kepailitan pt asuransi jiwa buana putra yang izin … · kepailitan pt asuransi jiwa buana putra...
TRANSCRIPT
i
SKRIPSI
KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA
YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
ANAK AGUNG INTAN PERMATA SARI
NIM 1116051212
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA
YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUS-PAILIT/2013
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
ANAK AGUNG INTAN PERMATA SARI
NIM 1116051212
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
iii
iv
v
vi
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida
Sang Hyang Widhi Wasa, atas rahmat dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi pada Fakultas Hukum Universitas Udayana guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum.
Mengingat masih kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan
tentu saja apa yang dihasilkan dalam laporan ini masih banyak kekurangan-
kekurangan. Dengan keberanian dan kerendahan hati saya mencoba untuk
menguraikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini dengan
mengambil judul “KEPAILITAN PT ASURANSI JIWA BUANA PUTRA
YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT : STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 K/PDT.SUS-
PAILIT/2013”.
Adapun keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan,
bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik bantuan secara moral maupun material.
Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Udayana
vii
2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
5. Bapak A.A Gede Oka Parwata, SH.,MH, Ketua Program Ekstensi Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
6. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7. Bapak Marwanto, SH.,M.,Hum, Dosen Pembimbing I yang telah banyak
memberikan petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ida Ayu Sukihana, SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang dengan penuh
kesabaran telah memberikan bimbingan dan telah banyak memberikan
petunjuk serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, Pembimbing
Akademik yang memberikan pengarahan terhadap mata kuliah yang
ditempuh selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
viii
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Udayana, yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu
pengetahuan dan pelayanan administrasi kepada penulis.
11. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati, A.A Made Mataram
dan Ni Nyoman Sudiani, SH terima kasih penulis ucapkan atas kasih sayang
serta segala doanya yang telah mendukung, membimbing dan mendidik
penulis.
12. Kakak dan adik-adik tersayang Putri Dewantari, Asri Nirmala Dewi dan
Rama Bangbang serta sahabat tersayang Pristya yang telah banyak membantu
dan mendukung penulis.
13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana, khususnya:
Diana, Ayu, Eby, Hendra Adinata, Putri Visky, Putri Utami, Dwi, Luthfi,
Tasya, Gung Wulan, Lastri, Tata, Dita, Dewinda, Ari Manik serta rekan-
rekan angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis
ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Beserta segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
membantu penyelesaian laporan ini.
Semoga segala bantuan, motivasi dan petunjuk yang diberikan kepada
penulis mendapatkan berkah dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha
Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini
ix
dapat bermanfaat bagi pembacanya serta kritik dan saran sangat penulis harapkan
demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberi manfaat sebagaimana yang
diharapkan.
Denpasar, Juni 2015
Penulis
x
ABSTRAK
Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kepailitan
perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut mengingat bahwa perusahaan
yang telah dicabut izin usahanya tidak dapat lagi menjalankan usaha di bidang lain.
Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menyatakan bahwa
permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan
oleh Menteri Keuangan, pasal tersebut tidak menjelaskan perusahaan asuransi yang
dimaksud adalah perusahaan asuransi yang masih memiliki izin usaha atau
perusahaan asuransi yang izin usahanya sudah dicabut. Sehingga menimbulkan
pertanyaan apakah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dapat
dimohonkan pailit dan siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap
perusahaan asuransi tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma-norma
hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan,
perjanjian, dan pendapat para ahli.
Perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dapat dimohonkan palit
dan apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka harus diikuti dengan
proses likuidasi yang berujung pada pembubaran perusahaan mengingat perusahaan
yang telah dicabut izin usahanya tidak dapat menjalankan usaha di bidang lain.
Tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Kepailitan, ketentuan Pasal 20 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan
bahwa perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut dapat dimohonkan pailit
oleh Menteri Keuangan. Diperlukan aturan yang tegas dalam Undang-Undang
Kepailitan mengenai status perusahaan yang dapat dimohonkan pailit baik
perusahaan yang masih memiliki izin usaha atau perusahaan yang izin usahanya
telah dicabut.
Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi
xi
ABSTRACT
There is no provision in the Bankruptcy Act regarding bankruptcy insurance
companies have their business licenses revoked given that the company has license
has been revoked can no longer carry on business in other fields. The provisions of
Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 Year 2004 on bankruptcy and
Suspension of Payment merely stated that the request for a declaration of bankruptcy
of the insurance company can only be submitted by the Minister of Finance, the
article does not explain the insurance company in question is an insurance company
that is still have a business license or insurance company business licenses have
been revoked. So that raises the question whether the insurance company that has
revoked the business license can be applied for bankruptcy and who can file a
bankruptcy petition against the insurance company.
The method used in this thesis is a normative juridical research, namely legal
research by looking at the norms applicable laws contained in the legislation, ruling,
agreement, and the opinion of the experts.
The insurance company that has revoked the business license can be applied
for pallid and when declared bankrupt by the Commercial Court it must be followed
by liquidation process that led to the dissolution of the company given the company
which has revoked the business license can not run a business in other fields.
Without prejudice to the provisions of the Bankruptcy Act, the provisions of Article
20 paragraph (1) of Law No. 2 of 1992 on Insurance Business stated that the
insurance companies have their business licenses revoked can be petitioned for
bankruptcy by the Minister of Finance. Required strict rules in the Act bankruptcy on
the status of the company which can be applied for either bankrupt companies that
still have a business license or companies that have their business licenses revoked.
Keywords: Bankruptcy, Insurance Company
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM .......................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. iii
HALAMAN LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI ........................ iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
ABSTRAK ................................................................................................... x
ABSTRACT ................................................................................................... xi
DAFTAR ISI ................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .......................................................... 6
1.4 Orisinalitas Penelitian .............................................................. 6
1.5 Tujuan Penelitian .................................................................... 8
1.5.1 Tujuan Umum................................................................. 8
1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................ 8
1.6 Manfaat Penelitian................................................................... 9
1.6.1 Manfaat Teoritis ............................................................. 9
1.6.2 Manfaat Praktis ............................................................... 9
1.7 Landasan Teoritis .................................................................... 9
xiii
1.8 Metode Penelitian .................................................................... 18
1.8.1 Jenis Penelitian ............................................................... 18
1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................................. 18
1.8.3 Sumber Bahan Hukum .................................................... 18
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................... 19
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ....................................... 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN
PERUSAHAAN ASURANSI
2.1 Kepailitan ................................................................................ 21
2.1.1 Pengertian Kepailitan .................................................... 21
2.1.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kepailitan .................. 23
2.1.3 Syarat-Syarat Kepailitan ............................................... 30
2.2 Perusahaan Asuransi................................................................ 32
2.2.1 Jenis Usaha Perasuransian ............................................. 32
2.2.2 Bentuk Usaha Perasuransian ......................................... 34
2.2.3 Izin Usaha Perasuransian ............................................... 36
BAB II KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN
USAHANYA TELAH DICABUT
3.1 Kepailitan Perusahaan Asuransi............................................... 38
3.2 Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan
Asuransi yang Izin Usahanya Telah Dicabut ........................... 49
3.3 Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi yang Izin
Usahanya Telah Dicabut .......................................................... 54
xiv
BAB II KASUS DAN ANALISIS
4.1 Kasus ...................................................................................... 63
4.2 Analisis ................................................................................... 68
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ............................................................................. 76
5.2 Saran ....................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN