kebijakan pemberian hibah daerah--pa masruri 10 11 mei 2016
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
1/15
KEBIJAKAN PEMBERIAN
HIBAH DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR
Oleh :
Asisten II Sekda Banjar
Martapura, 10-11 Mei 2016
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
2/15
HIBAH DAERAH
Berbentuk uang, barang atau jasa
Sesuai kemampuan keuangan daerah
Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan
urusan pilihan
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat
Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiaptahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan
Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
3/15
KETENTUAN HIBAH :
Pasal 298 ayat (5) Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat
diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/ atau
d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
4/15
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
(PASAL 6 AYAT (5) PERMENDAGRI 14/2016)
Diberikan kepada Badan dan Lembaga :
a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan
b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri
Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;atau
c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melaluipengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
kewenangannya
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
5/15
PERSYARATAN HIBAH KEPADA BADAN DAN
LEMBAGA
a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah
yang bersangkutanb. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/
Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya
c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintah daerah yang bersangkutan
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
6/15
HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(PASAL 6 AYAT (6) PERMENDAGRI 14/2016
• Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia :
a. Berbadan hukum yayasan, atau
b. Berbadan hukum perkumpulan
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
7/15
PERSYARATAN HIBAH KEPADA ORMAS
a. Telah terdaftar pada kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali
ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintah daerah yang bersangkutan, dan
c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
8/15
DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN
Permohonan ditujukan kepada Bupati Banjar dengan batas waktu
yang ditentukan
Berkas asli, ditanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris
Rekomendasi dari Pejabat berwenang
Proposal yang sekurang-kurangnya berisi : RAB, Susunan Kepengurusan dan Foto dokumen yang diperlukan
Surat bukti berbadan hukum
Surat Keterangan Domisili
Copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara yang masih berlaku
Copy Buku Bank atas nama Lembaga Nomor Kontak yang masih aktif dan bisa dihubungi
Denah Lokasi (untuk kepentingan monitoring)
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
9/15
o Mengajukan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD
sesuai jadwal yang ditentukano
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisesuai prioritas dan kemampuan keuangan daeraho Pengalokasian anggaran hibah dalam rancangan KUA
dan PPAS
TAHAPAN PROSES PENGUSULAN
Melakukan Evaluasi Berkas
Melakukan Monitoring dan Verifikasi di Lapangan
SKPD
Memenuhi
Syarat
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
10/15
PENETAPAN HIBAH
Keputusan Bupati Banjar
TentangPenetapan Daftar Penerima Hibah dan
Besaran Uang/ Barang yang dihibahkan
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran Bersangkutan
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
11/15
DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH
Surat Permohonan Pencairaan ditanda tangan
Ketua
Membuat Rincian rencana penggunaan sesuai
proposal Membuat Fakta Integritas bermaterai
Membuat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai
Membuat Pernyataan tidak terdapat konflik
internal bermaterai
Menandatangani NPHD bermaterai Menandatangani Kuitansi bermaterai
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
12/15
I.PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Bupati melalui PPKAD dengan tembusan SKPD terkait
2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan
kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan
penggunaan hibah;c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah
diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD
e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerimahibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/
cap organisasi/ lembaga;
g. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
13/15
PERTANGGUNGJAWABAN
1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan hibah yang diterimanya
2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
a. laporan penggunaan hibahb. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan
proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah
dan NPHD;dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundangan-undangan bagi penerima hibah berupa uang
termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti
serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi
penerima hibah berupa barang
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
14/15
KETENTUAN PELAPORAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PALING LAMBAT
TANGGAL 10 JANUARI
-
8/16/2019 Kebijakan Pemberian Hibah Daerah--pa Masruri 10 11 Mei 2016
15/15
.
TERIMA KASIH