kementerian pertahanan republik indonesia · 2018-11-10 · mekanisme pencatatan bagian kesatu...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 20162016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE
DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan barang milik
negara yang baik, benar, akuntabel, dan transparan,
perlu pencatatan barang milik negara yang bersumber
dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah
murni, devisa, dan hibah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Pencatatan
Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);
- 2-
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME
PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk
transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima
dan diakui luas oleh dunia internasional.
3. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang
tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa,
dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar
kembali.
- 3-
4. Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara
baik dalam uang maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam
negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
5. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa
yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak
perlu dibayarkan kembali.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang
selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah subsistem dari
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
yang merupakan serangkaian prosedur yang saling
berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan
neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya
sesuai dengan ketentuan.
8. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan
digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku
besar, dan/atau data lainnya.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi mekanisme
pencatatan BMN berupa aset tetap maupun barang
persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN yang bersumber
dari:
a. pinjaman dalam negeri;
b. pinjaman luar negeri;
c. rupiah murni;
d. Devisa pengadaan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia;
- 4-
e. Hibah Dalam Negeri; dan
f. Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
BAB II
PENCATATAN
Pasal 3
Dokumen sumber pencatatan BMN hasil pengadaan
Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia atau Angkatan berupa:
a. surat permintaan pembayaran;
b. surat perintah pencairan dana;
c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
d. berita acara serah terima barang; dan/atau
e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan.
Pasal 4
(1) Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian
Pertahanan meliputi:
a. pinjaman dalam negeri;
b. pinjaman luar negeri;
c. rupiah murni;
d. Devisa; dan
e. Hibah.
(2) Pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia atau Angkatan meliputi:
a. rupiah murni;
b. Devisa; dan
c. Hibah.
Pasal 5
Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan
dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh:
- 5-
a. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan; dan
b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia atau Angkatan.
BAB III
MEKANISME PENCATATAN
Bagian Kesatu
Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni
dan Devisa Pengadaan Kementerian Pertahanan
Pasal 6
(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan
Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman
dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan
Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:
a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK
BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan, dan satuan kerja
Kementerian Pertahanan yang melakukan
pengadaan bersumber rupiah murni, meliputi:
1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN
berdasarkan dokumen sumber dan/atau
dokumen pendukung lainnya;
2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan
realisasi fisik barang yang sudah diterima;
3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan
atas barang yang diterima dilakukan sesuai
kebijakan akuntansi yang berlaku di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia; dan
4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata
uang asing, perhitungan konversi ke rupiah
menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran
atau realisasi untuk KDP, sedangkan aset tetap
dan persediaan dilakukan pada saat barang
diserahkan oleh penyedia kepada pengada.
- 6-
b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan
barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat
Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja
penerima disertai dengan surat penyerahan barang;
c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud
pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas
Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat
Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja
penerima;
d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK;
e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada
aplikasi SIMAK BMN;
f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN
menggunakan transaksi transfer masuk
berdasarkan ADK; dan
g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK
BMN menggunakan transaksi transfer masuk.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil
pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari
pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah
murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan
Pasal 7
(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang
bersumber dari rupiah murni dan Devisa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b
sebagai berikut:
- 7-
a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK
BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau
Angkatan meliputi:
1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN
berdasarkan dokumen sumber dan/atau
dokumen pendukung lainnya;
2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan
realisasi fisik barang yang sudah diterima;
3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan
atas barang yang diterima dilakukan sesuai
kebijakan akuntansi yang berlaku di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia; dan
4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata
uang asing, perhitungan konversi ke rupiah
menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran
atau realisasi.
b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada
aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan
kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat
Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja
penerima disertai dengan surat penyerahan barang;
c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud
pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas
Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat
Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja
penerima;
d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK;
e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada
aplikasi SIMAK BMN;
f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN
menggunakan transaksi transfer masuk
berdasarkan ADK; dan
- 8-
g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK
BMN menggunakan transaksi transfer masuk.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil
pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
atau Angkatan yang bersumber dari rupiah murni dan
Devisa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Hibah
Pasal 8
Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. Hibah Dalam Negeri; dan
b. Hibah Luar Negeri.
Pasal 9
(1) Mekanisme Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a sebagai berikut:
a. setelah pihak donor menyerahkan Hibah kepada
penerima Hibah yang dilengkapi berita acara serah
terima, selanjutnya petugas SIMAK BMN satuan
kerja penerima mencatat BMN ke dalam aplikasi
SIMAK BMN dengan transaksi Hibah masuk, dan
pada saat yang bersamaan mengajukan register dan
pengesahan ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia yang menerima
Hibah melaporkan kepada satuan atas.
- 9-
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang
bersumber dari Hibah Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 10
(1) Mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah
Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b sebagai berikut:
a. pihak donor menyerahkan barang ke Menteri melalui
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan
dilengkapi dengan berita acara serah terima yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan
perwakilan donor;
b. Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan melaksanakan
penatausahaan terhadap barang Hibah mulai dari
pengajuan permohonan nomor register ke Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan sampai dengan mengajukan
pengesahan memo pencatatan Hibah langsung
bentuk barang/jasa/surat ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
Jakarta II;
c. sambil menunggu pengesahan memo pencatatan
Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat, petugas
SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN
sebagai transaksi Hibah masuk;
- 10-
d. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan menyerahkan barang ke satuan kerja
penerima dengan transaksi transfer keluar yang
dilengkapi dengan berita acara serah terima, surat
penyerahan barang ditembuskan kepada satuan
atas satuan kerja penerima dan pembina materiil
tingkat pusat;
e. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan mengeluarkan ADK untuk
aset tetap dan mengirim ke satuan kerja penerima
dengan transaksi transfer keluar; dan
f. petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima
mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan
transaksi transfer masuk.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang
bersumber dari Hibah Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 11-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Cap/tertanda
RYAMIZARD RYACUDU
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Cap/tertanda
WIDODO EKATJAHJANA
Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan, Ida Bagus Purwalaksana Brigadir Jenderal TNI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 82
1 2 3 4 5 6 7 8
1 a. Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan dan satuan
kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan
bersumber rupiah murni menyerahkan dokumen pengadaan
kepada petugas SIMAK BMN masing-masing.
b. Petugas SIMAK BMN Pusada Baranahan Kementerian
Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan
melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN
berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen
pendukung lainnya. Pencatatan barang dilaksanakan
berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.
2 a. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian
Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah
murni menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana
Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil/satuan
kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang.
DJKN
KEMENKEU
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DALAM NEGERI, PINJAMAN LUAR NEGERI, RUPIAH MURNI, DAN DEVISA
NO AKTIVITASBARANAHAN KEMHAN
(BAG UM/PUSADA)
PETUGAS SIMAK BMN
PUSADA BARANAHAN
KEMHAN/SATKER UO
KEMHAN
SATKER
PENGGUNA
BARANG
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG
MABES TNI/SLOG
ANGKATAN SELAKU
UAPPB-E1
PUS BMN
BARANAHAN
KEMHAN SELAKU
UAPB
2a
1b
1a
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
2
1 2 3 4 5 6 7 8
DJKN
KEMENKEUNO AKTIVITAS
BARANAHAN KEMHAN
(BAG UM/PUSADA)
PETUGAS SIMAK BMN
PUSADA BARANAHAN
KEMHAN/SATKER UO
KEMHAN
SATKER
PENGGUNA
BARANG
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG
MABES TNI/SLOG
ANGKATAN SELAKU
UAPPB-E1
PUS BMN
BARANAHAN
KEMHAN SELAKU
UAPB
b. Petugas SIMAK BMN Pusada Baranahan Kementerian
Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang
melakukan pengadaan bersumber rupiah murni mengirim
laporan BMN kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
3 a. Satuan kerja Baranahan Kementerian Pertahanan dan
satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan
pengadaan bersumber rupiah murni selanjutnya
mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertahanan.
b. Satuan kerja di lingkungan Kementerian
Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang menerima
otorisasi transfer barang mencatat ke dalam aplikasi
SIMAK BMN selanjutnya mengirimkan laporan BMN
secara berjenjang ke satuan atas sampai dengan eselon I
selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.
4
5
Keterangan:
a. = Proses pada Pelaksana
b. = Urutan Kegiatan
c. = Alur pencatatan barang
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan
laporan BMN kepada Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi
Pengguna Barang.
Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna
Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
3b
4
5
3a
2b
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDOENSIA,
RYAMIZARD RYACUDU
Autentikasi
Kepala Biro Tata UsahaSetjen Kemhan,
Ida Bagus PurwalaksanaBrigadir Jenderal TNI
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 a. Satuan kerja pengada U.O. Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia/U.O. Angkatan menyerahkan dokumen sumber
dan/atau dokumen pendukung lainnya pengadaan kepada
petugas SIMAK BMN satuan kerja pengada U.O. Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia/U.O. Angkatan
b. Petugas SIMAK BMN satuan kerja pengada U.O. Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia/U.O. Angkatan melakukan
pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen
sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan
barang dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang
sudah diterima.
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGKATAN YANG BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI, DAN DEVISA
SATKER
PENGGUNA
BARANG
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG
MABES TNI/SLOG
ANGKATAN SELAKU
UAPPB-E1
PUS BMN
BARANAHAN
KEMHAN SELAKU
UAPB
DJKN
KEMENKEUNO AKTIVITAS
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI /
U.O. ANGKATAN
PETUGAS SIMAK BMN
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI/U.O.
ANGKATAN
1a
1b
1a
1b
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA
2
1 2 3 4 5 6 7 8
SATKER
PENGGUNA
BARANG
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG
MABES TNI/SLOG
ANGKATAN SELAKU
UAPPB-E1
PUS BMN
BARANAHAN
KEMHAN SELAKU
UAPB
DJKN
KEMENKEUNO AKTIVITAS
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI /
U.O. ANGKATAN
PETUGAS SIMAK BMN
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI/U.O.
ANGKATAN
2 a. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN
selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana
Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan
kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang.
b. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN
selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana
Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan
kerja pengguna disertai dengan surat penyerahan barang.
3
4
5
Keterangan:
a. = Proses pada Pelaksana
b. = Urutan Kegiatan
c. = Alur pencatatan barang
Satuan kerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/ Angkatan
yang menerima transfer barang mencatat ke dalam aplikasi SIMAK
BMN, selanjutnya mengirimkan laporan BMN secara berjenjang
sampai ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirim laporan
BMN ke Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.
Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama
Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan.
5
3
4
2a
2b
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
RYAMIZARD RYACUDU
Autentikasi
Kepala Biro Tata UsahaSetjen Kemhan,
Ida Bagus Purwalaksana
3
1 2 3 4 5 6 7 8
SATKER
PENGGUNA
BARANG
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG
MABES TNI/SLOG
ANGKATAN SELAKU
UAPPB-E1
PUS BMN
BARANAHAN
KEMHAN SELAKU
UAPB
DJKN
KEMENKEUNO AKTIVITAS
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI /
U.O. ANGKATAN
PETUGAS SIMAK BMN
SATKER PENGADA
U.O. MABES TNI/U.O.
ANGKATAN
Ida Bagus PurwalaksanaBrigadir Jenderal TNI
4
5
6
1 2 3 4 5 6
1 Setelah pihak Donor menyerahkan Hibah kepada Penerima Hibah
yang dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan mendapatkan
pengesahan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang Jasa (MPHL-
BJ) dari Kantor Pelayanan Pajak Negara Kementerian Keuangan
setempat, petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima Hibah
mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN.
2 Satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara
Nasional Indonesia yang menerima Hibah mengirimkan laporan
BMN ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertahanan/Slog Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Slog
Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM NEGERI
NO AKTIVITASSATKER PENERIMA
HIBAH
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG MABES
TNI/SLOG ANGKATAN
SELAKU UAPPB-E1
PUS BMN BARANAHAN
KEMHAN SELAKU UAPBDJKN KEMENKEU
1
2
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA
2
1 2 3 4 5 6
NO AKTIVITASSATKER PENERIMA
HIBAH
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG MABES
TNI/SLOG ANGKATAN
SELAKU UAPPB-E1
PUS BMN BARANAHAN
KEMHAN SELAKU UAPBDJKN KEMENKEU
3 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan
laporan BMN ke Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi
Pengguna Barang.
4 Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama
Menteri mengirimkan laporan BMN kepada Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Keterangan:
a. = Proses pada Pelaksana
b. = Urutan Kegiatan
Paraf:
c. = Alur pencatatan barang
- Dir Per UU :
3
4
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
RYAMIZARD RYACUDU
Autentikasi
Kepala Biro Tata UsahaSetjen Kemhan,
Ida Bagus PurwalaksanaBrigadir Jenderal TNI
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4 a Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian
Pertahanan menyerahkan barang ke satuan kerja
penerima Hibah yang dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima (BAST).
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG MABES
TNI/SLOG ANGKATAN
SELAKU UAPPB-E1
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI
DJKN KEMENKEU
Pihak Donor menyerahkan barang ke Kementerian
Pertahanan melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan
perwakilan Donor.
Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan melaksanakan penatausahaan
terhadap barang hibah mulai dari pengajuan permohonan
sampai dengan mendapatkan Pengesahan Memo
Pencatatan Hibah Langsung Barang Jasa (MPHL-BJ) ke
Kantor Pelayanan Pajak Negara Kementerian Keuangan
Jakarta II.
Sambil menunggu pengesahan memo pencatatan Hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat, petugas SIMAK BMN
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai transaksi
Hibah masuk.
PUS BMN BARANAHAN
KEMHAN SELAKU UAPBNO AKTIVITAS
BARANAHAN
KEMHAN
PETUGAS SIMAK BMN
BARANAHAN KEMHAN
SATKER PENERIMA
HIBAH
4a
1
4b
3
2
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA
2
1 2 3 4 5 6 7 8
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG MABES
TNI/SLOG ANGKATAN
SELAKU UAPPB-E1
DJKN KEMENKEUPUS BMN BARANAHAN
KEMHAN SELAKU UAPBNO AKTIVITAS
BARANAHAN
KEMHAN
PETUGAS SIMAK BMN
BARANAHAN KEMHAN
SATKER PENERIMA
HIBAH
b Petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan mengeluarkan ADK beserta
surat penyerahan dan mengirim ke satuan kerja
penerima Hibah.
5
6
7
8
Keterangan:
a. = Proses pada Pelaksana
b. = Urutan Kegiatan
c. = Alur pencatatan barang
Paraf:
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1
mengirimkan laporan BMN ke Pusat Barang Milik Negara
Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku
Unit Akuntansi Pengguna Barang.
Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna
Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan.
Petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima Hibah
mencatat ke dalam SIMAK BMN
Petugas SIMAK BMN satuan kerja di lingkungan
Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang
menerima Hibah mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN
selanjutnya mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan/Slog Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia/Slog Angkatan selaku
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.
6
7
8
5
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Cap/tertanda
Autentikasi
Kepala Biro Tata UsahaSetjen Kemhan,
Ida Bagus PurwalaksanaBrigadir Jenderal TNI
2
1 2 3 4 5 6 7 8
ROUM SETJEN
KEMHAN/SLOG MABES
TNI/SLOG ANGKATAN
SELAKU UAPPB-E1
DJKN KEMENKEUPUS BMN BARANAHAN
KEMHAN SELAKU UAPBNO AKTIVITAS
BARANAHAN
KEMHAN
PETUGAS SIMAK BMN
BARANAHAN KEMHAN
SATKER PENERIMA
HIBAH
Kabag Minu :
2
2
2