kebijakan fiskal & strategi pajak pasca new normal
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN FISKAL & STRATEGI PAJAK
PASCA NEW NORMAL
COVID 19 – ECONOMIC IMPACT
berpengaruh dalam segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian.
Pola kehidupan masyarakat BERUBAH : Pendidikan, (cara belajar, ujian dan kelulusan, penerimaan siswa Baru), Pekerjaan , Ibadah, Hubungan sosial kemasyarakatan
Kondisi ekonomi Pertumbuhan ekonomi menurun. Kegiatan usaha terhenti: PHK pegawai dsb.
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DAN
KEBIJAKAN FISKAL
11 Feb 2020
SP-04 2020
RUU OmnibusLaw
31-03-2020
Perpu 1 Th 2020
27-04- 2020
PMK 44/PMk.03/2020
05-05- 2020
PMK 48/PMk.03/2020
10-06- 2020
Kep-269/PJ/2020
Lapor e-Bupot PPh
23/26 utk PKP di KPP
Pratama mulai 1 Agustus
2020
18-05- 2020
UUNo.2 Th 2020
Covid 19
2/3/2020 : Terdeteksi kasus Covid
10-06- 2020
PP 29 Th 2020
Fasilitas PPh dalam
rangka penanganan
covid
10/4/2020 : PSBB DKI, diikuti kemudian kota lain
KEBIJAKAN FISKAL – PANDEMI COVID 19 no Peraturan Tanggal Tentang
Ket
1 Perpu 1 Th
2020
31-03-2020
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-
L9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan
Tgl 18 mei 2020
disahkan menjadi
UU No. 2 tahun
2020
2 PMK
44/PMk.03/2
020
27-04- 2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019
3 PMK
48/PMk.03/2
020
05-05-2020 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran,
Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak
Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Mulai 1 Juli 2020
4 PP 29 Tahun
2020
10-06-2020 Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Desease 2o19 (Covid- 19)
5 Kep-
269/PJ/2020
10-06- 2020 Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal
26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan
Menyampaikan Spt Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau
Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-04/Pj/2017
Mulai 1 Agustus
2020
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
RUU OMNIBUS LAW
PERPU 1 TH 2020
PMK 48/PMK.03/2020
PMK 44/PMK.03/2020
PP NO.29 TH 2020
PERBAIKAN ADM PAJAK; KEP 269/PJ/2020
POIN2 RUU OMNIBUS LAW 2020
1. Penurunan tarif PPh. Tarif PPh badan menjadi 22% pada 2021-2022, dan menjadi 20% pada 2023.
Pengurangan tarif 3% bagi perusahaan go publik.
Penghapusan PPh dividen dalam negeri
Penurunan Tarif PPh 26 atas bunga yg diterima SPLN,
2. Perubahan konsep dari world wide menjadi teritorial. Dividen LN maupun laba BUT di LN tidak dikenakan pajak apabila diinvestasikan di DN.
Orang asing dg dual residence, akan dikenakan pajak atas penghasilan yg diterima di Indonesia saja.
Orang Indonesia yg tinggal di LN lebih 183 hari, dianggap SPLN. Jika menerima penghasilan dari DN dikenakan PPh 26. WNA yg tinggal di DN lebih 183 hr menjadi SPDN, namun PPh yg dibayar hanya atas penghasilan dari Indoneisa.
3. Merelaksaksi hak untuk mengkreditkan pajak masukan. PPN masukan sebelum PKP dan PPN masukan yg ditemukan saat pemeriksaan tetap dapat dikreditkan.
4. Penurunan sanksi administrasi, berupa bunga tidak lagi flat 2%/bl tetapi mengikuti bunga yang berjalan. Berlaku juga untuk Imbalan bunga
kepada WP.
5. Mengatur pajak bagi perusahaan digital seperti Google, Netflix, Facebook dan sebagainya.
6. Mengubah definisi bentuk usaha tetap sehingga tidak lagi berdasarkan kehadiran fisik. Memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan (significant economic presence).
7. Rasionalisasi Pajak Daerah
SEMBILAN UNDANG-UNDANG DALAM RUU
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN ADALAH:
1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. UU Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. UU Kepabeanan
5. UU Cukai
6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
7. UU Penanaman Modal
8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
9. UU Pemerintah Daerah
PERPU 1 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA VIRUS DESEASE 2019 (COVID- l9)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM
KEUANGAN
Poin diatur untuk KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
1. Penganggaran dan Pembiayaan
2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
3. Kebijakan di Bidang Perpajakan
4. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
6. Pelaporan
PERPU 1 TAHUN 2020
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Penyesuaian tarif
Perlakuan Perpajakan kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan.
Kewenangan mekeu utk membebaskan/
meringankan BM dalam kondisi darurat
PENYESUAIAN TARIF PPH
PPh badan 22% di tahun 2020 dan 2021 serta
20% mulai tahun 2022. Pengurangan tarif 3%
untuk Perusahaan Go Publik (min 40% saham
dijual dibursa.
PERLAKUAN PERPAJAKAN PMSE
Pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP tak
berwujud/Jasa dari Luar negeri di dalam negeri
melalui perdagangan PMSE.
Pengenaan PPh atau Pajak Transaksi yang
dilakukan oleh SPLN yang memenuhi
ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
PENGENAAN PPN PMSE PMK 48/PMK.03/2020
Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha PMSE yang
ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan
melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/
atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
melalui PMSE.
Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari
Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, PPMSE Luar
Negeri, dan/ atau PPMSE Dalam Negeri.
PENGENAAN PPN PMSE PMK 48/PMK.03/2020
SPLN BKPTW/JKP
Pembeli DN
Direct sales PMSE
PPN dipungut, dan
disetor oleh SPLN yg
ditunjuk sbg pemungut
SPLN BKPTW/JKP
Penyelenggara PMSE
LN/DN
PPN dapat dipungut,
disetorkan, dan
dilaporkan oleh
Pedagang Luar Negeri,
Penyedia Jasa Luar
Negeri, PPMSE Luar
Negeri, atau PPMSE
Dalam Negeri yang
ditunjuk sebagai
Pemungut PPN PMSE
Pasal 2 ayat (3) dan (4) PMK 48
Pembeli DN
Note pembeli DN
- Berkedudukan di Indonesia,
- menggunakan alat pemby disediakan oleh perus Indonesia,
- IP adres /telpon Indonesia
PENGENAAN PPN PMSE PMK 48/PMK.03/2020
Kriteria pelaku usaha PMSE yg ditunjuk sbg pemungut PPN nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima J asa di Indonesia
mele bihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE ditetapkan oleh Direktur J enderal
mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya
diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE
Pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE
PENGENAAN PPH PMSE
Pengenaan PPh atau Pajak Transaksi yang dilakukan oleh SPLN yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan
Kehadiran ekonomi signifikan, apabila :
Jumlah peredaran bruto konsolidasi grup;
Jumlah penjualan di Indonesia, dan atau
Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai jumlah tertentu
Dianggap ada BUT
PENGENAAN PPH PMSE
SPLN BUT
Non BUT
Dikenakan PPh
Dikenakan Pajak Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
SPLN bisa menunjuk perwakilan di DN untuk melaksanakan kewajiban
penyetoran dan pelaporannya
INSENTIF PAJAK BAGI WP TERDAMPAK
PANDEMI COVID
PMK 44/PMK.03/2020 (PERUBAHAN PMK 23/PMK.03/2020)
No Insentif April sd September 2020 Syarat
1 PPh 21 Ditanggung Pemerintah KLU-KITE-PDKB; Pemberitahuan pemanfaatan; Laporan Realisasi max tgl 20 bulan berikut
2 PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah
KLU-KITE-PDKB; Surket; Laporan Realisasi tgl 20 bulan berikut
3 Pembebasan PPh 22 Impor KLU-KITE-PDKB; SKB PPh 22 Impor; Lap realisasi 3 bulanan
4 Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 30%
KLU-KITE-PDKB; Pemberitahun; Laporan Realisasi 3 bulanan (max: 20/7/2020 dan 20 Oktober 2020)
5 Restitusi PPN diberikan pendahuluan
KLU-KITE-PDKB; LB max 5M;
FASILITAS PAJAK PENANGANAN CORONA
PP 29 TAHUN 2020
Fasilitas PPh:
a. tambahan pengurangan penghasilan neto;
b. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
c. tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;
d. penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan
e. pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa
TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN
NETO
Kepada Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi
Alat Kesehatan dan/atau PKRT untuk keperluan
penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan
tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar
30%o (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.
SUMBANGAN DE
Sumbangan dalam rangka penanganan COVID- 19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:
a. BNPB;
b. BPBD;
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
e. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan,
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
TAMBAHAN PENGHASILAN SDM DI BIDANG
KESEHATAN;
Dikenakan Pasal 2l yang bersifat final dengan
tarif sebesar 0% (nol persen) dari jumlah
penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.
KOMPENSASI DAN PENGGANTIAN ATAS
PENGGUNAAN HARTA
Dikenakan tarif final 0%
PERBAIKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Kep-269/PJ/2020
Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal
23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan
Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan
Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
04/Pj/2017
Pelaporan PPN, otomatisasi PPN Masukan :
masih tahap uji coba pada beberapa PKP
KESIMPULAN KEBIJAKAN FISKAL 2020
ERA COVID-19
Perpu 1 th
2020
- Penurunan
Tarif PPh
- Pemajakan
PMSE
PMK 48
- PPN PMSE
- Penunjukan
pemungut
PPN
PMK 44
- Insentif
Bagi WP
terkena
Pandemi
PP 29 Th 2020
- Insentif Bagi
penanganan
Pandemi
RUU OMNIBUS
LAW
WAJIB PAJAK
Memanfaatkan fasilitas pajak dengan penuh
tanggung jawab.
Self assessment vs Official assessment
End