KEBIJAKAN KEMENKES DALAM

INKLUSI DISABILITAS

dr. Edduwar Idul Riyadi, Sp.KJ

Kasubdit Gangguan Indera dan Fungsional (GIF)

Jakarta, 27 November 2020

Outline Paparan

1

2

5

PENGERTIAN DAN DATA DISABILITAS

KEMAJUAN, TANTANGAN DAN KESIMPULAN

KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG

DISABILITAS

4 REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

3 LEGAL FRAMEWORK

3

PENYANDANG

DISABILITAS

Orang yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual atau

sensorik dalam jangka waktu lama

(kesepakatan internasional

minimal 6 bulan) yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan

dan sikap masyarakat, dapat

menemui hambatan yang

menyulitkan untuk berpatisipasi

penuh dan efektif berdasarkan

kesamaan hak.

RAGAM DISABILITAS

• Fungsi Panca Indera

• D. Netra

• D. Rungu

• Fungsi Pikir, Tingkat intelektual dibawah rata-rata

• Lambat Belajar

• Grahita

• Down Syndrom

•Fungsi pikir, Emosi dan perilaku

•Psiko sosial : Skizoprenia, Bipolar, Depresi, Kecemasan dan gangguan keperibadian

•Perkembangan interaksi sosial

•Autism,, hiperaktif dll

• Fungsi Gerak

• Amputasi

• Lumpuh layuh atau kaku

• Paraplegi

• Cerebral Palsy (CP)

• Kusta

• Stroke, dll Fisik Mental

Sensoris Intelektual

FAKTA DISABILITAS

15 dari 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas

± 2 – 4 dari 100 orang

tersebut termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berat.

Meningkatnya usia harapan hidup, maka semakin bertambah kecenderungan penyandang disabilitas disebabkan karena proses degeneratif.

Penyakit dan kondisi kesehatan dapat berimplikasi menjadi gangguan fungsional/disabilitas, demikian juga kejadian bencana alam, kecelakaan lalu lintas serta konflik sosial, dll

Permasalahan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas

International Classification of Functioning,Disability and Health ( ICF/WHO,2001) 5

PROPORSI DISABILITAS ANAK 5-17 TAHUN

MENURUT PROVINSI, 2018

Disable anak 5-17 tahun apabila

terdapat kesulitan/hambatan

fungsi berat atau sangat berat

DATA DISABILITAS

MENURUT RISKESDAS 2018

PROPORSI DISABILITAS UMUR 18-59

TAHUN MENURUT PROVINSI, 2018

Disable dewasa umur 18-59 tahun

apabila ada ketidakmampuan fisik dan

mental sedang/berat/sangat berat

PROPORSI DISABILITAS PADA LANSIA (≥ 60

TAHUN), 2018

7

• Disabilitas ringan: 22%

• Disabilitas sedang, berat, dan

tergantung total: 3.7%

DATA DISABILITAS MENURUT RISKESDAS 2018

UU No.19 TH 2011 Tentang Pengesahan

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

UU No.36 Th 2009 Tentang Kesehatan

UU No.8 Th 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas

LEGAL FRAMEWORK KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS

33 Hak Penyandang Disabilitas, termasuk hak Kesehatan

Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas : • Informasi & Komunikasi • Pelayanan Kesehatan • Alat Bantu Kesehatan • Perlindungan thd Percobaan Medis • Akses Sumber Daya Kesehatan • Menentukan Jenis Yankes • Perlindungan dalam Litbang dgn objek manusia • Obat Bermutu Efek Samping Rendah

Hak Kesehatan Lanjut usia dan Penyandang Cacat

Kebijakan Dalam Penanggulangan

Penyandang Disabilitas

PENCEGAHAN

DISABILITAS

REHABILITAS PELAYANAN

KESEHATAN

• Pencegahan

Disabilitas harus

dilakukan sedini

mungkin

• Namun jika

Disabilitas telah

terjadi tetap

upayakan tingkat

kemandirian

seoptimal mungkin

• Rehabilitasi medik

dasar dan sederhana

yg bisa dilakukan di

FKTP

• RBM dengan

melibatkan Lintas

Sektor terutama

Dinas Sosial yang

merupakan Leading

sektor utama

• Layanan Kesehatan

Penyandang

Disabilitas di FKTP,

seperti Aksesibilitas,

cara berinteraksi

dengan penyandang

Disabilitas dalam

pelayanan

• TUSI Dit. Yankes

PROMOTIF PREVENTIF KURATIF REHABILITATIF/

HABILITATIF

Peningkatan

KIE

Dukungan

Regulasi

Kerjasama

masyarakat

serta LP/LS

Pencegahan

dan

Pengendalian

Faktor Risiko

Penyakit

Penanganan

layanan

kesehatan

penyandang

disabilitas

sesuai standar

Pelayanan

Rehabilitasi

medik sesuai

standar

Penguatan

RBM

Lanjutan Kebijakan ............

1

PETA JALAN LAYANAN KESEHATAN INKLUSI

2 3 4 5

Penguatan advokasi dan

koordinasi lintas program

dan lintas sektor untuk

mewujudkan implementasi

kebijakan dan aturan

layanan kesehatan inklusif

Penguatan peran serta

masyarakat termasuk

Penyandang Disabilitas

dan kerjasama dengan

sektor kesehatan

Peningkatan akses

pelayanan kesehatan

inklusif dengan

memperhatikan aksesibilitas

bagi Penyandang Disabilitas

.

Penguatan sistem

surveilans serta

pemantauan dan

evaluasi kegiatan

Penyediaan sumber

daya yang mampu

melayani Penyandang

Disabilitas

Kabupaten/Kota

memiliki regulasi

ramah disabilitas

Kabupaten/Kota yang

memiliki paling kurang 1

Rehabilitasi Bersumber

Masyarakat (RBM)

Kabupaten/Kota memiliki

paling kurang 50%

Puskesmas Ramah

Disabilitas 1 Rehabilitasi

Kabupaten/Kota

memiliki Pencatatan

dan Pelaporan tentang

Disabilitas

Kabupaten/Kota

memiliki Nakes terlatih

sensitivitas dan

interaksi Disabilitas

Kemensos, Kemendagri,Kemenko PMK, Kemen PU, Bappenas,BPS,

OP terkait, Pemda Prov/Kab/Kota, LSM Peduli Disabilitas

Definisi RBM

Merupakan UKBM

• Program pembinaan wilayah dalam

hal pencegahan kedisabilitasan,

deteksi dan rehabilitasi/habilitasi

segala aspek kehidupan

Tujuan RBM

Untuk memberdayakan Penyandang

Disabilitas dalam segala aspek

kehidupan, keluarga dan Masyarakat

Meningkatkan ketrampilan,

Pengetahuan dan rasa percaya diri

Penyandang Disabilitas (PD) sehingga

dapat berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat

TANGGUNGJAWAB RBM

• Merupakan tanggung jawab semua, Lintas Sektor, Lintas

Program, Nakes, Kader dan Masyarakat

• Koordinator/Leading Utama adalah pada

KEMENTERIAN SOSIAL

• Kegiatan RBM bersifat Bersinergi, dimana ada peran

masing-masing Lintas Sektor (Dinas Sosial, Dinkes, Dinas

Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masy, Lurah, RT, Kades,

Kader, DLL)

• Peran Kesehatan dalam RBM yaitu pada Pencegahan

keparahan Disabilitas dan Rehabilitasi Medis sederhana di

Tingkat Keluarga/masyarakat

KEMAJUAN YANG DILAKUKAN TINGKAT PUSAT

16

1 • Sesuai Target RAN HAM 2015-2019

dengan capain 100%

2 • Melakukan Sosialisasi Peta Jalan di

TK. Propinsi (34 Prop)

3 • Penguatan Kerjasama dengan Lintas

Sektor dan Lintas Program terkait

TANTANGAN

17

Belum Semua Propinsi melakukan Sosialisasi Peta Jalan ke Kab/Kota (sesuai UU 23)

Pemahaman dari pengambil keputusan di daerah terkait Disabilitas masih belim maksimal

Stigma dan diskriminasi thd penyandang disabilitas masih tinggi

Aksesibilitas untuk sumber daya dan Pelayanan Kesehatan

CONTOH AKSESIBILITAS PUSKESMAS LABU API Kab. Lombok Barat PROV. NTB

PUSKESMAS BANDARAYA KOTA BANDA ACEH PROV. ACEH

1

• Bahwa hak kesehatan bagi disabilitas telah diterjemahkan kedalam Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusif Disabilitas 2020-2024

2

• Keterlibatan dan dukungan Multi Sektor sangat dibutuhkan agar target Peta Jalan dapat dicapai

3 • Tidak adanya Diskriminasi didalam

pelayanan kesehatan bagi disabilitas

KESIMPULAN

BEBERAPA PEDOMAN YANG

DILAHIRKAN KEMENKES

Buku Panduan

Kader RBM

Buku Petunjuk

Teknis

Penyelenggaraan

RBM bagi Petugas

Manual Keluarga

untuk Penyandang

Disabilitas

(30 modul)

TERIMA KASIH

Tema : “Membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi covid 19”