keputusan menteri perhubungan republik...
TRANSCRIPT
-
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 109 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNTUK
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI
BANDAR UDARA INTERNASIONAL KERTAJATI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan angkutan penumpang umum
yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada
simpul transportasi berupa bandar udara diperlukan
pelayanan angkutan umum bersubsidi;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan
Strategis Nasional, telah diatur penyelenggaraan
pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan
strategis nasional di simpul transportasi dapat
dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan
Umum (Perum) DAMRI;
c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
angkutan penumpang umum di Bandar Udara
Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat, perlu
dilakukan penugasan kepada Perusahaan Umum
(Perum) Damri;
-
- 2 -
Mengingat
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri
untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum di Bandar Udara Internasional
Kertajati Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Momor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Damri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
-
- 3 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun
2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
KERTAJATI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
2020 .
: Membenkan Penugasan untuk Menyelengarakan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum di Bandar Udara Internasional
Kertajati Provinsi Jawa Barat kepada:
a. Nama perusahaan :
b. Dasar Pendirian :
c. Alamat Perusahaan :
d. NPWP :
e. Nama Direktur Utama :
Perusahaan Umum (Perum)
DAMRI
Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2018 tentang Perusahaan
Umum (Perum) DAMRI
Jalan Matraman Raya No. 25
Jakarta Timur, 13140
01.001.633.5-093.000
Setia Nurul Milatia Moemin.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan paling
lama tanggal 31 Juli 2020.
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
berdasarkan pada trayek yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat.
-
- 4 -
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
diberikan kompensasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.
: Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
wajib:
a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-
undangan lainnya;
b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian
kerja/kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
dengan direktur utama atau pejabat yang dikuasakan;
c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana subsidi biaya
penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum
di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa
Barat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan angkutan penumpang umum di Bandar Udara
Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat setiap bulan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
: Biaya penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang
umum di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa
Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2020 dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
: Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini.
-
- 5-
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;7. Gubernur Jawa Barat;8. Gubernur Jawa Tengah;9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan;
10. Direksi Perusahaan Umum (Perum) Damri;11. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).