kel. 8 bab 2 ( akuntansi sektor publik)

7/21/2019 Kel. 8 Bab 2 ( Akuntansi Sektor Publik)

http://slidepdf.com/reader/full/kel-8-bab-2-akuntansi-sektor-publik 1/47

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB II

KELOMPOK 8

1.CITRA NELLIA

2.DWI NOVICA

3.FANI ARUM LESTARI

4.SRI RAHAYU LESTARI

5.SRI SELVA HIDAYATI

6.WIRDATUL HASANAH

7.WIWIT PUTRI MERLISA

UNIVERSITAS RIAU

T.A 2013/2014

PEKANBARU

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

dan hidayah yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat

pada waktu yang telah ditentukan. Adapun pokok pemahasan pada makalah ini adalah

mengenai tujuan ! perkemanan AS", AS" ! #ood #o$ernance, teknik akuntansi keuangan

S", laporan keuangan S", standar akuntansi keuangan S" dan akuntansi manajemen S".

Terima kasih penulis ucapkan kepada rekan sejawat yang telah anyak memerikan

sumangsih pemikiran dan pertolongan lainnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memerikan alasan yang setimpal kepada %apak, &u dan

seluruh rekan-rekan sekalian. 'engan selesainya makalah ini penulis harapkan dapat

menamah wawasan ilmu pengetahuan khususnya agi penulis sendiri dan umumnya

agi yang memaca.

"enulis sangat menyadari ahwa makalah ini masih anyak terdapat kekurangan,

aik dari susunan maupun penulisannya. (leh karena itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang si)atnya memangun dari semua pihak demi kesempurnaan proposal dimasa yang

akan datang. "enulis juga erharap agar makalah ini dapat erman)aat agi pihak yang

memerlukan.

"ekanaru, 5 Maret *+

"enulis

DAFTAR ISI



ATA "EN#ANTA/...............................................................................................

'A0TA/ &S&.............................................................................................................

%A% & "EN'A1232AN

. 3atar %elakang........................................................................................

.* /umusan Masalah....................................................................................

.4 Tujuan "enulisan......................................................................................

%A% && "EM%A1ASAN

*. Tujuan dan "erkemangan Akuntansi Sektor "ulik...............................

*.* AS" dan #ood #o$ernance......................................................................

*.4 Teknik Akuntansi euangan Sektor "ulik..............................................

*. 3aporan euangan Sektor "ulik.............................................................

*.5 Standar Akuntansi euangan Sektor "ulik.............................................

*.6 Akuntansi Manajemen Sektor "ulik.......................................................

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi keuangan sektor pulik sangat erat kait annya dengan )ungsi

akuntansiseagai penyedia in)ormasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. 'isektor pulic,

keutuhan akan in)prmasi akuntansi semakin tinggi seiringdengan semakin meningkatnya

akuntailitas pulik dan transparansi oleh lemaga 7lemaga pulik. 3aporan keuangan

sek tor pul ik menjad i instrument utama untuk menciptakan akuntailitas pulik. 2ntuk

menghasilkan laporan keuangan sektor pulikyang rele$an dan handal, maka diperlukan

standar akuntansi keuangan sector pulikdan system akuntansi sector pulik. "engemangan standar

akuntansi keuangan sector pulik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar

akuntansi secaralangsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 'engan demikian pada ahan

ajar ini perlu dikemangkan system akuntansi yang mampu menghasilkan seuah laporan keuangan yang

dapat dupertanggung jawakan.

"emahaman sektor pulik sering diartikan seagai aturan pelengkap pemerintah yang

mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu

tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini

mendominasi perdeatan sektor pulik.

'ari eragai uku lama teritan Eropa %arat, akuntansi sektor pulik diseut

akuntansi pemerintahan. 'an dieragai kesempatan diseut juga seagai akuntansi

keuangan pulik. %eragai perkemangan terakhir, seagai dampak penerapan

daripada accrual base di Selandia %aru, pemahaman ini telah eruah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan diahas dalam makalah ini adalah 8

. Apa tujuan dan agaimana perkemangan akuntansi sektor pulik9

*. %agaimana standar akuntansi sektor pulik9



4. %agaimana teknik akuntansi sektor pulik9

. Apa itu AS" dan #ood #o$ernance9

5. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen sektor pulik9

6. %agaimana entuk laporan keuanga sektor pulik9

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk 8

. Memahami dan menjelaskan standar Akuntansi euangan Sektor "ulik

*. 'apat memahami dan menjelaskan Tehnik Akuntansi euangan Sektor "ulik

4. 'apat memahami tujuan dan perkemangan Akuntansi Sektor "ulik

. 'apat mengetahui apa itu AS" dan #ood #o$ernance

5. Memahami Akuntansi Manajemen Sektor "ulik

6. Memahami laporan keuangan pada Sektor "ulik

BAB II

PEMBAHASAN



2.1 TUJUAN DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tujuan Akuntans S!kt"# Pu$%k

Tujuan akuntansi pada sektor pulik oleh American Accounting Association :;<+=

dalam #lynn :;44= dalam uku Akuntansi Sektor "ulik yang dialihahasakan oleh

Mardiasmo :*++*8 = menyatakan8

. "engendalian Manajemen : Manajemen Control =

Memerikan in)ormasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, e)isien, dan

ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumer daya yang dipercayakan kepada

organisasi.

*. Akuntanilitas : Accountability=Memerikan in)ormasi yang memungkinkan agi manager untuk melaporkan

pelaksanaan tanggungjawa mengelola secara tepat dan e)ekti). "rogram dan

penggunaan sumer daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan agi

pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada pulik atas hasil oeprasi pemerintah

dan penggunaan dana pulik.

Akuntansi sektor pulik terkait dengan tiga hal pokok yaitu

. "enyediaan in)ormasi*. "engendalian manajemen

4. Akuntailitas

Akuntansi sektor pulik merupakan alat in)ormasi aik agi pemerintah seagai

manajemen dan alat in)ormasi agi pulik. %agi pemerintah, in)ormasi akuntansi diperlukan

dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategic, pemuatan

program, penganggaran, e$aluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. &n)ormasi akuntansi

erman)aat agi pengamilan keputusan, terutama untuk memantu manajer dan pimpinan

dalam melakukan alokasi sumer daya. &n)ormasi akuntansi dapat dilakukan untuk

menentukan iaya suatu program, atau akti)itas serta kelayakannya aik dalam sisi teknis

maupun sisi ekonomisnya. 'engan in)ormasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan iaya

pelayanan :cost o) ser$ice= yang dierikan kepada pulik, menetapkan iaya standar, dan

harga yang akan dieankan kepada pulik atas suatu pelayanan.

Selain itu in)ormasi akuntansi dapat digunakan untuk memantu dalam pemilihan

program yang e)ekti), dan ekonomis serta untuk penilaian in$estasi. "emilihan program yang

tepat sasaran, e)ekti) dan ekonomis akan sangat memantu dalam proses penganggaran. "ada



sektor pulik, penganggaran merupakan tahap yang memutuhkan keahlian khusus karena

penganggara merupakan proses politik pada sektor pulik sehingga manajer sektor pulik

dituntut untuk memiliki political will disamping pemahaman teknis akuntansi.

"ada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi diutuhkan dalam

pemuatan laporan keuangan sektor pulik erupa laporan surplus atau de)icit pada

pemerintahan, laporan rugi>laa dan aliran kas pada %2MN dan %2M', laporan pelaksanaan

anggaran, laporan alokasi sumer dana dan neraca. 3aporan keuangan sektor pulik

merupakan agian penting dari proses akuntailitas pulik. Akuntailitas pulik hendaknya

dipahami ukan sekedar akuntailitas )inancial saja, akan tetapi juga akuntailitas $alue )or

money, akuntailitas manajerial, akuntailitas hukum dan akuntailitas pulik.

P!#k!&$an'an Akuntans Pu$%k

Seagaimana telah kita ketahui ahwa kekayaan negara yang dikelola oleh

pemerintah mencakup dana yang cukup esar jumlahnya. "ertanggungjawaan atas

penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu

pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistriusian dana yang merata pada semua

sektor pulik sehingga e)ekti$itas dan e)isiensi penggunaan dana isa

dipertanggungjawakan.

1al ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit 7 Aparat "engawasan 0ungsional

"emerintah :SA7SA0"= tahun ;;6 oleh %"" dengan keputusan epala %"" No. ep-

4<?>>;;6. SA-A"0" secara garis esar mengacu pada Standar "ro)esional Akuntan "ulik

:S"A"= yang erlaku di &ndonesia. "enyelenggaraan auditing sektor pulik atau pemerintahan

terseut dilakukan oleh %adan "engawasan euangan dan "emanguan :%""=.

%"" merupakan suatu adan yang dientuk oleh lemaga eksekuti) negara:presiden=, yang ertugas untuk mengawasi dana untuk penyelenggaraan pemangunan

negara yang dilakukan pemerintah dan ertanggung jawa atas tugasnya pada pemerintah

juga.

"enyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang ertumpu pada sistem 2ang yang

1arus 'ipertanggungjawakan :2Y1'= erdasarkan S Menteri euangan No.

*<>M.+4>;;+ masih terlalu sederhana. "emakaian uang yang digunakan dalam proses

penyelenggaaraan pemerintahan mengacu pada A"%N atau A"%' dan



pertanggungjawaannya hanya menyangkut pada erapa uang yang diterima dan erapa uang

digunakan.

@adi, ada suatu kecederungan ahwa penggunaaan dana ertumpu pada proses

keseimangan antara pemasukan dan pengeluaran uang saja.

'alam melaksanakan audit di sektor pulik :pemerintahan= perlu pementukan suatu

lemaga audit yang independen yang enar-enar mempunyai integritas yang isa

dipertanggungjawakan kepada pihak pulik. (leh karenanya lemaga auditor terseut

setidaktidaknya ernaung di awah lemaga legislati) negara ataupun merupakan lemaga

pro)esional independen yang keeradaan mandiri, seperti akuntan pulik. "eraturan yang

dikemangkan dalam Standar Auditing Sektor "ulik harus terentuk oleh suatu lemaga

ataupun adan yang erdiri sendiri dan terlepas dari praktik pengauditan, seagai contoh

organisasi AAA :American Accountant Association= yang erada di Amerika.

Akuntansi sektor pulik 7 dari eragai in)ormasi diperoleh ahwa pemahaman sektor

pulik sering diartikan seagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang

sektor pulikB dan permintaan pinjaman sektor pulikB untuk suatu tahun tertentu.

Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi

perdeatan sektor pulik. 'ari sisi keijakan pulik, sektor pulik dipahami seagai tuntutan

pajak, irokrasi yang erleihan, pemerintahan yang esar dan nasionalisasi $ersus

pri$atisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor pulik diseut idang yang memicarakan

metoda manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan seagai pemahasan

pajak dan keijakan perpajakan. 'ari eragai seutan yang muncul, sektor pulik dapat

diartikan dari eragai disiplin ilmu yang umumnya ereda satu dengan yang lain.

Sejarah organisasi sektor pulik seenarnya sudah ada sejak riuan tahun yang lalu.

'alam ukunya, Cernon am :;?;= menjelaskan ahwa praktik akuntansi sektor pulik

seenarnya telah ada sejak riuan tahun seelum masehi.

emunculannya leih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan

kekuatan sosial didalam masyarakat. ekuatan sosial masyarakat, yang umumnya erentuk

pemerintahan. (rganisasi sektor pulik ini, dapat diklasi)ikasikan dalam8

. Semangat kapitalisasi :Dapitalistic Spirit=.

*. "eristiwa politik dan ekonomi :Economic and "olitic E$ent=.

4. &no$asi teknologi :Technology &no$ation=.



"endekatan )iloso)i yang ada di sektor pulik ialah customer approach, market

concept, indi$idualism and sel) reliance, purchaser>pro$ider split, contarct culture,

per)ormace orientation, kompensasi dan kondisi yang )leksiel. "ilihan-pilihan akan )iloso)i

terseut akan menyeakan peredaan didalam keijakan pulik. Salah satu contoh adalah

peruahan dari masa orde aru kepada masa re)ormasi saat ini, dari sentralisasi kepada

desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan irokrasi ke leih penghargaan konsumen.

'ari eragai uku Anglo Amerika, akuntansi sektor pulik diartikan seagai

mekanisme akuntansi swasta yang dierlakukan dalam praktik-praktik organisasi pulik. 'ari

eragai uku lama teritan Eropa %arat, akuntansi sektor pulik diseut akuntansi

pemerintahan. 'an dieragai kesempatan diseut juga seagai akuntansi keuangan pulik.

%eragai perkemangan terakhir, seagai dampak penerapan dari pada accrual ase di

Selandia %aru, pemahaman ini telah eruah. Akuntansi sektor pulik dide)inisikan seagai

akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan seagai8 Bmekanisme

teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakatB. 'ari

de)inisi diatas perlu diartikan dana masyarakat seagai dana yang dimiliki oleh masyarakat 7

ukan indi$idual, yang iasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor pulik, dan juga

pada proyek-proyek kerjasama sektor pulik dan swasta. 'i &ndonesia, akuntansi sektor

pulik dapat dide)inisikan8 Bmekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada

pengelolaan dana masyarakat di lemaga-lemaga tinggi negara dan departemen-departemen

diawahnya, pemerintah daerah, %2MN, %2M', 3SM dan yayasan sosial, maupun pada

proyekproyek kerjasama sektor pulik dan swastaB.

"erkemangan akuntansi sektor pulik di &ndonesia 7 "enerapan Akuntansi Sektor

"ulik di &ndonesia Salah satu entuk penerapan teknik akuntansi sektor pulik adalah di

organisasi %2MN. 'i tahun ;5; pemerintahan orde lama mulai melakukan keijakan-

keijakan erupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditrans)ormasi menjadi %adan 2saha

Milik Negara :%2MN=.

Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer pro)esional dan terlalu anyaknya

politisasiF atau campur tangan pemerintah, mengakiatkan perusahaan terseut hanya

dijadikan sapi perahF oleh para irokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak

memperlihatkan hasil yang aik dan tidak menggemirakan.

ondisi ini terus erlangsung pada masa orde aru. 3eih ertolak elakang lagi pada

saat dikeluarkannya "eraturan "emerintah Nomor 4 Tahun ;?4 tentang )ungsi dari %2MN.



'engan memperhatikan eerapa )ungsi terseut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh

%2MN seagai perusahaan pulik adalah menonjolkan keeradaannya seagai agent o)

de$elopment daripada seagai usiness entity. Terlepas dari itu semua, ahwa keeradaan

praktik akuntansi sektor pulik di &ndonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak

eerapa tahun ergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah "erusahaan 2mum

Telekomunikasi :;?;=.

'eregulasi Akuntansi Sektor "ulik 'i Era "ra /e)ormasi - risis ekonomi dewasa

ini telah memawa kita pada titik yang teruruk selama leih dari 4+ tahun. 'ewasa ini kita

menghadapi permasalahan yang ertumpuk-tumpuk. Ekonomi kita mengalami kontraksi yang

esar dengan laju in)lasi yang tinggi. Nilai tukar /upiah jatuh, suku unga tinggi.

"engaruh kemarau yang erkepanjangan pada tahun ;;<, erdampak negati) pada

produksi ahan makanan, yang pada gilirannya kita harus mengimpor eerapa jenis ahan

makanan dalam jumlah yang cukup esar. egiatan produksi tersendat-sendat dan ekspor

hasil industri manu)aktur menghadapi eragai hamatan, antara lain, oleh karena kesulitan

untuk mengimpor ahan aku dan suku cadang.

Seanya oleh karena hilangnya kepercayaan kepada perankan nasional. %ank-ank

dan perusahaan-perusahaan kita menghadapi masalah hutang yang erat aik di dalam

maupun di luar negeri. %anyak industri telah mengurangi kegiatannya, ahkan ada yang telah

menghentikannya. (leh karena itu telah terjadi pemutusan huungan kerja yang pada

gilirannya telah menyeakan meningkatnya jumlah pengangguran. "eningkatan jumlah

pengangguran yang erlangsung ersamaan dengan meningkatnya laju in)lasi telah

mengakiatkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat esar.

Sementara itu kontraksi dalam kegiatan ekonomi dan anjloknya harga migas di satu

pihak dihadapkan dengan upaya untuk mengurangi dampak negati) terhadap penduduk

erpendapatan rendah di lain pihak pada gilirannya telah menyeakan meningkatnya de)isit

dalam A"%N. Tingkat kepercayaan :con)idence= masyarakat yang masih rendah, tercermin

pada kurs /upiah yang elum stail, walaupun selama ulan Agustus ;;? terlihat adanya

kecenderungan makin menguatnya /upiah, erkonsekuensi terhadap peningkatan harga-

harga serta terhamatnya kegiatan produksi dan in$estasi di dalam negeri.

Sejalan dengan tuntutan re)ormasi dan demokratisasi di segala idang, keijakan

pemerintah di idang huungan keuangan pusat daerah juga mengalami re)ormasi, dan secara

ertahap akan terus disempurnakan sesuai dengan perkemangan Gaman. Arah re)ormasi



huungan keuangan "usat dan 'aerah adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan

keuangan negara dan daerah serta meningkatkan akuntailitas pulik. /e)ormasi dimaksud

meliputi pengaturan dana perimangan, pajak dan retriusi daerah, pinjaman daerah, serta

pengelolaan keuangan daerah.

#enderang re)ormasi telah ditauh secara serentak oleh segenap lapisan masyarakat

sejak tahun ;;<. ejatuhan maskapai penerangan (rde %aru dari pucuk pimpinan Negara

esatuan /epulik &ndonesia memerikan harapan esar untuk masyarakat &ndonesia segera

terangunnya iklim erorganisasi yang sehat dengan erasiskan good go$ernanceB dalam

rangka memakmurkan dan mensejahterahkan serta mencerdaskan /akyat &ndonesia. 'alam

perjalanannya, re)ormasi dengan erasiskan good go$ernance untuk memangun &ndonesia

%aru ternyata anyak sekali kendala dan atasan-atasan yang kita miliki terutama eradadalam aspek hukum aik penciptaan hukum maupun penegakkan hukum itu sendiri.

"ada era re)ormasi, masyarakat di seagian esar wilayah &ndonesia, aik di propinsi,

kota maupun kaupaten mulai memahas laporan pertanggungjawaan kepala daerah

masing-masing dengan leih seksama. %eerapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas

kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan pulik maupun

penggunaan anggaran elanja daerah.

Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya,

keingintahuan masyarakat tentang akuntailitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya

oleh in)ormasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu leih jauh apakah pemerintah yang

dipilihnya telah eroperasi dengan ekonomis, e)isien dan e)ekti).

Sesuai dengan literatur good go$ernance, perangkat hukum dan penegakkan hukum

adalah prasyarat terangunnya suatu good go$ernance. 'engan segala hamatan dan

keteratasan yang kita miliki, semangat untuk memangun &ndonesia %aru dengan

erasiskan good go$ernance masih terus hidup hampir di segenap organisasi apakah itu

organisasi "emerintah maupun organisasi non "emerintah.

'alam perspekti) keuangan khususnya &nstitusi "emerintah, re)ormasi sudah mulai

diangun dengan dikeluarkannya eerapa landasan hukum, pengenalan perangkat tehnologi

untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajian untuk menerapkan

sistim organisasi dengan erasiskan good go$ernance kepada institusi "emerintah.

"eruahan total dalam proses dan struktur serta content-isiB penganggaran pemerintah-

A"%N dan A"%' serta Akuntansi merupakan * :dua= produk utama untuk memangun sistim



organisasi yang erasiskan good go$ernance. Namun demikian, * :dua= produk re)ormasi

keuangan ini akan tidak optimal jika tidak di imangi oleh kesiapan sumer daya manusianya

untuk menerima dan mengimplemen tasikan produk re)ormasi keuangan terseut.

'isamping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh udaya organisasi yang

kondusi), )aktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu di angun untuk melakukan

pemantauan dan e$aluasi terhadap sistim organisasi erasiskan good go$ernance. 'engan

sistim pelaporan yang e)ekti) maka pengelolaan sumer daya organisasi khususnya sumer

daya ekonomi dapat dipertanggungjawakan secara adil dan teruka.

Seagaimana kita ketahui ahwa "emerintah telah mengeluarkan 2ndang-2ndang

No.** thn ;;; tentang "emerintahan 'aerah dimana dalam pasal 4+ diseutkan ahwa

setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah seagai kepala eksekuti) yang diantu

oleh seorang wakil kepala daerahB. Selanjutnya dalam pasal ayat 4 dinyatakan ahwa

kepala daerah waji menyampaikan laporan atas penyelenggaraan "emerintahan daerah

kepada "residen melalui Menteri 'alam Negeri dengan temusan kepada #uernur agi

epala daerah aupaten dan epala daerah ota, sekurang kurangnya sekali dalam

setahun, atau jika dipandang perlu oleh epala 'aerah atau apaila diminta oleh "residenB.

'ari pernyataan 2ndang-2ndang No.** than ;;; dalam pasal ** dan diatas,

secara tegas dapat dilihat ahwa "ara Eksekuti) 'aerah diharuskan untuk memuat seuah

laporan yang memuat agaimana mereka menyelenggarakan "emerintahannya.

'engan kata lain para Eksekuti) 'aerah harus memuat seuah laporan untuk

mempertanggungjawakan kinerjanya setiap tahun dalamhal penyelenggaraan "emerintahan.

Selanjutnya "emerintah Negara esatuan /epulik &ndonesia mengeluarkan "eraturan

"emerintah No.+5 tahun *+++ mengenai pertanggungjawaan keuangan daerah seagai

tindak lanjut atas telah dikeluarkannya 2ndang-undang No.** tahun ;;; tentang

"emerintahan daerah.

'alam pasal 4< "eraturan "emerintah No.+5 ini secara tegas diseutkan ahwa

epala daerah harus mempertanggungjawakan euangan 'aerah kepada 'ewan "erwakilan

/akyat 'aerah :selanjutnya disingkat '"/'=. 2ntuk memaparkan secara jelas sehingga tidak

terjadi keingungan komunikasi antara epala 'aerah dan '"/' maka laporan keuangan

yang dimaksud dalam pertanggungjawaan adalah terdiri dari :empat= laporan yaitu8

3aporan "erhitungan A"%', Nota "erhitungan A"%', 3aporan Aliran as, dan Neraca. 1al

ini isa dilihat dalam pasal 4? yang menyatakan ahwa kepala daerah menyusun



pertanggungjawaan keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan A"%', nota

perhitungan A"%', laporan arus kas, dan neraca daerahB.

Selain * :dua= perangkat hukum diatas yang mengatur laporan pertanggungjawaan

pengelolaan keuangan daerahH epala 'aerah juga harus memuat suatu laporan untuk

mempertanggungjawakan pengelolaan 'A2 7 'ana Alokasi 2mum dan 'A 7 'ana

Alokasi husus termasuk pinjaman daerah kepada "emerintah "usat :lihat "" No.+6 thn

*+++ pasal < dan *H dan "" No. thn *++ pasal *=. enyadari akan keteratasan sumer

daya manusia yang ada di daerah maka "emerintah "usat dalam hal ini 'epartemen 'alam

Negeri telah mengeluarkan eputusan "emerintah 'alam Negeri No.*; tahun *++* tentang

"edoman "engurusan, "ertanggungjawaan dan "engawasan euangan 'aerah serta Tata

Dara "enyusunan A"%', "elaksanaan Tata 2saha euangan 'aerah dan "enyusunan"erhitungan A"%'.

'engan segala keteratasannya, epMen No.*; thn *++* ini merupakan entuk

kepedulian "emerintah "usat etapa penting laporan pertanggungjawaan keuangan

"emerintah 'aerah segera di realisasikan melalui pemerian pedoman agaimana sistim dan

prosedur Akuntansi dan euangan "emerintahan daerah isa diuat.

Seiring dengan telah dikeluarkannya eragai perangkat hukum diatas, seenarnya

&katan Akuntan &ndonesia telah memerikan respon yang elegan dengan mementuk

kompartemen aru yaitu ompartemen Akuntansi Sektor "ulik. Melalui wadah

kompartemen akuntansi sektor pulik ini, perkemangan organisasi pro)esi sektor pulik

khususnya akuntansi sektor pulik mulai menunjukkan titik terang.

Meskipun sedikit terlamat akiat egitu dinamisnya lingkungan maupun struktur

organisasi pro)esi sektor pulik, seuah 'ra)t "ernyataan Standar Akuntansi "emerintah

:selanjutnya disingkat "SA"= telah dikeluarkan seagaimana telah kita nantikan selama ini.

Negara esatuan /epulik &ndonesia telah melakukan seuah /e)ormasi Akuntansi

seagaimana dapat dilihat dalam gamar diawah ini, dimulai melalui "erangkat hukum yang

jelas yang diikuti oleh seuah Standar Akuntansi "emerintah seagai acuan dasar

terentuknya seuah laporan keuangan yang memiliki prinsip-prinsip adil, teruka, dan dapat

dipertanggungjawakan kepada semua pihak.

"elaksanaan otonomi daerah di &ndonesia pada tahun *++ memunculkan jenis

akuntailitas aru, sesuai dengan 22 Nomor ** Tahun ;;; dan 22 Nomor *5 Tahun ;;;.

'alam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaan keuangan daerah yaitu :=



pertanggungjawaan pemiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, :*= pertanggungjawaan

pemiayaan pelaksanaan pemantuan, dan :4= pertanggungjawaan anggaran pendapatan dan

elanja daerah :A"%'=.

Sementara di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaan keuangan tetap dalam

entuk pertanggungjawaan anggaran pendapatan dan elanja negara :A"%N=. Saat ini di

&ndonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar akuntansi pemerintahan

yang leih aik serta pemicaraan yang intensi) mengenai peran akuntan pulik dalam

memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah.

Namun tampak ahwa akuntailitas pemerintahan di &ndonesia masih er)okus pada

sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah. "emaharuan manajemen keuangan daerah di

era otonomi daerah ini, ditandai dengan peruahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem

pengganggarannya, perendaharaan sampai kepada pertanggungjawaan laporan

keuangannya. Seelum ergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaan laporan keuangan

daerah yang harus disiapkan oleh "emerintah 'aerah hanya erupa 3aporan "erhitungan

Anggaran dan Nota "erhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan

terseut adalah MA2'A :Manual Administrasi euangan 'aerah= yang dierlakukan sejak

tahun ;?.

'engan ergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaan keuangan yang

harus diuat oleh epala 'aerah adalah erupa 3aporan "erhitungan Anggaran, Nota

"erhitungan, 3aporan Arus as dan Neraca 'aerah. ewajian untuk menyampaikan laporan

keuangan daerah ini dierlakukan sejak @anuari *++, tetapi hingga saat ini pemerintah

daerah masih elum memiliki standar akuntansi pemerintahan yang menjadi acuan di dalam

memangun sistem akuntansi keuangan daerahnya.

edua jenis laporan terakhir yaitu neraca daerah dan laporan arus kas tidak mungkin

dapat diuat tanpa didasarkan pada suatu standar akuntansi yang erterima umum di sektor

pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan inilah yang selalu menjadi pertanyaan agi

pemerintah daerah, karena agaimana mungkin suatu laporan neraca daerah dapat disusun

tanpa didasarkan suatu standar akuntansi. "ertanyaan lain yang juga muncul adalah apakah

standar akuntansi pemerintahan ini harus mengacu sepenuhnya kepada praktek-praktek

akuntansi yang erlaku secara internasional 9 "emerintah 'aerah masih anyak yang ragu

dalam menerapkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah karena ketiadaan standar,

walaupun dalam penjelasan pasal 45 "" +5>*+++ diseutkan ahwa sepanjang standar



dimaksud elum ada, dapat digunakan standar yang erlaku saat ini. 3eih lanjut, dalam

pasal-pasal lainnya diseutkan ahwa kewenangan untuk menyusun sistem dan prosedur

akuntansi sepenuhnya merupakan kewenangan daerah, yaitu 8

- "asal ayat := menetapkan ahwa keputusan tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah diatur dengan "eraturan 'aerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang erlaku.

- "asal ayat :4= menetapkan ahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah diatur dengan eputusan epala 'aerah sesuai dengan "eraturan 'aerah

seagaimana dimaksud dalam ayat :=.

'ari ketentuan terseut di atas, seharusnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi

dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah dapat menggunakan standar akuntansiyang ada atau erlaku selama ini, tidak perlu harus menunggu standar akuntansi

pemerintahan yang disusun oleh omite Standar Akuntansi "emerintahan sesuai pasal 5<

ayat :*= 22 Nomor tahun *++ tentang "erendaharaan Negara. ewajian pemerintah

daerah untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan nota

perhitungan merupakan kewajian yang tidak isa ditunda-tunda karena hal terseut

merupakan pertanggungjawaan kepala daerah kepada '"/'.

Tidak dipenuhinya kewajian terseut tentunya akan memawa konsekuensi penolakan oleh '"/', yang akan menimulkan dampak politis terhadap pemecatan epala

'aerah karena dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang ada.

etiadaan standar akuntansi pemerintahan, tidaklah erarti laporan keuangan

pemerintah daerah tidak dapat disusun. etentuan yang ada mengharuskan kepala daerah

menyampaikan pertanggungjawakannya kepada '"/' dalam entuk neraca, laporan arus

kas, laporan perhitungan>realisasi anggaran dan nota perhitungan. Sejak awal tahun *++*,

pemerintah daerah sudah memuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada "edoman

SA' hasil Tim "okja S Menkeu 455>*++ dan epmendagri *;>*++* dan ketentuan-

ketentuan yang erlaku serta praktek-praktek internasional.

1ingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah seanyak 6;

"emerintah 'aerah erdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh %"" seagai anggota

Tim "okja 455>*++. 1al ini merupakan tonggak sejarah ukan saja agi pemerintah daerah,

tetapi juga agi pemerintah &ndonesia. 'engan adanya neraca terseut, maka laporan



pertanggungjawaan keuangan daerah akan menjadi leih transparan dan akuntael kepada

pulik.

2.2 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GO(ERNAN)E

"engertian governance dapat diartikan seagai cara mengelola urusan-

urusan pulic. Iorld %ank memerikan de)inisi governance seagai erikut the

way state power is used in managing economic and social resource for

development of societyB. Sementara itu United Nation Development

rogram :2N'"= mende)inisikan !overnance seagai the eercise of political#

economic# and administrative authority to manage a nation$s affair at all levels B.

'alam hal ini Iorld %ank leih menenakankan pada cara pemerintah mengelola

sumer daya social dan ekonomi untuk kepentingan pemangunan masyarakat

sedangkan 2N'" leih menekankan aspek ekonomi, politik dan administrati$e

dalam pengelolaan Negara.

olitical governance mengacu pada proses pemuatan keijakan : policy% strategy formulation=. &conomic governance mengacu pada proses pemuatan

keputusan di idang ekonomi yang erimplikasi pada masalah pemerataan,

penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrati$e go$ernance

mengacu pada system implementasi keijakan.

@ika mengacu pada program Iorld %ank dan 2N'", orientasi

pemangunan sektor pulik adalah untuk menciptakan good governance.

"engertian !ood governance sering diartikan seagai tata kelola pemerintahan

yang aik. Sementara itu Iorld %ank mende)inisikan !ood !overnance seagai

suatu penyelenggaraan manejemen pemangunan yang solid dan ertanggung

jawa sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang e)isien, penghindaran

salah alokasi dana in$estasi, dan pencegahan korupsi aik secara politik maupun

administati), menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

)ramework agi tumuhnya akti)itas usaha.

arakteristik #ood #o$ernance menurut 2N'", yaitu8



= articipation merupakan keterliatan masyarakat dalam pemuatan keputusan aik

secara langsung maupun tidak langsung melalui lemaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. "artisipasi terseut diangun atas dasar keeasan

erasosiasi dan ericara serta erpartisipasi secara konstrukti).

*= 'ule of law merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang

ulu.

4= (ransparency diangun atas dasar keeasan memperoleh in)ormasi. &n)ormasi yang

erkaitan dengan kepentingan pulic secara langsung dapat diperoleh yang

memutuhkan.

= 'esponsiveness meerupakan lemaga-lemaga pulik harus cepat dan tanggap dalam

melayani stakeholders.

5= Consensus orientation erada pada kepentingan masyarakat yang leih luas.

6= &)uity merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

<= &fficiency and effectiveness adalah pengelolaan sumer daya pulic harus dilakukan

secara erdaya guna :e)isien= dan erhasil guna :e)ekti)=.

?= Accountability merupakan pertanggungjawaan kepada pulic atas setiap akti)itas

yang dilakukan.

;= *trategic vision merupakan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus

memiliki $isi jauh ke depan.

'ari semilan karakter terseut, paling tidak terdapat 4 hal yang dapat

diperankan oleh akuntansi sector pulic yaitu penciptaan transparansi,

akuntailitas pulic dan value for money :economy# efficieny dan effectiveness=.

P!n'!#tan G""* G"+!#n&!nt



#ood go$ernment adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang

diciptakan ersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. #ood go$ernment juga

merupakan seperangkat peraturan yang mengatur huungan antara pemegang saham,

pengurus :pengelola perusahaan=, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegangkepentingan intern dan ekstern lainnya yang erkaitan dengan hak-hak atau kewajian

mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Maksu* *an Tujuan

Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administrati) agar

dapat diselenggarakan dengan aik. (leh sea itu dalam prakteknya, konsep good

go$ernment harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara :state=>pemerintah

:go$ernment=, swasta :pri$ate= dan masyarakat :society=.

Dasa#,*asa# Huku& - P#ns

%erikut adalah dasar-dasar hukum atau prinsip dalam good go$ernment 8

A2NTA%&3&TAS8 Meningkatkan akuntailitas para pengamil keputusan dalam

segala idang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"EN#AIASAN8 Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pemangunan dengan mengusahakan keterliatan swasta dan

masyarakat luas

'AYA TAN##A"8 Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan

terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

"/(0ES&(NA3&SME8 Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan

pemerintahan agar mampu memeri pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan iaya

terjangkau.

E0&S&ENS& ! E0ET&C&TAS8 Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada

masyarakat dengan menggunakan sumer daya yang tersedia secara optimal !

ertanggung jawa.

T/ANS"A/ANS&8 Menciptakan kepercayaan timal-alik antara pemerintah dan

masyarakat melalui penyediaan in)ormasi dan menjamin kemudahan didalam

memperoleh in)ormasi.



ESETA/AAN8 Memeri peluang yang sama agi setiap anggota masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraannya.

IAIASAN E 'E"AN8 Memangun daerah erdasarkan $isi ! strategis yang jelas

! mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pemangunan, sehingga wargamerasa memiliki dan ikut ertanggungjawa terhadap kemajuan daerahnya.

"A/T&S&"AS&8 Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam

menyampaikan pendapat dalam proses pengamilan keputusan, yang menyangkut

kepentingan masyarakat, aik secara langsung mapun tidak langsung.

"ENE#AAN 122M8 Mewujudkan penegakan hukum yang adil agi semua

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi 1AM dan memperhatikan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat.

P!n!#aan

"enerapan good go$ernment pernah terjadi di &ndonesia yaitu saat pemerintahan

ainet "ersatuan Nasional #us 'ur 7Mega aik dalam pementukan maupun dalam

pelaksanaannya ada pengaruh esar dari pemikiran good go$ernment.

Man/aat

Man)aat dari good go$ernment adalah 8

. Mendorong tercapainya kesinamungan perusahaan melalui pengelolaan yang

didasarkan pada asa transparansi, akuntailitas, responsiilitas, independensi, serta

kesetaraan dan kewajaran.

*. Mendorong timulnya kesadaran dan tanggung jawa sosial perusahaan terhadap

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

4. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga

meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus in$estasi dan

pertumuhan ekonomi nasional yang erkesinamungan.

K!untun'an P!n''unaan E,G"+!#n&!nt

Masyarakat di kota esar yang siuk dan kadang-kadang lokasi tempat tinggalnya

cukup jauh dengan kantor pelayanan. maka dengan diimplementasikannya e-go$ernment,



masyarakat tetap dapat mengakses in)ormasi dan layanan pulik. 'engan adanya )asilitas

terseut, masyarakat diharapkan akan menjadi leih produkti) karena masyarakat tidak perlu

antri dalam waktu lama hanya untuk menyelesaikan seuah periGinan seperti saat ini. Suatu

hal yang perlu diingat adalah, ahwa menerapkan e-go$ernment sama sekali tidak samadengan menjadikan kantor-kantor pemerintahan seagai lingkungan high-tech :teknologi

tinggi=. Melainkan e-go$ernment ertujuan menggunakan Teknologi &n)ormasi dan

omunikasi untuk memuat layanan pemerintah leih dekat pada orang-orang yang

menggunakan layanan-layanan terseut, yaitu masyarakat.

'engan adanya online sistem ini, masyarakat dapat meman)aatkan anyak waktunya

untuk melakukan akti$itas yang lain sehingga diharapkan produkti)itas pun dapat meningkat,

aik tingkat daerah maupun tingkat nasional. 'apat dikatakan ahwa secara garis esar e-go$ernment mempunyai anyak keuntungan, antara lain8 := "eningkatan kualitas pelayanan.

"elayanan pulik dapat dilakukan selama * jam, erkat adanya teknologi internet. :*=

'engan menggunakan teknologi online, anyak proses yang dapat dilakukan dalam )ormat

digital, hal ini akan anyak mengurangi penggunaan kertas :paperwork= proses akan menjadi

leih e)isien dan hemat. :4= 'ataase dan proses terintegrasi :akurasi data leih tinggi.

mengurangi kesalahan identitas dan &ain-lain=. := Semua proses dilakukan secara trans-

paran, karena semua proses erjalan secara online.

Selain keuntungan di atas. keuntungan lain-nya adalah, masyarakat dapat mengakses

pemerintah dengan cepat, dan linkage antardaerah isa mudah terkontrol. %ahkan ada

kesempatan untuk saling promote, agaimana isa mengontrol daerahnya dengan leih cepat.

1anya saja, e-go$ernment untuk negara seesar &ndonesia, dengan leih dari riu pulau,

sulit menciptakan satu plat)orm yang aku. Satu plat)orm tidak isa digeneralisasi untuk

semua. Misalnya yang diterapkan untuk @akarta mungkin tidak akan pas untuk "apua ataupun

Sulawesi. @adi, setiap daerah punya satu pandangan yang isa mendaiam terhadap daerahnya.

2ntuk masyarakat, selain kemudahan akses, keuntungan lain yang didapat masih

anyak. Dontoh di Malaysia. Ada T" yang entuknya seperti kartu kredit. &ni diseut kartu

pintarB. 'i sini ada chip yang erisi semua data mengenai pemegang kartu, dari nama,

golongan darah. nama iu dan saudara kandung, sampai data-data lainnya. euntungannya

agi masyarakat, dia cukup memiliki satu kartu untuk mengakses semuanya. Misalnya waktu

mengisi ensin tapi tidak memawa uang. kartu ini isa digunakan seagai kartu kredit atau

kartu deit. @adi, tak perlu awa T", S&M, kartu kredit, atau kartu ATM yang ereda-eda.

Satu kartu untuk semuanya. euntungan lain, umpamanya untuk memuat surat kelakuan



aik, tak perlu repot-repot harus memuat surat mulai /T, /I, kelurahan, dan aru kemudian

ke kepolisian. Dukup satu kartu ini saja.

eerhasilan penerapan e-go$ernment dipengaruhi eerapa hal, antara lain peran

pemerintah pusat, hasil uji coa e-go$ernment dengan meniru praktek teraik dari

pemerintahan daerah lain, dan adanya organisasi pelatihan independen yang ertugas

mempelajari implementasinya. 'emikian hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan

aplikasi SA" dengan dua organisasi nirlaa asal &nggris, yaitu &mpro$ement and

'e$elopment Agency :&'eA= dan Society o) &T Management :Socitm=.

&ndonesia seagai negara kesatuan memiliki sumerdaya alam yang erlimpah dan

tersear, dan dihuni oleh leih dari *+ juta penduduk dari eragai suku, agama dan udaya.

&ndonesia juga mempunyai posisi geopolitik yang sangat strategis karena erada di antara dua

enua dan dua samudera. %eragai potensi terseut harus dikelola secara aik agi seesar-

esarnya kesejahteraan rakyat. 2ntuk itu pemerintah perlu meningkatkan kewenangan

pemerintah daerah melalui pemerianotonomi yang luas, nyata dan ertanggung jawa.

"enanganan sangat sentralistik selama leih dari 4+ tahun ternyata hanya mencipiakan

ketidakadilan. Sumerdaya nasional hanya diman)aatkan oleh kelompok tertentu. Akiatnya

tumuh kecemuruan sosial antar daerah yang mengancam kesatuan dan persatuan nasional.

Salah satu tujuan pemerian otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayananmasyarakat. 2ntuk itu pemerintah daerah dituntut memahami secara leih aik keutuhan

masyarakat yang terdiri dari eragai lapisan. "emerintah daerah harus meliatkan seluruh

unsur masyarakat dalam proses pemangunan. Tata-pemerintahan di daerah harus

diselenggarakan secara partisipati). "enyelenggaraan pemerintahan yang eksklusi) hanya

meliatkan unsur pemerintah dan>atau legislati$e akan memuat masyarakat tidak peduli

pada pemangunan. 1al ini leih lanjut akan menyeakan keerlanjutan pemangunan

menjadi sangat rapuh dan rentan.

"artisipasi masyarakat dapat terwujud seiring dengan tumuhnya rasa percaya

masyarakat kepada para penyelenggara pemerintahan di daerah. /asa percaya ini akan

tumuh apaila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara :eJual=.

Tidak oleh ada perlakuan yang didasari atas dasar peredaan pria-wanita, kaya-miskin,

kesukuan dan agama. "emedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumuhkan

kecemuruan dan mendorong terjadinya kon)lik sosial di masyarakat.

(tonomi daerah juga ertujuan untuk mendorong tumuhnya prakarsa dan kreati)itas

local, agar daerah dapat leih mandiri dan mampu erkompetisi secara sehat. "rakarsa



masyarakat termasuk prakarsa dunia usaha dapat erkem-ang jikaada situasi kondusi),

situasi yang memerikan rasa aman dan kepastian hukum. 2ntuk itu penyelenggara

pemerintahan dituntut taat hukum secara konsisten dan sungguh-sungguh. etidakpastian

hukum mendorong masyarakat ersikap apatis. %agi dunia usaha tiadanya kepastian hukumdan rasa aman dapat mengurangi minat erin$estasi, sesuatu yang sangal diperlukan agi

pemangunan daerah.

ewenangan otonomi daerah harus dilaksanakan secara ertanggung jawa. Artinya

seagai konsekuensi dari pemerian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan

dituntut melaksanakan tugas dan kewajian secara pro)esional agar tujuan otonomi daerah

dapat terwujud penuh. 'alam menjalankan tugas dan kewajiannya penyelenggara

pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya erorientasi pada hasil tetapi juga padakeenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan

sumerdaya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. "enyelenggaran

pemerintahan daerah yang ertanggung jawa dan transparan akan menumuhkan rasa

percaya masyarakat pada pemerintah daerah.

2.3 TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Terdapat eerapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor pulik, yaitu

seagai erikut8

. Akuntansi anggaran

*. Akuntansi komitmen

4. Akuntansi dana

. Akuntansi kas

5. Akuntansi akrual

3eih lanjut lagi Mardiasmo menegaskan ahwa pada dasarnya kelima teknik

akuntansi terseut tidak ersi)at mutually eKclusi$e. Artinya, penggunaan salah satu teknik

akuntansi terseut tidak erarti menolak penggunaan teknik yang lain. 'engan demikian,

suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang ereda-eda, ahkan dapat

menggunakan kelima teknik terseut secara ersama-sama.

10 Akuntans An''a#an

Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang anyak digunakan di

organisasi sektor pulik, terutama pemerintah. Akuntansi anggaran mencatat dan



menyajikan akun operasinya sejajar dengan anggarannya. Teknik akuntansi anggaran

dapat memandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi

anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus

perencanaan, pengendalian, dan akuntailitas. Salah satu kelemahan teknik akuntansi

anggaran adalah ahwa teknik ini sangat kompleks. Akan leih mudah dan leih

komprehensi) apaila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan iaya actual,

anggaran menunjukkan pendapatan dan iaya dianggarkan.

Namun, ada yang menyatakan ahwa akuntansi anggaran tidak sama dengan dan

ukan akuntansi keuangan. Akuntansi anggaran cenderung pada perencanaan, sedangkan

akuntasi keuangan atau akuntansi pemerintah leih mem)okuskan pada pelaporan. Selain

itu juga, akuntansi anggaran, meskipun memiliki nama akuntansi, ereda sekali denganakuntansi keuangan karena tidak memenuhi konsep akuntansi seagai pelaporan.

Akuntansi anggaran merupakan agian dari disiplin administrasi pulik dan ukan

termasuk keluarga esar ilmu akuntansi.

20 Akuntans K"&t&!n

Akuntansi komitmen adalah system akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya

pada saat order dikeluarkan. System akuntansi akrual mengakui iaya pada saat )aktur

diterima dan mengakui pendapatan ketika )aktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat

digunakan ersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual, akuntansi

komitmen terkadang hanya menjadi susistem dan system akuntansi utama yang dipakai

organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan

transaksi terseut. 1al ini erarti ahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah diayarkan

atau diterima, tidak juga ketika )aktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu

yang leih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

30 Akuntans Dana Fun* A"untn'0

Carter merupakan pemikir akuntansi yang pertama kali mengemangkan teori

akuntansi dana untuk tujuan isnis. emudian, akuntansi dana diadopsi oleh organisasi

nonpro)it yang mempunyai arti dana kas. 'ana dalam pengertian dana kas ersi)at sempit,

karena pengertian dana mencakup8

. esatuan )iscal dan kesatuan akuntansi yang erdiri sendiri

*. Terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi kas dan>atau sumer-sumer

lainnya yang ersi)at saling erimang4. Mempunyai tujuan penggunaan tertentu



. Ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pementukan dana dan penggunaannya serta pematas-pematasnya.

Terdapat dua macam dana yang isa digunakan oleh suatu organisasi nonpro)it, adalah

seagai erikut8

- 'ana yang dapat dielanjakan, digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, peruahan

aset neto, dan saldo dana yang dapat dielanjakan untuk kegiatan yang tidak ertujuan

mencari laa. @enis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan.

- 'ana yang tidak dapat dielanjakan, untuk mencatat pendapatan, iaya, aset, utang

dan modal untuk kegiatan yang si)atnya mencari laa. @enis dana ini digunakan pada

organisasi isnis.

0 Akuntans Kas

"enerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan

pengeluaran daicatat ketika kas dikeluarkan. eleihan cash asis adalah mencerminkan

pengeluaran yang actual, riil dan ojekti). Namun demikian, #AA" tidak menganjurkan

pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang

sesungguhnya. 'engan cash asis, tingkat e)isiensi dan e)ekti$itas suatu kegiatan,

program, atau akti$itas tidak dapat diukur dengan aik. Seagai contoh, penerimaan kas

dari pinjaman akan dicatat seagai pendapatan ukan seagai utang. 2ntuk mengoreksi

hal terseut, keanyakan system akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan

tetapi juga aset dan utang yang timul seelum terjadi transaksi kas. Namun demikian,

koreksi semacam ini tidak dapat menguah kenyataan ahwa pada setiap waktu, oligasi

yang eredar dalam entuk kontrak atau order pemelian yang dikeluarkan tidak tampak

dalam catatan akuntansi. onsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat leih.

1al terseut dapat menyeakan pemorosan anggaran.

40 Akuntans Ak#ua%

"engaplikasian accrual asis dalam akuntansi sektor pulik pada dasarnya adalah

untuk menentukan cost o) sercise dan charging )or ser$ice, yaitu untuk mengetahui

esarnya iaya yang diutuhkan untuk menghasilkan pelayanan pulik serta menentukan

harga pelayanan yang dieankan kepada pulik. 1al ini ereda dengan tujuan

pengaplikasian accrual asis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan

memandingkan esarnya iaya terhadap pendapatan. "eredaan ini diseakan karena

pada sektor swasta orientasi leih di)okuskan pada optimalisasi pelayanan pulik.



Akuntansi erasis akrual memedakan antara penerimaan kas dan hak untuk

mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajian untuk memayarkan kas. (leh

karena itu dengan system akrual pendapatan dan iaya diakui pada saat diperoleh atau

terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

Negara yang erhasil dalam menerapkan akuntansi akrual secara penuh adalah

Selandia %aru yang telah dilakukan sejak tahun *++. Namun, eerapa Negara juga

menunjukkan penerapan asis akuntansi akrual kurang erhasil seperti &talia. (leh karena

itu, untuk menerapkan asis akrual dengan erhasil tidak dapat dilakukan secara radikal.

Aspek kompetensi S'M perlu dipersiapkan, serta komitmen dan dukungan politik dari

para pengamil keputusan di pemerintahan mutlak diperlukan, agar penerapan akuntansi

erasis akrual secara penuh dapat erjalan dengan aik dan memerikan man)aat yangleih esar.

2. LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

3aporan keuangan sector pulic merupakan representasi posisi keuangan dari

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector pulic. Tujuan umum pelaporan

keuangan adalah untk memerikan in)ormasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas

dari suatu entitas yang erguna agi sejmlah esar pemakai :wide range users= dalam

memuat dan menge$aluasi keputusan mengenai alokasi sumer daya yang diutuhkan oleh

suatu entitas dalam akti$itasnya untuk mencapai tujuan.

Secara spesi)ik, tujuan khusus pelaporan keuangan sector pulic adalah menyediakan

in)ormasi yang rele$an dalam pengamilan keputusan, dan menunjukkan akuntailitas entitas

atas sumer daya yang dipercayakan, dengan cara 8

1. Menyediakan in)ormasi mengenai sumer-sumer alokasi, dan penggunaan sumer

daya keuangan atau )inancial.

2. Menyediakan in)ormasi mengenai agaimana entitas mandanai akti$itasnya dan

memenuhi keutuhan kasnya

3. Menyediakan in)ormasi yang erguna untuk menge$aluasi kemampuan entitas dalam

pendanaan akti$itasnya dan memenuhi kewajian serta komitmennya



. Menyediakan in)ormasi mengenai kondisi )inancial suatu entitas dan peruahan

didalamnya

4. Menyediakan in)ormasi agregat yang erguna untuk menge$aluasi kinerja entitas

dalam hal idang jasa, e)isiensi, dan pencapaian tujuan.

K"&"n!n,k"&"n!n La"#an K!uan'an S!kt"# Pu$%k

omponen laporan keuangan sector pulic yang lengkap meliputi 8

a. 3aporan posisi keuangan

. 3aporan kinerja keuangan

c. 3aporan peruahan akti$a>ekuitas netto

d. 3aporan arus kas

e. eijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan

A. La"#an P"ss K!uan'an N!#aa0

3aporan posisi keuangan, atau diseut juga dengan neraca ataupun laporan akti$a dan

kewajian adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi akti$a, hutang dan modal

pemilik pada satu saat tertentu. Se$ara minimum, laporan posisi keuangan harusmemasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah erikut 8

. "roperti, parik dan peralatan

*. Akti$a-akti$a tak erwujud

4. Akti$a-akti$a )inancial

. &n$estasi yang diperlukan dengan metode ekuitas

5. "ersediaan

6. "emulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan trans)er

<. "iutang dari transaksi pertukaran

?. as dan setara kas

;. 1utrang pajak dan trans)er

+. 1utang karana transaksi pertukaran

. Dadangan :pro$ision=

*. ewajian tidak lancer

4. "ertisipasi minoritas, dan

. Akti$a>ekuitas neto



B. La"#an Kn!#ja K!uan'an La"#an Su#%us-D!+st0

3aporan kinerja keuangan atau diseut dengan laporan pendapatan dan iaya, laporan

rugi laa, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan iaya

selama satu periode tertentu.

3aporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini erikut 8

. "endapatan dari akti$itas operasi

*. Surplus atau de$isit dari akti$itas operasi

4. %iaya keuangan :iaya pinjaman=

. Surplus atau de$isit neto saham asosiasi dan joint $enture yang menggunakan metode

ekuitas

5. Surplus atau de$isit dari akti$itas iasa

6. "os-pos luar iasa

<. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau de$isit neto, dan

?. Surplus atau de$isit neto untuk suatu periode.

). La"#an P!#u$a5an Da%a& Akt+a-Ekutas N!t"

3aporan peruahan akti$a>ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal

pelaporan menggamarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, edasarkan prinsip

pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

"eruahan keseluruhan dalam akti$a atau ekuitas neto menyajikan total surplus>de$isit neto

untuk suatu periode, pendapatan dan iaya lainnya yang diakui secara langsung seagai

peruahan dalam akti$a>ekuitas neto dan setiap kontriusi oleh, dan kontriusi kepada

pemilik dalam kapasitasnya seagai pemilik.

3aporan peruahan dalam akti$a>ekuitas neto ini paling tidak meliputi 8

. ontriusi oleh pemilik dan distriusi kepada pemili dalam kapasitanya seagai

pemilik

*. Saldo untuk surplus dan de$isit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal

pelaporan dan pergerakan selama periode



4. "engungkapan komponen akti$a>ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara

nilai tercatat dari setiap komponen akto$a atau ekuitas neto pada awal dan akhir

periode yang mengungkapkan setiap peruahan.

D. La"#an A#us Kas

3aporan arus kas menyajikan in)ormasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas

selama satu periode tertentu. "enerimaan dan pengeluaran kas diklasi)ikasikan menurut

kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan in$estasi. &n)ormasi arus kas erman)aat

agi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk

menghasilkan kas dan setara kas, dan keutuhan entitas untuk menggunakan arus kas

terseut.

E. K!$jakan Akuntans *an )atatan Atas La"#an K!uan'an

Datatan laporan keuangan dari entitas harus8

. Menyediakan in)ormasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan keijakan

akuntansi spesi)ik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan

peristiwa-peristiwa penting lainnya

*. Mengungkapkan in)ormasi yang diwajikan oleh standar akuntansi keuangan sector

pulic, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan,

laporan arus kas, dan laporan peruahan akti$a>ekuitas neto, dan8

4. Menyediakan in)ormasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun

persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan.

eiajakan akuntansi yang dapat dipertimangkan oleh suatu entitas untuk disajikan

meliputi, namun tidak teratas pada hal-hal seagai erikut8

. "engakuan pendapatan*. "rinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian

4. &n$estasi-in$estasi

. "engakuan depresiasi>amortisasi akti$a erwujud dan tak erwujud

5. apitalisasi iaya dan pengeluaran lain

6. "ersediaan yang dimiliki untuk dijual

<. Akti$a ersyarat lain

?. ontrak-kontrak kontruksi

;. &n$estasi property

+. &nstrument )inancial dan in$estasi

. Sewa guna usaha>lease

*. %iaya penelitian dan pengemangan4. "ersediaan untuk dikonsumsi



. "enyisihan

5. %iaya man)aat pensun

6. "enjaaran mata uang asing dan lindung nilai :hedging=

<. 'e$inisi segmen-segmen dan dasar alokasi iaya antar segmen

?. Akuntansi in)lasi

;. 1iah pemerintah

2.4 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

P!n'!#tan *an Fun's SAP

Standar Akuntansi "emerintahan, selanjutnya diseut SA", adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah.Standar

akuntansi pemerintahan :SA"= telah ditetapkan dengan "eraturan "emerintah Nomor *

Tahun *++5 tanggal 4 @uni *++5 dengan Standar Akuntansi "emerintahan :"" SA"=. 'engan

ditetapkannya "" SA" maka untuk pertama kali &ndonesia memiliki standar akuntansi



pemerintahan. Menandai dimulainya implementasi Standar Akuntasi "emerintahan, Iakil

"residen pada tanggal 6 juni *++5 meluncurkan Standar Akuntansi "emerintahan di &stana

Iakil "residen pada tanggal 6 @uli *++5. Acara ditandai dengan penyerahan Standar

Akuntansi "emerintahan kepada ketua %", Menteri euangan, Menteri 'alam Negeri,

#uernur '& @akarta, %upati Toli 7 Toli dan Ialikota "angkal "inang. 'alam samutannya

Iakil "residen menyatakan keharusan implementasi SA" agi pemerintahan pusat dan

daerah.

10 PROSES PEN6USUNAN SAP

omite standar yang dientuk Menteri euangan sampai dengan pertengahan tahun

*++ telah menghasilkan dra) SA" yang terdiri dari kerangka konseptual dan pernyataan

standar, semua kerangka terseut disusun melalui 'ue "rocess.

"rocess penyusunan :'ue "rocess= yang digunakan adalah proses yang erlaku umum

secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di &ndonesia.

"enyesuaian dilakukan antara lain karena pertimangan keutuhan yang mendesak dan

kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap 7

tahap penyiapan SA" adalah seagai erikut8

a= &denti)ikasi Topik untuk dikemangkan menjadi standar.

= "ementukan kelompok kerja :"okja= dalam SA".

c= /iset teratas oleh kelompok kerja.

d= "enulisan dra) SA" oleh kelompok kerja.

e= "emahasan dra) oleh komite kerja.

)= "engamilan keputusan dra) untuk dipulikasikan.

g= "eluncuran dra) pulikasian SA" :eKposure dra)t=.

h= 'engar pendapat teratas :limited hearing= dan dengar pendapat pulik :pulic hearings=.

i= "emahasan tanggapan dan masukan terhadap dra) pulikasian.

j= 0inalisasi standar.

20 PENETAPAN SAP

Seelum dan setelah dilakukan pulik hearing, standar diahas ersama dengan Tim

"enelaah Standar Akuntansi "emerintahan %". Setelah dilakukan pemahasan erdasarkan

masukan 7 masukan SA" melakukan )inalisasi standar kemudian SA" meminta



= 3aporan /ealisasi Anggaran.

c= 3aporan Arus as.

d= Datatan atas 3aporan euangan.

'engan adanya SA" maka laporan keuangan pemerintah pusat > daerah akan leih

erkualitas :dapat dipahami, rele$an, andal dan dapat diperandingkan=. 'an laporan terseut

akan diaudit terleih dahulu oleh %" untuk dierikan opini dalam rangka meningkatkan

krediilitas laporan, seelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain8 pemerintah

:eksekuti)=, '"/>'"/' :legislati)=, in$estor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam

rangka tranparansi dan akuntailitas keuangan negara.

LANDASAN HUKUM

#agasan perluanya standar akuntansi pemerintahan seenarnya sudah lama ada,

namun aru seatas wacana. Seiring dengan erkemangnya akuntansi di sektor komersial

yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi euangan oleh &katan Akuntansi

&ndonesia :;;=, keutuhan standar akuntansi pemerintahan kemali menguat. (leh karena

itu %adan Akuntansi euangan Negara :%A2N=, 'epartemen euangan mulai

mengemangkan standar akuntansi.

%ergulirnya era re)ormasi memerikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan

akuntailitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah "" +5>*+++ yang secara

eksplisit menyeutkan perlunya standar akuntasi pemerintahan dalam pertanggungjawaan

keuangan daerah. "ada tahun *++* Menteri euangan mementuk omite Standar Akuntasi

"emerintah "usat dan 'aerah yang ertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah

pusat dan daerah yang tertuang dalam M 4+?>M.+*>*++*.

22 Nomor < Tahun *++4 tentang euangan Negara mengamanatkan ahwa laporan

pertanggungjawaan A"%N>A"%' harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar

akuntasi pemerintahan dan standar terseut disasan oleh suatu komite standar yang

independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, 22 Nomor Tahun

*++ tentang "erendaharaan Negara kemali mengamanatkan penyusunan laporan

pertanggungjawaan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntasni

pemerintahan, ahkan mengamanatkan pementukan komite yang ertugas menyusun

standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. 'alam penyusunan standar harus



melalui langkah 7 langkah tertentu termasuk dengar pendapat :hearing=, dan meminta

pertimangan mengenai sustansi kepada %" seelum ditetapkan dalam peraturan

pemerintah.

10 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas akuntasi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran>arang dan oleh

karenanya waji menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digaungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri

dari satu atau leih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang 7

undangan waji menyampaikan laporan pertanggungjawaan erupa laporan keuangan.

"ada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementrian

negara > lemaga dan pemerintah pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan

keuangan seluruh departemen lemaga yang ada di departemen keuangan.

Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan keuangan adalah

seluruh pemerintah pro$insi :44=, seluruh kaupaten dan kota. Sehingga akan terdapat leih

dari 5++ entitas pelaporan di /epulik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan

dan diaudit oleh %".

20 K ONSEKUENSI DITETAPKANN6A PP SAP

'engan ditetapkannya "" SA", diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi dan

akuntailitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang aik :good

go$ernance=. Sehingga diperlukan langkah 7 langkah strategis yang perlu segera diupayakan

dan diwujudkan ersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi "emerintahan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem

akuntansi yang mengacu pada SA". Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkan pemerintah

akan diatur dengan "eraturan Menteri euangan. Saat ini telah dikeluarkan "M

5;>"M.+6>*++5 tentang Sistem Akuntansi dan "elaporan euangan "emerintah "usat.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingat pemerintah daerah diatur dengan peraturan

#uernur>%upati>Ialikota, mengacu pada "erda tentang pengelolaan keauangan daerah yang

erpedoman pada "eraturan "emerintah.

2ntuk implementasi pada pemerintah daerah, 'epartemen 'alam Negeri telah

memuat serangkai keijakan > strategi implementasi SA", antara lain8



. (mnius /egulation8 /e$isi "" +5>*+++ dan epmendagri *;>*++*.

*. Melakukan identi)ikasi terhadap hal 7 hal yang memerlukan re$isi :antara lain jenis

laporan keuangan, penyesuaian eerapa kode rekening, peruahan sistem dan prosedur

akuntansi, peruahan peran organisasi keuangan daerah=.

4. "enerapan "" SA" disesuaikan dengan kondisi "emda dalam penerapan sistem

pertanggungjawaan sesuai epmendagri *;>*++*.

. /e$isi dilaksanakan secara ertahap dan selekti).

5. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar

akuntansi.

6. "elaksanaan daerah media inkuator :'M&= secara sukarela dalam penerapan "" SA".

'M& adalah salah satu program 'epdagri melalui 'itjen %A' dalam rangka

menegakkan pilar good go$ernance8 akuntailitas, partisipasi masyarakat dan

transparansi, melalui pemerian pedoman, peminaan, imingan, diklat, konsultasi dan

pengawasan. &mplementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu

adanya sosialisasi dan penyamaan persepse kepada para stakeholders :auditor, pemda

dan pihak terkait lainnya=.

<. E$aluasi dan monitoring secara erkala dari pihak 7 pihak yang erwenang.

30 DUKUNGAN KSAP

'alam rangka implementasi SA", SA" telah menyiapkan help desk. 'engan help

desk, diharapkan dapat menjadi solusi jika terdapat masalah dalam implementasi. SA" akan

memerikan sosialisasi dan pelatihan 7 pelatihan :ToT, &nhause training, dll= agar

pemahaman akan SA" semakin luas agi pengguna. Selain itu, melalui wesite8http8>>ksap.org akan digunakan seagai media sosialisasi dan konsultasi implementasi SA".

@ika standar di kemudian hari terdapat hal 7 hal yang kurang > tidak jelas, maka SA"

akan meneritkan interpretasi atau uletin teknis atas "SA".

Sst!& Akuntans P!&!#nta5an Pusat SAPP0

10 Dasa# 5uku&

http://ksap.org/

http://ksap.org/



a= eputusan "residen /& No. * Tahun *++* tentang pelaksanaan A"%N.

Menteri>pimpinan 3emaga waji menyelenggarakan pertanggungjawaan

penggunaan data yang dikuasainya erupa laporan realisasi anggaran dan neraca

departemen > lemaga ersangkutan kepada "residen melalui Menteri euangan.

Menteri > pimpinan lemaga > #uernur > %upati > Ialikota > epala Satuan erja

yang menggunakan dana agian anggaran yang dikuasai Menteri euangan waji

menyampaikan pertanggungjawaan penggunaan dana kepada Menteri euangan

c.J. epala %A2N.

= eputusan Menteri euangan No. 44<>M.+*>*++4 Tanggal ? @uli *++4 tentang

Sistem Akuntansi dan 3aporan euangan "emerintah "usat.

c= eputusan epala %adan Akuntasi euangan Negara No.E"-6>A>*++ tanggal *

@uni *++ tentang "elaksanaan "enyusunan "elaporan euangan ementrian

Negara>3emaga Tahun Anggaran *++.

= Tan''un' Ja7a$ Fun's Akuntans D!a#t!&!n - L!&$a'a

a= akanwil mempunyai wewenang > tanggungjawa terhadap akuntansi dan pelaporan

keuangan yang meliputi seluruh proyek dan kantor di wilayahnya.

= Sekjen, 'irjen, dan 2nit Eselon & lainnya mempunyai wewenang > tanggungjawa

terhadap seluruh kantor dan proyek di awah kendalinya. @uga mempunyai

tanggungjawa untuk penyusunan laporan konsolidasi atas seluruh kantor dan

proyek yang di awah kendali masing 7 masing Eselon & dimaksud.

c= Sekjen ertanggungjawa untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk

tingkat departemen > lemaga.

*= K!%ua#an Sst!& Akuntans M!nu#ut Pusat P!#tan''un'ja7a$an

a. "usat pertanggungjawaan

Seluruh pemerintah pusat

'epartemen > lemaga

Eselon &

"ropinsi

Satuan kerja

"royek



. "enanggung @awa

"residen

Menteri > etua 3emaga

Sekjen > &rjen > 'irjen > epala

epala kantor wilayah

KERANGKA UMUM SAPP

4= Unt P!%aksana SAPP

a. 'epartemen keuangan

%A2N "usat

antor Akuntansi /egional

antor Akuntasi husus

. 'epartemen > 3emaga

• 2nit Akuntansi antor "usat &nstansi :2A"&=

• 2nit Akuntansi Eselon & :2AE &=

• 2nit Akuntansi Iilayah :2AI=

= La"#an D!a#t!&!n - L!&$a'a

SAPP

SAPP SAPP

Tk. Eselon Tk. Depare!en /

BAKUNSAU



a. 3aporan /ealisasi Anggaran

3aporan /ealisasi Anggaran ertujuan untuk melaporkan "elaksanaan anggaran

selam periode tertentu.

3aporan ini memperlihatkan perandingan realisasi elanja dengan allotment

yang dirinci menurut tujuan dan klasi)ikasi elanja atau perandingan realisasi

pendapatan dengan estimasi pendapatan.

. Neraca

Neraca ertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu.

Neraca mengin)ormasikan saldo perkiraan aset, hutang dan ekuitas dana pada

akhir periode pelaporan.

5= P!&#"s!san Data SAPP

a. %uku %esar

"enerimaan > pengeluaran anggaran

Akti$a tetap

1utang jangka panjang

&n$estasi permanen

. 3aporan

3aporan realisasi anggaran.

3aporan ulanan in$entaris, laporan mutasi arang triwulan, laporan tahunan.

3aporan hutang jangka panjang.

3aporan in$estasi permanen.

c. "elaksanaan "enyusunan Neraca 'epartemen > 3emaga.

6= 8aktu P!n9a&aan La"#an

3aporan realisasi anggaran dan neraca, selamat 7 lamatnya disampaikan ke %A2N

pada akhir ulan maret tahun erikutnya.

2.: AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK



"eran utama akuntansi manajemen sektor pulik adalah menyediakan in)ormasi

akuntansi yang akan digunakan oleh manajer pulik dalam melakukan )ungsi perencanaan

dan pengendalian organisasi. &n)ormasi akuntansi dierikan seagai alat atau sarana untuk

memantu manajer menjalankan )ungsi-)ungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai.

"rinsip akuntansi manajemen sektor pulik tidak anyak ereda dengan prinsip

akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, sektor pulik

memiliki peredaan si)at dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik

akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modi)ikasi.

A. A2NTANS& SE%A#A& A3AT "E/ENDANAAN (/#AN&SAS&

'alam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen erperan dalam pemerian

in)ormasi historis dan prospekti) untuk mem)asilitasi perencanaan. "erencanaan organisasi

sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. %agi

tiap-tiap organisasi, sistem perencanaan ereda-eda tergantung pada tingkat ketidakpastian

dan kestailan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan

ketidakstailan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan

yang semakin kompleks dan canggih.

'alam organisasi sektor pulik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen.

0aktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestailan

organisasi. &n)ormasi akuntansi diperlukan untuk memuat prediksi-prediksi dan estimasi

mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan

politik saat ini. Selain itu, gloalisasi juga turut menyumang semakin tingginya

ketidakpastian. 'alam era gloalisasi yang mana antara negara satu dengan negara lainnya

seolah tanpa atas, maka peristiwa disuatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara

lain. 2ntuk itu, akuntansi seagai alat perencanaan memiliki peran yang sentral dalam

menentukan arah organisasi.

&n)ormasi akuntansi seagai alat perencanaan pada dasarnya dapat diedakan menjadi

tiga kelompok, yaitu8

. &n)ormasi si)atnya rutin ataukah ad hoc. &n)ormasi yang ersi)at rutin diperlukan

untuk perencanaan yang regular, seperti laporan keuangan ulanan, triwulanan,



D. "E/AN A2NTANS& MANA@EMEN SET(/ "2%3&

"eran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor pulik adalah memerikan

in)ormasi akuntansi yang rele$an dan handal kepada manajer untuk melaksanakan )ungsi

perencanaan dan pengendalian organisasi. "eran akuntansi manajemen dalam organisasi

sektor pulik meliputi8

1. P!#!nanaan st#at!'

"ada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi memuat alternati)-alternati)

program yang dapat mendukung strategi organisasi. "eran akuntansi manajemen adalah

memerikan in)ormasi untuk menentukan erapa iaya program dan erapa iaya suatu

akti$itas, sehingga erdasarkan in)ormasi akuntansi terseut manajer dapat menentukan

erapa anggaran yang diutuhkan dikaitkan dengan sumer daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor pulik dihadapkan pada tiga permasalahan utama

yaitu e)isiensi iaya, kualitas produk, dan pelayanan. 2ntuk dapat menghasilkan kualitas

pelayanan pulik yang tinggi dengan iaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem

in)ormasi akuntansi manajemen modern.

Terdapat sedikit peredaan antara sektor swasta dengan sektor pulik dalam hal

penentuan iaya>pelayanan. Seagian esar iaya pada sektor swasta cenderungmerupakan engineered costs yang memiliki huungan secara langsung dengan output yang

dihasilkan, sementara iaya pada sektor pulik seagian esar merupakan discretionary

costs yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki huungan langsung

antara akti$itas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. arena seagian esar iaya

yang terjadi di sektor pulik merupakan discretionary costs, maka peran manajer pulik

sangat penting dalam mengendalikan iaya.

2. P!&$!#an n/"#&as $a9a

ategori iaya dalam organisasi sektor pulik, yaitu8

a. %iaya input. %iaya input adalah sumer daya yang dikorankan untuk memerikan

pelayanan. Dontohnya iaya tenaga kerja dan iaya ahan aku.

. %iaya output. %iaya output adalah iaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan

produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Dontohnya untuk perusahaan transportasi

massa, iaya mungkin diukur erdasarkan iaya per penumpang.



c. %iaya proses. %iaya diukur dengan mempertimangkan )ungsi organisasi, misalnya

iaya departemen produksi, departemen personalia, iaya dinas dan seagainya.

Akuntansi manajemen sektor pulik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan

)inansial terkait dengan identi)ikasi iaya-iaya yang terjadi. Akuntansi manajemen sektor

pulik memutuhkan cost accounting untuk pengamilan keputusan iaya. Akuntansi iaya

pada sektor pulik erperan untuk memerikan in)ormasi mengenai pengeluaran pulik yang

dapat digunakan oleh pihak internal :pemerintah= dan pihak eksternal :masyarakat, 3SM dan

seagainya= untuk perencanaan, pengendalian, dan pengamilan keputusan.

"eran akuntansi manajemen dalam pemerian in)ormasi iaya meliputi penentuan

klasi)ikasi iaya, iaya apa saja yang masuk kategori iaya rutin dan iaya

modal, controllable dan uncontrollable, iaya tetap dan $ariale, dan seagainya.

"roses penentuan iaya meliputi lima akti$itas, antara lain8

. Cost finding , pada tahap ini pemerintah mengakumulasi data mengenai iaya yang

diutuhkan untuk menghasilkan produk>jasa pelayanan.

*. Cost recording , pada tahap ini melakukan pencatatan data ke dalam sistem

akuntansi organisasi.

4. Cost analy+ing , pada tahap ini mengidenti)ikasi jenis dan perilaku iaya,

peruahan iaya, dan $olume kegiatan.. *trategic cost management# pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan

strategi penghematan iaya agar tercapai value for money. "endekatan strategik

dalam pengurangan iaya memiliki karakteristik erikut8

a= Manajemen iaya strategik merupakan usaha jangka panjang yang

mementuk kultur organisasi agar penurunan iaya menjadi udaya yang

mampu ertahan lama.

= %erdasarkan kultur peraikan erkelanjutan :continuous impro$ement=

dan er)okus pada pelayanan masyarakat.

c= Manajemen harus ersi)at proakti) dalam melakukan penghematan

iaya.

d= eseriusan manajemen puncak :top manajer= merupakan penentu

e)ekti$itas program pengurangan iaya.

5. Cost reporting# memerikan in)ormasi iaya yang lengkap kepada pimpinan

dalam entuk internal report , dan kemudian diagresasikan dalam satu laporan

yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. &n)ormasi akuntansi manajemen

hendaknya dapat mendeteksi sumer pemorosan yang masih erpotensi untuk

die)isienkan dan mencari teknik penghematan iaya teraik. Akuntansi



manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan

prinsip value for money dan public accountability organisasi sektor pulik.

3. P!n%aan n+!stas

Akuntansi manajemen diutuhkan pada saat organisasi sektor pulik hendak

melakukan in$estasi, yaitu untuk menilai kelayakan in$estasi secara ekonomi dan )inansial

yang penting untuk menghindari dilakukannya in$estasi yang tidak layak secara ekonomi dan

)inansial. 'alam penilaian in$estasi, )aktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen

adalah tingkat diskonto, tingkat in)lasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, dan sumer

pendanaan untuk in$estasi yang akan dilakukan.

"enilaian in$estasi di sektor pulik pada dasarnya leih rumit diandingkan dengan

sektor swasta. "ada sektor swasta ada eerapa teknik penilaian in$estasi, seperti teknik Net

resent ,alue, -nternal 'ate of 'eturn, Accounting 'ate of 'eturn, ayback eriod , dll.

Namun, tidak semua jenis in$estasi di sektor pulik dapat dinilai dengan teknik terseut

karena teknik-teknik penilaian in$estasi di sektor swasta didesain untuk organisasi yang

erorientasi pada laa, sedangkan organisasi pulik ukan organisasi yang erorientasi pada

laa. Selain itu, untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran )inansial tidak

dapat :sulit= dilakukan.

"enilaian in$estasi dalam organisasi pulik dilakukan dengan menggunakan analisis

iaya-man)aat :cost benefit analysis=. Terdapat kesulitan dalam menentukan iaya dan

man)aat dari in$estasi yang akan dilakukan karena iaya dan man)aat yang harus dianalisis

tidak hanya dilihat dari sisi )inansial saja, tetapi harus mencakup iaya sosial dan man)aat

yang sangat sulit ditentukan dalam satuan moneter. 2ntuk memudahkan, kemudian

digunakan analisis e)ekti$itas iaya :cost.effectiveness analysis= yang menekankan pada

seerapa esar dampak yang dicapai dari suatu in$estasi dengan iaya tertentu.

. P!n'an''a#an

Akuntansi manajemen ericara tentang perencanaan dan pengendalian, dan salah

satu )ungsi anggaran adalah seagai alat perencanaan dan pengendalian. Sehingga, akuntansi

manajemen erat huungannya dengan penganggaran.

Akuntansi manajemen erperan dalam mem)asilitasi terciptanya anggaran pulik

yang e)ekti). Terkait dengan tiga )ungsi anggaran seagai alat alokasi sumer daya pulik,



alat distriusi, dan stailisasi, maka akuntansi manajemen adalah alat yang $ital untuk proses

alokasi dan distriusi sumer dana pulik secara ekonomis, e)isien, e)ekti), adil, dan merata.

1al ini harus didukung dengan manajemen S'M yang handal, jika tidak, akuntansi

manajemen tidak akan anyak erman)aat karena akuntansi manajemen hanyalah seagai alat

manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.

4. P!n!ntuan $a9a !%a9anan cost of services0 *an !n!ntuan ta#/ !%a9anan

charging for services0

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan erapa iaya yang dikeluarkan

untuk memerikan pelayanan tertentu dan erapa tari) yang akan dieankan ke pemakai jasa

pelayanan pulik, termasuk menghitung susidi yang dierikan. Tuntutan agar pemerintah

meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan esarnya iaya pelayanan

merupakan indikasi perlunya peraikan sistem akuntansi manajemen di sektor pulik.

"enentuan iaya pelayanan dan tari) pelayanan adalah satu rangkaian yang

memutuhkan in)ormasi akuntansi. Salah satu contohnya, "emda harus dapat menentukan

erapa iaya untuk memangun terminal us yang terti, nyaman, dan aman serta iaya

operasionalnya. %erdasarkan in)ormasi iaya terseut, "emda dapat menentukan erapa tari)

pelayanan yang akan dieankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal terseut. 'engan

in)ormasi akuntansi manajemen, sumer-sumer ine)isiensi di organisasi dapat dideteksi dan

dihilangkan.

:. P!n%aan kn!#ja

"enilaian kinerja merupakan agian dari sistem pengendalian yang dilakukan untuk

mengetahui tingkat e)isiensi dan e)ekti$itas organisasi dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan. 'alam hal ini, akuntansi manajemen erperan dalam pemuatan indikator kinerja

kunci dan satuan ukuran untuk masing-masing akti$itas yang dilakukan.

'. "/(SES "E/ENDANAAN 'AN "EN#EN'A3&AN MANA@E/&A3 (/#AN&SAS&

SET(/ "2%3&

"erencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uangyang sama, sehingga keduanya harus dipertimangkan secara ersama-sama. Tanpa



pengendalian, perencanaan tidak akan erarti karena tidak ada tindak lanjut :)ollow-up= untuk

mengidenti)ikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sealiknya, tanpa ada perencanaan,

maka pengendalian tidak akan erarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan

seagai pemanding.

"erencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang mementuk suatu siklus,

sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu

organisasi.

@ones and "endleury :;;6= memagi proses perencanaan dan pengendalian

manajerial pada organisasi sector pulic menjadi lima tahap, yaitu 8

. "erencanaan tujuan dan sasaran dasar

*. "erencanaan operasional4. "enganggaran

. "engendalian dan pengukuran

5. "elaporan, analisis dan umpan alik.

E. ST/2T2/ "EN#EN'A3&AN MANA@EMEN SET(/ "2%3&

. Sistem "engendalian Manajemen Sektor "ulik

(rganisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memerikan jaminan

dilaksanakannya strategi organisasi secara e)ekti) dan e)isien sehingga tujuan organisasi dapat

dicapai. "engendalian manajemen meliputi eerapa akti$itas, yaitu8

. "erencanaan,

*. oordinasi antar eragai agian dalam organisasi,

4. omunikasi in)ormasi,

. "engamilan keputusan,

5. Memoti$asi orang-orang dalam organisasi agar erperilaku sesuai dengan

tujuan organisasi,

6. "engendalian, dan<. "enilaian kinerja.

Sistem pengendalian manajemen sektor pulik er)okus agaimana melaksanakan

strategi organisasi secara e)ekti) dan e)isien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem

pengendalian manajemen terseut harus didukung dengan perangkat yang lain erupa struktur

organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen

sumer daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.

Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen,karena sistem pengendalian manajemen er)okus pada unit-unit organisasi seagai pusat



Pusat,usat !#tan''un'ja7a$an

"ada dasarnya pusat pertanggungjawaan terdapat empat jenis, yaitu8

Pusat $a9a expense center 0

"usat iaya adalah pusat pertanggungjawaan yang prestasi manajernya dinilai erdasarkan

iaya yang telah dikeluarkan.

Pusat !n*aatan revenue center 0

"usat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaan yang prestasinya dinilai erdasarkan

pendapatan yang dihasilkan.

Pusat %a$a profit center 0

"usat laa adalah pusat pertanggungjawaan yang menandingkan input :epense= dengan

output :revenue= dalam satuan moneter.

Pusat n+!stas investment center 0

"usat in$estasi adalah pusat pertanggungjawaan yang prestasi manajernya dinilai

erdasarkan laa yang dihasilkan dikaitkan dengan in$estasi yang ditanamkan pada pusat

pertanggungjawaan yang dipimpinnya.

"engendalian manajemen er)okus pada pusat pertanggungjawaan, karena pusat

pertanggungjawaan merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang

telah diseleksi melalui proses perencanaan strategik.

Manajer pusat pertanggungjawaan, seagai budget holder , memiliki tanggung jawa

untuk melaksanakan anggaran. "usat pertanggungjawaan memperoleh sumer daya input

erupa tenaga kerja, material, dan seagainya yang dengan input terseut diharapkan dapat

menghasilkan output dalam entuk arang atau pelayanan pada tingkat kuantitas dan kualitas

tertentu.

"engendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap output dan elanja yang riil

dilakukan diandingkan dengan anggaran. Adanya peredaan atau $arians antara hasil yang

dicapai dengan yang dianggarkan kemudian dianalisis untuk diketahui penyeanya dan



dicari siapa yang ertanggungjawa atas terjadinya $arians terseut, sehingga dapat segera

dilakukan tindakan korekti).

Tiap-tiap pusat pertanggungjawaan ertugas untuk melaksanakan program atau

akti$itas tertentu, dan penggaungan program-program dari tiap-tiap pusat

pertanggungjawaan terseut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaan

pada le$el yang tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.

Setiap jenis pusat pertanggungjawaan memutuhkan data mengenai elanja

:pengeluaran= yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama anggaran. 3aporan

kinerja disiapkan dan dikirimkan ke semua le$el manajemen unutk die$aluasi kinerjanya,

yaitu diandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran.

"usat pertanggungjawaan dapat er)ungsi seagai jematan untuk

dilakukannya bottom.up budgeting atau participative budgeting . arena pusat

pertanggungjawaan mengeman )ungsi seagai budget holder , maka proses penyiapan dan

pengendalian anggaran harus menjadi )okus perhatian manajer pusat pertanggungjawaan.

eerdaan departemen anggaran dan komite anggaran pada pusat pertanggungjawaan sangat

perlu untuk memantu terciptanya anggaran yang e)ekti).

"usat pertanggungjawaan merupakan alat yang sangat $ital untuk pelaksanaan dan

pengendalian anggaran. Selain itu, pusat pertanggungjawaan merupakan asis pengukuran

kinerja, yaitu pemandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan

anggaran yang telah ditetapkan.

kel. 8 bab 2 ( akuntansi sektor publik)

Documents