kebijakan komite & kredensial keperawatan dalam upaya
TRANSCRIPT
![Page 1: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/1.jpg)
Kebijakan Komite &
Kredensial Keperawatan
dalam Upaya Mendukung
keberhasilan Akreditasi
KARS 2012 dan JKN 2014
Oleh : Yuti Suhartati, S.Kp., M.Kes
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disampaikan pada Workshop Komite Keperawatan dan Kredensial Keperawatan
Wisma Harapan Kita Bidakara Jakarta, 13 Juni 2014 1
![Page 2: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/2.jpg)
OUTLINE
1. JKN
2. AKREDITASI KARS 2012
3. KOMITE KEPERAWATAN
4. KREDENSIAL KEPERAWATAN
5. PENUTUP
2
![Page 3: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/3.jpg)
1.JKN
3
![Page 4: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/4.jpg)
1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah: PBI Jaminan
Kesehatan, Peserta Askes, Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
Jamsostek, dan Peserta ASABRI
2. Tahap Kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai
peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019
Jaminan Kesehatan Nasional (1)
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 1
Perpres No.12/2013 ttg JKN Pasal 6
Ke
pe
sert
aa
n
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan : Pekerja Penerima Upah, Pekerja
Bukan Penerima Upah, Bukan Pekerja dan anggota keluarganya
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 2,3,4
![Page 5: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/5.jpg)
Ke
nd
ali
Mu
tu
Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan
harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada
aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian
dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya
Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan
Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan
standar mutu Fasilitas Kesehatan,
memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai
standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran
kesehatan Peserta.
Perpres No.12/2013 ttg JKN pasal 42
Jaminan Kesehatan Nasional (3)
![Page 6: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/6.jpg)
PARA PELAKU
JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
PROVIDER PESERTA/PASIEN
BPJS KES
Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF
Prospektif Pembayaran
iuran
Paket Benefit
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN
SOLUTION, RS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA
JAM. KESEHATAN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR,DSB
Regulator
![Page 7: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/7.jpg)
❶ Sustainibilitas Operasionalisasi Manfaat ❷ Pemenuhan kebutuhan medik peserta ❸ Kehati-hatian dan transparansi pengelolaan
Sistem Pelayanan Kesehatan
(Health Care Delivery System)
Sistem Mutu Pel. Kesehatan
(Health Care Quality System)
Sistem Pembayaran
(Health Care Payment System) • Penyempurnaan • Pengembangan
Sasaran Pelayanan Kesehatan BPJS
BPJS
Pelayanan efektif dan efisien
![Page 8: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/8.jpg)
ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN
INFRASTRUKTUR
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan
penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan
dan telaah utilisasi
• Distribusi belum
merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan
belum optimal
• Sistem Pembayaran
belum optimal
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran
dengan cara
prospektif dan
harga keekonomian
untuk semua
penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi Rencana Aksi: pengembangan faskes, nakes,
sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.
Penyusunan
Standar,
prosedur dan
pembayaran
faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta
penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga
keekonomian
![Page 9: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/9.jpg)
44
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Kesehatan di Provinsi
Rujukan - Kewenangan
Dokter
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Pembenahan Sistem Rujukan
![Page 10: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/10.jpg)
Peraturan BPJS No.1 tahun 2014
ttg Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Psl 47 ayat (2)
• Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk fasilitas kesehatan penunjang yang terdiri atas: • laboratorium; • instalasi farmasi Rumah Sakit; • apotek; • unit transfusi darah/Palang
Merah Indonesia; • optik; • pemberi pelayanan
Consumable Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD); dan
• praktek Bidan/Perawat atau yang setara.
Psl 49
• Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
• a. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama;
• b. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama:
• c. Pelayanan kesehatan gigi; dan
• d. Pelayanan kesehatan oleh bidan dan perawat.
Psl 50 ayat (3) huruf d & l
• Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:
• d. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, dan bayi;
• l. pelaksanaan prolanis dan home visit;
10
![Page 11: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/11.jpg)
Peraturan BPJS No.1 tahun 2014
ttg Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Psl 51 ayat (2) huruf c
• elayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup :
• c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
Paragraf 5: Yankes oleh Bidan dan Perawat di Faskes Tk Pertama
Psl 53
•(1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau perawat sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 5: Yankes oleh Bidan dan Perawat di Faskes Tk Pertama
Psl 53
•(2) Pemberian pelayanan kesehatan oleh Bidan dan Perawat dalam hal suatu kecamatan tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan bidan dan perawat dengan cakupan pelayanan bidan dan perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
Paragraf 5: Yankes oleh Bidan dan Perawat di Faskes Tk Pertama
Psl 53
•(3) Bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam Pertolongan persalinan, kondisi gawat darurat atau pasien dengan kondisi khusus di luar kompetensi dokter atau dokter gigi fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
11
![Page 12: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/12.jpg)
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
12
![Page 13: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/13.jpg)
2. AKREDITASI KARS 2012
13
![Page 14: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/14.jpg)
UU No 44 tentang Rumah Sakit
PASAL 40
• 1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah
Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala
minimal 3 (tiga) tahun sekali
• 2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga
independen baik dari dalam maupun dari luar negeri
berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
• 3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
![Page 15: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/15.jpg)
Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
15
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien
Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Bab 3. Asesmen Pasien (AP)
Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)
Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Bab 6. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
II. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)
Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
![Page 16: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/16.jpg)
16
III. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien
Sasaran II : Peningkatan komunikasi yang efektif
Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-
alert)
Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi
Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh
Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
IV. Sasaran Milenium Development Goals
Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi dan
Peningkatan Kesehatan Ibu
Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB
![Page 17: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/17.jpg)
Komite
Keperawatan Komite Medik
Profesi Medik
- Diagnosa
- SPO
- Mutu
Profesi Rekam
Medik
Quality Health Care
Akuntansi
Profesi Farmasi
- Satu Pintu
- Monev
Profesi Keperawatan
- Assessment Keperawatan
- Diagnosa & Planning
- Implementasi & Caring
- Dokumentasi
Fokus P
ada P
asie
n
Manaje
men R
um
ah S
akit
Kesela
mata
n P
asie
n
MDG’s
S A F E T Y
![Page 18: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/18.jpg)
3. KOMITE
KEPERAWATAN
18
![Page 19: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/19.jpg)
Permenkes No. 49 tahun 2013
Komite Keperawatan Rumah Sakit
19
![Page 20: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/20.jpg)
• Wadah non-struktural RS
• Fungsi utama mempertahankan & meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui Kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi
• Menjamin pelayanan asuhan keperawatan & asuhan kebidanan diberikan secara benar, sesuai standar dan kode etik profesi
• Diberikan oleh tenaga keperawatan yg kompeten dgn kewenangan yg jelas.
PMK No. 49 Thn 2013, Pasal 1 P
en
ge
rtia
n
20
![Page 21: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/21.jpg)
PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN
21
![Page 22: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/22.jpg)
FUNGSI KREDENSIAL
22
![Page 23: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/23.jpg)
FUNGSI MUTU PROFESI
23
![Page 24: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/24.jpg)
FUNGSI ETIK DAN DISIPLIN
24
![Page 25: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/25.jpg)
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NSBL)
NSBL MENGATUR
•Pengorganisasian staf keperawatan rumah sakit
•Peran, tugas dan kewenangan staf keperawatan
•Kewenangan Klinis & Penugasan Klinis
•Organisasi Komite Keperawatan
FUNGSI NSBL
• Sarana menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu pelayanan keperawatan
• Sarana perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan
• Sebagai acuan penyelesaian konflik
• Memenuhi persyaratan akreditasi
GOOD CLINICAL
GOVERNANCE
25
![Page 26: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/26.jpg)
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NSBL)
NSBL merupakan peraturan penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan
RS wajib menyusun NSBL. NSBL disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Kepala/ Direktur RS.
NSBL sbg dasar hukum yg sah bagi Komite Keperawatan dan Kepala/Direktur Rumah Sakit dlm pengambilan keputusan tentang staf keperawatan.
Berbeda untuk setiap rumah sakit dan tidak mengatur pengelolaan rumah sakit. Pengaturan utamanya ttg izin praktik staf keperawatan, mekanisme mempertahankan dan pendisiplinan profesi keperawatan.
26
![Page 27: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/27.jpg)
Rumah Sakit yang telah memiliki Komite
Keperawatan harus menyesuaikan dgn Peraturan
Menteri dlm jangka waktu 1 (satu) tahun
KETENTUAN PERALIHAN TENTANG KOMITE KEPERAWATAN
27
![Page 28: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/28.jpg)
4. KREDENSIAL
KEPERAWATAN
28
![Page 29: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/31.jpg)
KREDENSIALING
Kredensialing adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup praktiknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktik dalam rangka melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
![Page 32: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/32.jpg)
Pengajuan Surat Permohonan Kredensial
Proses kredensial : pengisian format kewenangan klinis oleh Mitra Bestari yang ditunjuk
Proses assesmen kompetensi (disepakati), review dan verifikasi oleh Mitra Bestari
Mengambil keputusan tentang kewenangan klinis
Proses Rekomendasi
Penerbitan Penugasan Klinik oleh Direktur/ Pimpinan RS
Tahapan Kredensial
32
![Page 33: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/33.jpg)
33
![Page 34: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/34.jpg)
34
![Page 35: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/35.jpg)
Kewenangan klinis merupakan :
• Pernyataan bahwa seorang perawat kompeten dan diberikan kewenangan oleh fasyankes berdasarkan kompetensinya tersebut
• Proses yang menggambarkan praktik terbaik yang ada (existing best practice) sebagai dasar utk menetapkan prosedur yang tepat.
• Perlu dilengkapi dengan adanya program pengembangan profesionalisme berkelanjutan dimana perawat memperoleh jaminan dpt mempertahan dan meningkatkan kompetensi ke level yang lebih advanced.
Kewenangan klinis
![Page 36: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/36.jpg)
• Menjamin pemberi pelayanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan lingkup praktik dan berkualitas
• Sebagai wujud komitmen pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat
Tujuan penetapan kewenangan klinis
![Page 37: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/37.jpg)
Perawat Kredensial
GAP Kompetensi
Kenaikan
Penjenjangan
(challenge)
Kompetensi yang
perlu dilatih
Program CPD (unit
Diklat)
Kompetensi Baru
![Page 38: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/38.jpg)
38
MUTU YANKES
JKN Kendali Mutu & Kendali Biaya
AKREDITASI RS
Quality & Pt. Safety
KOMITE KEPERAWATAN
Subkomite KREDENSIAL
PROFESIONALISME PERAWAT
Melalui KEWENANGAN KLINIS
YAN/ASUHAN diberikan oleh
PERAWAT KOMPETEN
KESELAMATAN PASIEN
![Page 39: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/39.jpg)
5. PENUTUP
39
![Page 40: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/40.jpg)
KESIMPULAN
1. Manajemen SDM keperawatan yang adekuat diperlukan untuk pencapaian pelayanan keperawatan berkualitas
2. Fungsi komite keperawatan menjamin pelayanan keperawatan yg berkualitas, sesuai dgn standar dan berorientasi keselamatan pasien yg sejalan dengan standar akreditasi KARS versi 2012 dan prinsip kendali mutu JKN
40
![Page 41: Kebijakan Komite & Kredensial Keperawatan dalam Upaya](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022041300/62517106e841214b4f7efe96/html5/thumbnails/41.jpg)
Terima kasih …
Pelayanan
Keberhasilan
Kunci
Kompeten
Perawat