kementerian perhubungan direktorat...

56
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 301 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-05 (ADVISORY CIRCULAR PART 69-05) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, diatur ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05 (Advisory Circular Part 69-05) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika (Advisory Circular Part 69-05) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tetang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; V

Upload: halien

Post on 03-Mar-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 301 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-05 (ADVISORY CIRCULAR PART69-05) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL

PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan KecakapanPersonel Navigasi Penerbangan, diatur ketentuan lebihlanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkanPedoman Teknis Operasional Bagian 69-05 (AdvisoryCircular Part 69-05) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihandan Kecakapan Personel Pelayanan InformasiAeronautika (Advisory Circular Part 69-05) denganPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tetangPembentukan Organisasi Kementerian NegaraSebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

V

Page 2: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143)tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian BagiPenyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Certification And Operating RequirementsFor ATS Training Provider);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan KecakapanPersonel Navigasi Penerbangan

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (AeronauticalInformation Service);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-05(ADVISORY CIRCULAR PART 69-05) PERSONEL PELAYANANINFORMASI AERONAUTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrator adalah personel Direktorat Jenderal yangditetapkan oleh Direktur yang bertugas untukmemeriksa kelengkapan administrasi permohonanpenerbitan/penggantian/perubahan identitas / validasilisensi, menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujiandan membuat laporan hasil ujian lisensi.

2. Bahan - bahan psikoaktif adalah alkohol, opium, obatbius, obat penenang dan hipnotis, kokain, psikostimulanlainnya, halusinogen dan pelarut yang mudah menguap,kecuali kopi dan tembakau.

V

Page 3: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

3. Checker adalah personel pelayanan informasiaeronautika yang ditunjuk dan diberi wewenang olehDirektur atas nama Direktur Jenderal untuk memeriksakelengkapan administrasi permohonan penerbitan/perpanjangan rating, melaksanakan pengujian rating,memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujianrating kepada Direktur Jenderal.

4. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yangmembidangi navigasi penerbangan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Udara.

6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

7. Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yangditetapkan oleh Direktur sebagai penguji validasi lisensipersonel pelayanan informasi aeronautika yangdikeluarkan oleh negara asing.

8. Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yangditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian lisensipersonel pelayanan informasi aeronautika.

9. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan,kepadaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkanuntuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standaryang telah di tetapkan.

10. Lembaga Pelatihan yang disetujui adalah suatu lembagapelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal

11. Lisensi adalah surat ijin yang diberikan kepadaseseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentuuntuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangkawaktu tertentu.

12. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerakpesawat udara dari satu titik ke titik yang lain denganselamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/ataurintangan penerbangan.

13. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengankurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasipelatihan yang telah mendapat persetujuan dari DirekturJenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnyadisebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintahpusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

V

Page 4: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

15. Pengesahan/validasi lisensi adalah tindakan yangdilakukan oleh Direktur sebagai suatu alternatif ataspenerbitan lisensinya sendiri dalam menerima suatulisensi yang diterbitkan oleh negara anggota ICAOlainnya sebagai kesetaraan dengan lisensinya.

16. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemeganglisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai denganlisensi yang dimiliki.

17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telahmemenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dankualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembagapelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.

18. Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti kesehatan yangdikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktur Jenderal

melalui Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

19. TOEFL adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris.

20. Basic training adalah pendidikan dan pelatihan yangbertujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilandasar sesuai dengan disiplin ilmu yang ingin dicapaidalam bidang pelayanan navigasi penerbangan.

21. Advanced training adalah pendidikan dan pelatihanberkelanjutan yang dirancang untuk menyiapkanpersonel untuk memberikan pelayanan navigasipenerbangan dengan menggunakan prosedur atauperalatan lebih maju / mutakhir.

22. Continous training adalah pendidikan dan pelatihanuntuk personel navigasi penerbangan yang bertujuanuntuk menyegarkan pengetahuan dan ketrampilan dasarpersonel navigasi penerbangan, ditujukan terutamauntuk personel yang telah bertugas sebagai personelnavigasi penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima)tahun.

23. Developmental training adalah pendidikan dan pelatihandirancang untuk menyiapkan personel untuk mendudukiposisi tertentu pada suatu unit penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan.

*>

Page 5: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Personel pelayanan informasi aeronautika untukmelaksanakan tugas dan kewenangannya harus memilikilisensi dan rating yang berlaku.

(2) Tugas dan kewenangan bagi pemegang lisensi dan/atauRating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur padaperaturan perundang-undangan.

BAB III

LISENSI PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

Pasal 3

Lisensi personel pelayanan informasi aeronautika diterbitkanoleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Persyaratan penerbitan lisensi personel pelayanan informasiaeronautika adalah :

a. memenuhi kriteria usia;b. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;c. memenuhi kriteria kesehatan;d. memiliki kemampuan berbahasa inggris;dane. memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian

Pasal 5

(1) Kriteria usia pemohon lisensi personel pelayananinformasi aeronautika sebagaimana dimaksud pada pasal4 huruf a sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu)tahun.

(2) Usia pemegang lisensi personel pelayanan informasiaeronautika 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 65(enam puluh lima) tahun.

Pasal 6

Tingkat pengetahuan pemohon lisensi pelayanan informasiaeronautika sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b,sekurang- kurangnya sebagai berikut :

a. Pengetahuan Dasar Bidang Penerbangan1) hukum penerbangan (Air Law);2) navigasi penerbangan;3) manajemen lalu lintas penerbangan;

Page 6: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

4) prosedur dan pelayanan komunikasi penerbangan;5) prosedur dan pelayanan fasilitas penerbangan;6) meteorologi penerbangan.

b. Pengetahuan Dasar Pelayanan Informasi Aeronautika1) prinsip-prinsip dasar pelayanan informasi

aeronautika;2) prinsip-prinsip dasar peta penerbangan;3) pengetahuan dasar mengenai WGS-84;4) pengetahuan mengenai singkatan dan kode ICAO;5) pengetahuan tentang indikator lokasi;6) prinsip-prinsip dasar mengenai sistem manajemen

mutu;

7) prinsip-prinsip dasar mengenai sistem manajemenkeselamatan;

8) prinsip-prinsip dasar mengenai flight plan;9) kinerja manusia (human performance) kinerja manusia

termasuk prinsip-prinsip manajemen ancaman dankesalahan;

10) bahasa inggris;11) peraturan dan prosedur pelayanan informasi

aeronautika;12) pengetahuan terkait dokumen pelayanan informasi

aeronautika.

Pasal 7

(1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud padapasal 4 huruf c merupakan memiliki sertifikat kesehatankelas 3 yang masih berlaku.

(2) Sertifikat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat(1) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat kesehatandengan jangka waktu sebagai berikut :a. untuk usia 21 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu

12 Bulan.

b. untuk usia melampaui 50 tahun sampai dengan 60tahun yaitu 6 Bulan.

c. untuk usia melampaui 60 tahun sampai dengan 65tahun yaitu 3 Bulan.

(3) Masa berlaku sertifikat kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 45 (empatpuluh lima) hari.

Pasal 8

(1) Kemampuan berbahasa inggris sebagaimana dimaksudpada pasal 4 huruf d minimal memiliki kemampuanberbahasa Inggris aktif. ^

Page 7: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

(2) Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa inggrissebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkandengan sertifikat pelatihan bahasa Inggris denganminimal nilai TOEFL 400.

(3) Nilai TOEFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dievaluasi berdasarkan nilai TOEFL yaitu :a. Nilai TOEFL 400 sampai dengan 500 sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;b. Nilai TOEFL di atas 500 tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 9

Permohonan untuk penerbitan lisensi personel pelayananinformasi aeronautika diajukan secara tertulis olehperseorangan atau badan hukum kepada Direktur.

Pasal 10

(1) Untuk dapat memperoleh lisensi personel pelayananinformasi aeronautika, pemohon harus memenuhipersyaratan administrasi dan lulus ujian.

(2) Persyaratan administrasi untuk menerbitkan lisensipersonel pelayanan informasi aeronautika meliputi:a. surat permohonan lisensi yang diajukan kepada

Direktur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Iperaturan ini;

b. pas foto 2 lembar dengan ukuran 2x3 cm denganlatar belakang warna merah;

c. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukwarga negara Indonesia atau Paspor untuk warganegara asing;

d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan sertifikatkesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;

e. salinan (copy) sertifikat kompetensi sebagai personelpelayanan informasi aeronautika;

f. salinan [copy) sertifikat pelatihan bahasa Inggris dansertifikat TOEFL dengan nilai minimal 400;

g. salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBPpenerbitan lisensi.

Pasal 11

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 10ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya :

a. Ijazah Diploma II bidang Pelayanan Informasi Aeronautikayang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;atau

Y

Page 8: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

b. Ijazah Diploma II bidang pelayanan lalu lintaspenerbangan atau pelayanan telekomunikasi penerbangandan sertifikat kompetensi dasar pelayanan informasiaeronautika; atau

c. Ijazah Diploma III Umum dan sertifikat kompetensi dasarpelayanan informasi aeronautika.

Pasal 12

(1) Administrator dan Examiner yang ditunjuk oleh Direkturmenyelenggarakan pengujian lisensi paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimanadimaksud dalam pasal 10 diterima secara lengkap dandinyatakan memenuhi persyaratan.

(2) Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direkturmenyampaikan surat penolakan disertai alasannyakepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapatmengajukan klarifikasi disertai dengan bukti palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan SuratPenolakan.

Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon,Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan buktiyang diajukan.

(4) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan buktisebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakanmemenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan SuratPemberitahuan persetujuan permohonan paling lambat 5(lima) hari kerja, pemohon selanjutnya dapat mengikutiujian lisensi.

(5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan buktisebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidakmemenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan SuratPemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5(lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukanpermohonan penerbitan lisensi kembali.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan ujian lisensi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi:a. Pembekalan materi;b. Pelaksanaan ujian teori;

1) Ujian dilaksanakan selama 120 menit;2) Evaluasi hasil ujian teori.

c. Pengumuman hasil ujian teori.

V

Page 9: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c,diumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahpelaksanaan ujian teori.

(3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh)persen.

(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1(satu) kali ujian ulang (re-check).

(5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yangbersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 14

Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1 )huruf a, meliputi:a. ketentuan mengenai lisensi dan rating, termasuk

kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan ratingb. peraturan di bidang pelayanan informasi aeronautika;c. perkembangan pelayanan informasi aeronautika di

wilayah regional maupun internasional

Pasal 15

(1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi kepadapemohon yang dinyatakan lulus ujian paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.

(2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penerbitanlisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lulusujian lisensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

(1) Terhadap buku lisensi personel pelayanan informasiaeronautika yang hilang dan/atau rusak, maka pemohonmengajukan permohonan penggantian buku lisensikepada Direktur.

(2) Permohonan untuk penggantian buku lisensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis oleh perseorangan atau badan hukum.

(3) Permohonan penggantian buku lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukanpersyaratan sebagai berikut:a. surat permohonan penggantian lisensi sebagaimana

tercantum dalam lampiran II peraturan ini;b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila

hilang);

Page 10: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

c. pas foto 2 lembar dengan ukuran 2x3 cm denganlatar belakang warna merah;

d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukwarga negara Indonesia atau Passport untuk warganegara asing;

e. lisensi yang rusak (apabila rusak) atau Salinanlisensi (apabila hilang);

f. salinan (copy) sertifikat Kompetensi;g. salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP

penerbitan lisensi.

Pasal 17

(1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi baru kepadapemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelahpermohonan penggantian buku lisensi dinyatakanlengkap dan memenuhi persyaratan oleh administrator.

(2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penggantianlisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkapdan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) harikerja.

Pasal 18

(1) Terhadap perubahan identitas buku lisensi padapemegang lisensi personel pelayanan informasiaeronautika, maka pemohon mengajukan permohonanperubahan identitas buku lisensi kepada Direktur.

(2) Permohonan untuk perubahan identitas buku lisensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis oleh perseorangan atau badan hukum.

(3) Permohonan perubahan identitas buku lisensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengajukan persyaratan sebagai berikut:a. surat permohonan perubahan identitas buku lisensi

sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturanini;

b. surat tanda bukti perubahan nama; dan/atauc. surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal

atau bekerja per tanggal selambat-lambatnya 30 harikerja sejak kepindahan;

d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukwarga negara Indonesia atau Passport untuk warganegara asing;

e. buku lisensi asli;f. salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP

penerbitan lisensi.

V10

Page 11: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Pasal 19

(1) Direktur menerbitkan perubahan identitas buku lisensibaru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah permohonan perubahan identitas buku lisensidinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan olehadministrator.

(2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penggantianlisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkapdan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) harikerja

BAB IV

RATING PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

Pasal 20

Pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautikayang melaksanakan tugas dan kewenangannya diwajibkanmemiliki rating

Pasal 21

(1) Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disahkanoleh Checker.

(2) Rating berlaku selama 1 (satu) tahun dan permohonanperpanjangan diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu)bulan sebelum masa berlaku rating habis.

Pasal 22

Rating personel pelayanan informasi aeronautikasebagaimana dimaksud pada Pasal 20 meliputi:a. Aerodrome AIS (ADA);b. Flight Plan (FPL);c. NOTAM (NTM);d. AIS/MAP Database (DAT);e. AIS/MAP Publications (PUB);f. AIS/MAP Aeronautical Cartographic (CAD);g. AIS/MAP Management (AMM).

Pasal 23

Pemegang Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Aerodrome AIS

1) mempersiapkan dan mengolah bahan briefing;2) mempersiapkan pre-flight information untuk awak

pesawat dan operator penerbangan;

^n

Page 12: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

3) menyediakan pelayanan briefing secara langsung(bertatap muka) kepada awak pesawat dan operatorpenerbangan;

4) mengoperasikan peralatan remote briefing;5) menjaga keterkinian tampilan media informasi dan

wall charts;6) mengklarifikasi publikasi informasi aeronautika;7) menyediakan in-flight information kepada unit

pelayanan lalu lintas penerbangan;8) menerima post-flight information dari awak pesawat.

b. Flight Plan1) memproses Filled Flight Plan (FPL);2) memproses Repetitive Flight Plan (RPL);3) memperbarui pesan Flight Plan;4) memperbarui pesan Repetitive Flight.

c. NOTAM

1) mengumpulkan, menyusun, dan memverifikasiinformasi NOTAM;

2) mengelola data mentah (raw data)NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM;

3) menerima dan mendistribusikanNOTAM / ASHTAM / SNOWTAM;

4) mengelola NOTAM database;5) menyiapkan data mentah (raw data) dan menerbitkan

NOTAM;6) membuat dan memperbarui NOTAM checklist;7) menyiapkan dan menerbitkan daftar NOTAM yang

berlaku.

d. AIS/MAP Database1) mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data

statis yang terdapat pada buku AeronauticalInformation Publication (AIP);

2) menyiapkan data statis (AIP) untuk database;3) mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data

dinamis (NOTAM);4) mengelola database;5) melakukan pemeriksaan kualitas dan integrasi data

statis (AIP) dan dinamis (NOTAM).

e. AIS/MAP Publication

1) mengoperasikan desk-top publishing system;2) menyiapkan, memperbaiki dan menyusun data

mentah (raw data) Aeronautical InformationPublication (AIP), AIP Amendments, AIP Supplements,Aeronautical Information Circular (AIC), dan NOTAMChecklist;

3) mencetak dan mendistibusikan bagian dari publikasiinformasi aeronautika terpadu;

4) mendokumentasikan publikasi informasi aeronautika.

V 12

Page 13: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

f. AIS/MAP Cartography1) mengumpulkan dan menyusun sumber data untuk

penyiapan pembuatan peta penerbangan;2) menyusun dan menyiapkan peta penerbangan;3) menyiapkan peta penerbangan untuk digunakan pada

pre flight dan post flight;4) menyiapkan peta penerbangan untuk dicetak.

g. AIS/MAP Management1) mensupervisi fungsi AIS/MAP, mengesahkan

publikasi dan pendistribusian;2) mengembangkan prosedur lokal sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan;3) mengawasi pemeliharaan dokumentasi, berkaitan

dengan fungsi AIS/MAP sesuai ketentuan yangberlaku;

4) melaksanakan pemeriksaan manajemen kualitas;5) memonitor perkembangan AIS/MAP, membuat

rekomendasi untuk peningkatan manajemen;6) memastikan produk AIS/MAP sesuai

Pasal 24

Setiap pemegang lisensi personel pelayanan informasiaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapatmemiliki lebih dari 1 (satu) rating.

Pasal 25

Pemohon rating personel pelayanan informasi aeronautikaharus dapat menunjukkan tingkat pengetahuan sesuaidengan rating yang diajukan, untuk:a. Rating Aerodrome AIS (ADA), sekurang-kurangnya

memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenaipelayanan pre-flight, in-flight dan post flight information;

b. Rating Flight Plan (FPL), sekurang-kurangnya memilikikemampuan ARO Specialist;

c. Rating NOTAM (NTM), sekurang-kurangnya memilikikemampuan dan pengetahuan NOTAM Specialist;

d. Rating AIS/MAP Database (DAT), sekurang-kurangnyamemiliki kemampuan dan pengetahuan mengenaiAIS/MAP Database Specialist;

e. Rating AIS/MAP Publication (PUB), sekurang-kurangnyamemiliki kemampuan dan pengetahuan mengenaiAIS/MAP Documentation/Editing/Text Producing Specialist;

f. Rating AIS/MAP Cartography (CAD), sekurang-kurangnyamemiliki kemampuan dan pengetahuan mengenaiAIS/MAP Cartography;

g. Rating AIS/MAP Management (AMM), sekurang-kurangnya memiliki memiliki kemampuan danpengetahuan AIM/IM, QMS dan memiliki kemampuan danpengetahuan terhadap semua aturan-aturan yang berlaku

? 13

Page 14: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

di bidang pelayanan Informasi Aeronautika baik yangbersifat umum maupun teknis.

Pasal 26

(1) Permohonan untuk penerbitan/perpanjangan ratingpersonel pelayanan informasi aeronautika diajukansecara tertulis oleh pimpinan penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan/perseorangan kepada Direktur.

(2) Direktur menugaskan personel checker yang telahditunjuk untuk melaksanakan prosedurpenerbitan/perpanjangan rating.

Pasal 27

Penerbitan/perpanjangan rating sebagaimana dimaksud padaPasal 24 meliputi :a. pemenuhan persyaratan administrasi;b. pelaksanaan ujian rating;c. pengumuman hasil ujian rating.

Pasal 28

(1) Persyaratan administrasi untuk penerbitan ratingpersonel pelayanan informasi aeronautika sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), meliputi:a. surat permohonan penerbitan rating sebagaimana

tercantum dalam lampiran III peraturan ini;b. buku lisensi (asli) personel pelayanan informasi

aeronautika;

c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;d. sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya

400 yang masih berlaku;e. sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga

pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkanijin/persetujuan dari Direktur Jenderal;

f. surat rekomendasi dari OJT Instructor.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:a. untuk pemohon rating Aerodrome AIS (ADA), memiliki

sertifikat kompetensi Aerodrome AlSSpecialist;b. untuk pemohon rating Flight Plan (FPL), memiliki

sertifikat kompetensi ARO Specialist;c. untuk pemohon rating NOTAM (NTM), memiliki

sertifikat kompetensi NOTAM Specialist;d. untuk pemohon rating AIS/MAP Cartography (CAD),

memiliki kompetensi AIS/MAP Cartography;

V14

Page 15: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

e. Untuk pemohon rating AIS/MAP Database (DAT),memiliki sertifikat kompetensi AerodromeAISSpecialist,kompetensi ARO Specialist.kompetensiNOTAM Specz'a/z'sfdankompetensi AIS/MAP DatabaseSpecialist;

f. Untuk pemohon rating AIS/MAP Publication (PUB),memiliki sertifikat kompetensi AerodromeAlSSpecialist, kompetensi NOTAM Specialist,kompetensi AIS/MAP Database Specialist dankompetensi AIS/MAP Publication Documentation/Editing /Text Producing Specialist;

g. Untuk pemohon rating AIS/MAP Management (AMM),memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome AIS,kompetensi 7V077iM,kompetensi AIS/MAP Database,kompetensi AIS/MAP Publication dan kompetensiAIS/MAP Management.

Pasal 29

Persyaratan permohonan untuk perpanjangan rating,meliputi:

a. surat permohonan perpanjangan rating sebagaimanatercantum dalam lampiran IV peraturan ini;

b. buku lisensi (asli) personel pelayanan informasiaeronautika;

c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;d. salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-

kurangnya 400 yang masih berlaku.

Pasal 30

(1) Checker melaksanakan ujian teori dan praktek palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima secaralengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

(2) Pelaksanaan ujian rating sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi:a. pembekalan materi;

b. pelaksanaan ujian rating;1) ujian teori;

2) ujian praktek;

3) evaluasi hasil ujian teori dan praktekc. pengumuman hasil ujian.

(3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdiumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

t

15

Page 16: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

(4) Batasan minimal nilai kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh)persen.

(5) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1(satu) kali ujian ulang (re-check).

(6) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yangbersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 31

Pembekalan materi dan ujian teori sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b angka 1 meliputi:a. pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

sesuai rating yang dimohonkan;b. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi

aeronautika pada unit dimana pemohon mengajukanrating;

c. regulasi dan perkembangan pelayanan informasiaeronautika di wilayah regional maupun internasional.

Pasal 32

Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2)huruf b angka 2 dilaksanakan guna menjamin pemohonmemiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dantindakan yang dibutuhkan untuk pemberian pelayananinformasi aeronautika yang akurat, tepat waktu, efektif danefisien.

Pasal 33

Pemohon yang dinyatakan lulus ujian teori dan praktekdiberikan persetujuan penerbitan atau perpanjangan ratingoleh checker paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 34

Checker melaporkan pelaksanaan penerbitan atauperpanjangan ujian rating kepada Direktur melalui pimpinanpenyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat10 (sepuluh) hari setelah pengumuman hasil ujian.

Pasal 35

Dalam hal permohonan ditolak, Direktur menyampaikansurat penolakan beserta alasannya kepada pemohon.

V

16

Page 17: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

BAB V

VALIDASI LISENSI DAN/ATAU RATING

Pasal 36

(1) Lisensi personel pelayanan informasi aeronautika yangditerbitkan oleh negara lain dinyatakan sah danberlaku di wilayah Indonesia setelah mendapatkanvalidasi dari Direktur Jenderal.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan dalam bentuk Surat Validasi DirekturJenderal.

(3) Surat Validasi Direktur Jenderal sebagaimanatercantum dalam lampiran V.

Pasal 37

(1) Permohonan untuk validasi lisensi personel pelayananinformasi aeronautika diajukan secara tertulis olehperseorangan atau badan hukum kepada Direktur.

(2) Proses validasi lisensi oleh Direktur dilakukan setelahmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. persyaratan administrasi;b. lulus ujian.

Pasal 38

Persyaratan administrasi untuk validasi lisensi personelpelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:a. Surat permohonan validasi lisensi sebagaimana tercantum

dalam lampiran VI peraturan ini.b. Surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain

(Letter of Authorization/LOFA) atau salinan (copy)dokumen lisensi yang telah dilegalisir oleh perwakilannegara yang mengeluarkan dokumen lisensi.

c. Surat ijin bekerja di Indonesia dari instansi berwenangbagi warga negara asing (WNA);

d. Surat keterangan dari perusahaan tempat pemohonbekerja ;

e. Salinan (copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku;

f. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku.g. Salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-

kurangnya 400 yang masih berlaku .

V

17

Page 18: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Pasal 39

(1) Administrator dan Endorser yang ditunjuk Direkturmelaksanakan ujian teori paling lama 10 (sepuluh) harikerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 diterima secara lengkap dan dinyatakanmemenuhi persyaratan;

(2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direkturmenyampaikan surat penolakan disertai alasannyakepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Pemohon yang permohonanya ditolak dapat mengajukanklarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah penerbitan surat penolakan.

(4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon,Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan buktiyang diajukan.

(5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan buktisebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidakmemenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan suratpemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5(lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukanpermohonan penerbitan lisensi kembali.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan ujian validasi sebagaimana dimaksud dalampasal 38 meliputi:a. pelaksanaan ujian teori dilaksanakan selama 120

menit;b. pengumuman hasil ujian teori.

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdiumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja;

(3) Batasan minimal nilai kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh)persen;

(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus hanya dapatmengikuti 1 (satu) kali ujian ulang (re-check);

(5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yangbersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

?18

Page 19: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Pasal 41

Penolakan permohonan validasi lisensi disampaikan kepadapemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelahpermohonan dinyatakan tidak lulus ujian validasi.

Pasal 42

Surat validasi (endorsment) lisensi berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 43

(1) Personel pelayanan informasi aeronautika yanglisensinya telah divalidasi dari Direktur Jenderal wajibmemiliki rating sesuai dengan tugas dankewenangannya.

(2) Ketentuan untuk penerbitan dan/atau perpanjanganrating untuk lisensi yang telah divalidasi mutatismutandis penerbitan dan/atau perpanjangan ratingsebagaimana diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal

BAB VI

BUKU LISENSI

Pasal 44

(1) Lisensi personel pelayanan informasi aeronautikaditerbitkan dalam bentuk Buku Lisensi.

(2) Buku Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)memiliki warna dasar sampul berwarna hijau.

(3) Contoh bentuk buku lisensi personel pelayanan informasiaeronautika sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.

BAB VII

PELATIHAN DAN KECAKAPAN

Pasal 45

(1) Personel pelayanan informasi aeronautika harusmengikuti pelatihan formal yang diselenggarakan olehlembaga pelatihan yang telah disetujui oleh DirekturJenderal atau lembaga pelatihan regional yangditetapkan oleh ICAO.

(2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Basic training;

V19

Page 20: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

a. Basic training;b. Advanced training;c. Continuation training;d. Developmental training.

Pasal 46

(1) Basic training sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat(2) huruf a, meliputi Pelayanan Informasi Aeronautikadasar (Basic AIS).

(2) Advanced training, sebagaimana dimaksud pada pasal 45ayat (2) huruf b, meliputi :a. Aerodrome AIS Specialist;b. ARO Specialist;c. NOTAM Specialist;d. AIS/MAP Database Specialist;e. AIS/MAP Publication Documentation / Editing / Text

Producing Specialist;f. AIS/MAP Cartography;g. Aeronautical Information Management (AIM)

Coursejdanh. AIS Quality Management System (QMS) Course.

(3) Continuation training, sebagaimana dimaksud pada pasal45 ayat (2) huruf c, meliputi :a. AIS Quality Management System (QMS) Refreshing

Course;b. Aerodrome AIS refreshing training;c. Flight Plan refreshing training;d. NOTAM refreshing training;e. AIS/MAP Database refreshing training;f. AIS/MAP Publication refreshing training;g. AIS/MAP Cartography refreshing training;danh. AIS/MAP Management refreshing training.

(4) Developmental training, sebagaimana dimaksud padapasal 45 ayat (2) huruf d, meliputi :a. Procedure for Air Navigation Services-Operations

(PANS-OPS) Trainingb. Graphic NOTAM Course;c. Electronic Terrain Obstacle Data (e-TOD) Course;d. Human Factor in AIS course;e. Digital Cartographyf. Safety Management System (SMS) Course;g. AIS Supervisor course;h. AIS Check Officer Course;i. On The Job (OJT) Instructor;j. Autocad/adobe illustrator terkait GIS system;k. Survey dan pemetaan WGS 84;1. Diklat lain yang terkait dengan pelayanan informasi

aeronautika;

V 20

Page 21: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

m. Pelatihan Pengembangan SDM, antara lain :i) Team Resources Management course;ii) Safety Audit Oversight Course;iii) State Safety Program course;iv) Leadership and Talent Management Training;v) Aviation Management course;vi) Corporate Social Responsibility;vii) PBN initial course;danviii) Diklat lain yang terkait dengan pengembangan

SDM pelayanan informasi aeronautika.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI DAN RATING PERSONELPELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

Pasal 47

(1) Pemegang lisensi dan rating personel pelayananinformasi aeronatika dalam melaksanakan tugas wajib:a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan

penerbangan;b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di

bidangnya, atau lisensi dan/atau rating yang dimiliki;c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan

serta kompetensi yang dimiliki.d. mengikuti pengujian kesehatan secara berkala sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;e. membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan

menunjukan kepada Inspektur atau petugas yangditunjuk oleh Direktur jika diminta;

f. memiliki buku catatan pribadi (personal log book)untuk mencatat kegiatan pemberian pelayananinformasi aeronautika serta pendidikan dan pelatihanyang diikuti.

(2) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan sertakompetensi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf bmeliputi:a. melaksanakan pelayanan informasi aeronautika

sesuai dengan rating yang dimilikinya untuksekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.mengikuti pelatihan penyegaran (ContinuationTraining) meliputi pelatihan teori dan praktek, harusdiikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun.

(3) Buku catatan pribadi (personal log book) sebagaimanadimaksud dalam ayat 1 huruf f berisi sekurang-kurangnya :a. Catatan pelayanan, meliputi :

1) Waktu dan lama bertugas;2) Unit Pelayanan informasi aeronautika;

21

?

Page 22: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

3) Posisi Kerja;4) Tipe Rating

b. Catatan pelatihan meliputi :1) Jenis pelatihan2) Lembaga Pelatihan3) Jangka waktu pelatihan

c. Catatan pelayanan sebagaimana dimaksud padahuruf a harus diisi setiap pelaksanaan tugas.

(4) Format buku catatan pribadi (personal log book)tercantum dalam lampiran VIII

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 48

(1) Pemegang Lisensi dan/atau Rating personel pelayananinformasi aeronautika yang melanggar ketentuandikenakan sanksi administratif berupa:a. peringatan;b. pembekuan lisensi dan/atau rating;c. pencabutan lisensi dan/atau rating;d. denda administrasi

(2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:

a. personel pelayanan informasi aeronautika yang tidakmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuanlisensi dan/atau rating yang dimilikinya;

b. personel pelayanan informasi aeronautika yangdengan sengaja tidak mempertahankan danmeningkatkan kecakapan serta kompetensi yangdimilikinya;

c. personel pelayanan informasi aeronautika yang tidakmengikuti pengujian kesehatan secara berkala sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

d. personel pelayanan informasi aeronautika yang tidakmematuhi atau memenuhi peraturan keselamatanpenerbangan;

e. personel pelayanan informasi aeronautika yang tidakmembawa buku lisensi sewaktu bekerja dan tidakdapat menunjukkan kepada Inspektur atau petugasyang ditunjuk Direktur jika diminta;

f. personel pelayanan informasi aeronautika yang tidakmemiliki Personel log book dan tidak sesuai dengankondisi terkini;

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

¥-22

Page 23: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Lisensi dan Rating Buku Lisensi harus menyesuaikanketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini palinglambat 3 (tiga) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/08/II/1999tentang Sertifikat Kecakapan dan Rating Petugas PelayananInformasi Aeronautika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 4 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan

Kementerian Perhubungan;3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJOPembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

23

Page 24: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 301 TAHUN 2015

Tanggal : 4 MEI 2015

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI

Nomor

Sifat

Lampiran 1 (Satu) berkasPerihal Permohonan Penerbitan Kepada

Lisensi Yth. Direktur Navigasi Penerbangandi

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama Lengkap

Pangkat/Golongan/Jabatan

N.I.P atau yang sejenisTempat dan Tanggal Lahir

Kebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat Tinggal

Alamat Unit Kerja

Masa Kerja

Pendidikan Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-h.

J-

mengajukan permohonan untuk penerbitan Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 2x3 cm dengan latar belakang warna merah;

b. Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

c. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;

d. Salinan [copy] sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisir;

e. Salinan (copy) sertifikat pelatihan Bahasa Inggris dan sertifikat TOEFL dengan nilaiminimal 400;

f. Salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.Pemohon/

Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ltd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIANJRJKUlrf DAN HUM;

croRATJew

HEMI PA'MURAHARJOPembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

24

Page 25: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor ; KP 301 TAHUN 2015Tanggal ; 4 MEI 2015

SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN/PERUBAHAN IDENTITAS BUKU LISENSINomor

Sifat

Lampiran : 1 (Satu) berkasPerihal Permohonan Penggantian

Atau Perubahan Identitas

Buku Lisensi

KepadaYth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

J A K ARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :a. Nama Lengkap

Pangkat/ Golongan / JabatanN.I.P atau yang sejenisTempat dan Tanggal LahirKebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat TinggalAlamat Unit Kerja

i. Masa Kerjaj. Pendidikan Terakhir

mengajukan permohonan untuk penggantian/perubahan identitas buku lisensi PersonelPelayanan Informasi Aeronautika

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (penggantian);

Pas Foto 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang warna merah(penggantian);

Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (penggantian/perubahan identitas);Surat tanda bukti perubahan nama (perubahan identitas);Surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal atau bekerja per tanggal selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak kepindahan (perubahan identitas);Buku lisensi asli (perubahan identitas);Buku Lisensiyang rusak) atau Salinan Lisensi (penggantian);Salinan Sertifikat Kompetensi (penggantian);

i. Salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi (penggantian/perubahanidentitas).

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/Pimpinan Unit Kerja

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ltd

baliqan .sesuai dengan aslinyaKEPALA BA6lAN HU/ftUM-'DAN HUM/

[CKEKTO

wHEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

25

Page 26: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 301 TAHUN 2015

Tanggal : 4 MEI 2015

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN RATING

1 (Satu) berkasPermohonan Penerbitan

RatingKepada

Yth. Direktur Navigasi Penerbangandi

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama Lengkap

Pangkat/ Golongan / Jabatan

N.I.P atau yang sejenis

Tempat dan Tanggal Lahir

Kebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat Tinggal

Alamat Unit Kerja

i. Masa Kerjaj. Pendidikan Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

mengajukan permohonan untuk penerbitan Rating dari Lisensi Personel

Pelayanan Informasi Aeronautika

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :a. Buku lisensi (asli) personel pelayanan informasi aeronautika;

b. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;

c. Sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masih berlaku;

d. Sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah

mendapatkan ijin/persetujuan dari Direktur Jenderal;

e. Surat rekomendasi dari OJT Instructor.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN .HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

26

Page 27: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 301 TAHUN 2015

Tanggal : 4 MEI 2015

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING

Nomor

Sifat

Lampiran 1 (Satu) berkasPerihal Permohonan Perpanjangan Kepada

Rating Yth. Direktur Navigasi Penerbangandi

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :a. Nama Lengkap

Pangkat/ Golongan / Jabatan

N.I.P atau yang sejenis

Tempat dan Tanggal LahirKebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat Tinggal

Alamat Unit Kerja

i. Masa Kerja

j. Pendidikan Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

S-

h.

mengajukan permohonan untuk memperpanjang Rating dari Lisensi PersonelPelayanan Informasi Aeronautika.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Surat permohonan perpanjangan rating sebagaimana tercantum dalam lampiran IVperaturan ini.

b. Buku lisensi (asli) personel pelayanan informasi aeronautika;c. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;

d. Salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masihberlaku;

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAJ^HUKUM DAN HUMAS

HEMf'PAMURAHARJOPembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

27

Page 28: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 301 TAHUN 2015

Tanggal : 4 MEI 2015

SURAT VALIDASI LISENSI PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

No.

This certifies that personnel:Name

Date of Birth

Nationality-Licence TypeLicence Number

Country of IssueExpiration Date of LicenceExpiration Date of MedicalOperating Company

LETTER OF VALIDATION

Has been completed the validation process and declared valid to working in the field ofAeronautical Information Services in the Republic of Indonesia.

Jakarta,

On Behalf of DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

DIRECTOR OF AIR NAVIGATION

Pangkat / Golongan RuangNIP.

Terms of Condition:

• Personnel must comply with Republic of Indonesia regulations;• Personnel shall be maintain and taken along this letter while working in the field ofAeronautical

Information Services;• This letter is valid for 1 (one) years after being approved.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinyaCPALA BAGIAN^HliKUM DAN HUMAS

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

28

Page 29: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 301 TAHUN 2015

Tanggal : 4 MEI 2015

SURAT PERMOHONAN VALIDASI LISENSI

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

1 (Satu) berkasPermohonan Validasi

Lisensi dan/atau Rating Yth.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama Lengkap

Pangkat/Golongan/Jabatan

N.I.P atau yang sejenisTempat dan Tanggal Lahir

Kebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat Tinggal

Alamat Unit Kerja

Masa Kerja

Pendidikan Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

J

KepadaDirektur Navigasi Penerbangandi

J A KARTA

mengajukan permohonan untuk memperoleh validasi Lisensi dan/atau Rating Personel

Pelayanan Informasi Aeronautika.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (Letter of Authorization/LOFA) atausalinan (copy) dokumen lisensi yang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yangmengeluarkan dokumen lisensi.

b. Surat ijin bekerja di Indonesia dari instansi berwenang bagi warga negara asing (WNA);c. Surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekerja ;

d. Salinan (copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;e. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku.f. Salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masih

berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Salinan-'Sesuai dengari/aslinyaKEPALA BAGIAN Ht)KUM DAN HUM;

iEKTORAY

| pLRllUBUN&AN

0,

I PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

29

Page 30: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : RP 301 TAHUN 2015Tanggal : 4 Mei 2015

CONTOH FORMAT DAN BENTUK BUKU LISENSI PERSONEL PELAYANANINFORMASI AERONAUTIKA

Halaman Sampul Depan

,:-'""<&."KEPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDON ESI A

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION M

h:M

?'•/

LISENSI

PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LICENSE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MINISTRY OF TRANSPORTATION

Catatan :

Warna Cover Hijau Muda, Tulisan Warna Gold (Emas)

m«K

30

Page 31: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : RP 303 TAHUN 2015Tanggal : 4 Mei 2015

CONTOH FORMAT DAN BENTUK BUKU LISENSI PERSONEL PELAYANANINFORMASI AERONAUTIKA

Halaman Sampul Depan

REPl BLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT .tENDERALPERIIUBUNCaNTJDARADIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

' ;•-•" "•>• . ,

.

LISENSI

PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LICENSE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MINISTRY OE TR^sMrTATfON

Catatan :

Warna Cover Hijau Muda, Tulisan Warna Gold (Emas)

31

Page 32: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 1

'

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

. ]

REPUBLIK INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

A

i

LISENSI

PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LICENSE

.•

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014(PKPS Bagian 69)

'

. This License is issued in compliance withMinistrial Decree Number PM 1 Year 2014

(CASR Part 69)

32

Page 33: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 2

2

..Ir,A.irc,.

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

i

i

LISENSI

PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE LICENSEa. •

Dikeluarkan sesuai dengan tata cara penerbitan lisensi yang diaturdalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan

Penerbangan Internasional mengenai Lisensi PersonelIssued in accordance with Indonesia Civil Aviations Regulationsand the International Standards and Recommended Practice for

Personnel Licensing

33

Page 34: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 3

3-

REPUBLIK INDONESIA

RFPTTR1 IP OF INDONESIAKEI UBLIC Vt INDONESIA

I. Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraDirectorat General of Civil Aviation

Photo

Foto

R

n. LISENSI PERSONEL PIA

AIS LICENSEI

Nomor'

' ................

Number

TV XT T Viv. iNama Lengkap : ..... .....

Name of Holder (in full)•

V. Tempat dan Tanggal Lahir :Place and date of birth

VI. Kebangsaan :

Nationality

VII Jenis Kelaminvn. Jems tveiamm ..........

bex

Address!

DC. Tanda tangan pemegang :Signature of Holder

34

Page 35: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 4

4

X. LISENSI PERSONEL— ;

LICENSE' •

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanyatercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasiyang telah disahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

. — — ,

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3(three), possesses the capability and qualification to carry out dutiesaccording to laws and regulations.

- •

1

'

i

:

35

Page 36: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 5

XT KFWFNANCAN

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya

tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kecakapan dan kualifikasi,dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini:

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3

(three), possesses the capability and qualification, and is authorized toprovide the specified ratings listed below :

_ . *

5- •

No

Lokasi

Location

Macam

Kewenangan

Type ofRating

Berlaku

sampai

Valid until

^-— !

:

,

Cap dan

tanda-tangan

Stamp and

Signature

-

t

)!

—"

_ : —J 1

• •

36

Page 37: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 6

KEWEINANGAN

RATINGS

Lokasi

*'"

Location

• —

Macam

Kewenangan

Type of

Rating•

.

i ~

•-

Berlaku

sampai

Valid until

Cap dan

tanda-tangan

Stamp and

Signature•

:

-

37

Page 38: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 7

7• . •

! :

KEWENANGAN

RATINGS

No

—i—

Lokasi

Location

Macam

Kewenangan

Type ofRating

Berlaku

sampai

Valid until

-

— !

^—-—'—-^ " •, , — —

i

i I__

'

'.

• : e •

Cap dan

tanda-tangan

Stamp and

Signature

.

'

_—.

:

_J

;

38

Page 39: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

No

Halaman 8

o

*"T?

Location

KEWENANGAN—

RATINGS

Macam

Kewenangan

Type of

Rating

Berlaku

sampai

Valid until

Cap dantanda-tangan

Stamp and

Signature

: ' i !

.

:

.

"

_

—~

si.!

, , . _

• . • .

39

Page 40: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 9

9

KEWENANGAN

RATINGS

.

• -

No

'

~.vasi

Location

1

i±p•

-

Macam

Kewenangan

Type ofRating

- . L

.

Berlaku

sampai

Valid until

Cap dantanda-tangan

Stamp and

Signature

'

!

• •

!•

.

40

Page 41: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

• i

r-

Halaman 10

10•

!

KEWENANGAN

RATINGS

Lokasi

No —

Location

Macam

Kewenangan

Type ofRating

Berlaku

sampai

Valid until

Cap dan

tanda-tangan

Stamp and

Signature

-• •- • '.

.

• i

'

—i

1

I

:

L

""

.

41

Page 42: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 11

XII.

II

CATATAN-CATATAN

RECORDS

- ——

_—|—

. .

-

, : __ ___

'

•.:-

——-_

;

'

••"••

! : :•••'•••• 1

-

• •

1

.

.

-

—-

.—i ! ;—

i

!

• •.

i

42

Page 43: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 14

'• '

14

-

AV.XV. UJIAN KESEHATAN

MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang LisensiPersonel telah melaksanakan ujian kesehatan dan dinyatakan sehat untuk

wewenang yang tertera di bawah ini.

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled themedical fitness requirements for the rating indicated here on.

Tanggal Berlaku sampai

Date Valid until,—

••

___

-

'

! ••..- •-:•'• i

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General ofCivil Aviation

_______

•"•

-•

— • —

1

45

Page 44: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 15

15

-

MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

UJIAN KESEHATAN

Tanggal

Date

1—j

:

____.

Berlaku sampai

Valid until

__v

..

"— ! •

J

..

:. —:

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General of

Civil Aviation

1

— —

« :—:

•.

— ' "

: .:.•-.

—:

46

Page 45: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 12

12

CATATAN-CATATAN

RECORDS

_

.

,

.

A•

! ,

••: • ••• ._____

'

•'

' i —

43

Page 46: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

XIII.

XIV.

Halaman 13

13

t in iTanggal Pengeluaran :

Date of issued

Tal^rta

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan UdaraDirektur Navigasi Penerbangan

On behalf Director General of Civil Aviation

Director of Air Navigation

1

NEISAI

....

....

-

....

44

Page 47: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 16

_

• -

16

UJIAN KESEHATAN

MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

••

" n—

Tanggal

Date

—: —

'

1 i

-

Berlaku sampai

Valid until

.

I___

i

1

^— :

1

,

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General ofCivil Aviation

_

!

• • .:

, __

— i jvr _!

-"'

. :.

,

47

Page 48: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 17

17:

. UJIAN KESEHATANMEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

_

.

Tanggal Berlaku sampai

Date Valid until

I

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General ofCivil Aviation

— .

.

: :.

.

'

^ :

1_

,

-

|_-

• \

, _

:

••

lOOi •

_ i

i

— A"

48

Page 49: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 18

18

i

UJIAN KESEHATAN .MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

Tanggal Berlaku sampai

Date Valid until

—, _—i

!

• ' •

.

—-•

.

;

;

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General ofCivil Aviation

_ _—

'

... .

• •

Kl

-————————.

'

'

49

Page 50: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 19

19'

UJIAN KESEHATAN

Tanggal Berlaku sampai

Date Valid until—

L__

!

:

_

— —

— :•

'

MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

a.n. Dirjen Perhubungan Udara

On behalf Director General ofCivil Aviation

—-

!

ii SIA

.

E _J.

_—

.

50

Page 51: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 21

21

SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS

.

.

ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATEr

Nomor

Sertifikat

Number of

Certificate

__

___

Tanggal Penerbitan Institusi yang menerbitkan

Date of issued The Institution of issued

' ._

— ,

———— '." ;.::

I_

.

_

-——— ——

— _

! ,

f

51

Page 52: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 22

: "—:22

XVII.

a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi Personel ini, kecuali oleh mereka yangditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.Do not entry or endorse on this licence except by the personsauthorized for that purpose by Director General of Civil Aviation

b. Apabila Lisensi Personel ini hilang, maka pemegang Lisensi Personelharus segera melaporkan / memberitahukan kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara tembusan Direktur NavigasiPenerbangan.If this licence is lost, the holder of the licence should immediatelynotify the Directorate General of Civil Aviation and copy to theDirector of Air Navigation.

c. Barang siapa yang menemukan Lisensi Personel ini diminta untukmengembalikan dengan segera kepada Direktorat JenderalPerhubungan Udara tembusan Direktorat Navigasi Penerbangan diJakarta. V;V'Any person finding this licence is requested to forward it immediatelyto the Directorate General ofCivil Aviation, and copy to Directorateof Air Navigation in Jakarta.

'

52

Page 53: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman 23

XVIII. KEWENANGAN DAN KODE

23

RATING AND CODE

.

KEWENANGAN

RATINGS

.. Aerodrome AIS

1 ft&& DIFlight Plan•

_.

3. NO I AM

4.

5. AIS/MAP Publication

6.

7

AIS/MAP Database

AIS/MAP Cartography

AIS/MAP Management

i

KOD__CODE

ADA

NIM

DAT

PUB:

CAD

AMM

-

53

Page 54: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Halaman Kosom

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

n i,—i'!"<EKTO»

1UKUM DAN HUMAS

FRALI I

• rcrvi ml

HEMI PAMURAHARJO

Pefnbina Tk 1 (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

SUPRASETYO

54

Page 55: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : Rp 3Q1 TAHUN 201 STanggal : 4 Mei 2Q15

FORMAT BUKU CATATAN PRIBADI (PERSONAL LOG BOOK)

Nama

NIK

Nomor Lisensi

No.Waktu dan

TugasUnit

PelayananPosisi Kerja Type Rating Keterangan

55

Page 56: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2015/KP_301_Tahun...dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05

CATATAN PELATIHAN PERSONEL

Nama

NIK

Nomor Lisensi

NoJenis

Pelatihan

Nama

Pelatihan

LembagaPelatihanL

JangkaWaktu

Pelatihan

Keterangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

... i •sktoratjbS.I

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

56