Client Logo

Jakarta20 Maret 2003

PRESENTASI

Kerangka Kerja Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP)Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

2Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Premis dasar P2TPD adalah bahwa pengurangan kemiskinan tidak mungkin efektif tanpa tata pemerintahan yang baik

Reformasi Kebijakan

dan Peraturan

Reformasi Kebijakan

dan Peraturan

Analisis Kemiskinan Partisipatif

Analisis Kemiskinan Partisipatif

Memfasilitasi asesmen dan analisis kemiskinan partisipatif

Memfasilitasi penyiapan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan

Memfasilitasi asesmen dan analisis kemiskinan partisipatif

Memfasilitasi penyiapan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan

InvestasiInvestasi

Investasi (pinjaman/hibah) bagi kabupaten-kabupaten yang dapat melaksanakan reformasi kebijakan dan peraturan sesuai dengan target dan indikator yang disepakati bersama

Investasi (pinjaman/hibah) bagi kabupaten-kabupaten yang dapat melaksanakan reformasi kebijakan dan peraturan sesuai dengan target dan indikator yang disepakati bersama

Tahap Pertama (2002 – 2003) Tahap Kedua (2004 )

Memfasilitasi reformasi dalam 4 bidang reformasi inti dan reformasi sektoral lain yang dibutuhkan di masing-masing kabupaten

Memfasilitasi revitalisasi atau “pembentukan” forum multi-stakeholders kabupaten

TIGA KOMPONEN P2TPD DAN KERANGKA WAKTUNYA

3Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Saat ini Tahap I P2TPD dilaksanakan di 22 kabupaten (9 propinsi) yang dikelompokkan dalam 5 clusters

Pesisir Selatan Tanah Datar Solok

Cluster ASumatera Barat

Lebak

Cluster B

Banten

Indramayu Majalengka Bandung

Jawa Barat

Kebumen Magelang

Cluster C

Jawa Tengah

Ngawi Lamongan Sidoarjo

Jawa Timur

Kulonprogo Bantul

D.I. Yogyakarta

Gowa Takalar Bantaeng Bulukumba Tana Toraja

Cluster E

Sulawesi Selatan

Boalemo Gorontalo

Cluster F

Gorontalo

Bolaang Mongondow

Sulawesi Utara

LOKASI PELAKSANAAN P2TPD

4Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

AKP-P2TPD tidak sama dengan PPA – AKP mencakup proses asesmen sampai dengan institusionalisasi strategi PK…

Definisi Kerja: Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) P2TPD adalah proses asesmen, konsultasi, dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya. Implementasi strategi dan rencana tindak – beserta pemantauan dan evaluasi –merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari AKP.

Kaitan AKP-P2TPD dengan KPK:

– AKP-P2TPD diharapkan dapat menghasilkan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan di 22 kabupaten

– Kerangka kerja AKP-P2TPD diharapkan dapat menjadi model bagi pelaksanaan kegiatan KPK di daerah (kabupaten/kota dan propinsi) lainnya

– AKP di 22 kabupaten diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi proses penyusunan Rencana Strategis Pengurangan Kemiskinan yang disiapkan KPK Pusat

… diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan kegiatan KPK di daerah

5Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

AKP bertujuan untuk mendorong kesepakatan stakeholders lokal mengenai persoalan kemiskinan dan cara mengatasinya

Mengidentifikasi dan menyepakati bersama persoalan-persoalan kemiskinan di tingkat kabupaten.

Merumuskan bersama strategi dan rencana tindak yang perlu diambil untuk mengurangi kemiskinan di tingkat kabupaten, termasuk institusionalisasi serta mekanisme pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana tindak.

Memperkenalkan metoda partisipatif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat kabupaten.

TUJUAN AKP-P2TPD

6Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

AKP-P2TPD mencakup 4 tahap utama yang dilaksanakan oleh stakeholders lokal dengan bantuan F-Kab P2TPD

Implementasi Strategi dan

Rencana Tindak

Penyusunan Strategi, Rencana Tindak dan Institusionalisasi

Asesmen dan Analisis

Persiapan

Pembentukan Tim Kerja Persiapan/ Pokja AKP

Pelatihan I Penyiapan rencana

kerja AKP Penyiapan analisis

awal masalah kemiskinan

Rangkaian diskusi dengan stakeholders kunci

Dukungan dari Bupati dan DPRD

Persiapan konsultasi publik

Public hearing (FMS) refleksi dan diskusi masalah kemiskinan kabupaten

Pelatihan II Asesmen di

tingkat cluster untuk pendalaman/ verifikasi

Analisis dan sintesis temuan

Penyiapan draf strategi dan rencana tindak

Diskusi dengan stakeholders kunci

Diseminasi draf Sharing antar kabupaten Konsultasi publik (FMS) tentang

draf strategi Jika memungkinkan, konsultasi

ulang di tingkat cluster Finalisasi strategi/ rencana tindak Diseminasi strategi/ rencana

tindak Institusionalisasi strategi/ rencana

tindak

Integrasi rencana tindak dalam proses perencanaan program/ proyek tahunan

Penerbitan/ pencabutan kebijakan dan regulasi sesuai dengan rencana tindak

Pemantauan dan evaluasi partisipatif atas implementasi rencana tindak

KERANGKA KERJA AKP-P2TPD

Saat ini sedang dilaksanakan

7Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Kegiatan tahap persiapan terfokus pada penyiapan analisis awal dan rencana kerja untuk public hearing yang pertama

Pembentukan Tim Persiapan/

Kelompok Kerja AKP

Penyiapan/ Penyempurnaan Rencana Kerja

Pelatihan I AKP di tingkat regional

Penyiapan/ Penyempurnaan

Analisis Awal

Sudah/sedang dilaksanakan (Jan – minggu II Maret 2003)

LANGKAH-LANGKAH TAHAP PERSIAPAN

Akan dilaksanakan (sampai pertengahan April 2003)

Diskusi dengan

Stakeholders Kunci

Persiapan Public Hearing

(FMS)

8Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Tahap kedua (asesmen dan analisis kemiskinan partisipatif) akan mencakup konsultasi di tingkat kabupaten dan komunitas (PPA)

Public Hearing (FMS) – Refleksi dan Analisis

Awal

Asesmen di Tingkat Cluster (PPA)

Pelatihan II AKP di tingkat Regional

Analisis dan Sintesis Temuan

LANGKAH-LANGKAH TAHAP ASESMEN DAN ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF

9Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Pada public hearing (FMS) didiskusikan rencana kerja AKP dan hasil analisis awal…

Siapa yang miskin?

Suku tertentu? Kedudukan sosial tertentu?

Misalnya, perempuan, janda, pekerja anak.

Pekerjaan tertentu? Misalnya, buruh nelayan, buruh tani, buruh perkebunan, peladang berpindah.

Di mana sentra kemiskinan?

Daerah pegunungan? Kawasan pesisir/pantai? Perkotaan? Kawasan terpencil?

Mengapa menjadi/tetap miskin?

Keterbatasan informasi? Keterbatasan akses pada pasar? Keterbatasan modal? Kemampuan pengelolaan produksi? Kerentanan tinggi? Keterbatasan akses pada keputusan

publik?

Rencana Kerja AKP

Bagaimana rencana kerja keseluruhan asesmen analisis dan penyusunan strategi/rencana tindak? Metodenya? Kerangka waktu?

Apa output dari proses ini? Siapa yang melakukannya (siapa anggota kelompok kerja AKP)? Bagaimana pembagian klaster untuk asesmen di tingkat komunitas (PPA)? Bagaimana melakukannya asesmen di tingkat klaster? Bagaimana pembiayaannya?

Hasil Analisis Awal

MATERI DISKUSI PUBLIC HEARING (FMS)*

Catatan:

*) Dapat dilakukan lebih dari1 kali

10Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Asesmen di tingkat cluster (PPA) bertujuan untuk menggali lebih dalam pertanyaan ‘mengapa mereka miskin?’

Terbatasnya Modal

Modal merupakan “masalah standar” saat identifikasi masalah kemiskinan

Itu tidak selamanya benar, pemberian modal pinjaman kepada pengrajin boneka di Tasik justru mengurangi pendapatan. Sebelumnya mereka dipinjami mesin jahit oleh pengumpul, sekarang harus mencicil dan memelihara mesin sendiri, sementara omzet tidak meningkat karena akses ke pasar luar terbatas

Akses pada Keputusan Publik

Walau masyarakat miskin terlibat aktif dalam Musbangdes, keputusan akhir mengenai proyek dan anggaran ada pada pemda dan DPRD sehingga kerap tidak sesuai dengan kebutuhan.

Peruntukan lahan baik perkebunan dan pertambangan dalam tata ruang yang tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat telah menyebabkan masyarakat kehilangan tanahnya.

Kerentanan

Janda pedagang kelontong kehabisan seluruh modalnya saat anaknya sakit.

Petani kecil yang gagal panen sulit membayar kembali modalnya dan terbelit hutang

Pedagang ukiran logam akan mengalami kerugian yang besar karena fluktuasi harga yang tinggi dan cepat.

Masyarakat suku tradisional kehilangan identitas dan kehidupan karena program pembangunan yang tidak sensitif

Pengetahuan Produksi

Pengrajin mebel Jepara meningkatkan produksi berdasarkan perkiraan trend pasar yang kurang dikaji dengan baik sehingga pada saat tertentu sering terjadi kelebihan produksi. Akibatnya, untuk membayar buruh dan biaya lainnya, barang terpaksa dijual dengan merugi.

Akses pada Pasar

Satu pedagang pengumpul memonopoli akses ke pasar

Upaya Pemda Bantul untuk membeli hasil pertanian dengan harga yang tinggi dan menjualnya kembali di Jakarta tidak mengalami kerugian, karena harga pasar di Jakarta tetap tinggi saat harga di Bantul jatuh.

Akses pada Informasi

Keterbatasan informasi mengenai input yang lebih murah

Keterbatasan pengetahuan mengenai cara mensiasiati pasar

Keterbatasan informasi mengenai harga dan trend pasar

Ketidaktahuan mengenai cara memelihara ayam yang baik

CONTOH

ILUSTRASI PERSOALAN KEMISKINAN

11Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Tahap AKP selanjutnya adalah penyusunan strategi dan rencana tindak, dilanjutkan dengan institusionalisasinya…

Penyiapan/ Penyempurnaan Draf Strategi &

Rencana Tindak

Diskusi dengan

Stakeholders Kunci

Diseminasi Draf

Strategi & Rencana Tindak

Konsultasi Publik (FMS)

tentang Strategi & Rencana Tindak

Sharing Antar

Kabupaten

Konsultasi Publik di Tingkat Cluster

Finalisasi Strategi & Rencana Tindak

Institusionalisasi Strategi &

Rencana Tindak

Diseminasi Strategi &

Rencana Tindak

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN STRATEGI DAN RENCANA TINDAK SERTA INSTITUSIONALISASINYA

12Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Perbaikan Pelayanan Publik (Rutin)

Investasi Pembangunan

Reformasi Kebijakan/ Peraturan

Tiga bidang intervensi dalam empat pilar pengurangan kemiskinan akan menjadi inti strategi pengurangan kemiskinan

Pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat miskin

Perluasan Kesempatan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Peningkatan Kemampuan

Perlindungan Sosial

Agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepenringannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri

Agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dengan memperjuangkan kepentingannya

Pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat, dll)

KERANGKA STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN

Sumber: diolah dari Interim Poverty Reduction Strategy Paper, KPK, 2002

13Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

Strategi & rencana tindak diharapkan sudah dapat dilaksanakan pada proses perencanaan T.A. 2004

Pemantauan dan Evaluasi atas Implementasi Rencana Tindak

KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN

Integrasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan

Penyiapan RAPBD (program, proyek,

dan anggaran)

Integrasi dalam ‘Strategi dan Prioritas Daerah’ dan

‘Rencana Pembangunan Tahunan Daerah’

Pembahasan dalam Rapat Koordinasi

Pembangunan Kabupaten

Integrasi dalam ‘Arah Kebijakan Umum

Kabupaten’

Penerbitan dan Pencabutan Kebijakan dan Regulasi

Peningkatan Pelayanan Publik

14Prak

arsa

Pem

baru

an T

ata

Pem

erin

taha

n D

aera

h (P

2TPD

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I. Persiapan

a. Pembentukan Tim Persiapan AKPb. Pelatihan I di tingkat regionalc. Penyusunan rencana kerja, analisis awal, diskusi dengan stakeholders kunci dan pimpinan daerah

II. Asesmen dan Analisis Kemiskinan Partisipatifa. Public Hearing FMS di tingkat kabupatenb. Pelatihan II di tingkat regionalc. Asesmen di tingkat clusterd. Analisis dan sintesis temuan

III. Penyusunan Strategi/Rencana Tindak dan Institusionalisasia.Penyusunan draf strategi, diskusi dengan stakeholders kunci dan pimpinan daerah, diseminasi drafb. Sharing antarkabupatenc. Konsultasi publik FMS di tingkat kabupaten dan (jika perlu) di tingkat klusterd. Finalisasi strategi/rencana tindak, diseminasi dan institusionalisasi

IV. Implementasi Strategi/Rencana Tindaka. Integrasi ke dalam sistem perencanaan tahunanb. Penyiapan atau pencabutan kebijakan/ peraturan c. Pemantauan dan evaluasi

Tahap/Kegiatan Utama Tahun 2003

Proses asesmen, analisis, penyusunan strategi dan institusionalisasinya diharapkan dapat selesai pada Agustus 2003

JADWAL KEGIATAN AKP P2TPD