Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan

Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama pada Lampiran II Sistem Akuntansi Kementerian Agama. Maka diminta saudara memperhatikan hal­ hal sebagai be~kut:

1. Satker Kanwil Kemenag Prov. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan

Laporan BMN selain program pada Sekretariat Jenderal adalah masing-masing bidang

pada Kanwil Kemenag Prov. Sesuai dengan programnya.

2. Satker Kanwil Kemenag Prov. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan

Laporan BMN untuk program pada Sekretariat Jenderal adalah Sub bagian Umum Kanwil Kemenag Prov. NTT.

3. Satker Kankemenag kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

penyusunan Laporan BMN adalah Sub Bagian Tata Usaha.

4. Satker PTKN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Laporan BMN

adalah Sub Bagian Umum/Rumah Tangga/Perlengkapan.

5. Satker Madrasah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan BMN

adalah Kepala Madrasah.

6. Alur Penyampaian Laporan BMN dari UAKPB ke UAPPB-W : Madrasah dan PTKN ke

Konsolidator UAPPB-W yaitu Bidang di Kanwil Kemenag Prov. sesuai dengan

programnya.

7. Alur Penyampaian Laporan BMN dari UAKPB ke UAPPB-W : Kankemenag

Kabupaten/Kota dan Kanwil selain Program pada Sekretariat Jenderal ke Konsolidator

UAPPB-W yaitu Bidang di Kanwil Kemenag Prov. sesuai dengan programnya.

8. Alur Penyampaian Laporan BMN dari UAKPB ke UAPPB-W : Kankemenag

Kabupaten/Kota dan kanwil pada Sekretariat Jenderal ke Koordinator UAPPB-W yaitu

pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prov.

Yth. 1. Ketua STAKN Kupang 2. Kepala Bidang, Pembimbing di lingkup Kanwil Kemenag Prov. NTT 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT 4. Kepala Madrasah Negeri (MAN,MTsN,MIN) Se-Provinsi NTT 5. Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Prov. NTT

28 Februari 2017 Nomor : B- 15bb/Kw.20.1/HM.01/02/2017 Sifat : Segera Lampiran : 1 (Satu) Hal : Penyampaian KMA Nomor 15 Tahun 2015

(Mekanisme Pelaporan Barang Milik Negara)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILA YAH KEMENTERIAN A GAMA

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang

Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929 Website: ntt.kemenag.go.id

Tembusan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

9. Alur Penyampaian Laporan BMN dari UAPPB-W ke UAPPB-E1 : Konsolidator UAPPB-W

menyampaikan Laporan BMN ke Koordianator UAPPB-W yaitu Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan Kanwil Kemenag Prov.

10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Koordinator menyampaikan La po ran

BMN yang diterima dari Konsolidator UAPPB-W ke UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal,

Ditjen Simas Kristen, Ditjen Pendis, Ditjen Simas Katolik, Ditjen Simas Hindu, Ditjen

Simas Buddha, dan Ditjen PHU pada Subbag Aklap masing-masing unit Eselon I.

7. Peraturan ...

1. Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Pcrubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tent.ang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

bahwa untuk meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kernen terian Agama;

Mengingat

Menimbang

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015

TENT ANG PENERAPAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA Rl3:PUBLIK INDONESIA,

KEEMPAT ...

Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1Januari2015.

KETIGA

Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pada Kernen terian Agama.

KEDUA

Menetapkan Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama yang meliputi Kebijakan Akuntansi Kementerian Agama dan Sistem Akuntansi Kernenterian Agama (SAKA) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I clan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESA TU

BERBASlS AKRUAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

MENTERI AGAMA TENTANG PENERAPAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Menetapkan : KEPUTUSAN STAND AR

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 219/PMl(.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

KIM SAIFUDDIN

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 J anuari 2015 MENTERI GAMA REPUBLIK INDONESIA,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

•

KEEMPAT

Uraian ...

A. Struktur Organisasi Akuntansi Sistem Akuntansi Kementerian Agama (SAKA) adalah rangkaian

sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sarnpai dengan pelaporan keuangan pada Kementerian Agama. SAKA merupakan proscdur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan oleh unit akuntansi yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. Unit akuntansi adalah Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada unit pelaporan. Unit akuntansi pada Kernenterian Agama terdiri dari: 1. Satker Pusat Eselon I; 2. Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN); 3. Satker Kanwil; 4. Satker Balai Litbang Agamu; 5. Satkcr Balai Diklat Keagamaan; 6. Satker Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; 7. Satker Kankemcnag; 8. Satker Madrasah; 9. Satker Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI); dan 10. Satker Atase Haji. Sedangkan unit pelaporan pada Kementerian Agarna terdiri dari: 1. Kanwil; 2. Eselon I; dan 3. Kementerian.

Penanggung jawab unit akuntansi adalah Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan penanggung jawab unit pelaporan pada tingkat Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, tingkat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal, masing­ masing Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan tingkat Kementerian adalah Menteri Agama. Struktur SAKA terdiri dari: 1. Unit Akuntansi Keuangan; dan 2. Unit Ak:untansi Barang Milik Negara.

SISTEM AKUNTANSI KEMENTERIAN AGAMA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTER£ AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENT ANG PENERAPAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

e. Dokumen ...

B. Mekanisrne Pelaporan Keuangan 1. Dokumen surnber

Proses akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap unit akuntansi Kementerian Agama menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari: a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan:

1) Estimasi peridapatan, terdiri dari DIPA, DIPA Revisi, dan/ atau dokumcn lain yang dipersamakan clengan DIPA; dan

2) Realisasi pendapatan, terdiri dari SSBP dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan.

b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang tercliri dari: 1) DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan

dokumen lain yang dipersamakan; 2) Realisasi Perigeluaran, terdiri dari SPP, SPM dan SP2D, SP3B­

BLU clan SP2B-BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan;

c. Memo Penyesuaian digunakan dalarn rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual clan jurnal aset;

d. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang;

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI) yang berada pada tingkat eselon I; dan

d. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat Kementerian.

Uraian masing-masing unit akuntansi adalah sebagai berikut: 1. Unit Organisasi Akuntansi Keuangan terdiri dari:

a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja;

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA­ W) yang berada pada tingkat wilayah terdiri dari: 1) Koordinator UAPPA-W; dan 2) Konsoliclator UAPPA-W.

c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA­ El) yang berada pada tingkat Eselon I; clan

cl. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian.

2. Unit Organisasi Akuntansi Barang Milik Negara terdiri dari: a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada

pacla tingkat Satuan Kerja;

a. Saldo ...

C. Mekanisme Pelaporan Barang Milik Negara 1. Dokurnen sumbcr

Barang Milik Negara (BMN) mcliputi semua barang yang dibeli atau dipcroleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dokumen surnber yang digunakan dalarn "proses akuntansi dan pelaporan barang milik negara terdiri dari:

4) UAKPA Balai Diklat Keagamaan ke UAPPA-W yang dibentuknya sendiri;

5) UAKPA Balai Litbang Agama ke UAPPA-W yang dibentuk pada Balai Diklat Keagamaan yang berada di wilayahnya; dan

6) UAKPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ke UAPPA-W yang dibentuk pada Balai Diklat Keagamaan yang berada di wilayahnya.

d. Alur Penyampaian Laporan Keuangan dari UAKPA Kantor Pusat ke UAPPA-El: 1) UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal ke UAPPA-El pada

Sub Bagian Aklap Satker Setjen Biro Keuangan dan BMN; 2) UAKPA Kantor Pusat Inspektorat Jenderal ke UAPPA-El pada

Sub Bagian Keuangan Itjen; 3) UAKPA Kantor Pusat Oitjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan

Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Oitjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji clan Umrah, serta Badan Litbang dan Diklat ke UAPPA-El pada Sub Bagian Aklap Ditjen clan Badan; dan

4) UAKPA Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) dan Atase Haji ke UAPPA-El pada Sub Bagian Aklap Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

e. Alur Penyarnpaian Laporan Keuangan dari UAPPA-W ke UAPPA­ El: 1) Konsolidator UAPPA-W mcnyampaikan laporan keuangan ke

Koordinator UAPPA-W yaitu Sub Bagian Perencanaan clan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan yang diterima dari konsolidator UAPPA-W ke UAPPA-El Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjcn Bimas Kristen, Ditjen Simas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, dan Ditjen PHU pada Subbag Aklap masing­ rnasing Unit Eselon I; clan

3) Balai Diklat sebagai UAPPA-W menyampaikan hasil konsolidasi laporan keuangan Balai Diklat, Balai Litbang, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ke UAPPA-El Badan Litbang dan Oiklat pada Subbag Aklap.

f. Alur Penyampaian Laporan Keuangan dari UAPPA-El ke UAPA: Subbag Aklap pada masing-rnasing unit eselon I melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W, selanjutnya menyampaikan laporan keuangan ke UAPA Kementerian Agama pada Bagian Aklap Biro Keuangan dan BMN.

d. Satker ...

Barang Milik Negara pada

L Laporan Kondisi Barang (LKB); clan J. Laporan terkait dengan Penyusutan Aset Tetap.

LBKP LBKP

6) Surat Keputusan Penghapusan; dan 7) Dokumen lain yang sah.

Laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi dan pelaporan barang sebagai berikut: a. Daftar Barang, meliputi Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar

Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Daftar Koristruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

b. Kartu ldentitas Barang (KIB) Tanah; c. Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung; d. Kartu Identitas Ban-mg (KIB) Alat Angkutan Bermotor; e. Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Persenjataan; f. Daftar Barang Lainnya (DBL); g. Daftar Barang Ruangan (DBR); h. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), meliputi:

Intrakomptabel, LBKP Ekstrakornptabel, LBKP Gabungan, Persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan LBKP KDP;

ca ta tan apabila

a. Saldo Awal, dokumen sumber yang digunakan adalah dan/ atau Laporan BMN periode sebelumnya dan diperlukan, dapat dilakukan inventarisasi; dan

b. Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, dokumen sumber yang digunakan antara lain: 1) Berita Acara Serah Terima BMN; 2) Bukti Kepemilikan BMN; 3) SPM/SP2D; 4) Kuitansi; 5) Faktur pembelian;

k) Laporan ...

3. Alur Penyampaian Laporan Barang Milik Negara a. Alur Penyarnpaian Laporan Barang Milik Negara dari Unit

Akuntansi ke Unit Pelaporan adalah sebagai berikut: 1) UAKPB menyarnpaikan Laporan Barang Milik Negara ke

UAPPB-W setiap triwulan tanpa melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan KPKNL;

2) Koordinator UAPPB-W menyampaikan Laporan Barang Milik Negara ke UAPPB-E 1 setiap triwulan tan pa melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan; dan

3) UAPPB-El menyampaikan Laporan Barang Milik Negara ke UAPB setiap triwulan tanpa melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

b. Jenis dan periode Laporan Barang Milik Negara yang disarnpaikan dari UAKPB ke UAPPB-W /UAPPB-El, UAPPB-W ke UAPPB-El, dan UAPPB-El ke UAPB adalah sebagai berikut: 1) Laporan Barang Milik Negara triwulanan terdiri dari :

a) Laporan Posisi BMN di Neraca; b) Laporan Perscdiaan; c) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel; d) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel; e) Laporan Barang Pengguna Gabungan; I] Laporan Penyusutan; g) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan; h) Laporan Aset Tak Berwujud; i) Laporan Barang Bersejarah; j) Laporan Barang Rusak;

d. Satker Kankemenag Kabupaten/Kota, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Sub Bagian Tata Usaha;

e. Satker JYI'KN, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Sub Bagian Umum/Rumah Tangga/Perlengkapan;

f. Satker Balai Diklat Keagamaan dan Balai Litbang Agama, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Sub Bagian Tata Usaha;

g. Satker Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Sub Bagian Tata U saha;

h. Satker Madrasah, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Kepala Madrasah; dan

t. Satker Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) dan Atase Haji, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Negara adalah Sub Bagian Rumah Tangga/ Perlengkapan/ Umurn.

2) Sub Bagian ...

d. Alur Penyampaian Laporan Barang Milik Negara dari UAKPB Kantor Pusat ke UAPPB-El: 1) UAKPB Satker Pusat Sekretariat Jenderal ke UAPPB-El pada

Sub Bagian Aklap Satker Setjen Biro Keuangan clan BMN; 2) UAKPB Satker Pusat Inspektorat Jenderal ke UAPPB-El pada

Sub Bagian Keuangan Itjen; 3) UAKPB Satker Pusat Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan

Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Birnas Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji clan Umrah, dan Badan Litbang clan Diklat ke UAPPB -El pada Sub Bagian Aklap Ditjen/Badan; dan

4) UAKPB Kantor Misi Haji Indonesia dan Atase Haji ke UAPPB-El pada Sub Bagian Aklap Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

5) UAKPB Balai Litbang Agama ke UAPPB-W yang dibentuk pada Balai Diklat Keagamaan yang berada di wilayahnya; dan

6) UAKPB Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ke UAPPB-W yang dibentuk pada Balai Diklat Keagamaan yang berada di wilayahnya.

c. Alu Penjrampaian I.:aIJoran Banrrrg MiltK. Negara dari UAKPB ke UAPPB-W: 1) UA.KPB Maarafil!-h clan PTKN I-Cc konsolidator UAPPB-W yaitu

Bidang di Kanwil Kcmcnterian Agama Provinsi sesuai dengan

k) Laporan Penerimaan Ba.rang Bukan Pajak; dan 1) Arsip Data Komputer (ADK).

2) Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan mengikuti sistematika penyusunan laporan keuangan pada huruf D dalarn lampiran ini.

Q_ 2) Rekonsiliasi ...

Untuk memastikan keakuratan atas data laporan keuangan clan laporan barang milik negara yang clihasilkan dari proses akuntansi dan pelaporan, setiap unit akuntansi dan unit pelaporan wajib melakukan proses rekonsiliasi data. Pelaksanaan rekonsiliasi data terdiri dari: 1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan

laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi clan/ a tau an tar Unit Akuntansi yang masih dalarn satu unit pelaporan;

2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan clan laporan Barang Milik Negara yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi yang satu dengan Unit Akuntansi yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu unit pelaporan.

Pelaksanaan masing-masing rekonsiliasi setiap unit akuntansi dan unit pelaporan adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal sebagai berikut:

a. rekonsiliasi internal antara laporan keuangan UAKPA dengan laporan BMN UAKPB;

b. rekonsiliasi internal antara laporan keuangan UAPPA-W dengan laporan BMN UAPPB-W;

c. rekonsiliasi internal antara laporan keuangan UAPPA-El dengan laporan BMN UAPPB-El; dan

d. rekonsiliasi internal antara laporan keuangan UAPA dengan laporan BMN UAPB.

f. Alur Penyampaian Laporan Barang Milik Negara dari UAPPB-El ke UAPB: Subbag Aklap pada masing-rnasing unit eselon I sebagai UAPPB­ El melakukan konsolidasi Laporan Barang Milik Negara yang diterima dari UAPPB-W dan menyampaikan kc UAPB pada Bagian Aklap Biro Keuangan dan BMN.

c. Pengungkapan ...

E. Sistematika Laporan Keuangan clan Laporan Barang Sistematika Laporan Keuangan pada UAKPA, UAPPA-W,

UAPPA-El, dan UAPA: 1. Sampul Luar clan Sampul Dalarn; 2. Kata Pengantar; 3. Daftar Isi; 4. Daftar Tabel; 5. Daftar Grafik; 6. Ringkasan; 7. Pernyataan Telah di Reviu (hanya untuk UAPA); 8. Pernyataan Tanggung .Jawab; 9. LR.A; 10.LO; 11. LPE; 12. Neraca. 13. CaLK, memuat:

a. Penjelasan Umurn; b. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran; c. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional; d. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas; e. Penjelasan atas Pos-pos Neraca; dan f. Pengungkapan Penting Lainnya.

14. Lampiran Laporan Keuangan, antara lain: a. Rincian angka-angka yang disajikan dalam LRA, LO, Neraca,

dan LPE; b. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU (hanya untuk UAPPA-El

yang memiliki Satker BLU dan UAPA); dan

3) rekonsiliasi UAPPB-El dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) setiap semester; dan

4) rekonsiliasi UAPB dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) setiap semester.

Kekayaan

2) rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) setiap triwulan oleh koordinator UAPPA-W;

3) rekonsiliasi UAPPA-El dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap triwulan; dan

4) rekonsiliasi UAPA dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap triwulan.