaimanadimaksuddalamayat(1)meliputi:a. biayapenyelenggaraan;b. uangsaku;c. transportasidanakomodasi;d. materipendidikan,alattuliskantor,fotokopi;dane. biaya lain nya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran
penyelenggaraanpendidikan.(3) Biayasebagaimanadimaksuddalamayat(2)tidaktermasukbiayainvestasi
untukpenyediaansaranpendidikan.
3 Pasal331/310/KEP/DIR1999
BesarnyaDana Pendidikan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2dalamkodifikasiini)ditetapkansebagaiberikut:a. Mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 diserahkan kepada
kebijaksanaanmasingmasingBank;b. Untuk tahun 2003 dan seterusnya sekurangkurangnya sebesar 5% dari
AnggaranPengeluaranSumberDayaManusia.
PelaksananPendidikan4 Pasal4
31/310/KEP/DIR1999
Pelaksanaan pendidikan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini) dapat dilakukandengancara:a. dilakukanolehbanksendiri;b. ikutsertapadapendidikanyangdiklakukanolehbanklain;c. bersamadenganbanklainmenyelenggarakanpendidikan;atau
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
2
Paragraf SumberRegulasi Ketentuand. mengirim sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan yang
diselenggarakan oleh pihak lain , baik di dalam negeri maupun di luarnegeri.
5 Pasal5
31/310/KEP/DIR1999
(1) Bankwajibmenyusun rencanakerja kegiatanpendidikan tahunandenganmemperhatikan asa prioritas dan pemerataan pengetahuan danketerampilanSumberDayaManusia.
(2) Rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemperolehpersetujuandewankomisarisataubadanpengawasBank.
(3) Rencanapendidikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibdilaporkankepada Bank Indonesia dalam jangkawaktu selambatlambatnya 1 (satu)bulansetelahakhirtahunbuku.
6 Pasal631/310/KEP/DIR1999
Mulaiakhirtahun2003,apabilaDanaPendidikansebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf b (Paragraf 3 huruf b dalam kodifikasi ini)masih tersisa, Bankwajib:a. MenyetorDanaPendidikantersebutkepada InstitusiBankir Indonesia (IBI)
untukdiunakansebagaibiayapendidikanperbankan;ataub. Menambahkan Dana Pendidikan tersebut ke Dana Pendidikan t5ahun
berikutnya.
Pelaporan7 Pasal7
31/310/KEP/DIR1999
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 (Paragraf 5 danParagraf 6 dalam kodifikasi ini), disampaikan kepada Bank Indonesia denganAlamat:a. Urusan Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2,
Jakarta10010bagiBankyangberkantorpusatdiwilayahJabodetabek;b. KantorBank Indonesia (KBI) setempat,bagiBnakyangberkantorpusatdi
luarwilayahJabodetabek.
Sanksi8 Pasal8
31/310/KEP/DIR1999
Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratifsebagaimanadimaksuddalamPasal52UndangUndangNomor7Tahun1992tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndangUndangNomor10Tahun1998
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untukPengembanganSumberDayaManusiaBankPerkreditanRakyat
KetentuanUmum9 Pasal1
5/14/PBI/20031. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor10Tahun1998yangmelakukankegiatanusahasecarakonvensionalmaupunberdasarkanPrinsipSyariah;
2. SumberDayaManusiaadalah:a. anggotadireksidankomisarisBPR;b. dewanpengawassyariah;danc. pegawaiBPR
Manajemen KewajibanPenyediaanDanaPendidikan
3
Paragraf SumberRegulasi Ketentuan3. Direksi:
a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah DireksisebagaimanadimaksuddalamPasal1angka4UndangUndangNomor1Tahun1995tentangPerseroanTerbatas;
b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah DireksisebagaimanadimaksuddalamPasal11UndangUndangNomor5Tahun1962tentangPerusahaanDaerah;
c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentangPerkoperasian
4. Komisaris:a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris
sebagaimanadimaksuddalamPasal1angka5UndangUndangNomor1Tahun1995tentangPerseroanTerbatas;
b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawassebagaimanadimaksuddalamPasal19UndangUndangNomor5Tahun1962tentangPerusahaanDaerah;
c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentangPerkoperasian
5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannyadirekomendasikanolehDewanSyariahNasionaldanditempatkanpadaBPRyangmelakukankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah;dengantugasdankewenanganyangdiaturolehDewanSyariahNasional;
6. DanaPendidikandanPelatihanadalahdanayangdisediakanolehBPRuntukpengembaganSumberDayaManusiamelaluipeningkatanpengetahuandanketrampilan dibidangperb