kebijakan transfer ke daerah dan dana desa...kementerian keuangan penundaan dau 19,4 t dbh pajak...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA
Evaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 &
Perencanaan Tahun 2018
DISAMPAIKAN DIREKTUR DANA PERIMBANGAN
DALAM RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN DAERAH
MAKASSAR, 28 FEBRUARI 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
EVALUASI PELAKSANAAN TKDD
APBNP TAHUN 2016
DESENTRALISASI FISKAL
TUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDD
KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDD
APBN 2017
2
PERENCANAAN TKDD
APBN 2018
OUTLINE
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan
Indonesia merupakan Negara Kesatuan.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah,
jumlah Pemerintahan Daerah terus berkembang
26 30 33 34
294 341
497 514
1998 2000 2010 2015
Prov. Kab./Kota
Desentralisasi memberikan konsekuensi dalam pola
Hubungan Kewenangan & Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD)
Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan
Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan
(revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure)
Money follows function
Coverage HKPD
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota
Antar Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya
Objectives
Perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
Perbaikan tingkat kesejahteraaan masyarakat
Intermediate target
Penurunan ketimpangan antar wilayah
Penurunan tingkat kemiskinan
Penciptaan lapangan kerja
Pertumbuhan Ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN 4
Pasca Krisis Sosial Ekonomi Dunia 1997/1998, Terjadi perubahan fundamental
dalam aspek kehidupan, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia
Pemerintahan Daerah HKPD
UU No. 22/1999 UU No. 25/1999
UU No. 32/2004 UU No. 33/2004
UU No. 23/2014
Euforia pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
mempengaruhi pembentukan daerah otonom baru beserta
peningkatan alokasi TKDD
Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 menandai era baru tata
pemerintahan di Indonesia yakni dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Impelementasi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dikenal dengan istilah bing bang,
pemekaran daerah otonom baru sebagai dampak penguatan pelaksanaan otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal dengan konsep money follows function
31 33 34 34
354 440
514 514
2001 2004 2016 2017
Prov. Kab./Kota
81,1 130
776,3 764,9
95,9 153
767,8 763,6
2001 2004 2016 2017Tr
iliu
n
TKDD K/L
16,2 31,8 229,3
81,1 130
776,3
2001 2004 2016
Trili
un
PAD TKDD
Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengan
desentralisasi fiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya
Jumlah pemerintah daerah terus
meningkat, di tahun 2001 jumlah Provinsi 31
dan Kab./Kota 354 dan s.d. tahun 2017
Jumlah Provinsi bertambah 1 dan Kab./Kota
bertambah 160
Rasio PAD terhadap TKKD terus
meningkat pada tahun 2001 sebesar
19,98% dan pada 2016 mencapai 29,54%
Porsi TKDD dalam APBN selalu meningkat
dan sejak tahun 2016 lebih besar
dibandingkan dengan Belanja K/L
KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN 2015 2016 2017
APBN APBN-P APBN APBN-P APBN
TKDD 647,0 664,6 770,1 776,3 764,9
K / L 647,3 795,5 784,1 767,8 763,6
(dalam triliun Rp)
Tantangan Pelaksanaan APBN 3 Tahun terakhir
5
17,6 ; 2,7% 105,5 ; 15,9% 6,2 ; 0,81% -11,4 ; -1,5%
148,2 ; 22,9% 11,4 ; -1,4% -16,3 ; -2,1% -4,2 ; -0,5%
Sejak dimuai era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan belanja KL. Hal tersebut sebagai penguatan desentralisasi dan implementasi dari Nawacita ke 3.
Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolaan APBN:
Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya
tidak tercapai shortage penerimaan pajak sebesar Rp255,6 T (Target
APBNP 2016 Rp1,539,2 T, realisasi Rp1,283,6 T)
Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang
sangat signifikan (termasuk TKDD) pada saat penerimaan tidak
tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian
belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T,
direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%)
Dalam rangka mengembalikan kredibilitas APBN, maka pelaksanaan
APBNP 2016 harus disesuaikan secara signifikan (pemotongan belanja
K/L dan penundaan beberapa jenis TKDD)
APBN adalah jangkar pengelolaan ekonomi makro yang sehat, sehingga harus dikelola secara kredibel.
(dalam triliun Rp)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penundaan
DAU 19,4 T
DBH Pajak 16,7 T
6
Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016
1. Pemulihan ekonomi global yang lambat
2. Penurunan Harga Komoditas Utama
3. Risiko pasar finansial yang meningkat
TANTANGAN
Shortfall penerimaaan perpajakan
Menyebabkan APBN mengalami pelebaran defisit
Langkah Pengamanan APBNP 2016
DAMPAK
Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan
Pengendalian Belanja Negara
Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap dibawah
3,0% thd PDB
Penghematan belanja K/L Rp114,7T
Pengendalian Belanja Negara
Penghematan alamiah
DBH 4,2 T
DAK Fisik 6,0 T
DAK Nonfisik 23,8 T
Dana Desa 2,8 T
Penghematan belanja TKDD Rp72,9T
Realisasi APBNP 2016
Defisit Rp307,7 T
Radio Defisit : PDB (2,46)%
KEMENTERIAN KEUANGAN 7
2015 2016
Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp677,6 T
Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudah
ditransfer pada bulan Desember 2016.
Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%) dari realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasi TKDD 2016 lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama berkaitan dengan: Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016
(Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T), Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari
pagu APBN-P 2016, terutama karena: •Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T, •Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.
Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN 8
Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016
8
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun
18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN • Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:
a. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penghitungan DD setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan.
b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah.
c. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada bulan terakhir tahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran.
• Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan b. Perubahan regulasi c. Dokumen perencanaan belum ada d. Laporan penggunaan belum dibuat e. Pergantian kepala desa
EVALUASI PENYALURAN
PENGGUNAAN
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. • Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. • Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan
masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
• Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai. • Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang
telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa. • Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
EVALUASI PENGGUNAAN
8
Total Tahap I & II
Rp 46,6T dari 46,9T
99,4%
28,1 triliun
Penyelenggaraan pemerintahan;
3,6%
Pembangunan; 87,7%
Pemberdayaan masyarakat;
6,8%
Pembinaan kemasyarakatan;
1,8%
Tak terduga; 0,02%
KEMENTERIAN KEUANGAN 9
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 APBN 2017 disusun secara lebih kredibel dan realistis, dimana Belanja Negara melalui TKDD
diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi ...
T
• Alokasi TKDD sebesar Rp764,9
T, naik Rp 54,1 T dari realisasi
APBNP 2016 sebesar Rp710,8 T
• Anggaran TKDD 2017 lebih
besar dari anggaran K/L untuk
memperkuat implementasi
desentralisasi dan mewujudkan
nawa cita ke tiga
(membangun Indonesia dari
pinggir dengan memperkuat
pembangunan Daerah dan
Desa).
• TKDD diarahkan untuk
meningkatkan pemerataan
kemampuan keuangan
antardaerah dan antarwilayah
serta peningkatan pelayanan
dasar publik dan pencapaian
prioritas nasional.
• Perencanaan, penganggaran,
pengalokasian dan penyaluran TKDD
berbasis pada kinerja (performance
based)
• Meningkatkan Dana Insentif Daerah
untuk memberikan reward pada
daerah berkinerja baik.
• Mengarahkan penggunaan Dana
Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk
belanja infrastruktur pelayanan publik
dan pembangunan ekonomi
• Meningkatkan secara bertahap
anggaran Dana Desa untuk
penguatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN 10
Kebijakan Dana perimbangan Tahun 2017 Dana Transfer Umum dialokasikan meningkat dan didorong untuk sebesar-besarnya
peningkatan kualitas layanan publik ...
DANA BAGI HASIL (DBH)
Mempunyai tujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal
vertikal, dengan fokus dialokasikan kepada daerah
penghasil.
Th 2017 dialokasikan DBH sebesar Rp92,8 T, naik Rp2,3 T
dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp90,5 T
Memperluas diskresi penggunaan DBH CHT, Dana
Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar dana
dapat digunakan secara lebih optimal dan tidak
menumpuk sebagai SiLPA.
Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara masih terdapat sisa
kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal
horizontal.
DAU dialokasikan sebesar Rp410,8 T, naik Rp25,4 T dari
realisasi APBNP 2016 sebesar Rp385,4 T
Alokasi 2017 telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi masih perlu rekon data yang
lebih cermat, untuk diperhitungkan kembali pada RAPBNP 2017
Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu:
untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.
Alokasi DAU kab/kota 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.
Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto
daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017.
Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja dan mendorong
pembangunan ekonomi, Dana Transfer Umum (DBH + DAU,
setelah dikurangi DBH yg diearmarked dan kewajiban 10%
ADD), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur
layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan
kemiskinan dan pembangunan ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN 11
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)
Bertujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik
Th 2017 dialokasikan sebesar Rp58,3 T, turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP
2016 sebesar Rp75,2 T
Aokasi berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional.
Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan,
dan transmigrasi.
Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang,
antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan
mengoptimalkan peran Provinsi.
Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari
satu tahun.
Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan
disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan
governance:
Sinergi DJPK dan DJPB perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016)
serta pembuatan aplikasi penyaluran
Daerah tidak harus ke Pusat untuk meminta penyaluran (lebih efisien) dan verifikasi
langsung dilakukan oleh unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga)
Kebijakan Dana perimbangan Tahun 2017 Dana Transfer Khusus dialokasikan dan disalurkan berbasis kinerja...
DANA ALOKASI KHUSUS NonFisik (DAK Non Fisik)
Bertujuan untuk mendukung operasional
penyelenggaraan layanan publik
Th 2017 dialokasikan sebesar Rp115,1 T, naik
Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar
Rp89,3 T
Pengalokasian disesuaikan dengan
kebutuhan riil di daerah, sesuai dengan
jumlah sasaran yang dibutuhkan dalam
upaya mencapai SPM, terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan
DAK Non Fisik juga diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha
kecil dan menengah, serta menjamin
keberlanjutan dan keamanan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
KEMENTERIAN KEUANGAN 12
Dana Insentif Daerah
• Memberikan rewards kepada daerah, yang
berkinerja baik dalam:
kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan
daerah.
pelayanan dasar publik.
ekonomi dan kesejahteraan.
• Daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota
• Peningkatan dari DID 2016 ke 2017: Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317,
Jumlah daerah yang lulus passing grade naik
dari 109 menjadi 121;
Jumlah daerah penerima AM naik dari 228
menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan
AK naik dari 66 menjadi 83.
Alokasi DID sebesar Rp7,5 T, Naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T
Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga
• Peningkatan konektivitas melalui pembangunan
infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan
distribusi yang merata.
Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan
• pemberdayaan masyarakat
Pelaksanaan diutamakan melalui:
• Swakelola dengan menyerap tenaga kerja
setempat dan kegiatan yang mendorong
masyarakat produktif secara ekonomi
Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana
Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan
setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Dana Desa
Alokasi Dana Desa sebesar Rp60 T, naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T
Kebijakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN 13
Penyelesaian Kurang Bayar DBH
• Kurang bayar DBH sd 2015 sudah
sebagian diselesaikan (Rp28,9 T)
• Sisa Kurang Bayar Rp25,3 T,
termasuk penundaan Thn 2016
(Rp11,5 T).
• Telah dianggarkan Rp10,9 T pada
APBN 2017, sehingga kurang bayar
tersisa Rp14,5 T.
Kurang Bayar DAK Fisik
• Direncanakan di-carry over pd APBN-P
2017 .
• Syarat Carry over: output tercapai 100% pd 2016
Laporan disampaikan pd 2016
dilakukan verifikasi teknis & administrasi
Pagu DAU tidak final.
• Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P
dan APBD-P
• Implikasi: Penyesuaian kontrak,
penyesuaian belanja
• Solusi: fleksibilitas kontrak, cash
planning
Pengalihan urusan pemerintahan.
• Beban pengalihan sdh ditampung
Rp15,4 T pd APBN 2017
• Potensi tambahan beban pengalihan
Rp3,6 T.
• Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm
APBN-P.
Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.
• Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan)
• Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai
telah dan akan menjadi beban APBD 2017.
• 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T).
• Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.
Rencana Penyaluran DAK dan Dana Desa melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN):
• Penyampaian laporan ke KPPN & Verifikasi oleh KPPN.
• Efisiensi, waktu dan biaya untuk penyampaian
laporan.
• Good Governance, karena realisasi dapat
dipantau secara langsung.
Tantangan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN 14
Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPN
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1)
2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB
• PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPK
PENYUSUNAN POKJA DJPK &
DJPB
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016
PENYUSUNAN SOP LINK
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
SOSIALISASI KEPADA
SELURUH KPPN & PEMDA
PENYALURAN TRIWULAN I
JAN
MINGGU
3-4
FEB
MINGGU
1-4
JAN
MINGGU 3 JAN -
MARET FEB -
MARET
MARET APRIL
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pengendalian Belanja APBD
Tepat Waktu
DAU/DBH
salurkan tepat
jumlah
DAU/DBH
tunda max
50%
Keterangan: *) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi
kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulan berikutnya, serta rasionya terhadap penerimaan DAU mencapai di atas 100%.
Paling lambat tgl 20
bulan berikutnya, Pemda
wajib menyampaikan:
Terlambat
Uang kas dan/atau simpanan pemda di bank jumlahnya tidak wajar*)
DAU/DBH disalurkan dalam bentuk nontunai
(SBN)
Perkiraan belanja operasi & belanja modal bulanan untuk 12 bulan
Laporan posisi kas bulanan
Ringkasan realisasi APBD bulanan
1
2
3
15
KEMENTERIAN KEUANGAN 16
Dana Transfer Umum
• Dalam hal masih terdapat kurang
bayar, perlu percepatan penyelesaian
kurang bayar DBH
• Penyempurnaan Formula DAU
dengan memperhitungkan
pengalihan kewenangan antar tingkat
pemerintahan.
• Pengalokasian DAU bersifat tidak final,
akan disesuaikan dalam APBN-P
apabila terjadi perubahan
Pendapatan Dalam Negeri
• Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik
sebagai bahan evaluasi RAPBD dan
dalam pelaksanaannya dilaporkan
secara berkala kepada Pemerintah
1 Dana Transfer Khusus:
•Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik
sesuai prinsip money follow program,
berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg
belanja K/L
• Penguatan peran Propinsi dalam
sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah
•Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui
KPPN, dengan meningkatkan kualitas
pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial) digunakan sebagai bahan
informasi dalam pengambilan kebijakan
•peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui
penerapan performance based dan
pemantauan penggunaan
2
Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN 17
Dana Desa
• Memenuhi janji kampanye Presiden
agar setiap desa menerima minimal
Rp1 M s.d. Rp.1,4 M
• Meningkatkan anggaran Dana Desa
hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi
amanat UU No.6 Tahun 2014.
• Pelaksanaan penyaluran Dana Desa
melalui KPPN, dengan meningkatkan
kualitas pelaporan penggunaan Dana Desa (berbasis spatial) digunakan
sebagai bahan informasi dalam
pengambilan kebijakan
4
Pokok-Pokok Kebijakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa 2018
Dana Insentif Daerah 3 • Kriteria utama menambah variabel:
e-planning dan e-procurement.
• Kriteria pelayanan publik menambah
variabel :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Gizi Buruk (Stunting)
• Kriteria ekonomi dan kesejahteraan:
penyempurnaan variabel yang dapat
dikontrol pemda
Rancangan Jenis & Bidang DAK Fisik TA 2018
Berbasis kebutuhan per
bidang (sector based), untuk
mendukung pendanaan
urusan wajib layanan dasar
Berbasis
kewilayahan (area
based), untuk Lokpri
pada kategori
khusus seperti
daerah perbatasan,
kepulauan dan
tertinggal
DAK
REGULER
DAK
AFIRMASI
DAK
PENUGASAN
Seperti: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan dan KB;
3. Perumahan dan Permukiman; 4. Jalan; 5. Sanitasi 6. Air Minum
Berbasis program prioritas
nasional (program
based), sesuai Rencana
Kerja Pemerintah tahun
2018
Hanya diperuntukkan bagi Lokpri yg sudah
ditentukan pada level Kecamatan, seperti: 1. Lokpri Perbatasan Bidang-bidang
Pelayanan dasar, Pasar, Perhubungan (Transportasi Darat), IKM;
2. Lokpri Kepulauan Bidang-bidang Pelayanan dasar, Perhubungan (Dermaga Rakyat), Kelautan dan Perikanan;
3. Lokpri Tertinggal Bidang-bidang Pelayanan dasar, IKM, ESDM.
Contoh program: 1. Program Kedaulatan Pangan
Bidang Irigasi, Pertanian; 2. Program Penanggulangan
Kemiskinan Bidang Pendidikan, Kesehatan, IKM.
KEMENTERIAN KEUANGAN
•Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu.
•Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang &, antardaerah).
•Penyampaian Usulan DAK
•DAK diusulkan melalui e-proposal
Feb-Maret
•Penentuan Bidang/Subbidang/ menu kegiatan & target output/ outcome.
•Sinkronisasi dengan rencana Belanja K/L.
•Penyusunan Usulan DAK oleh daerah
April-Mei Juni
Okt-Nov
•Penetapan Alokasi DAK per Daerah (Perpres Rincian APBN)
•Penetapan Juknis DAK (Perpres)
Sept-Okt
Pembahasan kebijakan alokasi DAK dlm rangka RUU APBN bersama DPR
Agustus
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Agustus
Penghitungan alokasi sementara DAK
Juli-Agustus
•Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang.
•Pagu per bidang/subbidang, kebijakan alokasi, sasaran/target output dan prioritasnya dituangkan dlm NK dan RAPBN.
• Sinkronisasi &
harmonisasi
rencana kegiatan
DAK antarbidang,
antardaerah, antara
DAK dg Belanja K/L
dan Belanja APBD
Juli-Agustus
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PROPOSAL BASED
•Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sblumnya (Reviu baseline DAK)
•Penyusunan rancangan prioritas
Januari-Feb
Time Schedule Pengalokasian DAK Fisik 2018
19
KEMENTERIAN KEUANGAN 20
Terima Kasih