kegiatan bidang keswan dan kesmavet tahun 2020 · 2020. 3. 17. · kegiatan vaksinasi tahun 2020...

14
KEGIATAN BIDANG KESWAN DAN KESMAVET TAHUN 2020 O l e h : Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Tahun 2020 Kupang, 13 Maret 2020

Upload: others

Post on 12-Feb-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • KEGIATAN BIDANG KESWAN DAN

    KESMAVET TAHUN 2020

    O l e h :

    Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet

    Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Tahun 2020

    Kupang, 13 Maret 2020

  • Pengadaan Vaksin Tahun 2020 (Dana APBN- Dekon)

    Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

    Vaksin 150.000 dosis + Operasional vaksinasi 150.000 ekor (Rp 7500/dosis)

    Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis

    Vaksin 15.000 dosis + Operasional vaksinasi 15.000 ekor (Rp 10.000/dosis)

    Pengendalian dan Penanggulangan Antraks

    Vaksin 50.000 dosis + Operasional vaksinasi 50.000 ekor (Rp 7.500/dosis)

    Operasional pengobatan 17.500 ekor (Rp. 7.500/dosis)

    Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera

    Vaksin 20.000 dosis + Operasional vaksinasi 20.000 ekor (Rp 10.000/dosis)

  • Pengadaan Vaksin Tahun 2020 (Dana APBD)

    Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

    Vaksin 20.000 dosis + Operasional vaksinasi 9.000 ekor (Rp 7500/dosis)*

    Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera

    Vaksin 24.750 dosis + Operasional vaksinasi 12.500 ekor (Rp 5.000/dosis)*

    Pengendalian dan Penanggulangan Septicaemia Epizootica

    Vaksin 24.000 dosis + Operasional vaksinasi 12.500 ekor (Rp 5.000/dosis)*

    * Kegiatan vaksinasi dilaksanakan oleh Tenaga Lepas Lapangan Dinas Peternakan

    Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Operasional akan dibayar jika melaporkan kegiatan vaksinasi secara realtime

    melalui iSikhnas dan mengirimkan fisik vaksinasi beserta foto kegiatan vaksinasi

    (aplikasi open camera) ke Disnak peternakan prov NTT cq. Bidang keswan dan

    kesmavet

  • Kegiatan Vaksinasi Tahun 2020

    Vaksinasi

    Alokasi vaksin di tingkat kecamatan

    vaksin didistribusi perkecamatan dan tanda terima

    vaksin dari puskeswan penerima

    Semua pelaksana vaksinasi oleh vaksinator (dalam

    bentuk SK TIM vaksinator), dan wajib melaporkan setiap

    kegiatan vaksinasi ke iSikhnas serta mengirim fisik

    vaksinasi ke dinas peternakan provinsi dan melampirkan

    foto kegiatan vaksinasi menggunakan aplikasi open

    camera

    Jika ada alokasi vaksin dari provinsi yang tidak ada

    biaya operasional vaksinasi, maka biaya operasional

    vaksinasi ditanggung oleh kabupaten/kota

  • Kegiatan Pertemuan Tahun 2020

    APBN (dana dekon) APBD

    Pertemuan Tenaga Harian

    Lepas (THL)

    Focus Group Discussion

    Pemberantasan Penyakit

    Brucellosis (Lokasi : Kab. Belu)

    Rapat Koordinasi Kesehatan

    Hewan Tingkat Provinsi

    Focus Group Discussion

    Pemberantasan Penyakit Rabies

    (Lokasi : Kota Kupang)

    Rapat Tikor Pemberantasan

    Rabies di P. Flores dan Lembata

    Rapat Kerja Teknis

    Pemberantasan Penyakit

    Brucellosis

  • PENGAWASAN HIGIENE SANITASI

    PEMBINAAN SERTIFIKASI NOMOR KONTROL

    VETERINERKESEHATAN

    MASYARAKAT

    VETERINER PENGAWASAN KEAMANAN PRODUK HEWAN (100 SAMPEL)

    PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA

    PRODUKTIF

  • STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI NTT DALAM PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN

    PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER (ASF) /

    DEMAM BABI AFRIKA

  • UPAYA- UPAYA PENCEGAHAN

    Instruksi Gubernur NTT Nomor 001/ DISNAK/ 2019 Tanggal 13 Oktober 2019

    tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit African Swine Fever (ASF) di

    Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Melakukan surveilans pengambilan darah babi untuk deteksi penyakit ASF

    Berkoordinasi dengan Dinas Terkait di daerah dekat perbatasan dengan negara

    Timor Leste termasuk dengan Polri, TNI, Karantina, dan Bea Cukai dalam

    mencegah masuknya ternak babi dan produk olahannya ke wilayah Indonesia

    melalui PLBN Motaain, Motamasin dan Wini.

    Melakukan sweeping produk olahan babi asal Timor Leste bersama Badan

    POM Provinsi NTT, Polri untuk dimusnahkan

    Melakukan biosekuriti di kandang milik masyarakat

    Membagikan materi KIE (Spanduk, Banner, Leaflet, Flyer) kepada Dinas terkait

    untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan melalui Radio Spot RRI, TVRIdan

    AFB TV

    Melakukan Bimtek ASF bagi petugas lapangan di 6 kabupaten / Kota se

    Pulau Timor pada Bulan Desember 2019 di Kupang

  • Kematian Babi di NTT

    No Kabupaten/Kota Kematian babi

    (ekor)

    1 Kota Kupang 221

    2 Kab. Kupang 987

    3 Kab. TTS 240

    4 Kab. TTU 912

    5 Kab. Belu 753

    6 Kab. Malaka 49

    JUMLAH 3.162

    Keadaan sampai tanggal 10 Maret 2020

  • UPAYA- UPAYA PENANGGULANGAN

    Instruksi Gubernur NTT Nomor 002/ DISNAK/ 2020 Tanggal 27 Februari 2020

    tentang Pelarangan Sementara Pemasukan/Pengeluaran ternak babi

    bibit/ potong, produk babi (segar/ olahan) maupun hasil ikutan lainnya

    dari dan ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur serta antar wilayah

    kabupaten/ kota se Nusa Tenggara Timur.

    RAKOR ASF lintas sektoral di Kabupaten/ Kota.

    Pengumpulan bangkai dan disposal yang aman bagi ternak babi dan

    lingkungan

    Penghentian pergerakan dan pembatasan lalu lintas.

    Istirahat kandang minimal 3 bulan, Pembersihan dan Desinfeksi

    Kampanye jangan takut makan daging babi selama daging babi yang

    dibeli berasal dari RPH milik pemerintah di bawah pengawasan Dokter

    hewan.

    Usulan ke Menteri Pertanian RI tentang Status Wabah ASF di NTT

  • Pesan-Pesan Kunci untuk berbagai

    Pemangku Kepentingan

    Pemangku

    kepentingan

    Pesan Kunci Cara menyampaikan

    Pemerintah Menetapkan ASF

    sebagai prioritas

    Melalui infografis,

    presentasi

    Petugas Kesehatan

    Hewan

    Diagnosa dan

    pencegahan

    Pelatihan

    Masyarakat umum Mengajak

    keikutsertaan

    masyarakat

    Poster, atau video

    Peternak babi

    komersial

    Bersama kita bisa

    mencegah ASF

    Presentasi dengan

    data-data, media

    social

    Peternak kecil Pengetahuan

    tentang biosekuriti

    Poster, Radio, social

    media

  • KETERLIBATAN LINTAS SEKTORAL

    No. K/L/Institusi/Asosi

    asi/Stake Holder

    Kegiatan

    1. Sekretaris Daerah 1. Alokasi anggaran di APBD

    2. Legislasi (Perda/Pergub/Perwali, Perbup/

    InGub/InBup)

    2. DPRD 1. Legalislasi untuk penganggaran

    2. Alokasi anggaran

    3. Dinas Sosial 1. Bantuan ternak

    2. Stocking Babi

    4. Dinas PU 1. Memfasiltasi alat berat

    2. Depopulasi dan disposal

    5. Dinas Kominfo 1. Sosialisasi dan penderasan informasi

    6. BPBD 1. Disposal

    7. TNI/POLRI/Satpol

    PP

    1. Pengawasan lalu lintas

    2. Pengamanan saat depopulasi dan disposal

    8. Karantina 1. Mencegah pemasukan/pengeluaran ternak babi/

    produk olahan antar pulau

  • PUSAT PROVINSI

    Posko Nasional

    (LINTAS K/L)

    Posko Provinsi (Komandan : Sekda)DPRD

    Dinas Peternakan

    UPT Veteriner

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    Dinas Lingkungan Hidup

    Dinas Sosial

    Dinas PU

    Dinas Kominfo

    Karantina

    Polda

    Korem

    Posko Kabupaten (Komandan : Sekda)

    Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

    Camat, Lurah/ Kades

    Dinas Lingkungan Hidup

    Dinas Pekerjaan Umum

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    Polres (Babinkamtibmas)

    Kodim (Babinsa)

    Dinas Kesehatan

    Satpol PP

    KAB/KOTA

    Renca Respon

    Perencanaan Anggaran & SDM

    Kooordinasi Listas Sektoral

    Pers Rilis

    NPSK terkait Penanggulangan

    dan pengendalian Penyakit Hewan

    Posko Provinsi

    Koordinasi Posko ditingkat Kab/Kota

    Rencana Anggaran

    KIE

    Pengawasan Lalu Lintas

    Laporan Ke Pusat

    Informasi : Dinas Peternakan

    Koordinasi Posko ditingkat Kecamatan

    Rencana Anggaran

    KIE

    Pengawasan Lalu Lintas

    Laporan Ke Provinsi

    Lapor ke Isikhnas

    Depopulasi dan Disposal

    Informasi : Dinas Peternakan

    TATA KELOLA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

    KASUS KEMATIAN BABI

    Kemenko Perekonomian

    Kementerian Pertanian

    BNPB

    Kementerian Dalam Negeri

    Kementerian PUPR

    Kementerian Perhubungan

    Kementerian LHK

    Polri & TNI

  • Terima Kasih