keputusan menteri sosial republik indonesia tentang ... · 13. peraturan menteri sosial nomor 20...
TRANSCRIPT
-1-
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/HUK/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun
2015-2019, perlu dilakukan perubahan terhadap
indikator kinerja utama Kementerian Sosial sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor
188/HUK/2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Sosial tentang tentang Indikator Kinerja Utama
Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005
sampai 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614):
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
-3-
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial
Tahun 2015-2019.
KEDUA : Indikator kinerja utama Kementerian Sosial, unit kerja eselon
I, dan satuan kerja eselon II tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
-4-
KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam sistem
akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan anggaran
di lingkungan Kementerian Sosial.
KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 188/HUK/2016
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian
Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
-5-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 159/HUK/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2015-2019
A. KEMENTERIAN SOSIAL
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Keterangan
1. Menurunkan jumlah penduduk
miskin dan rentan.
Persentase (%) penurunan jumlah
penduduk miskin.
Untuk mengetahui jumlah penduduk
miskin yang meningkat status sosial
ekonominya melalui intervensi program
Kementerian Sosial.
Persentase (%) penurunan jumlah
penduduk rentan.
Untuk mengetahui jumlah penduduk
rentan yang meningkat taraf
kesejahteraannya melalui intervensi
program Kementerian Sosial.
-6-
B. SEKRETARIS JENDERAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya good government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan yang mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang profesional.
Nilai penerapan reformasi birokrasi
Kementerian Sosial.
Untuk mengetahui implementasi reformasi
birokrasi Kementerian Sosial.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan.
Untuk mengetahui hasil penilaian laporan
keuangan Kementerian Sosial.
Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian
Sosial.
Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas
kinerja Kementerian Sosial.
Nilai kepuasan stakeholder. Untuk mengetahui kepuasan stakeholder
atas layanan Kementerian Sosial.
-7-
C. BIRO PERENCANAAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Perencanaan dan penganggaran
yang akuntabel.
Tingkat kesesuaian rencana program dan
kegiatan dengan dokumen perencanaan.
Melihat kesesuaian rencana
program/kegiatan unit kerja dengan
dokumen perencanaan yang menjadi
acuan.
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
Kementerian Sosial.
Hasil evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Jumlah satuan kerja pusat/ provinsi/
kabupaten/kota yang memanfaatkan
kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Melihat jumlah satuan kerja pusat/
provinsi/ kabupaten/kota yang
memanfaatkan kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Jumlah kerja sama luar negeri yang
ditindaklanjuti. -
-8-
D. BIRO KEPEGAWAIAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terselenggaranya tata kelola
organisasi dan penataan sumber
daya manusia yang efektif.
Nilai capaian reformasi birokrasi bidang
penataan sistem manajemen sumber daya
manusia.
-
Nilai capaian reformasi birokrasi bidang
penataan dan penguatan organisasi. -
Nilai capaian reformasi birokrasi bidang
penataan tata laksana. -
E. BIRO KEUANGAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya pengelolaan
keuangan yang akuntabel.
Indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan. -
-9-
F. BIRO UMUM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Tercapainya kegiatan
administrasi umum dan sistem
pengelolaan aset barang milik
negara.
Persentase (%) ketepatan waktu
penyusunan rencana kebutuhan barang
milik negara Kementerian Sosial.
-
Nilai hasil audit kearsipan dari Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI). -
G. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Tersedianya layanan informasi
dan komunikasi kehumasan
yang optimal.
Persentase (%) sentimen negatif dari media
massa dan media sosial. -
Indek kepuasan atas layanan kehumasan
Kementerian Sosial. -
H. BIRO HUKUM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kualitas produk
hukum dan penanganan
kasus/perkara hukum.
Nilai capaian area perubahan penataan
peraturan perundang-undangan. -
Jumlah kasus hukum yang ditangani. -
-10-
I. PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Tersedianya data kesejahteraan
sosial yang mutakhir.
Tersedianya data kesejahteraan sosial
yang termutakhirkan. -
Meningkatnya kepuasan konsumen
terhadap layanan data. -
Jumlah kabupaten/kota yang
memperbaharui data. -
J. INSPEKTORAT JENDERAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya clean government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko.
Persentase (%) batas materialitas temuan
pengawasan eksternal dari total realisasi
anggaran Kementerian Sosial.
Untuk mengetahui batas materialitas temuan
pengawasan eksternal melalui intervensi total
realisasi anggaran Kementerian Sosial
Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah.
Untuk mengetahui tingkat kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Sosial.
Tingkat maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kementerian Sosial.
Untuk mengetahui ukuran kualitas
penyelenggaraan pengendalian intern
pemerintah tingkat Kementerian Sosial.
-11-
K. INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya clean government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko mitra kerja
Inspektorat Bidang Rehabilitas
Sosial.
Batas materialitas temuan pengawasan
eksternal dan total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang Rehabilitasi
Sosial.
-
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup
mitra kerja Inspektorat Bidang Rehabilitas
Sosial.
-
L. INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1 Terwujudnya clean government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko mitra kerja
Inspektorat Bidang
Perlindungan dan Jaminan
Sosial.
Batas materialitas temuan pengawasan
eksternal dan total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.
-
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup
mitra kerja Inspektorat Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.
-
-12-
M. INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya clean government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko mitra kerja
Inspektorat Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin.
Batas materialitas temuan pengawasan
eksternal dan total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
-
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup
mitra kerja Inspektorat Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin.
-
N. INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1 Terwujudnya clean government
Kementerian Sosial melalui
kebijakan pengawasan internal
berbasis risiko mitra kerja
Inspektorat Bidang Penunjang.
Batas materialitas temuan pengawasan
eksternal dan total realisasi anggaran
lingkup Inspektorat Bidang Penunjang.
-
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup
mitra kerja Inspektorat Bidang Penunjang. -
-13-
O. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dalam mencapai
taraf kesejahteraan sosial yang
lebih baik.
Persentase (%) keluarga miskin yang
meningkat kemampuannya dalam
mencapai taraf kesejahteraan yang lebih
baik.
Untuk mengetahui peningkatan
kemampuan keluarga miskin yang
meningkat kemampuannya melalui
intervensi taraf kesejahteraan sosial yang
lebih baik.
2. Meningkatnya kemampuan
bertahan hidup korban bencana
dalam pemenuhan kebutuhan
dasar dalam kondisi guncangan
dan kerentanan sosial.
Persentase (%) korban bencana yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga
mampu bertahan hidup.
Untuk mengetahui jumlah korban bencana
yang mampu bertahan hidup melalui
intervensi terpenuhi kebutuhan dasarnya.
-14-
P. DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1.
Meningkatnya akses keluarga
miskin dalam pemenuhan
kebutuhan dasar
Persentase (%) keluarga penerima manfaat
Program Keluarga Harapan yang
mendapatkan akses program
komplementaritas perlindungan sosial yang
komprehensif.
-
Persentase (%) keluarga penerima manfaat
yang dapat mengakses layanan kebutuhan
dasar.
-
Persentase (%) keluarga penerima manfaat
yang meningkat kemampuannya melalui
Family Development Session.
-
-15-
Q. DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kemampuan
bertahan hidup korban bencana
alam.
Persentase (%) korban bencana alam yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat
darurat bencana.
-
Persentase (%) korban bencana alam yang
mendapat layanan dukungan psikososial
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana.
-
R. DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kemampuan
bertahan hidup korban bencana
sosial.
Persentase (%) korban bencana sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat
tanggap darurat bencana.
-
Persentase (%) korban bencana sosial yang
mendapat layanan dukungan psikososial
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana.
-
-16-
S. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Persentase (%) potensi sumber
kesejahteraan sosial yang berperan aktif
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Untuk mengetahui potensi sumber
kesejahteraan sosial yang berpartisipasi
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
T. DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya keterlibatan
pihak-pihak dalam pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, dan
kesetiakawanansosial.
Persentase (%) peningkatan jumlah pihak-
pihak yang terlibat dalam kegiatan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
-
-17-
U. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya peran aktif
potensi sumber kesejahteraan
sosial perorangan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Persentase (%) jumlah potensi sumber
kesejahteraan sosial perorangan yang
terlibat dalam upaya penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pekerja
Sosial.
2. Meningkatnya peran aktif
potensi sumber kesejahteraan
sosial kelembagaan dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Persentase (%) jumlah potensi sumber
kesejahteraan sosial kelembagaan yang
terlibat dalam upaya penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli
Keluarga, Karang Taruna, Lembaga
Kesejahteraan Sosial, Forum Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Kesejahteraan
Sosial, Sistem Layanan Rujukan Terpadu,
dan Pusat Kesejahteraan Sosial.
-18-
V. DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya pelayanan prima
dalam pemberian perijinan serta
pemanfaatan pengumpulan
uang atau barang dan undian
gratis berhadiah.
Jumlah penyelenggara pengumpulan uang
atau barang dan undian gratis berhadiah
yang memiliki izin penyelenggaraan. -
2. Pemanfaatan sumber dana
bantuan sosial untuk
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Persentase (%) bantuan sosial dalam
bentuk uang dan barang yang
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
-
W. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kualitas hidup
warga Komunitas Adat
Terpencil.
Persentase (%) warga Komunitas Adat
Terpencil yang memanfaatkan bantuan
kebutuhan dasar.
-
Persentase (%) warga Komunitas Adat
Terpencil yang memperoleh hak-hak sipil. -
-19-
X. DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dalam
pemenuhan kebutuhan dasar.
Persentase (%) keluarga miskin yang
berkurang beban pengeluarannya melalui
keuangan inklusi.
Melalui Bantuan Sosial Pangan dengan
target capaian 64,64 % (enam puluh empat
koma enam empat persen), dengan
populasi 15,6 juta (lima belas koma enam
juta) keluarga penerima manfaat.
Persentase (%) keluarga miskin yang
meningkat produktivitas sosial
ekonominya.
Melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi
Produktif /Kelompok Usaha Bersama
dengan target capaian 0,76 % (nol koma
tujuh enam persen), dengan populasi 15,6
juta (lima belas koma enam juta) keluarga
penerima manfaat.
Persentase (%) keluarga miskin yang
meningkat kualitas lingkungan rumah
tinggal.
Melalui Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana
Prasarana Lingkungan dengan target
capaian 0,69 % (nol koma enam sembilan
persen), dengan populasi 15,6 juta (lima
belas koma enam juta) keluarga penerima
manfaat.
-20-
Y. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya akses keluarga
fakir miskin dalam pemenuhan
kebutuhan dasar melalui
pemberdayaan Usaha Ekonomi
Produktif di perdesaan
Persentase (%) keluarga fakir miskin di
perdesaan yang berkurang beban
pengeluarannya melalui Bantuan Sosial
Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai
dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
-
Persentase keluarga fakir miskin di
perdesaan yang meningkat produktivitas
sosial ekonominya melalui Kelompok
Usaha Bersama.
-
Persentase keluarga fakir miskin di
perdesaan yang meningkat kualitas
lingkungan rumah tinggal melalui
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
-
-21-
Z. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya akses keluarga
fakir miskin dalam pemenuhan
kebutuhan dasar melalui
pemberdayaan Usaha Ekonomi
Produktif di perkotaan.
Persentase (%) keluarga fakir miskin di
perkotaan yang berkurang beban
pengeluarannya melalui Bantuan Sosial
Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai
dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
-
Persentase (%) keluarga fakir miskin di
perkotaan yang meningkat produktivitas
sosial ekonominya melalui Kelompok
Usaha Bersama.
-
-22-
AA. DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, DAN PERBATASAN ANTAR NEGARA
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya akses keluarga
fakir miskin dalam pemenuhan
kebutuhan dasar melalui
pemberdayaan Usaha Ekonomi
Produktif di pesisir, pulau-pulau
kecil & perbatasan antar negara.
Persentase keluarga fakir miskin di pesisir,
pulau-pulau kecil & perbatasan antar
negara yang berkurang beban
pengeluarannya melalui Bantuan Sosial
Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai
dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
-
Persentase keluarga fakir miskin di pesisir,
pulau-pulau kecil dan perbatasan antar
negara yang meningkat produktivitas sosial
ekonominya melalui Kelompok Usaha
Bersama.
-
Persentase keluarga fakir miskin di pesisir,
pulau-pulau kecil & perbatasan antar
negara yang meningkat kualitas
lingkungan rumah tinggal melalui
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
-
-23-
BB. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya keberfungsian
sosial penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
Persentase (%) penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang meningkat
keberfungsian sosialnya.
1. Persentase (%) penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mampu
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Persentase (%) penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mampu
mengatasi masalah sosial yang
dihadapi.
3. Persentase (%) penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mampu
menampilkan peran dalam lingkungan
sosialnya.
4. Persentase (%) penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang mampu
mengembangkan dan mengaktualisasi
diri.
-24-
CC. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya keberfungsian sosial
korban penyalahgunaan NAPZA.
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
yang meningkat keberfungsian Sosialnya.
1. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
yang mampu memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
2. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
yang mampu mengatasi masalah sosial
yang dihadapi.
3. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
yang mampu menampilkan peran dalam
lingkungan sosialnya.
4. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA
yang mampu mengembangkan diri.
-25-
DD. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya keberfungsian sosial
lanjut usia.
Jumlah lanjut usia yang meningkat
keberfungsian sosialnya.
1. Jumlah lanjut usia yang meningkat
derajat kesehatannya.
2. Jumlah lanjut usia yang meningkat
aktivitas produktifnya.
3. Jumlah lanjut usia yang meningkat
hubungan sosial dan komunikasi.
4. Jumlah lanjut usia yang mampu
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
-26-
EE. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya keberfungsian
sosial anak.
Jumlah anak yang meningkat
keberfungsian sosialnya.
1. Jumlah anak yang meningkat derajat
kesehataanya.
2. Jumlah anak yang meningkat aktivitas
produktifnya.
3. Jumlah anak yang meningkat hubungan
sosial dan komunikasi.
4. Jumlah anak yang mampu memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
-27-
FF. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya keberfungsian
sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang.
Jumlah tuna sosial dan korban
perdagangan orang yang meningkat
keberfungsian sosialnya.
1. Jumlah tuna sosial dan korban
perdagangan orang yang mampu
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Jumlah tuna sosial dan korban
perdagangan orang yang mampu
mengatasi masalah sosial yang dihadapi.
3. Jumlah tuna sosial dan korban
perdagangan orang yang mampu
menampilkan peran dalam lingkungan
sosialnya.
4. Jumlah tuna sosial dan korban
perdagangan orang yang mampu
mengembangkan diri.
-28-
GG. DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terwujudnya keberfungsian
sosial penyandang disabilitas.
Jumlah penyandang disabilitas yang
meningkat keberfungsian sosialnya.
1. Jumlah penyandang disabilitas yang
mampu memenuhi kebutuhan sehari-
hari.
2. Jumlah penyandang disabilitas yang
mampu mengatasi masalah sosial yang
dihadapi.
3. Jumlah penyandang disabilitas yang
mampu menampilkan peran dalam
lingkungan sosialnya.
4. Jumlah penyandang disabilitas yang
mampu mengembangkan diri.
-29-
HH. BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia kesejahteraan sosial.
Persentase (%) sumber daya manusia kesejahteraan
sosial yang bersertifikasi. -
2. Meningkatnya lembaga
kesejahteraan sosial yang kapabel.
Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang
terakreditasi. -
II. SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya ketatalaksanaan dan
kelembagaan pendidikan dan
penelitian kesejahteraan sosial yang
dikelola secara terpadu.
Meningkatnya koordinasi dalam penyusunan program
dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
yang akurat dan inovatif.
-
Terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang baik
di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan,
Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
Meningkatnya pengelolaan, kepegawaian,
kerumahtanggaan dan urusan tata usaha
Meningkatnya penataan dan tata laksana organisasi,
penyusunan peraturan perundang-undangan,
bantuan hukum serta urusan hubungan masyarakat.
-30-
JJ. PUSAT PENYULUHAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Persentase (%) partisipasi masyarakat
dalam penyuluhan sosial. -
Persentase (%) kabupaten/kota yang
berpartisipasi dalam penyuluhan sosial
mandiri.
-
KK. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas hasil penelitian yang
dimanfaatkan dalam perumusan
kebijakan kesejahteraan sosial.
Persentase (%) hasil penelitian yang
dimanfaatkan oleh unit terkait. -
Persentase (%) rekomendasi litbang yang
mendasari perumusan kebijakan. -
-31-
LL. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan kesejahteraan sosial
yang bermutu.
Jumlah aparatur kesejahteraan sosial yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. -
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan.
-
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan
kesejahteraan sosial yang telah terstandar. -
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan
kesejahteraan sosial yang telah
terakreditasi.
-32-
MM. PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya lembaga
kesejahteraan sosial yang
terakreditasi.
Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang
terakreditasi. -
2. Meningkatnya pekerja sosial
profesional, penyuluh sosial, dan
tenaga kesejahteraan sosial yang
tersertifikasi.
Jumlah pekerja sosial profesional,
penyuluh sosial dan tenaga kesejahteraan
sosial yang bersertifikasi. -
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA