kementerian keuangan republik indonesia ......pokok wajib pajak, tanggal, jam, dan nomor tanda...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-01/PJ/2017
TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat
Pemberitahuan Elektronik telah diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan
pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi
perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 26 huruf e Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/ PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
(SPT), perlu menetapkan penggantian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
- 2 -
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ PMK.03 / 2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah
Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
4. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
-3-
5. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen
elektronik.
6. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang
disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal
maupun SPT Pembetulan.
7. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik
berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
8. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk
membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
maupun penyedia layanan SPT Elektronik.
9. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat
Jenderal Pajak.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka
dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak
atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT Elektronik.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status SPT
Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
13. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi
elektronik.
14. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui
laman Penyalur SPT Elektronik.
-4-
15. Saluran Suara Digital adalah sarana penyampaian SPT Elektronik melalui
interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat Jenderal
Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol papan kunci
(keypad) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.
16. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor
Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang
tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT
Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi
yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda
Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT
Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal
penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang
berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN
adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul
Penerimaan Negara.
18. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan
kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
Pasal 2
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata
uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk
SPT Elektronik.
(3) SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam
bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
- 5 -
perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk
melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam
bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk
melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
c. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
e. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban
pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
f. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
(4) SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
(5) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:
a. langsung;
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman
surat; atau
d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
(6) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. laman Penyalur SPT Elektronik;
- 6 -
c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
Wajib Pajak tertentu;
d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat
Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang
disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:
a. menyampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dalam satu
file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos,
atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
b. mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S
atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk
menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang
disyaratkan sebagai berikut:
a. fotokopi Formulir 1721 Al/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan;
b. bukti pembayaran;
c. Surat Kuasa Khusus;
d. surat keterangan kematian;
e. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;
f. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah
Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau
- 7 -
g. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang
bersifat wajib.
Pasal 4
(1) Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu
penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
(2) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu
Indonesia Bagian Barat.
Pasal 5
(1) Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5), KPP melakukan penelitian kelengkapan penyampaian SPT Elektronik
dengan mengisi lembar penelitian.
(2) Lembar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) SPT Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:
a. data elemen SPT Elektronik; dan
b. keterangan dan/ atau dokumen yang hams dilampirkan dalam SPT
Elektronik,
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
- 8 -
Pasal 6
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas SPT
Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik
dinyatakan lengkap; atau
b. KPP mengembalikan SPT Elektronik beserta lembar penelitian dalam hal SPT
Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
Pasal 7
(1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas
SPT Elektronik yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa
ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan
huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan
tanggal penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
(2) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan
SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan
SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT
dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 9 -
(4) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian SPT
Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.
Pasal 8
(1) Dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti
Penerimaan Elektronik.
(2) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Elektronik
tersebut telah lengkap.
(3) Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan
penelitian kelengkapan SPT Elektronik.
(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal
SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
(5) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan
SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan
SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.
(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT
dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 10 -
(7) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian SPT
Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.
Pasal 9
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Elektronik yang telah
disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk SPT
Elektronik.
Pasal 10
Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT
dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung
sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.
Pasal 11
Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:
a. secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
b. melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
c. melalui Penyalur SPT Elektronik;
d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat
Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
e. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa
Formulir SPT Digital,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 11 -
Pasal 12
Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-03/ PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan
Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI
Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
716 199003 1 002
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-01/ PJ / 2017 TENTANG PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
I. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK 1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi
LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK NPWP: Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT: El WP Sendiri OKuasa ❑Ahli Waris
(dilampiri Surat Kuasa (dilampiri Surat Keterangan Kematian)
Khusus)
Jenis SPT ❑ Normal 0 Pembetulan
❑Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dan 6 UU KUP
Status SPT ❑ Kurang Bayar ❑ Nihil ❑ Lebih Bayar
❑ Jika KB, dilampiri
bukti pembayaran
Jenis Formulir 01770 SS 01770 S ❑ 1770 (WP KPP Terdaftar)
Khusus SPT
Elektronik yang
disampaikan langsung, melalui pos,
atau melalui
perusahaan jasa
ekspedisi/kurir
❑Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT
❑ Data dapat diunggah pada SIDJP
Jika SPT 1770 SS,
❑ Induk SPT
❑ Penghasilan bruto s.d Rp.60.000.000
Jika SPT 1770 S,
❑ Induk SPT
01770 S-I & 1770 S-II
❑Bukti Pemotongan
OPenghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000
❑ Bukti Pembayaran Zakat/ Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika Ada)
❑ Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada)
Jika SPT 1770,
❑ Induk SPT
01770 - I s.d. 1770 - IV
❑Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika Ada)
❑ Neraca & Lap. Laba Rugi (Pembukuan)
❑ Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto & Biaya (Norma)
❑ Daftar Pembayaran PPh Ps.25 dari gerai (WP Pengusaha Tertentu)
❑ Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013
❑Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atau Penghasilan LN
0 Daftar Nominatif Biaya Entertainment
OPenghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada)
❑ Penghitungan Kompensasi Kerugian
❑Penghitungan PPh Terutang (PH/MT)
Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima
Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap** sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:
Petugas Peneliti,
NIP
"coret yang tidak perlu
-2-
2. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Badan
LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK
NPWP: Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT: DWP Sendiri 0 Kuasa E Ahli Waris
(dilampiri Surat Kuasa (dilampiri Surat Ket.
Khusus) Kematian)
Jenis SPT 0 Normal 0 Pembetulan
0Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dan 6
UU KUP
Status SPT 0 Kurang Bayar 0 Nihil 0 Lebih Bayar
III Jika KB, dilampiri bukti
pembayaran
Jenis Formulir 01771 (WP KPP Terdaftar) 0 1771 $ (WP KPP
Terdaftar)
Khusus SPT
Elektronik yang
disampaikan
langsung, melalui
pos, atau melalui
perusahaan jasa
ekspedisi/kurir
0Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT
0 Data dapat diunggah pada SIDJP
Formulir 0Induk SPT (1771/1771$ hlm. 1862)
017714 s.d. 1771-VI atau 1771$ s.d. 1771-VI
Lampiran yang
Disyaratkan
0 Laporan Keuangan
0 Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
0 SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT)
0 Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
0 Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi
0 Daftar nominatif biaya entertainment
0 Laporan dan Surat Pernyataan Sisa Lebih Anggaran (khusus Badan Nirlaba)
0 Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi Kantor Pusat BUT (khusus BUT tertentu)
0 Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT)
Lampiran Khusus L_J Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
0 Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
0 1A (1771)/ 1B (1771$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
0 2A (1771) / 2B (1771$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal)
0 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara Tax Haven Country (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 16.a)
0 4A (1771)/ 4B(1771$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal)
E) 5A (1771)/ 5B (1771$): Daftar Cabang Utama Perusahaan
0 6A (1771) / 6B (1771$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT)
0 7A (1771) / 7B (1771$): Kredit Pajak Luar Negeri
0 8A(1771) / 8B (1771$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)
Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima
Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:
-3
Petugas Peneliti,
NIP "caret yang tidak perlu
1. Lembar Penelitian diisi oleh Petugas Peneliti sesuai kelengkapan SPT Elektronik yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, petugas peneliti : a. mengadministrasikan Lembar Penelitian bersama dengan formulir induk SPT
dalam hal SPT Elektronik disampaikan dengan cara langsung ke KPP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
b. menyimpan/mengarsipkan Lembar Penelitian dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu.
3. Dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap, petugas peneliti menyampaikan Lembar Penelitian bersama denga surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik kepada Wajib Pajak.
NPWP: Tanggal Terima:
Tanda Tangan
SPT: ❑Kuasa
(dilampiri Surat Kuasa Khusus)
❑Ahli Waris
(dilampiri Surat Ket. Kematian) ❑WP Sendiri
❑ Pembetulan
❑Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP
Jenis SPT ❑ Normal
Status SPT ❑ Kurang Bayar
❑ Jika KB, dilampiri
bukti pembayaran
❑ Nihil ❑ Lebih Bayar
Khusus SPT
Elektronik yang
disampaikan langsung, melalui
pos, atau melalui
perusahaan jasa
ekspedisi/kurir
❑Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT
0 Data dapat diunggah pada SIDJP
SPT Masa PPh 21/26,
❑Induk SPT
01721-I s.d. 1721-V
❑Bukti pembayaran
0 Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
0 Surat Keterangan Kematian (Jika di tanda tangani ahli waris)
❑ Bukti Potong PPh 21/26 selain karyawan dan Pegawai tetap.
SPT Masa PPh 22
❑Induk SPT
❑ Daftar bukti pembayaran (Khusus untuk Bank Devisa dan Produsen/ importir migas)
E Bukti Pembayaran
❑Bukti pembayaran dari pemungut (Khusus untuk badan industri dan DJBC)
❑ Daftar bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC)
0Bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC)
❑Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (Khusus Badan Usaha industri)
❑ Risalah lelang (khusus untuk DJBC)
❑Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
SPT Masa PPh 23/26
❑Induk SPT
❑Bukti pembayaran
❑ Daftar Bukti Pemotongan
❑Bukti Pemotongan
D Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
❑Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus PPh Pasal 26 berdasarkan P3B)
SPT Masa PPh 15
❑ Induk SPT
❑ Bukti pembayaran
❑ Daftar Bukti Pemotongan
❑ Bukti Pemotongan
❑Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
❑ Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri dengan P3B)
SPT Masa PPh 4(2)
❑Induk SPT
❑ Bukti pembayaran
❑ Daftar Bukti Pemotongan
❑ Bukti Pemotongan
0 Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
❑Daftar nilai penjualan saham per hari bursa (Khusus transaksi penjualan saham)
❑ Daftar nilai penjualan obligasi per hari (Khusus transaksi penjualan obligasi)
❑ Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh (Khusus transaksi penjualan saham dan obligasi)
- 4 -
II. LEMBAR PENELITIAN SPT MASA ELEKTRONIK 1. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK
Berikan tanda (0 pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterirna
Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap** sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:
Petugas Peneliti,
NIP
**coret yang tidak perlu
-5-
2. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ELEKTRONIK
NPWP: Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT:
DWP Sendiri 0 Kuasa 0 Ahli Waris (dilampiri Surat Kuasa Khusus) (dilampiri Surat Ket. Kematian)
Jenis SPT 0 Normal OPembetulan 0Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP
Status SPT 0 Kurang Bayar 0 Nihil E Lebih Bayar
0 Jika KB, dilampiri bukti pembayaran
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir
DIsi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT
0 Data dapat diunggah pada SIDJP
•
SPT Masa PPN Pemungut
0 Induk SPT
01107 PUT 1 s.d. 1107 PUT 2
0BuIcti Pembayaran (Jika SPT KB)
0 Surat Keterangan tidak dipungut/dibebaskan (Untuk sektor tertentu)
0Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor)
ditandatangani oleh selain WP) 0 Surat Kuasa Khusus (Jika El
SPT Masa PPN 1111
El Induk SFr
01111 AB
01111 Al
01111 A2
01111 B1
01111 B2
01111 B3
0 Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu)
0 Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor)
EBukti Pembayaran (Jika SPT KB)
El Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
SPT PPN DM
0 Induk SPT
01111 ADM
01111 R DM
0 Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu)
0 Daftar Rincian Kendaraan Bermotor(Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor)
Bukti Pembayaran (Jika SIT KB)
0 Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)
Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima
Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:
Petugas Peneliti,
NIP **coret yang tidak perlu
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01 /PJ/ 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
1. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS W iniak IZO id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduamapajak.go.id, informasCipajak.goid
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) Elektronik
Yth. NPWP :
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a. Q 1770 (Induk SPT) b. CI 1770-I hal. 1 c. LJ 1770-I hal. 2 d. D 1770-11 e. = 1770-111 f. Q 1770-IV
2. Lampiran yang disyaratkan a. Bukti pembayaran PPh Pasal 29; b. D Neraca dan Laporan Rugi Laba; c. D Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya; d. Q Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat
usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu); e. D Fotokopi formulir 1721-Al dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain; f. 1= Surat Kuasa Khusus; g. = Surat keterangan kematian; h. 0 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
Penghitungan Kompensasi Kerugian; j. Q Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH)
atau Memilih Terpisah (MT); k. Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/ Ditanggung Pemerintah dan yang
dibayar/dipotong di luar negeri; 1. D Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun
2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)
3. Lain-Lain a. I—I Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. Q Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-
SPT).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
-2
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP./oc/KP.xxxx
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAI, PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS WWW,DEtialc.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENOADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], informasiepajak.gojd
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) Elektronik
Yth. NPWP :
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan
1 Formulir Baku a. CI 1770 S (Induk SPT) b. FT 1770 S-I c. I-7 1770 S-II
2. Lampiran yang disyaratkan a. = Bukti pembayaran PPh Pasal 29; b. 0 Fotokopi formulir 1721-Al dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain; c. I-1 SuratKuasa Khusus; d. = Surat keterangan kematian; e. n Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
3. Lain-Lain a. I—IUnsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui
e-SPT).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. **)
pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/ KP.xxxx
-3-
2. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 S ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www,naiak,xo.icl
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduangpajak.go.K informasqpajak.go.id
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS) Elektronik
Yth. NPWP :
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku = 1770 SS (induk SPT)
2. Lampiran yang disyaratkan a. (—I Surat Kuasa Khusus; b. E-1 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).
3. Lain-Lain a. Q Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. CI Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui
e-SPT).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. **)
pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
-4-
3. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 SS ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
-5
4. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771 ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www paiak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduanT4pajak.goid, informasigpajak.go.id
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan (1771) Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a CI 1771 (Induk SPT) b. O 1771 hal. 2 c. 1=1 1771-I d. O 1771-11 e. D 1771-111 f. O 1771-IV g. O 1771-V h. 0 1771-VI
2. Lampiran yang disyaratkan a. Q SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29; b. H Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi; d. 0 SSP PPh Pasal 26 ayat (4); e. O Surat Kuasa Khusus; f. O Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun
2013(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)
3. Lampiran Khusus a. I-1 lA : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; b. I—I 2A :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal; c. 3A, 3A-1 & A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi
dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country; d. 0 4A :Daftar Fasilitas Penanaman Modal; e. Q 5A :Daftar Cabang Utama Perusahaan; f. O 6A : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4); g. = 7A : Kredit Pajak Luar Negeri; h. = 8A-1/ 8A-2/ 8A-3/ 8A-5/ 8A-6/ 8A-7/ 8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari
Laporan Keuangan.
4. Lain-Lain a. O Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. 0 Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melaluie-
SPT).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
6
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. .1
pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
Keterangan: * Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
-7-
5. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771$ ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JA LAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.paiak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], [email protected]
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771 $) Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 $) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a. O 1771/$ (induk SPT) b. Q 1771/$ hal.2 c. 1771-1/$
=1 1771-11/$ O 1771411/$ [1 17714V/$
1771-V/$ 1771-V1/$
2. Lampiran yang disyaratkan a. FT SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29; b. F-1 Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; c O Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi; d D SSP PPh Pasal 26 ayat (4); e. n Surat Kuasa Khusus.
3. Lampiran Khusus a. 0 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; b. Q 2B :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal; c. O 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi
dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country; b. CI 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal; c. Q 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan; d. Q 6B :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4); e. J 7B : Kredit Pajak Luar Negeri; f. 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari
Laporan Keuangan.
4. Lain-Lain a. E-1 Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*); b. O Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian
melalui e-SPT).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
8
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. ..)
pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www DAN< go id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduant-ipajak.goid, informaspajak.go.id
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a. CI 1721 (Induk SPT); b. F-11721-1; c. 1-11721-II; d. I-11721-111;
e 1721-IV; f. I-1 1721-V.
2. Lampiran yang disyaratkan a. = Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26; b. (—I Surat Kuasa Khusus;
3. Lain-Lain a. D Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. r—ITidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
-9-
6. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS WVAV Da iak .go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduangpajak.gojd, informasigpajak.go.id
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan
1. Formulir Baku Induk SPT
2. Lampiran yang disyaratkan a CI Daftar bukti pembayaran PPh Pasal 22; b. 77 Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dibayar sendiri; c. 7-1Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dari pemungut; d. 17 Daftar bukti pemungutan;
e. n Bukti pemungutan; f. n Daftar rincian penjualan dan retur penjualan; g. l Risalah lelang; h. I—I Surat Kuasa Khusus.
3. Lain-Lain a. E1Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. I—I Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. **) pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
- 10 -
7. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 22 ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
Kolom identitas tidak diisi lengkap Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www paiak .1;(:) id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduanfgpajak.goid, informasigpajak.goid
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik
Yth. NPWP :
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan
1. Formulir Baku Induk SPT
2. Lampiran yang disyaratkan a. Q Bukti pembayaran PPh Pasal 23/26; b. 1—IDaftar bukti pemotongan;
c. n Bukti pemotongan; d. I—ISurat Kuasa Khusus;
e. i i Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili. 3. Lain-Lain
a. CI Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. 1-1Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
-11-
8. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 23/26 ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
Kolom identitas tidak diisi lengkap Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.paiak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], [email protected]
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik
Yth. NPWP :
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan
1. Formulir Baku Induk SPT
2. Lampiran yang disyaratkan a. D Bukti pembayaran PPh Pasal 15; b. 1-1Daftar bukti pemotongan; c. 1-7Bukti pemotongan; d. I—I Surat Kuasa Khusus; e. F—iLegalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.
3. Lain-Lain a. CI Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. 1—ITidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
-12-
9. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 15 ELEKTRONIK
Keterangan:
*) Diisi dengan pilihan berikut:
Kolom identitas tidak diisi lengkap
Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.paiak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (0211 1500200 EMAIL [email protected], informasi@pajalcgoid
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku Induk SPT
2. Lampiran yang disyaratkan a. D Bukti pembayaran PPh Pasal 4(2); b. ni Daftar bukti pemotongan;
c. n Bukti pemotongan; d. 1-1 Surat Kuasa Khusus; e. n Daftar nilai penjualan saham per hari bursa; f. 1-1 Daftar nilai penjualan obligasi per hari; g. n Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh.
3. Lain-Lain a. D Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. 1-1 Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
- 13 -
10. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 4(2) ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.0aialcao.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], [email protected]
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN (Pemungut) Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
I. Formulir Baku a. 1-7 Induk SPT b. I-1 1107 PUT 1 c. F-7 1107 PUT 2
2. Lampiran yang disyaratkan a. I—I Bukti pembayaran PPN;
b. (I Surat keterangan tidak dipungut/dibebaskan; c. n Daftar Rincian Kendaraan Bermotor; d. n Surat Kuasa Khusus;
3. Lain-Lain a. 1-1 Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. n Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. **)
pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
- 14 -
11. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN (PEMUNGUT) ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www paiak KO id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], pajak.go.id
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN 1111 Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a. D Induk SPT b. n 1111 AB c. [—I 1111 Al d. r1111A2 e. 1-11111 B1 f. 1111B2 g. 1-11111 B3
2. Lampiran yang disyaratkan a. D Bukti pembayaran PPN; b. ni Surat keterangan tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung
pemerintah; c. 1-1 Daftar Rincian Kendaraan Bermotor; d. 11 Surat Kuasa Khusus;
3. Lain-Lain a. II Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*); b. I-1 Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
- 15 -
12. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN 1111 ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITUS www.paiak.Eo id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL [email protected], [email protected]
Nomor Lampiran
Hal : Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN DM Elektronik
Yth. NPWP •
Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN DM Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :
1. Formulir Baku a. I-1 Induk SPT b. FT 1111A DM c. 1-11111RDM
2. Lampiran yang disyaratkan a. =1 Bukti pembayaran PPN DM; b. (-1 Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ ditanggung
pemerintah; c. 11 Daftar Rincian Kendaraan Bermotor; d. I—I Surat Kuasa Khusus;
3. Lain-Lain a. 0 Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap b. I—I Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT
Elektronik).
Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Masa PPN DM Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.
Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr. **) pada nomor telepon:
Kepala Kantor,
NIP.
Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal
Kp: KP.xx/KP.xxxx
- 16 -
13.SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN DM ELEKTRONIK
Keterangan: *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap - Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01 /PJ/ 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
SURAT PEMBERITAHUAN SPT ELEKTRONIK DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN TELEPON FAKSIMILE SITLIS www.calak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduarapajak.go.id, informasie(pRjak.go.id
Nomor Lampiran Hal : Pemberitahuan SPT Tahunan/ Masa Elektronik
Dianggap Tidak Disampaikan
Yth. NPWP :
Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi/SPT Masa Elektronik*) Tahun/ Masa Pajak dengan status (Normal/ Pembetulan ke-...)* yang telah Saudara sampaikan pada tanggal dianggap tidak disampaikan karena
**
Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan/SPT Masa Elektronik yang Saudara sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
NIP
Kp: KP.xx/ KP.xxxx/xxxx
Keterangan: * Coret yang tidak perlu * Alasan meliputi:
Kelengkapan SPT Elektronik yang kami minta dengan surat nomor tanggal tentang permintaan kelengkapan SPT Elektronik belum kami terima; Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang formulir induknya tidak ditandatangani;
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-0 1 / PJ / 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
A. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Secara Langsung atau Melalui Pos/Perusahaan Jasa Ekspedisi/Kurir
SPT Elektronik beserta lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (cakram padat, flash disk, atau media penyimpanan
elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur sebagai berikut: 1. Wajib Pajak menggunakan Aplikasi SPT Elektronik untuk merekam data
perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: a. data identitas Wajib Pajak; b. data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur
Paj ak; c. data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
d. data Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surat Setoran Pajak; 2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi
keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam Aplikasi SPT Elektronik dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan Aplikasi SPT Elektronik.
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan Aplikasi SPT Elektronik.
4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT
Elektronik. 5. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan Aplikasi SPT
Elektronik dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik. 6. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan
tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document Format
(PDF) dalam satu file. 7. Wajib Pajak menyampaikan SPT Elektronik ke KPP:
a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
8. Dalam penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada angka 7, Wajib Pajak membawa atau mengirimkan: a. formulir Induk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan
PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik yang telah ditandatangani; b. media penyimpanan elektronik yang berisi file data SPT; dan
- 2 -
c. dokumen lain yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada
angka 6. 9. Atas penyampaian SPT Elektronik secara langsung diberikan bukti
penerimaan sepanjang SPT lengkap. 10. Bukti pengiriman surat penyampaian SPT Elektronik melalui pos atau
jasa ekspedisi/kurir dianggap sebagai bukti penerimaan SPT sepanjang
SPT tersebut telah lengkap.
B. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak 1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi
elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara online dengan benar, lengkap,
dan jelas; atau b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT
Elektronik. 2. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi
SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai
berikut: a. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau
laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
e. Wajib Pajak yang telah mengisi Aplikasi SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
f. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
g. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
3. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik. b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu. c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik. d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status
kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
- 3 -
e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk file
cs v. f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan
tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document
Format (PDF) dalam satu file.
g. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (diponline.paiak.go.icl) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
h. Wajib Pajak mengunggah file csv dan lampiran yang dipersyaratkan
dalam bentuk file PDF sebagaimana dimaksud pada huruf f .
i. Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
j. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
k. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
4. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
5. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (e-mail address) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
C. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Penyalur SPT Elektronik 1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri
melalui laman Penyalur SPT Elektronik dengan mencantumkan:
a. alamat surat elektronik (e-mail address); dan b. nomor telepon seluler, untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan
Elektronik. 2. Untuk menyampaikan SPT melalui Penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak
dapat memilih untuk menggunakan Sertifikat Elektronik (Digital
Certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak atau dengan menggunakan kode verifikasi yang diperoleh dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penyalur SPT Elektronik harus mengirimkan: a. tata cara penyampaian SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT
Elektronik tersebut; b. aplikasi untuk menyampaikan SPT Elektronik beserta petunjuk
penggunaannya; dan c. informasi lain yang diperlukan untuk melaporkan SPT Elektronik
melalui Penyalur SPT Elektronik, kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.
-4-
4. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada laman penyalur SPT Elektronik dapat menyampaikan SPT Elektronik pada laman tersebut
dengan cara: a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara online pada laman tersebut
dengan benar, lengkap, dan jelas; atau b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT
Elektronik. 5. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi
SPT Elektronik pada laman penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik. b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera
dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak hams mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan pada laman penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
e. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik disampaikan.
f. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Penyalur SPT Elektronik.
6. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik. b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu. c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik. d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status
kurang bayar, Wajib Pajak hams mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk file csv.
f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang hams dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak hams memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam satu file.
g. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik. h. Wajib Pajak mengunggah file csv pada laman penyalur SPT Elektronik
serta lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk file PDF.
- 5 -
i. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik
disampaikan. j. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik
pada laman Penyalur SPT Elektronik.
7. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
8. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.
D. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Jaringan Komunikasi Data yang Terhubung Khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak 1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi
elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui jaringan komunikasi data yang didedikasikan khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak mengisi SPT Elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dalam hal pengisian SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus memasukkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
4. Wajib Pajak mengirimkan SPT Elektronik yang telah diisi melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
5. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
E. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Saluran Lain Yang Ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pajak Berupa Formulir SPT Digital 1. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi Viewer Formulir SPT Digital pada laman
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak menginstal Aplikasi Viewer Formulir SPT Digital.
3. Wajib Pajak mengunduh Formulir SPT Digital pada laman DJP Online
(diponline.pajak.go.ici) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. 4. Wajib Pajak yang telah mengunduh Formulir SPT Digital mendapat kode
verifikasi pelaporan SPT dari Direktorat Jenderal Pajak melalui alamat
surat elektronik (e-mail address) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak melakukan pengisian pada Formulir SPT Digital. 6. Dalam hal pengisian Formulir SPT Digital menunjukkan status kurang
bayar, Wajib Pajak harus mengisi elemen data pembayaran atas pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
7. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Formulir SPT Digital, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan
- 6 -
dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam
media penyimpanan elektronik dengan format Portable Document Format
(PDF) dalam satu file.
8. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal
Pajak. 9. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman data SPT dan
lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 melalui Formulir SPT
Digital secara online.
10. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.