kementerian keuangan republik indonesia ...per-30/pj/2014 tentang perubahan atas peraturan direktur...
TRANSCRIPT
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yth.: 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR SE - 40/PJ/ 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK
A UMUM
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pemenuhan persyaratan
subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.
Tujuan dari Pengawasan Pengusaha Kena Pajak yaitu untuk :
1. Memastikan bahwa seluruh PKP terdaftar diawasi lebih dini (early warning).
2. Memastikan bahwa prosedur baku pengawasan dilaksanakan dengan lebih
terarah.
Kegiatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara sistematis, melalui Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dan berkesinambungan, secara terus menerus, selama Pengusaha Kena Pajak terdaftar dalam administrasi
perpajakan melalui suatu sistem pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang
dikembangkan pada Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Modul
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
Pengembangan Aplikasi SIDJP Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak tersebut
untuk memberikan kemudahan bagi Account Representative dalam melaksanakan
pengawasan Pengusaha Kena Pajak, dengan cara:
a. Menyajikan
Kp.: PJ.0222/PJ .0201
-
-2-
a. menyajikan daftar Pengusaha Kena Pajak yang harus segera diawasi dalam
suatu Daftar Nominatif yang ditampilkan secara otomatis sesuai dengan
parameter pengawasan Pengusaha Kena Pajak dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dan perubahannya:
b. menyediakan menu penerbitan Daftar Nominatif secara mandiri apabila
diketemukan data dan/atau informasi perpajakan yang perlu segera diteliti oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan parameter pengawasan Pengusaha
Kena Pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dan perubahannya;
c. mempermudah proses persetujuan dari Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi maupun Kepala Kantor atas penyelesaian Daftar Nominatif pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang telah dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian. Tanda tangan basah dalam persetujuan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian dapat digantikan dengan
proses persetujuan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi maupun Kepala Kantor dalam manajemen kasus Aplikasi SIDJP;
d. mempermudah perekaman aktivitas pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Penyelesaian Daftar Nominatif pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang telah dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian tidak diharuskan untuk dicetak sehingga
mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan.
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi basis data perpajakan melalui percepatan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2013 tentang Percepatan Perakaman Surat Pemberitahuan (SPT).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan
pengawasan Pengusaha Kena Pajak dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai
pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
D. DASAR
Kp :PJ 0222/PJ.0201
-
-3-
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-254/PJ/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang
Pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
E. MATER]
1. Pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi SIDJP Modul Pengawasan Pengusaha Kena Pajak tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan
Modul) dapat diakses oleh Account Representative, Kepala Seksi Pengawasan
dan Konsultasi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Kantor Wilayah
DJP. Secara umum, menu pada Modul adalah sebagai berikut:
a. Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak
Dalam rangka memberi kemudahan bagi Account Representative dalam
melaksanakan pengawasan Pengusaha Kena Pajak, Modul menyediakan
menu Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (untuk selanjutnya disebut dengan Dafnom) yang menyajikan daftar Pengusaha Kena Pajak yang harus segera dilakukan pengawasan. Dafnom akan timbul secara otomatis setiap awal Masa Pajak sesuai dengan parameter pengawasan Pengusaha Kena Pajak, yaitu pelaporan SPT Masa PPN. Namun demikian, khusus untuk kondisi pelaporan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi (SPT LBR), Dafnom akan timbul segera setelah SPT LBR
tersebut disampaikan. Selain itu, Dafnom juga dapat ditimbulkan secara mandiri oleh Account
Representative dalam hal diperoleh data dan informasi perpajakan yang perlu
untuk dimanfaatkan dalam rangka pengawasan Pengusaha Kena Pajak.
b. Pengisian Kertas Kerja Penelitian
Berdasarkan Dafnom yang timbul, Account Representative meneliti SPT
Masa PPN dan mengumpulkan data dan/atau informasi perpajakan yang
dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan Pengusaha Kena Pajak, baik berupa data dan/atau informasi internal maupun
eksternal. Hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam Kertas Kerja
Penelitian (KKPt).
c. Pengisian
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
-
-4-
c. Pengisian Laporan Hasil Penelitian
Laporan Hasil Penelitian (LHPt) digunakan Account Representative untuk
menganalisis dan membuat ikhtisar hasil penelitian serta membuat
kesimpulan tindakan yang perlu dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. LHPt yang sudah diselesaikan dimintakan persetujuan kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan/atau Kepala Kantor
Pelayanan Pajak melalui manajemen kasus Aplikasi SIDJP.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi maupun Kepala Kantor Pelayanan
Pajak memberikan tanggapan, yang dapat berupa setuju atau tidak setuju, atas seluruh isian pada KKPt dan LHPt oleh Account Representative melalui manajemen kasus Aplikasi SIDJP. Persetujuan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak hanya diperlukan dalam hal Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam LHPt mengusulkan dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau mengusulkan pemeriksaan.
3. Monitoring pengawasan Pengusaha Kena Pajak terdapat dalam menu informasi
dan monitoring Aplikasi SIDJP. Menu ini digunakan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak. Monitoring
dilakukan secara berjenjang yang mana Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dapat memonitor penyelesaian Dafnom pengawasan Pengusaha Kena Pajak pada tiap Account Representative di Seksi Pengawasan dan
Konsultasi masing-masing. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memonitor
penyelesaian Dafnom pengawasan Pengusaha Kena Pajak pada unit kerjanya. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat memonitor penyelesaian Dafnom pengawasan
Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.
4. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Account Representative bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1) menindaklanjuti Dafnom pengawasan Pengusaha Kena Pajak dengan membuat Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian yang
terdapat dalam Modul.
2) menindaklanjuti kesimpulan penelitian yang tertuang di dalam Laporan
Hasil Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. 3) menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Penelitian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas dan bertanggung jawab
untuk:
1) memberikan persetujuan terhadap isian Kertas Kerja Penelitian dan
Laporan Hasil Penelitian yang terdapat dalam Modul.
2) memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena
Pajak pada masing-masing Account Representative. c. Kepala
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
-
Ditetapkan di Jakarta
r7);AREPUE ,L iir ada tanggal 21 November 2014
KTUR JENDERAL PAJAK, o.
101 ; IS:"A -4111 (tar
A y AD RAHMANY • 195411111981121001
-5-
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1) memberikan persetujuan terhadap isian Kertas Kerja Penelitian dan
Laporan Hasil Penelitian (dalam hal diperiukan) yang terdapat dalam
Modul.
2) memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena
Pajak pada masing-masing unit kerjanya.
d. Kepala Kantor Wilayah DJP bertugas dan bertanggung jawab untuk memonitor dan membimbing pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya.
F. PENUTUP
Surat Edaran Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Kp.:PJ.0222/PJ.0201
Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5