kementerian keuangan republik indonesia...

52
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Upload: lamxuyen

Post on 02-Mar-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah

Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

Page 2: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR2

Peta Nusa Tenggara Timur

Page 3: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Daftar is i 3

Daftar Isi

Peta nusa Tenggara Timur ......................................................... 2

Daftar isi ..................................................................................... 3

Kata Pengantar ........................................................................... 4

selayang Pandang ..................................................................... 5

Geografis dan Demografis ......................................................... 6

Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 8

Kondisi Perekonomian .............................................................. 19

Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 25

Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 30

Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 43

Ucapan Terima Kasih ................................................................ 49

sumber Data ............................................................................ 50

Page 4: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR4

Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.

Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. nusa Tenggara Timur. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

Kata Pengantar

Page 5: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

selayang Pandang 5

Selayang Pandang

sejak tahun 1957 Kepulauan nusa Tenggara merupakan daerah swatantra

Tingkat i (statusnya sama dengan Provinsi sekarang ini). selanjutnya berdasarkan

Undang-Undang nomor 64 tahun 1958, Daerah swatantra Tingkat i nusa Tenggara

dikembangkan menjadi 3 Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi nusa Tenggara Barat dan

Provinsi nusa Tenggara Timur.

Mulai tahun 1999 telah terjadi pemekaran daerah di Prov. nTT sehingga lahirlah 7

Daerah otonom Baru yaitu Kab. Lembata, Kab. rote ndao, Kab. Manggarai Barat,

Kab. nagekeo, Kab. sumba Barat, Kab. sumba Tengah, dan Kab. Manggarai Timur.

selanjutnya, pada tanggal 26 november 2008 berdasarkan UU no. 52 Tahun 2008

dibentuk satu DoB lagi yaitu Kab. sabua raijua. sehingga saat ini Prov. nTT terdiri dari

20 kabupaten dan 1 kota dengan 298 kecamatan dan 3.117 desa/kelurahan.

Page 6: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR6

Geografis dan Demografis

secara astronomi Prov. nusa Tenggara Timur berada di antara 8° – 12° Lintang

selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Dilihat dari letak geografisnya, sebelah utara

Prov. nTT berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan

samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste, dan sebelah

barat berbatasan dengan Prov. nusa Tenggara Barat.

Prov. nTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau dengan 4

pulau terbesar yaitu Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau sumba, dan Pulau Alor. Luas

daratan mencapai 4.734.990 hektar dan dilalui oleh 40 sungai. Daerah dengan

wilayah terluas adalah Kab. sumba Timur dan wilayah terkecil adalah Kota Kupang.

Page 7: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Geograf is dan Demograf is 7

No Kabupaten/KotaJumlah

PendudukLuas Daerah

Kepadatan

Penduduk per

Km2

1 Kab. Sumba Barat 108.644 2.183,18 50

2 Kab. Sumba Timur 233.568 7.000,50 33

3 Kab. Kupang 394.173 5.895,30 67

4 Kab. Timor Tengah Selatan 419.984 3.947,00 106

5 Kab. Timor Tengah Utara 214.842 2.669,70 80

6 Kab. Belu 465.933 2.445,60 191

7 Kab. Alor 181.913 2.864,60 64

8 Kab. Lembata 108.152 1.266,00 85

9 Kab. Flores Timur 238.166 1.813,20 131

10 Kab. Sikka 279.464 1.731,90 161

11 Kab. Ende 238.195 2.046,50 116

12 Kab. Ngada 135.294 1.645,88 82

13 Kab. Manggarai 274.984 2.096,44 131

14 Kab. Rote Ndao 115.874 1.280,00 91

15 Kab. Manggarai Barat 211.614 2.397,03 88

16 Kab. Sumba Barat Daya 266.408 1.480,46 180

17 Kab. Sumba Tengah 61.370 1.868,74 33

18 Kab. Nagekeo 126.761 1.416,96 89

19 Kab. Manggarai Timur 244.798 2.642,93 93

20 Kota Kupang 299.518 26,18 11441

4.619.655 48.718,10 13.312,00Nusa Tenggara Timur

Dari sisi demografis, jumlah penduduk di Provinsi nusa Tenggara Timur pada tahun 2009, mencapai 4.619.655 jiwa. Daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kab. Belu yaitu mencapai 465.933 jiwa atau sekitar 10,09% dari seluruh penduduk di nTT. sedangkan daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kab. sumba Tengah yaitu 61.370 jiwa atau sekitar 1,33%.

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi nTT yaitu sekitar 13.312 jiwa/km2, dimana kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kota Kupang yaitu 11.441 jiwa /km2. sedangkan yang terendah adalah di Kab. sumba Timur dan Kab. sumba Tengah yaitu hanya 33 jiwa/km2.

sementara itu, untuk Daerah otonom Baru (DoB) yaitu Kab. sabua raijua yang baru dimekarkan pada tahun 2008 belum diperoleh data terakhir terkait luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk.

Penduduk, Luas Daerah, dan

Kepadatan Penduduk

Tahun 2009

Page 8: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR8

Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Infrastruktur

4. Perusahaan Air Minum

5. Sumber Daya Listrik

Page 9: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Pelayanan Publ ik 9

No Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid /

Guru

Rasio Murid /

Sekolah

1 Kab. Sumba Barat 79 1.166 22.542 19,33 285,34

2 Kab. Sumba Timur 217 1.958 37.162 18,98 171,25

3 Kab. Kupang 305 3.485 48.832 14,01 160,10

4 Kab. Timor Tengah Selatan 489 4.573 77.040 16,85 157,55

5 Kab. Timor Tengah Utara 241 923 39.016 42,27 161,89

6 Kab. Belu 335 4.338 64.922 14,97 193,80

7 Kab. Alor 215 1.744 29.815 17,10 138,67

8 Kab. Lembata 155 1.385 17.306 12,50 111,65

9 Kab. Flores Timur 267 2.545 38.074 14,96 142,60

10 Kab. Sikka 295 2.758 46.538 16,87 157,76

11 Kab. Ende 327 3.408 40.795 11,97 124,76

12 Kab. Ngada 151 1.509 22.496 14,91 148,98

13 Kab. Manggarai 218 1.891 53.950 28,53 247,48

14 Kab. Rote Nda 132 1.089 18.602 17,08 140,92

15 Kab. Manggarai Barat 209 2.124 39.397 18,55 188,50

16 Kab. Sumba Barat Daya 190 873 61.000 69,87 321,05

17 Kab. Sumba Tengah 66 860 11.841 13,77 179,41

18 Kab. Nagekeo 152 1.552 20.648 13,30 135,84

19 Kab. Manggarai Timur 266 1.678 47.322 28,20 177,90

20 Kab. Sabu Raijua 119 1.987 38.857 19,56 326,53

21 Kota Kupang 66 663 12.771 19,26 193,50

4.494 42.509 788.926 18,56 175,55Prov. NTT

Banyaknya Sekolah, Guru dan

Murid Sekolah Dasar (SD)

2009/2010

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya sekolah dasar di Provinsi nusa Tenggara Timur secara total mencapai 4.494 sekolah. Kab. Timor Tengah selatan memiliki jumlah sekolah dasar terbanyak yaitu 489 sekolah sedangkan Kab. sumba Tengah dan Kota Kupang hanya memiliki sekolah dasar sebanyak 66 sekolah.

Berdasarkan jumlah murid, Kab. Timor Tengah selatan memiliki 77.040 murid dan jumlah murid yang paling sedikit berada di Kab. sumba Tengah yaitu 11.841 orang. Jumlah guru sD terbanyak juga terdapat di Kab. Timor Tengah selatan yaitu 4.573 orang guru, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kota Kupang yaitu sebanyak 663 orang guru.

Dilihat dari daya tampung sekolah dasar maka rasio murid per sekolah di Kab. sabua raijua yang paling tinggi yaitu 326,53 murid per sekolah. sedangkan rasio murid per sekolah yang paling rendah adalah di Kab. Lembata yaitu 111,65 murid per sekolah. salah satu indikator kualitas pembelajaran yang bisa diterima murid sD adalah perbandingan banyaknya murid yang diajar oleh setiap guru. rasio murid per guru yang tertinggi adalah Kab. sumba Barat Daya yaitu 69,87 murid per guru. sedangkan yang terendah adalah di Kab. Ende yaitu hanya 11,97 murid per guru.

Page 10: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR10

No Kabupaten/Kota Sekolah Guru MuridRasio Murid /

Guru

Rasio Murid /

Sekolah

1 Kab. Sumba Barat 30 340 5.735 16,87 191,17

2 Kab. Sumba Timur 53 565 12.113 21,44 228,55

3 Kab. Kupang 93 1.276 16.175 12,68 173,92

4 Kab. Timor Tengah Selatan 116 969 24.702 25,49 212,95

5 Kab. Timor Tengah Utara 71 391 13.818 35,34 194,62

6 Kab. Belu 59 833 18.886 22,67 320,10

7 Kab. Alor 59 625 9.815 15,70 166,36

8 Kab. Lembata 35 432 5.146 11,91 147,03

9 Kab. Flores Timur 57 700 11.811 16,87 207,21

10 Kab. Sikka 62 696 13.293 19,10 214,40

11 Kab. Ende 74 1.097 14.177 12,92 191,58

12 Kab. Ngada 41 469 7.347 15,67 179,20

13 Kab. Manggarai 40 663 16.135 24,34 403,38

14 Kab. Rote Nda 28 365 5.719 15,67 204,25

15 Kab. Manggarai Barat 40 468 10.930 23,35 273,25

16 Kab. Sumba Barat Daya 49 325 11.951 36,77 243,90

17 Kab. Sumba Tengah 24 279 3.005 10,77 125,21

18 Kab. Nagekeo 42 605 7.376 12,19 175,62

19 Kab. Manggarai Timur 51 457 12.397 27,13 243,08

20 Kab. Sabu Raijua 42 1.186 17.499 14,75 416,64

21 Kota Kupang 14 201 3.846 19,13 274,71

1.080 12.942 241.876 18,69 223,96Prov. NTT

Banyaknya Sekolah, Guru dan

Murid Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) 2009/2010

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah Menengah Pertama (sMP) di Provinsi nusa Tenggara Timur secara total mencapai 1.080 sekolah. Kab. Timor Tengah selatan memiliki jumlah sMP terbanyak yaitu 116 sekolah sedangkan Kota Kupang hanya memiliki sMP sebanyak 14 sekolah.

Berdasarkan jumlah murid, Kab. Timor Tengah selatan memiliki murid terbanyak yaitu 24.702 murid dan Kab. sumba Tengah memiliki murid yang paling sedikit yaitu 3.005 orang. Jumlah guru sMP terbanyak terdapat di Kab. Kupang yaitu 1.276 orang guru, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kota Kupang yaitu sebanyak 201 orang guru.

Dilihat dari daya tampung sekolah menengah pertama maka rasio murid per sekolah di Kab. sabua raijua yang paling tinggi yaitu 416,64 murid per sekolah. sedangkan rasio murid per sekolah yang paling rendah adalah di Kab. sumba Tengah yaitu 125,21 murid per sekolah. salah satu indikator kualitas pembelajaran yang bisa diterima murid sMP adalah perbandingan banyaknya murid yang diajar oleh setiap guru. rasio murid per guru yang tertinggi adalah Kab. sumba Barat Daya yaitu 36,77 murid per guru. sedangkan yang terendah adalah di Kab. sumba Tengah yaitu hanya 10,77 murid per guru.

Page 11: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Pelayanan Publ ik 11

2009 2010

1 Kab. Sumba Barat 78,39 80,40

2 Kab. Sumba Timur 83,01 83,20

3 Kab. Kupang 89,00 89,02

4 Kab. Timor Tengah Selatan 84,37 84,38

5 Kab. Timor Tengah Utara 87,73 87,75

6 Kab. Belu 82,98 83,07

7 Kab. Alor 95,97 95,98

8 Kab. Lembata 92,76 92,77

9 Kab. Flores Timur 89,08 89,35

10 Kab. Sikka 91,27 91,72

11 Kab. Ende 93,50 93,52

12 Kab. Ngada 94,94 95,49

13 Kab. Manggarai 91,07 91,08

14 Kab. Rote Nda 88,88 89,00

15 Kab. Manggarai Barat 88,75 88,77

16 Kab. Sumba Barat Daya 72,15 72,16

17 Kab. Sumba Tengah 71,91 75,57

18 Kab. Nagekeo 94,01 94,02

19 Kab. Manggarai Timur 89,30 91,09

20 Kab. Sabu Raijua 74,35 75,29

21 Kota Kupang 98,47 98,52

No. DaerahAngka Melek huruf (%)

Prov. NTT 87,96 88,59

Angka Melek Huruf (AMH)

Tahun 2009-2010

indikator keberhasilan pendidikan di Prov. nTT

dapat dilihat berdasarkan Angka Melek Huruf

(AMH) dari masing-masing kabupaten/kota. AMH

Prov. nTT pada tahun 2010 adalah 88,59 persen

atau mengalami kenaikan 0,63% dari tahun 2009

yang hanya sebesar 87,96%.

Dari 21 kab/kota di nTT terdapat 13 daerah yang

nilai AMH-nya di atas AMH provinsi. Pada tahun

2010 Kota Kupang merupakan daerah dengan

AMH tertinggi sedangkan daerah yang AMH-nya

paling rendah adalah Kab. sumba Barat Daya.

Page 12: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR12

No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)

1 Alor 117,72 96,03 1 Kab. Alor 86,22 63,34

2 Kab. Belu 118,65 96,79 2 Kab. Belu 76,96 58,42

3 Kab. Ende 114,41 93,32 3 Kab. Ende 84,00 64,07

4 Kab. Flores Timur 116,28 94,85 4 Kab. Flores Timur 76,82 58,56

5 Kab. Kupang 118,07 96,31 5 Kab. Kupang 79,02 56,51

6 Kab. Lembata 119,46 97,44 6 Kab. Lembata 77,44 52,38

7 Kab. Manggarai 120,54 98,33 7 Kab. Manggarai 77,91 59,21

8 Kab. Manggarai Barat 122,10 99,60 8 Kab. Manggarai Barat 113,28 86,42

9 Kab. Manggarai Timur 94,65 77,21 9 Kab. Manggarai Timur 72,26 55,02

10 Kab. Nagekeo 86,69 70,72 10 Kab. Nagekeo 80,12 61,07

11 Kab. Ngada 119,86 97,78 11 Kab. Ngada 75,77 56,38

12 Kab. Rote Ndao 122,44 99,88 12 Kab. Rote Ndao 117,84 89,45

13 Kab. Sikka 114,83 93,67 13 Kab. Sikka 71,11 54,14

14 Kab. Sumba Barat 117,28 93,52 14 Kab. Sumba Barat 57,39 43,65

15 Kab. Sumba Barat Daya 90,25 72,39 15 Kab. Sumba Barat Daya 81,90 62,14

16 Kab. Sumba Tengah 122,17 99,66 16 Kab. Sumba Tengah 56,62 42,95

17 Kab. Sumba Timur 116,76 95,24 17 Kab. Sumba Timur 72,13 53,47

18 Kab. Timor Tengah Selatan 122,02 99,54 18 Kab. Timor Tengah Selatan 72,51 53,33

19 Kab. Timor Tengah Utara 116,80 95,28 19 Kab. Timor Tengah Utara 82,50 62,62

20 Kota Kupang 114,98 97,57 20 Kota Kupang 122,02 92,77

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD

se-Prov. NTT Tahun 2009/2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

se-Prov. NTT Tahun 2009/2010

salah satu indikator keberhasilan pendidikan dasar di daerah adalah

dengan melihat seberapa besar tingkat Angka Partisipasi Murni (APM)

anak usia sekolah sD dan sMP. Tingkat APM sD Tahun 2009/2010

tertinggi terdapat di Kab. rote ndao yaitu 99,88 dan yang terendah

terdapat di Kab. nagekeo yaitu 70,72.

Tingkat APM sMP Tahun 2009/2010 yang tertinggi terdapat di Kota

Kupang yaitu 92,77 sedangkan APM terendah terdapat di Kab. sumba

Tengah yaitu sebesar 42,95.

Page 13: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Pelayanan Publ ik 13

No Kabupaten/Kota PuskesmasPuskesmas

Pembantu

Puskesmas

KelilingPosyandu

1 Kab. Sumba Barat 6 18 6 167

2 Kab. Sumba Timur 17 69 17 479

3 Kab. Kupang 25 111 27 841

4 Kab. Timor Tengah Selatan 25 63 28 712

5 Kab. Timor Tengah Utara 15 52 16 456

6 Kab. Belu 20 47 21 763

7 Kab. Alor 20 48 17 408

8 Kab. Lembata 9 33 8 313

9 Kab. Flores Timur 14 44 21 523

10 Kab. Sikka 21 65 26 567

11 Kab. Ende 22 61 25 567

12 Kab. Ngada 10 28 13 575

13 Kab. Manggarai 15 85 26 624

14 Kab. Rote Ndao 12 81 20 319

15 Kab. Manggarai Barat 12 33 12 395

16 Kab. Sumba Barat Daya 8 61 12 0

17 Kab. Sumba Tengah 6 19 6 154

18 Kab. Nageko 7 33 6 219

19 Kab. Manggarai Timur 17 61 14 475

20 Kota Kupang 10 31 10 254

291 1043 331 8811Prov. NTT

Banyaknya Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Menurut Jenis

Fasilitas, 2008

sarana kesehatan khususnya puskesmas dan posyandu bagi seluruh penduduk di nusa Tenggara Timur berjumlah 291 puskesmas, 1.043 puskesmas pembantu, 331 puskesmas keliling, dan 8811 posyandu.

Daerah yang memiliki puskesmas terbanyak yaitu Kab. Kupang dan Kab. Timor Tengah selatan sebanyak 25 puskesmas, sedangkan Kab. sumba Tengah dan Kab. sumba Barat hanya memiliki 6 puskesmas. Puskesmas pembantu terbanyak juga berada di Kab. Kupang yaitu sebanyak 111 buah dan yang paling sedikit berada di Kab. sumba Barat yaitu 18 buah. Untuk Puskesmas Keliling paling banyak terdapat Kab. Timor Tengah selatan yang jumlahnya mencapai 28 buah, sedangkan yang paling sedikit di Kab. sumba Barat, Kab. sumba Tengah, dan Kab. nageko yaitu 6 buah. Pos pelayanan terpadu (posyandu) di nTT paling banyak terdapat di Kab. Kupang yaitu sebanyak 841 buah, sementara itu Kab. sumba Barat Daya belum memiliki posyandu di daerahnya.

Page 14: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR14

2009 2010

1 Kab. Sumba Barat 64,82 65

2 Kab. Sumba Timur 61,78 61,94

3 Kab. Kupang 65,24 65,45

4 Kab. Timor Tengah Selatan 66,75 66,9

5 Kab. Timor Tengah Utara 68,11 68,32

6 Kab. Belu 65,65 66

7 Kab. Alor 66,58 66,92

8 Kab. Lembata 66,46 66,58

9 Kab. Flores Timur 67,81 68,12

10 Kab. Sikka 68,71 69,01

11 Kab. Ende 64,61 64,82

12 Kab. Ngada 67,05 67,16

13 Kab. Manggarai 67,09 67,29

14 Kab. Rote Nda 67,64 67,91

15 Kab. Manggarai Barat 66,19 66,38

16 Kab. Sumba Barat Daya 63,37 63,63

17 Kab. Sumba Tengah 62,58 62,74

18 Kab. Nagekeo 63,4 63,53

19 Kab. Manggarai Timur 67,3 67,57

20 Kab. Sabu Raijua 66,87 67,22

21 Kota Kupang 72,34 72,63

No Daerah

Angka Harapan Hidup

(tahun)

Provinsi NTT 67,25 67,50

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 2009-2010

Angka harapan hidup di nusa

Tenggara Timur terus mengalami

peningkatan, pada tahun 2009

angka harapan hidup di Prov. nTT

mencapai 67,25 tahun dan tahun

2010 meningkat menjadi 67,50 tahun.

Bila dilihat per daerah maka angka

harapan hidup yang tertinggi terdapat

di Kota Kupang dan yang terendah

terdapat di Kab. sumba Timur.

Page 15: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Pelayanan Publ ik 15

No Kabupaten/Kota Aspal Tidak Diaspal Jumlah

1 Kab. Sumba Barat 37,60 - 37,60

2 Kab. Sumba Timur 138,00 27,00 165,00

3 Kab. Kupang 122,38 48,50 170,88

4 Kab. Timor Tengah Selatan 30,04 44,00 74,04

5 Kab. Timor Tengah Utara 74,04 - 74,04

6 Kab. Belu 66,83 - 66,83

7 Kab. Alor 62,13 - 62,13

8 Kab. Lembata 21,00 - 21,00

9 Kab. Flores Timur 137,41 - 137,41

10 Kab. Sikka 28,57 - 28,57

11 Kab. Ende 62,48 - 62,48

12 Kab. Ngada 143,24 - 143,24

13 Kab. Manggarai 36,00 - 36,00

14 Kab. Rote Ndao 53,96 - 53,96

15 Kab. Manggarai Barat 143,80 - 143,80

16 Kab. Sumba Barat Daya 90,02 - 90,02

17 Kab. Sumba Tengah 43,98 - 43,98

18 Kab. Nagekeo 50,82 - 50,82

19 Kab. Manggarai Timur 73,00 - 73,00

20 Kota Kupang 51,08 - 51,08

1.466,38 119,50 1.585,88Prov. NTT

Panjang Jalan Provinsi Menurut

Jenis Permukaan Jalan 2009

(km)

sarana penunjang transportasi

darat antar daerah di wilayah nusa

Tenggara Timur meliputi jalan nasional

dan jalan provinsi. Panjang jalan

provinsi di nTT mencapai 1.585,88

Km dengan Kondisi jalan yang sudah

diaspal sepanjang 1.466,38 km dan

tidak diaspal sepanjang 119,50 km.

Dari seluruh kab/kota di nTT hanya

3 kab yang yang masih belum diaspal

seluruhnya, yaitu Kab. sumba Timur,

Kab. Kupang, dan Kab. Timor Tengah

selatan.

Page 16: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR16

No Kabupaten/Kota Aspal Lainnya Jumlah

1 Kab. Sumba Barat 40,870 - 40,870

2 Kab. Sumba Timur 38,620 - 38,620

3 Kab. Kupang 70,230 - 70,230

4 Kab. Timor Tengah Selatan 103,700 - 103,700

5 Kab. Timor Tengah Utara 71,530 - 71,530

6 Kab. Belu 86,800 - 86,800

7 Kab. Alor 94,330 18,000 112,330

8 Kab. Lembata - - -

9 Kab. Flores Timur 136,090 - 136,090

10 Kab. Sikka 75,530 - 75,530

11 Kab. Ende 134,590 - 134,590

12 Kab. Ngada 57,540 - 57,540

13 Kab. Manggarai 181,440 - 181,440

14 Kab. Rote Ndao - - -

15 Kab. Manggarai Barat 62,140 - 62,140

16 Kab. Sumba Barat Daya 4,470 - 4,470

17 Kab. Sumba Tengah 94,320 - 94,320

18 Kab. Nagekeo 50,610 - 50,610

19 Kab. Manggarai Timur 47,260 - 47,260

20 Kota Kupang 38,622 - 38,622

1.388,692 18,000 1.406,692Prov. NTT

Panjang Jalan Nasional Menurut

Jenis Permukaan Jalan 2009

(km)

Panjang jalan nasional sebagai

penunjang sarana transportasi di

nTT mencapai 1.406,692 Km. Hampir

seluruh jalan provinsi di nTT sudah

diaspal. Hanya sebagian jalan

provinsi di Kab. Alor yang masih

belum teraspal seluruhnya, masih

terdapat 18 km jalan belum di aspal.

sementara itu, di Kab. Lembata dan

Kab. rote ndao tidak terdapat jalan

provinsi. Jalan provinsi terpanjang

terdapat di Kab. Manggarai yaitu

sepanjang 181,440 Km.

Page 17: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Pelayanan Publ ik 17

Tenaga Listrik Tenaga Listrik Tenaga Listrik Susut Transmisi

yang dibangkitkan yang disalurkan yang terpakai sendiri Distribusi

1 Kab. Sumba Barat 9.306.660 9.169.800 137.770 659.140

2 Kab. Sumba Timur 18.509.080 18.334.000 176.920 1.056.560

3 Kab. Kupang 12.287.800 2.815.300 1.230 602.970

4 Kab. Timor Tengah Selatan 15.935.470 15.809.540 127.520 1.144.240

5 Kab. Timor Tengah Utara 13.968.910 13.800.790 169.490 1.005.480

6 Kab. Belu 25.750.770 25.523.080 230.240 2.022.470

7 Kab. Alor 13.715.610 13.609.620 107.350 609.440

8 Kab. Lembata 9.711.980 9.619.240 92.740 820.960

9 Kab. Flores Timur 22.405.740 22.209.800 198.160 1.669.990

10 Kab. Sikka 35.310.180 34.742.300 571.360 2.211.860

11 Kab. Ende 31.004.510 30.651.400 356.180 2.580.250

12 Kab. Ngada 13.921.950 13.711.660 211.660 432.880

13 Kab. Manggarai 22.060.080 21.875.780 186.490 1.682.930

14 Kab. Rote Ndao 7.821.110 7.803.490 18.400 518.540

15 Kab. Manggarai Barat 9.347.070 9.294.790 53.210 43.430

16 Kab. Sumba Barat Daya 4.995.560 4.978.000 18.060 (80.900)

17 Kab. Sumba Tengah*) - - - -

18 Kab. Nagekeo 3.728.900 3.712.120 17.150 (470.830)

19 Kab. Manggarai Timur*) - - - -

20 Kota Kupang 152.317.250 159.238.770 2.565.960 12.627.670

422.098.630 416.899.480 5.239.890 29.137.080Prov. NTT

No Kabupaten/Kota

Banyaknya Tenaga Listrik

yang dibangkitkan oleh

PLN dan Penggunaannya

2009 (kwh)

Banyaknya tenaga listrik yang diproduksi oleh PLn di nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 sebanyak 422.098.630 Kwh. Kota Kupang merupakan daerah dengan jumlah produksi tenaga listrik yang terbesar yaitu 152.317.250 Kwh. sementara itu yang produksi listrik terkecil yaitu Kab. nageko sebesar 3.728.900 Kwh.

Total tenaga listrik yang disalurkan ke pelanggan sebesar 416.899.480 Kwh. Kota Kupang menyalurkan tenaga listrik terbanyak ke pelanggan, yaitu mencapai 159.238.770 Kwh sedangkan Kab. nageko hanya menyalurkan sebesar 3.712.120 Kwh.

Page 18: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR18

No. Kabupaten/Kota Sendiri Bersama Umum Lainnya Jumlah

1 Kab. Sumba Barat 2.036 6.696 10.614 - 19.346

2 Kab. Sumba Timur 12.361 21.434 9.056 1.775 44.626

3 Kab. Kupang 10.699 35.288 37.912 - 83.899

4 Kab. Timor Tengah Selatan 8.635 6.808 81.102 - 96.545

5 Kab. Timor Tengah Utara 4.634 21.287 21.211 822 47.954

6 Kab. Belu 12.449 34.279 44.829 377 91.934

7 Kab. Alor 8.426 9.943 17.102 130 35.601

8 Kab. Lembata 3.918 8.180 9.689 1.814 23.601

9 Kab. Flores Timur 7.776 23.781 20.049 - 51.606

10 Kab. Sikka 12.856 13.470 22.127 4.574 53.027

11 Kab. Ende 11.754 13.949 24.000 952 50.655

12 Kab. Ngada 7.184 10.919 7.525 85 25.713

13 Kab. Manggarai 8.460 13.986 30.631 1.028 54.105

14 Kab. Rote Ndao 3.152 9.144 15.989 - 28.285

15 Kab. Manggarai Barat 2.926 13.765 25.237 147 42.075

16 Kab. Sumba Barat Daya 3.424 16.016 28.215 592 48.247

17 Kab. Sumba Tengah 1.101 800 8.514 143 10.558

18 Kab. Nagekeo 4.058 11.015 8.469 363 23.905

19 Kab. Manggarai Timur 4.771 19.949 19.877 2.065 46.662

20 Kota Kupang 29.273 25.413 1.706 325 29.592

159.893 316.167 443.854 15.192 935.106Prov. NTT

Banyaknya Rumah Tangga

Menurut Fasilitas Air Minum,

2009

Total rumah tangga di nusa Tenggara Timur yang menggunakan fasilitas air minum sebanyak 935.106 rumah tangga. Daerah dengan pengguna fasilitas air minum terbanyak yaitu Kab. Timor Tengah selatan sebanyak 96.545 rumah tangga sedangkan daerah yang paling sedikit pengguna fasilitas air minumnya yaitu Kab. sumba Tengah, hanya sebanyak 10.558 rumah tangga.

Berdasarkan kepemilikannya, sebanyak 443.854 rumah tangga di nTT menggunakan fasilitas air minum milik umum. Hanya 159.893 rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri.

Page 19: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Perekonomian 19

Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan

3. Produksi Tanaman Pangan

4. Produksi Perkebunan

5. Produksi Ternak

6. Produksi Perikanan

7. Industri

Page 20: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR20

Kinerja ekonomi Provinsi nTT terus menguat setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh besarnya PDrB

Provinsi nTT yang terus meningkat. Pada tahun 2009 PDrB Prov.

nTT mencapai rp24.138.678.936.000.

Besarnya PDrB nTT didominasi oleh tiga sektor usaha, yaitu

pertanian; jasa; dan perdagangan, hotel, dan restoran. sektor

yang paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor

pertanian yaitu sebesar 40%, diikuti dengan sektor jasa 24%,

dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 16%. sektor lainnya

jika di total memberikan kontribusi sebesar 20% dengan rincian

sektor bangunan dan konstruksi 7%, sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar 6%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa

perusahaan 3,6%, industri pengolahan 2%, sektor pertambangan

1%, dan listrik, gas, dan air minum 0,4%.

Produk Domestik Regional

Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan

Usaha (2009)

Pertanian40%

Jasa-Jasa24%

Perdagangan, Hotel dan Restoran

16%

Bangunan dan Konstruksi

7%

Pengangkutan dan Komunikasi

6%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4%

Industri Pengolahan2%

Pertambangan1%

Listrik, Gas dan Air Minum

0%

Other20%

Page 21: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Perekonomian 21

No. Kabupaten/Kota Padi Padi Sawah Padi PalawijaPadi

LadangJagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Kedelai

Kacang

Hijau

1 Kab. Sumba Barat 12.607 9.523 22.130 31.180 3.200 12.980 13.220 1.649 58 73 520

2 Kab. Sumba Timur 20.467 17.120 37.587 41.866 3.292 12.103 22.197 3.008 1.249 17 175

3 Kab. Kupang 23.523 17.245 40.768 139.151 6.215 62.820 62.897 1.596 5.623 - 2.523

4 Kab. Timor Tengah Selatan 7.718 7.234 14.952 323.477 459 147.307 141.440 32.671 1.273 327 1.740

5 Kab. Timor Tengah Utara 18.314 12.565 30.879 163.335 5.695 56.744 93.384 4.988 2.523 1 548

6 Kab. Belu 14.845 14.459 29.304 186.334 725 79.721 98.947 5.217 1.432 292 6.275

7 Kab. Alor 5.811 811 6.622 63.908 4.881 17.150 38.351 3.447 64 15 196

8 Kab. Lembata 5.279 46 5.325 65.786 5.094 24.402 32.239 1.662 2.353 36 765

9 Kab. Flores Timur 14.140 396 14.536 107.729 13.189 30.768 59.278 1.930 2.552 12 1.709

10 Kab. Sikka 19.941 6.237 26.178 160.457 11.800 32.301 101.453 12.878 2.024 1 2.310

11 Kab. Ende 14.676 10.033 24.709 52.347 5.519 13.480 32.013 1.255 80 - 65

12 Kab. Ngada 23.719 21.138 44.857 46.500 1.725 21.455 19.867 2.801 320 332 129

13 Kab. Manggarai 38.472 37.378 75.850 51.129 1.475 7.780 32.031 9.061 241 541 754

14 Kab. Rote Ndao 28.368 28.602 56.970 17.278 69 12.413 2.639 1.378 779 - 102

15 Kab. Manggarai Barat 33.325 29.245 62.570 78.078 4.464 10.612 56.522 5.743 506 231 343

16 Kab. Sumba Barat Daya 24.027 14.032 38.059 134.590 10.648 59.066 58.411 5.831 557 77 1.016

17 Kab. Sumba Tengah 10.538 9.877 20.415 13.118 782 7.022 4.730 242 312 30 235

18 Kab. Nagekeo 25.351 21.948 47.299 44.555 3.605 16.779 19.532 4.152 375 112 159

19 Kab. Manggarai Timur 39.317 33.061 72.378 26.412 21.438 4.004 89 4 877

20 Kota Kupang 619 607 1.226 2.647 2.464 122 55 - 6

381.057 291.557 672.614 1.749.877 106.739 629.029 889.295 99.513 23.204 2.097 19.564Prov. NTT

Produktivitas Tanaman

Padi dan Palawija di

Nusa Tenggara Timur,

2009

Pada tahun 2009 total produksi padi di nTT mencapai 672.614

ton. Lima daerah penghasil padi terbesar di Prov. nTT yaitu Kab.

Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab.

nagekeo, dan Kab. ngada.

sementara itu, produksi palawija di nTT pada tahun 2009

sebanyak 1.749.877 ton. Lima daerah yang menghasilkan

produksi tanaman palawija terbesar di nTT yaitu Kab. Timor

Tengah selatan, Kab. Belu,Kab. Timor Tengah Utara, Kab. sikka,

dan Kab. Kupang.

Page 22: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR22

2007 2008 2009

1 Sapi 555.383 566.464 577.552

2 Kerbau 144.979 147.754 150.405

3 Kuda 102.256 103.601 105.379

4 Babi 1.457.549 1.533.072 2.266.750

5 Kambing 511.694 527.103 511.211

6 Domba 59.319 60.329 40.849

Jumlah 2.831.180 2.938.323 3.652.146

No. Jenis TernakTahun Populasi Ternak menurut Jenis

Ternak, Tahun 2007-2009 (ekor)

Pada tahun 2007 - 2009 jumlah

populasi ternak di Provinsi nTT terus

mengalami peningkatan. Pada tahun

2009 populasi ternak di nTT mencapai

3.652.146 ekor dengan populasi

ternak terbanyak yaitu babi sebanyak

2.266.750 ekor, diikuti dengan ternak

sapi sebanyak 577.552 ekor. Populasi

ternak yang paling sedikit di nTT yaitu

domba hanya berjumlah 40.849 ekor.

Page 23: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Perekonomian 23

Tambak Kolam Sawah

1 Kab. Sumba Barat 2.478 - 502 - 2.979,6

2 Kab. Sumba Timur 4.497 14 - - 4.511,2

3 Kab. Kupang 11.885 32 335 1 12.252,5

4 Kab. Timor Tengah Selatan 795 92 550 - 1.437,6

5 Kab. Timor Tengah Utara 940 176 6 - 1.121,4

6 Kab. Belu 918 118 3 - 1.037,8

7 Kab. Alor 11.599 5 4 - 11.608,1

8 Kab. Lembata 4.883 - - - 4.882,7

9 Kab. Flores Timur 13.186 - - - 13.186,2

10 Kab. Sikka 9.980 - - - 9.979,5

11 Kab. Ende 5.670 - - - 5.669,7

12 Kab. Ngada 2.978 73 - - 3.051,6

13 Kab. Manggarai 1.585 192 350 87 2.214,5

14 Kab. Rote Ndao 2.536 - - - 2.535,7

15 Kab. Manggarai Barat 9.998 12 52 - 10.061,2

16 Kab. Sumba Barat Daya - - - - -

17 Kab. Sumba Tengah - - - - -

18 Kab. Nagekeo - - - - -

19 Kab. Manggarai Timur - - - - -

20 Kota Kupang 17.217 1 5 - 17.223,0

101.144 714 1.806 88 103.752Prov. NTT

Perikanan Laut JumlahNo. Kabupaten/KotaPerikanan Darat

Produksi Perikanan Diperinci

Menurut Sub Sektor Perikanan

2007

secara keseluruhan produksi ikan di

nTT baik dari perikanan darat maupun

laut pada tahun 2007 berjumlah

103.752. Produksi perikanan di

nTT didominasi oleh perikanan laut

yang jumlahnya mencapai 101.144.

Kota Kupang merupakan penghasil

perikanan laut terbesar di nTT dengan

total produksi 17.217.

Total produksi perikanan darat di

nTT mencapai 2.608 yang terdiri dari

hasil tambak, kolam, dan sawah.

Kab. Timor Tengah selatan memiliki

produksi perikanan darat terbesar di

nTT, yaitu sebanyak 642 ton.

Page 24: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR24

No Kabupaten/KotaHotel/

Losmen

Kamar

Tidur

Tempat

Tidur

1 Kab. Sumba Barat 9 172 318

2 Kab. Sumba Timur 7 95 199

3 Kab. Kupang 2 7 14

4 Kab. Timor Tengah Selatan 7 153 305

5 Kab. Timor Tengah Utara 5 66 138

6 Kab. Belu 15 226 458

7 Kab. Alor 5 93 211

8 Kab. Lembata 4 43 69

9 Kab. Flores Timur 13 164 319

10 Kab. Sikka 25 384 712

11 Kab. Ende 28 283 528

12 Kab. Ngada 24 242 413

13 Kab. Manggarai 14 153 288

14 Kab. Rote Ndao 7 106 203

15 Kab. Manggarai Barat 28 395 617

16 Kab. Sumba Barat Daya - - -

17 Kab. Sumba Tengah - - -

18 Kab. Nagekeo 4 24 48

19 Kab. Manggarai Timur - - -

20 Kota Kupang 46 1.076 1.874

243 3.682 6.714Prov. NTT

Banyaknya Hotel/Losmen,

Jumlah Kamar dan Tempat Tidur

Tahun 2009

Fasilitas akomodasi berupa hotel dan losmen

di nTT secara keseluruhan berjumlah 243

dengan jumlah kamar sebanyak 3.682 kamar

dan kapasitas tempat tidur sebanyak 6.714

buah. sebagian besar hotel dan losmen berada

di Kota Kupang yaitu sebanyak 46 hotel/losmen

dengan kapasitas kamar 1.076 kamar. Masih

terdapat 3 kabupaten yang belum memiliki

akomodasi hotel atau losmen yaitu Kab.

sumba Barat Daya, Kab. sumba Tengah, dan

Kab. Manggarai Timur.

Page 25: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kesejahteraan Masyarakat 25

Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Page 26: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR26

2009 2010

1 Kab. Sumba Barat 62,90 63,85

2 Kab. Sumba Timur 61,41 61,80

3 Kab. Kupang 65,58 66,00

4 Kab. Timor Tengah Selatan 65,28 65,93

5 Kab. Timor Tengah Utara 66,95 67,49

6 Kab. Belu 63,91 64,34

7 Kab. Alor 68,16 68,48

8 Kab. Lembata 67,15 67,66

9 Kab. Flores Timur 67,77 68,18

10 Kab. Sikka 67,29 67,87

11 Kab. Ende 66,59 67,11

12 Kab. Ngada 69,01 69,45

13 Kab. Manggarai 66,83 67,16

14 Kab. Rote Nda 65,80 66,18

15 Kab. Manggarai Barat 64,91 65,33

16 Kab. Sumba Barat Daya 60,54 60,99

17 Kab. Sumba Tengah 59,84 60,80

18 Kab. Nagekeo 65,97 66,31

19 Kab. Manggarai Timur 65,02 65,92

20 Kab. Sabu Raijua 54,53 55,54

21 Kota Kupang 76,94 77,31

Provinsi NTT 66,66 67,26

No. DaerahIPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun 2009-2010

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur keberhasilan pembangunan di nusa Tenggara

Timur yaitu dengan melihat tingkat iPM nya. Tingkat

iPM di nTT pada tahun 2009 sebesar 66,66 dan pada

tahun 2010 tingkat iPM nTT mengalami peningkatan

menjadi 67,26. Pada tahun 2010, dari 21 kab/kota di

nTT hanya 7 daerah yang tingkat iPM-nya lebih tinggi

dari iPM Provinsi, yaitu Kab. Timor Tengah Utara, Kab.

Alor, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. sikka, Kab.

ngada, dan Kota Kupang. Kota Kupang merupakan

daerah dengan tingkat iPM tertinggi yaitu sebesar 77,31.

sementara itu, daerah dengan tingkat iPM paling rendah

yaitu Kab. sabu raijua dengan tingkat iPM 55,54.

Page 27: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kesejahteraan Masyarakat 27

Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

1 KOTA MEDAN 0,74 2,67 1,48 7,45 0,46 3,55

2 DKI JAKARTA 0,51 2,32 0,76 6,06 0,49 3,91

3 KOTA SURABAYA 0,52 3,34 0,85 7,12 0,59 4,65

4 KOTA SEMARANG 0,27 3,13 0,7 6,9 0,38 2,84

5 KOTA JAYAPURA 0,31 1,95 1,87 4,43 0,36 3,39

6 KOTA MANADO 0,38 2,34 1,5 6,15 0,94 0,7

7 KOTA TARAKAN 1,76 7,01 1,79 7,74 1,53 6,28

8 KOTA SAMARINDA 0,26 3,99 0,46 6,79 0,57 6,08

9 KOTA BALIKPAPAN 0,31 3,54 0,72 7,16 0,26 6,29

10 KOTA BANJARMASIN 0,26 3,8 1,17 8,71 1,07 3,91

11 KOTA PONTIANAK 0,66 4,86 0,9 8,26 1,15 4,85

12 KOTA KUPANG 1,01 6,33 0,91 9,6 2,19 4,28

13 MAUMERE -0,83 5,16 1,09 8,25 0,73 6,41

14 KOTA BIMA 0,24 4,03 1,36 6,2 1,19 6,99

15 KOTA MATARAM 0,65 3,14 1,61 10,61 1,71 6,27

16 KOTA DENPASAR 0,57 4,29 0,94 7,84 0,49 3,7

No DAERAH2009 2010 2011

Inflasi Kota-Kota Besar Tahun 2007-2011

(Desember & Tahunan)

inflasi di Kota Kupang jika dilihat dari tahun 2009 sampai dengan 2011 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2009

inflasi di Kota Kupang sebesar 6,33%, kemudian tahun 2010 naik menjadi 9,6% dan pada tahun 2011 turun

menjadi 4,28%.

Page 28: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR28

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

Pengangguran

(Orang)TPT (%)

1 Kab. Sumba Barat 2.684 5,16 1.638 3,63 1.515 3,11

2 Kab. Sumba Timur 5.382 4,79 3.918 3,82 2.246 2,16

3 Kab. Kupang 6.620 3,57 3.842 3,18 3.341 2,25

4 Kab. Timor Tengah Selatan 5.487 2,80 4.394 2,24 2.425 1,16

5 Kab. Timor Tengah Utara 4.693 4,12 4.056 3,58 1.530 1,41

6 Kab. Belu 6.566 3,10 4.354 2,67 4.964 3,14

7 Kab. Alor 4.096 4,35 2.904 3,26 3.105 3,53

8 Kab. Lembata 2.142 3,73 1.097 2,01 1.549 2,79

9 Kab. Flores Timur 5.399 4,75 4.061 3,88 2.738 2,52

10 Kab. Sikka 4.836 3,32 5.632 3,80 3.901 2,69

11 Kab. Ende 5.031 3,85 3.334 2,56 4.458 3,67

12 Kab. Ngada 2.261 3,10 1.502 2,21 488 0,74

13 Kab. Manggarai 3.901 2,80 1.774 1,27 3.627 2,87

14 Kab. Rote Ndao 3.314 5,75 2.638 4,99 1.497 2,55

15 Kab. Manggarai Barat 2.562 2,63 1.672 1,62 2.822 2,81

16 Kab. Sumba Tengah 2.681 2,22 928 3,28 576 1,98

17 Kab. Sumba Barat Daya 1.031 3,77 2.514 2,23 1.479 1,25

18 Kab. Nagekeo 1.593 2,60 970 1,51 1.551 2,38

19 Kab. Manggarai Timur 683 0,52 565 0,47 3.403 2,81

20 Kab. Sabu Raijua - - 1.482 4,48 1.128 3,35

21 Kota Kupang 18.433 14,28 17.877 12,58 9.656 6,93

No. Kabupaten/Kota

Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011

2,69Prov. NTT 89.395 3,97 71.152 3,34 57.999

Jumlah Pengangguran

dan Tingkat

Pengangguran Terbuka

(TPT), Tahun 2009-2011

Tingkat pengangguran di nTT

secara keseluruhan cenderung

mengalami penurunan dari tahun

2009 sampai dengan 2011 . Pada

tahun 2011 jumlah pengangguran

di nTT mencapai 57.999 orang

dengan 2,69% nya merupakan

pengangguran terbuka. Kota

Kupang merupakan daerah

dengan jumlah pengangguran

tertinggi yaitu sebesar 9.656 orang

dengan tingkat pengangguran

terbuka sebesar 6,93%. sementara

itu, jumlah pengangguran

terendah terdapat di Kab. ngada

yaitu sebesar 488 orang dengan

tingkat pengangguran terbuka

sebesar 3,31%.

Page 29: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kesejahteraan Masyarakat 29

2009 2010 2009 2010

1 Kab. Alor 39,22 40,30 22,84 21,17

2 Kab. Belu 77,14 54,70 17,47 15,48

3 Kab. Ende 51,71 56,40 23,01 21,65

4 Kab. Flores Timur 24,84 22,40 11,04 9,61

5 Kab. Kupang 90,03 63,10 24,16 20,79

6 Kab. Lembata 26,96 31,50 26,39 26,76

7 Kab. Manggarai 66,89 67,10 25,76 22,91

8 Kab. Ngada 17,30 17,20 13,54 12,05

9 Kab. Sikka 40,46 40,20 15,35 13,38

10 Kab. Sumba Barat 36,33 35,30 35,39 31,73

11 Kab. Sumba Timur 76,56 74,00 34,68 32,42

12 Kab. Timor Tengah Selatan 123,42 126,60 31,14 28,71

13 Kab. Timor Tengah Utara 50,62 52,20 24,96 22,73

14 Kota Kupang 35,42 35,60 12,51 10,57

15 Kab. Rote Ndao 37,30 39,50 34,09 32,81

16 Kab. Manggarai Barat 45,92 45,30 22,96 20,40

17 Kab. Nagekeo 15,60 16,50 13,03 12,70

18 Kab. Sumba Tengah 20,77 85,10 35,83 29,88

19 Kab. Sumba Barat Daya 86,27 21,30 34,27 34,05

20 Kab. Manggarai Timur 58,98 65,70 25,51 25,94

21 Kab. Sabu Raijua - 30,50 - 41,16

Prov. NTT 1.021,75 1.020,60 23,41 21,77

No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase

Jumlah dan Persentase

Penduduk Miskin

Tahun 2009-2010

Keberhasilan pembangunan di nTT

diharapkan dapat berdampak pada

berkurangnya tingkat kemiskinan di

wilayah provinsi tersebut. Jumlah

penduduk miskin di nTT dari tahun 2009

hingga 2010 menunjukkan penurunan dari

23,41% menjadi 21,77%. P

Kab. Timor Tengah selatan merupakan

daerah dengan penduduk miskin

terbanyak di nTT yaitu sebanyak 126.600

jiwa. sementara itu jumlah penduduk

miskin terendah terdapat di Kab. nagekeo

yaitu sebanyak 16.500 jiwa.

Page 30: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR30

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Page 31: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 31

Komposisi APBD Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 7.744,69 8.772,16 9.376,54 11.550,45 12.701,29Belanja 7.995,23 8.609,01 9.411,04 11.259,58 13.351,83Surplus/Defisit (250,54) 163,15 (34,50) 290,87 (650,54)Pembiayaan 1.253,77 979,58 1.126,37 1.053,44 (59,82)

(2.000,00) -

2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00

10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

Mili

ar R

upia

h

Page 32: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR32

Komposisi Pendapatan APBD Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab.,dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012PAD 553,80 610,17 686,57 862,34 948,34Daper 6.960,13 7.853,71 7.854,03 9.125,22 10.706,04L2PyS 230,75 308,28 835,93 1.562,89 1.046,92

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00M

iliar

Rup

iah

Page 33: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 33

Komposisi Belanja APBD Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab.,dan Kota

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 3.649,07 4.129,44 4.930,38 5.686,01 6.566,10B. Barang Jasa 1.493,97 1.653,05 1.754,00 2.241,82 2.319,21B. Modal 2.123,38 2.109,90 1.965,84 2.453,32 2.895,11B. Lain2 728,81 716,61 760,82 878,44 1.571,42

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00M

iliar

Rup

iah

Page 34: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR34

Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Kabupaten/Kota 382.486 62.862 125.215 50.529 143.880

Provinsi 295.736 194.205 33.907 19.462 48.162

Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)

Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.

(Dalam Juta Rupiah)

16,4%

32,7%13,2%

37,6%

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan

Lain-lain PAD yangsah

65,7%

11,5%

6,6%

16,3%

Page 35: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 35

Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. nusa Tenggara Timur (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan

BermotorBea Balik Nama

Kendaraan BermotorPajak Air

PermukaanBea Balik Nama

Kendaraan di atas air

Bea Balik Nama Kendaraan di

atas air

rata-rata 2008-2010 41,354 33,092 25,233 0,321 0,000 0,000

2011 30,421 31,239 38,339 0,000 0,000 0,000

(Dalam Juta Rupiah)

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,0

Pajak BahanBakar

KendaraanBermotor

PajakKendaraanBermotor

Bea Balik NamaKendaraanBermotor

Pajak AirPermukaan

Bea Balik NamaKendaraan di

atas air

Bea Balik NamaKendaraan di

atas air

%

rata-rata 2008-2010 2011

Page 36: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR36

(Dalam Juta Rupiah)

Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. nusa Tenggara Timur (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C

Pajak Penerangan

Jalan

Pajak Restoran BPHTB Pajak

Hotellain-lain

Pajak Reklame

Pajak Hiburan

Pajak Parkir

Pajak Air Bawah Tanah

rata-rata 2008-2010 44,35 28,47 12,93 0,00 5,61 5,33 2,38 0,80 0,13 0,00

2011 40,33 25,17 12,76 8,00 6,22 3,76 2,41 1,21 0,10 0,05

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

rata-rata 2008-2010 2011

Page 37: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 37

Tren simpanan Pemda se-Provinsi nusa Tenggara Timur di Perbankan Agregat Prov., Kab., dan Kota

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des

Mili

ar R

upia

h

2009 2010 2011 2012

Page 38: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR38

Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Prov. nusa Tenggara Timur Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota

2008 2009 2010 2011

NTT 1.389.296 1.412.223 1.340.690 1.645.790

Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2008 2009 2010 2011

NTT Nasional

10.000.000

30.000.000

50.000.000

70.000.000

90.000.000

Page 39: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 39

Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Prov. nusa Tenggara Timur

Agregat Prov., Kab., dan Kota

2009 2010 2011

NAS NTT NAS NTT NAS NTT

Belanja 389,7 8,61 424 9,41 498,1 11,26

Idle 59,8 1,41 62,1 1,34 80,5 1,65

% Idle/Blj 15,35% 16,40% 14,65% 14,25% 16,16% 14,62%

+ Trend persentase dana idle

terhadap realisasi belanja daerah

di wilayah Provinsi nusa Tenggara

Timur mengalami penurunan pada

tahun anggaran 2010 namun naik

pada 2011

+ Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan belanja di wilayah

Provinsi nusa Tenggara Timur

mengalami penurunan

16,40%

14,25%

14,62%

15,35%

14,64%

16,15%

13,00%

13,50%

14,00%

14,50%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

2009 2010 2011

NTT Nasional

Page 40: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR40

Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov., Kab. dan Kota sampai Dengan Bulan september 2012

(Persentase)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773

4.766 8.45014.016 20.283

26.77433.085

42.448

54.39958.753

67.06576.116

98.840

4.8908.247

13.26520.141

26.24034.541

42.77750.794

57.773

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

2011 2012

secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai

dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Page 41: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Keuangan Daerah 41

Estimasi realisasi Belanja Daerah Agregat Prov. nusa Tenggara Timur

sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)

+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.

+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai

realisasi belanja di atas rata-rata.

+ realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah

Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

57,8

00

10

20

30

40

50

60

70

80

Kalti

m

Riau DK

I

Babe

l

Papu

a

Papb

ar

Kalse

l

Bali

Bant

en

Beng

kulu

Kalb

ar

Sum

ut

Jam

bi

Sum

bar

Jaba

r

DIY

Kalte

ng

Sum

sel

Kepr

i

Aceh

Jate

ng

Sultr

a

NTT

Sulb

ar

NTB

Sulte

ng

Mal

uku

Jatim

Lam

pung

Goro

ntal

o

Sulse

l

Sulu

t

Mal

ut

Page 42: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR42

opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi nusa Tenggara Timur

Nama DaerahOPINI BPK

Nama DaerahOPINI BPK

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Prov. Nusa Tenggara Timur WDP WDP WDP Kab. Ngada WDP TMP TMP

Kab. Alor WDP TMP Kab. Rote Ndao WDP TMP TMP

Kab. Belu WDP WDP WDP Kab. Sabu Raijua ** WDP

Kab. Ende WDP TMP TMP Kab. Sikka WDP TMP

Kab. FloresTimur WDP WDP Kab. Sumba Barat WDP TMP TMP

Kab. Kupang TMP TMP Kab. Sumba Barat Daya WDP TMP WDP

Kab. Lembata WDP TMP Kab. Sumba Tengah WDP TMP WDP

Kab. Manggarai WDP TMP Kab. Sumba Timur WDP TMP

Kab. Manggarai Barat WDP TMP TMP Kab. TimorTengah Selatan WDP TMP

Kab. Manggarai Timur TMP Kab.TimorTengah Utara WDP TMP

Kab. Nagekeo WDP TMP TMP Kota Kupang WDP WDP WDP

Page 43: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kondis i Keuangan Daerah 43

Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah

1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah

Page 44: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR44

Kondisi Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani

per satu orang penduduknya

+ rasio pendapatan daerah per kapita provinsi nusa Tenggara

Timur memiliki tren meningkat seperti tren pendapatan per

kapita nasional. namun demikian, pendapatan per kapita

Provinsi nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan

pendapatan per kapita nasional

+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan

daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli

daerah (PAD)

+ rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi nusa Tenggara

Timur memiliki tren yang stabil tiap tahun anggaran. namun

demikian, rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi

nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan rasio secara

nasional

1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58 2.217,44

1.615,58 1.708,02 1.898,88 2.001,90

2.466,03

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2007 2008 2009 2010 2011

Ribu

an

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

0,16 0,18 0,18 0,19

0,21

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2007 2008 2009 2010 2011Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

Page 45: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kondis i Keuangan Daerah 45

Kondisi Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

+ rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai

+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi nusa Tenggara Timur memiliki tren yang menurun seperti tren rasio secara nasional. rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan dengan rasio secara nasional

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya

+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB

Provinsi nusa Tenggara Timur memiliki tren yang

meningkat seperti halnya tren nasional. Pada tahun

2011, rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB

Provinsi nusa Tenggara Timur memiliki nilai lebih tinggi

dibandingkan dengan rasio secara nasional

0,55 0,49

0,44 0,41 0,40 0,46

0,39 0,37 0,31 0,28

-

0,20

0,40

0,60

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

1,34% 1,42% 1,27% 1,33% 1,58%

1,36%1,52% 1,55% 1,58% 1,67%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

Page 46: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR46

Kondisi Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Belanja Modal / Total Belanja

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya

+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi nusa Tenggara Timur cenderung menurun seperti tren rasio secara nasional, namun pada tahun 2011 mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2011 tersebut, rasio belanja modal per total belanja Provinsi nusa Tenggara Timur relatif sama dengan rasio secara nasional

Rasio Total Pendapatan Daerah /

Total Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai belanja daerah

+ Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah

Provinsi nusa Tenggara Timur memiliki tren meningkat

terutama pada tahun anggaran 2009 yang lebih tinggi

daripada rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total

pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi nusa

Tenggara Timur memiliki nilai lebih rendah dibandingkan

dengan rasio secara nasional.

28,95% 27,46% 26,19%22,17% 21,67%27,93% 26,56% 24,51%20,89% 21,79%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

103,64%

102,66%

97,04%

102,22%

105,70%104,62%

96,87%

101,90%

99,63%

102,58%

92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%102,00%104,00%106,00%108,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

Page 47: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Kondis i Keuangan Daerah 47

Kondisi Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung /

Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan

belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya

+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah

Provinsi nusa Tenggara Timur cenderung meningkat pada

tahun 2009 dan 2010 kemudian menurun pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per

total belanja daerah Provinsi nusa Tenggara Timur lebih rendah

dibandingkan dengan rasio secara nasional.

+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan

+ rasio siLPA terhadap belanja daerah Provinsi nusa Tenggara Timur cenderung menurun sama dengan rasio secara nasional yang juga cenderung turun. namun demikian, pada tahun 2011 rasio siLPA terhadap belanja Provinsi nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan rasio secara nasional.

28,4%

35,9% 39,4%

40,6%

40,2%35,4%

30,4%36,1%

42,5%

38,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

20,06%

17,07% 17,56%

12,29%

11,47%15,85% 15,94%

11,94%

12,90%

9,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

Page 48: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR48

Kondisi Keuangan Daerah Prov. nusa Tenggara Timur Agregat Prov., Kab., dan Kota

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /

Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga

yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

+ rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

daerah di Provinsi nusa Tenggara Timur memiliki tren yang

fluktuatif. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan

bunga per total pendapatan daerah Provinsi nusa Tenggara Timur

0,00% karena tidak ada pemda di wilayah ini yang melakukan

pinjaman.

0,59%0,45%

0,68%0,78% 0,70%

0,36%

0,00% 0,00% 0,08% 0,00%0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional prov. Nusa Tenggara Timur

Page 49: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Ucapan Ter ima Kasih 49

Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

dalam rangkaian kata berikut ini:

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan

Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah

Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan

informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui

sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian

Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,

sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,

MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;

Chrisliana Tri Ferayanti, sE, ME; Lukman Adi santoso, sE.,

ME.; Mauliate H. silitonga, sE; nanag Garendra Timur, s.si;

rizki Anggunani, s.si; shinta Theresia Purba; virgin Marthalia

yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

Ucapan Terima Kasih

Page 50: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR50

siKD, Kementerian Keuangan

Prov. nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2007 – 2010, BPs

www.nttprov.go.id

Sumber Data

Page 51: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

51

Page 52: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …api.ning.com/files/zNSLWuvsJ1L5ZQB3WSa1yzhhFpfND3nHK8y1F0*1... · dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR52