kep ddjp no. 457.k-201-ddjp-1996
DESCRIPTION
bTRANSCRIPT
-
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI file:///E:/keje/djgsmweb/kep-dir-no-457-96-hal-513.htm
1 of 2 1/30/2008 3:47 PM
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGIREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 457.K/201/DDJP/1996
TENTANG
PERUBAHAN DIKTUM KEENAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGANUMUM NOMOR 208.K/201/DDJP/1996 TENTANG WILAYAH EKS KUASA
PERTAMBANGAN (KP)/KONTRAK KARYA (KK)/KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)/SURAT IZIN
PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP)
DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,
Menimbang :
bahwa pemberian kesempatan untuk pembukaan wilayah eksKP/KK/KKB/SIPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam diktuKEENAM Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum208.K/201/DDJP/1996 perlu ditinjau kembali.
Mengingat : 1.
Keputusan Presiden Nomor 343 Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
2. Keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum N208.K/201/DDJP/1996 tanggal 31 Mei 1996
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :PERTAMA : Merubah diktum KEENAM Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan
Umum Nomor : 208.K/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/KontrKarya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) sehingga berbunyi sebagai berikut :
Wilayah eks KP/KK/KKB/SIPP yang sudah 2 (dua) kali dibuka tetapi tetaptidak ada yang berminat, maka wilayah tersebut menjadi wilayah bebas ydiminta dengan mengikuti prosedur biasa.
KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 September 1996 Dikretur Jenderal Pertambangan Umum
-
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI file:///E:/keje/djgsmweb/kep-dir-no-457-96-hal-513.htm
2 of 2 1/30/2008 3:47 PM
ttd Kuntoro Mangkusubroto Tembusan : 1. Menteri Pertambangan dan Energi;2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;5. Gubernur KDH Tingkat I Propensi di seluruh Indonesia6. Direktur Teknik Pertambangan Umum;7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;8. Direktur Batubara;9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral;10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.