KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PTK

PENDIDIKAN MENENGAH

D IR EKTO R AT JEN D ER A L PEN D ID IKA N M EN EN G A HKEM EN TER IA N PEN D ID IKA N DA N KEBU DAYA A N2014

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAHKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN2014

Pokok Bahasan•Kebijakan Direktorat P2TK Dikmen•Pendidikan Menengah Universal •Implementasi Kurikulum 2013•Ujian Nasional

PERUMUSAN KEBIJAKAN

FASILITASI DAN BINTEK

KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

EVALUASI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIT. PEMBINAAN PTK DIKMEN

PTK SMA, SMK, PAKET

C, SMLB

PERENCANAAN KEBUTUHAN

PENINGKATAN KUALIFIKASI

PEMBINAAN SISTEM KARIR

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DAN PERLINDUNGAN

Teknisi LaboratoriumPermendiknas No. 26 Tahun 2008

Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

A. Kualifikasi1. S1 bagi guru, expr. 3th2. D3 bagi teknisi , expr. 5th

3. Sertifikat B. Kompetensi

1. Kepribadian2. Sosial3. Manajerial4. Profesional

KEPALA

A. Kualifikasi1. D2 & Sertifikat

B. Kompetensi1. Kepribadian2. Sosial3. Administratif4. Profesional

TEKNISI

A. Kualifikasi1. D1 & Sertifikat

B. Kompetensi1. Kepribadian2. Sosial3. Administratif4. Profesional

LABORAN

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

(WAJIB BELAJAR)

7

Wajib Belajar: Diamanatkan oleh Undang-Undang Wajib diikuti oleh semua penduduk usia

sekolah Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Sanksi bagi yang tidak mengikuti

• Pendidikan Menengah Universal: Difasilitasi oleh pemerintah untuk

menampung semua penduduk usia sekolah Pembiayaan ditanggung bersama oleh

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti

Pentingnya Pendidikan Menengah UniversalMenjaga kesinambungan dan konsekuensi logis

keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

1

8

Menjawab tantangan persaingan global yang menempatkan makin pentingnya SDM berpendidikan

3Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertum-buhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan

4Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik

Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik

2

5

Perbandingan APK SMP dan APK SM Tahun 2010

9

APK SM/Sederaja

tAPK SMP/

Sederajat

APK SMA/Sederajat Nasional

sebesar 70.53%APK

SMP/Sederajat Nasional

sebesar 98.20%

Masih terdapat sekitar 28% lulusan SMP/Sederajat yang belum tertampung di SMA/Sederajat

10

TUJUAN

Meningkatkan kualitas

penduduk Indonesia dalam

mendukung pertumbuhan

ekonomi dan daya saing

bangsa, peningkatan kehidupan

sosial politik serta

kesejahteraan masyarakat.

SASARAN 2020

11

Semua lulusan

SMP/Sederajat dapat melanjutka

n ke jenjang

Pendidikan Menengah

Tempat tersedia (dalam jarak terjangkau)

Waktu tersedia (bagi yang sudah bekerja)

Biaya terjangkau

Kualitas terjaga

Jaminan kepastian bagi yang berminat

Terbuka bagi semua

Manfaat

12

40%

24%

SMA/MA :

SMK:

Diploma I/II/III:

16%

SMP/MTs :

≤ SD/MI :

≥ S1/D4 :

8,2%

10%

4%

6%

2015

20%

22%

20%

8,2%18%

8%

8%

2025Pendidikan

BOS Efektif

WajarSukses

Semua Siswa

sampai SMA/K/M

A

Tidak adaTambahan

Naker ≤ SMA/K/MA

Naker SMA/K/MA

Naik

(BPS)

50,4%

19,1%

14,7%

8,28,2%

2,8%

4,8%

2010(Perkiraan) (Perkiraan)

13

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rata-rata Lama Sekolah

(RLS)

Harapan Lama Sekolah

(HLS)

Indeks Pendidikan

Pendidikan

Harapan Hidup Pada Saat Lahir

GNI Perkapita

(PPP $)

Indeks Kesehatan

Indeks Pendapatan

Kesehatan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(usia 25 tahun keatas) (Mulai masuk sekolah)

13,2 Tahun(tertinggi=18)

5.8 Tahun(tertinggi=12,6)

(Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan)

Skema Program Pendidikan Menengah Universal

14

Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan

Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan

Menengah]

Meningkatkan IPM

Meningkatkan RLS(25 Tahun Keatas)

Meningkatkan HLS

Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah

Bekerja

Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK

Pelaksanaan Paket C Vokasi

Penuntasan Pendidikan Menengah Universal[97% Penduduk Usia

Pendidikan Menengah]

Penyiapan Sarana PrasaranaPenyiapan PTK

Penyiapan Anggaran

Tujuan

Sasaran

Program

LampungSulawesi Barat

Jawa BaratBanten

RiauPapua Barat

Kalimantan BaratSumatera Selatan

Kalimantan TengahPapua

Kalimantan SelatanJawa Tengah

Sulawesi SelatanNusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat

JambiJawa Timur

Maluku UtaraAceh

Sulawesi TenggaraSulawesi Tengah

GorontaloBengkulu

Kepulauan Bangka BelitungSumatera BaratSulawesi Utara

Sumatera UtaraKepulauan Riau

BaliKalimantan Timur

MalukuDI Yogyakarta

DKI Jakarta

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

58.0458.2559.5660.6461.2862.4262.9363.1963.2264.4264.4564.9365.2966.5269.5770.8672.4172.8575.5977.3478.5979.4581.7483.3784.2585.5186.5587.6390.5891.7893.54

102.75119.22

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

Rata-Rata Nas APK SM

70,53 %

Tahun 2010/2011

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/20110.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

52.2056.22

60.5164.28

69.60 70.53

Perkembangan APK Dikmen 2005/2006-2010/2011 (Persen)

47.3%52.7%

Kab/Kota dgn APK < Rata2 NasionalKab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional

Distribusi APK DikmenKabupaten/Kota 2010/2011

(235 Kab/Kota)(262Kab/Kota)

15

0

20

40

60

80

100

120

140

Kabupaten/Kota

AP

K (

%)

Jakarta Timur, DKI

Jakarta Selatan, DKI

Sorong, Papua Barat

Tanah Tidung, KaltimSampang, Jatim Manggarai Timur, NTT

Distribusi APK Dikmen Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010/2011

Kota Yogya, DI Yogyakarta Kota Balikpapan, Kaltim

Labuhanbatu Utara, Sumut

Rata-rata Nasional = 70,53%

262 Kab/Kota

235 Kab/Kota

16

17

KONDISI LEMBAGA, SISWA DAN GURU DIKMEN

NO SATUAN PENDIDIKAN LEMBAGA SISWA GURU

1 SMA 11.575 4.287.777 264.512

2 SMK 9.875 4.026.865 175.656

3 MA 5.897 1.001.998 121.907

4 SMLB 677 6.957 871

5 PAKET C 4.358 329.974 -

J U M L A H 32.382 9.653.571 562.946

Sumber data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2011

18

NAD

Sumut

Sumbar

Sumsel

Riau

LampungBengkulu

Jambi

Kepri

Babel

Kalbar

Kalteng

Kaltim

Kalsel

BantenJabar

DKI

Jateng

DIYBali NTB

Sulsel

Sultra

SulutGorontalo

Sulbar

Sulteng Papua Barat

Papua

Maluku Utara

Maluku

Provinsi dengan APK Dikmen dibawah rata-rata nasional ( 70,53 %)

Provinsi dengan APK Dikmen diatas rata-rata nasional (70,53 %)

Belum merintis Pendidikan Menengah Universal

Sudah merintis Pendidikan Menengah Universal

PROVINSI YANG TELAH MENCANANGKAN KEBIJAKAN DIKMEN UNIVERSAL

Bentuk intervensi yang diberikan provinsi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan menengah universal:1. Pemberian BOS-DA dengan besaran Rp 375.000 – Rp 1.836.000 /siswa /tahun2. Pemberian subsidi siswa miskin BKM-DA dengan besaran Rp 100.000 – Rp 2.880.000 /siswa /tahun

Jatim

NTT

Sasaran Implementasi Dikmen Universal

Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung1

19

Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 3Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK)4Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap.

Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah2

5

20

Proses Pengambilan Putusan TaktisOptimasi distribusi: penyimpangan minimum

Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal

Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran

Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan SebaranSPM

Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran

Target APM/K

Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran

Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan SebaranSNP

Proyeksi 2012-...

Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran

Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran

Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran

Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran

Peserta Didik

Unit Sekolah

PTK

Kondisi 2010Putusan Strategis

Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi)

Standar Biaya

Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran

Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan Dikmen Universal

21

Nasional

Propinsi

Kabupaten/Kota

0

20

40

60

80

100

120

APK

Tahun

Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal

APK Program Wajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar 12 Tahun

22

Percepatan APK Pendidikan Menengah

Perkiraan Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Mendukung Wajar 12 Tahun ( 2013-2020)

0

20

40

60

80

100

120AP

K

Tahun

Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal

APK Program Wajar 12 Tahun APK NormalAPK Normal APK Wajar 12 Tahun

z

APK 97,0%(2020)

APK 97,0%(2038)

Program PercepatanReguler

(Rp. Milyar)

No Peruntukan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

1 Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.943 2.888 3.163 3.165 3.231 3.320 3.397 1.573 23.680

2 Peserta Didik 14.725 15.396 16.015 16.584 17.123 17.650 18.172 18.685 134.351

3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.938 5.824 7.689 8.279 8.504 8.727 8.946 9.175 61.082

4 Sistem Pembelajaran 1.253 1.398 1.558 1.626 1.674 1.722 1.770 1.707 12.709

22.859 25.507 28.425 29.653 30.532 31.420 32.286 31.140 231.821Total

23

Target Pencapaian Dikmen Universal per Provinsi

24

Strategi Pencapaian Pendidikan Menengah Universal

Pendidikan Menengah Universal

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pese

rta D

idik

BOS SMPe

nyed

iaan

Dis

trib

usi

Kualifi

kas

i

Sert

ifika

si

Pela

tihan

Kari

r dan

Kese

jahte

raan

Pengharg

aa

n d

an

Perl

indunga

n

Satuan Pendidikan

Ruang

Bela

jar

lain

nya

Unit S

eko

lah

Baru

(USB

) dan R

uang

Kela

s Baru

(R

KB

)Bantuan Biaya

Pendidikan

Sis

t.

Pem

bela

jara

n

Sistem Evaluasi

Penyelarasan

Kewirausahaan

Bahan Pembelajaran

(termasuk yang berbasis TIK)

Kurikulum + Pendidikan Karakter

Rehab

Ruang K

ela

s

Asra

ma

Gu

ru d

an

Sisw

a

Beasiswa

BOP Paket C

Man

aje

men

dan ku

ltur

seko

lah

Pera

lata

n

Pend

idika

n

Pengembangan Bakat dan

Minat

KURIKULUM 2013

KERANGKA PIKIR

HARAPAN KURIKULUM

2013SISWA yang seimbang antara sikap (attitude), ketrampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge) untuk menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif yang mampu menjawab tantangan global

ISI : Apa Yang Akan Diajarkan Kepada Siswa

PEMBELAJARAN (Bagaimana

Pembelajaran Oleh Guru)

MANAJEMEN SEKOLAH

(Kepemimpinan Pembelajaran dan

Manajemen Perubahan)

HASIL : Siswa Yang

Berpengetahuan, Terampil Dan Berperilaku

Sesuai Kurikulum 2013

Landasan Pengembangan Kurikulum

Aspek Filosofis

• Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat

• Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi

Aspek Yuridis

• RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN • Perubahan metodologi pembelajaran • Penataan kurikulum

• INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010 • Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter

bangsa

Aspek Konseptual

• Relevansi • Model Kurikulum Berbasis Kompetensi • Kurikulum lebih dari sekedar dokumen • Proses pembelajaran • Aktivitas belajar • Output belajar • Outcome belajar • Penilaian Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi Penjenjangan penilaian

Permasalahan Kurikulum 2006Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.

Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.

Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan) dan belum tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.

Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Identifikasi Kesenjangan Kurikulum

A. Kompetensi Lulusan

Belum sepenuhnya menekankan pendidikan karakter

Belum menghasilkan Keterampilan sesuai kebutuhan

Pengetahuan-pengetahuan lepas B. Materi Pembelajaran

Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan

Beban belajar terlalu berat

Terlalu luas, kurang mendalam C. Proses Pembelajaran

Berpusat pada guru (teacher centered learning)

Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks

Buku teks hanya memuat materi bahasan

A. Kompetensi Lulusan

Berkarakter mulia

Keterampilan yang relevan

Pengetahuan-pengetahuan terkait

B. Materi Pembelajaran

Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan

Materi esensial

Sesuai dengan tingkat perkembangan anak C. Proses Pembelajaran

Berpusat pada peserta didik (student centered active learning)

Sifat pembelajaran yang kontekstual

Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan

Kondisi Saat Ini Konsep Ideal

Identifikasi Kesenjangan Kurikulum

D. Penilaian

Menekankan aspek kognitif

Test menjadi cara penilaian yang dominan

E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Memenuhi kompetensi profesi saja

Fokus pada ukuran kinerja PTK

F. Pengelolaan Kurikulum

Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum

Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah

Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran

D. Penilaian

Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional

Penilaian test dan portofolio saling melekatE. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal

Motivasi mengajar F. Pengelolaan Kurikulum

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan

Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah

Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

Kondisi Saat Ini Konsep Ideal

Alasan Pengembangan KurikulumTantangan Masa Depan

•Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA•Masalah lingkungan hidup•Kemajuan teknologi informasi•Konvergensi ilmu dan teknologi•Ekonomi berbasis pengetahuan•Kebangkitan industri kreatif dan budaya•Pergeseran kekuatan ekonomi dunia•Pengaruh dan imbas teknosains•Mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan•Hasil TIMSS dan PISA

Kompetensi Masa Depan

• Kemampuan berkomunikasi• Kemampuan berpikir jernih dan kritis• Kemampuan mempertimbangkan segi

moral suatu permasalahan• Kemampuan menjadi warga negara

yang bertanggungjawab• Kemampuan mencoba untuk mengerti

dan toleran terhadap pandangan yang berbeda

• Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal

• Memiliki minat luas dalam kehidupan• Memiliki kesiapan untuk bekerja• Memiliki kecerdasan sesuai dengan

bakat/minatnya• Memiliki rasa tanggungjawab terhadap

lingkunganFenomena Negatif yang Mengemuka

•Perkelahian pelajar•Narkoba•Korupsi•Plagiarisme•Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..)•Gejolak masyarakat (social unrest)

Fenomena Negatif yang Mengemuka

•Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif•Beban siswa terlalu berat•Kurang bermuatan karakter

ELEMEN PERUBAHAN

ELEMEN PERUBAHAN

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH

Wajib

Kelompok A• Pendidikan Agama dan

Budi Pekerti• Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan• Bahasa Indonesia• Matematika• Sejarah Indonesia• Bahasa Inggris

Kelompok B•Seni Budaya (termasuk muatan lokal)

•Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk muatan lokal)

•Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)

Kelompok

Peminatan

Mata pelajaran peminatan akademik

(untuk SMA)

Matapelajaran peminatan akademik

dan vokasi (untuk SMK)

UJIAN NASIONAL

Tujuan Ujian Nasional

Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

Dasar hukum

Permen 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a.pemetaaan mutu program dan/atau satuan pendidikan

b.dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan

d.pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan

DIT. P2TK DIKMEN• SUBDIT PTK SMK

Gedung D LT. 12 KemdikbudJl. Pintu 1 SenayanJAKARTA Telp/Fax.: 021-57974106Website: www.p2tkdikmen.kemdikbud.go.id email: ptksmkdikmen@kemdikbud.go.id atau romisiswanto@kemdikbud.go.id

TERIMA KASIH