kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan...

20
Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Oleh: Tim Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Februari - November 2016 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Modifikasi dengan Materi dari Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., L.LM. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Upload: trantram

Post on 08-Apr-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Kebijakan NasionalSistem Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiBerdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Oleh:Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan MutuFebruari - November 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Modifikasi dengan Materi dari Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., L.LM.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Page 2: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secaraberkelanjutan;

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Bagian Kedua

Bagian Ketiga

: Sistem Penjaminan Mutu

: Standar Pendidikan Tinggi

: Akreditasi

Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiDalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan PendidikanTinggi meliputi:

Page 3: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi (SPM Dikti)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dasar Umum SPM Pendidikan TinggiDalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU DiktiMenteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 54 ayat (6) dan ayat (8) UU Dikti(6) Menteri melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan

Tinggi secara berkala(8) Ketentuan mengenai Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur

dalam Peraturan Menteri

Page 4: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraanpendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui

akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutuprogram studi dan perguruan tinggi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data

penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasisecara nasional.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan

pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas StandarNasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkanoleh Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan

sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana danberkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara

Page 5: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

Tujuan SPM DiktiMenjamin Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secarasistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembangbudaya mutu

Fungsi SPM DiktiMengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi olehPerguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Tinggiyang bermutu

Page 6: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN DiktiSistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); danb. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenrsitekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNDikti

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan,dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan,dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAMmelalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status danperingkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dandisimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (1) LAMA

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 7: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DiktiSPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) terdiri atas:a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); danb. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenrsitekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMDikti

(2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi

(3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status danperingkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi

Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dandisimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (1) BARU

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 8: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti(1) Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan

SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas :(a) Standar Nasional Nasional Pendidikan Tinggi(b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkanoleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkanoleh Menteri

(4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yangdisusun dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan dalamPeraturan Pimpinan Perguruan Tinggi bagi PTN, atau Peraturan BadanHukum Penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui Senat pada tingkatPerguruan Tinggi

Mekanisme SPM Dikti (2)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 9: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari :(a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi(b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi(c) evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi(d) pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi(e) pengembangan Standar Pendidikan Tinggi

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukanmelalui audit mutu internal

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi,yaitu :(a) akademik, melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan;(b) non akademik, melalui sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan

prasarana

(6) SPMI ditetapkan dalam Peraturan Perguruan Tinggi bagi PTN atauatau Peraturan Badan Hukum Penyelenggara bagi PTS, setelah disetujuiSenat atau Senat akademik Perguruan Tinggi

Inti SPMI (1)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 10: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari :

P

P

EP

P

Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Inti SPMI (2)

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

Page 11: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 6 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatanyang terdiri atas :(a) tahap Evaluasi Data dan Informasi;(b) tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;(c) tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat

Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan atau LAM-PTsesuai dengan kewenangan masing-masing

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur dalam PeraturanMenteri

Inti SPME (1)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi ProgramStudi dan Perguruan Tinggi

Page 12: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Inti SPME (2)

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri dari :

Evaluasi Data dan Informasi;

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan PeringkatTerakreditasi

E

PP

Page 13: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Mutu Internal (SPMI)Sistem Penjaminan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SPM Dikti (1)

Bagan SPMI berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

SPM Dikti

MMUTU

PENDIDIKAN

TINGGI

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

(PD Dikti)

KeteranganStandar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); danb. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan

Sistem Penjaminandilaksanakan olehPerguruan Tinggi

SPME/Akreditasi dilakukanEksternal (SPME/Akreditasi)

Mutu Eksternal olehBAN-PT atau LAM

Page 14: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SPM Dikti (2)

SPM Dikti

MMUTU

PENDIDIKAN

TINGGI

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

(PD Dikti)

P enetapan Standar Dikti E valuasi Data dan InformasiP elaksanaan Standar Dikti P enetapan Status Akreditasi dan Peringkat TerakreditasiE valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti P emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan PeringkatP engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti TerakreditasiP engembangan Standar Dikti

E

PPEP

PP

P

Page 15: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas

usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkanStandar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggidengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasionalpendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdiankepada masyarakat.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademikyang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (3)

Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 16: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

StandarDikti

Ditetapkanperguruan

tinggi

Standar NasionalPendidikan

Standar Kompetensi

Lulusan

Standar Isi Pbelajaran

Standar Proses

Pembelajaran

Standar Penilaian

Pembelajaran

Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan

Prasarana Pbelajaran

Standar Pengelolaan

Pembelajaran

Standar PembiayaanPembelajaran

Standar NasionalPenelitian

Standar Hasil

Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses

Penelitian

Standar Penilaian

Penelitian

Standar Peneliti

Standar SarprasPenelitian

Standar Pengelolaan

Penelitian

Standar Pendanaan &

PembiayaanPenelitian

Standar NasionalPKM

Standar Hasil PKM

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar PenilaianPKM

Standar Pelaksana

PKM

Standar Sarpras PKM

Standar Pengelolaan

PKM

Standar Pendanaan &

Pembiayaan PKM

Standar Akademik

Standar….

Standar ….

Dst

Standar BidangNon-Akademik

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Dikti(Melampaui SN Dikti)

SN Dikti(Standar Minimal)

DitetapkanPerguruanTinggi

Permenristek-dikti No. 44Tahun 2015

SPM Dikti (4)Standar Pendidikan Tinggi

(Standar Dikti)

SN DiktiPermenristek-dikti No.44

Tahun 2015

StandarDikti

+ +

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Page 17: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

BSNPT

22

Rancangan1

1 Tugas1

SN Dikti

PerguruanPerguruan

Tinggi

SPMI

LembagaAkreditasiMandiri

SPME

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(SPM Dikti (5)

Kelembagaan dan Proses SPM Dikti

Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

Data dan Informasi Status dan Peringkat Terakreditasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Kemristekdikti

DitjenBelmawaDirektorat

PenjaminanMutu

KKNIdan

AQRF

BAN-PT

Tugas memenuhiStandar Dikti

3Permen

ristekdiktiSN Dikti

Permenristekdiktimenyusun

SN Dikti

Status danPeringkat

Terakreditasi

6Permohonan

Akreditasi

Luaran 5

7

8

9

4

Page 18: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti

(4) Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang :a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan

mengembangkan SPMI

b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas :1. dokumen kebijakan SPMI2. dokumen manual SPMI;3. dokumen standar dalam SPMI; dan4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI padamanajemen Perguruan Tinggi; dan

d. mengelola PD Dikti pada tingkat Perguruan Tinggi

(5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau LembagaAkreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukanSPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi

Pembagian Tugas dan Wewenang dalam SPM Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6SPM Dikti (6)

Page 19: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi

Peran Pemerintah : Externally drivenPeran Perguruan Tinggi : Internally driven

Page 20: Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggibpm.umsida.ac.id/wp-content/...Nasional-SPM-Dikti-2016-modifikasi.pdf · Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Terima Kasih

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi