Kebijakan Akuntansi

Jurnal Standar

Ilustrasi

tedi – last 02/18

Piutang :hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas laintermasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih:taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterimapembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ataukorporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang taktertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhirperiode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagihdihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristikpiutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentutergantung kondisi dari debitornya.

Klasifikasi Piutang.

Piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang

menyebabkan timbulnya piutang, yaitu sbb :

1.Pungutan. Piutang yang timbul dari peristiwa

pungutan, terdiri atas:

a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;

b) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kab/Kota;

c) Piutang Retribusi;

d) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2. Perikatan. Piutang yang timbul dari peristiwaperikatan, terdiri atas :a) Pemberian Pinjaman;b) Penjualan;c) Kemitraan;d) Pemberian fasilitas.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Piutang yang timbuldari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah,terdiri atas :a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri BukanBendahara;

b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan GantiKerugian Daerah terhadap Bendahara.

4.Transfer antar Pemerintahan. Piutang yangtimbul dari peristiwa transfer antarpemerintahan, terdiri atas :

a) Piutang Dana Bagi Hasil;

b) Piutang Dana Alokasi Umum;

c) Piutang Dana Alokasi Khusus;

d) Piutang Dana Otonomi Khusus;

e) Piutang Transfer Lainnya;

f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;

g) Piutang Transfer Antar Daerah;

h) Piutang Kelebihan Transfer.

Pengakuan awal Piutang.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk

menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya

kepada entitas lain, yaitu ketika :

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;

atau

2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah

dilaksanakan penagihan; atau

3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode

pelaporan.

Pengakuan piutang yang muncul dari peristiwa transfer

ditentukan sbb :

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber

Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi

penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber

daya alam yang menjadi hak daerah yang belum

ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak

daerah pada umumnya ditetapkan menjelang

berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi

definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan

telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang

belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun

anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai

piutang DBH oleh pemerintah daerah ybs.

2.Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila

akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang

belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan

antara total alokasi DAU menurut Peraturan

Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam

satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat

dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh

Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila

Pemerintah Pusat mengakuinya serta

menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat

Pemerintah Daerah telah mengirim klaim

pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah

Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya,

tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan

pembayaran. Jumlah piutang yangdiakui oleh

Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim

yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

4. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk

menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah

mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah

Pusat yang belum melakukan pembayaran.

5. Piutang transfer lainnya diakui apabila:a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan

persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahunPemerintah Pusat belum menyalurkan seluruhpembayarannya, sisa yang belum ditransfer akanmenjadi hak tagih atau piutang bagi daerahpenerima;

b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan,misalnya tingkat penyelesaian pekerjaantertentu, maka timbulnya hak tagih pada saatpersyaratan sudah dipenuhi, tetapi belumdilaksanakan pembayarannya oleh PemerintahPusat.

6. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkanhasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yangmenjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilaidefinitif jumlah yang menjadi bagiankabupaten/kota pada umumnya ditetapkanmenjelang berakhirnya tahun anggaran. Secaranormal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagihasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telahditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah, tetapi masih ada hak daerah yang belumdibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, makajumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagaihak untuk menagih (piutang) bagi pemda yangbersangkutan.

7. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapatperjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuanyang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkanhasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yangmenjadi hak/bagian daerah penerima yang belumdibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut SuratKeputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerahpenerima belum dibayar sampai dengan akhirperiode laporan, makajumlah yang belum dibayartersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagipemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam

suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila

suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka

entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan

transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah

transfer, pihak yang mentransfer mempunyai

kewenangan untuk memaksakan dalam menagih

kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak

yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan

dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengakuan piutang/hak tagih yang mencul dariTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) :

1. Bila penyelesaian TP/TGR dilakukan secara damai (diluar pengadilan), maka harus didukung dengan buktiSK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yangdipersamakan, merupakan surat keterangan tentangpengakuan bahwa kerugian tersebut menjaditanggung jawab seseorang dan bersedia menggantikerugian tersebut.

2. Bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakanmelalui jalur pengadilan, pengakuan piutang barudilakukan setelah ada surat ketetapan yang telahditerbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagaiberikut:1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yangditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurangbayar yang diterbitkan; atau

2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampaidengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yangtelah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajakuntuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;atau

3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampaidengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yangmasih proses banding atas keberatan dan belumditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkanpiutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman :

a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlahyang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabilaberupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajarpada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

b) Bila dalam naskah perjanjian pinjaman diaturmengenai kewajiban bunga, denda, commitment feedan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka padaakhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya padaperiode berjalan yang terutang (belum dibayar) padaakhir periode pelaporan.

2. Penjualan. Piutang dari penjualan diakui sebesarnilai sesuai naskah perjanjian penjualan yangterutang (belum dibayar) pada akhir periodepelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkanadanya potongan pembayaran, maka nilai piutangharus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkanketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalamnaskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa. Piutang yang timbul diakuiberdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikanoleh pemerintah pada akhir periode pelaporan,dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yangtelah diterima.

Pengukuran piutang transfer :

1.Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yangbelum diterima sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkanberdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

2.Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belumditerima, dalam hal terdapat kekurangantransfer DAU dari Pemerintah Pusat kekabupaten;

3.Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaimyang telah diverifikasi dan disetujui olehPemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan

pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan

sebagai berikut :

1.Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang

jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang

akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke

depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian

yang telah ditetapkan;

2.Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai

yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement)

terhadap Pengakuan Awal :

1. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal

tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi

penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

2. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan

penghapusan piutang maka masing-masing jenis

piutang disajikan setelah dikurangi piutang

yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan Piutang dilakukan dengan 2cara :1. Penghapustagihan (write-off). Hapus tagih berkaitan

dengan perdata, dan dilakukan berdasarkanketetapan hukum.

2. Penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuanpiutang adalah kebijakan intern manajemen,merupakan proses dan keputusan akuntansi untukpengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadiekstrakomptabel agar nilai piutang dapatdipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan asetyang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatismenghapus kegiatan penagihan piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara

nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang *).

Dasar perhitungan penyisihan piutang adalah kualitas

piutang, yang diklasifikasikan sbb :

Catatan :

*) diperhitungkan di tingkat SKPD

Piutang disajikan dalam Neraca, dan harus diungkapkansecara memadai dalam CaLK.

Informasi piutang dalam CaLK meliputi :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,pengakuan dan pengukuran piutang;

2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untukmengetahui tingkat kolektibilitasnya;

3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;

4. Jaminan atau sita jaminan bila ada. Untuk Tuntutan gantirugi/tuntutan perbendaharaan harus diungkapkanpiutang yang masih dalam proses penyelesaian, baikmelalui cara damai maupun pengadilan.

5. Penghapusbukuan piutang (misalnya jenis piutang, namadebitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusanpenghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu).

Penyajian Piutang dalam Neraca :

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yangmelaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD dengan tugas :

a) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkanbukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku JurnalLRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

b) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadianpendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam BukuBesar masing masing rekening;

c) Menyusun Laporan Keuangan (LRA, LO, LP-SAL, LPE,LAK, Neraca, CaLK).

2. Bendahara Penerimaan PPKD, dengan tugas :

a) Mencatat dan membukukan semua penerimaankedalam buku kas penerimaan PPKD;

b) Membuat SPJ atas pendapatan.

Dokumen yang diperlukan sebagai sumber penjurnalan :

.

JURNAL STRANDAR PIUTANG PADA SAPD PPKD

Contoh 1 : Piutang Bagian Laba Penyertaan Modal Pada BUMD.

Tgl 11 Maret 2015, berdasarkan hasil RUPS PT BPR “ARTOS” yang

merupakan BUMD, ditetapkan deviden Pemerintah Rp 500.000.000,oo

Tgl 25 Maret, diterima Nota Kredit Bank “Japar” yang menyebutkan

adanya pemindahbukuan ke Rekening Kas Daerah berkenaan dg

deviden dari PT BPR “ARTOS”.

Maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

Contoh 2 : Pendapatan Transfer.

Tgl 05 Januari 2015 PPKD menerima dokumen berupa PMK ttg Bagi

Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai Rp 750.000.000,oo.

Tgl 10 Maret 2015 PPKD menerima Nota Kredit Bank “Japar”

pemindahan bukuan ke rekening Kas Daerah Rp 750.000.000,oo atas

PMK /Dokumen yang dipersamakan tsb.

Maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

Pihak Terkait Dan Dokumen Yang Digunakan

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang

pada SAPD SKPD antara lain :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

yang melaksanakan Fungsi Akuntansi, dan

2. Bendahara Penerimaan SKPD yang bertugas menerima

dan mencatat pada Buku kas, dan membuat SPJ.

Dokumen yang digunakan sesuai dengan transaksi yang

berkenaan dengan pendapatan melalui penetapan,

misalnya Surat ketetapan Retribusi.

Jurnal Standar Piutang pada SAPD SKPD

Contoh 1 : Pengakuan Piutang Retribusi.

Tgl 20 April 2015, KPA Dinas Perdagangan menerbitkan SKR Tempat

Pelelangan Rp 1.000.000,oo

Tgl 28 April 2015, Bendahara Dinas Perdagangan menerima Nota

Kredit Bank “Japar” yang menyebutkan adanya pembayaran retribusi

ke Rekening Kas Daerah berdasarkan SKR tgl 20 April 2015 di atas.

Maka, Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :

Contoh 2 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Berdasarkan data yang dikelola SKPD, diketahui saldo piutang pajak

sebesar Rp175.000.000,00, dengan kualitas piutang pajak sbb :

Maka, PPK SKPD mencatat penyisihan piutang :

Sumber :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013