keputusan kepala badan standardisasi nasional … · 2020. 6. 5. · keputusan kepala badan...

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 144/KEP/BSN/6/2020

TENTANG

SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

telah ditetapkan sebagai bencana nasional dengan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana

Nasional;

b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah

memberikan arahan untuk menyusun tatanan

kehidupan baru yang mendukung produktivitas

kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan

keselamatan masyarakat sehingga pelaksanaan

tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dapat

dilakukan secara optimal dengan tetap

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan

pegawai;

c. bahwa untuk menjaga keberlangsungan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan Badan

Standardisasi Nasional perlu menciptakan kebijakan

sistem kerja dalam tatanan normal baru yang efisien

dan efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalama huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional tentang Sistem Kerja Dalam

D:\WFH\New Normal\Penerapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di BSN final edit lagi.docx

- 2 -

Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6487);

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG SISTEM KERJA DALAM TATANAN

NORMAL BARU DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru

di lingkungan Badan Standardisasi Nasional

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Badan ini.

E:\Via WFH 2020\Penerapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di BSN final edit.acc.docx

- 3 -

KEDUA : Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU meliputi:

a. penyesuaian sistem kerja;

b. manajemen kinerja;

c. disiplin pegawai;

d. protokol kesehatan; dan

e. dukungan infrastuktur.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

5 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2020

PLT KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

PUJI WINARNI


- 4 -

LAMPIRAN I


NOMOR : 144/KEP/BSN/6/2020

TENTANG : SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2

SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan HK.O1.07

/Menkes/328/2020 tentang Nomor Panduan Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha

pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020

tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan

Normal Baru, perlu melakukan perubahan sistem kerja Pegawai Badan

Standardisasi Nasional (BSN) sebagai bentuk adaptasi terhadap

perubahan tatanan normal baru produktif dan aman terhadap Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan BSN dengan tetap

mengedepankan produktivitas dan kualitas hidup pegawai pada masa

pandemi COVID -19, perlu menciptakan kebijakan sistem kerja dalam

tatanan normal baru yang efisien dan efektif dengan dukungan

teknologi informasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pegawai BSN

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama masa pandemi

COVID-19 guna menjaga produktivitas dan aman COVID-19.


- 5 -

2. Tujuan

a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai

berjalan efektif dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan BSN

dapat berjalan efektif.

c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta

mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan BSN dan

masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

umumya.

C. Ketentuan

1. Penyesuaian Sistem Kerja

a. Pegawai BSN di lingkungan BSN wajib mentaati ketentuan

jam kerja pukul 07.00 – 15.30 WIB (Senin – Kamis) dan 07.00

– 16.00 WIB (Jumat).

b. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan

melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi

Pegawai BSN, yang meliputi:

1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office);

dan/atau

2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal

(work from home).

c. Penerapan sistem kerja menuju tatanan normal baru di

lingkungan BSN dilakukan melalui beberapa fase, yaitu:

1) Fase ground: tanggal 5 Juni 2020, Pegawai yang

ditugaskan WFO berasal dari unit Perencanaan,

Keuangan, dan Umum dengan pemilihan selektif yang di

lakukan oleh pimpinan unit kerja.

2) Fase 1: tanggal 8 Juni - 5 Juli 2020, maksimal 20% dari

jumlah pegawai di setiap unit kerja melaksanakan tugas

WFO.

3) Fase 2: tanggal 6 Juli – 19 Juli 2020, maksimal 30% dari

jumlah pegawai di setiap unit kerja melaksanakan tugas

WFO.


- 6 -

4) Fase 3: tanggal 20 Juli – 31 Juli 2020, maksimal 40%

dari jumlah pegawai di setiap unit kerja melaksanakan

tugas WFO.

5) Fase 4: mulai tanggal 3 Agustus 2020 - seterusnya,

maksimal 50% dari jumlah pegawai di setiap unit kerja

melaksanakan tugas WFO.

d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan WFO antara

lain:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama, dengan tetap menerapkan protokol

kesehatan.

2) Pegawai yang memperoleh penugasan dari pimpinan unit

kerjanya sesuai dengan ketentuan WFO huruf c, dengan

tetap menerapkan protokol kesehatan.

e. Pegawai yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas

kedinasan WFH adalah pegawai dengan alasan antara lain:

1) dengan status ODP, OTG, PDP dan/atau Positif COVID-

19;

2) berusia diatas 45 tahun dan menggunakan transportasi

publik;

3) memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi,

jantung, gangguan paru, gangguan asma, gangguan

ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit

autoimun, kanker, TBC, gangguan hati, dan penyakit

berat lainnya;

4) hamil; atau

5) ibu menyusui dengan bayi berusia kurang dari 2 (dua)

tahun.

f. Pengaturan pelaksanaan WFH dilakukan dengan selektif oleh

pimpinan unit kerja dan memperhatikan kriteria:

1) Jenis pegawaian: pegawaian yang aktifitas kerjanya tidak

sering berhubungan/ kontak dengan publik (pelanggan,

klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;

2) Hasil penilaian kinerja pegawai: Pegawai yg mempunyai

nilai kinerja ‘baik” dengan Nilai Renaksi lebih dari 70;


- 7 -

3) Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan

teknologi informasi;

4) Laporan disiplin pegawai: Pegawai yg dalam 1 tahun

terakhir tidak terkena hukdis sedang atau berat;

5) Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai;

6) Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan

penetapan pembatasan sosial berskala besar;

7) Kondisi kesehatan keluarga pegawai: Keluarga Pegawai

beresiko COVID-19: ODP, PDP, Positif;

8) Riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai

dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;

9) Riwayat interaksi pegawai dengan penderita

terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 (empat belas)

hari kalender terakhir; dan/atau

10) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit

organisasi.

g. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar penyesuaian

sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman

COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan

setiap pimpinan unit memastikan pelayanan langsung kepada

masyarakat berjalan efektif.

h. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan

publik, maka pimpinan unit layanan publik BSN harus:

1) Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar

operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi.

2) menggunakan media informasi untuk penyampaian

standar pelayanan baru melalui media publikasi.

3) membuka media komunikasi online sebagai wadah

konsultasi maupun pengaduan.

4) memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang

dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.


- 8 -

5) memperhatikan jarak aman (physical distancing),

kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan

pelayanan langsung secara offline sesuai dengan protokol

kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

i. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap

muka baik di lingkungan instansi pusat maupun

instansi daerah agar memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya

yang tersedia.

2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di

kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta

rapat (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai

tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan,

serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan

dengan protokol kesehatan.

2. Manajemen Kinerja

Penyesuaian Sistem Kerja bagi pegawai BSN dalam tatanan normal

baru produktif dan aman COVID-19 perlu dilakukan dengan

memperhatikan Manajemen Kinerja yang meliputi:

a. Penilaian Kinerja

1) unit kerja melakukan penyesuaian Proses Bisnis dan

Standar Operasional Prosedur, dan melakukan

perhitungan kembali Analisis Beban Kerja yang

mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman

COVID-19 tanpa mengurangi sasaran kerja dan target

kinerja;

2) pegawai BSN yang melakukan tugas kedinasan di kantor

(work form office) maupun di rumah/tempat tinggal (work


- 9 -

from home) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target

kinerja yang ditetapkan;

3) sasaran kerja dan target kinerja sebagaimana disebutkan

di poin 2 dituangkan dalam bentuk Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan Rencana Aksi;

4) pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kerja

dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi melalui alamat

https://simpeg.bsn.go.id/kinerja.

b. Pemantauan dan Pengawasan

1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk:

a) menugaskan Pegawai BSN di lingkup unit kerjanya

dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work

from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work

from home) sesuai dengan sasaran kinerja dan target

kinerja;

b) memonitor kehadiran pegawai dalam pelaksanaan

tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun

di rumah/tempat tinggal (work from home);

c) memonitor kesehatan pegawai di unit kerjanya;

d) menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan

tugas Pegawai BSN secara berkala;

e) menilai hasil pelaksanaan tugas Pegawai BSN sesuai

sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;

f) melaporkan Pegawai BSN yang tidak melaksanakan

tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan

Pegawai BSN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

dan Pejabat yang Berwenang.

2) Pegawai BSN bertanggung jawab untuk:

a) menaati penugasan yang ditetapkan oleh pimpinan

unit kerja;


- 10 -

b) melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara

yang berlaku di BSN;

c) menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas

kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target

kinerja yang diberikan oleh pimpinan unit kerja;

d) melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas

kedinasan kepada pimpinan unit kerja;

e) melaporkan kondisi kesehatannya kepada pimpinan

unit kerja selama melaksanakan tugas kedinasan di

kantor atau di rumah/tempat tinggal

3. Disiplin pegawai

a. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar Pegawai BSN

melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan.

b. Apabila terdapat Pegawai BSN yang melanggar hal tersebut,

maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang

pelaksanaannya berpedoman pada SE Kepala BKN Nomor

12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan,

Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan

Hukuman Disiplin bagi PNS melalui Media Elektronik pada

Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

D. Protokol Kesehatan

Pegawai BSN sebelum melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work

from office) melakukan self-assessment resiko COVID-19 untuk

memastikan kondisi pegawai tidak terjangkit COVID-19 (menggunakan

form dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Badan ini).

1. Perjalanan dari rumah menuju kantor

a. Pegawai wajib memakai masker selama perjalanan.

b. Pegawai yang menggunakan ojek online/konvensional

dihimbau menggunakan helm pribadi.


- 11 -

c. Pegawai pengguna transportasi publik lainnya, mengikuti

protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

d. Pegawai yang menggunakan kendaraan roda empat tetap

menjaga jarak di dalam kendaraan.

e. Pegawai membawa kebutuhan pribadi antara lain: masker

cadangan, bekal makanan dan perlengkapan makan dan

minum, pakaian ganti, hand sanitizer, perlengkapan ibadah.

2. Selama berada di kantor

a. Pegawai wajib memakai masker atau face shield selama berada

di lingkungan kantor.

b. Pegawai melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat

kedatangan sesuai protokol yang sudah ditetapkan.

c. Pegawai wajib mencuci tangan dengan sabun atau

menggunakan hand sanitizer.

d. Pegawai mengurangi menyentuh tombol lift, gagang pintu atau

benda lain yang umum disentuh orang.

e. Pegawai mengganti pakaian dengan pakaian ganti sebelum

memulai bekerja

f. Pegawai mengurangi berjabat tangan.

g. Pegawai wajib menjaga jarak dengan rekan kerja.

h. Pegawai dihimbau untuk tidak keluar kantor/ruangan untuk

makan siang (disarankan untuk membawa bekal makan dari

rumah).

i. Pegawai menggunakan peralatan makan dan minum sendiri.

j. Pegawai menggunakan perlengkapan ibadah sendiri.

k. Pegawai diijinkan untuk keluar untuk berjemur dengan ijin

dari atasan, dan menghindari berkerumun ketika

melakukannya.

l. Pegawai dihimbau rajin mencuci tangan dengan sabun sesering

mungkin

m. Pegawai wajib menjaga kebersihan meja masing-masing

n. Saling mengingatkan rekan kerja yang tidak mengikuti

protokol.

o. Jika selama di kantor pegawai mengalami gejala sakit, segera

ijin kepada atasan untuk pulang ke rumah.


- 12 -

p. Pegawai dihimbau untuk mengganti masker setelah 4 (empat)

jam.

3. Perjalanan dari kantor menuju rumah

a. Pegawai wajib memakai masker pada saat perjalanan menuju

rumah.

b. Pengguna ojek online/konvensional dihimbau menggunakan

helm pribadi.

c. Pegawai pengguna transportasi publik lainnya, mengikuti

protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

d. Pegawai yang menggunakan kendaraan roda empat tetap

menjaga jarak di dalam kendaraan.

e. Sesampainya pegawai di rumah wajib cuci tangan dengan

sabun dan air mengalir sebelum masuk ke dalam rumah.

Pegawai mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi

dengan anggota keluarga serta mencuci pakaian.

E. Dukungan Infrastruktur

Dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai BSN dalam

tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19, Pejabat Pembina

Kepegawaian agar:

a. memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

pencapaian kinerja, dan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan

BSN menggunakan fasilitas daring (online) dengan memperhatikan

pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan

keamanan siber.

b. mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan Pegawai BSN dalam Pelaksanaan tugas kedinasan

dengan fleksibilitas lokasi bekerja, yang meliputi optimalisasi

penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana

prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan

anggaran.

c. pemberian paraf dan tanda tangan dapat dilakukan secara

elektronik, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

E:\Via WFH 2020\Penerapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di BSN final edit.acc.docx

- 13 -

d. menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan

pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan

Usaha pada Situasi Pandemi.

F. Ketentuan lain-lain

1. Pelaksanaan sistem kerja pegawai BSN dalam tatanan normal baru

produktif dan aman COVID-19 disesuaikan dengan status

penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas

Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan

pengawasan penerapan Keputusan ini di lingkungan unit kerjanya;

dan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Keputusan

ini.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian:

a. bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan

penerapan Keputusan ini di lingkungan BSN; dan

b. melakukan Evaluasi pelaksanaan sistem kerja pegawai BSN

dalam tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19

dilakukan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

4. Seluruh ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas

kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat

tinggal (work from home) masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan Keputusan Kepala Badan ini.


PUJI WINARNI


- 14 -

LAMPIRAN II


NOMOR : 144/KEP/BSN/6/2020

TENTANG : SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Form 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama : ................................. NIK(No.KTP) : ................................. ID Kepegawaian : ................................. Satuan kerja / Bagian/Divisi : ................................. Tanggal :................................... Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini. Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No. PERTANYAAN YA TIDAK JIKA YA, SKOR

JIKA TIDAK, SKOR

1 Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain ) ?

1 0

2 Apakah pernah menggunakan transportasi umum ? 1 0

3 Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/negeri? (wilayah yang terjangkit/zona merah)

1 0

4 Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?

1 0

5 Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?

5 0

6 Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.

5 0

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil 1-4 = Risiko Sedang >5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT : Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pegawai

dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Test oleh petugas

kesehatan / fasyankes setempat.

E:\Via WFH 2020\Penerapan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di BSN final edit.pw.docx

- 15 -

Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu >37,3 0C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pegawai tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pegawai dapat masuk bekerja.

Form 2

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF-ASSESMENT RISIKO COVID-19


PUJI WINARNI

HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 (yang dilakukan 1 (satu) hari sebelum masuk)

Dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan di tempat kerja

RISIKO BESAR RISIKO KECIL

Memenuhi kriteria OTG, ODP, atau PDP

Tidak diperbolehkan

bekerja

Diperbolehkan bekerja

Tidak memenuhi kriteria OTG, ODP, atau PDP

PEMERIKSAAN SUHU TUBUH DI PINTU

Dilakukan pemeriksaan RT PCR atau Rapid Tes

TIDAK DIIZINKAN

MASUK

Suhu > 37,3°C (Pengukuran 2x jarak 5 menit) Suhu < 37,3°C

DIIZINKAN MASUK DENGAN PEMANTAUAN

KETAT

DIIZINKAN MASUK

keputusan kepala badan standardisasi nasional … · 2020. 6. 5. · keputusan kepala badan...

Documents