kerjasama pemerintah swasta di indonesia ... - · pdf file... untuk percepatan pembangunan...
TRANSCRIPT
ACUAN ALOKASI RISIKOKERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA
MARET 2014
i
SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RI
Memahami kebutuhan akan dukungan fiskal Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya
dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP), Pemerintah telah mendirikan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyediakan penjaminan terhadap kewajiban finansial dari institusi Pemerintah
yang berkontrak (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama / PJPK) dengan pihak swasta (Badan Usaha), sehubungan dengan adanya
kejadian risiko yang dipicu oleh tindakan atau tiadanya tindakan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama
antara PJPK dan Badan Usaha.
Telah merupakan suatu keputusan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Kebijakan Satu Pelaksana (Single Window Policy)
dalam pemrosesan pemberian penjaminan Pemerintah, yaitu melalui PT PII, untuk setiap proyek infrastruktur KPS yang tercakup
dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2011 tentang “Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur”. Dengan demikian, PII akan menjadi pemroses
tunggal untuk mengevaluasi Usulan Penjaminan, menyusun struktur penjaminan, serta mengelola penjanjian penjaminan dan
memproses klaim atas jaminan yang diberikan.
Melalui PT PII diharapkan keseluruhan proses pemberian dan pengelolaan penjaminan infrastruktur oleh PII dapat dilaksanakan
secara profesional, transparan dan konsisten yang akan dapat memberikan tingkat kenyamanan dan kepastian yang lebih kepada
sektor swasta, baik investor dan kreditur, serta suatu proses yang lebih baik dan akuntabel bagi Pemerintah.
Selain proses yang baik dan akuntabel, Pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa penjaminan infrastruktur disediakan setelah
mempertimbangkan alokasi risiko yang adil dan wajar dalam Perjanjian Kerjasama, yang sesuai dengan praktik-praktik di pasar,
guna memastikan struktur yang bankable sehingga dapat meningkatkan kepastian keberhasilan implementasi proyek KPS.
Untuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun 2010 tentang “Petunjuk
Pelaksanaan Penjaminan infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha” (PMK No. 260/2010)
mengamanatkan PT PII untuk menyusun dan menerbitkan acuan kategori dan alokasi risiko infrastruktur sebagai referensi bagi PT
PII dalam menilai Usulan Penjaminan dari PJPK. Acuan ini juga akan merupakan rujukan bagi PJPK ketika menyetujui jenis risiko
yang dijanjikan akan diberi kompensasi dalam Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan Badan Usaha. Juga, diharapkan dengan
adanya Acuan ini, para pemangku kepentingan kunci lainnya dalam proyek KPS di bidang infrastruktur dapat memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai struktur dasar dari alokasi risiko dalam Perjanjian KPS di Indonesia, guna mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS.
ii
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas terpenuhinya ketentuan dalam PMK No. 260/2010 oleh PT PII. Pembuatan dan
penerbitan Acuan Alokasi Risiko ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas PT PII sebagai pelaksana Single Window Policy
dalam pemberian jaminan Pemerintah. Selanjutnya, Kementerian Keuangan berkeyakinan bahwa PT PII akan senantiasa
mengupayakan penyempurnaan atas Acuan ini dan juga terhadap keseluruhan mekanisme dan proses pemberian jaminan
Pemerintah.
Agus D.W. Martowardojo
Menteri Keuangan Republik Indonesia
iii
PENGANTAR
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu institusi yang dapat
mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS/PPP di Indonesia. Peran utama PT PII yang diharapkan adalah:
Sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur KPS melalui penyediaan penjaminan atas risiko
kontraktual terkait tindakan Pemerintah;
Meningkatkan kualitas transaksi KPS; dan
Mendorong pendekatan yang baku dan akuntabel untuk implementasi KPS, dengan keberadaannya sebagai pemroses tunggal
bagi penyediaan penjaminan infrastruktur.
Melalui PII, penjaminan disediakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian lebih dalam mencapai financial closing proyek,
melalui peningkatan kelayakan kredit atau bank ability dari proyek-proyek KPS. Model bisnis PT PII sangat terkait erat dengan
kerangka regulasi KPS dan penjaminan saat ini, yang harus menekankan pada:
Kelayakan proyek (teknis, legal, ekonomi, finansial, sosial dan lingkungan);
Kesiapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk implementasi skema KPS; dan
Kemampuan PJPK untuk mengelola risiko proyek yang dialokasikan secara wajar kepada mereka.
Sehubungan dengan penekanan pada alokasi risiko yang wajar, keberadaan Acuan Alokasi Risiko ini menjadi sangat penting
sebagai referensi utama dalam mengevaluasi dan mengalokasikan risiko untuk keperluan penyediaan penjaminan infrastruktur,
sesuai amanat regulasi. Acuan ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi utama bagi:
PJPK dalam menyiapkan Perjanjian KPS dan Usulan Penjaminan (UP) yang akan dievaluasi PII untuk perolehan penjaminan; dan
Investor dan penyedia dana dalam mengevaluasi potensi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek KPS di Indonesia.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari apa yang ada dalam Acuan
ini, mengingat adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu, atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak.
Acuan ini selanjutnya akan senantiasa disempurnakan dan ditinjau secara periodik, paling sedikit setiap 12 bulan, dengan
menggalang masukan dari berbagai pemangku kepentingan utama, sebagaimana telah dilakukan pada saat menyusun Acuan ini,
antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian sektor, BKPM, Bappenas, BPPSPAM, BPJT, Pemda, Investor dan Pengembang,
Perbankan, Lembaga Multilateral, serta Konsultan dan Tenaga Ahli di bidang risiko infrastruktur.
Sinthya Roesly
Direktur Utama
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RI ……………..…………………………..…………………………..……………………………………………………………..i
PENGANTAR – DIREKTUR UTAMA, PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA ………..……..……..…………………….…….………………….....…iii
DAFTAR ISI …..………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………...…………………..…..……….v
DAFTAR GAMBAR..……………………………..……………………………………………..……..………………………………..…………………..……............vii
DAFTAR TABEL…………………………………..……………………………………………..……..………………………………..…………………..……...........viii
RIWAYAT DOKUMEN DAN TABEL REVISI ….……………………………………………….…..……………………….……………..………………..….…….…..ix
DEFINISI DAN ISTILAH UMUM ……….……………………………………………………..…………………………..…………………………………….………….x
PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPS/PPP .......................................................................................................... 1
1 KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA .................................................................................................... 1
2 STRUKTUR PROYEK KPS DI INDONESIA ............................................................................................................................................... 2
2.1 STRUKTUR PROYEK KPS SECARA UMUM .......................................................................................................................................................... 3
2.1.1 Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) ....................................................................................... 3
2.1.2 Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP) ............................................................................... 4
2.1.3 Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract) ........................................................................................................................ 5
2.2 STRUKTUR KPS PADA MASING-MASING SEKTOR INFRASTRUKTUR .......................................................................................................................... 6
2.2.1 Struktur KPS sektor Air Minum ....................................................................................................................................................... 6
2.2.1.1. Struktur Konsesi Penuh Air Minum ............................................................................................................................................................. 6
2.2.1.2. Struktur BOT Air Minum ............................................................................................................................................................................. 7
2.2.2 Struktur KPS sektor Pengelolaan Limbah ........................................................................................................................................ 8
2.2.2.1. BOT Persampahan ...................................................................................................................................................................................... 8
2.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah....................................................................................................................................................................... 9
2.2.3 Struktur KPS Sektor Jalan Tol ........................................................................................................................................................ 10
2.2.3.1. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol .............................................................................................................................................................. 10
2.2.3.2. O&M Jalan Tol .......................................................................................................................................................................................... 11
v
2.2.3.3. Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M .......................................................................................................................................................... 11
2.2.4 Struktur KPS Sektor Perkeretaapian .............................................................................................................................................. 12
2.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian .................................................................................................................................................................. 13
2.2.4.2. O&M Perkeretaapian ................................................................................................................................................................................. 14
2.2.5 Struktur KPS Sektor Ketenagalistrikan .......................................................................................................................................... 14
2.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan .............................................................................................................................................................................. 15
2.2.5.2. BOT Mulut Tambang ................................................................................................................................................................................ 16
2.2.6 Struktur KPS Sektor Kepelabuhanan ............................................................................................................................................. 17
2.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan ................................................................................................................................................................. 17
2.2.7 Struktur KPS Sektor Kebandaraan ................................................................................................................................................. 18
2.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan ..................................................................................................................................................................... 19
2.2.7.2. O&M Kebandaraan ................................................................................................................................................................................... 20
3 PENILAIAN ASPEK ALOKASI RISIKO UNTUK PROYEK KPS DANPENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR ............................................ 21
3.1 ALOKASI RISIKO DALAM KONTEKS MANAJEMEN RISIKO ...................................................................................................................................... 21
3.2 PRINSIP ALOKASI RISIKO DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI PROYEK KPS ................................................................................................................. 21
3.2.1.1. Implementasi Alokasi Risiko dalam Penyiapan dan Transaksi Proyek KPS ................................................................................................... 22
3.2.1.2. Implementasi Alokasi Risiko dalam Proses Penyediaan Penjaminan Proyek KPS oleh PII .............................................................................. 25
4 ACUAN ALOKASI RISIKO INFRASTRUKTUR ........................................................................................................................................ 26
4.1 KATEGORI RISIKO KPS .............................................................................................................................................................................. 26
4.2 MATRIKS RISIKO KPS PER SEKTOR ............................................................................................................................................................... 30
4.2.1 Matriks Risiko KPS sektor Air Minum ............................................................................................................................................ 30
4.2.1.1. BOT Air Minum ........................................................................................................................................................................................ 30
4.2.1.2. Konsesi Penuh Air Minum ......................................................................................................................................................................... 36
4.2.2 Matriks Risiko KPS sektor Pengelolaan Limbah ............................................................................................................................. 42
4.2.2.1. BOT Persampahan .................................................................................................................................................................................... 42
4.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah..................................................................................................................................................................... 48
vi
4.2.3 Matriks Risiko KPS sektor Jalan Tol .............................................................................................................................................. 53
4.2.3.1. Konsesi Penuh Jalan Tol ......................................................................................................................................................................... 53
4.2.3.2. O&M Jalan Tol ........................................................................................................................................................................................ 61
4.2.3.3. Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M ........................................................................................................................................................ 63
4.2.4 Matriks Risiko KPS sektor Perkeretaapian ..................................................................................................................................... 72
4.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian ................................................................................................................................................................ 72
4.2.4.2. O&M Perkeretaapian ............................................................................................................................................................................... 78
4.2.5 Matriks Risiko KPS sektor Ketenagalistrikan ................................................................................................................................. 83
4.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan ............................................................................................................................................................................ 83
4.2.5.2. BOT Mulut Tambang .............................................................................................................................................................................. 84
4.2.6 Matriks Risiko KPS sektor Kepelabuhanan .................................................................................................................................... 90
4.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan ............................................................................................................................................................... 90
4.2.7 Matriks Risiko KPS sektor Kebandaraan ..................................................................................................................................... 100
4.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan ................................................................................................................................................................. 101
4.2.7.2. O&M Kebandaraan ............................................................................................................................................................................... 101
5 RINGKASAN .................................................................................................................................................................................. 106
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.Struktur berbasis-penggunaan (Usage-based PPP atau wholesale infrastructure) .............................................................. 3
Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (Availability-based PPP atauretail infrastructure) ............................................................. 4
Gambar 3. Struktur Konsesi Penuh Air Minum .................................................................................................................................... 7
Gambar 4. Struktur BOT Air Minum .................................................................................................................................................... 8
Gambar 5. Struktur KPS Pengelolaan Sampah ..................................................................................................................................... 9
Gambar 6. Struktur KPS Pengelolaan Air Limbah .............................................................................................................................. 10
Gambar 7. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol .................................................................................................................................... 10
Gambar 8. Struktur O&M Jalan Tol .................................................................................................................................................. 102
Gambar 9. Struktur Konsesi Jalan Tol ............................................................................................................................................... 12
Gambar 10. Struktur Konsesi Penuh Perkeretaapian ......................................................................................................................... 13
Gambar 11. Struktur O&M Perkeretaapian ...................................................................................................................................... 105
Gambar 12. Struktur BOT Ketenagalistrikan ..................................................................................................................................... 15
Gambar 13. Struktur BOT Mulut Tambang ...................................................................................................................................... 167
Gambar 14. Struktur Konsesi Penuh Kepelabuhanan ...................................................................................................................... 178
Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan ............................................................................................................................ 20
Gambar 16. Struktur O&M Kebandaraan ......................................................................................................................................... 201
Gambar 17. Tahapan Proses Pengelolaan Risiko .............................................................................................................................. 22
Gambar 18. Kerangka Pengelolaan Risiko Proyek KPS .................................................................................................................... 234
Gambar 19. Ilustrasi Alokasi Risiko dalam suatu Perjanjian KPS ....................................................................................................... 25
Gambar 20. Kaitan Acuan Risiko PT PII & Kerangka Regulasi Penjaminan Infrastruktur .................................................................. 246
6
7
8
9
10
...
..
...
..
...
...
.
.
..
...
.
..
..
..
.11
12
14
16
17
19
20
21
23
24
25
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPS/PPP ................................................................................................................................... 5
Tabel 2. Matriks Risiko untuk BOT Air Minum .................................................................................................................................. 32
Tabel 3. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Air Minum .................................................................................................................. 38
Tabel 4. Matriks Risiko untuk BOT Persampahan ............................................................................................................................ 444
Tabel 5. Matriks Risiko untuk BOT Pengelolaan Air Limbah .......................................................................................................... 5050
Tabel 6. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Jalan Tol ................................................................................................................... 566
Tabel 7. Matriks Risiko untuk O&M Jalan Tol .................................................................................................................................... 62
Tabel 8. Matriks Risiko untuk Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol .................................................................................. 677
Tabel 9. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Perkeretaapian ........................................................................................................... 72
Tabel 10. Matriks Risiko untuk O&M Perkeretaapian ........................................................................................................................ 78
Tabel 11. Matriks Risiko untuk BOT Ketenagalistrikan ..................................................................................................................... 83
Tabel 12. Matriks Risiko untuk BOT Mulut Tambang ...................................................................................................................... 899
Tabel 13. Matrik Risiko untuk Konsesi Penuh Kepelabuhanan ........................................................................................................ 955
Tabel 14. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Kebandaraan .......................................................................................................... 101
Tabel 15. Matriks Risiko untuk O&M Kebandaraan ......................................................................................................................... 107
Tabel 16. Ringkasan Matriks risiko untuk Semua Sektor dan Struktur KPS ................................................................................. 11212
56
67
89
95
112
.
...
..
.
.
.
....
.
.
.
.
30
36
42
48
54
59
63
69
74
79
85
91
96. ...
101
106
ix
RIWAYAT DOKUMEN DAN TABEL REVISI
Versi Deskripsi Catatan
Maret
2011
Edisi pertama Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 25-
26 Februari 2011
April
2012
Edisi kedua Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 14-
15 Maret 2012. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk :
- pemutakhiran regulasi KPS (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 56/2011)
- tambahan diagram yang menggambarkan framework implementasi alokasi risiko proyek KPS (juga penjaminan) dan
framework yg berkaitan dengan proses manajemen risiko
- pemutakhiran dan penambahan kolom “Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko) pada matriks risiko
- penambahan struktur KPS (dan matriks risiko terkait):
o Listrik: BOT minemouth
o Jalan tol: Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M
o Pengelolaan Limbah: BOT Pengolahan Air limbah
April
2013
Edisi ketiga Berdasarkan masukan yang terkumpul melalui diskusi-diskusi (tatap muka, surat formal, email dan laman), penyempurnaan terhadap
risiko sebelumnya termasuk:
- penambahan dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain:
o risiko status lahan (duplikasi kepemilikan tanah)
o risiko budaya lokal
o risiko operasional – kegagalan pengelolaan proyek (oleh Badan Usaha/BU)
o risiko operasional – kegagalan pengendalaian dan pemantauan proyek (oleh BU atau oleh PJPK)
Maret
2014
Edisi keempat Masukan diperoleh dari para pemangku kepentingan salah satunya melalui suatu lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20-21
Maret 2014. Penyempurnaan terhadap versi sebelumnya termasuk:
- pemutakhiran regulasi KPS (sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden 66/2013 dan regulasi VGF)
- penyempurnaan uraian skema kerjasama untuk sektor Air Minum, Persampahan, Jalan Tol, Perkeretaapian, Pelabuhan dan
Kebandaraan
- penambahan (dan penajaman) peristiwa risiko dan strategi mitigasi untuk matriks risiko, antara lain:
o risiko keterbatasan ruang kerja (untuk proyek yang kebutuhan lokasinya memanjang)
o risiko budaya lokal risiko sosial dan budaya lokal
o risiko ‘hit & run’ dan risiko keusangan teknologi: sektor Kebandaraan
o risiko terkait tarif: perlunya regulasi yang mendukung (Perda untuk proyek PJPK daerah)
o risiko terkait permintaan dan pendapatan: program sosialisasi dan dukungan kelayakan
o risiko ekspopriasi: agar dikontraskan dengan pengambilalihan dengan kompensasi (nasionalisasi)
x
DEFINISI DAN ISTILAH UMUM BOO Build Operate Own- suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi,
operasi dan memiliki suatu fasilitas infrastruktur, baik selama kontrak maupun setelah kontrak tersebut berakhir.
BOT Build Operate Transfer– suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur, termasuk transfer kepemilikan setelah kontrak tersebut berakhir dari pihak swasta ke pihak Pemerintah.
BU Badan Usaha; Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi, yang merupakan mitra PJPK/CA dalam perjanjian KPS. Juga dikenal sebagai Project Company (PC).
Financial Close Suatu tanggal dimana semua perjanjian dan dokumentasi finansial proyek ditandatangani para pihak, dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah dipenuhi.
IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) – suatu entitas berbentuk BUMN yang berdasarkan regulasi bertanggung jawab dalam penyediaan penjaminan infrastruktur
Konsesi Penuh Suatu kontrak KPS dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur dan pihak pelanggan retail/pengguna akhir (publik) membayar layanan infrastruktur secara langsung kepada pihak BU yang oleh PJPK diberikan izin pengusahaan selama jangka waktu tertentu.
KPS Kerjasama Pemerintah Swasta; Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha, yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Juga dikenal sebagai Public-Private Partnership (PPP)
Off-taker Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPS (biasanya berupa suatuperusahaan utilitas sektor publik)
PJPK Penanggung Jawab Proyek Kerjasama; Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD. Dikenal juga sebagai Contracting Agency (CA) atau Public Authority (PA) atau Implementing Agency (IA)
x
DEFINISI DAN ISTILAH UMUM BOO Build Operate Own- suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi,
operasi dan memiliki suatu fasilitas infrastruktur, baik selama kontrak maupun setelah kontrak tersebut berakhir.
BOT Build Operate Transfer– suatu kontrak KPS/PPP dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur, termasuk transfer kepemilikan setelah kontrak tersebut berakhir dari pihak swasta ke pihak Pemerintah.
BU Badan Usaha; Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi, yang merupakan mitra PJPK/CA dalam perjanjian KPS. Juga dikenal sebagai Project Company (PC).
Financial Close Suatu tanggal dimana semua perjanjian dan dokumentasi finansial proyek ditandatangani para pihak, dan prasyarat (conditions precedent) untuk penarikan pinjaman telah dipenuhi.
IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) – suatu entitas berbentuk BUMN yang berdasarkan regulasi bertanggung jawab dalam penyediaan penjaminan infrastruktur
Konsesi Penuh Suatu kontrak KPS dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur dan pihak pelanggan retail/pengguna akhir (publik) membayar layanan infrastruktur secara langsung kepada pihak BU yang oleh PJPK diberikan izin pengusahaan selama jangka waktu tertentu.
KPS Kerjasama Pemerintah Swasta; Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha, yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Juga dikenal sebagai Public-Private Partnership (PPP)
Off-taker Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPS (biasanya berupa suatuperusahaan utilitas sektor publik)
PJPK Penanggung Jawab Proyek Kerjasama; Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD. Dikenal juga sebagai Contracting Agency (CA) atau Public Authority (PA) atau Implementing Agency (IA)
1 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPS/PPP
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran Pemerintah yang terbatas, ratusan triliun
rupiah diharapkan akan datang dari sektor swasta dalam beberapa tahun kedepan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan tekad dan semangat untuk mengatasi tantangan ini, terutama dengan menyediakan
kerangka peraturan dan kelembagaan untuk menarik minat dari sektor swasta dalam berpartisipasi di proyek-proyek infrastruktur
dengan skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha (KPS).
Beberapa dari inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah adalah pembentukan lembaga-lembaga utama yang dapat mengatasi
permasalahan infrastruktur KPS melalui pemberian dukungan fiskal. Pada bulan Desember 2009, Pemerintah mendirikan PT.
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, yang juga dikenal sebagai Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF),
sebuah badan usaha milik negara/BUMN yang diberi tugas menyediakan penjaminan untuk mengurangi eksposur sektor swasta
terhadap risiko kontraktual dari pihak Pemerintah dalam proyek infrastruktur KPS.
Risiko kontraktual tersebut pada dasarnya adalah kewajiban finansial pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagai entitas
sektor publik di bawah kontrak KPS/PPP yang mencakup pelanggaran kontrak serta perubahan peraturan dan perundangan. PT PII dan
penjaminan infrastruktur ditujukan untuk membawa kenyamanan bagi investor swasta dan pemberi pinjaman, yang pada akhirnya
diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek KPS di Indonesia.
1 KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor
swasta dalam pembangunan infrastruktur, Jaminan Pemerintah dapat diberikan kepada proyek infrastruktur yang dilaksanakan
berdasarkan skema kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha (KPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.67
tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha juncto Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 juncto Peraturan
Presiden no. 56 tahun 2011 juncto Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 (“Regulasi KPS”). Sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan-undangan tersebut, pemberian jaminan Pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUMN yang didirikan
oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur (Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur/BUPI). Berdasarkan PP No.35/2009, PT PII didirikan sebagai BUPI melalui penanaman modal negara dengan tujuan
menyediakan penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan pola KPS.
Pemberian penjaminan infrastruktur melalui PT PII diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No.78 tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
2 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
(“Perpres 78/2010”), dan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (“PMK 260/2010”). Dalam buku ini, kedua regulasi tersebut kemudian
disebut sebagai “Regulasi Penjaminan Infrastruktur”. Selanjutnya, saat ini Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan
No.223/PMK.011/2012 telah menerbitkan regulasi tentang penyediaan dukungan kelayakan (viability gap fund) sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah terhadap proyek yang memiliki kelayakan ekonomi yang baik namun kelayakan finansialnya terbatas.
PMK 260/2010 pasal 11 mengamanatkan diterbitkannya suatu acuan mengenai kategori dan distribusi Risiko Infrastruktur antara
sektor publik dan swasta (“Acuan Kategori dan Distribusi Risiko Infrastruktur” atau singkatnya “Acuan”), sebagai rujukan utama bagi
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) dalam membuat Perjanjian KPS, mengajukan Usulan Penjaminan (“UP”) untuk Proyek KPS
kepada PT PII, serta rujukan bagi Badan Usaha untuk ikut menanamkan modal dan perbankan untuk mendanai Proyek KPS.
Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders)
antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, BKPM, PJPK terkait (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah),
investor/pengembang, perbankan, lembaga multilateral, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko
Infrastruktur. Acuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian publikasi oleh PT PII dan melengkapi Acuan Penyediaan Penjaminan
Infrastruktur yang juga menjadi referensi utama bagi PT PII dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk proyek KPS di Indonesia.
2 STRUKTUR PROYEK KPS DI INDONESIA
Identifikasi risiko-risiko infrastruktur dalam Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini mengacu kepada struktur kerjasama Pemerintah dan
badan usaha (Struktur KPS) yang dapat berlaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, selain dari
Struktur KPS secara umum yang dapat berlaku lintas sektor, diidentifikasi pula secara spesifik sektor-sektor KPS yang termasuk dalam
Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini. Sektor-sektor tersebut termasuk:
1. Sektor Air Minum
2. Sektor Jalan Tol
3. Sektor Pengelolaan Limbah
4. Sektor Perkeretaapian
5. Sektor Ketenagalistrikan
6. Sektor Kepelabuhanan
7. Sektor Kebandaraan
Sebagaimana dalam edisi sebelumnya, cakupan sektor diatas mengacu pada potensi proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
3 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.1 Struktur Proyek KPS secara Umum
Berdasarkan Regulasi KPS, PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam hal peraturan perundang-undangan
penyediaan infrastruktur publik diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, maka PJPK proyek sektor tersebut adalah
BUMN/BUMD. Untuk keperluan penyusunan acuan ini, struktur KPS diklasifikasikan berdasarkan sifat dari pelayanan dan pembagian
risiko yang termuat dalam kontrak KPS. Kedua kategori utama yang juga merupakan struktur proyek KPS dasar adalah struktur
berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) dan struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-
based PPP), dimana aplikasinya berdasarkan suatu kajian opsi skema kerjasama untuk merumuskan suatu business case terhadap
lingkup proyek.
2.1.1 Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP)
Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan meliputi seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya
menjadi tanggung jawab sektor publik. Sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini, BU secara langsung menyediakan layanan
infrastruktur kepada pelanggan retail/pengguna akhir, dimana Pemerintah lebih berperan sebagai regulator.
Gambar 1.Struktur berbasis-penggunaan (Usage-based PPP atau wholesale infrastructure)
Kontrak KPS
PJPK
Konsesi
Lenders
Sponsor Proyek
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Konstruksi dan OperasiPengguna
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Sektor Publik selainPJPK
4 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Struktur ini kerap disebut juga sebagai model Konsesi Penuh (di Indonesia dikenal luas sebagai model “Konsesi”) dan umumnya
digunakan di sektor perhubungan (misal jalan tol, kereta api) dan sektor utilitas (misal air minum). Dan seperti terlihat dalam diagram
di atas, PJPK secara kontraktual sepakat untuk memberikan suatu hak pengusahaan/konsesi untuk penyediaan layanan infrastruktur
secara keseluruhan selama periode kontrak yang disepakati.
2.1.2 Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP)
Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan hanya meliputi sebagian dari seluruh peran atau pekerjaan
yang sebelumnya menjadi tanggung jawab sektor publik. Kebanyakan dari layanan jenis ini mencakup penyediaan unit
pembangkit/pemroses (‘fasilitas’), dan sebagian dari lingkup dapat mencakup penyediaan transmisi bahan baku untuk fasilitas atau
konstruksi dan operasi dari fasilitas, atau distribusi output fasilitas menuju jaringan utama ke pelanggan.
Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (Availability-based PPP atauretail infrastructure))
Seperti terlihat pada diagram, BU menerima pembayaran berkala dari PJPK selama periode kontrak atas ketersediaan layanan
infrastruktur (termasuk biaya operasional yang ‘diteruskan’ atau pass-through ke PJPK). Karenanya, biasanya entitas yang menjadi
PJPK adalah instansi utilitas publik (misalnya PLN untuk sektor listrik atau Kepala Daerah untuk sektor air minum).
Kontrak KPS
PJPK
Kontrak BOT Perjanjian Jual Beli
Lenders
Sponsor Proyek
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Konstruksi dan Operasi
PenggunaKonsultan
Desain
Sektor Publik selain PJPK
Transaksi Tarif
5 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Skema kontraktual tipe ini bisa berupa skema Build Operate Transfer (BOT) atau Build Operate Own (BOO) atau modifikasi keduanya.
Dalam skema tersebut, BU biasanya bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan dan operasional dan pemeliharaan (O&M)
dari fasilitas yang outputnya digunakan/dibeli oleh PJPK. Perbedaan dari keduanya adalah, berlawanan dengan BOO, skema BOT
mengharuskan pihak swasta (BU) untuk mengalihkan kepemilikan aset ke sektor publik setelah kontrak KPS berakhir.
2.1.3 Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract)
Sebagai tambahan terhadap 2 struktur dasar proyek KPS/PPP, mengacu juga ke Regulasi KPS dan terkait potensi implementasi
khususnya di sektor transportasi, kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract) juga akan didiskusikan lebih jauh dalam acuan ini.
Karena skema ini tidak mencakup pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi fasilitas (biasa disebut sebagai proyek brownfield), kontrak
O&M dapat mengacu pada suatu kontrak dimana BU adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola (dalam kasus tertentu:
menyewa) fasilitas dengan tanggungjawab untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peremajaan tertentu dari fasilitas infrastruktur
tersebut.
Selama kontrak berlangsung, pihak swasta (BU)-lah yang menyediakan layanan infrastruktur, namun kepemilikan dari fasilitas
tersebut berada pada sektor publik sebagai pihak yang melakukan investasi modal (capital investment). Di negara lain, Kontrak O&M
dapat berbentuk sebagai affermage contract dan lease contract.
Berikut ini ringkasan fitur-fitur struktur KPS/PPP dasar yang dibahas di atas.
Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPS/PPP
Kegiatan Availability-based Usage-based O&M
Kepemilikan Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Investasi Swasta Swasta Pemerintah
Produksi √ √ √/-
Distribusi ke Pelanggan
retail/pengguna akhir
- / sebagian (selama swasta tidak
menanggung risiko permintaan)
√ √/-
Pemeliharaan √ √ √/-
Penagihan ke pelanggan - √ √/-
Horison Waktu (tipikal) 20-30 tahun 20-30 tahun 5-15 tahun
Pelanggan Pembeli tunggal/Pemerintah Pelanggan ritel Pembeli tunggal/PJPK atau Pelanggan
Sumber Arus Kas Pembayaran oleh instansi utilitas Pembayaran dari pelanggan Bagian dari revenue dari tarif
6 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2 Struktur KPS pada masing-masing Sektor Infrastruktur
2.2.1 Struktur KPS sektor Air Minum
Struktur KPS di sektor air minum mengacu kepada Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU 7/2004), Peraturan
Pemerintah No.16 tahun 2005 (PP 16/2005), serta Regulasi KPS. Struktur KPS dapat melibatkan PDAM sebagai perusahaan utilitas
Pemerintah daerah, untuk menjadi PJPK (dengan persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana pasal 37 dari PP 16/2005). Jika proyek
mencakup wilayah diluar wilayah pelayanan PDAM, maka akan melibatkan Kepala Daerah untuk memasuki perjanjian KPS dengan BU
(sesuai pasal 64 dari PP 16/2005). Sejalan dengan regulasi dan implementasi proyek saat ini, ada dua jenis struktur KPS yang
merupakan turunan dari struktur KPS generik di atas, yaitu: struktur Konsesi Penuh (struktur berbasis penggunaan), dan struktur
konsesi sebagian (BOT) (struktur berbasis ketersediaan). Deskripsi dan diagram masing-masing struktur diuraikan sebagai berikut.
2.2.1.1. Struktur Konsesi Penuh Air Minum
Gambar 3. Struktur Konsesi Penuh Air Minum
Kontrak KPS
Kepala Daerah sebagai PJPK
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekBadan Usaha
Kontraktor
Konstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrakkonstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Pemda
Konstruksi dan Operasi
PDAM
DPRD Badan Regulator
Pelanggan
KonsultanDesain
• Perjanjian Sambungan
• Transaksi sesuai tarif
7 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Struktur Konsesi Penuh untuk sektor air minum meliputi (hampir) seluruh lingkup yang mungkin untuk diserahkan ke pihak swasta,
yaitu Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi dan Penagihan ke Pelanggan. Biasanya opsi ini digunakan untuk proyek
baru yang membutuhkan investasi yang signifikan bagi PDAM (sebagai pengelola sektor air minum eksisting). Risiko pasar dan risiko
kenaikan tarif merupakan jenis risiko yang paling sering dikuatirkan oleh pihak swasta dalam implementasi proyek dengan struktur ini.
2.2.1.2. Struktur BOT Air Minum
Dalam struktur BOT, kredibilitas PJPK memegang peranan penting dalam kesuksesan implementasi proyek. Pihak swasta biasanya
hanya bertanggung jawab terhadap masing-masing dari Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi atau setiap
kombinasi dari masing-masing, tetapi tidak menanggung tugas penagihan biaya ke pelanggan. Dalam konteks Perjanjian Jual Beli Air
(Water Purchase Agreement/WPA), air hasil dari proses yang dilakukan oleh BU kemudian dijual ke PDAM sebagai off-taker (umumnya
pembeli tunggal) yang nantinya akan didistribusikan dan dijual ke pelanggan retail/pengguna akhir oleh PDAM.
Gambar 4. Struktur BOT Air Minum
Kontrak KPS
Kepala Daerahsebagai PJPK
Bangun Guna Serah (BOT/Built Operate Transfer)
Lenders
Sponsor Proyek
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi
OperatorKontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Pemda
Konstruksi dan Operasi
PDAM
DPRD Badan Regulator
Pelanggan
KonsultanDesain
• Perjanjian Sambungan
• Transaksi sesuai tarif
8 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Dengan demikian, untuk kesuksesan transaksi proyek dengan struktur ini, pihak swasta (terutama lender) perlu diyakinkan bahwa
PDAM memiliki kelayakan kredit yang baik untuk melakukan pembayaran periodik sebagai off-taker selama masa kontrak.
2.2.2 Struktur KPS sektor Pengelolaan Limbah
Dalam sektor pengelolaan limbah, baik itu persampahan maupun pengelolaan air limbah, struktur proyek dapat menggunakan skema
KPS berbasis ketersediaan atau struktur BOT. Sebagaimana dalam sektor air minum, mengacu pada regulasi, pihak yang dapat menjadi
PJPK dalam sektor ini adalah Pemerintah Daerah (misal Pemerintah kabupaten, kota atau provinsi).
2.2.2.1. BOT Persampahan
Mengacu pada Regulasi KPS saat ini, ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah pengolahan sampah. Artinya, BU dapat
mencakup pembangunan dan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), namun biasanya tidak
termasuk pengumpulan sampah maupun penagihan ke pelanggan retail/pengguna akhir. Mengacu pada arah kebijakan, lingkup
pengangkutan sampah memiliki potensi untuk dikerjasamakan, namun lingkup tersebut belum termasuk dalam pengaturan dalam
Regulasi KPS.
Gambar 5. Struktur KPS Pengelolaan Sampah
9 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Pemerintah Daerah selaku PJPK (umumnya selaku penyedia sampah yang mengumpulkan pembayaran dari pelanggan retail/pengguna
akhir dan lokasi lainnya) memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan BU baik dalam pengangkutan maupun di TPA berupa
tipping fee. Bergantung kepada pemilihan teknologi yang diterapkan pada proyek, output dari proses yang dilakukan oleh BU dapat
dimanfaatkan atau dijual untuk menghasilkan pendapatan tambahan kepada BU (misalnya penjualan listrik ke PLN selaku utilitas listrik
atau penjualan hasil olahan berupa kompos atau batako). Pada akhir masa kontrak BOT, kepemilikan dari TPA dialihkan kepada PJPK
yang akan melanjutkan pengoperasian TPA sampai akhir usia aset tersebut.
2.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah
Sebagaimana sektor persampahan, proyek pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan dengan struktur BOT. Dalam hal ini BU hanya
bertanggung jawab dalam pembangunan dan operasi tempat pengolahan dan jaringan pengumpul air limbah, namun biasanya tidak
termasuk tugas pengumpulan air limbah dari dan/atau penagihan ke pelanggan retail/pengguna akhir.
Gambar 6. Struktur KPS Pengelolaan Air Limbah
Pemerintah Daerah selaku PJPK memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan fasilitas BU. Pada akhir masa kontrak BOT,
kepemilikan dari fasilitas dialihkan kepada PJPK sebagai operator fasilitas sampai akhir usia aset tersebut.
Kontrak KPS
Kepala Daerahsebagai PJPK
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Pemda
Konstruksi dan Operasi
DPRD Badan Regulator
KonsumenResidensial/Industri
Bangun Guna Serah (BOT/Built Operate Transfer)
KonsultanDesain
Badan Usaha
Perusahaan UtilitasDaerah
10 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.3 Struktur KPS Sektor Jalan Tol
Pada sektor jalan tol di Indonesia, sejauh ini KPS dapat dilakukan melalui skema berbasis penggunaan. PJPK dalam sektor ini adalah
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum.
2.2.3.1. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol
Pada struktur Konsesi Penuh jalan tol, pelanggan retail/pengguna akhir membayar atas pelayanan jalan tol langsung kepada BU selaku
pemegang (hak) Konsesi Penuh yang juga bertanggung jawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi dan perawatan fasilitas
hingga akhir masa Konsesi Penuh. Konsesi Penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT.
Gambar 7. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol
Sebagaimana dapat terlihat dalam struktur di bawah ini, mirip dengan struktur Konsesi Penuh pada sektor lain, risiko permintaan dan
risiko terkait tarif adalah risiko-risiko yang menjadi fokus perhatian BU.
Kontrak KPS
Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktorKonstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri PU sebagai Badan Regulator
Konstruksi dan Operasi Pengguna(Kendaraan)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
11 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.3.2. O&M Jalan Tol
Dalam struktur ini, lingkup KPS umumnya adalah untuk proyek brownfield dimana pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan
fasilitas jalan tol tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU. Struktur ini dapat dipilih pada kasus dimana suatu ruas jalan tol tidak
mampu mencapai kelayakan secara komersial yang baik jika biaya investasi termasuk kedalam lingkup KPS yang ditawarkan.
BU selaku operator (dalam kontrak operasi dan pemeliharaan ini) akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan
jalan tol sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas nama Pemerintah (sebagai pemilik jalan tol). Dalam praktiknya, BU
dapat membayar suatu concession fee kepada PJPK dan menyimpan sisa pendapatan dari tarif yang sudah diterima, sebagai insentif
kepada BU dalam menjaga kualitas pelayanan.
Gambar 8. Struktur O&M Jalan Tol
2.2.3.3. Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M
Struktur kombinasi ini bisa diaplikasikan sebagai suatu solusi terhadap suatu jaringan jalan tol yang terdiri dari ruas yang dibangun
dan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan terkait profil kelayakan finansial yang berbeda. Dalam struktur ini, lingkup pekerjaan
Kontrak KPS
Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU
Konsesi
Lenders
Sponsor Proyek
Operator
Kontrakoperasi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri PU sebagai Badan Regulator
Konstruksi fan Operasi Pengguna(Kendaraan)
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
12 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
yang dikerjasamakan dibedakan berdasarkan ruas, namun menjadi lingkup kontrak untuk seluruh jaringan. Dengan demikian profil
risiko para pihak akan sangat berbeda tergantung ruas mana yang menjadi perhatian.
Gambar 9. Struktur Konsesi Jalan Tol
2.2.4 Struktur KPS Sektor Perkeretaapian
Seperti halnya dalam sektor transportasi (darat) lainnya, KPS dapat dilakukan melalui infrastruktur dengan skema berbasis
penggunaan. Sesuai regulasi yang berlaku, PJPK dalam sektor ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
/Kemenhub).
Kontrak KPS
Badan PengaturJalan Tol (BPJT) sebagai PJPK a/n Menteri PU
Kontrak Konsesi danO&M
Lenders
Sponsor Proyek
Operator ruas A dan B
Kontrakoperasi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri PU sebagai Badan Regulator
Konstruksi fan Operasi Pengguna(Kendaraan)
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi ruas A Kontrak
konstruksi
KonsultanDesain ruas A
Kontrakdesain
KontraktorKonstruksi ruas B Kontrak
konstruksi
KonsultanDesain ruas B
Kontrakdesain
13 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian
Dalam struktur Konsesi Penuh, Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan langsung dari
pelanggan retail/pengguna akhir. Lingkup kerja BU dapat meliputi, penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur
perkeretaapian terhadap aset rolling stock (kereta api dan gerbong pengangkut), stasiun atau track (jalur kereta) saja.
Gambar 10. Struktur Konsesi Penuh Perkeretaapian
Terkait besarnya biaya investasi dan tarif yang diatur (regulated), pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit
memenuhi kelayakan finansial bila menggunakan konsesi perkeretaapian yang mencakup aset rolling stock, stasiun dan track
sekaligus, kecuali menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area sekitar stasiun atau konsep transit-oriented development
(TOD).
Kontrak KPS
Dirjen Perkeretaapiansebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna Akhir(Penumpang/Kargo)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
14 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.4.2. O&M Perkeretaapian
Serupa dengan struktur O&M di proyek jalan tol, skema KPS ini umumnya dirancang untuk proyek brownfield dimana pekerjaan
desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas jalur kereta tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU.
Gambar 11. Struktur O&M Perkeretaapian
Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas
nama Pemerintah (sebagai pemilik jalur kereta). Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.
2.2.5 Struktur KPS Sektor Ketenagalistrikan
Di sektor listrik, KPS telah diterapkan hanya untuk lingkup pembangkitan tenaga listrik, melalui skema Pembangkit Listrik Independen
(Independent Power Producer atau “IPP”), dan tidak termasuk penyediaan layanan infrastruktur lainnya (seperti transmisi, distribusi,
dan penagihan tarif). Meskipun secara struktur, kontrak IPP dapat menggunakan skema BOT dan BOO, sebagai proyek KPS di Indonesia
Kontrak KPS
Dirjen Perkeretaapiansebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor Proyek
Operator
Kontrakoperasi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna Akhir(Penumpang/Kargo)
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi Kontrak
konstruksi
KonsultanDesain
Kontrakdesain
15 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
struktur yang cenderung digunakan adalah struktur BOT saja dimana kepemilikan aset pembangkit ditransfer ke sektor publik (PLN)
setelah berakhirnya kontrak KPS (dimana selama masa kontrak pembangkit tersebut dimiliki oleh pihak IPP swasta).
2.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan
Secara kontraktual, badan usaha swasta atau IPP bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan serta operasi dan
pemeliharaan dari fasilitas pembangkit tenaga listrik (pembangkit). Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian dijual oleh IPP kepada PLN
sebagai badan usaha milik negara (juga sebagai PJPK) melalui sebuah perjanjian pembelian listrik (Power Purchase Agreement atau
“PPA”). Seperti struktur BOT lainnya, pembangkit akan diserahkan kepada PJPK pada akhir masa kerjasama.
Gambar 12. Struktur BOT Ketenagalistrikan
PLN sebagai pembeli tunggal listrik (single off-taker) akan membayar atas listrik dari IPP secara berkala dengan dasar pembayaran
ambil-atau-bayar (take-or-pay) selama masa perjanjian pembelian listrik. Sehingga kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban
finansialnya ini selalu menjadi risiko utama yang perlu diperhatikan untuk skema ini.
Kontrak KPS
PT PLN sebagai PJPK
Jual Beli Listrik(BOT/Built Operate Transfer)
Lenders
Sponsor Proyek
Badan Usaha
(Independent Power Producer)
KontraktorKonstruksi
OperatorKontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Kementerian ESDM sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
PelangganKonsultan
Desain
• Perjanjian Sambungan
• Transaksi sesuai tarif
16 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.5.2. BOT Mulut Tambang
Proyek pembangkit listrik mulut tambang adalah proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/batubara) dengan fitur berikut:
- Dibangun dengan alasan utama untuk meminimalkan risiko ketidakpastian suplai dan risiko kenaikan harga batubara;
- Komponen biaya transportasi batubara yang relatif rendah karena lokasi tambang batubara dekat dengan pembangkit;
- Kualitas batubara yang dipasok relatif rendah sehingga dibutuhkan fasilitas/teknologi yang dapat meningkatkan kualitas batubara
tersebut yang mengakibatkan biaya kontruksi pembangkit yang relatif tinggi dibandingkan dengan PLTU lainnya; dan
- Lokasi pembangkit relatif terpencil dari jalur transmisi utama sehingga membutuhkan biaya untuk fasilitas transmisi tambahan
Sebagai suatu proyek KPS, variasi terhadap skema alokasi risiko dalam pembangkit mulut tambang ini tidak hanya tergantung dari
struktur KPS yang dipilih (BOT atau BOO) saja. Faktor kepemilikan tambang batubara, penentuan lokasi tambang dan pembangkit
sangat menentukan bagaimana risiko dialokasikan pada proyek jenis ini.
Sebagai ilustrasi dalam menyusun matriks risiko, opsi struktur proyek yang dipilih adalah jenis kontrak BOT (karena pertimbangan
teknologi yang relatif tinggi) dan dimana lokasi tambang pemasok batu bara pembangkit swasta ditentukan oleh (dan kemudian
dimiliki oleh) PLN yang juga sebagai PJPK.
Gambar 13. Struktur BOT Mulut Tambang
Kontrak KPS
PT PLN sebagai PJPK
Jual Beli Listrik(BOT/Built Operate Transfer)
Lenders
Sponsor Proyek
Badan Usaha
(Independent Power Producer)
KontraktorKonstruksi
OperatorPembangkit Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Kementerian ESDM sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pelanggan
KonsultanDesain
• Perjanjian Sambungan
• Transaksi sesuai tarifBadan UsahaPemasok Batubara
Kontrak desain
KontrakSuplai
Batubara
Kepemilikan
OperatorTambang
Kontrakoperasi
17 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Seperti terlihat dari struktur di atas, lingkup pekerjaan yang dikerjasamakan tidak berbeda dengan tipikal struktur BOT yaitu pekerjaan
detail desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit dalam rangka penyediaan listrik untuk kemudian dibeli secara
berkala dan didistribusikan oleh PLN ke pelanggan. Perbedaan utamanya adalah pada profil risiko bagi para pihak, terutama risiko
ketidakpastian suplai dan kenaikan harga batubara (selain risiko dalam akuisisi dan pengoperasian tambang bagi PLN dalam opsi ini).
2.2.6 Struktur KPS Sektor Kepelabuhanan
Dalam sektor ini, kerangka regulasi sektor pelabuhan di Indonesia memungkinkan struktur KPS berbasis penggunaan (atau Konsesi
Penuh), dimana PJPK pada sektor ini adalah Otoritas Pelabuhan (OP) di bawah Kemenhub.
2.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Dalam struktur Konsesi Penuh, pelanggan retail/pengguna akhir dari KPS ini dapat merupakan penumpang, perusahaan pelayaran, dan
/ atau perusahaan ekspedisi barang (kargo atau kontainer).
Gambar 14. Struktur Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kontrak KPS
Otoritas Kepelabuhanansebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna(Penumpang/Kargo)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
18 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Dalam sektor ini, belum ada proyek yang telah berhasil dilaksanakan saat ini dengan skema berdasarkan Regulasi KPS. Mengacu pada
model bisnis yang lazim sebagai skema KPS di sektor ini, skema yang cenderung akan dijadikan acuan regulasi adalah model LPA
(Landlord Port Authority) dimana Pemerintah dapat menyewakan lahan (greenfield) atau mendapatkan concession fee atas pelabuhan
yang sudah ada beserta fasilitasnya (brownfield) kepada BU swasta. Dalam hal ini, BU dapat membangun atau mengembangkan
infrastruktur kepelabuhanan yang ada untuk meningkatkan layanan infrastruktur dalam pengoperasiannya, dan mendapatkan
pembayaran dari pelanggannya atas pelayananan di pelabuhan.
Dalam skema ini, dimana risiko permintaan umumnya akan diserap oleh swasta. Pemerintah (sebagai ‘landlord’) dapat menerima
pembayaran atas sewa tersebut atau concession fee dari BU sehingga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan sebagian atau seluruh
biaya pengadaan tanah dan fasilitas pendukung (misalnya break water, akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya) yang merupakan
kewajiban Pemerintah dalam mempersiapkan proyek KPS. Besarnya sewa atau concession fee tersebut biasanya menjadi kriteria
penentuan pemenang lelang KPS; dengan kata lain, ditentukan oleh seberapa besar minat para investor.
2.2.7 Struktur KPS Sektor Kebandaraan
Dalam sektor ini, belum ada proyek yang telah berhasil dilaksanakan saat ini dengan skema berdasarkan Regulasi KPS. Mengacu pada
UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 235, pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar
Udara (BUBU) berdasarkan konsesi dan atau bentuk lainnya (termasuk BOT dan kontrak manajemen). PJPK dari sektor ini adalah
Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Ditjen Hubud”), Kemenhub.
Sebagai gambaran, secara garis besar lingkup pekerjaan dan jenis infrastrukturnya dapat terbagi menjadi:
Infrastruktur bandara, terdiri atas:
o Air-side: landasan pacu, taxyway, apron, air traffic control (ATC)
o Land-side: terminal
o Area komersial sekitar bandara
Infrastruktur akses transportasi
o Akses kereta api
o Akses jalan
Terhadap opsi kerjasama melalui skema KPS, karena jenis infrastruktur tertentu sifatnya tidak komersial (khususnya Air-side), perlu
evaluasi terhadap kebutuhan peran BU swasta, baik untuk area brownfield (terhadap bandara yang sudah beroperasi) atau area
greenfield (bandara di lokasi baru). Sebagai contoh, untuk melibatkan BU swasta dalam area greenfield, Pemerintah perlu terlebih dulu
19 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
menyiapkan infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun infrastruktur Air-side melalui sumber pendanaan
lain.
2.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan
Dalam struktur Konsesi Penuh, KPS pada sektor kebandaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur.
Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir
yaitu penumpang, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.
Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan
Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area
brownfield. Lingkup kerja dari BU, seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan
baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial
untuk area bandara kepada BU. Untuk area greenfield, skema KPS lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan
infrastruktur Air-side sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU.
Kontrak KPS
Dirjen Perhubungan Udarasebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
Operator
Kontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor Publik
Sektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna(Penumpang/Kargo)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
21 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2.2.7.2. O&M Kebandaraan
Serupa dengan struktur O&M di proyek transportasi lainnya, skema KPS ini umumnya dirancang untuk proyek brownfield dimana pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas kebandaraan tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU.
Gambar 16. Struktur O&M Kebandaraan
Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir atas nama Pemerintah (sebagai pemilik infrastruktur). Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.
Dirjen Perkeretaapiansebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor Proyek
OperatorKontrakoperasi
Sektor PublikSektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna Akhir(Penumpang/Kargo)
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
KontraktorKonstruksi Kontrak
konstruksi
KonsultanDesain
Kontrakdesain
20 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
menyiapkan infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun infrastruktur Air-side melalui sumber pendanaan lain.
2.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan
Dalam struktur Konsesi Penuh, KPS pada sektor kebandaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur. Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir yaitu penumpang, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.
Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan
Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area brownfield. Lingkup kerja dari BU, seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area bandara kepada BU. Untuk area greenfield, skema KPS lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan infrastruktur Air-side sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU.
Dirjen Perhubungan Udarasebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
OperatorKontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor PublikSektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna(Penumpang/Kargo)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
20 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
menyiapkan infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun infrastruktur Air-side melalui sumber pendanaan lain.
2.2.7.1. Konsesi Penuh Kebandaraan
Dalam struktur Konsesi Penuh, KPS pada sektor kebandaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian layanan dan infrastruktur. Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir yaitu penumpang, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.
Gambar 15. Struktur Konsesi Penuh Kebandaraan
Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU sektor swasta menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area brownfield. Lingkup kerja dari BU, seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area bandara kepada BU. Untuk area greenfield, skema KPS lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan infrastruktur Air-side sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU.
Kontrak KPS
Dirjen Perhubungan Udarasebagai PJPK a/n Menhub
Konsesi
Lenders
Sponsor ProyekKontraktor
Konstruksi
OperatorKontrak operasi
Kontrak konstruksi
Sektor PublikSektor Swasta
Pembiayaan Pinjaman
Pembiayaan Ekuitas
Pembiayaan
Financial Close
Menteri Perhubungan sebagai Regulator
Konstruksi dan Operasi
Pengguna(Penumpang/Kargo)
KonsultanDesain
Transaksi sesuai Tarif
Badan Usaha
21 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
3 PENILAIAN ASPEK ALOKASI RISIKO UNTUK PROYEK KPS DAN PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
3.1 Alokasi Risiko dalam konteks Manajemen Risiko
Dalam konteks proses pengelolaan risiko secara umum, prinsip alokasi risiko merupakan konsep yang digunakan dalam proses
penanganan risiko (risk treatment).
Secara garis besar, penanganan risiko termasuk: menanggung risiko; menghindari risiko; memitigasi risiko dan mengalihkan
atau mengalokasikan risiko kepada pihak lain.
Gambar 17. Tahapan proses pengelolaan risiko
Dalam menentukan dan merumuskan upaya penanganan risiko melalui cara mengalokasikannya baik kepada pihak lain maupun
menanggung risiko tersebut, dibutuhkan suatu prinsip yang dapat digunakan menjadi landasan bagaimana, sejauhmana dan
kepada pihak mana risiko sebaiknya tersebut dialokasikan.
3.2 Prinsip Alokasi Risiko dalam konteks Implementasi Proyek KPS
Dalam konteks transaksi proyek KPS, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama proyek KPS (yang dilakukan setelah
melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya
menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan value for money.
Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah bahwa,
“Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah
untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang
rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut.”
Identifikasi Risiko Evaluasi
Risiko
Pemantauan
Risiko
menanggung risiko;
menghindari risiko;
memitigasi risiko; atau
mengalokasikan risiko
22 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Secara konseptual, penerapan prinsip tersebut di proyek KPS adalah sebagai berikut:
• Risiko yang berdasarkan pengalaman sulit untuk dikendalikan Pemerintah agar memenuhi asas efektivitas biaya, sebaiknya
ditanggung pihak swasta
• Risiko yang berada di luar kendali kedua belah pihak, atau sama-sama dapat dipengaruhi kedua belah pihak sebaiknya
ditanggung bersama (kejadian kahar)
• Risiko yang dapat dikelola Pemerintah, karena posisinya lebih baik atau lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan
swasta (risiko peraturan atau legislasi) sebaiknya ditanggung Pemerintah
• Risiko yang walaupun sudah ditransfer, tetap memberikan eksposur kepada Pemerintah atau PJPK (menghambat tersedianya
layanan penting ke masyarakat), dimana jika BU gagal memenuhi kewajiban maka Pemerintah dapat mengambil alih proyek
3.2.1.1. Implementasi Alokasi Risiko dalam Penyiapan dan Transaksi Proyek KPS
Secara umum, penerapan alokasi risiko mulai dilakukan dalam tahap penyiapan proyek KPS, khususnya melalui suatu kajian
risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan draft Perjanjian KPS.
Secara skematis, proses pengelolaan risiko dalam skema KPS (sebagaimana dalam Gambar 18. di halaman berikut) adalah:
1) Penentuan lingkup pengelolaan risiko proyek KPS sesuai sasaran yang diinginkan oleh PJPK. Sebagai contoh, pengelolaan
risiko dapat mencakup penyusunan Rencana Mitigasi Risiko dan dokumen kontrak yang bankable dari sisi alokasi risiko.
2) Identifikasi risiko proyek KPS yang kemudian dapat dilakukan melalui metode ceklist, pengamatan lapangan atau
brainstorming dan diskusi dengan pihak terkait. Khusus untuk tahap inilah checklist Kategori Risiko KPS (A) dapat
digunakan.
3) Penilaian risiko, mencakup estimasi probabilitas risiko dan dampak risiko, yang dapat dilakukan dengan metode evaluasi
data historis, pengamatan lapangan atau brainstorming dan diskusi dengan para ahli atau pihak terkait.
4) Evaluasi risiko, meliputi penentuan prioritas atau risiko utama yang menjadi concerns para pihak yang perlu penanganan
lebih jauh dan spesifik. Di tahapan ini, kebutuhan dukungan Pemerintah dan penjaminan Pemerintah mulai teridentifikasi.
5) Penanganan risiko yang dituangkan dalam suatu rencana mitigasi risiko. Pada tahapan inilah, dokumen acuan Matriks
Alokasi Risiko (B) diharapkan dapat digunakan untuk membantu PJPK dalam mengevaluasi alokasi risiko kepada para pihak
untuk dapat dituangkan ke dalam draft Perjanjian KPS dan kemudian dinegosiasikan dengan pihak swasta.
6) Pemantauan risiko dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara para pihak dalam rangka memastikan rencana mitigasi
risiko yang dibuat sebelumnya dapat berjalan dengan efektif demi kesuksesan berjalannya proyek KPS tersebut.
23 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
1
Ceklist Kategori Risiko
Matriks Alokasi Risiko
- Alokasi risiko optimal - Value for money
maksimal
6
Penetapan Konteks (berdasarkan sasaran dari sudut pandang tertentu)
Lingkup Pengelolaan Risiko
Identifikasi Risiko (pengamatan, brainstorming,
diskusi)
Daftar Risiko Proyek terkait(“Risiko Infrastruktur”)
Penilaian Risiko (metode kuantitatif dan/
atau kualitatif)
Daftar Risiko Proyek Prioritas
Penanganan Risiko (alokasi, menanggung,
mitigasi, transfer. hindari)
Risiko Proyek Utama untuk ditangani
Evaluasi Risiko (pengambilan
keputusan terhadap risiko prioritas)
- Risk Register- Strategi Alokasi
Risiko
Pemantauan Risiko
(Penilaian dan pengendalian berkala)
- Pre-FS (Legalitas Teknis, Ekonomis, Finansial, Lingkungan Hidup, Sosial, dsb)- Studi opsi KPS dan struktur kontraktual - Kebutuhan dukungan pemerintah (sebagaimana diperlukan)
2
3
4
5Rencana Mitigasi Risiko
A
B
Gambar 18. Kerangka Pengelolaan Risiko Proyek KPS
Dalam mengevaluasi alokasi risiko, sebagai bagian dari dokumen tender dalam tahap transaksi proyek, draft Perjanjian KPS
tersebut akan mencerminkan bagaimana pengalokasian risiko-risiko yang diidentifikasi dan dievaluasi sebelumnya kepada para
pihak terkait (BU dan PJPK) dalam bentuk klausul kontraktual. Dari klausul kontrak tersebut, risiko dapat digambarkan
berdasarkan peristiwa pemicunya, periode terjadinya dan konsekuensi bagi para pihak apabila risiko tersebut terjadi, baik
berupa kewajiban fisik ataupun kewajiban finansial sebagaimana dapat diilustrasikan secara sederhana dalam Gambar 19.
berikut:
24 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Alokasi Risiko dalam Perjanjian KPS PJPK Bersama BU
A B* C D* E F*
*: Risiko yang mengarah pada kewajiban finansial tertentu dari pihak yang menanggungnya
Gambar 19. Ilustrasi Alokasi Risiko dalam suatu Perjanjian KPS
Sebagai catatan, kewajiban finansial secara kontraktual muncul dari peristiwa risiko yang merupakan ‘compensation event’ dan bukan dari yang sifatnya ‘relief event’ (hanya perlu perpanjangan waktu saja, tanpa kompensasi finansial).
Secara umum, pengalokasian risiko dalam suatu kontrak KPS kepada para pihak adalah sebagai berikut: o BU biasanya menanggung risiko terkait financing, design, construction, procurement, operation dan maintenance (kemudian
menalihkan sebagian risiko ke peserta lainnya, konsultan desainer/kontraktor/pemasok/operator/pengguna). o PJPK mewakili Pemerintah biasanya menanggung risiko politik, termasuk perubahan peraturan perundangan yang faktor
pemicunya (relatif atau lebih dapat) dikendalikan oleh Pemerintah. o Keduanya berbagi risiko terkait Keadaan Kahar/Force Majeure.
Berdasarkan skema alokasi risiko tipikal sebagaimana tersedia pada dokumen Acuan ini, suatu dokumen berupa matriks alokasi risiko bisa disediakan oleh otoritas yang berwenang sebagai referensi bagi para pihak untuk mengevaluasi suatu proyek KPS.
Terhadap skema tipikal tersebut, alokasi risiko tertentu dalam suatu proyek dapat berbeda dengan yang ada dalam matriks referensi tersebut. Secara khusus, faktor-faktor yang dapat memungkinkan pengecualian tersebut diantaranya adalah: o Sifat dan kondisi spesifik proyek. Pada proyek dengan tingkat urgensi dan kondisi alam tertentu, risiko tertentu (misalnya:
risiko kahar) dapat dialokasikan lebih besar kepada pihak PJPK o Kemampuan dan kekuatan masing-masing pihak untuk mengelola risiko (dimana kecakapan dalam memitigasi dapat
semakin baik sejalan dengan berjalannya waktu) o Fleksibilitas terhadap spesifikasi output (apakah ada hambatan yang mempengaruhi metode pengelolaan risiko) o Tingkat pengalihan risiko sebelumnya (terkait keberhasilan sebelumnya dan kemampuan di masa datang dari para pihak) o Faktor kepentingan umum dan pertimbangan kebijakan lain o Perilaku pasar saat ini terhadap risiko, lingkungan eksternal dan skenario ekonomi
25 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
3.2.1.2. Implementasi Alokasi Risiko dalam Proses Penyediaan Penjaminan Proyek KPS oleh PT PII
Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PT PII mencakup kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS. Dalam
menentukan cakupan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPS tersebut, sesuai mandat dalam regulasi, PT PII
mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draft perjanjian KPS dengan prinsip alokasi risiko, sebagaimana digambarkan pada diagram
berikut.
Evaluasi aspek lainnya
Evaluasi Dampak Penjaminan
PROSES PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR OLEH PII
Evaluasi aspek lainnya
1. Consultation and Guidance
2. Screening 3. Appraisal 4. Structuring
Evaluasi Aspek Risiko
Usulan Penjaminan (UP)
Matriks Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko
Kerangka Regulasi KPS dan Penjaminan infrastruktur
Perpres 67/2005 j.o. 13/2010 j.o
56/2011 (Infrastruktur KPS)
Perpres 78/2010 (Penjaminan Infrastruktur)
Tidak dapat dijamin
Acuan Risiko PIIKategori Risiko KPS
& Matriks Risiko KPS
Sesuai Prinsip Alokasi Risiko?
Ya
Tidak
Prinsip Alokasi Risiko
Cakupan risiko yang dipertimbangkan untuk
dijamin oleh PII
PMK 260/2010 (Juklak Perpres
78/2010)
Draft Perjanjian KPS
Jenis risiko yang diminta untuk dijamin
Analisis Kelayakan
Penjaminan
Tidak Layak
Cakupan risiko untuk evaluasi struktur
penjaminanLayak
Analisis Kapasitas
Penjaminan
Cakupan risiko penjaminan PII
Cakupan risiko Co-guarantor
Gambar 20. Kaitan Acuan Risiko PT PII dan Kerangka Regulasi Penjaminan Infrastruktur
Terhadap cakupan penjaminan infrastruktur oleh PT PII, Regulasi Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78/2010 dan PMK No.
260/2010) mendefinisikan bahwa kewajiban finansial PJPK dalam kontrak KPS tersebut timbul akibat risiko yang disebabkan oleh
peristiwa penyebab (triggering events) sebagai berikut:
26 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
a) tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yangmenurut hukum atau peraturan perundangan
-PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
b) kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
c) keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
d) ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian
Kerjasama (breach of contract).
4 ACUAN ALOKASI RISIKO INFRASTRUKTUR
Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini terdiri atas 1) Kategori Risiko dan 2) Matriks Alokasi Risiko untuk dapat digunakan oleh PJPK
dalam menyiapkan alokasi risiko untuk proyek KPS, yang berlaku sebagai basis bagi PJPK dalam menyiapkan usulan penjaminan ke PT
PII. serta dapat berperan meningkatkan penerapan dari kerangka manajemen risiko suatu proyek KPS.
4.1 Kategori Risiko KPS
Checklist Kategori Risiko KPS dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang diharapkan dapat digunakan
untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPS. Peristiwa-peristiwa risiko yang
teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko.
Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang kaku untuk setiap proyek KPS. Situasi dan kondisi spesifik
dalam suatu proyek KPS perlu juga dipertimbangkan.
1. Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah
ditentukan dandalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak
tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang termasuk kategori ini adalah:
a). Risiko pembebasan lahan: risiko-risiko yang terkait proses pembebasan lahan yang dibutuhkan proyek, yang dapat melibatkan
potensi tambahan biaya dan keterlambatan;
b). Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan: risiko bahwa lokasi lahan yang diusulkan tidak dapat digunakan untuk proyek, dimana
penyebabnya dapat meliputi kontaminasi, penemuan artefak, keterlambatan/penolakan perolehan persetujuan perencanaan,
status lahan, dan lainnya;
c). Risiko lingkungan: risiko kerugian terkait kerusakan lingkungan yang terjadi (1) akibat kegiatan konstruksi dan operasi selama
masa proyek, atau (2) dari kegiatan sebelum pengalihan lahan proyek dari PJPK kepada BU atau pihak sub-kontraktor.
27 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari
prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek. Dengan demikian,
risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
a). Risiko perencanaan: risiko bahwa penggunaan lokasi proyek yang diusulkan dalam perjanjian KPS dan, khususnya, konstruksi
fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait perencanaan, tata guna lahan atau bahwa perijinan
terlambat (atau tidak dapat) diperoleh atau, kalaupun diperoleh, hanya dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih besar dari
yang diperkirakan;
b). Risiko desain: risiko dimana desain dari BU tidak dapat memenuhi spesifikasi output yang ditentukan;
c). Risiko penyelesaian: risiko dimana penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan suatu proyek dapat (1) terlambat sehingga
penyediaan layanan infrastruktur tidak dapat dimulai sesuai Commercial Operation Date (COD) yang sudah ditetapkan, atau (2)
terlambat, kecuali biaya lebih besar harus dikeluarkan untuk mempertahankan COD yang sudah terjadwal, atau (3) terlambat
karena perubahan/variasi yang terjadi;
d). Risiko kenaikan biaya: risiko dimana pada tahap desain dan konstruksi, biaya realiasi proyek melebihi proyeksi biaya proyek;
e). Risiko uji operasi: risiko dimana uji operasi terlambat atau hasilnya tidak memenuhi spesifikasi PJPK atau pihak otoritas lainnya.
3. Risiko sponsor adalah risiko dimana BU dan/atau sub-kontraktornya tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK
akibat tindakan pihak investor swasta sebagai sponsor proyek.
4. Risiko finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:
a). Risiko ketidakpastian pembiayaan: risiko bahwa pihak penyedia dana (debt dan equity) tidak akan atau tidak dapat melanjutkan
komitmen untuk menyediakan pendanaan proyek;
b). Risiko parameter finansial: risiko yang disebabkan berubahnya parameter finansial (misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, kondisi
pasar) sebelum kontraktor sepenuhnya berkomitmen untuk proyek ini, berpotensi memberikan dampak buruk terhadap biaya
proyek;
c). Risiko struktur finansial: risiko bahwa struktur keuangan tidak cukup baik untuk memberikan hasil yang optimal sesuai porsi
hutang dan ekuitas selama periode proyek dan karenanya dapat mengganggu keberlanjutan kelayakan proyek;
d). Risiko asuransi: (i) bahwa risiko-risiko yang sebelumnya dapat diasuransikan (insurable) pada tanggal penandatanganan sesuai
dengan asuransi proyek yang telah disepakati tetapi kemudian menjadi uninsurable atau (ii) tetap insurable tetapi dengan
kenaikan premi asuransi yang signifikan.
28 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
5. Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses
tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi
BU dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya. Dengan
demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:
a). Risiko pemeliharaan: risiko dimana (i) realisasi biaya pemeliharaan aset proyek lebih tinggi/berubah dari biaya pemeliharaan
yang diproyeksikan, atau (ii) terdapat dampak negatif akibat pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik;
b). Risiko cacat tersembunyi (latent defect): risiko kehilangan atau kerusakan yang timbul akibat cacat tersembunyi pada fasilitas
yang termasuk sebagai aset proyek;
c). Risiko teknologi, dimana (i) teknologi yang digunakan berpotensi gagal menghasilkan spesifikasi output yang diperlukan, atau
(ii) perkembangan teknologi membuat teknologi yang digunakan menjadi usang (risiko keusangan teknologi);
d). Risiko utilitas: risiko dimana (i) utilitas (misalnya air, listrik atau gas) yang diperlukan untuk operasi proyek tidak tersedia, atau
(ii) keterlambatan proyek karena keterlambatan sehubungan dengan pemindahan atau relokasi utilitas yang terletak di lokasi
proyek;
e). Risiko sumber daya atau input: risiko kegagalan atau kekurangan dalam penyediaan input atau sumber daya (misalnya,
batubara atau bahan bakar lainnya) yang diperlukan untuk operasi proyek, termasuk kekurangan dalam kualitas pasokan yang
tersedia;
f). Risiko hubungan industri: risiko setiap bentuk aksi industri - termasuk demonstrasi, larangan bekerja, pemblokiran, tindakan
perlambatan dan pemogokan - yang terjadi dengan cara yang, secara langsung atau tidak langsung, berdampak negatif
terhadap uji operasi, penyediaan layanan atau kelayakan proyek.
6. Risiko pendapatan (revenue) adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial,
karena perubahan yang tak terduga baik permintaan proyek atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Karenanya, risiko
termasuk dalam kategori ini adalah:
a). Risiko permintaan: risiko bahwa realisasi permintaan penyediaan layanan secara tak terduga lebih rendah dari proyeksi, karena:
1) faktor pemicu (tindakan, keputusan/kebijakan, regulasi) dari pihak Pemerintah, atau 2) kesalahan yang dilakukan pihak
swasta baik dalam estimasi volume permintaan dan yang terkait penurunan kualitas layanan; dan
b). Risiko tarif: risiko bahwa tarif layanan lebih rendah dari proyeksi, karena: 1) penyesuaian tarif secara periodik tidak dilakukan
sesuai rencana atau tingkat tarif disesuaikan lebih rendah dari proyeksi, atau 2) kesalahan estimasi tarif atau tidak terpenuhinya
standar yang disyaratkan untuk permintaan penyesuaian tarif.
29 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
7. Risiko konektivitas jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif terhadap ketersediaan layanan dan kelayakan finansial proyek
akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
a). Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting: risiko bahwa akses ke jaringan eksisting tidak (akan) dibangun sesuai rencana;
b). Risiko pengembangan jaringan: risiko bahwa jaringan tambahan yang dibutuhkan tidak (jadi) dibangun sesuai rencana;
c). Risiko fasilitas pesaing: risiko bahwa dibangunnya fasilitas/infrastruktur serupa yang kemudian menyaingi output penyediaan
layanan sesuai kontrak.
8. Risiko interface adalah risiko dimana metode atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan
layanan yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah
tidak sesuai/tidak cocok dengan yang dilakukan oleh BU, atau sebaliknya.
9. Risiko politik adalah risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJPK yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan
secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:
a). Risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi atau ditransfer: risiko bahwa pendapatan/profit dari proyek tidak bisa dikonversi
ke mata uang asing dan/atau direpatriasi ke negara asal investor;
b). Risiko pengambilalihan: risiko tindakan pengambilalihan aset proyek (termasuk nasionalisasi) oleh Pemerintah, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang dapat memicu pengakhiran kontrak proyek.
c). Risiko perubahan regulasi dan perundangan, yang bersifat diskriminatif dan spesifik sehingga secara langsung dapat
mengurangi tingkat kelayakan finansial proyek (dapat dipicu oleh tindakan PJPK atau Pemerintah di luar PJPK);
d). Risiko sub-sovereign atau parastatal: risiko bahwa PJPK tidak mampu/bersedia melaksanakan kewajiban pembayaran kontrak
atau kewajiban material lainnya dipicu hal yang terkait status sebagai entitas Pemerintah;
e). Risiko perijinan: risiko dimana perijinan yang diperlukan dari suatu otoritas Pemerintah lainnya tidak dapat diperoleh atau, jika
diperoleh, diperlukan biaya yang lebih besar dari proyeksi;
f). Risiko perubahan tarif pajak: risiko perubahan tarif pajak yang berlaku (tarif pajak penghasilan, PPN) atau pajak baru yang
dapat menurunkan pengembalian ekuitas yang diharapkan.
10. Risiko kahar (force majeure) adalah risiko terjadinya kejadian kahar yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya
bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau default oleh BU dalam pelaksanaan kewajiban
kontraknya.
11. Risiko kepemilikan aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, force majeure),
perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.
30 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
4.2 Matriks Risiko KPS per Sektor
Setelah penggunaan Kategori Risiko KPS, peristiwa-peristiwa risiko yang telah diidentifikasi kemudian dievaluasi menggunakan
matriks alokasi risiko yang dibuat untuk setiap sektor dan struktur (“Matriks Risiko KPS”). Dalam mengembangkan matriks tersebut,
prinsip alokasi risiko, best practice dan kerangka regulasi terkait di Indonesia menjadi referensi yang digunakan. Namun, sebagaimana
disampaikan pada bagian 3.2.1.1, matriks ini hanya merupakan referensi dan tidak bersifat kaku, mengingat alokasi suatu risiko yang
akhirnya dianggap optimal perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dalam proyek yang ditinjau.
4.2.1 Matriks Risiko KPS sektor Air Minum
Matriks risiko ini dibuat untuk 2 jenis struktur KPS dalam sektor ini sebagaimana diidentifikasi pada bagian 2.2.1, yaitu BOT Air Minum
dan Konsesi Penuh Air Minum.
4.2.1.1. BOT Air Minum
Matriks risiko di bawah ini mengacu pada suatu proyek dengan kontrak BOT (Built, Operate, Transfer) yang meliputi Transmisi atau
Produksi atau Operasi dan Pemeliharaan atau Distribusi atau kombinasi diantaranya, di luar Pemungutan Tarif ke pelanggan akhir.
Tabel 2. Matriks Risiko untuk BOT Air Minum
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan yang
berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan,
Kebutuhan lahan untuk
WTP dan jaringan transmisi
sudah diidentifikasi dengan
jelas
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum
dan tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman
kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Kebutuhan lahan proyek
jenis ini biasanya tidak luas
dan dampak sosial relatif
kecil
31 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
ditemukan saat proyek dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas
risiko geoteknis relatif bisa
dikelola
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk ruang
kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan
masyarakat Pemerintah
dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK
harus mengacu ke best
practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor
yang buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
32 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata uang Fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Rebasing tarif
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau
penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
33 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan oleh
secara professional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi berkala
terhadap efektivitas rancangan
dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi: fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Berkurangnya kuantitas
input
Defisit air baku karena alasan dalam
kendali sektor publik
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Menurunnya kualitas input Kualitas air turun karena alasan dalam
kendali sektor publik
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Ketidakpastian kontinuitas
input
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Tergantung lokasi sumber
air
Berkurangnya kuantitas
output
x Operator yang handal;
Mekanisme penalti
Menurunnya kualitas
output
x Operator yang handal;
Mekanisme penalti
6. RISIKO PENDAPATAN
Penurunan volume
permintaan output proyek
Mengakibatkan penurunan pendapatan
penjualan air dan defisit bagi PJPK
x Program sosialisasi yang baik;
Program penurunan NRW;
Pengelolaan keuangan PDAM
Kegagalan penetapan awal
tarif
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat kelayakan
x Dukungan kelayakan (VGF);
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
34 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
pada indeksasi tarif terhadap tingkat
inflasi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
khususnya setelah indeksasi tarif dan
rebasing tarif
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIFITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Kebocoran/kontaminasi dalam
jaringan eksisting
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas membangun dan
memelihara jaringan yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (4) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (5) Keterbatasan pengelolaan jaringan
distribusi yang dibangun swasta
x Peningkatan kapasitas
pengelolaan jaringan distribusi
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Output tidak terserap di awal periode
operasional
x 5 6 klausul ‘take or pay’ dalam
perjanjian jual beli air
Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Risiko interface (3) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan standar/ metode
yang akan diterapkan para
pihak sedini mungkin
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
35 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
Mata uang asing tidak dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik Akun pembiayaan luar negeri Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain perencanaan
Keterlambatan perolehan akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) Akibat privatisasi offtaker atau default PJPK
x Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan Force majeure berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPS dan memicu prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
35 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
Mata uang asing tidak dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik Akun pembiayaan luar negeri Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain perencanaan
Keterlambatan perolehan akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) Akibat privatisasi offtaker atau default PJPK
x Asuransi Risiko Politik Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan Force majeure berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPS dan memicu prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
36 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Transfer aset setelah
kontrak KPS berakhir
x Studi kelayakan bisnis yang baik
dan lengkap (dalam PFS)
Sebagaimana tercantum dalam matriks di atas, terdapat beberapa peristiwa risiko spesifik sektoral dalam struktur ini, sementara ada
yang lain yang berlaku di setiap sektor. Risiko-risiko sektoral yang spesifik terhadap struktur ini adalah risiko interface (tidak
terserapnya output pada awal tahun operasi), risiko yang terkait input air baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas), risiko parastatal
(cidera janji kewajiban kontraktual off-taker dan privatisasi off-taker) dan risiko permintaan yang pada dasarnya dapat diminimalkan
melalui suatu klausul take or pay dalam perjanjian jual beli air dengan PDAM sebagai PJPK.
4.2.1.2. Konsesi Penuh Air Minum
Matriks risiko di bawah ini mengacu pada suatu proyek air minum dengan struktur Konsesi Penuh yang mencakup kombinasi atau
keseluruhan Transmisi, Produksi, Operasi dan Pemeliharaan, Distribusi, termasuk Pemungutan Tarif ke pelanggan akhir.
Tabel 3. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Air Minum
Konsesi Penuh Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan untuk WTP
dan jaringan transmisi
sudah diidentifikasi dengan
jelas
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Kebutuhan lahan proyek
jenis ini biasanya tidak luas
dan dampak sosial relatif
kecil
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
37 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena
ketidakpastian kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas
risiko geoteknis relatif bisa
dikelola
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk
ruang kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan
masyarakat Pemerintah
dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK
harus mengacu ke best
practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau
anggota konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
38 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat
inflasi terhadap asumsi dalam life-
cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Rebasing tarif
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di
pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau
penyuplai
Risiko sosial dan
budaya lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat yang
people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
BU dalam mengelola operasional
Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
39 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang
tidak terdeteksi akibat kegagalan
kontrol dan monitoring oleh Badan
Usaha atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya
O&M atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi: fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Berkurangnya kuantitas
input
Defisit air baku karena alasan dalam
kendali sektor publik
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Menurunnya kualitas input Kualitas air turun karena alasan
dalam kendali sektor publik
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Ketidakpastian kontinuitas
input
x Regulasi dan koordinasi yang
baik antar instansi terkait
Tergantung lokasi sumber
air
Berkurangnya kuantitas
output
x Operator yang handal;
Mekanisme penalti
Menurunnya kualitas
output
x Operator yang handal;
Mekanisme penalti
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume
permintaan output proyek
Mengakibatkan penurunan
pendapatan penjualan air dan defisit
bagi BU
x Survei permintaan yang handal
Program sosialisasi yang baik
Kesalahan estimasi dari
model sebelumnya
x Survei volume permintaan yang
handal
Pelanggan akhir tidak
membayar
User affordability and willingness di
bawah tingkat kelayakan
x Dukungan kelayakan (VGF);
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Sistem pemungutan dan
kinerja operasi yang baik
40 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
Kegagalan mengajukan penyesuaian tarif
Gagalnya penyesuaian tarif karena BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Penyesuaian tarif periodik terlambat
pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi
khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tarif
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Kesalahan perhitungan estimasi tarif
x Survei user affordability and willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN Risiko jaringan (1) Kebocoran/kontaminasi dalam
jaringan x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian risiko pendapatan
Risiko jaringan (3) Keterbatasan pengelolaan jaringan distribusi yang dibangun swasta
x Peningkatan kapasitas pengelolaan jaringan distribusi
8. RISIKO INTERFACE Risiko interface (1) Output tidak terserap di awal
periode operasional x
Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan Pemerintah dan yang dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah
Risiko interface (3) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar / metode yang akan diterapkan
9. RISIKO POLITIK Mata uang asing tidak dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah
x Pembiayaan domestik Akun pembiayaan luar negeri Penjaminan dari bank sentral
40 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
Kegagalan mengajukan penyesuaian tarif
Gagalnya penyesuaian tarif karena BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Penyesuaian tarif periodik terlambat
pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi
khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tarif
x Kinerja operasi yang baik; Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung dapat berbentuk Perda
Kesalahan perhitungan estimasi tarif
x Survei user affordability and willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN Risiko jaringan (1) Kebocoran/kontaminasi dalam
jaringan x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian risiko pendapatan
Risiko jaringan (3) Keterbatasan pengelolaan jaringan distribusi yang dibangun swasta
x Peningkatan kapasitas pengelolaan jaringan distribusi
8. RISIKO INTERFACE Risiko interface (1) Output tidak terserap di awal
periode operasional x
Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan Pemerintah dan yang dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah
Risiko interface (3) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar / metode yang akan diterapkan
9. RISIKO POLITIK Mata uang asing tidak dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah
x Pembiayaan domestik Akun pembiayaan luar negeri Penjaminan dari bank sentral
P
K
41 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Air Minum
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa
ditransfer ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan
tanpa kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko
tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer bisnis eksisting Ketidakpastian kondisi bisnis
setalah transfer dari operator
sebelumnya
x Studi kelayakan bisnis yang baik
dan lengkap (dalam PFS)
Transfer aset eksisting Tidak terantisipasinya kondisi
fasilitas yang dibangun
x Studi kelayakan aset yang baik
dan lengkap (dalam PFS)
Dibandingkan struktur BOT, beberapa risiko spesifik sektoral dialokasikan kepada pihak yang sama, seperti peristiwa risiko yang
terkait input air baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas). Tetapi, karena struktur Konsesi Penuh mencakup layanan keseluruhan, BU
42 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
biasanya menanggung risiko permintaan dan risiko interface (tidak terserapnya output pada awal tahun operasi). Selain itu, BU juga
lebih rentan terhadap risiko penyesuaian tarif karena tarif ke pelanggan retail/pengguna akhir seringkali menjadi isu politis
dibandingkan sebagai isu komersial pada saat mekanisme penyesuaian tarif tersebut harus dilakukan.
4.2.2 Matriks Risiko KPS sektor Pengelolaan Limbah
4.2.2.1. BOT Persampahan
Matriks risiko di bawah ini mengacu pada suatu proyek dengan kontrak BOT dimana BU bertanggung jawab atas Produksi, Operasi dan
Pemeliharaan (konstruksi dan operasi fasilitas TPA), tapi tidak bertanggung jawab untuk pengumpulan bahan baku sampah dan
pembayaran tarif dari pelanggan akhir.
Tabel 4. Matriks Risiko untuk BOT Persampahan
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan untuk TPS
dan TPA sudah diidentifikasi
dengan jelas
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Kebutuhan lahan proyek
jenis ini biasanya tidak luas
dan dampak sosial relatif
kecil
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas
risiko geoteknis relatif bisa
dikelola
43 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
Keresahan masyarakat Akibat potensi ketidaknyamanan
terhadap proses/output
x Sosialisasi pada masyarakat
yang terkena dampak
Kegagalan implementasi
AMDAL
x Konsultan spesialis aspek
lingkungan yang handal
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK
harus mengacu ke best
practice
Kesalahan desain Uji operasi teknis mengarah ke
penemuan kesalahan desain
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Termasuk mengembalikan akses
lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in olehfinancier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
44 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat
inflasi terhadap asumsi dalam life-
cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Rebasing tarif
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan spesialis/
broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x Kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
45 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontra
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Terganggunya kepastian
rute dan jadwal angkut
x Pengelolaan yang baik terkait
sistem pengangkutan sampah
Pemerintah dapat
membantu meski
pengangkutan oleh BU
Pencemaran polusi air licit
dalam pengangkutan
x Kriteria tingkat pelayanan;
Prosedur sistem pengangkutan
Dalam hal BU telah
memenuhi tingkat
pelayanan
Berkurangnya kuantitas
input (sampah)
x Jaminan suplai limbah;
Sosialisasi pengelolaan limbah
Menurunnya kualitas input
(komposisi sampah)
x Membatasi ‘peran’ pemulung
terhadap komposisi sampah
Peran pemulung dapat
merubah komposisi sampah
Kualitas output olahan
tidak memenuhi standar
x Spesifikasi yang baik
dari teknologi yang digunakan
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume
permintaan output proyek
Mengakibatkan penurunan
pendapatan dan defisit bagi PJPK
x Kebijakan yang konsisten dan
sejalan dengan sasaran proyek
Pelanggan akhir tidak
membayar
User affordability and willingness di
bawah tingkat kelayakan
x Program sosialisasi yang baik
Dukungan kelayakan (VGF);
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
46 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ketidakpastian dalam jaringan
pemungutan sampah eksisting
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Bisa berupa ketidakpastian
rute dan jadwal angkut
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas terkait jaringan
pengumpul sampah yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas yang
diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Input dan kapasitas pengolahan di
awal masa operasi tidak seimbang
x 7 Klausul ‘ take or pay’ dalam
kontrak suplai sampah
Risiko Interface (2) Ketimpangan kualitas hasil
pekerjaan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU
x x Perbaikan dari pihak yang mutu
pekerjaannya lebih rendah
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedia dan/
atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari Bank Sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
47 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Persampahan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
Keterlambatan perolehan
akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual
PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) akibat privatisasi offtaker atau
default PJPK
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Terminasi akibat default
PJPK
x Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
11. ASET KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Pada sektor persampahan, risiko spesifik sektor adalah risiko lingkungan (misal ketidaknyamanan masyarakat akibat adanya potensi
gangguan dari proses/output, kegagalan menerapkan AMDAL, risiko operasi (misal kuantitas sampah sebagai input rendah, risiko
komposisi sampah,ketidaksesuaian kualitas output), risiko jaringan (misal ketidakpastian jaringan pengumpulan sampah eksiting,
tidak dipenuhinya kewajiban pihak berwenang untuk menjaga jaringan pengumpulan sampah yang ada dan untuk mengembangkan
fasilitas yang diperlukan) dan risiko interface (misal ketidakseimbangan antara input dan kapasitas pengolahan di tahun awal operasi).
48 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Ditemukan pula hal yang menarik terkait tindakan sah dari Pemerintah untuk mengurangi produksi sampah (misal program 3RP
Recycle, Reuse, Reduce) yang pada kenyataannya menghambat BU memperoleh volume sampah yang cukup untuk diolah. Dari sisi
tarif, Pemerintah menarik dua jenis tarif, yaitu tarif retribusi sampah (untuk jasa pengelolaan sampah) dalam menutup biaya
operasional dari adanya fasilitas pembuangan sampah, dan kompensasi terhadap dampak negatif dari lingkungan. Kedua jenis tarif ini
dapat didukung dengan subsidi operasional dari anggaran Pemda sebagai bagian dari sumber dana untuk pembayaran tipping fee dari
PJPK kepada BU.
4.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah
Matriks risiko di bawah ini mengacu pada suatu proyek dengan kontrak BOT dimana BU bertanggung jawab atas Produksi, Operasi dan
Pemeliharaan (konstruksi dan operasi fasilitas pengolahan limbah/waste treatment plant/WTP, bisa termasuk jaringan transmisi), tapi
tidak bertanggung jawab untuk pengumpulan air limbah dan pembayaran tarif dari pelanggan akhir.
Tabel 5. Matriks Risiko untuk BOT Pengelolaan Air Limbah
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan
lahan proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan untuk WTP
dan jaringan transmisi sudah
diidentifikasi dengan jelas
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Kebutuhan lahan proyek
biasanya tidak luas dan
dampak sosial relatif kecil
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas risiko
geoteknis relatif bisa dikelola
49 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk
ruang kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan
masyarakat Pemerintah dapat
membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi
Amdal yang baik
Keresahan masyarakat Akibat potensi ketidaknyamanan
terhadap proses/output
x Sosialisasi kepada masyarakat
yang terkena dampak
Kegagalan implementasi
AMDAL
x Konsultan spesialis aspek
lingkungan yang handal
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSIDAN UJI OPERASI
Kesalahan desain Uji operasi teknis mengarah ke
penemuan kesalahan desain
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Termasuk mengembalikan akses
lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan
subkontraktor yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan
subkontraktor yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
50 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat
inflasi terhadap asumsi dalam life-
cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Rebasing tarif
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di
pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana
manajemen operasi dan
dijalankan secara profesional
51 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi: fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Berkurangnya kuantitas
input (limbah)
x Perjanjian suplai limbah;
Sosialisasi pengelolaan limbah
Kualitas output olahan
tidak memenuhi standar
x Spesifikasi yang baik
dari teknologi yang digunakan
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume
permintaan output proyek
Mengakibatkan penurunan
pendapatan penjualan air dan defisit
bagi BU
x Kebijakan yang konsisten dan
sejalan dengan sasaran proyek
Pelanggan akhir tidak
membayar
User affordability and willingness di
bawah tingkat kelayakan
x Dukungan kelayakan (VGF);
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ketidakpastian dalam jaringan
pemungutan limbah eksisting
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
52 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk menjaga
jaringan pengumpul limbah yang
diperlukan
x Pemahaman kontrak yang
baik oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas yang
diperlukan
x Pemahaman kontrak yang
baik oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Input dan kapasitas pengolahan di
awal masa operasi tidak seimbang
x Perjanjian/kesepakatan suplai
limbah
Risiko Interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU
x x Pekerjaan perbaikan oleh
pihak yang kualitas
pekerjaannya lebih rendah
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
Keterlambatan perolehan
akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
53 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Pengelolaan Air Limbah
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual
PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) Akibat privatisasi offtaker atau
default PJPK
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Terminasi akibat default
PJPK
x Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. ASSET KEPEMILIKAN ASSET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Pada sektor pengelolaan air limbah, risiko spesifiknya mirip dengan apa yang ditemukan dalam sektor persampahan. Di sektor volume
dan kualitas suplai limbah yang diperoleh biasanya tidak terlalu bervariasi. Selain itu, tergantung dari teknologi yang digunakan dan
persepsi dari calon pengguna output (air bersih olahan), output yang dihasilkan sifatnya tidak komersial.
4.2.3 Matriks Risiko KPS sektor Jalan Tol
Matriks risiko ini dibuat untuk 2 jenis struktur KPS dalam sektor ini sebagaimana diidentifikasi pada bagian 3.2.3, yaitu: Konsesi Penuh
jalan tol dan O&M jalan tol.
4.2.3.1 Konsesi Penuh Jalan Tol
Matriks risiko ini relevan untuk proyek jalan/jembatan tol yang mencakup desain, konstruksi, pembayaan dan operasi dan
pemeliharaan seluruh fasilitas tol serta menarik pembayaran atas layanan langsung dari pengguna (tipe user- charge).
54 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Tabel 6. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Jalan Tol
Konsesi Penuh Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa menjadi
kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas bila
lahan di perkotaan dan
sifatnya masih produktif
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Potensi risiko geoteknis bisa
signifikan karena volume
pekerjaan tanah relatif besar
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk
ruang kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan masyarakat
Pemerintah dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
55 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat
inflasi terhadap asumsi dalam life-
cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di
pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
56 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x Kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
professional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
Mengakibatkan penurunan
pendapatan dan defisit bagi BU
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan minimum
dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi dari
model sebelumnya
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimal
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and willingness
di bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
57 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Sistem pemungutan dan
kinerja operasi yang baik
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun dan memelihara
jaringan yang diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian
risiko pendapatan
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian
risiko pendapatan
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
58 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO KEADAAN KAHAR
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Risiko spesifik sektor jalan tol adalah risiko lokasi (misal yang terkait pembebasan lahan), risiko permintaan (misal risiko permintaan
lalu lintas dan risiko tarif) dan risiko jaringan (misal isu konektivitas dan rute pesaing).
Satu hal tambahan, jenis peristiwa risiko yang dibahas masih dibatasi pada proyek proyek jalan tol yang menggunakan teknologi at-
grade atau di atas tanah dan fly-over atau layang (belum termasuk under-ground, seperti struktur terowongan).
59 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
4.2.3.2. O&M Jalan Tol
Dalam kontrak O&M ini, BU mengoperasikan dan memelihara fasilitas dan menagih pembayaran dari pelanggan retail/pengguna akhir
(penumpang) atas nama Pemerintah. Pendapatan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran yang dikumpulkan untuk insentif BU
dalam menjaga kualitas pelayanan. BU juga akan memperhatikan baik masalah lalu lintas maupun tarif.
Tabel 7. Matriks Risiko untuk O&M Jalan Tol
O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
1. RISIKO LOKASI
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Terlambatnya
penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
60 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko social dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
professional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
61 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan minimum
dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimum
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat
kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Gagalnya penyesuaian tarif karena BU
tidak mampu memenuhi standar
minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun dan memelihara
jaringan yang diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas jalan
penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
62 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
pengadaan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi kontrak
yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
63 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS sesuai prosedur
terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. ASET OWNERSHIP RISKS
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer bisnis jalan tol
eksisting
Ketidakpastian kondisi bisnis setelah
transfer dari operator sebelumnya
x Studi kelayakan bisnis yang
baik dan lengkap (dalam PFS)
Transfer aset jalan tol
eksisting
Tidak terantisipasinya kondisi jalan
tol yang dibangun
x Studi kelayakan bisnis yang
baik dan lengkap (dalam PFS)
Risiko spesifik dalam struktur O&M jalan tol ini (dibandingkan struktur Konsesi Penuh), adalah risiko lokasi (misal terkait pembebasan
lahan), desain konstruksi dan risiko uji operasi serta risiko transfer aset/bisnis jalan tol. Pada risiko sektoral spesifik lainnya (risiko
permintaan, risiko jaringan dan risiko interface), masih menjadi perhatian BU. Khusus risiko interface, eksposurnya relatif lebih besar.
4.2.3.3. Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M
Matriks risiko ini diperuntukkan untuk struktur kombinasi Konsesi Penuh dan O&M pada proyek jalan tol yang terdiri dari lebih dari
satu ruas,Terkait kondisi bahwa lingkup pekerjaan yang dikerjasamakan dibedakan berdasarkan ruas,skema alokasi risiko para pihak
juga akan merupakan kombinasi dari matriks risiko dari kedua struktur tersebut.
Tabel 8. Matriks Risiko untuk Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
64 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa menjadi
kendala
Proses pemukiman
kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas bila
lahan di perkotaan dan
sifatnya masih produktif
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Potensi risiko geoteknis bisa
signifikan karena volume
pekerjaan tanah relatif besar
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk ruang
kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan masyarakat
Pemerintah dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan
studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya
penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
65 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor
yang buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Rebasing tarif
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
66 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
Mengakibatkan penurunan
pendapatan tarif tol dan defisit bagi
BU
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan minimum
dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimal
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat
kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Implementasi regulasi
67 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Implementasi regulasi
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Implementasi regulasi
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun dan memelihara jaringan
yang diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian
risiko pendapatan
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Dapat juga menjadi bagian
risiko pendapatan
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi pihak
Pemerintah dan BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
68 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi kontrak
yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO KEADAAN KAHAR
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Dalam struktur kombinasi ini, sedikit berbeda dengan matriks dengan 2 struktur sebelumnya, risiko interface akan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab BU. Karenanya, kontrakkonstruksi kepada kontraktor dari pihak Pemerintah maupun BU harus selaras dalam
menetapkan kualitas pekerjaan yang diinginkan terhadap jaringan jalan tol secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.
69 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
4.2.4 Matriks Risiko KPS sektor Perkeretaapian
Ada dua matriks risiko disediakan untuk struktur KPS yang diidentifikasi untuk sektor ini sebagaimana diuraikan pada subbab 2.2.4,
yaitu: Konsesi Penuh perkeretaapian dan O&M perkeretaapian.
Risiko yang teridentifikasi lebih relevan untuk proyek perkeretaapian yang memberikan jasa transportasi penumpang (dibandingkan
kargo). Risiko desain dan konstruksi di sektor ini biasanya lebih tinggi dibandingkan moda transportasi lain (misalnya jalan dan
jembatan) karena kompleksitas teknologi yang diterapkan dan spesifikasi yang diperlukan untuk tingkat pelayanan tertentu dari jasa
yang diberikan. Untuk risiko yang terkait lingkup kerjasama dengan skema TOD, tidak menjadi lingkup risiko proyek yang utama.
4.2.4.1. Konsesi Penuh Perkeretaapian
Berikut ini matriks risiko untuk proyek perkeretaapian dengan struktur Konsesi Penuh yang melibatkan desain, konstruksi,
pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas transportasi perkeretaapian secara keseluruhan, termasuk penagihan tiket
kepada pelanggan retail/pengguna akhir (penumpang).
Tabel 9. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Perkeretaapian
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan yang
berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa menjadi
kendala
Proses pemukiman
kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas bila
lahan di perkotaan dan
sifatnya masih produktif
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
70 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Potensi risiko geoteknis bisa
signifikan karena volume
pekerjaan tanah relatif besar
Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk ruang
kerja pada masa konstruksi
x Metode konstruksi yang baik;
Sosialisasi oleh Pemerintah
Bila ada penolakan masyarakat
Pemerintah dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi
Amdal yang baik
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya
penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor
yang buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
71 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan Pemerintah
apabila fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu
tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha atau
PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biayaO&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
72 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
Mengakibatkan penurunan pendapatan
dan defisit bagi BU
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan minimum
dapat dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal;
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimal
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Penyesuaian tarif
periodikterlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun
& memelihara jaringan KA yang
diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas trek penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
73 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi kontrak
yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO KEADAAN KAHAR
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
74 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi
Risiko
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, struktur Konsesi Penuh perkeretaapian memiliki sejumlah risiko sektoral (yang mirip dengan
risiko dalam Konsesi Penuh jalan tol), yaitu: risiko pembebasan lahan, risiko permintaan, risiko tarif dan risiko interface.
4.2.4.2. O&M Perkeretaapian
Serupa dengan Kontrak O&M di sektor jalan tol, BU memelihara fasilitas dan menagih pembayaran dari pelanggan retail/pengguna
akhir (penumpang).Pendapatan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran yang dikumpulkan untuk insentif BU dalam menjaga
kualitas pelayanan. BU juga akan memperhatikan baik masalah lalu lintas maupun tarif.
Tabel 10. Matriks Risiko untuk O&M Perkeretaapian
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi Amdal
yang baik
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
75 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Terlambatnya
penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memilih
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu
tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
76 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM, hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Implementasi rencana
manajemen operasi secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha atau
PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta melakukan
evaluasi berkala terhadap
efektivitas rancangan dan
pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan
minimum dapat
dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan
minimum dapat
dipertimbangkan
77 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Gagalnya penyesuaian tarif karena BU
tidak mampu memenuhi standar
minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun dan memelihara jaringan
yang diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas jalan
penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
78 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x -Mediasi, negosiasi
-Asuransi Risiko Politik
-Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /
tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer bisnis KA
eksisting
Ketidakpastian kondisi bisnis setalah
transfer dari operator sebelumnya
x Studi kelayakan bisnis yang
baik dan lengkap (dalam PFS)
79 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Perkeretaapian
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Transfer aset KA eksisting Tidak terantisipasinya kondisi trek
yang dibangun
x Studi kelayakan aset yang baik
dan lengkap (dalam PFS)
Seperti sektor jalan tol, risiko khusus dalam struktur O&M perkeretaapian ini (dibandingkan dengan Konsesi Penuh perkeretaapian)
adalah risiko lokasi (yaitu yang berhubungan dengan pembebasan tanah), risiko desain konstruksi & uji-operasi dan risiko
kepemilikan/pengalihan aset. Pada risiko sektoral spesifik lainnya (risiko permintaan, risiko jaringan dan risiko interface), masih
menjadi perhatian BU, hanya eksposurnya mungkin tidak sebesar pada proyek Konsesi Penuh.
4.2.5 Matriks Risiko KPS sektor Ketenagalistrikan
Matriks risiko disediakan untuk 2 struktur KPS yang diidentifikasi untuk sektor ini sebagaimana dijelaskan pada subbab 2.2.5 yaitu:
BOT Ketenagalistrikan dan BOO Ketenagalistrikan.
4.2.5.1. BOT Ketenagalistrikan
Berikut ini matriks risiko untuk suatu proyek pembangkit listrik dengan kontrak BOT (Build, Operate, Transfer). BU (umumnya dikenal
sebagai IPP) menjual tenaga listrik kepada PLN sebagai pembeli (off-taker) selama periode perjanjian jual beli listrik (PPA) dan akan
menyerahkan unit pembangkit listrik kepada PLN setelah kontrak tersebut berakhir.
Tabel 11. Matriks Risiko untuk BOT Ketenagalistrikan
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan untuk
pembangkit sudah
diidentifikasi dengan jelas
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
80 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Proses pemukiman
kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik kepada
pihak yang terkena dampak
Kebutuhan lahan proyek ini
biasanya tidak luas dan
dampak sosial relatif kecil
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas risiko
geoteknis relatif bisa dikelola
Kerusakan artefak
danbarang kuno pada
lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga keselamatan
dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusike
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan
studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
81 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
82 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksiakibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi: fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Gangguan (downtime)
berkepanjangan
x
Berkurangnya suplai bahan
bakar
x
Menurunnya kualitas
bahan bakar
x
Ketidakpastian tersedianya
bahan bakar
x Kontrak suplai bahan bakar
jangka panjang
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume
permintaan output proyek
x Survei volume permintaan yang
handal
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat
kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
83 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7.RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk menjaga
jaringan transmisi yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Output tidak terserap di awal periode
operasional
x Perencanaan yang
baik
Jaringan distribusi yang
handal
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi ,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
84 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Ketenagalistrikan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan
sepihak/tidak wajar dari otoritas
terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
Keterlambatan perolehan
akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual
PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) akibat privatisasi offtaker atau default
PJPK
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak (terutama bila
asuransi tidak ada)
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur kompensasi terminasi
proyek
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer aset setelah
kontrak KPS berakhir
x
Umumnya dalam struktur BOT Ketenagalistrikan, risiko spesifiknya adalah risiko pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian jual
beli listrik (PPA). Risiko sektor spesifik lainnya adalah risiko parastatal (pelanggaran kontrak oleh off-taker dan privatisasi off-taker).
4.2.5.2 . BOT Mulut Tambang
Berikut ini matriks risiko untuk suatu proyek pembangkit listrik mulut tambang dengan kontrak BOT (Build, Operate, Transfer).
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, struktur BOT dipilih karena pertimbangan teknologi yang relatif tinggi dan lokasi tambang
pemasok batu bara pembangkit swasta ditentukan oleh (dan kemudian dimiliki oleh) PLN yang juga sebagai PJPK.
85 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Tabel 12. Matriks Risiko untuk BOT Mulut Tambang
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan proyek juga
sangat tergantung dari lokasi
tambang yang dipilih
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kompleksitas bertambah
apabila kesepakatan harga
tambang tidak dapat tercapai
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Biasanya lokasi tambang
terpencil sehingga isu ini
relatif kecil dan bisa dikelola
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi, baik pembangkit
maupun tambang batubara
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Alokasi risiko ke sektor
publik karena opsi
kepemilikan tambang oleh
sektor publik
Kerusakan artefak
danbarang kuno pada
lokasi
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi
ke lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan
studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
86 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memilih
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
dalam estimasi life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
87 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja, dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial danbudaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha
atau PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kenaikan biaya energi–
karena inefisiensi unit
x Kualitas dan spesifikasi unit
yang baik
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
x Tindakan antisipasi: fasilitas
back up listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Gangguan (downtime)
berkepanjangan
x
88 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kenaikan biaya bahan
bakar
Risiko ini bisa dipicu kenaikan harga
batubara di pasar ekspor
x Kontrak suplai bahan bakar
jangka panjang;
Operator tambang yang baik;
Regulasi harga batubara
Meski dalam opsi ini
tambang dimiliki oleh sektor
publik, risiko suplai bahan
bakar erat terkait operasional
tambang
Berkurangnya suplai atau
menurunnya kualitas
bahan bakar
Risiko ini bisa dipicu
kenaikan harga batubara di
pasar ekspor
x Kontrak suplai bahan bakar
jangka panjang;
Operator tambang yang baik;
Regulasi harga batubara
Meski dalam opsi ini
tambang dimiliki oleh sektor
publik, risiko suplai bahan
bakar erat terkait operasional
tambang
Ketidakpastian tersedianya
bahan bakar
Risiko ini bisa dipicu tidak selaranya
waktu produksi tambang dengan
masa operasional pembangkit
x Kontrak suplai bahan bakar
jangka panjang;
Operator tambang yang baik;
Regulasi harga batubara
Meski dalam opsi ini
tambang dimiliki oleh sektor
publik, risiko suplai bahan
bakar erat terkait operasional
tambang
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan volume
permintaan output proyek
x Survei volume permintaan yang
handal
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7.RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk menjaga
jaringan transmisi yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas yang diperlukan
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
89 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Output tidak terserap di awal periode
operasional
x Perencanaan yang baik
Jaringan distribusi yang handal
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi, negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan
sepihak/tidak wajar dari otoritas
terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
Keterlambatan perolehan
akses ke lokasi proyek
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Risiko parastatal (1) Wanprestasi kewajiban kontraktual
PJPK sebagai offtaker
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Risiko parastatal (2) akibat privatisasi offtaker atau default
PJPK
x Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
90 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
BOT Mulut Tambang
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan, dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak (terutama bila
asuransi tidak ada)
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur kompensasi terminasi
proyek
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer aset setelah
kontrak KPS berakhir
x
Dari matriks risiko di atas, terkait dengan opsi struktur proyek KPS mulut tambang yang dipilih, terlihat bahwa ada beberapa risiko
baru yang muncul akibat kepemilikan tambang batubara oleh PJPK yaitu risiko lahan (terkait biaya dan proses akuisisi tambang, risiko
geoteknik tambang). Selain itu, meskipun struktur ini dipilih untuk meminimalkan risiko ketersediaan bahan bakar pembangkit (subset
dari risiko operasi), risiko kenaikan biaya dan ketersediaan suplai batubara sangat terkait operasional tambang. Lebih jauh, risiko
suplai bahan bakar bisa juga dipicu tidak selarasnya kesiapan produksi tambang dengan kesiapan operasional pembangkit.
Sebagai langkah mitigasi, selain keterlibatan operator tambang yangkredibeldankontrak suplai jangka panjang, pengaturan suplai dan
harga batubara mulut tambang juga diperlukan terkait potensi pengalihan suplai sebagai dampak akibat kenaikan harga batubara di
pasar ekspor atau industri lainnya.
4.2.6 Matriks Risiko KPS sektor Kepelabuhanan
4.2.6.1. Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Matriks risiko berikut ini mengacu pada proyek pelabuhan dengan struktur Konsesi Penuh yang mencakup desain, konstruksi, operasi
dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk pemungutan tarif kepada pelanggan akhir.
91 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Tabel 13. Matrik Risiko untuk Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan yang
berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan
Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan
biayakarenarumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik ke pihak
yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas
bila lahan di perkotaan dan
sifatnya masih produktif
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Karena lahan tidak luas,
risiko geoteknis relatif bisa
dikelola
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan lahan
dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi
Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibatspesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
92 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
93 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb x Kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksiakibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha atau
PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaannya
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier sedini mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan
minimum dapat
dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimal
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
94 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Penyesuaian tarif
periodikterlambat
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik dan
jelas;
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun & memelihara jaringan
sesuai rencana
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor public
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor public
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang mutu pekerjaannya lebih
rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari
pihak Pemerintah maupun BU
harus selaras dalam kualitas
pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
95 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kepelabuhanan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Profil alokasi risiko pada struktur Konsesi Penuh pelabuhan laut ini mirip dengan Konsesi Penuh perkeretaapian, dimana risiko
spesifiknya juga adalah risiko pembebasan tanah, risiko operasi tertentu (misalnya kecelakaan lalu lintas atau masalah keselamatan
umum), risiko permintaan, risiko tarif, dan resiko interface (terhadap standar layanan dan teknologi).
96 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
4.2.7 Matriks Risiko KPS sektor Kebandaraan
4.2.7.1 Konsesi Penuh Kebandaraan
Berikut ini matriks risiko untuk proyek kebandaraan dengan struktur Konsesi Penuh yang mencakup desain, konstruksi, operasi dan
pemeliharaan fasilitas bandara, termasuk penagihan tarif kepada pelanggan.
Tabel 14. Matriks Risiko untuk Konsesi Penuh Kebandaraan
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat proses pembebasan lahan yang
berkepanjangan
x Pemerintah menyediakan lahan
proyek sebelum proses
pengadaan,
Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
x Status hukum lahan dan
prosedur yang jelas dalam
pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan
tata ruang lahan bisa
menjadi kendala
Proses pemukiman kembali
yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan
biayakarenarumitnya isu proses
pemukiman kembali
x Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan
pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas
bila lahan di perkotaan dan
sifatnya masih produktif
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian
kondisi lokasi
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
x Data historis penggunaan
lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga
keselamatan dalam lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan studi
Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibatspesifikasi output tidak jelas
x x Klarifikasi saat proses tender;
Kapasitas desain yang baik
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
97 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang
buruk
x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default sub-kontraktor x Proses pemilihan subkontraktor
yang kredibel
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memilih
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
98 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi
terhadap estimasi awal
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atauketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksi akibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha atau
PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak;
Bisnis plan yang komprehensif
Dapat dipicu dari keusangan
teknologi yang digunakan
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier sedini mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
Risiko “hit and run” Cost overrun dari Idle facility akibat
permintaan airline yang pailit
x Bisnis plan yang komprehensif;
Operator yang handal;
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
x Survei permintaan yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan
minimum dapat
dipertimbangkan
99 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei permintaan yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan minimal
dapat dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
User affordability and willingness di
bawah tingkat kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke
public
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk
membangun & memelihara jaringan
sesuai rencana
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari
pihak Pemerintah maupun
BU harus selaras dalam
kualitas pekerjaan
100 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari
pihak Pemerintah maupun
BU harus selaras dalam
kualitas pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa
kompensasi (yang memadai)
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Bisa dianggap sebagai risiko bisnis x
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Berbentuk kebijakan pajak oleh
otoritas terkait (pusat atau daerah)
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Selain memiliki provisi
kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
101 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
Konsesi Penuh Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Mirip dengan Konsesi Penuh kepelabuhanan laut dan perkeretaapian, risiko spesifik yang melekat pada Konsesi Penuh kebandaraan
adalah risiko pembebasan lahan, risiko permintaan dan tarif, dan resiko interface yaitu atas standar penyerahan dan teknologi.
4.2.7.2 O&M Kebandaraan
Serupa dengan Kontrak O&M di sektor jalan tol, BU memelihara fasilitas dan menagih pembayaran dari pelanggan retail/pengguna
akhir (penumpang).Pendapatan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran yang dikumpulkan untuk insentif BU dalam menjaga
kualitas pelayanan. BU juga akan memperhatikan baik masalah lalu lintas maupun tarif.
Tabel 15. Matriks Risiko untuk O&M Kebandaraan
O&M Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LOKASI
Gagal menjaga
keselamatan di lokasi
x Implementasi prosedur
keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
x Kesesuaian dengan
studi Amdal yang baik
Risiko status tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
yang diketahui setelah proyek
dilaksanakan
x Melaksanakan validasi status
kepemilikan lahan;
Dukungan dari otoritas terkait
(BPN, Dinas Kependudukan)
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI
Terlambatnya penyelesaian
konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya
pengembalian akses lokasi
x Kontraktor yang handal dan
klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator
x Kesepakatan faktor eskalasi
harga tertentu dalam kontrak
102 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis
x Koordinasi kontraktor dan
operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Default BU Default BU yang mengarah ke
terminasi/step-in oleh financier
x Konsorsium didukung sponsor
yang kredibel dan solid
Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota
konsorsium)
x Proses PQ untuk memperoleh
sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi pasar
x Koordinasi yang baik dengan
potential lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal
proyek yang tidak optimal
x Konsorsium didukung sponsor
/lender yang kredibel
Risiko nilai tukar mata
uang
fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar x Instrumen lindung nilai;
Pembiayaan dalam Rupiah
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi
terhadap asumsi dalam life-cycle cost
x Faktor indeksasi tarif;
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku
bunga
x Lindung nilai tingkat suku
bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di pasaran
x Konsultansi dengan
spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun x Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi x Operator yang handal;
Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb x kebijakan SDM dan hubungan
industrial yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau penyuplai
Risiko sosial danbudaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek
x Menerapkan program
pengembangan masyarakat
yang people-oriented;
Pemberdayaan masyarakat
103 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama
x Menyusun rencana manajemen
operasi dan dijalankan secara
profesional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang tidak
terdeteksiakibat kegagalan kontrol
dan monitoring oleh Badan Usaha atau
PJPK
x x Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi
berkala terhadap efektivitas
rancangan dan pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M
atau kenaikan tidak terduga
x Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
x Kesepakatan/kontrak dengan
supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
x Asuransi kewajiban pihak
ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Perubahan proyeksi
volume permintaan
x Survei lalu lintas yang handal;
Pinjaman lunak di awal operasi
Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan permintaan
minimum dapat
dipertimbangkan
Kesalahan estimasi
pendapatan dari model
awal
x Survei lalu lintas yang handal; Bila dipicu aksi Pemerintah,
jaminan pendapatan
minimum dapat
dipertimbangkan
Pelanggan akhir tidak
membayar
Akibat user affordability and
willingness di bawah tingkat
kelayakan
x Subsidi (khususnya tarif)
Sosialisasi yang baik ke publik
Kegagalan memungut
pembayaran tarif
Akibat kegagalan / tidak optimalnya
sistem pemungutan tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Gagalnya penyesuaian tarif karena BU
tidak mampu memenuhi standar
minimal yang disepakati
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Penyesuaian tarif periodik
terlambat
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
Tingkat penyesuaian tarif
lebih rendah dari proyeksi
x Kinerja operasi yang baik;
Regulasi yang mendukung
104 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kesalahan perhitungan
estimasi tarif
x Survei user affordability and
willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun
dan memelihara jaringan yang
diperlukan
x Standar kinerja operasi dan
pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk
membangun fasilitas jalan
penghubung
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun fasilitas pesaing
x Pemahaman kontrak yang baik
oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko Interface (1) Ketimpangan kualitas pekerjaan
dukungan Pemerintah dan yang
dikerjakan BU.
x x Pekerjaan perbaikan oleh pihak
yang kualitas pekerjaannya
lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak
Pemerintah maupun BU harus
selaras dalam kualitas
pekerjaan
Risiko Interface (2) Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode layanan
yang digunakan
x Kesepakatan para pihak sedini
mungkin tentang standar /
metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari
pihak Pemerintah maupun BU
harus selaras dalam kualitas
pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer
ke negara asal investor
x Pembiayaan domestik
Akun pembiayaan luar negeri
Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Proyek bisa juga diambilalih atau
diterminasi akibat default PJPK
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
x
105 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
O&M Kebandaraan
Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko Deskripsi Publik Swasta Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
x Mediasi,negosiasi
Asuransi Risiko Politik
Penjaminan Pemerintah
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /
tidak wajar dari otoritas terkait x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak
/tidak wajar dari otoritas terkait
x Provisi kontrak yang jelas
termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
perencanaan
10. RISIKO FORCE MAJEURE
Bencana alam x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
x Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim x Asuransi, bila dimungkinkan
Force majeure
berkepanjangan
Jika di atas 6-12 bulan,dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
x Setiap pihak dapat mengakhiri
kontrak KPS dan memicu
prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak
tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb x Asuransi
Transfer bisnis KA
eksisting
Ketidakpastian kondisi bisnis setelah
transfer dari operator sebelumnya
x Studi kelayakan bisnis yang
baik dan lengkap (dalam PFS)
Transfer aset KA eksisting Tidak terantisipasinya kondisi trek
yang dibangun
x Studi kelayakan aset yang baik
dan lengkap (dalam PFS)
Seperti sektor jalan tol, risiko khusus dalam struktur O&M kebandaraan ini (dibandingkan dengan Konsesi Penuh perkeretaapian)
adalah risiko lokasi (yaitu yang berhubungan dengan pembebasan tanah), risiko desain konstruksi & uji-operasi dan risiko
kepemilikan/pengalihan aset. Pada risiko sektoral spesifik lainnya (risiko permintaan, risiko jaringan dan risiko interface), masih
menjadi perhatian BU, hanya eksposurnya mungkin tidak sebesar pada proyek Konsesi Penuh.
106 KPS di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko
5 RINGKASAN
Dari diskusi di atas, khususnya pada alokasi risiko pada setiap sektor dan struktur KPS, ada beberapa persamaan dan perbedaan
dalam bagaimana alokasi setiap peristiwa risiko antara sektor publik dan sektor swasta, termasuk saat risiko harus ditanggung
bersama oleh kedua pihak. Ringkasan dari matriks-matriks risiko tersebut ditampilkan pada Tabel 16 berikut ini.
Tabel 16. Ringkasan Matriks risiko untuk Semua Sektor dan Struktur KPS
Alokasi Persamaan Perbedaan
Sektor Publik - Risiko lokasi (terkait pembebasan lahan dan status lahan)
- Risiko politik
- Currency inconvertibiity & Non transfer
- Ekspropriasi/pengambil alihan
- Perubahan Perundangan (termasuk pajak) diskriminatif & spesifik
- Perijinan
- Risiko parastatal
- Default PJPK
- Risiko operasi
- Kuantitas, kualitas & kontinuitas input
- Risiko pendapatan
- Kelayakan proyek
- Cidera janji penyesuaian tarif
- Risiko konektivitas jaringan
- Fasilitas penyaing dan konektivitas
- Risiko pendapatan
- Risiko permintaan (BOT Air Minum, BOT Persampahan, BOT
Ketenagalistrikan, BOT Mulut Tambang)
Sektor Swasta - Risiko lokasi (terkait kondisi tanah)
- Risiko desain, konstruksi & uji operasi
- Risiko operasi
- Kuantitas dan kualitas output
- Risiko politik
- Perubahan Perundangan (termasuk pajak) yang umum
- Risiko pendapatan
- Risiko finansial
- Risiko sponsor
- Default BU, default kontraktor
- Risiko pendapatan
- Risiko permintaan (Konsesi Penuh air minum,
Kebandaraan,Pelabuhan)
Bersama - Risiko force majeure
- Risiko interface
- Perbedaan kualitas pekerjaan antara sektor publik & sektor swasta
- Risiko pendapatan
- Risiko permintaan (Konsesi Penuh dan O&M sektor Jalan
tol, Perkeretaapian, kebandaraan) – tergantung pihak
pemicu risiko