kementerian kelautan dan perikanan republik … · kata pengantar alhamdulillahirobbil ......
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYADIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA
PETUNJUK TEKNISSARANA BUDIDAYA
PERCONTOHAN TUGAS PERBANTUAN (TP)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 1
SAMBUTAN
Sub-sektor perikanan budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional. Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman bagi kesehatan menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mewujudkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan masyarakat. Disamping itu Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah tantangan besar yaitu dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas di level regional ASEAN atau Asean Economic Community (AEC).
Perdagangan bebas AEC memberikan kebebasan terkait arus bisnis untuk masuk ke Indonesia begitupun sebaliknya. Mempertimbangkan hal tersebut, sub sektor perikanan budidaya sebagai prime mover utama pada tahun 2016 diarahkan kepada pembangunan perikanan budidaya yang berdaulat, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, didorong untuk mampu bersaing pada tataran perdagangan global, yaitu melalui peningkatan efesiensi, efektifitas, ramah lingkungan, nilai tambah, jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety).
Strategi pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing yang berbasis ilmu pengetahuan melalui pendekatan kawasan-kawasan minapolitan. Hal ini akan berperan menjadi penghela percepatan sistem produksi perikanan nasional.
Percontohan di kawasan minapolitan dilaksanakan melalui teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif dan efisien dengan menerapkan total akuakultur sehingga terwujud perikanan budidaya yang berkelanjutan (sustainable aquaculture). Peran percontohan pengembangan kawasan perikanan budidaya ini menjadi sangat penting khususnya dalam upaya memberikan tontonan, tuntunan dan tauladan bagi masyarakat pembudidaya.
Petunjuk Pelaksanaan Percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2016 ini, diharapkan akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mensukseskan pelaksanaan perontohan dimaksud..
Jakarta, 29 Februari 2016 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT TuhanYang Maha Esa, karena tanpa karunia-Nya, Buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Percontohan ini mustahil selesai tepat waktu.
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk menjadi pegangan setiap pelaku percontohan pengembangan kawasan perikanan budidaya terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Pokdakan sebagai pelaku utama di lapangan. Buku ini memberitatanan, batasan dan arah yang jelas, mulai dari identifikasi dan penetapan lahan, proses pembudidayaan (persiapan lahan, operasional budidaya) sampai dengan proses monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan pelaksanaan tugasnya diatur secara berjenjang mulai dari pembina pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun tentu dengan melibatkan banyak pihak, karena itu, ucapan terimakasih kami sampikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menyumbangkan tidak hanya ide dan pemikirannya saja tetapi juga waktu dan materi. Demikian halnya dengan Inspektur III dan Staf yang telah mengawal secara intensif, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dengan maksud agar proses pelaksanaan kegiatan percontohan berjalan akuntabel. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Staf lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya sejak persiapan hingga finalisasi Juklak ini.
Sekalipun telah berusaha sekuat tenaga untuk menggali, menyusun, dan memuatkan materi dalam Juklak ini, tidaklah mustahil kekurangan masih saja terjadi. Oleh karena itu, dengan segala pengharapan dan keterbukaan kepada semua khalayak diharapkan kritik dan masukannya karena kritik adalah bentuk perhatian agar dapat menuju kesempurnaannya. Akhir kata, semoga Juklak ini menjadi pedoman dan memberi harapan dalam khasanah pengembangan perikanan budidaya kini dan masa mendatang.
Jakarta, 29 Februari 2016 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
Ir. Balok Budiyanto, MM.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 3
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 29/PER-DJPB/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNISPERCONTOHAN PERIKANAN BUDIDAYA
MELALUI TUGAS PEMBANTUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dilaksanakan percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan melalui tugas pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)4
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN PERIKANAN
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 5
BUDIDAYA MELALUI TUGAS PEMBANTUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016 dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Kelompok Pembudidaya Ikan pelaksana dalam melaksanakan percontohan di Kawasan Minapolitan secara efektif dan efisien.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2016DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Setiadi Heri Surono
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)6
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYANOMOR 29/PER-DJPB/2016TENTANGPETUNJUK TEKNIS PERCONTOHAN PERIKANAN BUDIDAYA MELALUI TUGAS PEMBANTUAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2016, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan 110 (seratus sepuluh) kabupaten/kota kawasan Minapolitan perikanan budidaya sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 111 A/KEP-DJPB/2015 tentang Penetapan 110 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegerasi Tahun 2016. Pengembangan kawasan tersebut dapat dioptimalkan melalui dukungan dari berbagai sektor khususnya yang terkait dengan infrastruktur, PLN, permodalan, pasar, jaringan komunikasi dan telekomunikasi, transportasi dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya di kawasan minapolitan dilakukan melalui kebijakan strategis untuk menggerakkan seluruh potensi perikanan mulai dari hulu sampai hilir melalui peningkatan produksi dan nilai tambah (added value) produk, peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety) dan (food security) untuk meningkatkan daya saing dan diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mendorong ketersediaan bahan baku bagi industri nasional maupun untuk kebutuhan ekspor, maka kondisi mata rantai yang berada di hulu harus diperkuat melalui input teknologi budidaya anjuran (SNI dan CBIB) sehingga akan mampu menjamin peningkatan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan usaha budidaya.
Penerapan CBIB Sejak tahun 2007 telah terbukti efektif, efisien, berkelanjutan dan menguntungkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan percontohan tersebut. Fakta dari keberhasilan penerapan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 7
teknologi tersebut adalah keberterimaan produk-produk perikanan budidaya Indonesia baik di dalam negeri maupun internasional.
Sebagai acuan pelaksanaan percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pelaksana, perlu disusun Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk dapat dikembangkan baik di kawasan Minapolitan maupun di sentra-sentra produksi lainnya secara berkelanjutan.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan percontohan di kawasan minapolitan dan sentra produksi Rumput laut.
Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah agar pelaksanaan percontohan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
C. Sasaran
Sasaran Petunjuk Teknis Percontohan Perikanan Budidaya melalui Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2016 adalah:
1. terlaksananya percontohan perikanan budidaya di 110 Kab/Kota minapolitan tahun 2016 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan atau yang membidangi kelautan dan perikanan sebanyak 531 Paket;
2. terlaksananya Percontohan di 64 Kabupaten/Kota Kawasan sentra produksi Rumput Laut sebanyak 992 Paket; dan
3. tersedianya acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan serta UPT sebagai pendamping teknis dalam pelaksanaan percontohan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)8
1. kelembagaan;2. manajemen percontohan;3. pelaksanaan;4. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan5. pembiayaan dan hasil kegiatan;
E. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan percontohan perikanan budidaya adalah :
1. terealisasinya percontohan di kawasan minapolitan dan sentra produksi Rumput Laut secara efektif, efisien dan tepat waktu;
2. meningkatnya produksi, produktivitas serta pendapatan Pokdakan; dan
3. meningkatnya Pokdakan yang menerapkan teknologi anjuran.
F. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Minapolitan Budidaya adalah kawasan pengembangan perikanan budidaya terintegerasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan Bupati Kabupaten/Kota.
2. Kluster adalah areal budidaya dengan luasan tertentu yang pengelolaannya berbasis kelompok dan satu manajemen.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
4. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di Kabupaten/Kota yamg membidangi kelautan dan perikanan.
6. Badan Koordinasi Penyuluh yag selanjutnya disebut Penyuluh (PPB) adalah Badan yang mengkoordinasikan Penyuluhan di tingkat provinsi.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Bapeluh adalah Badan yang mengkoordinasikan Penyuluhan di tingkat kabupaten.
8. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 9
produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Manajemen Percontohan adalah pelaksanaan percontohan yang diawali dengan perencanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.
11. Mitra adalah pelaku usaha atau investor yang menjalin kerjasama dengan pembudidaya dalam pengelolaan pengembangan kawasan Minapolitan dengan prinsip saling menguntungkan.
12. Kelembagaan adalah organisasi pelaksana percontohan.
13. Manajemen Percontohan adalah pelaksanaan percontohan yang diawali dengan perencanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)10
BAB IIKELEMBAGAAN
Untuk mengkoordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan percontohan perikanan budidaya, maka perlu dibentuk lembaga pelaksana yang meliputi Tim Pembina, Tim Teknis, dan UPT sebagai pendamping teknis serta kelompok pelaksana percontohan (Gambar 1).
Gambar 1. Struktur Kelembagaan Percontohan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan dan sentra produksi rumput laut melalui TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
BAB II
KELEMBAGAAN
Untuk mengkoordinasikan dan mengefektifkan pelaksanaan, pengendalian,
pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan percontohan
perikanan budidaya, maka perlu dibentuk lembaga pelaksana yang meliputi Tim
Pembina, Tim Teknis, dan UPT sebagai pendamping teknis serta kelompok
pelaksana percontohan (Gambar 1).
Gambar 1. Struktur Kelembagaan Percontohan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan dan sentra produksi rumput laut melalui TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
2.1. Pembina Pusat
Tim Pembina Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
a. merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan percontohan;
b. menyusun Petunjuk Teknis percontohan; dan
c. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
percontohan.
2.2. Pembina Tingkat Provinsi
Pembina Tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau
yang membidangi Perikanan Budidaya sebagai koordinator pelaksanaan di
tingkat provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluh (Penyuluh/PPB) di tingkat
Provinsi, dengan tugas sebagai berikut:
Ditjen Perikanan Budidaya
(Pembina Pusat)
Dinas KP Kabupaten/Kota
(Penanggung Jawab Pelaksana)
Dinas KP Provinsi dan Penyuluh/PPB
(Pembina Prov)
UPT Ditjen PB (Pendamping)
Tim Teknis: - Dinas Kab/Kota - Penyuluh/PPB - UPT Kab/Kota
Pokdakkan Mitra
(Penanggung)
UPT Ditjen PB(Pendamping)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 11
2.1. Pembina Pusat
Tim Pembina Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
a. merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan percontohan;
b. menyusun Petunjuk Teknis percontohan;
c. menyusun Petunjuk Teknis percontohan; dan
d. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan percontohan.
2.2. Pembina Tingkat Provinsi
Pembina Tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang membidangi Perikanan Budidaya sebagai koordinator pelaksanaan di tingkat provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluh (Penyuluh/PPB) di tingkat Provinsi, dengan tugas sebagai berikut:
a. melakukan pembinaan keberhasilan percontohan ditingkat provinsi;
b. melakukan pembinaan teknis Penyuluhan dan penyebaranluasan informasi teknologi;
c. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan percontohan;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan baik Dinas Provinsi maupun Penyuluh/PPB.
2.3. Pembina Tingkat Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau yang membidangi Perikanan Budidaya bertanggung jawab terhadap keberhasilan percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan, yang berkoordinasi dengan Penyuluh/PPB, mempunyai tugas:
a. menunjuk penanggung jawab pelaksanaan percontohan tingkat Kab/Kota;
b. menetapkan lokasi dan Pokdakan percontohan berdasarkan usulan hasil identifikasi Tim Teknis, dibuktikan dengan Berita Acara Penetapan (Format 2c);
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)12
c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT pendamping;
d. melaksanakan temu lapang untuk mengevaluasi pelaksanaan percontohan;
e. membuat serah terima hasil percontohan kepada pokdakan yang dibuktikan dengan berita acara;
f. memfasilitasi kemitraan dengan stakeholders lainnnya untuk keberlanjutan usaha;
g. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya baik laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir secara tertulis (Format 2, 3, dan 4).
2.4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya
Untuk mendukung tercapainya keberhasilan percontohan di Kawasan Minapolitan dan sentra Budidaya Rumput Laut Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas:
a. menunjuk pendamping teknis di masing-masing lokasi percontohan;
b. melakukan identifikasi lokasi dan Pokdakan bersama tim teknis;
c. menyusun SOP budidaya dengan menerapkan teknologi anjuran (SNI, CPIB dan CBIB);
d. melakukan pendampingan teknis dan manajemen pelaksanaan percontohan di kawasan minapolitan dan sentra budidaya Rumput Laut; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi percontohan.
Pendampingan teknis UPT disetiap kawasan percontohan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
2.5. Tim Teknis
Tim Teknis pelaksana Percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan terdiri dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan budidaya, UPTD, dan Penyuluh yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 13
a. melakukan koordinasi dengan UPT Ditjen Perikanan Budidaya sebagai pendamping untuk penetapan calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana;
b. melakukan identifikasi calon lokasi dan Pokdakan pelaksana (Format 2a);
c. merekomendasikan lokasi percontohan dan Pokdakan pelaksana berdasarkan hasil identifikasi (dibuktikan dengan berita acara sesuai Format 2b);
d. mensosialisasikan percontohan di kawasan minapolitan;
e. menyusun SOP budidaya dengan menerapkan teknologi anjuran (SNI, CPIB dan CBIB) bersama dengan UPT Ditjen PB;
f. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan bersama Pokdakan;
g. menunjuk Manajer Teknis yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam operasional kegiatan percontohan;
h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sesuai form dalam Format 3);
i. melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Ditjen Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya.
Gambar 2. (Struktur Kelembagaan Kelompok)
Gambar 2 (Struktur Kelembagaan Kelompok)
2.6. Pokdakan
Pembentukan Pokdakan sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah dan
mufakat disertai dengan komitmen masing-masing anggota untuk saling
bekerjasama dengan menerapkan prinsip usaha bersama dengan tugas dari
masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:
1. Ketua bertugas mengawal kelompok mulai dari proses perencanaan,
pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kelompok.
2. Sekretaris bertugas dalam pengadministrasian kegiatan kelompok,
inventarisasi sarana dan prasarana kelompok, dokumentasi kegiatan
kelompok.
3. Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen
keuangan kelompok.
4. Seksi Sarana dan Prasarana bertanggung jawab dalam penyediaan dan
perawatan sarana dan prasarana dalam kelompok.
5. Seksi Produksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencatatan
(rekaman) proses produksi dan didokumentasikan.
6. Seksi Pemasaran bertanggung jawab dalam mencari info pasar dan
memasarkan hasil produksi.
7. Seksi usaha/permodalan bertanggung jawab mencari sumber
permodalan dan menjalin hubungan dengan mitra untuk menjaga
keberlanjutan usaha.
2.7. Manajemen Kelompok
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksi Sarana & Prasarana
Anggota
Seksi Produksi
Anggota
Seksi Pemasaran
Anggota
Seksi Usaha & Permodalan
Anggota
Manajer Teknis
Kelompok Lain (2-5 kelompok)
Bendahara
(2-5 kelompok)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)14
2.6. Pokdakan
Pembentukan Pokdakan sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat disertai dengan komitmen masing-masing anggota untuk saling bekerjasama dengan menerapkan prinsip usaha bersama dengan tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:
1. Ketua bertugas mengawal kelompok mulai dari proses perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kelompok.
2. Sekretaris bertugas dalam pengadministrasian kegiatan kelompok, inventarisasi sarana dan prasarana kelompok, dokumentasi kegiatan kelompok.
3. Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen keuangan kelompok.
4. Seksi Sarana dan Prasarana bertanggung jawab dalam penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana dalam kelompok.
5. Seksi Produksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencatatan (rekaman) proses produksi dan didokumentasikan.
6. Seksi Pemasaran bertanggung jawab dalam mencari info pasar dan memasarkan hasil produksi.
7. Seksi usaha/permodalan bertanggung jawab mencari sumber permodalan dan menjalin hubungan dengan mitra untuk menjaga keberlanjutan usaha.
2.7. Manajemen Kelompok
Manajemen kelompok merupakan sistem pengelolaan yang diterapkan dalam melaksanakan usaha budidaya yang berkelanjutan mempunyai tugas:
1. menerapkan manajemen usaha bersama secara kolektif;2. membuat rencana usaha bersama;3. mengatur pola tanam;4. meningkatkan kemampuan manajerial anggota kelompok;5. mencatat dan mendokumentasikan kegiatan kelompok;6. melaksanakan kegiatan social kemasyarakatan; dan7. mengelola limbah hasil buangan dan menjaga kelestarian lingkungan.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 15
2.8. Mitra
Mitra adalah stakeholder terkait yang akan mendukung keberlanjutan usaha budidaya terutama dalam hal membantu penjaminan promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya, kelompok dapat membentuk koperasi dan atau bermitra dengan stakeholder lainnya untuk penyediaan sarana produksi dan permodalan.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)16
BAB III MANAJEMEN PERCONTOHAN
Manajemen percontohan perkanan budidaya di kawasan minapolitan
tahun 2016 dilakukan mulai dari tahap Penyusunan dan Penetapan Konsep
Percontohan sampai dengan Pelaporan Hasil Kegiatan serta dampak kegiatan
percontohan (Gambar 2).
Gambar 3. Skema Tahapan Pelaksanaan Percontohan Perikanan Budidaya di
Kawasan Minapolitan dan sentra produksi rumput laut melalui TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
3.1. Penyusunan dan Penetapan Konsep Kawasan Percontohan
3.1.1. Sosialisasi/Koordinasi
Sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang
berkoordinasi dengan UPT sebagai pendamping teknis pelaksana
percontohan dan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret 2016.
Peserta sosialisasi adalah calon Pokdakan pelaksana di kawasan
percontohan yang telah dilakukan identifikasi dan verifikasi, serta
menyatakan kesanggupan yang dibuktikan dengan berita acara .
3.1.2. Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Lokasi percontohan ditetapkan di kawasan minapolitan dan atau sentra
budidaya Rumput Laut. Penetapan lokasi diharapkan dapat menjamin
BAB III
MANAJEMEN PERCONTOHAN
Manajemen percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan tahun 2016 dilakukan mulai dari tahap Penyusunan dan Penetapan Konsep Percontohan sampai dengan Pelaporan Hasil Kegiatan serta dampak kegiatan percontohan (Gambar 2).
Gambar 3. Skema Tahapan Pelaksanaan Percontohan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan dan sentra produksi rumput laut melalui TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
3.1. Penyusunan dan Penetapan Konsep Kawasan Percontohan
3.1.1. Sosialisasi/Koordinasi
Sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan UPT sebagai pendamping teknis pelaksana percontohan dan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 17
BAB III MANAJEMEN PERCONTOHAN
Manajemen percontohan perkanan budidaya di kawasan minapolitan
tahun 2016 dilakukan mulai dari tahap Penyusunan dan Penetapan Konsep
Percontohan sampai dengan Pelaporan Hasil Kegiatan serta dampak kegiatan
percontohan (Gambar 2).
Gambar 3. Skema Tahapan Pelaksanaan Percontohan Perikanan Budidaya di
Kawasan Minapolitan dan sentra produksi rumput laut melalui TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
3.1. Penyusunan dan Penetapan Konsep Kawasan Percontohan
3.1.1. Sosialisasi/Koordinasi
Sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang
berkoordinasi dengan UPT sebagai pendamping teknis pelaksana
percontohan dan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret 2016.
Peserta sosialisasi adalah calon Pokdakan pelaksana di kawasan
percontohan yang telah dilakukan identifikasi dan verifikasi, serta
menyatakan kesanggupan yang dibuktikan dengan berita acara .
3.1.2. Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Lokasi percontohan ditetapkan di kawasan minapolitan dan atau sentra
budidaya Rumput Laut. Penetapan lokasi diharapkan dapat menjamin
2016. Peserta sosialisasi adalah calon Pokdakan pelaksana di kawasan percontohan yang telah dilakukan identifikasi dan verifikasi, serta menyatakan kesanggupan yang dibuktikan dengan berita acara.
3.1.2. Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Lokasi percontohan ditetapkan di kawasan minapolitan dan atau sentra budidaya Rumput Laut. Penetapan lokasi diharapkan dapat menjamin keselarasan dengan pembangunan wilayah di daerah dan keadaan sosial di lingkungan sekitarnya. Lokasi pelaksanaan percontohan di kawasan minapolitan dan sentra budidaya rumput laut tahun 2016 agar diprioritaskan di lokasi yang tidak mendapatkan TP Kabupaten/ Kota tahun 2015.
Lokasi pengembangan percontohan dilakukan di lahan milik Pokdakan, yang telah memenuhi kriteria, antara lain :
a. Aspek Teknis
1) lokasi sesuai Standar kelayakan budidaya (Tawar, Ikan Hias, Payau, Laut);
2) berada dalam kawasan pengembangan perikanan budidaya;3) tidak dalam areal banjir dan cemaran;4) daya dukung lingkungan memadai; dan5) kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang akan
dikembangkan (teknologi anjuran).
b. Aspek Non Teknis
1) terdapat Kelembagaan kelompok; 2) sosial budaya dan atau kearifan local;3) kemudahan akses (transportasi, komunikasi, sumber benih dan
pasar;4) kondisi sarana dan prasarana penunjang; dan5) komitmen pelaku dan dukungan pemerintah daerah.
c. Aspek Legalitas
Kawasan pengembangan percontohan lokasinya sesuai dengan tata ruang daerah dan tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya terkait pemanfaatan ruang/lahan dan status kepemilikan lahannya jelas serta sesuai dengan peruntukan pengembangan perikanan.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)18
3.1.3. Persyaratan Kelompok
Identifikasi calon Pokdakan dilaksanakan oleh Tim Teknis pelaksanaan percontohan di kawasan minapolitan bersama UPT sebagai pendamping teknis. Hasil identifikasi lokasi dan Pokdakan dibuktikan dengan berita acara (Format 2c).
Kelompok Pembudidaya adalah pelaksana percontohan perikanan budidaya di kawasan minapolitan dan sentra produksi Rumput Laut yang diusulkan oleh Tim Teknis dan ditetapkan oleh Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota dan bersedia untuk menandatangi surat pernyataan (Format 2d) berupa:
a. kelompok berbadan hukum;
b. penyiapan lahan percontohan budidaya secara berkelanjutan;
c. sanggup mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan kawasan minapolitan;
d. sanggup melaksanakan manajemen kelompok secara kolektif (tanggung renteng); dan
e. menerapkan manajemen kawasan untuk mempermudah pengendalian penyakit.
3.1.4. Penetapan Lokasi dan Pokdakan
Lokasi dan Pokdakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Tim Teknis, melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
3.2. Pelaksanaan Percontohan
3.2.1. Persiapan
a. Persiapan Lahan dan Wadah Budidaya
Persiapan lahan dan wadah budidaya dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan persyaratan teknis budidaya.
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penyediaan Sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Agar jadwal pengadaan oleh
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 19
Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan percontohan.
c. Pemilihan Komoditas
Persiapan disesuaikan dengan teknis budidaya komoditas yang akan dikembangkan. Komoditas utama yang akan dikembangkan adalah komoditas Industrialisasi Perikanan Budidaya dan komoditas utama lainnya di kawasan percontohan dengan kriteria :
1) potensial secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Pokdakan;
2) mudah dipasarkan;
3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja/segmentasi usaha;
4) dengan sentuhan minimal dapat menghasilkan output maksimal;
5) dapat dipanen dalam skala masal;
6) mendukung ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.
d. Penerapan Teknologi
Teknologi budidaya yang diterapkan dalam percontohan perikanan budidaya merupakan teknologi inovatif dan aplikatif yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Petunjuk Teknis (Juknis) Budidaya sesuai komoditas yang dibudidayakan. Benih yang digunakan harus mengikuti kaidah-kaidah Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), sedangkan dalam proses pemeliharaan sampai dengan panen harus mengikuti kaidah-kaidah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
3.2.2. Pembinaan Teknis
Pembinaan Teknis dilakukan oleh Pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Tim Teknis, dan UPT, yang dilakukan secara bertahap sejak persiapan, pelaksanaan budidaya hingga pelaksanaan panen.
3.2.3. Temu Lapang
Temu lapang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di lokasi percontohan dengan melibatkan UPT, Tim teknis, Mitra, dan Pokdakan lainnya, yang bertujuan untuk:
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)20
a. mengevaluasi dan mensosialisasikan keberhasilan percontohan baik dari segi teknis, manajemen kelompok maupun efektifitas percontohan;
b. menyebarluaskan informasi teknologi yang telah diterapkan kepada Pokdakan sekitar di luar kawasan minapolitan;
c. menginventarisasi kendala, tantangan dan permasalahan serta solusi pemecahannya.
3.3. Pola Pengelolaan Percontohan
Pola pengelolaan percontohan kawasan minapolitan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbasis manajemen kelompok secara kolektif, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan menggunakan komoditas dan teknologi yang dianjurkan.
3.3.1. Berbasis pada manajemen kelompok secara kolektif
Manajemen kelompok kolektif di arahkan dalam upaya membangun kesepahaman antar anggota bahwa pengelolaan budidaya harus dibangun dalam kerangka mempertimbangkan keberhasilan bersama. Disisi lain, usaha budidaya ikan secara ekonomi membutuhkan investasi yang cukup besar, oleh karen itu melalui pengembangan kawasan berbasis manajemen kelompok, maka diharapkan akan mampu menopang kemampuan modal bagi kelompok untuk mempercepat pengembangan kapasitas usahanya sehingga secara ekonomis usaha budidaya menjadi visible.
Kelompok kolektif menentukan batas klaster kelompok dengan calon klaster lain seperti saluran/sungai, jalan, sawah dalam rangka pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan budidaya. Disamping itu secara administrasi memiliki seorang ketua/administrator yang jujur dalam memegang amanah finansial; harus memiliki seorang manajer teknis yang menguasai SOP dan paham akan CBIB; serta masing-masing kelompok memiliki pengumpul/pencatat data. Seorang Manajer Teknis dapat membina 2 – 5 kelompok kolektif dimana setiap kelompok beranggotakan 10-25 orang.
Kelompok kolektif mengoperasikan seluruh petak kolam/tambak dengan iuran yang identik namun mengerjakan pemeliharaan di petak masing-masing. Kegagalan usaha di satu petak akan ditutupi oleh keuntungan dari petak-petak yang lain, karena biaya operasional seluruh kolam/tambak adalah tanggung jawab bersama, demikian juga resiko ditanggung bersama (tanggung renteng).
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 21
3.3.2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, dimana masyarakat tidak lagi dijadikan objek pembangunan semata, namun sudah seharusnya menjadi subjek (pemeran utama) pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Pengembangan percontohan perikanan budidaya ini diharapkan akan menjadi media pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi peran aktif masyarakat,sehingga masyarakat mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan secara arif, bijaksana dan berkelanjutan.
3.3.3. Penguatan Kelembagaan Pokdakan
Agar pengembangan usaha budidaya ikan melalui wadah kelompok dapat berkesinambungan, maka diharapkan dapat dibangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait. Melalui sistem kerjasama yang dibangun ini, akan menguntungkan semua pihak.
Penguatan kelembagaan kelompok dapat dilakukan melalui:
a. partisipasi aktif pengurus dan anggota dalam penguatan modal usaha;b. pembentukan badan hukum kelompok;c. pelatihan ketrampilan dan kompetensi anggota kelompok; d. peningkatan ketrampilan manajerial dan kewirausahaan kelompok;
dane. menumbuhkan pola kemitraan dengan stakeholder terkait lainnya
yang saling menguntungkan.
3.3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan percontohan TP Kabupaten/Kota tahun 2016 dilakukan melalui tahapan sebagaimana tabel 1.
Tabel 1. Jadwal pelaksanaan percontohan TP Kabupaten/Kota tahun 2016
No Detail Kegiatan Penanggung Jawab
Bulan Ke-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PERSIAPAN
APenyusunan Juknis dan Juknis, Pembentukan Tim Teknis
Tim Pusat,
Dinas KP Kab/Kota
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)22
BIdentifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan
Tim Teknis
C Sosialisasi Dinas KP Kab/Kota & UPT
D Penetapan Lokasi dan Pokdakan
Dinas KP Kab/Kota
E Penentuan SOP Tim TeknisII PELAKSANAAN
A Persiapan lahan Tim Teknis dan Pokdakan
Penebaran Dinas KP Kab/
Kota,Tim Teknis, UPT
dan Pokdakan
Pemeliharaan Tim Teknis dan Pokdakan
B Pembinaan Tim Teknis
C Temu Lapang Dinas KP Kab/Kota
E PanenDinas KP Kab/
Kota,Tim Teknis, Pokdakan, dan
Pembina
IIIMONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A Monitoring Tim Teknis dan Pembina
B EvaluasiDinas KP
Kab/Kota dan Pembina
C Laporan Bulanan Tim Teknis
D Laporan Pendahuluan
Dinas KP Kab/Kota
E Laporan Kemajuan
Dinas KP Kab/Kota
F Laporan Akhir Dinas KP Kab/Kota
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 23
BAB IV PELAKSANAAN
4.1. Penetapan Lokasi
Penetapan lokasi percontohan harus menggacu pada Petunjuk Teknis ini, baik teknis, non teknis maupun legalitas. Tata cara penetapan dilakukan melalui wawancara langsung, peninjauan lokasi dan wadah budidaya serta pemerikasaan dokumen oleh tim teknis kepada pokdakan dengan mengacu pada checklist yang telah dimuat dalam Petunjuk Teknis.
4.2. Pelaksanaan Percontohan
Pelaksanaan percontohan dilakukan berdasarkan rencana kerja teknis yang disusun oleh tim teknis bersama pokdakan pelaksana percontohan kawasan budidaya tahun 2016 dan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan oleh UPT sebagai pendamping teknis. Komoditas yang akan dikembangkan bukan termasuk komoditas asing Invasif yaitu komoditas yang dapat menyebabkan dominannya jenis tersebut dan akan mengurangi biodeversitas spesies lokal, jenis dan paket komoditas percontohan tersebut adalah :
a. Polikultur (udang, bandeng, Gracilaria).b. Kerapu.c. Rumput Lat E. Cottonii.d. Bandeng (semi intensif).e. Udang vaname.f. Gurame.g. Udang galah (UGADI).h. Lele.i. Patin.j. Nila.k. Mas.l. Ikan hias.
Teknologi Percontohan merupakan teknologi hasil perekayasaan yang inovatif, aplikatif dan ramah lingkungan. Teknologi harus diterapkan oleh Pokdakan pelaksana percontohan yang berpedoman pada SOP yang telah dibuat oleh tim teknis, mengacu pada SNI dan menerapkan prinsip-prinsip CBIB.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)24
Setiap anggota kelompok harus berperan serta dan terlibat secara langsung dalam setiap tahapan teknis operasional budidaya dibawah bimbingan teknisi.
4.2.1. Paket Percontohan
Paket percontohan diprioritaskan pada kawasan minapolitan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar, air payau dan laut serta ikan hias yang disesuaikan dengan potensi kawasan minapolitan, contoh standar paket terlampir.
4.2.2. Pembinaan teknis
Pembinaan teknis dilaksanakan oleh tim teknis dengan menerapkan teknologi anjuran serta pembinaan manajemen kelompok dan usaha bersama Dinas Kabupaten/Kota atau yang membidangi perikanan. Diharapkan setelah pelaksanaan percontohan selesai pokdakan mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian sertifikasi CBIB untuk pengakuan bahwa telah menerapkan teknologi anjuran.
Pembinaan teknis dan manajemen dilaksanakan secara periodik baik langsung di lapangan maupun dalam bentuk pertemuan kelompok, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota kelompok.
4.2.3. Temu lapang Percontohan
Temu lapang dilakukan pada akhir tahapan percontohan dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota atau yang membidangi perikanan dengan melibatkan narasumber melalui penyajian materi dan diskusi, diharapkan setiap peserta dapat memberikan pengalaman, saran dan masukan untuk keberlanjutan usaha budidaya di masa mendatang.
Temu lapang juga dapat sebagai media penyebaran informasi dan memotivasi pokdakan untuk mengembagkan usaha budidaya perikanan di kawasan lainnya.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 25
4.2.4. Contoh Standar Paket Percontohan Budidaya Ikan
A. Budidaya Air Tawar
1. Paket budidaya gurame di kolam (350 m2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Benih : 7.000 ekor (uk. 7-15 gr/ekor)Pakan : 2.933 kilogramPersiapan kolam : 1 paketAlat perikanan : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi 4 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 1.995 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 5,985 ton.
2. Paket budidaya ikan dengan padi (MINAPADI) dengan luasan 1.000 m2 dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Benih padi : 5 kilogramBenih nila : 3.300 ekorPakan : 528 kilogramPupuk : 15 kilogramAlat perikanan : 1 paketPembuatan caren : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 3 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan nila 440 kg dan padi 700 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar nila 1,76 ton dan 2,8 ton padi.
3. Paket budidaya udang galah bersama padi (UGADI) dengan luasan 1.000 m2 dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:
Benih padi : 5 kilogramTokolan udang : 10.000 ekorPakan : 240 kilogramPupuk : 15 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi udang 3 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 166 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 664 kilogram.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)26
4. Paket budidaya lele di kolam terpal (10 m2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Benih : 20.000 ekor (8-12 cm/ekor)Pakan : 2.000 kilogramKolam terpal : 10 unitAlat perikanan : 1 paketPersiapan kolam : 10 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi lele 2 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 6 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 2.000 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 1,2 ton.
5. Paket budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok (10 M2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Pembuatan kolam (bundar/persegi) : 10 unitSaluran dan kolam tamping : 1 paketPompa bensin 3’ : 1 unitPompa sumersable : 12 unitSelang plastik : 1 paketSerok : 5 buahBak : 5 buahEmber : 5 buahBenih : 75.000 ek (7-8 cm/ekor)Pakan : 6000 kg.Probiotik : 20 literMolase : 500 literTepung terigu/kanji : 1000 kgPremix : 1 kgDesinfektan : 5 botol
Dengan asumsi 1 siklus produksi lele 2,5 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 4 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan ukuran konsumsi 6800 kg oversize 100 kg undersize 300 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar ukuran konsumsi 27,2 ton oversize 400 kg undersize 1200 kg.
6. Paket budidaya patin di kolam dalam (10.000 m2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Kolam : 10.000 m2
Pompa : 1 unitKincir : 4 unit
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 27
Genset : 1 unitPeralatan dan sarana : 1 unitPersiapan kolam : 1 paketPeralatan : 1 paket Benih : 300.000 ekor (3 inchi)Pakan : 229.500 kilogramKapur pertanian : 4.000 kilogramSaponin : 50 kilogramProbiotik : 100 literBiaya panen : 2 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi patin 6 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 2 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 172.260 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 344,52 ton.
7. Paket budidaya patin di kolam (100 m2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Kolam : 4 unit Persiapan lahan : 10 paket Peralatan : 1 paket Benih : 4.000 ekor (7-9 cm/ekor) Pakan : 2.808 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi patin 6 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 2 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 2.160 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 4,32 ton.
8. Paket budidaya nila di kolam dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Persiapan lahan : 1 paket Benih : 3.400 ekor (5-8 cm/ekor) Pakan : 1.000 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 4 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 900 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 2,7 ton.
9. Paket budidaya nila di KJA dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Karamba : 1 unit (7 x 7 x 4 m) Perahu : 1 unit Bahan bakar : 1 paket
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)28
Benih : 29.400 ekor (uk.10-12 gram/ekor, padat tebar 150 ekor/m2) Pakan : 8.600 kilogram Vitamin, obat-obatan : 1 paket Alat Perikanan : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 4 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 6.615 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 19,8 ton.
10. Paket budidaya mas di kolam dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Persiapan lahan : 1 paketBenih : 4.000 ekor (5-8 cm ekor)Pakan : 950 kilogram
Dengan asumsi 1 siklus produksi nila 4 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 800 kg, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 2,4 ton.
B. BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
1. Paket polikultur udang, bandeng, rumput laut dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Nener : 5.000 ekor (uk. 4-7 cm)Benur : 10.000 ekor (PL 30)Rumput laut : 1.000 kilogramPupuk : 1 paketPersiapan lahan : 1 paket
Dengan asumsi masing-masing untuk bandeng 2 siklus per tahun, udang 2 siklus per tahun, dan rumput laut 4 siklus per tahun. Sedangkan produksi per siklus masing-masing untuk udang diproyeksikan 160 kg (size 50), bandeng 1000 kg (size 5) dan rumput laut 4000 kilogram basah, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil masing-masing produksi udang sekitar 320 kg, bandeng 2000 kg dan rumput laut basah 12.000 kg.
2. Paket budidaya kerapu di KJA sebanyak 2 unit (1 unit = 8 lubang) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:
Pengadaan sarana KJA : 2 paketPeralatan : 2 paketBenih kerapu cantang : 5.200 ekor (uk. 9-10 cm)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 29
Pakan rucah : 11.700 kg (FCR = 5)
Dengan asumsi 1 siklus produksi 6 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 2 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 2.340 kg (size 2), sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil sekitar 4.680 kg
3. Paket budidaya rumput laut metode long line/ bingkai (25 x 100 m) atau dengan metode Rakit Apung dan atau lepas dasar dan atau metode lainnya sesuai dengan teknologi anjuran disesuaikan dengan kondisi daerah lokasi percontohan dalam bentuk sarana produksi sesuai dengan jenis metoda yang dilaksanakan yang terdiri dari :
Peralatan pendukung : 1 paketPerahu : 1 unitBibit rumput laut : 1 tonTali PE : 36 kg (diameter 12 mm)Tali PE : 100 kg (diameter 10 mm)Tali PE : 40 kg (diameter 4 mm)Tali PE : 4 gulung (diameter 1,5 mm)Tali PE : 36 kg (diameter 12 mrn)Tali PE : 8 pak (diameter 1mm)Jangkar beton : 4 buah (@50 kg)Pelampung utama : 16 buah (volume 25 liter)Pelampungjalur : 500 buah (volume 600 mililiter)Peralatan : 1 paketPersiapan lahan : 1 paketTenaga kerja : 1 orang
Dengan asumsi waktu produksi sebanyak 6 siklus per tahun, maka produksi 1 siklus diproyeksikan minimal 6.000 kg rumput laut basah, sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil minimal 36.000 kg rumput laut basah.
4. Paket budidaya bandeng semi intensif di tambak (1 hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Glondongan : 50.000 ekor (30-40 gram/ ekor)Pakan : 9.600 kgPupuk : 1 paketPeralatan : 1 paket (termasuk kincir)Persiapan lahan : 1 paket
Dengan asumsi waktu produksi dalam 1 tahun sebanyak 2 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 8.000 kg (size 4), sehingga dalam 1 tahun
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)30
akan diperoleh hasil minimal 16.000 kg bandeng.
5. Paket budidaya udang vaname intensif plastik mulsa (1 hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Kincir : 16 unitPeralatan kualitas air : 1 paketGenset : 2 unit (15 PK)Persiapan lahan : 1 paketPlastik mulsa : 1 paketObat-obatan : 1 paketBenih : 1.000.000 ekor (PL 12)Pakan : 22.500 kg (FCR = 1.5)
Dengan asumsi waktu. produksi 1 tahun sebanyak 2 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 15.000 kg (size 50), sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil minimal 30.000 kg udang vaname.
C. BUDIDAYA MAN HIAS
1. Paket budidaya ikan koi di kolam (12 m2/unit) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari :
Bak tandon : 2 unitPompa air : 1 unitBlower : 1 unitInstalasi air dan aerasi : 1 paketInstalasi listrik : 1 paketWaring : 2 unitAlat kualitas air : 1 paketPeralatan lapangan : 1 paketBenih : 3.600 ekor (ukuran 5 cm)Pakan : 1.971 kgObat-obatan : 1 paket
Dengan asumsi 1 siklus produksi 2 bulan, dalam 1 tahun dapat dilakukan 5 siklus, maka produksi 1 siklus diproyeksikan 2.880 ekor (SR 80%), sehingga dalam 1 tahun akan diperoleh hasil minimal 14.440 ekor ikan koi (ukuran 15 cm).
Catatan: Semua paket demfarm-demfarm (budidaya air tawar, payau/laut, ikan hias) dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di lokasi demfarm masing-masing.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 31
BAB VPEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
5.1. Pembinaan
Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, propinsi dan Kab/Kota Pembinaan Pusat dilaksanakan melalui penyusunan Pedoman, Fasilitasi bantuan, Pendampingan dan Bimbingan teknis, sedangkan pendampingan teknis dilaksanakan oleh tim teknis dengan menerapkan teknologi anjuran serta pembinaan manajemen kelompok dan usaha bersama Dinas KP Prov/Kab/Kota atau yang membidangi perikanan. Diharapkan setelah pelaksanaan percontohan selesai pokdakan mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian sertifikasi CBIB untuk pengakuan bahwa telah menerapkan teknologi anjuran.
Pembinaan teknis dan manajemen dilaksanakan secara periodik baik langsung di lapangan maupun dalam bentuk pertemuan tingkat Nasional, Provinsi/Kabupaten/Kota serta pertemuan kelompok, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota kelompok.
5.2. Monitoring
Monitoring bertujuan untuk memantau kegiatan percontohan mulai dari persiapan sampai dengan panen. Kegiatan monitoring dapat dilakukan secara langsung melalui pemantauan dilapangan maupun tidak langsung melalui komunikasi dengan media elektronik. Adapun materi monitoring mencakup aspek teknis yang meliputi perkembangan proses budidaya dan hasil produksi budidaya dan aspek non teknis yang meliputi efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan serta kendala pelaksanaan.
5.3. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk menganalisa relevansi, efektifitas dan dampak dari hasil pelaksanaan dengan membandingkan terhadap tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan serta melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan percontohan periakanan budidaya di kawasan minapolitan dan sentra produksi Rumput Laut tersebut mencakup:
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)32
a. penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi percontohan;
b. produksi dan produktifitas budidaya ikan di lokasi percontohan;
c. dampak pelaksanaan percontohan terhadap peningkatan teknologi dan pendapatan pokdakan serta keberlanjutan sistem usaha budidaya di tingkat pokdakan;
d. penguatan kelembagaan, kemandirian pokdakan dan kerjasama kemitraan; dan
e. persepsi masyarakat untuk mengembangkan/menyebarluaskan penerapan teknologi anjuran pada kawasan sekitarnya.
5.4. Pelaporan
Pelaporan bertujuan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan percontohan kawasan Minapolitan, kendala, solusi dan rencana tindak lanjut. Pelaporan disampaikan secara langsung dan berkala oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq : Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ditembuskan kepada Dinas Provinsi.
Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Laporan bulanan dibuat oleh Tim teknis dan disampaikan melalui email [email protected]
Sedangkan laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Dirjen Perikanan budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melalui via pos, faks 021-3514758 atau email [email protected]. Alur pelaporan sebagaimana Gambar 2.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 33
Gambar 3. Proses Pelaporan Percontohan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya melalui Dana TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
5.4.1. Laporan Bulanan
Laporan bulanan memuat perkembangan kegiatan percontohan sampai dengan bulan bersangkutan secara rutin selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya ke Direktorat Jenderal oleh tim teknis diketahui Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota dengan Tembusan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melalui via pos, faks 021-3514758 atau email [email protected]. Format laporan pendahuluan sebagaimana pada Format 1.
lanjut. Pelaporan disampaikan secara langsung dan berkala oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq : Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ditembuskan kepada Dinas Provinsi.
Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Laporan bulanan dibuat oleh Tim teknis dan disampaikan melalui email [email protected]
Sedangkan laporan pendahuluan, laporan kemajuan dan laporan akhir disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Dirjen Perikanan budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dan Udaha Budidaya melalui via pos, faks 021-3514758 atau email [email protected]. Alur pelaporan sebagaimana Gambar 2.
Gambar 3. Proses Pelaporan Percontohan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya melalui Dana TP Kabupaten/Kota tahun 2016.
5.4.1. Laporan Bulanan
Laporan bulanan memuat perkembangan kegiatan percontohan sampai dengan bulan bersangkutan secara rutin selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya ke Direktorat Jenderal oleh tim teknis diketahui Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota dengan Tembusan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melalui via pos, faks 021-3514758 atau email [email protected]. Format laporan pendahuluan sebagaimana pada Format 1.
Keterangan: : Menyampaikan Laporan : Tembusan
Ditjen Perikanan Budidaya
(Pembina Pusat)
Dinas Kabupaten/Kota (Penanggung Jawab
Pelaksana)
Dinas Provinsi (Pembina Prov)
UPT Ditjen PB (Pendamping)
Tim Teknis: - Dinas Kab/Kota - Penyuluh/PPB - UPT Kab/Kota
Pokdakkan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)34
5.4.2. Laporan Pendahuluan
Laporan pendahuluan menyajikan pembentukan tim teknis, identifikasi calon lokasi dan calon kelompok, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok, rencana kerja SOP serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum persiapan proses produksi. Format laporan pendahuluan sebagaimana pada Format 2.
5.4.3. Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan menyajikan perkembangan percontohan sejak persiapan lahan, penebaran, pemeliharaan, pembinaan, temu lapang dan panen. Pelaporan disajikan sesuai format dan dapat disampaikan dalam bentuk hard copy (via pos) maupun soft copy (via faks atau e-mail). Format laporan kemajuan sebagaimana pada Format 3.
5.4.4. Laporan Akhir
Laporan akhir menyajikan seluruh hasil pelaksanaan percontohan (produksi), kendala, solusi dan dampak serta rencana tindak lanjut sejak persiapan sampai dengan kegiatan proses produksi berakhir, termasuk hasil dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan. Laporan tertulis secara naratif dan disusun secara sistematis, dengan outline. Pelaporan disajikan sesuai format dan dapat disampaikan dalam bentuk hard copy (via pos) maupun soft copy (via faks atau e-mail). Format laporan akhir sebagaimana pada Format 4.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 35
BAB VIPEMBIAYAAN DAN HASIL KEGIATAN
6.1. Sumber Dana
Sumber pembiayaan untuk kegiatan percontohan Kawasan Minapolitan berasal dari APBN melalui Satker Tugas Pembantuan Dinas Kabupaten/Kota Tahun 2016.
6.2. Hasil Kegiatan Percontohan
Hasil kegiatan percontohan kawasan Minapolitan dan sentra produksi Rumput Laut diserahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Pokdakan dengan dilengkapi Berita Acara serah terima hasil percontohan (Format 5) yang diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Hasil percontohan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal pengembangan musim tanam selanjutnya dan harus dilaporkan secara berkala sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan.
Pelaksanaan siklus berikutnya dilakukan oleh Pokdakan dengan pendampingan teknis oleh UPT Kabupaten/Kota dan atau Penyuluh. Penanggung jawab pembinaan kelompok dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)36
BAB VIIPENUTUP
Pelaksanaan kegiatan percontohan perikanan budidaya melalui dana TP Kabupaten/Kota tahun 2016, diharapkan dapat menjadi tontonan, tuntunan dan teladan untuk dikembangkan sehingga diharapkan mampu memacu semangat dan minat pembudidaya ikan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang ada di daerahnya secara optimal, bijaksana dan berkelanjutan.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan percontohan kawasan perikanan budidaya, diperlukan koordinasi yang baik secara terpadu, baik ditingkat pemerintah, Pokdakan Pelaksana, maupun pihak terkait lainnya.
Keberlanjutan dari percontohan ini diharapkan dapat menerapkan pola kemitraan serta pemupukan modal baik dari dukungan perbankan yang diharapkan kelompok dapat meningkatkan status kelompok menjadi kelompok utama /mandiri (bankable).
Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan kawasan budidaya dengan efisien, terarah dan sistematis.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Kepala Sub Bagian Hukum,
Setiadi Heri Surono
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 37
LAM
PIR
AN II
PE
RAT
UR
AN D
IRE
KTU
R J
EN
DE
RAL
PE
RIK
ANAN
BU
DID
AYA
NO
MO
R 2
9/PE
R-D
JPB
/201
6 TE
NTA
NG
PE
TUN
JUK
TE
KN
IS P
ER
CO
NTO
HAN
PE
RIK
ANAN
BU
DID
AYA
ME
LALU
I TU
GAS
PE
MB
ANTU
AN
DIN
AS
KE
LAU
TAN
D
AN
PER
IKAN
AN K
ABU
PATE
N/K
OTA
TAH
UN
201
6
For
mat
1
La
pora
n B
ulan
an K
egia
tan
Perc
onto
han
LA
PORA
N B
ULA
NAN
K
EG
IATA
N P
ER
CO
NTO
HAN
KAW
ASAN
MIN
APO
LITA
N P
ER
IKAN
AN B
UD
IDAY
A D
ANA
TUG
AS P
EMB
ANTU
AN (T
P) D
INAS
KAB
UPA
TEN
/ K
OTA
……
……
……
.. TA
HU
N 2
016
Ti
m T
ekni
s :
Po
kdak
an P
elak
sana
:
Lo
kasi
-
Des
a :
-
Kec
amat
an
:
- K
abup
aten
:
-
Prov
insi
:
K
omod
itas
:
Peri
ode
Bul
an
:
No
Det
ail
Keg
iata
n In
dika
tor
Prog
res
Kem
ajua
n Pe
kerj
aan
(%)
Perm
asal
ahan
Ti
ndak
an
Ket
eran
gan
Min
ggu
I
Min
ggu
II
Min
ggu
III
Min
ggu
IV
1
2
3
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)38
Format 2 Format Laporan Pendahuluan
LAPORAN PENDAHULUAN
KEGIATAN PERCONTOHAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) DINAS KABUPATEN/ KOTA ……………….. TAHUN 2016
I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang b. Tujuan dan Sasaran
II. IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA
PERCONTOHAN a. Tim Teknis b. Calon Lokasi dan Calon Pokdakan c. Waktu Identifikasi dan hasil Identifikasi d. Penetapan Lokasi dan Pokdakan Pelaksana Percontohan e. Kesanggupan Pokdakan Pelaksana
III. GAMBARAN UMUM LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA PERCONTOHAN a. Kondisi Lokasi b. Kelembagaan Pokdakan
IV. RENCANA PELAKSANAAN a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Panen
V. PENUTUP
Lampiran-Lampiran 1. Lampiran Form SK Penetapan Tim Teknis; 2. Lampiran Form Checklist Hasil Identifikasi; 3. Lampiran Form BA Usulan Lokasi dan Pokdakan oleh Tim Teknis; 4. Lampiran Form BA Penetapan oleh Kepala Dinas; 5. Lampiran Form Surat Pernyataan Kesanggupan Pokadakan; 6. Lampiran Form Jadwal dan Rencana Kerja;
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 39
Format 2a Checklist Identifikasi Calon lokasi dan Calon Pokdakan Percontohan 2016
CHECKLIST IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA
PERCONTOHAN KAWASAN BUDIDAYA (TP DINAS KABUPATEN/ KOTA ……………)*
TAHUN 2016
Tim Teknis (Ketua) : Nama Pokdakan : Lokasi Usaha
- Desa : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Provinsi : Tanggal Identifikasi : Komuditas :
No. Persyaratan Kesesuaian Kondisi
existing/Keterangan Ya Tidak I Lokasi 1 Sesuai dengan tata letak daerah,
tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki legalitas status lahan
2 Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai dengan kelayakan teknis komuditas ikan yang akan dibudidayakan
3 Tingkat resiko bahaya keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik rendah
4 Memiliki kemudahan aksesisbilitas (jalan, komunikasi, sumber benih, pasar dll)
II Kelembagaan Kelompok 1 Berbadan Hukum Koperasi
2 Memiliki surat keterangan/ pengukuhan kelompok dan atau terdaftar di Dinas Kab/ Kota
3 Memiliki struktur organisasi dan anggota/ SDM yang jelas/memadai
4 Status kelompok telah berkembang dan masih aktif dalam kegiatan usaha budidaya
5 Belum pernah menerima bantuan
dana PUMP/TP dari Ditjen PB
1 Kesimpulan :
2 Usulan/Rekomendasi :
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)40
......................., tanggal/bulan/tahun
TIM TEKNIS
No Nama/ Jabatan Tanda tangan
1 .......................................... ( Ketua) 1 ...................................
2 .......................................... ( Anggota) 2 .........................
3 .......................................... ( Anggota) 3 ...................................
4 .......................................... ( Anggota) 4 ..........................
Catatan: *) coret yang tidak perlu
Format 2a Checklist Identifikasi Calon lokasi dan Calon Pokdakan Percontohan 2016
CHECKLIST IDENTIFIKASI CALON LOKASI DAN POKDAKAN PELAKSANA
PERCONTOHAN KAWASAN BUDIDAYA (TP DINAS KABUPATEN/ KOTA ……………)*
TAHUN 2016
Tim Teknis (Ketua) : Nama Pokdakan : Lokasi Usaha
- Desa : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Provinsi : Tanggal Identifikasi : Komuditas :
No. Persyaratan Kesesuaian Kondisi
existing/Keterangan Ya Tidak I Lokasi 1 Sesuai dengan tata letak daerah,
tidak terdapat konflik kepentingan baik dengan kegiatan perikanan maupun kegiatan lainnya dan memiliki legalitas status lahan
2 Secara teknis berada pada lingkungan yang sesuai dengan kelayakan teknis komuditas ikan yang akan dibudidayakan
3 Tingkat resiko bahaya keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik rendah
4 Memiliki kemudahan aksesisbilitas (jalan, komunikasi, sumber benih, pasar dll)
II Kelembagaan Kelompok 1 Berbadan Hukum Koperasi
2 Memiliki surat keterangan/ pengukuhan kelompok dan atau terdaftar di Dinas Kab/ Kota
3 Memiliki struktur organisasi dan anggota/ SDM yang jelas/memadai
4 Status kelompok telah berkembang dan masih aktif dalam kegiatan usaha budidaya
5 Belum pernah menerima bantuan
dana PUMP/TP dari Ditjen PB
1 Kesimpulan :
2 Usulan/Rekomendasi :
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 41
Format 2b Berita Acara Hasil Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Berita Acara Hasil Identifikasi Lokasi dan Pokdakan
Percontohan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016 Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ....................................
NIP : ....................................
Jabatan : ...................................... bertindak sebagai ketua Tim teknis
Satuan kerja :
Menyatakan bahwa:
Nama Kelompok : …………………………………………..
Lokasi - Jalan : - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Provinsi : - Titik koordinat :
Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi dan calon Pokdakan pelaksana percontohan di kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal ............ bulan .......... tahun 2016, telah memenuhi persyaratan dan kelayakan secara teknis serta manajemen kelompok sebagai calon pelaksana percontohan di kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016 (data pokdakan dan hasil identifikasi terlampir).
Selanjutnya kami Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon Pokdakan tersebut di atas untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana percontohan di kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016..
Demikian Berita Acara usulan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: Yang mengusulkan: Ketua kelompok Ketua Tim teknis
ttd
(..........................................)
ttd
(..........................................)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)42
Format 2c Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan
Berita Acara Penetapan lokasi dan Pokdakan
Percontohan kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016
Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini tanggal ……………….… bulan ….....….. tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan kerja :
Berdasarkan Berita Acara identifikasi lokasi dan pokdakan pelaksana percontohan di kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016 Nomor :............... tahun 2016 yang mengusulkan :
Nama Kelompok : …………………………………………..
Lokasi - Jalan : - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Provinsi : - Titik koordinat :
Menetapkan lokasi dan kelompok tersebut di atas sebagai pelaksana percontohan di kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Tahun 2016.
Demikian Berita Acara penetapan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Dinas Kabupaten/Kota......................
ttd
(…………………………….)
Keterangan; Titik koordinat merupakan range antara LS/LU dan BB/BT (derajat (0) menit (‘) detik (“) LS/LU dan derajat derajat (0) menit (‘) detik (“) BB/BT)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 43
Format 2d BA Surat Kesanggupan Pokdakan
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Pada hari ini…………… tanggal……….. bulan ………………..tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Kelompok : 2. Lokasi Unit Budidaya :
Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan perikanan budidaya tahun 2016 dan memenuhi ketentuan:
a) Menyiapkan lahan percontohan budidaya; b) Mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan kawasan budidaya; c) Melaksanakan manajemen kelompok secara kolektif (tanggung renteng); d) Menerapkan dan disertifikasi CBIB; e) Menerapkan manajemen kawasan untuk mempermudah pengendalian penyakit; f) Mengembangkan secara berkelanjutan ke kawasan budidaya lainnya.
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinnya.
………………, tanggal/bulan/tahum
1. Ketua Kelompok ttd
Meterai 6000
(Nama…………………………)
2.Wakil Ketua ttd
(Nama…………………………)
3.Sekretaris ttd
(Nama…………………………)
4.Anggota ttd
(Nama…………………………)
5.Anggota ttd
(Nama…………………………)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)44
Format 3 Laporan Kemajuan TP Percontohan
I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Sasaran c. Rencana Kerja/ Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN
a. Indikator keberhasilan dan target b. Kondisi dan Perkembangan pencapaian target c. Permasalahan
III. RENCANA TINDAK LANJUT a. Alternatif solusi/Pemecahan masalah b. Tindak lanjut pelaksanaan pencapaian target
IV. PENUTUP Lampiran-Lampiran 1. Lampiran Form Kemajuan Pekerjaan 2. Lampiran Tabel Monitoring Kualitas Air 3. Lampiran Tabel Peforma Ikan dan Mortalitas Ikan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 45
Format 3a Form Laporan Kemajuan Percontohan
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
PERCONTOHAN KAWASAN BUDIDAYA DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) DINAS KABUPATEN/ KOTA ……………….. TAHUN 2016
1) Tim Teknis (Ketua) : 2) Nama Pokdakan (Ketua) : 3) Manajer Teknis (MT) : 4) Lokasi Usaha - Desa : - Kecamatan : - Kab/Kota : - Provinsi : - Telp dan Fax :
5) Surat Keterangan Dinas/ Surat Pengukuhan Kelompok
:
6) Informasi lahan - Total luas lahan (ha) :
- Luas bersih lahan budidaya
(ha) :
- Jumlah petak pemeliharaan
(unit) :
- Luas petak rata-rata
(m2/petak) :
7) Asal benih/benur/bibit : 8) Jenis komoditas budidaya : 9) Kapasitas produksi (ton/thn) : 10) Jumlah Pekerja :
No. Uraian Kegiatan
Penaggung
Jawab
Progres/ Kemajuan Kegiatan Permasalahan
dan Kendala
Tindakan/ Rencana
Tindak Lanjut Keterangan
Detail Kegiatan
Fisik (% )
I Persiapan 1 2 3 II Pelaksana 1 2 3 III Panen 1 2 3
……….., tanggal/ bulan/tahun Penanggung Jawab/ Ketua Tim
(..........................................................)
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)46
Format 3b Form Monitoring Kualitas Air, Performa Ikan dan Laporan Mortalitas Ikan
Tabel Monitoring Kualitas Air (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode Kolam
Parameter Kualitas air Perlakuan Ket.
DO pH Nitrat Nitrit Salinitas dst. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl....
dst..
Tabel Performa Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode Kolam Juml. Ikan (ekor)
Berat (g)
Panjang (cm)
Keterangan Tgl.
Sebelumnya Tgl.
Berikutnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl....
dst.. Tabel Laporan Mortalitas Ikan (Lap. Kemajuan)
Hari/Tgl Kode Kolam ∑ Tebar awal (ekor)
Ikan Mati ∑ Ikan hidup (ekor) Ukuran (g) Jumlah (ekor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl.... hari..../tgl....
dst....
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 47
Format 4 Format Laporan Akhir
OUT LINE
LAPORAN AKHIR HASIL PELAKSANAAN PERCONTOHAN BUDIDAYA PERIKANAN
PADA KAWASAN MINAPOLITAN
I. PENDAHULUAN 1.1. Tujuan 1.2. Sasaran 1.3. Lokasi dan Pelaksanaan 1.4. Output 1.5. Outcome
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Pemilihan lokasi 2.2 Teknologi budidaya 2.3 Penyediaan sarana dan prasarana produksi 2.4 Proses produksi 2.5 Kendala dan Solusi
III. KINERJA HASIL 3.1 Penerapan teknologi budidaya 3.2 Perkembangan produksi dan produktivitas 3.3 Laporan hasil panen
IV. KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan 4.2 Saran dan Rekomendasi
V. PENUTUP
Lampiran: Foto Kegiatan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)48
Format 5 BA Serah Terima Hasil Percontohan
BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PRODUKSI PERCONTOHAN KAWASAN MINAPOLITAN TAHUN 2016
Pada hari ini ............ tanggal........... bulan ............... tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : ....................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.................... .*). Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
II. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : ....................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) .......................... Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
Para Pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil produksi Percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB), berupa uang senilai Rp ...................... (............................................................) dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pihak pertama menyerahkan hasil produksi percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) budidaya ikan kepada pihak kedua sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi hasil kegiatan di lapangan
b) Pihak kedua menerima hasil produksi dimaksud sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi anjuran berikutnya.
c) Pihak kedua memegang komitmen dan tanggungjawab dalam penerapan teknologi budidaya hasil kegiatan percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) serta membuka diri untuk melakukan sosialisasi teknologi budidaya terhadap Pokdakan lain.
d) Setelah serah terima dilakukan, maka segala biaya yang timbul pada oprasional kegiatan budidaya selanjutnya menjadi tanggungjawab pihak kedua. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. ............, ......, ........ 2016
PIHAK PERTAMA
(................................)
PIHAK KEDUA (Materai 6000)
(................................) *) : coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Setiadi Heri Surono
Format 5 BA Serah Terima Hasil Percontohan
BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PRODUKSI PERCONTOHAN KAWASAN MINAPOLITAN TAHUN 2016
Pada hari ini ............ tanggal........... bulan ............... tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : ....................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.................... .*). Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
II. Nama : .................................................... Jabatan : .................................................... Alamat : ....................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) .......................... Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
Para Pihak sepakat untuk melakukan serah terima hasil produksi Percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB), berupa uang senilai Rp ...................... (............................................................) dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Pihak pertama menyerahkan hasil produksi percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) budidaya ikan kepada pihak kedua sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi hasil kegiatan di lapangan
b) Pihak kedua menerima hasil produksi dimaksud sebagai biaya operasional awal dalam menerapkan teknologi anjuran berikutnya.
c) Pihak kedua memegang komitmen dan tanggungjawab dalam penerapan teknologi budidaya hasil kegiatan percontohan penerapan Teknologi Anjuran (CBIB) serta membuka diri untuk melakukan sosialisasi teknologi budidaya terhadap Pokdakan lain.
d) Setelah serah terima dilakukan, maka segala biaya yang timbul pada oprasional kegiatan budidaya selanjutnya menjadi tanggungjawab pihak kedua. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. ............, ......, ........ 2016
PIHAK PERTAMA
(................................)
PIHAK KEDUA (Materai 6000)
(................................) *) : coret yang tidak perlu
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Setiadi Heri Surono
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 49
KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 111A/KEP-DJPB/2015
TENTANG
LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegrasi Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)50
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016.
KESATU : Menetapkan Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegrasi Tahun 2016 berjumlah 110, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 51
KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinya a.n.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Kepala Sub Bagian Hukum
Hendra Dermawan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)52
LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 111A/KEP-DJPB/2015
TENTANG
LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KOMODITAS1. Aceh 1. Kabupaten Aceh Tenggara Nila, Mas, Lele 2. Kabupaten Bireun Udang Windu, Bandeng,
Kerapu 3. Kabupaten Aceh Timur Udang, Bandeng, Kerapu 4. Kabupaten Aceh Selatan Mas, Nila2. Sumatera Utara 5. Kabupaten Serdang
BedagaiLele, Udang Vaname, Gurame, Mas
6. Kabupaten Tapanuli Utara Mas, Nila3. Sumatera Barat 7. Kabupaten Agam Mas, Nila 8. Kabupaten Pasaman Mas, Nila, Lele 9. Kabupaten Pesisir Selatan Kerapu 10. Kabupaten Lima Puluh
KotaMas, Nila
11. Kabupaten Dharmasraya Mas, Nila4. Riau 12. Kabupaten Kampar Patin, Mas, Nila 13. Kabupaten Kuantan
SingingiPatin,Nila
5. Kepulauan Riau 14. Kabupaten Bintan Kerapu, Rumput Laut6. Jambi 15. Kabupaten Muaro Jambi Patin, Nila 16. Kabupaten Batanghari Patin, Nila7. Bengkulu 17. Kabupaten Bengkulu
UtaraNila, Mas
18. Kabupaten Bengkulu Selatan
Nila, Mas
8. Sumatera Selatan
19. Kabupaten OKU Timur Patin, Nila
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 53
20. Kabupaten OKI Udang, Patin, Mas, Nila 21. Kabupaten Ogan Ilir Patin, Nila 22. Kabupaten OKU Selatan Patin, Nila 23. Kabupaten Banyuasin Patin, Nila 24. Kota Palembang Patin, Lele, Nila 25. Kabupaten Musi Rawas Nila, Mas, Lele 26. Kabupaten Musi
BanyuasinNila, Patin
9. Kep. Bangka Belitung
27. Kabupaten Bangka Selatan
Rumput Laut, Kerapu
10. Lampung 28. Kabupaten Pesawaran Kerapu, Rumput Laut, Udang 29. Kabupaten Tulang
BawangUdang
30. Kabupaten Lampung Timur
Udang, Bandeng
31. Kabupaten Lampung Selatan
Udang, Rumput Laut
11. Banten 32. Kabupaten Tangerang Udang, Bandeng, Lele 33. Kabupaten Serang Bandeng, Rumput Laut
12. Jawa Barat 34. Kabupaten Karawang Udang, Bandeng 35. Kabupaten Subang Bandeng, Nila, Udang,
Rumput Laut 36. Kabupaten Indramayu Udang, Bandeng 37. Kabupaten Bogor Lele 38. Kabupaten Garut Mas, Nila, Lele, Udang Galah,
Ikan Hias13. Jawa Tengah 39. Kabupaten Brebes Rumput Laut, Udang 40. Kabupaten Pemalang Udang, Bandeng 41. Kabupaten Demak Udang, Bandeng, Lele,
Gurame 42. Kabupaten Jepara Udang, Bandeng 43. Kabupaten Pati Udang, Bandeng 44. Kabupaten Rembang Udang 45. Kabupaten Klaten Nila 46. Kabupaten Boyolali Lele 47. Kabupaten Banyumas Gurame 48. Kabupaten Banjarnegara Gurame, Nila 49. Kabupaten Kendal Udang, Bandeng
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)54
14. DI Yogyakarta 50. Kabupaten Gunungkidul Lele 51. Kabupaten Sleman Lele, Mas, Nila
15. Jawa Timur 52. Kabupaten Tuban Bandeng, Udang, Lele, Nila, Mas
53. Kabupaten Lamongan Udang Vanname, Bandeng 54. Kabupaten Gresik Udang, Bandeng 55. Kabupaten Sidoarjo Udang, Bandeng 56. Kabupaten Pasuruan Udang, Bandeng, Lele, Nila 57. Kabupaten Probolinggo Udang 58. Kabupaten Banyuwangi Udang 59. Kabupaten Blitar Ikan Koi, Nila, Gurame, Lele 60. Kabupaten Sumenep Rumput Laut 61. Kabupaten Tulungagung Lele 62. Kabupaten Situbondo Udang
16. Kalimantan Barat
63. Kabupaten Sambas Udang Windu, Bandeng
17. Kalimantan Tengah
64. Kabupaten Kapuas Patin
18. Kalimantan Selatan
65. Kabupaten Banjar Patin, Mas, Nila
66. Kabupaten Hulu Sungai Utara
Patin, Mas, Nila
67. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Patin
19. Kalimantan Timur
68. Kabupaten Penajam Paser Utara
Bandeng
69. Kabupaten Kutai Kartanegara
Nila, Mas
20. Kalimantan Utara
70. Kabupaten Malinau Mas
21. Sulawesi Utara 71. Kabupaten Minahasa Utara
Rumput Laut
72. Kabupaten Minahasa Tenggara
Nila, Mas
73. Kabupaten Minahasa Mas, Nila, Rumput Laut22. Gorontalo 74. Kabupaten Gorontalo
UtaraUdang, Rumput Laut, Bandeng
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 55
75. Kabupaten Pohuwato Rumput Laut, Udang23. Sulawesi Tengah 76. Kabupaten Parigi Moutong Rumput Laut 77. Kabupaten Morowali Rumput Laut, Udang,
Kerapu, Lele
78. Kabupaten Donggala Udang, Bandeng, Rumput Laut
79. Kabupaten Tojo Una-Una Rumput Laut24. Sulawesi
Selatan80. Kabupaten Pangkajene
KepulauanUdang, Rumput Laut, Bandeng
81. Kabupaten Pinrang Udang Windu, Rumput Laut, Bandeng
82. Kabupaten Maros Udang, Bandeng, Rumput Laut
83. Kabupaten Bone Udang, Bandeng, Rumput Laut
84. Kabupaten Takalar Udang, Bandeng, Rumput Laut
85. Kabupaten Jeneponto Udang, Bandeng, Rumput Laut
25. Sulawesi Barat 86. Kabupaten Polewali Mandar
Udang, Bandeng, Rumput Laut
87. Kabupaten Mamuju Udang, Bandeng, Rumput Laut
26. Sulawesi Tenggara
88. Kabupaten Bombana Udang
89. Kabupaten Kolaka Udang, Bandeng, Rumput Laut
90. Kabupaten Muna Rumput Laut, Udang, Kerapu 91. Kabupaten Konawe
SelatanUdang, Bandeng, Rumput Laut
92. Kabupaten Kolaka Utara Udang, Rumput Laut27. Bali 93. Kabupaten Tabanan Nila, Lele, Mas 94. Kabupaten Klungkung Rumput Laut 95. Kabupaten Bangli Nila
28. Nusa Tenggara Barat
96. Kabupaten Sumbawa Rumput Laut, Udang
97. Kabupaten Lombok Tengah
Rumput Laut, Udang Vanname, Nila
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)56
98. Kabupaten Sumbawa Barat
Rumput Laut
99. Kabupaten Bima Rumput Laut, Bandeng 100. Kabupaten Lombok Timur Rumput Laut
29. Nusa Tenggara Timur
101. Kabupaten Sumba Timur Rumput Laut
102. Kabupaten Rote Ndao Rumput Laut 103. Kabupaten Lembata Rumput Laut 104. Kabupaten Sikka Rumput Laut
30. Maluku 105. Kabupaten Seram Bagian Barat
Rumput Laut
31. Maluku Utara 106. Kabupaten Kepulauan Sula
Rumput Laut, Kerapu
107. Kabupaten Halmahera Selatan
Rumput Laut, Kerapu
32. Papua 108. Kota Jayapura Nila, Bandeng, Udang Windu, Kuwe, Mas
33. Papua Barat 109. Kabupaten Sorong Nila 110. Kabupaten Raja Ampat Rumput Laut, Kerapu,
Mutiara
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
No. Jabatan Paraf
Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Kepala Sub Bagian Hukum,
Hendra Dermawan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 57
KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 133A/KEP-DJPB/2015
TENTANG
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DI 110 KABUPATEN/KOTA LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN
MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
b. bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan Pendampingan Teknologi oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di 110 Kabupaten/Kota lokasi sentra produksi perikanan budidaya Berbasis kawasan Minapolitan Terintegrasi tahun 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Pendampingan Teknologi oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di 110 Kabupaten/Kota Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegrasi Tahun 2016;
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)58
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis cepat tumbuh di Daerah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 59
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PENDAMPINGAN TEKNOLOGI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DI 110 KABUPATEN/KOTA LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016.
KESATU : Menetapkan Pendampingan Teknologi oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di 110 Kabupaten/Kota Lokasi sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegrasi Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendampingan teknologi pembudidayaan ikan (pembenihan/pembesaran) berbasis kawasan minapolitan terintegrasi tahun 2016 untuk komoditas unggulan Kabupaten/Kota.
KETIGA : Pendampingan Teknologi oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di 110 Kabupaten/Kota Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan Minapolitan Terintegrasi Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Tahun 2016.
KEEMPAT : Kabupaten/Kota yang didampingi oleh UPT berkewajiban untuk menyampaikan laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Unit Pelaksana Teknis pendamping dalam rangka memecahkan permasalahan teknologi budidaya ikan di lokasi Kawasan Minapolitan.
KELIMA : Biaya pendampingan teknologi oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan dari masing-masing Kabupaten/Kota yang didampingi.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)60
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 September 2015DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Kepala Sub Bagian Hukum,
Hendra Dermawan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 61
LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYANOMOR 133A/KEP-DJPB/2015TENTANGPENDAMPINGAN TEKNOLOGI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DI 110 KABUPATEN/KOTA LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DI 110 KABUPATEN/KOTA
LOKASI SENTRA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS KAWASAN MINAPOLITAN TERINTEGRASI TAHUN 2016
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
1. BBPBAT Sukabumi
1. Aceh Tenggara (NAD) Nila, Mas, Lele Nila, Mas, Lele
2. Aceh Selatan (NAD) Nila, Mas Nila, Mas3. Tapanuli Utara (Sumut) Nila, Mas Nila, Mas4. Oku Selatan (Sumsel) Patin, Nila Patin5. Oku Timur (Sumsel) Patin, Nila Patin, Nila6. OKI (Sumsel) Udang, Patin,
Mas, NilaPatin
7. Ogan Ilir (Sumsel) Patin, Nila Patin8. Banyuasin (Sumsel) Patin, Nila Patin9. Kota Palembang (Sumsel) Patin, Lele, Nila Patin10. Bogor (Jabar) Lele Lele11. Garut (Jabar) Mas, Nila, Lele,
udang galah, Ikan hias
Nila, Lele
12. Banyumas (Jateng) Gurame Gurame13. Banjarnegara (Jateng) Gurame, Nila Gurame, Nila14. Gunung Kidul (DI.
Yogyakarta)Lele Lele
15. Sleman (DI. Yogyakarta) Mas, Nila, Lele Nila, Lele, Gurame
16. Blitar (Jatim) Ikan Koi, Nila, Gurame, Lele
Ikan Koi
17. Tulungagung (Jatim) Lele Lele
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)62
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
2. BPBAT Jambi 18. Agam (Sumbar) Mas, Nila Nila19. Pasaman (Sumbar) Mas, Nila, Lele Mas20. Limapuluh Kota (Sumbar) Mas, Nila Mas, Nila21. Dharmasraya (Sumbar) Mas, Nila Mas, Nila22. Kampar (Riau) Patin, Mas, Nila Mas, Nila23. Kuantan Singingi (Riau) Patin, Nila Patin, Nila24. Bengkulu Selatan
(Bengkulu)Nila, Mas Nila, Mas
25. Bengkulu Utara (Bengkulu) Nila, Mas Nila, Mas26. Muaro Jambi (Jambi) Patin, Nila Patin, Nila27. Batanghari (Jambi) Patin, Nila Patin28. Musi Rawas (Sumsel) Nila, Mas, Lele Nila, Lele29. Musi Banyuasin (Sumsel) Nila, Patin Nila, Patin
3. BPBAT Mandiangin
30. Tabanan (Bali) Mas, Nila, Lele Lele31. Bangli (Bali) Nila Lele32. Kapuas (Kalteng) Patin Patin33. Banjar (Kalsel) Patin, Mas, Nila Patin, Mas, Nila34. Hulu Sungai Utara
(Kalsel)Patin, Mas, Nila Nila
35. Hulu Sungai Selatan (Kalsel) Patin Patin36. Malinau (Kaltara) Mas Patin, Nila37. Kutai Kertanegara
(Kaltim)Nila, Mas Nila
4. BPBAT Tatelu 38. Minahasa Tenggara (Sulut)
Nila, Mas Nila, Mas, Rumput Laut
39. Minahasa (Sulut) Mas, Nila, Rumput Laut
Mas, Nila, Rumput Laut
40. Gorontalo Utara (Gorontalo)
Udang, Rumput Laut, Bandeng
Rumput Laut
41. Pohuwato (Gorontalo) Udang, Rumput Laut
Rumput Laut
42. Minahasa Utara (Sulut) Rumput Laut Rumput Laut43. Sorong (Papua Barat) Nila Nila, Rumput
Laut44. Raja Ampat (Papua Barat) Rumput Laut,
Kerapu, MutiaraRumput Laut
45. Kota Jayapura (Papua) Nila, Mas, Bandeng, Udang Windu, Kuwe
Nila
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 63
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
5. BLUPPB Karawang
46. Serdang Bedagai (Sumut) Lele, Mas, Gurame, Udang Vaname
Lele, Gurame, Patin
47. Karawang (Jabar) Udang, Bandeng Udang48. Subang (Jabar) Udang, Bandeng,
Nila, Rumput Laut
Udang
49. Indramayu (Jabar) Udang, Bandeng Udang50. Boyolali (Jateng) Lele Lele51. Klaten (Jateng) Nila Nila52. Brebes (Jateng) Rumput Laut,
UdangRumput Laut, Udang
6. BBPBAP Jepara 53. Tulang Bawang (Lampung)
Udang Udang
54. Lampung Timur (Lampung)
Udang, Bandeng Udang, Bandeng
55. Tangerang (Banten) Udang, Bandeng, Lele
Udang
56. Pemalang (Jateng) Udang, Bandeng Udang57. Demak (Jateng) Udang, Bandeng,
Gurame, LeleBandeng
58. Jepara (Jateng) Udang, Bandeng Bandeng59. Pati (Jateng) Udang, Bandeng Bandeng60. Rembang (Jateng) Udang Udang61. Sambas (Kalbar) Udang Windu,
BandengUdang Windu
7. BPBAP Ujung Batee
62. Bireun (NAD) Kerapu, Bandeng, Udang Windu
Kerapu, Bandeng, Udang Windu
63. Aceh Timur (NAD) Udang, Bandeng, Kerapu
Udang, Bandeng
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)64
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
8. BPBAP Situbondo
64. Lamongan (Jatim) Udang Vanname, Bandeng
Udang Vanname
65. Gresik (Jatim) Udang, Bandeng Udang66. Tuban (Jatim) Udang, Bandeng,
Nila, Mas, LeleUdang, Bandeng
67. Sidoarjo (Jatim) Udang, Bandeng Udang68. Pasuruan (Jatim) Udang, Bandeng,
Nila, LeleUdang, Nila
69. Probolinggo (Jatim) Udang Udang, Rumput Laut
70. Kendal (Jateng) Udang, Bandeng Udang71. Banyuwangi (Jatim) Udang Udang, Rumput
Laut72. Situbondo (Jatim) Udang Udang73. Penajam Paser Utara
(Kaltim)Bandeng Bandeng
9. BPBAP Takalar 74. Kolaka (Sultera) Udang, Bandeng, Rumput Laut
Rumput Laut
75. Kolaka Utara (Sultera) Udang, Rumput Laut
Udang, Rumput Laut
76. Bombana (Sultera) Udang Udang, Rumput Laut
77. Konawe Selatan (Sultera) Udang, Bandeng, Rumput Laut
Udang, Rumput Laut
78. Muna (Sultera) Udang, Rumput Laut, Kerapu
Udang, Rumput Laut
79. Mamuju (Sulbar) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Rumput Laut
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 65
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
80. Polewali Mandar (Sulbar) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Udang, Rumput Laut, Bandeng
81. Pangkajene dan Kepulauan (Sulsel)
Udang, Rumput Laut, Bandeng
Udang, Rumput Laut, Bandeng
82. Pinrang (Sulsel) Udang Windu, Rumput Laut, Bandeng
Udang Windu, Rumput Laut
83. Maros (Sulsel) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Udang, Bandeng
84.Bone (Sulsel) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Udang, Rumput Laut
85. Takalar (Sulsel) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Rumput Laut
86. Jeneponto (Sulsel) Udang, Rumput Laut, Bandeng
Rumput Laut
10. BBPBL Lampung
87. Bangka Selatan (Babel) Kerapu, Rumput Laut
Kerapu, Rumput Laut
88. Pesawaran (Lampung) Kerapu, Rumput Laut, Udang
Rumput Laut, Udang
89. Lampung Selatan (Lampung)
Udang, Rumput Laut
Udang, Rumput Laut
90. Serang (Banten) Bandeng, Rumput Laut
Rumput Laut
91. Sumenep (Jatim) Rumput Laut Rumput Laut92. Bima (NTB) Rumput Laut,
BandengRumput Laut
93. Sumbawa (NTB) Rumput Laut, Udang
Rumput Laut
94. Lombok Tengah (NTB) Udang Vanname, Rumput Laut, Nila
Udang Vanname, Rumput Laut
11. BPBL Batam 95. Bintan (Kepri) Kerapu, Rumput Laut
Kerapu
96. Pesisir Selatan (Sumbar) Kerapu Rumput Laut
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)66
NO UPT PENDAMPING KAB/KOTA KOMODITAS
UNGGULANKOMODITAS DENFARM
12. BPBL Lombok 97. Klungkung (Bali) Rumput Laut Rumput Laut98. Sumbawa Barat (NTB) Rumput Laut Rumput Laut99. Lombok Timur (NTB) Rumput Laut Rumput Laut100. Sumba Timur (NTT) Rumput Laut Rumput Laut101. Rote Ndao (NTT) Rumput Laut Rumput Laut,
Lele102. Sikka (NTT) Rumput Laut Rumput Laut103. Lembata (NTT) Rumput Laut Rumput Laut
13. BPBL Ambon 104. Morowali (Sulteng) Rumput Laut, Udang, Kerapu, Lele
Rumput Laut
105. Parigi Moutong (Sulteng) Rumput Laut Rumput Laut106. Donggala (Sulteng) Rumput Laut,
Udang, BandengRumput Laut, Udang, Bandeng
107. Tojo Una Una (Sulteng) Rumput Laut Rumput Laut108. Seram Bagian Barat
(Maluku)Rumput Laut Rumput Laut
109. Kep. Sula (Malut) Rumput Laut, Kerapu
Rumput Laut
110. Halmahera Selatan (Malut)
Rumput Laut, Kerapu
Rumput Laut
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinyaa.n. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Kepala Sub Bagian Hukum,
Hendra Dermawan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 8/KEP-DJPB/2016
TENTANG
LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa guna mendukung percepatan target produksi
perikanan budidaya tahun 2015-2019 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut, perlu dikembangkan kegiatan terpadu pada sentra produksi rumput laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Lokasi Sentra Produksi Rumput Laut Tahun 2016;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 67
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 8/KEP-DJPB/2016
TENTANG
LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa guna mendukung percepatan target produksi
perikanan budidaya tahun 2015-2019 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut, perlu dikembangkan kegiatan terpadu pada sentra produksi rumput laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Lokasi Sentra Produksi Rumput Laut Tahun 2016;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)68
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 8/KEP-DJPB/2016 TENTANG LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT TAHUN 2016
LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT
TAHUN 2016
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. Sulawesi Selatan 1. Kabupaten Luwu 2. Kabupaten Bantaeng 3. Kabupaten Wajo 4. Kabupaten Bulukumba 5. Kabupaten Sinjai 6. Kabupaten Pare-Pare 7. Kabupaten Kep. Selayar 8. Kabupaten Barru 9. Kabupaten Luwu Utara 10. Kabupaten Luwu Timur 11. Kota Palopo
2. Nusa Tenggara Timur 12. Kabupaten Kupang 13. Kabupaten Sabu Raijua 14. Kabupaten Alor 15. Kabupaten Flores Timur 16. Kabupaten Ngada 17. Kabupaten Ende 18. Kabupaten Manggarai 19. Kabupaten Sumba Barat 20. Kabupaten Manggarai Barat 21. Kabupaten Manggarai Timur 22. Kabupaten Sumba Barat Daya 23. Kabupaten Sumba Tengah
3. Sulawesi Tengah 24. Kabupaten Banggai 25. Kabupaten Poso 26. Kabupaten Buol 27. Kabupaten Banggai Kep 28. Kabupaten Toli-Toli 29. Kabupaten Banggai Laut
4. Sulawesi Utara 30. Kabupaten Buton 31. Kabupaten Bau-Bau 32. Kabupaten Buton Utara 33. Kabupaten Konawe Utara 34. Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Nusa Tenggara Barat 35. Kabupaten Lombok Barat 36. Kabupaten Dompu 37. Kota Bima
6. Jawa Timur 38. Kabupaten Pacitan 39. Kabupaten Pamekasan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT TAHUN 2016.
KESATU : Menetapkan Lokasi Sentra Produksi Rumput Laut Tahun 2016 berjumlah 64 (enam puluh empat), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Setiadi Heri Surono
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP) 69
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 8/KEP-DJPB/2016 TENTANG LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT TAHUN 2016
LOKASI SENTRA PRODUKSI RUMPUT LAUT
TAHUN 2016
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. Sulawesi Selatan 1. Kabupaten Luwu 2. Kabupaten Bantaeng 3. Kabupaten Wajo 4. Kabupaten Bulukumba 5. Kabupaten Sinjai 6. Kabupaten Pare-Pare 7. Kabupaten Kep. Selayar 8. Kabupaten Barru 9. Kabupaten Luwu Utara 10. Kabupaten Luwu Timur 11. Kota Palopo
2. Nusa Tenggara Timur 12. Kabupaten Kupang 13. Kabupaten Sabu Raijua 14. Kabupaten Alor 15. Kabupaten Flores Timur 16. Kabupaten Ngada 17. Kabupaten Ende 18. Kabupaten Manggarai 19. Kabupaten Sumba Barat 20. Kabupaten Manggarai Barat 21. Kabupaten Manggarai Timur 22. Kabupaten Sumba Barat Daya 23. Kabupaten Sumba Tengah
3. Sulawesi Tengah 24. Kabupaten Banggai 25. Kabupaten Poso 26. Kabupaten Buol 27. Kabupaten Banggai Kep 28. Kabupaten Toli-Toli 29. Kabupaten Banggai Laut
4. Sulawesi Utara 30. Kabupaten Buton 31. Kabupaten Bau-Bau 32. Kabupaten Buton Utara 33. Kabupaten Konawe Utara 34. Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Nusa Tenggara Barat 35. Kabupaten Lombok Barat 36. Kabupaten Dompu 37. Kota Bima
6. Jawa Timur 38. Kabupaten Pacitan 39. Kabupaten Pamekasan
Petunjuk Teknis Sarana Budidaya Percontohan Tugas Perbantuan (TP)70
NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTA
7. Maluku 40. Kota Tual 41. Kep. Aru 42. Kabupaten Maluku Tenggara 43. Kabupaten Maluku Barat Daya 44. Kabupaten Burru 45. Kabupaten Seram Bagian Timur 46. Kota Ambon 47. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kalimantan Timur/Utara 48. Kabupaten Berau 49. Kabupaten Bontang 50. Kota Balikpapan 51. Kabupaten Kutai Timur 52. Kabupaten Tarakan 53. Kabupaten Paser
9. Sulawesi Utara 54. Kabupaten Minahasa Selatan 55. Kabupaten Boolang Mongondo Utara
10. Bali 56. Kabupaten Badung 11. Gorontalo 57. Kabupaten Boalemo 12. Maluku Utara 58. Kabupaten Halmahera Tengah
59. Kabupaten Halmahera Timur 13. Papua Barat 60. Kabupaten Fak-Fak
61. Kabupaten Kaimana 14. Sulawesi Barat 62. Kabupaten Mamuju Utara
63. Kabupaten Mamuju Tengah 15. Banten 64. Kabupaten Pandeglang
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, ttd. SLAMET SOEBJAKTO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Setiadi Heri Surono