keputusan menteri keuangan ri nomor … · tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara republik...

52
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 214/KMK.06/2002 TANGGAL 7 MEI 2002 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan untuk Tahun Anggaran 2002; b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan perkiraan jumlah dana bagian Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum serta perikanan tahun anggaran 2002 dalam Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Upload: dangthuan

Post on 04-Jun-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI

NOMOR 214/KMK.06/2002 TANGGAL 7 MEI 2002

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH

DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM,

PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan tentang Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber DayaAlam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan untuk TahunAnggaran 2002;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan perkiraanjumlah dana bagian Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam,pertambangan umum serta perikanan tahun anggaran 2002 dalam Keputusan MenteriKeuangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3299);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Page 2: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DaerahIstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4134);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4152);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2916);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata CaraPenyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan KontraktorProduction Sharing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3408), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran BagianNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4021),

16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414/K/81/MEM/2002tanggal 22 April 2002 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar PenghitunganBagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam serta Pertambangan Umum untukTahun 2002;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentangPenyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

Page 3: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPANPERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAMMINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANANUNTUK TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

(1) Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gasalam, pertambangan umum serta perikanan untuk Tahun Anggaran 2002 sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan perkiraan.

(2) Perkiraan jumlah dana bagian masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalamUndang-undang Nomor 19 Tahun2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 danKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414/K/81/MEM/2002 tentangPenetapan Daerah Penghasil dan dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumidan Gas Alam serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2002.

Pasal 2

(1) Jumlah dana bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari sumber daya alam minyakbumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp. 1.499.390 juta dengan rincian :

a. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 418.807 juta;

b. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 1.080.583 juta.

(2) Dalam dana bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud padaayat (1) termasuk tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp. 1.336.781juta dengan rincian :

a. tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 397.144 juta;

b. tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 939.637 juta.

(3) Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatursecara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

(1) Jumlah dana bagian Provinsi Papua dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alamdiperkirakan sebesar Rp. 80.233 juta dengan rincian :

a. bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 80.141 juta;

b. bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 92 juta.

(2) Dalam dana bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuktambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp. 76.076 juta dengan rincian :

a. tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp. 75.996 juta;

b. tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp. 80 juta.

Page 4: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

(3) Pembagian lebih lanjut tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antaraProvinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Perdasus,dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

Pasal 4

(1) Penyaluran dana bagian Daerah dilaksanakan secara triwulanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bagian Daerah dari penerimaan Negarayang berasal dari sumber daya alam diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan secaratersendiri.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuanganini dengan penempatannya dalam Berita Negara R.I.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Mei 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN 1

PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH

DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

TAHUN ANGGARAN 2002

(JUTA RP)

PROPINSI, KAB/KOTA

PENGHASIL DAN

BAGIANDAERAH

KETERANGAN

KAB/KOTA NON PENGHASIL MINYAKBUMI

GASALAM

TOTAL

I. NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Page 5: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

1. PROPINSI 418,807 1,080,583 1,499,390 Bukan Penghasil

2. KAB. ACEH BARAT 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

3. KAB. ACEH BESAR 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

4. KAB. ACEH SELATAN 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

5. KAB. ACEH SINGKIL 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

6. KAB. ACEH TENGAH 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

7. KAB. ACEH TENGGARA 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

8. KAB. ACEH TIMUR 4,192 38,670 42,862 Penghasil Migas

9. KAB. ACEH UTARA 42,228 263,356 305,584 Penghasil Migas

10. KAB. BIREUEN 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

11. KAB. ACEH PIDIE 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

12. KAB. SIMEULEU 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

13. KOTA BANDA ACEH 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

14. KOTA SABANG 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

15. KOTA LANGSA 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

16. KOTA LOKSUMAWE 3,095 20,135 23,230 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 505,462 1,644,364 2,149,826

II. SUMATERA UTARA

1. PROPINSI 699 7,353 8,052 Bukan Penghasil

2. KAB. ASAHAN 74 774 848 Bukan Penghasil

3. KAB. DAIRI 74 774 848 Bukan Penghasil

4. KAB. DELI SERDANG 74 774 848 Bukan Penghasil

5. KAB. TANAH KARO 74 774 848 Bukan Penghasil

6. KAB. LABUHAN BATU 74 774 848 Bukan Penghasil

7. KAB. LANGKAT 1,398 14,706 16,104 Penghasil Migas

8. KAB. MANDAILING NATAL 74 774 848 Bukan Penghasil

Page 6: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

9. KAB. NIAS 74 774 848 Bukan Penghasil

10. KAB. SIMALUNGUN 74 774 848 Bukan Penghasil

11. KAB. TAPANULI SELATAN 74 774 848 Bukan Penghasil

12. KAB. TAPANULI TENGAH 74 774 848 Bukan Penghasil

13. KAB. TAPANULI UTARA 74 774 848 Bukan Penghasil

14. KAB. TOBA SAMOSIR 74 774 848 Bukan Penghasil

15. KOTA BINJAI 74 774 848 Bukan Penghasil

16. KOTA MEDAN 74 774 848 Bukan Penghasil

17. KOTAPEMATANG SIANTAR 74 774 848 Bukan Penghasil

18. KOTA SIBOLGA 74 774 848 Bukan Penghasil

19. KOTA TJ. BALAI 74 774 848 Bukan Penghasil

20. KOTA TEBING TINGGI 74 774 848 Bukan Penghasil

21. KOTA PADANG SIDEMPUAN 74 774 848 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 3,503 36,765 40,268

III. RIAU

1. PROPINSI 695,314 485 695,799 Bukan Penghasil

2. KAB. BENGKALIS 682,611 65 682,676 Penghasil Minyak

3. KAB. INDRAGIRI HILIR 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

4. KAB. INDRAGIRI HULU 97,923 65 97,988 Penghasil Minyak

5. KAB. KAMPAR 242,352 65 242,417 Penghasil Minyak

6. KAB. KARIMUN 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

7. KAB. KEP. RIAU 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

8. KAB. KUANTAN SINGINGI 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

9. KAB. NATUNA 99,176 971 100,147 Penghasil Migas

10. KAB. PELALAWAN 93,082 65 93,147 Penghasil Minyak

11. KAB. ROKAN HILIR 346,855 65 346,920 Penghasil Minyak

Page 7: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

12. KAB. ROKAN HULU 97,300 65 97,365 Penghasil Minyak

13. KAB. SIAK 380,289 65 380,354 Penghasil Minyak

14. KOTA BATAM 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

15. KOTA DUMAI 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

16. KOTA PEKANBARU 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

17. KOTA TANJUNG PINANG 92,709 65 92,774 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 3,476,574 2,431 3,479,005

IV. JAMBI

1. PROPINSI 18,199 1,800 19,999 Bukan Penghasil

2. KAB. BATANGHARI 4,702 400 5,102 Penghasil Minyak

3. KAB. BUNGO 4,044 400 4,444 Bukan Penghasil

4. KAB. KERINCI 4,044 400 4,444 Bukan Penghasil

5. KAB. MERANGIN 4,044 400 4,444 Bukan Penghasil

6. KAB. MUARO JAMBI 6,047 400 6,447 Penghasil Minyak

7. KAB. SAROLANGUN 5,624 400 6,024 Penghasil Minyak

8. KAB. TJ. JABUNG BARAT 9,318 400 9,718 Penghasil Minyak

9. KAB. TJ. JABUNG TIMUR 25,138 3,600 28,738 Penghasil Migas

10. KAB. TEBO 4,044 400 4,444 Bukan Penghasil

11. KOTA JAMBI 5,789 400 6,189 Penghasil Minyak

SUB TOTAL 90,993 9,000 99,993

V. SUMATERA SELATAN

1. PROPINSI 118,763 38,775 157,538 Bukan Penghasil

2. KAB. LAHAT 27,227 9,458 36,685 Penghasil Migas

3. KAB. MUSI BANYUASIN 206,678 55,592 262,270 Penghasil Migas

4. KAB. MUSI RAWAS 29,268 16,756 46,024 Penghasil Migas

Page 8: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

5. KAB. MUARA ENIM 42,722 21,233 63,955 Penghasil Migas

6. KAB. OGAN KOM. ILIR 27,531 8.617 36,148 Penghasil Minyak

7. KAB. OGAN KOM. ULU 34,910 8.797 43,707 Penghasil Migas

8. KOTA PALEMBANG 26,392 8,617 35,009 Bukan Penghasil

9. KOTA PRABUMULIH 27,541 8,795 36,336 Penghasil Migas

10. KOTA PAGAR ALAM 26,392 8,617 35,009 Bukan Penghasil

11. KOTA LUBUK LINGGAU 26,392 8,617 35,009 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 593,816 193,874 787,690

VI. LAMPUNG

1. PROPINSI 76,225 - 76,225 Penghasil Minyak

2. KAB. LAMPUNG BARAT 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

3. KAB. LAMPUNG SELATAN 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

4. KAB. LAMPUNG TENGAH 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

5. KAB. LAMPUNG UTARA 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

6. KAB. LAMPUNG TIMUR 33,921 - 33,921 Penghasil Minyak

7. KAB. TANGGAMUS 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

8. KAB. TULANG BAWANG 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

9. KAB. WAY KANAN 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

10. KOTA BANDAR LAMPUNG 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

11. KOTA METRO 15,476 - 15,476 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 249,430 - 249,430

VII. JAWA BARAT

1. PROPINSI 45,273 29,887 75,160 Penghasil Migas

2. KAB. BANDUNG 3,795 2,552 6,347 Penghasil Minyak

3. KAB. BEKASI 5,197 2,552 7,749 Bukan Penghasil

Page 9: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4. KAB. BOGOR 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

5. KAB. CIAMIS 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

6. KAB. CIANJUR 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

7. KAB. CIREBON 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

8. KAB. GARUT 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

9. KAB. INDRAMAYU 9,197 19,609 28,806 Penghasil Migas

10. KAB. KARAWANG 7,995 10,852 18,847 Penghasil Migas

11. KAB. KUNINGAN 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

12. KAB. MAJALENGKA 4,258 3,167 7,425 Penghasil Migas

13. KAB. PURWAKARTA 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

14. KAB. SUBANG 4,175 9,105 13,280 Penghasil Migas

15. KAB. SUKABUMI 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

16. KAB. SUMEDANG 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

17. KAB. TASIKMALAYA 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

18. KOTA BANDUNG 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

19. KOTA BEKASI 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

20. KOTA BOGOR 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

21. KOTA CIREBON 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

22. KOTA DEPOK 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

23. KOTA SUKABUMI 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

24. KOTA TASIKMALAYA 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

25. KOTA CIMAHI 3,795 2,552 6,347 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 148,200 123,660 271,860

VIII. JAWA TENGAH

1. PROPINSI 175 - 175 Bukan Penghasil

2. KAB. BANJARNEGARA 10 - 10 Bukan Penghasil

Page 10: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

3. KAB. BANYUMAS 10 - 10 Bukan Penghasil

4. KAB. BATANG 10 - 10 Bukan Penghasil

5. KAB. BLORA 349 - 349 Penghasil Minyak

6. KAB. BOYOLALI 10 - 10 Bukan Penghasil

7. KAB. BREBES 10 - 10 Bukan Penghasil

8. KAB. CILACAP 10 - 10 Bukan Penghasil

9. KAB. DEMAK 10 - 10 Bukan Penghasil

10. KAB. GROBOGAN 10 - 10 Bukan Penghasil

11. KAB. JEPARA 10 - 10 Bukan Penghasil

12. KAB. KARANGANYAR 10 - 10 Bukan Penghasil

13. KAB. KEBUMEN 10 - 10 Bukan Penghasil

14. KAB. KENDAL 10 - 10 Bukan Penghasil

15. KAB. KLATEN 10 - 10 Bukan Penghasil

16. KAB. KUDUS 10 - 10 Bukan Penghasil

17. KAB. MAGELANG 10 - 10 Bukan Penghasil

18. KAB. PATI 10 - 10 Bukan Penghasil

19. KAB. PEKALONGAN 10 - 10 Bukan Penghasil

20. KAB. PEMALANG 10 - 10 Bukan Penghasil

21. KAB. PURBALINGGA 10 - 10 Bukan Penghasil

22. KAB. PURWOREJO 10 - 10 Bukan Penghasil

23. KAB. REMBANG 10 - 10 Bukan Penghasil

24. KAB. SEMARANG 10 - 10 Bukan Penghasil

25. KAB. SRAGEN 10 - 10 Bukan Penghasil

26. KAB. SUKOHARJO 10 - 10 Bukan Penghasil

27. KAB. TEGAL 10 - 10 Bukan Penghasil

28. KAB. TEMANGGUNG 10 - 10 Bukan Penghasil

29. KAB. WONOGIRI 10 - 10 Bukan Penghasil

Page 11: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

30. KAB. WONOSOBO 10 - 10 Bukan Penghasil

31. KOTA MAGELANG 10 - 10 Bukan Penghasil

32. KOTA PEKALONGAN 10 - 10 Bukan Penghasil

33. KOTA SALATIGA 10 - 10 Bukan Penghasil

34. KOTA SEMARANG 10 - 10 Bukan Penghasil

35. KOTA SURAKARTA 10 - 10 Bukan Penghasil

36. KOTA TEGAL 10 - 10 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 864 - 864

IX. JAWA TIMUR

1. PROPINSI 9,066 16,800 25,866 Bukan Penghasil

2. KAB. BANGKALAN 2,933 908 3,841 Penghasil Minyak

3. KAB. BANYUWANGI 490 908 1,398 Bukan Penghasil

4. KAB. BLITAR 490 908 1,398 Bukan Penghasil

5. KAB. BOJONEGORO 1,879 908 2,787 Penghasil Minyak

6. KAB. BONDOWOSO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

7. KAB. GRESIK 490 908 1,398 Bukan Penghasil

8. KAB. JEMBER 490 908 1,398 Bukan Penghasil

9. KAB. JOMBANG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

10. KAB. KEDIRI 490 908 1,398 Bukan Penghasil

11. KAB. LAMONGAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

12. KAB. LUMAJANG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

13. KAB. MADIUN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

14. KAB. MAGETAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

15. KAB. MALANG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

16. KAB. MOJOKERTO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

17. KAB. NGANJUK 490 908 1,398 Bukan Penghasil

Page 12: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

18. KAB. NGAWI 490 908 1,398 Bukan Penghasil

19. KAB. PACITAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

20. KAB. PAMEKASAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

21. KAB. PASURUAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

22. KAB. PONOROGO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

23. KAB. PROBOLINGGO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

24. KAB. SAMPANG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

25. KAB. SIDOARJO 490 908 1,398 Penghasil Gas

26. KAB. SITUBONDO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

27. KAB. SUMENEP 9,917 33,600 43,517 Penghasil Migas

28. KAB. TRENGGALEK 490 908 1,398 Bukan Penghasil

29. KAB. TUBAN 4,873 908 5,781 Penghasil Minyak

30. KAB. TULUNGAGUNG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

31. KOTA BLITAR 490 908 1,398 Bukan Penghasil

32. KOTA KEDIRI 490 908 1,398 Bukan Penghasil

33. KOTA MADIUN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

34. KOTA MALANG 490 908 1,398 Bukan Penghasil

35. KOTA MOJOKERTO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

36. KOTA PASURUAN 490 908 1,398 Bukan Penghasil

37. KOTA PROBOLINGGO 490 908 1,398 Bukan Penghasil

38. KOTA SURABAYA 490 908 1,398 Bukan Penghasil

39. KOTA BATU 490 908 1,398 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 45,328 83,996 129,324

X. KALIMANTAN SELATAN

1. PROPINSI 1,235 - 1,235 Bukan Penghasil

2. KAB. BANJAR 247 - 247 Bukan Penghasil

Page 13: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

3. KAB. BARITO KUALA 247 - 247 Bukan Penghasil

4. KAB. HULU SUNGAI SELATAN 247 - 247 Bukan Penghasil

5. KAB. HULU SUNGAI TENGAH 247 - 247 Bukan Penghasil

6. KAB. HULU SUNGAI UTARA 247 - 247 Penghasil Minyak

7. KAB. KOTA BARU 247 - 247 Bukan Penghasil

8. KAB. TABALONG 2,471 - 2,471 Penghasil Minyak

9. KAB. TANAH LAUT 247 - 247 Bukan Penghasil

10. KAB. TAPIN 247 - 247 Bukan Penghasil

11. KOTA BANJAR BARU 247 - 247 Bukan Penghasil

12. KOTA BANJARMASIN 247 - 247 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 6,176 - 6,176 Bukan Penghasil

XI. KALIMANTAN TIMUR

1. PROPINSI 234,721 660,400 895,121 Penghasil Migas

2. KAB. BERAU 41,059 115,864 156,923 Bukan Penghasil

3. KAB. BULUNGAN 41,059 115,864 156,923 Penghasil Migas

4. KAB. KUTAI 240,998 799,853 1,040,851 Penghasil Migas

5. KAB. KUTAI BARAT 41,059 115,864 156,923 Bukan Penghasil

6. KAB. KUTAI TIMUR 41,059 115,864 156,923 Penghasil Migas

7. KAB. MALINAU 41,059 115,864 156,923 Bukan Penghasil

8. KAB. NUNUKAN 45.978 115,864 161,842 Penghasil Minyak

9. KAB. PASIR 58,242 120,540 178,782 Penghasil Migas

10. KOTA BALIKPAPAN 41,059 115,864 156,923 Bukan Penghasil

11. KOTA BONTANG 43,369 118,694 162,063 Penghasil Migas

12. KOTA SAMARINDA 44,023 119,137 163,160 Penghasil Migas

13. KOTA TARAKAN 46,398 116,746 163,144 Penghasil Migas

SUB TOTAL 960,083 2,746,418 3,706,501

Page 14: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

XII. SULAWESI SELATAN

1. PROPINSI - - - Bukan Penghasil

2. KAB. BANTAENG - - - Bukan Penghasil

3. KAB. BARRU - - - Bukan Penghasil

4. KAB. BONE - - - Bukan Penghasil

5. KAB. BULUKUMBA - - - Bukan Penghasil

6. KAB. ENREKANG - - - Bukan Penghasil

7. KAB. GOWA - - - Bukan Penghasil

8. KAB. JENEPONTO - - - Bukan Penghasil

9. KAB. LUWU - - - Bukan Penghasil

10. KAB. LUWU UTARA - - - Bukan Penghasil

11. KAB. MAJENE - - - Bukan Penghasil

12. KAB. MAMUJU - - - Bukan Penghasil

13. KAB. MAROS - - - Bukan Penghasil

14. KAB. PANGKAJENE KEP (PANGKEP) - - - Bukan Penghasil

15. KAB. PINRANG - - - Bukan Penghasil

16. KAB. POLEWALI MAMASA (POLMAS) - - - Bukan Penghasil

17. KAB. SELAYAR - - - Bukan Penghasil

18. KAB. SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP) - - - Bukan Penghasil

19. KAB. SINJAI - - - Bukan Penghasil

20. KAB. SOPPENG - - - Bukan Penghasil

21. KAB. TAKALAR - - - Bukan Penghasil

22. KAB. TANA TORAJA - - - Bukan Penghasil

23. KAB. WAJO - - - Penghasil Gas

24. KOTA PARE-PARE - - - Bukan Penghasil

25. KOTA MAKASAR - - - Bukan Penghasil

Page 15: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

SUB TOTAL - - -

XIII. MALUKU

1. PROPINSI 787 - 787 Bukan Penghasil

2. KAB. MALUKU TGR BARAT 394 - 394 Bukan Penghasil

3. KAB. MALUKU TENGAH 1,574 - 1,574 Penghasil Minyak

4. KAB. MALUKU TENGGARA 394 - 394 Bukan Penghasil

5. KAB. PULAU BURU 394 - 394 Bukan Penghasil

6. KOTA AMBON 394 - 394 Bukan Penghasil

SUB TOTAL 3,937 - 3,937

XIV. PAPUA

1. PROPINSI 80,141 92 80,233 Bukan Penghasil

2. KAB. BIAK NUMFOR 638 2 640 Bukan Penghasil

3. KAB. FAK-FAK 638 2 640 Bukan Penghasil

4. KAB. JAYAPURA 638 2 640 Bukan Penghasil

5. KAB. JAYAWIJAYA 638 2 640 Bukan Penghasil

6. KAB. MANOKWARI 638 2 640 Penghasil Minyak

7. KAB. MERAUKE 638 2 640 Bukan Penghasil

8. KAB. MIMIKA 638 2 640 Bukan Penghasil

9. KAB. NABIRE 638 2 640 Bukan Penghasil

10. KAB. PANIAI 638 2 640 Bukan Penghasil

11. KAB. PUNCAK JAYA 638 2 640 Bukan Penghasil

12. KAB. SORONG 8,290 24 8,314 Penghasil Migas

13. KAB. YAPEN WAROPEN 638 2 640 Bukan Penghasil

14. KOTA JAYAPURA 638 2 640 Bukan Penghasil

15. KOTA SORONG 638 2 640 Bukan Penghasil

Page 16: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

SUB TOTAL 96,725 142 96,867

XV. DKI JAKARTA

1. PROPINSI 62,291 33,298 95,589 Penghasil Migas

SUB TOTAL 62,291 33,298 95,589

T O T A L 6,243,382 4,873,948 11,117,330

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN II

PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH

DARI SDA PERTAMBANGAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2002

Dalam Ribuan Rupiah

No Propinsi/Kabupaten/Kota Bagian Daerah

Royalty Landrent Jumlah

1 2 3 4 5

1. Nanggroe Aceh Darussalam 0,00 1.144.224,45 1.144.224,45

1. Kab. Aceh Barat 0,00 517.780,08 517.780,08

2 Kab. Aceh Besar 0,00 34.871,04 34.871,04

3 Kab. Aceh selatan 0,00 13.351,68 13.351,68

4 Kab. Aceh Singkil 0,00 0,00 0,00

Page 17: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

5 Kab.Aceh Tengah 0,00 103.547,52 103.547,52

6 Kab. Aceh Tenggara 0,00 36.576,00 36.576,00

7 Kab. Aceh Timur 0,00 29.473,28 29.473,28

8 Kab. Aceh Utara 0,00 61.403,90 61.403,90

9 Kab. Bireuen 0,00 0,00 0,00

10 Kab. Pidie 0,00 113.141,95 113.141,95

11 Kab. Simeuleu 0,00 0,00 0,00

12 Kota Banda Aceh 0,00 5.234,11 5.234,11

13 Kota Sabang 0,00 0,00 0,00

14 Kota langsa 0,00 0,00 0,00

15 Kota Lhokseumawe 0,00 0,00 0,00

Prop. Nanggroe AcehDarussalam

0,00 228.844,89 228.844,89

2. Sumatera Utara 0,00 396.666,02 396.666,02

1. Kab. Asahan 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Dairi 0,00 20.401,79 20.401,79

3 Kab. Deli Serdang 0,00 721,32 721,32

4 Kab. Labuhan Batu 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Langkat 0,00 614,02 614,02

6 Kab. Mandailing natal 0,00 227.147,56 227.147,56

7 Kab. Nias 0,00 0,00 0,00

8 Kab. Simalungun 0,00 702,08 702,08

9 Kab. Tanah Karo 0,00 1.211,84 1.211,84

10 Kab. Tapanuli Selatan 0,00 0,00 0,00

11 Kab. Tapanuli Tengah 0,00 45.429,12 45.429,12

12 Kab. Tapanuli Utara 0,00 21.105,09 21.105,09

Page 18: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

13 Kab. Toba Samosir 0,00 0,00 0,00

14 Kota Binjai 0,00 0,00 0,00

15 Kota medan 0,00 0,00 0,00

16 Kota Pematang Siantar 0,00 0,00 0,00

17 Kota Sibolga 0,00 0,00 0,00

18 Kota tanjung Balai 0,00 0,00 0,00

19 Kota Tebing Tinggi 0,00 0,00 0,00

20 Kota Padang Sidempuan 0,00 0,00 0,00

Prop. Sumatera Utara 0,00 79.333,20 79.333,20

3. Riau

21.640.964,29 1.109.043,69 22.750.007,98

1. Kab. Bengkalis 577.092,38 21.418,88 598.511,26

2 Kab. Indragiri Hilir 577.092,38 5.155,20 582.247,58

3 Kab. Indragiri Hulu 577.092,38 124.545,95 701.638,33

4 Kab. Kampar 577.092,38 126.814,08 703.906,46

5 Kab. Karimun 7.625.627,33 363.611,37 7.989.238,70

6 Kab. Riau Kepulauan 1.293.892,38 197.076,99 1.490.969,37

7 Kab. Kuantan Singingi 611.498,78 4.482,88 615.981,66

8 Kab. Natuna 577.092,38 0,00 577.092,38

9 Kab. Pelalawan 577.092,38 0,00 577.092,38

10 Kab. Rokan Hilir 577.092,38 0,00 577.092,38

11 Kab. Rokan Hulu 577.092,38 0,00 577.092,38

12 Kab. Siak 856.644,38 3.843,84 860.488,22

13 Kota Batam 577.092,38 40.285,76 617.378,14

14 Kota Dumai 577.092,38 0,00 577.092,38

15 Kota Pekanbaru 577.092,38 0,00 577.092,38

Page 19: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

16 Kota Tanjung Pinang 577.092,38 0,00 577.092,38

Prop. Riau 4.328.192,86 221.808,74 4.550.001,60

4 Sumatera Barat 4.512.118,49 392.978,39 4.905.096,88

1. Kab. Agam 128.917,67 796,80 129.714,47

2 Kab. 50 Kota 128.917,67 1.481,54 130.399,21

3 Kab. Padang Pariaman 128.917,67 1.376,64 130.294,31

4 Kab. Pasaman 128.917,67 25.109,12 154.026,79

5 Kab. Pesisir Selatan 128.917,67 3.907,78 132.825,45

6 Kab. Sawah LuntoSijunjung

680.251,94 46.394,59 726.646,53

7 Kab. Solok 128.917,67 213.545,92 342.463,59

8 Kab. Tanah datar 128.917,67 0,00 128.917,67

9 Kab. Kep. Mentawai 128.917,67 0,00 128.917,67

10 Kota Bukit Tinggi 128.917,67 0,00 128.917,67

11 Kota Padang 128.917,67 0,00 128.917,67

12 Kota Padang Panjang 128.917,67 0,00 128.917,67

13 Kota Payahkumbuh 128.917,67 0,00 128.917,67

14 Kota Sawah Lunto 1.253.513,14 21.770,32 1.275.283,46

15 Kota Solok 128.917,67 0,00 128.917,67

Prop. Sumatera Barat 902.423,70 78.595,68 981.019,38

5 Jambi 191.999,97 580.954,47 772.954,44

1. Kab. Saralangun 8.533,33 56.686,57 65.219,90

2 Kab. Muaro Jambi 8.533,33 0,00 8.533,33

3 Kab. Tanjung JabungTimur

8.533,33 57.808,80 66.342,13

Page 20: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kab. Tebo 8.533,33 0,00 8533,33

5 Kab. Batanghaari 8.533,33 91.804,19 100.337,52

6 Kab. Kerinci 8.533,33 0,00 8.533,33

7 Kab. Bungo 76.800,00 7.560,19 84.360,19

8 Kab. Merangin 8.533,33 250.903,89 259.437,22

9 Kab. Tanjung JabungBarat

8.533,33 0,00 8533,33

10 Kota Jambi 8.533,33 0,00 8.533,33

Propinsi Jambi 38.400,00 116.190,83 154.590,83

6 Bengkulu 1.765.119,99 172.141,04 1.937.261,03

1. Kab. Bengkulu Selatan 334.421,33 5343,62 339764,95

2 Kab. Bengkulu Utara 606.976,00 65.267,39 672.243,39

3 Kab. Rejang Lebong 235.349,33 67.101,82 302.451,15

4 Kota Bengkulu 235.349,33 0,00 235349,33

Propinsi Bengkulu 353.024,00 34.428,21 387.452,21

7 Bangka Belitung 44.320.000,00 2.313.002,94 46.633.002,94

1. Kab. Bangka 16.032.000,00 1.449.522,70 17.481.522,70

2 Kab. Belitung 10.560.000,00 400.959,65 10.960.959,65

3 Kota Pangkal Pinang 8.864.000,00 0,00 8.864.000,00

Prop. Bangka Belitung 8.864.000,00 462.520,59 9.326.520,59

8 Sumatera Selatan 32.529.150,72 1.278.952,66 33.808.103,38

1. Kab. Lahat 6.196.092,29 46.905,75 6.242.998,04

2 Kab. Muara enim 8.251.308,03 155.284,64 8.406.592,67

3 Kab. Musi Banyuasin 1.445.740,03 291.273,12 1.737.013,15

Page 21: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kab. Musi Rawas 1.445.740,03 307.785,97 1.753.526,00

5 Kab. Ogan Komering Ilir 1.445.740,03 0,00 1.445.740,03

6 Kab. Ogan Komering Ulu 1.445.740,03 221.912,54 1.667.652,57

7 Kota Palembang 1.445.740,03 0,00 1.445.740,03

8 Kota Prabumulih 1.445.740,03 0,00 1.445.740,03

9 Kota Pagar Alam 1.445.740,03 0,00 1.445.740,03

10 Kota Lubuk Linggau 1.445.740,03 0,00 1.445.740,03

Prop. Sumatera Selatan 6.505.830,14 255.790,53 6.761.620,67

9 Lampung 21.184,00 179.231,40 200.415,40

1. Kab. Lampung Selatan 8.109,51 3.575,35 11.684,86

2 Kab. Lampung Tengah 941,51 569,73 1.511,24

3 Kab. Lampung Utara 941,51 78.443,46 79.384,97

4 Kab. Lampung Barat 941,51 14.371,81 15.313,32

5 Kab. Tulang Bawang 941,51 0,00 941,51

6 Kab. Tanggamus 1.305,60 46.424,77 47.730,37

7 Kab. Lampung Timur 941,51 0,00 941,51

8 Kab. Way Kanan 941,51 0,00 941,51

9 Kota. B. Lampung 941,51 0,00 941,51

10 Kota Metro 941,51 0,00 941,51

Prop. Lampung 4.236,80 35.846,28 40.083,08

10 Jawa Barat 9.684.127,02 193.842,78 9.877.969,80

1. Kab. Bandung 168.419,60 9.944,89 178.364,49

2 Kab. Bekasi 168.419,60 3.063,52 171.483,12

3 Kab. Bogor 3.371.455,59 26.152,06 3.397.607,65

4 Kab. Ciamis 168.419,60 2.559,09 170.978,69

Page 22: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

5 Kab. Cianjur 168.419,60 18.266,09 186.685,69

6 Kab. Cirebon 168.419,60 0,00 168.419,60

7 Kab. Garut 168.419,60 7.619,92 176.039,52

8 Kab. Indramayu 168.419,60 0,00 168.419,60

9 Kab. Karawang 168.419,60 8.789,76 177.209,36

10 Kab. Kuningan 168.419,60 12,03 168.431,63

11 Kab. Majalengka 168.419,60 0,00 168.419,60

12 Kab. Purwakarta 168.419,60 8.812,16 177.231,76

13 Kab. Subang 168.419,60 0,00 168.419,60

14 Kab. Sukabumi 170.614,82 67.108,44 237.723,26

15 Kab. Sumedang 168.419,50 0,00 168.419,50

16 Kab. Tasikmalaya 168.419,60 2.746,27 171.165,87

17 Kota Bandung 168.419,60 0,00 168.419,60

18 Kota Bekasi 168.419,60 0,00 168.419,60

19 Kota Bogor 168.419,60 0,00 168.419,60

20 Kota Cirebon 168.419,60 0,00 168.419,60

21 Kota Depok 168.419,60 0,00 168.419,60

22 Kota Sukabumi 168.419,60 0,00 168.419,60

23 Kota Tasikmalaya 168.419,60 0,00 168.419,60

24 Kota Cimahi 168.419,60 0,00 168.419,60

Prop. Jawa Barat 1.936.825,40 38.768,56 1.975.593,96

11 Banten 600.000,00 99.390,74 699.390,74

1. Kab. Lebak 240.000,00 35.358,92 275.358,92

2 Kab. Pandeglang 48.000,00 15.948,16 63.948,16

3 Kab. Serang 48.000,00 22.848,33 70.848,33

4 Kab. Tangerang 48.000,00 505,34 48.505,34

Page 23: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

5 Kota Cilegon 48.000,00 4.851,84 52.851,84

6 Kota Tangerang 48.000,00 0,00 48.000,00

Prop. Banten 120.000,00 19.878,15 139.878,15

12 Jawa Tengah 672.000,00 96.281,33 768.281,33

1. Kab. Kendal 7.905,88 0,00 7.905,88

2 Kab. Demak 7.905,88 0,00 7.905,88

3 Kab. Salatiga 7.905,88 0,00 7.905,88

4 Kab. Semarang 7.905,88 0,00 7.905,88

5 Kab. Grobogan 7.905,88 0,00 7.905,88

6 Kab. Kebumen 7.905,88 0,00 7.905,88

7 Kab. Tegal 7.905,88 0,00 7.905,88

8 Kab. Brebes 7.905,88 0,00 7.905,88

9 Kab. Purworejo 132.141,18 64.668,69 196.809,87

10 Kab. Pekalongan 7.905,88 4.335,42 12.241,30

11 Kab. Pemalang 7.905,88 0,00 7.905,88

12 Kab. Batang 7.905,88 0,00 7.905,88

13 Kab. Banyumas 7.905,88 0,00 7.905,88

14 Kab. Cilacap 144.564,71 2.715,53 147.280,24

15 Kab. Purbalingga 7.905,88 0,00 7.905,88

16 Kab. Banjarnegara 7.905,88 4.335,42 12.241,30

17 Kab. Pati 7.905,88 0,00 7.905,88

18 Kab. Blora 7.905,88 0,00 7.905,88

19 Kab. Rembang 7.905,88 0,00 7.905,88

20 Kab. Kudus 7.905,88 0,00 7.905,88

21 Kab. Jepara 7.905,88 523,91 8.429,79

22 Kab. Wonosobo 7.905,88 0,00 7.905,88

Page 24: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

23 Kab. Boyolali 7.905,88 0,00 7.905,88

24 Kab. Sragen 7.905,88 0,00 7.905,88

25 Kab. Karanganyar 7.905,88 0,00 7.905,88

26 Kab. Klaten 7.905,88 0,00 7.905,88

27 Kab. Sukoharjo 7.905,88 0,00 7.905,88

28 Kab. Wonogiri 7.905,88 446,08 8.351,96

29 Kab. Temanggung 7.905,88 0,00 7.905,88

30 Kab. Magelang 7.905,88 0,00 7.905,88

31 Kota Magelang 7.905,88 0,00 7.905,88

32 Kota Surakarta 7.905,88 0,00 7.905,88

33 Kota Pekalongan 7.905,88 0,00 7.905,88

34 Kota Tegal 7.905,88 0,00 7.905,88

35 Kota Semarang 7.905,88 0,00 7.905,88

Prop. Jawa Tengah 134.400,00 19.256,27 153.656,27

13 DI Yogyakarta 0,00 3.885,60 3.885,60

1. Kab. Bantul 0,00 519,68 519,68

2 Kab. Gunung Kidul 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Kulon Progo 0,00 2.558,80 2.558,80

4 Kab. Sleman 0,00 0,00 0,00

5 Kota Yogyakarta 0,00 0,00 0,00

Prop. DI Yogyakarta 0,00 777,12 777,12

14 Jawa Timur 318.080,00 26.608,60 344.688,60

1. Kota Surabaya 3.438,70 0,00 3.438,70

2 Kab. Gresik 3.438,70 0,00 3.438,70

3 Kab. Sidoarjo 3.438,70 1.274,88 4.713,58

Page 25: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kota Mojokerto 3.438,70 0,00 3.438,70

5 Kab. Mojokerto 3.438,70 0,00 3.438,70

6 Kab. Jombang 3.438,70 4.839,85 8.278,55

7 Kab. Bojonegoro 3.438,70 0,00 3.438,70

8 Kab. Tuban 3.438,70 0,00 3.438,70

9 Kab. Lamongan 3.438,70 0,00 3.438,70

10 Kab. Pamekasan 3.438,70 0,00 3.438,70

11 Kab. Sampang 3.438,70 0,00 3.438,70

12 Kab. Sumenep 3.438,70 0,00 3.438,70

13 Kab. Bangkalan 3.438,70 0,00 3.438,70

14 Kota Madiun 3.438,70 0,00 3.438,70

15 Kab. Madiun 3.438,70 576,85 4.015,55

16 Kab. Ponorogo 3.438,70 576,85 4.015,55

17 Kab. Pacitan 3.438,70 48,83 3.487,53

18 Kab. Ngawi 3.438,70 0,00 3.438,70

19 Kab. Magetan 3.438,70 0,00 3.438,70

20 Kota Kediri 3.438,70 0,00 3.438,70

21 Kab. Kediri 3.438,70 0,00 3.438,70

22 Kab. Nganjuk 3.438,70 0,00 3.438,70

23 Kota Blitar 3.438,70 0,00 3.438,70

24 Kab. Blitar 3.438,70 13,38 3.452,08

25 Kab. Tulungagung 3.438,70 25,73 3.464,43

26 Kab. Trenggalek 3.438,70 4.280,03 7.718,73

27 Kota Malang 3.438,70 0,00 3.438,70

28 Kab. Malang 3.438,70 97,86 3.536,56

29 Kota Pasuruan 3.438,70 446,59 3.885,29

30 Kab. Pasuruan 19.006,27 1.570,59 20.576,86

Page 26: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

31 Kota Probolinggo 3.438,70 0,00 3.438,70

32 Kab. Probolinggo 3.438,70 604,48 4.043,18

33 Kab. Lumajang 65.708,97 1.997,57 67.706,54

34 Kab. Jember 3.438,70 3.858,09 7.296,79

35 Kab. Bondowoso 3.438,70 0,00 3.438,70

36 Kab. Situbondo 3.438,70 1.024,00 4.462,70

37 Kab. Banyuwangi 15.768,22 51,30 15.819,52

38 Kota Batu 3.438,70 0,00 3.438,70

Prop. Jawa Timur 63.615,00 5.321,72 68.936,72

15 Kalimantan Barat 0,00 1.013.023,96 1.013.023,96

1. Kab. Bengkayang 0,00 227,14 227,14

2 Kab. Kapuas Hulu 0,00 83.301,84 83.301,84

3 Kab. Ketapang 0,00 41.294,89 41.294,89

4 Kab. Lancak 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Pontianak 0,00 58.508,03 58.508,03

6 Kab. Sambas 0,00 416.399,33 416.399,33

7 Kab. Sanggau 0,00 11.197,44 11.197,44

8 Kab. Sintang 0,00 199.490,50 199.490,50

9 Kota Pontianak 0,00 0,00 0,00

10 Kota Singkawang 0,00 0,00 0,00

Prop. Kalimantan Barat 0,00 202.604,79 202.604,79

16 Kalimantan Tengah 489.600,00 2.687.819,38 3.177.419,38

1. Kab. Barito Selatan 39.168,00 175.406,36 214.574,36

2 Kab. Barito Utara 195.840,00 1.470.150,54 1.665.990,54

3 Kab. Kapuas 39.168,00 355.600,13 394.768,13

Page 27: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kab. Kotawaringin Barat 39.168,00 26.644,46 65.812,46

5 Kab. Kotawaringin Timur 39.168,00 116.238,97 155.406,97

6 Kota Palangkaraya 39.168,00 6.215,04 45.383,04

Prop. Kalimantan Tengah 97.920,00 537.563,88 635.483,88

17 Kalimantan Selatan 210.695.776,00 5.000.505,08 215.696.281,08

1. Kab. Banjar 11.003.472,64 448.083,47 11.451.556,11

2 Kab. Barito Kuala 8.427.831,04 0,00 8.427.831,04

3 Kab. Hulu Sungai Tengah 8.427.831,04 9.744,13 8.437.575,17

4 Kab. Hulu Sungai Selatan 8.569.354,24 50.337,98 8.619.692,22

5 Kab. Hulu Sungai Utara 20.882.103,04 414.592,71 21.296.695,75

6 Kab. Kota Baru 3.321.446,40 1.977.437,80 5.298.884,20

7 Kab. Tabalong 20.438.871,04 333.008,97 20.771.880,01

8 Kab. Tanah Laut 31.357.959,04 506.643,97 31.864.603,01

9 Kab. Tapin 9.382.090,24 168.285,59 9.550.375,83

10 Kota Banjarmasin 8.427.831,04 0,00 8.427.831,04

11 Kota Banjarbaru 8.427.831,04 92.269,44 8.520.100,48

Prop. Kalimantan Selatan 42.139.155,20 1.000.101,02 43.139.256,22

18 Kalimantan Timur 432.146.600,00 9.308.198,06 441.454.798,06

1. Kab. Berau 30.245.330,91 475.825,47 30.721.156,38

2 Kab. Bulungan 15.714.421,82 131.772,80 15.846.194,62

3 Kab. Kutai 27.788.603,64 1.874.232,06 29.662.835,70

4 Kab. Kutai Barat 24.345.112,73 1.290.758,78 25.635.871,51

5 Kab. Kutai Timur 114.736.676,36 2.148.692,35 116.885.368,71

6 Kab. Malinau 16.028.603,64 20.170,64 16.048.774,28

7 Kab. Nunukan 15.714.421,82 143.136,00 15.857.557,82

Page 28: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

8 Kab. Pasir 35.877.694,55 1.257.432,65 37.135.127,20

9 Kota Balikpapan 15.714.421,82 12.585,60 15.727.007,42

10 Kota Bontang 15.714.421,82 9.679,33 15.724.101,15

11 Kota Samarinda 18.123.149,09 82.272,77 18.205.421,86

12 Kota Tarakan 15.714.421,82 0,00 15.714.421,82

Prop. Kalimantan Timur 86.429.320,00 1.861.639,61 88.290.959,61

19 Sulawesi Utara 1.544.477,30 878.193,76 2.422.671,06

1. Kab. Bolaang Mongondow 617.790,92 235.813,14 853.604,06

2 Kab. Minahasa 154.447,73 298.733,76 453.181,49

3 Kab. Sangihe Talaud 154.447,73 107.006,40 261.454,13

4 Kota Bitung 154.447,73 61.001,71 215.449,44

5 Kota Manado 154.447,73 0,00 154.447,73

Prop. Sulawesi Utara 308.895,46 175.638,75 484.534,21

20 Gorontalo 0,00 82.512,37 82.512,37

1. Kab. Bualemo 0,00 27.457,92 27.457,92

2 Kab. Gorontalo 0,00 38.551,97 38.551,97

3 Kota Gorontalo 0,00 0,00 0,00

Prop. Gorontalo 0,00 16.502,47 16.502,47

21 Sulawesi Tengah 0,00 461.397,56 461.397,56

1. Kab. Banggai 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Banggai Kepulauan 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Boul 0,00 27.667,15 27.667,15

4 Kab. Donggala 0,00 104.325,50 104.325,50

5 Kab. Morowali 0,00 202.579,20 202.579,20

Page 29: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

6 Kab. Poso 0,00 6.843,05 6.843,05

7 Kab. Toli-Toli 0,00 27.703,15 27.703,15

8 Kota Palu 0,00 0,00 0,00

Prop. Sulawesi Tengah 0,00 92.279,51 92.279,51

22 Sulawesi Selatan 39.085.106,38 1.343.153,61 40.428.259,99

1. Kab. Bantaeng 679.740,98 0,00 679.740,98

2 Kab. Barru 679.740,98 0,00 679.740,98

3 Kab. Bone 679.740,98 10.719,67 690.460,65

4 Kab. Bulukumba 679.740,98 0,00 679.740,98

5 Kab. Enrekang 679.740,98 5.761,15 685.502,13

6 Kab. Gowa 679.740,98 0,00 679.740,98

7 Kab. Jeneponto 679.740,98 1.148,16 680.889,14

8 Kab. Luwu 679.740,98 117.299,87 797.040,85

9 Kab. Luwu Utara 15.634.042,55 642.493,44 16.276.535,99

10 Kab.Majene 679.740,98 9.979,20 689.720,18

11 Kab. Mamuju 679.740,98 216.086,40 895.827,38

12 Kab. Maros 679.740,98 0,00 679.740,98

13 Kab. PangkajeneKepulauan

679.740,98 0,00 679.740,98

14 Kab. Pinrang 679.740,98 0,00 679.740,98

15 Kab. Polewali Mamasa 679.740,98 62.481,60 742.222,58

16 Kab. Selayar 679.740,98 0,00 679.740,98

17 Kab. Sidenreng Rappang 679.740,98 22.991,04 702.732,02

18 Kab. Sinjai 679.740,98 0,00 679.740,98

19 Kab. Soppeng 679.740,98 0,00 679.740,98

20 Kab. Takalar 679.740,98 1.953,59 681.694,57

Page 30: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

21 Kab. Tana Toraja 679.740,98 0,00 679.740,98

22 Kab. Wajo 679.740,98 1.608,77 681.349,75

23 Kota Pare-Pare 679.740,98 0,00 679.740,98

24 Kota Makasar 679.740,98 0,00 679.740,98

Prop. Sulawesi Selatan 7.817.021,28 268.630,72 8.085.652,00

23 Sulawesi Tenggara 9.240.000,00 525.458,73 9.765.458,73

1. Kab. Buton 739.200,00 17.014,52 756.214,52

2 Kab. Kencan 739.200,00 137.646,08 876.846,08

3 Kab. Kolaka 3.596.000,00 255.706,28 3.851.706,28

4 Kab. Muna 739.200,00 0,00 739.200,00

5 Kab. Kendari 739.200,00 0,00 739.200,00

6 Kota Bau-Bau 739.200,00 0,00 739.200,00

Prop. Sulawesi Tenggara 1.848.000,00 105.091,75 1.953.091,75

24 Bali 0,00 1.100,88 1.100,88

1. Kab. Badung 0,00 880,70 880,70

2 Kab. Bangli 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Buleleng 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Gianjar 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Jembrana 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Karangasem 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Klungkung 0,00 0,00 0,00

8 Kab. Tabanan 0,00 0,00 0,00

9 Kota Denpasar 0,00 0,00 0,00

Prop. Bali 0,00 220,18 220,18

Page 31: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

25 Nusa Tenggara Barat 99.454.066,40 2.456.157,60 101.910.224,00

1. Kab. Bima 6.630.267,09 7.274,88 6.637.541,97

2 Kab. Dompu 6.630.267,09 9.365,76 6.639.632,85

3 Kab. Lombok Barat 6.630.267,09 153.066,24 6.783.333,33

4 Kab. Lombok Tengah 6.630.267,09 24.624,00 6.654.891,09

5 Kab. Lombok Timur 6.630.267,09 0,00 6.630.267,09

6 Kab. Sumbawa 39.781.602,56 1.770.595,20 41.552.197,76

7 Kota Mataram 6.630.267,09 0,00 6.630.267,09

Prop. Nusa Tenggara Barat 19.890.801,28 491.231,52 20.382.032,80

26 Nusa Tenggara Timur 0,00 185.649,68 185.649,68

1. Kab. Alor 0,00 0,00 0,00

2 Kab. Belu 0,00 0,00 0,00

3 Kab. Ende 0,00 0,00 0,00

4 Kab. Flores Timur 0,00 0,00 0,00

5 Kab. Kupang 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Lembata 0,00 0,00 0,00

7 Kab. Manggarai 0,00 25.270,14 25.270,14

8 Kab. Ngada 0,00 10.713,60 10.713,60

9 Kab. Sikka 0,00 0,00 0,00

10 Kab. Sumba Barat 0,00 5.598,72 5.598,72

11 Kab. Sumba Timur 0,00 106.937,28 106.937,28

12 Kab. Tomor TengahSelatan

0,00 0,00 0,00

13 Kab. Timor Tengah Utara 0,00 0,00 0,00

14 Kota Kupang 0,00 0,00 0,00

Prop. Nusa Tenggara Timur 0,00 37.129,94 37.129,94

Page 32: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

27 Maluku 0,00 189.810,05 189.810,05

1. Kab. Maluku Tengah 0,00 69.258,24 69.258,24

2 Kab. Maluku Tenggara 0,00 82.589,80 82.589,80

3 Kab. Maluku TenggaraBarat

0,00 0,00 0,00

4 Kab. Pulau Buru 0,00 0,00 0,00

5 Kota Ambon 0,00 0,00 0,00

Prop. Maluku 0,00 37.962,01 37.962,01

28 Maluku Utara 12.534.085,00 309.039,14 12.843.124,14

1. Kab. Maluku Utara 3.280.585,00 72.471,64 3.353.056,64

2 Kab. Halmahera Tengah 4.239.866,00 174.759,68 4.414.625,68

3 Kota Ternate 2.506.817,00 0,00 2.506.817,00

Prop. Maluku Utara 2.506.817,00 61.807,83 2.568.624,83

29 Papua (Irian Jaya) 118.440.000,00 4.158.609,48 122.598.609,48

1. Kab. Biak Numfor 3.644.307,69 0,00 3.644.307,69

2 Kab. Fak-Fak 3.644.307,69 432.158,40 4.076.466,09

3 Kab. Jayapura 3.644.307,69 413.503,23 4.057.810,92

4 Kab. Jayawijaya 3.644.307,69 217.974,24 3.862.281,93

5 Kab. Manokwari 3.644.307,69 250.185,60 3.894.493,29

6 Kab. Merauke 3.644.307,69 0,00 3.644.307,69

7 Kab. Mimika 47.376.000,00 269.997,12 47.645.997,12

8 Kab. Nabire 3.644.307,69 218.764,80 3.863.072,49

9 Kab. Paniai 3.644.307,69 879.569,28 4.523.876,97

10 Kab. Puncakjaya 3.644.307,69 185.627,52 3.829.935,21

Page 33: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

11 Kab. Sorong 3.644.307,69 11.349,50 3.655.657,19

12 Kab. Japen Waropen 3.644.307,69 446.895,36 4.091.203,05

13 Kota Jayapura 3.644.307,69 862,53 3.645.170,22

14 Kota Sorong 3.644.307,69 0,00 3.644.307,69

Prop. Papua (Irian Jaya) 23.688.000,00 831.721,90 24.519.721,90

30 DKI Jakarta 0,00 874,40 874,40

1. Kota Jakarta Pusat 0,00 0,00 0,00

2 Kota Jakarta Utara 0,00 0,00 0,00

3 Kota Jakarta Selatan 0,00 0,00 0,00

4 Kota Jakarta Timur 0,00 0,00 0,00

5 Kota Jakarta Barat 0,00 0,00 0,00

6 Kab. Kepulauan Seribu 0,00 699,52 699,52

Prop. DKI Jakarta 0,00 174,88 174,88

Jumlah 1.039.844.395,66 36.588.807,54 1.076.473.203,19

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

Page 34: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

LAMPIRAN III

PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH

DARI SDA PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2002

Dalam Ribuan Rupiah

No Kabupaten/Kota Jumlah

1 2 3

1. Nanggroe Aceh Darussalam 9.891.525,45

1. Kab. Aceh Barat 659.435,03

2 Kab. Aceh Besar 659.435,03

3 Kab. Aceh selatan 659.435,03

4 Kab. Aceh Singkil 659.435,03

5 Kab.Aceh Tengah 659.435,03

6 Kab. AcehTenggara

659.435,03

7 Kab. Aceh Timur 659.435,03

8 Kab. Aceh Utara 659.435,03

Page 35: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

9 Kab. Bireuen 659.435,03

10 Kab. Pidie 659.435,03

11 Kab. Simeuleu 659.435,03

12 Kota Banda Aceh 659.435,03

13 Kota Sabang 659.435,03

14 Kota langsa 659.435,03

15 KotaLhokseumawe

659.435,03

2. Sumatera Utara 13.188.700,60

1. Kab. Asahan 659.435,03

2 Kab. Dairi 659.435,03

3 Kab. Deli Serdang 659.435,03

4 Kab. LabuhanBatu

659.435,03

5 Kab. Langkat 659.435,03

6 Kab. Mandailingnatal

659.435,03

7 Kab. Nias 659.435,03

8 Kab. Simalungun 659.435,03

9 Kab. Tanah Karo 659.435,03

10 Kab. TapanuliSelatan

659.435,03

11 Kab. TapanuliTengah

659.435,03

12 Kab. TapanuliUtara

659.435,03

13 Kab. TobaSamosir

659.435,03

14 Kota Binjai 659.435,03

Page 36: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

15 Kota Medan 659.435,03

16 Kota PematangSiantar

659.435,03

17 Kota Sibolga 659.435,03

18 Kota tanjungBalai

659.435,03

19 Kota TebingTinggi

659.435,03

20 Kota PadangSidempuan

659.435,03

3. Riau 10.550.960,48

1. Kab. Bengkalis 659.435,03

2 Kab. IndragiriHilir

659.435,03

3 Kab. IndragiriHulu

659.435,03

4 Kab. Kampar 659.435,03

5 Kab. Karimun 659.435,03

6 Kab. RiauKepulauan

659.435,03

7 Kab. KuantanSingingi

659.435,03

8 Kab. Natuna 659.435,03

9 Kab. Pelalawan 659.435,03

10 Kab. Rokan Hilir 659.435,03

11 Kab. Rokan Hulu 659.435,03

12 Kab. Siak 659.435,03

13 Kota Batam 659.435,03

14 Kota Dumai 659.435,03

15 Kota Pekanbaru 659.435,03

Page 37: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

16 Kota TanjungPinang

659.435,03

4 Sumatera Barat 9.891.525,45

1. Kab. Agam 659.435,03

2 Kab. 50 Kota 659.435,03

3 Kab. PadangPariaman

659.435,03

4 Kab. Pasaman 659.435,03

5 Kab. PesisirSelatan

659.435,03

6 Kab. Sawah LuntoSijunjung

659.435,03

7 Kab. Solok 659.435,03

8 Kab. Tanah datar 659.435,03

9 Kab. Kep.Mentawai

659.435,03

10 Kota Bukit Tinggi 659.435,03

11 Kota Padang 659.435,03

12 Kota PadangPanjang

659.435,03

13 KotaPayahkumbuh

659.435,03

14 Kota SawahLunto

659.435,03

15 Kota Solok 659.435,03

5 Jambi 6.594.350,30

1. Kab. Saralangun 659.435,03

2 Kab. Muaro Jambi 659.435,03

3 Kab. Tanjung 659.435,03

Page 38: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Jabung Timur

4 Kab. Tebo 659.435,03

5 Kab. Batanghaari 659.435,03

6 Kab. Kerinci 659.435,03

7 Kab. Bungo 659.435,03

8 Kab. Merangin 659.435,03

9 Kaab. TanjungJabung Barat

659.435,03

10 Kota Jambi 659.435,03

6 Bengkulu 2.637.740,12

1. Kab. BengkuluSelatan

659.435,03

2 Kab. BengkuluUtara

659.435,03

3 Kab. RejangLebong

659.435,03

4 Kota Bengkulu 659.435,03

7 Bangka Belitung 1.978.305,09

1. Kab. Bangka 659.435,03

2 Kab. Belitung 659.435,03

3 Kota PangkalPinang

659.435,03

8 Sumatera Selatan 6.594.350,28

1. Kab. Lahat 659.435,03

2 Kab. Muara enim 659.435,03

3 Kab. MusiBanyuasin

659.435,03

Page 39: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kab. Musi Rawas 659.435,03

5 Kab. OganKomering Ilir

659.435,03

6 Kab. OganKomering Ulu

659.435,03

7 Kota Palembang 659.435,03

8 Kota Prabumulih 659.435,03

9 Kota Pagar Alam 659.435,03

10 Kota LubukLinggau

659.435,03

9 Lampung 6.594.350,30

1. Kab. LampungSelatan

659.435,03

2 Kab. LampungTengah

659.435,03

3 Kab. LampungUtara

659.435,03

4 Kab. LampungBarat

659.435,03

5 Kab. TulangBawang

659.435,03

6 Kab. Tanggamus 659.435,03

7 Kab. LampungTimur

659.435,03

8 Kab. Way Kanan 659.435,03

9 Kota. B. Lampung 659.435,03

10 Kota Metro 659.435,03

10 Jawa Barat 15.826.440,69

1. Kab. Bandung 659.435,03

Page 40: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

2 Kab. Bekasi 659.435,03

3 Kab. Bogor 659.435,03

4 Kab. Ciamis 659.435,03

5 Kab. Cianjur 659.435,03

6 Kab. Cirebon 659.435,03

7 Kab. Garut 659.435,03

8 Kab. Indramayu 659.435,03

9 Kab. Karawang 659.435,03

10 Kab. Kuningan 659.435,03

11 Kab. Majalengka 659.435,03

12 Kab. Purwakarta 659.435,03

13 Kab. Subang 659.435,03

14 Kab. Sukabumi 659.435,03

15 Kab. Sumedang 659.435,03

16 Kab. Tasikmalaya 659.435,03

17 Kota Bandung 659.435,03

18 Kota Bekasi 659.435,03

19 Kota Bogor 659.435,03

20 Kota Cirebon 659.435,03

21 Kota Depok 659.435,03

22 Kota Sukabumi 659.435,03

23 Kota Tasikmalaya 659.435,03

24 Kota Cimahi 659.435,03

11 Banten 3.956.610,18

1. Kab. Lebak 659.435,03

2 Kab. Pandeglang 659.435,03

Page 41: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

3 Kab. Serang 659.435,03

4 Kab. Tangerang 659.435,03

5 Kota Cilegon 659.435,03

6 Kota Tangerang 659.435,03

12 Jawa Tengah 23.080.225,99

1. Kab. Kendal 659.435,03

2 Kab. Demak 659.435,03

3 Kab. Salatiga 659.435,03

4 Kab. Semarang 659.435,03

5 Kab. Grobogan 659.435,03

6 Kab. Kebumen 659.435,03

7 Kab. Tegal 659.435,03

8 Kab. Brebes 659.435,03

9 Kab. Purworejo 659.435,03

10 Kab. Pekalongan 659.435,03

11 Kab. Pemalang 659.435,03

12 Kab. Batang 659.435,03

13 Kab. Banyumas 659.435,03

14 Kab. Cilacap 659.435,03

15 Ka. Purbalingga 659.435,03

16 Kab.Banjarnegara

659.435,03

17 Kab. Pati 659.435,03

18 Kab. Blora 659.435,03

19 Kab. Rembang 659.435,03

20 Kab. Kudus 659.435,03

Page 42: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

21 Kab. Jepara 659.435,03

22 Kab. Wonosobo 659.435,03

23 Kab. Boyolali 659.435,03

24 Kab. Sragen 659.435,03

25 Kab. Karanganyar 659.435,03

26 Kab. Klaten 659.435,03

27 Kab. Sukoharjo 659.435,03

28 Kab. Wonogiri 659.435,03

29 Kab. Temanggung 659.435,03

30 Kab. Magelang 659.435,03

31 Kota Magelang 659.435,03

32 Kota Surakarta 659.435,03

33 Kota Pekalongan 659.435,03

34 Kota Tegal 659.435,03

35 Kota Semarang 659.435,03

13 DI Yogyakarta 3.297.175,15

1. Kab. Bantul 659.435,03

2 Kab. GunungKidul

659.435,03

3 Kab. Kulon Progo 659.435,03

4 Kab. Sleman 659.435,03

5 Kota Yogyakarta 659.435,03

14 Jawa Timur 25.058.531,07

1. Kota Surabaya 659.435,03

2 Kab. Gresik 659.435,03

Page 43: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

3 Kab. Sidoarjo 659.435,03

4 Kota Mojokerto 659.435,03

5 Kab. Mojokerto 659.435,03

6 Kab. Jombang 659.435,03

7 Kab. Bojonegoro 659.435,03

8 Kab. Tuban 659.435,03

9 Kab. Lamongan 659.435,03

10 Kab. Pamekasan 659.435,03

11 Kab. Sampang 659.435,03

12 Kab. Sumenep 659.435,03

13 Kab. Bangkalan 659.435,03

14 Kota Madiun 659.435,03

15 Kab. Madiun 659.435,03

16 Kab. Ponorogo 659.435,03

17 Kab. Pacitan 659.435,03

18 Kab. Ngawi 659.435,03

19 Kab. Magetan 659.435,03

20 Kota Kediri 659.435,03

21 Kab. Kediri 659.435,03

22 Kab. Nganjuk 659.435,03

23 Kota Blitar 659.435,03

24 Kab. Blitar 659.435,03

25 Kab.Tulungagung

659.435,03

26 Kab. Trenggalek 659.435,03

27 Kota Malang 659.435,03

28 Kab. Malang 659.435,03

Page 44: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

29 Kota Pasuruan 659.435,03

30 Kab. Pasuruan 659.435,03

31 Kota Probolinggo 659.435,03

32 Kab. Probolinggo 659.435,03

33 Kab. Lumajang 659.435,03

34 Kab. Jember 659.435,03

35 Kab. Bondowoso 659.435,03

36 Kab. Situbondo 659.435,03

37 Kab. Banyuwangi 659.435,03

38 Kota Batu 659.435,03

15 Kalimantan Barat 6.594.350,30

1. Kab. Bengkayang 659.435,03

2 Kab. Kapuas Hulu 659.435,03

3 Kab. Ketapang 659.435,03

4 Kab. Lancak 659.435,03

5 Kab. Pontianak 659.435,03

6 Kab. Sambas 659.435,03

7 Kab. Sanggau 659.435,03

8 Kab. Sintang 659.435,03

9 Kota Pontianak 659.435,03

10 Kota Singkawang 659.435,03

16 Kalimantan Tengah 3.956.610,18

1. Kab. BaritoSelatan

659.435,03

2 Kab. Barito Utara 659.435,03

Page 45: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

3 Kab. Kapuas 659.435,03

4 Kab.KotawaringinBarat

659.435,03

5 Kab.KotawaringinTimur

659.435,03

6 KotaPalangkaraya

659.435,03

17 Kalimantan Selatan 7.253.785,31

1. Kab. Banjar 659.435,03

2 Kab. Barito Kuala 659.435,03

3 Kab. Hulu SungaiTengah

659.435,03

4 Kab. Hulu SungaiSelatan

659.435,03

5 Kab. Hulu SungaiUtara

659.435,03

6 Kab. Kota Baru 659.435,03

7 Kab. Tabalong 659.435,03

8 Kab. Tanah Laut 659.435,03

9 Kab. Tapin 659.435,03

10 Kota Banjarmasin 659.435,03

11 Kota Banjarbaru 659.435,03

18 Kalimantan Timur 7.913.220,36

1. Kab. Berau 659.435,03

2 Kab. Bulungan 659.435,03

3 Kab. Kutai 659.435,03

4 Kab. Kutai Barat 659.435,03

Page 46: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

5 Kab. Kutai Timur 659.435,03

6 Kab. Malinau 659.435,03

7 Kab. Nunukan 659.435,03

8 Kab. Pasir 659.435,03

9 Kota Balikpapan 659.435,03

10 Kota Bontang 659.435,03

11 Kota Samarinda 659.435,03

12 Kota Tarakan 659.435,03

19 Sulawesi Utara 3.297.175,15

1. Kab. BolaangMongondow

659.435,03

2 Kab. Minahasa 659.435,03

3 Kab. SangiheTalaud

659.435,03

4 Kota Bitung 659.435,03

5 Kota Manado 659.435,03

20 Gorontalo 1.978.305,09

1. Kab. Bualemo 659.435,03

2 Kab. Gorontalo 659.435,03

3 Kota Gorontalo 659.435,03

21 Sulawesi Tengah 5.275.480,24

1. Kab. Banggai 659.435,03

2 Kab. BanggaiKepulauan

659.435,03

3 Kab. Boul 659.435,03

Page 47: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

4 Kab. Donggala 659.435,03

5 Kab. Morowali 659.435,03

6 Kab. Poso 659.435,03

7 Kab. Toli-Toli 659.435,03

8 Kota Palu 659.435,03

22 Sulawesi Selatan 15.826.440,72

1. Kab. Bantaeng 659.435,03

2 Kab. Barru 659.435,03

3 Kab. Bone 659.435,03

4 Kab. Bulukumba 659.435,03

5 Kab. Enrekang 659.435,03

6 Kab. Gowa 659.435,03

7 Kab. Jeneponto 659.435,03

8 Kab. Luwu 659.435,03

9 Kab. Luwu Utara 659.435,03

10 Kab.Majene 659.435,03

11 Kab. Mamuju 659.435,03

12 Kab. Maros 659.435,03

13 Kab. PangkajeneKepulauan

659.435,03

14 Kab. Pinrang 659.435,03

15 Kab. PolewaliMamasa

659.435,03

16 Kab. Selayar 659.435,03

17 Kab. SidenrengRappang

659.435,03

18 Kab. Sinjai 659.435,03

Page 48: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

19 Kab. Soppeng 659.435,03

20 Kab. Takalar 659.435,03

21 Kab. Tana Toraja 659.435,03

22 Kab. Wajo 659.435,03

23 Kota Pare-Pare 659.435,03

24 Kota Makasar 659.435,03

23 Sulawesi Tenggara 3.956.610,18

1. Kab. Buton 659.435,03

2 Kab. Kencan 659.435,03

3 Kab. Kolaka 659.435,03

4 Kab. Muna 659.435,03

5 Kab. Kendari 659.435,03

6 Kota Bau-Bau 659.435,03

24 Bali 5.934.915,27

1. Kab. Badung 659.435,03

2 Kab. Bangli 659.435,03

3 Kab. Buleleng 659.435,03

4 Kab. Gianjar 659.435,03

5 Kab. Jembrana 659.435,03

6 Kab. Karangasem 659.435,03

7 Kab. Klungkung 659.435,03

8 Kab. Tabanan 659.435,03

9 Kota Denpasar 659.435,03

25 Nusa Tenggara Barat 4.616.045,21

Page 49: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

1. Kab. Bima 659.435,03

2 Kab. Dompu 659.435,03

3 Kab. LombokBarat

659.435,03

4 Kab. LombokTengah

659.435,03

5 Kab. LombokTimur

659.435,03

6 Kab. Sumbawa 659.435,03

7 Kota Mataram 659.435,03

26 Nusa Tenggara Timur 9.232.090,42

1. Kab. Alor 659.435,03

2 Kab. Belu 659.435,03

3 Kab. Ende 659.435,03

4 Kab. FloresTimur

659.435,03

5 Kab. Kupang 659.435,03

6 Kab. Lembata 659.435,03

7 Kab. Manggarai 659.435,03

8 Kab. Ngada 659.435,03

9 Kab. Sikka 659.435,03

10 Kab. SumbaBarat

659.435,03

11 Kab. SumbaTimur

659.435,03

12 Kab. TomorTengah Selatan

659.435,03

13 Kab. TimorTengah Utara

659.435,03

14 Kota Kupang 659.435,03

Page 50: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

27 Maluku 3.297.175,15

1. Kab. MalukuTengah

659.435,03

2 Kab. MalukuTenggara

659.435,03

3 Kab. MalukuTenggara Barat

659.435,03

4 Kab. Pulau Buru 659.435,03

5 Kota Ambon 659.435,03

28 Maluku Utara 1.978.305,08

1. Kab. MalukuUtara

659.435,03

2 Kab. HalmaheraTengah

659.435,03

3 Kota Ternate 659.435,03

29 Papua (Irian Jaya) 9.232.090,40

1. Kab. BiakNumfor

659.435,03

2 Kab. Fak-Fak 659.435,03

3 Kab. Jayapura 659.435,03

4 Kab. Jayawijaya 659.435,03

5 Kab. Manokwari 659.435,03

6 Kab. Merauke 659.435,03

7 Kab. Mimika 659.435,03

8 Kab. Nabire 659.435,03

9 Kab. Paniai 659.435,03

10 Kab. Puncakjaya 659.435,03

Page 51: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

11 Kab. Sorong 659.435,03

12 Kab. JapenWaropen

659.435,03

13 Kota Jayapura 659.435,03

14 Kota Sorong 659.435,03

30 DKI Jakarta 3.956.610,17

1. Kota JakartaPusat

659.435,03

2 Kota JakartaUtara

659.435,03

3 Kota JakartaSelatan

659.435,03

4 Kota JakartaTimur

659.435,03

5 Kota JakartaBarat

659.435,03

6 Kab. KepulauanSeribu

659.435,03

Jumlah 233.440.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

Catatan :

Jumlah Kabupaten/Kota : 354

Page 52: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … · Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana