18/02/2013

KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENERAPAN COSTING PENERAPAN COSTING

DALAM KERANGKA PEMANTAPAN DALAM KERANGKA PEMANTAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Jakarta, April 2013

2Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013

I. Landasan Hukum

II. Kerangka Konsep PBK

III. Pengembangan Instrumen PBK

IV. Penguatan Hubungan CFO-COO

V. Peran SB Dalam Reposisi DJA

VI. Penutup

Pokok Bahasan

3

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA KL

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L

I. Landasan Hukum

4 Monitoring & Evaluasi Kinerja

BudgetExecution

Alokasi Anggaran

Mempertimbangkan

Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan

• Efisiensi• Efektivitas• Akuntabilitas

Pengukuran Kinerja Evaluasi

Realisasi Rencana

Target Kinerja

RENSTRA• Visi• Misi• Tujuan• Sasaran• Strategi

• Output• Outcome• Manfaat

II. Kerangka Konsep PBK

Performance Based

Budgetting

Evaluasi Kinerja

Allocative Efficiency *)

Operational Efficiency **)

Akuntabilitas penganggaran

Kualitas penganggaran

Indikator Kinerja

Standar Biaya

*) efisiensi saat penyususunan anggaran**)Efisiensi saat pelaksanaan anggaran

5

III. Pengembangan Instrumen PBK

6

Penguatan Indikator Indikator kinerja terus dikembangkan guna mewujudkan indikator kinerja anggaran yang dapat:

mencerminkan output yang secara efektif mendukung pencapaian outcome yang ditetapkan, dan

mencerminkan pencapaian outcome guna dipastikan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Fokus dari perencanaan dan penganggaran yang akan dikembangkan adalah:

Fokus kepada kualitas hasil perencanaan dengan shifting peran baru DJA sebagai Budget Analyst.

Fokus kepada kualitas hasil penganggaran yang lebih memperhatikan manfaat bagi masyarakat.

Fokus kepada anggaran yang bersifat tematik seperti infrastruktur, MDGs dan perubahan iklim.

Penyempurnaan Indikator Kinerja

III. Pengembangan Instrumen PBK...(1)

7

Tiga hal permasalahan utama menuju penyempurnaan monev berorientasi outcome, yaitu:

Objek

Metode

Subjek

• Logic model program belum sempurna.• Rumusan input, kegiatan, output, dan outcome baru

berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan anggaran.• Oleh karena itu, dari sisi objek belum siap untuk dievaluasi.

Cara melakukan evaluasi masih fokus pada pekerjaan administratif, yaitu bagaimana mengisi form, bagaimana bentuk laporannya dan bagaimana cara menyampaikan laporan tersebut.

• Kendala utama pada sisi subjek adalah mindset, dimana pekerjaan evaluasi masih dipandang sebagai pelengkap dan sebatas pemenuhan persyaratan, dan bukan kebutuhan.

• Hal ini menyebabkan stigma bahwa evaluasi pekerjaan yang membosankan, tidak penting, menghabiskan anggaran, dll.

Pendahuluan

Pengembangan Indikator Kinerja

Penyempurnaan Evaluasi Kinerja

III. Pengembangan Instrumen PBK...(2)

Indeksasi

SBK

SBM

SSB

STANDAR BIAYA: salah satu alat dlm mewujudkan APBN yg lebih efisien

Pengaturan Standar Biaya

Pengaturan Standar biaya disesuaikan dengan arah pengembangan & proses pemantapan penerapan PBK & KPJM

III. Pengembangan Instrumen PBK...(3)

Pemantapan hubungan Kemenkeu (CFO ) – K/L (COO) merujuk UU 17/2003Sejalan dengan pemantapan penerapan PBK perlu diperkuat peran K/L dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran kementerian lembaga yang menjadi tanggung jawabnyaDalam upaya penguatan peran K/L tersebut dilakukan dengan penguatan peran APIP masing- masing K/L pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran

IV. Pemantapan Hubungan CFO-COO Dalam PBK

Tugas Menteri Keuangan Tugas Kementerian/Lembaga

a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b. menyusun RAPBN dan RAPBNP; c. mengesahkan dokumen

pelaksanaan anggaran; d. melaksanakan fungsi bendahara

umum negara; e. menyusun laporan keuangan

yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian

negara /lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan

negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.

RESOURCE ENVELOPE

PAGU INDIKATIF K/L

PAGU ANGGARAN K/L

SUSUN RKA-K/L PENYESUAIAN RKA-K/L

PENYELARASAN PENGALOKASIAN

BUDGET ANALYST BUDGET ADMINISTRATOR

Trilateral MeetingIndeksasi utk menyusun prakiraaan maju bagi keg. new initiativeSBM utk menyusun komponen input new initiative SBK utk menilai target kinerja yg akan ditetapkanSSB utk membatasi komposisi biaya tertentu Pagu indikatif/pagu anggaran :SBM utk mereview baseline (IT based) dan usulan new initiativeSBK utk mereview baseline dg melakukan benchmarking thd tahapan output/sub outputSSB utk membatasi komposisi biaya tertentu pada saat review baseline dan pengajuan new initiaativeIndeksasi untuk melakukan review baseline dan pengajuan New initiativePenyusunan RKAKL SBM & SBK utk menyesuaikan RKAKL SSB utk menyusun komposisi biaya dr suatu output/sub output

V. Peran SB dalam Reposisi DJA

11

VI. Penutup

Kemenkeu membuat aturan main dalam upaya efisiensi anggaran diantaranya dgn pengembangan standar biaya sejalan dengan penguatan perannya di masa mendatang sebagai budget analyst

Seiring dengan pemantapan penerapan PBK dan KPJM, maka K/L semakin harus bertanggungjawab atas upaya efisiensi dari anggaran yg dikelolanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas K/L untuk menyusun dan melaksanakan anggaran yg menjadi tgg jawabnya

Peran aparat pengawas intern pemerintah semakin diperlukan untuk menjamin mewujudkan anggaran yg semakin berkualitas

12

Terima kasih