LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RESES MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2016-2017

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

2016

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di bidang energi kita masih menghadapi tantangan utama, berupa

peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara

proporsional oleh ketersediaan dan peningkatan pasokan. Di sektor

ketenagalistrikan kita juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan

energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

Termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, yang juga masih terdapat masalah

pemenuhan kebutuhan listrik, padahal provinsi ini juga memiliki sumber energi

yang cukup banyak dan beragam, selain itu juga memiliki potensi energi yang

dapat dikembangkan.

Kalimantan Barat adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi

yang relatif baik dan pada masa mendatang akan memerlukan energi listrik

yang cukup besar untuk menggerakan roda perekonomian. Provinsi Kalimantan

Barat memiliki tantangan terkait sektor energi, antara lain:

- Rasio elektrikasi di Provinsi Kalimantan Barat masih cukup rendah yaitu

berkisar 75%;

- Keamanan pasokan energi listrik masih rentan, karena sebagian besar

bahan bakar pembangkit listrik yang ada terutama jenis BBM dan gas

masih didatangkan dari luar Kalbar;

- Terbatasnya jalur distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG

menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG di daerah

terisolir, daerah perbatasan dan daerah kepulauan;

- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kalbar sebagai pembangkit

listrik masih terbatas ( 3,5 MW, atau berkisar 1%), sementara potensi

energi baru dan terbarukan cukup banyak, seperti : energi air, energi

surya, bioenergi (biomassa dan biogas), batubara, gambut, dan uranium;

- Pengembangan energi arus laut mulai dikembangkan pada periode

2015-2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas komersial dan

masih pada tahap penyiapan kebijakan, studi kelayakan, dan pilot

project.

- Provinsi Kalimantan Barat berpotensi untuk dikembangkan

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan

melibatkan berbagai pihak dan masyarakat. Pada tahun 2015 BATAN

melakukan pra-survey tapak lokasi PLTN di Kalbar.

Sementara itu, di bidang pertambangan mineral dan batubara kita

menghadapi tantangan dan masalah terkait dengan implementasi undang-

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, khususnya tentang

pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam

negeri, masalah izin usaha pertambangan, dan masalah iklim usaha yang kurang

kondusif serta masalah lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang

perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai obyek kunjungan

pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini

dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap

aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini

diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang –

bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan

fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Barat adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara

langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber

daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan

kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan

sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Kalimantan Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan

Barat pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah

kelistrikan.

1.4. Waktu, Lokasi Kunjungan dan Agenda Kegiatan

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sd. 3 Nopember 2016 dan mempunyai

lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan

pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke

lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat,

Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian

ESDM, Kementerian Ristek Dikti RI, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN

(Persero), dan instansi terkait lainnya.

2. Kunjungan dan Pertemuan dengan kepala LAPAN beserta jajarannya di

Balai Pengamatan Dirgantara, Pontianak;

3. Kunjungan dan Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait

dengan permasalahan kelistrikan dan upaya peningkatan rasio

elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Kalimantan Barat;

4. Kunjungan dan Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero)

terkait dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG;

5. Pertemuan dengan PT. Well Harves Winning (WHW) beserta 10 besar

perusahaan tambang (PT. Aneka Tambang Tbk, PT Harita Prima Abadi

Mineral, PT. Kendawangan Putra Lestrai, PT. Mahkota Karya Utama, PT.

Bintangar Maju Abadi, PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Danpac

Resources, PT. Persada Pratama Cemerlang, PT. Nusapati Nusantara, dan

PT. Putra Alam Lestari);

1.5. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Barat adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait

dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup

(LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan

mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan

anggaran.

1.6. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi

kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi

dan melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada

rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

1.7. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.

BAB II SEKILAS LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di

Pulau Kalimantan dengan ibu kota ProvinsiKota Pontianak. Luas wilayah

Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia).

Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu

daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan

kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di

antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini

masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman,

walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar

kecamatan.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat

termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan

negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan

dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat merupakan provinsi di

Indonesia yang mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari

negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah

terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak,

Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai

delapan jam perjalanan.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki

Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang

mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering

dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan

jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat

telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah

S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km),

yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya

adalah: S. Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (197 km), S. Kendawangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timurhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timurhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengahhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sungai

( 128 km), S. Jelai (135 km), S. Sekadau (117 km), S. Sambas (233 km), S. Landak

(178 km).

Meski Kalimantan Barat termasuk satu diantara daerah yang kaya hasil

alam, khususnya pertambangan, namun sektor ini kini tak lagi jadi unggulan

dalam target penerimaan pendapatan negara di Provinsi ini. Adanya regulasi

pembatasan ekspor mentah hasil tambang, diduga jadi pemicunya. Sejak aturan

pembatasan komoditas tambah mentah diberlakukan, pihaknya mengalami

penurunan pendapatan hingga sekitar Rp 40 miliar. Jika pada 2014 penerimaan

negara dari sektor tambang mencapai Rp 79 miliar, menurun menjadi sekitar

Rp 34 miliar saja pada 2015

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan

mencabut izin pertambangan yang tidak Clear and Clean (CNC). Dari catatan dan

data terdapat 5.000 izin bermasalah, dan baru sekitar 1.100 di cabut. Jika

dahulu KPK yang mencabut, sekarang giliran gubernur yang mencabut

perizinan yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota, saat ini kewenangannya

berada di Pemprov sesuai UU Pemda dan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015

tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat sampai akhir Tahun

2015 mengalami perlambatan dengan hanya tumbuh sebesar 4,35%.

Perlambatan ekonomi Kalimantan Barat terjadi seiring dengan perlambatan

investasi dan kontraksi ekspor Kalimantan Barat, terutama dari sektor

pertanian dan industri pengolahan. Hal ini disebabkan antara lain karena

kurangnya pasokan listrik. Tingkat inflasi Kalimantan Barat pada akhir Tahun

2015 sebesar 5,79%. Kondisi perekonomian Kalimantan Barat pada Tahun

2016 diprediksi tumbuh terbatas sebesar 4,64% - 5,21%, dengan sumber

pertumbuhan berasal dari kinerja perekonomian utama, antara lain sektor

industri dan sektor kontruksi.

Perlu upaya untuk mempercepat peningkatan perekonomian di

Kalimantan Barat, misalnya dengan adanya pengembangan beberapa Kawasan

http://pontianak.tribunnews.com/tag/pertambangan/

Industri dan Kawasan Industri Khusus di Kalbar sehingga proses pembangunan

dapat terwujud lebih cepat untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.

Diperlukan pasokan energi listrik yang memadai dan kontinyu terutama untuk

mendukung sektor riil (misalnya : industri, pengolahan tambang, pertanian, dll).

Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat hingga September Tahun

2016 mencapai 76,82% (Rasio Elektrifikasi Nasional tahun 2016 sebesar

89,53%). Rasio Desa Berlistrik Kalimantan Barat hingga Semester I Tahun 2016

mencapai 61,48% (belum termasuk realisasi pengembangan/perluasan

jaringan distribusi Tahun 2016 yang sudah dalam tahap pembangunan).

Pertumbuhan permintaan energi listrik selama 5 tahun terakhir sebesar

10,03%. 95% pasokan energi listrik PLN masih menggunakan pembangkit

listrik berbasis bahan bakar minyak dan sisanya merupakan pembangkit

berbasis energi baru terbarukan serta pembelian listrik dari Sarawak Malaysia.

Di Beberapa wilayah Kabupaten mengalami defisit daya/energi listrik dari sisi

pembangkit listrik sehingga berakibat pemadaman bergilir. Masih ada daerah

yang mendapat layanan suplai listriknya dibawah 12 jam (akses pasokan BBM

ke lokasi PLTD lisdes yang cukup jauh).

BAB III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

3.1. Kunjungan dan Pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat

beserta jajarannya

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat

Drs. Cornelis,MH, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya beserta

jajarannya. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat kantor Gubernur

Kalimantan Barat, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain sebagai

berikut:

- Masih terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan

energi listrik, sehingga antara lain menyebabkan pertumbuhan sektor riil

melambat;

- Keamanan pasokan energi listrik masih rentan, karena sebagian besar

bahan bakar pembangkit listrik yang ada terutama jenis BBM dan gas

masih didatangkan dari luar Kalbar;

- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kalbar sebagai pembangkit

listrik masih terbatas ( 3,5 MW per Akhir Tahun 2015), sementara

potensi energi baru dan terbarukan cukup banyak, seperti : energi air,

energi surya, bioenergi (biomassa dan biogas), energi angin, batubara,

gambut, dan uranium;

- Potensi energi di Kalimantan Barat berupa energi air, energi sinar

matahari, biomassa/biogas, batubara dan uranium.

- Potensi energi air sebesar 988 MW yang tersebar di beberapa Kabupaten

terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang dapat

dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro maupun

Mikrohidro.

- Potensi energi listrik berbasis Biogas bersumber dari limbah cair

pengolahan kelapa sawit (POME/Palm Oil Mill Effluent) dimana potensi

ini cukup besar mengingat banyaknya perkebunan dan pabrik

pengolahan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.

- Potensi sampah kota yang dimiliki sebesar 300 ton/hari juga dapat

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik biomassa.

- Potensi batubara sebesar 160,6 Juta ton tersebar di Kabupaten Melawi,

Sintang dan Kapuas Hulu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber

energi untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

- Potensi uranium yang terdapat di kabupaten Melawi sebagai energi

primer PLTN sebagai dukungan untuk bauran energi nasional dalam

Rencana Umum Energi Nasional.

- PT. Pertamina (Persero) 168 titik penyalur dan PT. AKR 21 titik

penyalur, 189 titik penyalur.

- Kegiatan LAPAN di Pontianak perlu disosialisasikan sehingga

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

- Provinsi Kalimantan Barat menjadi percontohan dalam pengelolaan data

investasi pertambangan di Indonesia bagi provinsi lainnya.

- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kalbar sebagai pembangkit

listrik masih terbatas ( 3,5 MW, atau berkisar 1%), sementara potensi

energi baru dan terbarukan cukup banyak, seperti : energi air, energi

surya, bioenergi (biomassa dan biogas), batubara, gambut, dan uranium.

- Terbatasnya jalur distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG

menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG di daerah

terisolir, daerah perbatasan dan daerah kepulauan.

- Pemeritah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan

percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk

mensukseskan program kelistrikan 35 GW;

- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapat mendukung penyediaan

energi listrik, sehingga mempercepat pertumbuhan sektor rill,

meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kalimantan

Barat. Selain itu pemanfaatan EBT adalah sebagai salah satu upaya

mengurangi GRK yang menyebabkan perubahan iklim. Indonesia

memiliki komitmen nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca

(GRK) sebesar 29% pada Tahun 2030.

- Menyusun rencana pengembangan ketenagalistrikan yang terintegrasi

dengan melibatkan berbagai pihak berdasarkan peraturan dan

perundangan yang berlaku sebagai landasan implementasinya,

diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang intinya

adalah upaya-upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk

memberikan jaminan kemudahan perizinan, keuangan serta lahan dalam

pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK);

- Membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan melalui promosi serta menciptakan iklim investasi

yang kondusif;

- Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan energi alternatif (baru

dan terbarukan) termasuk pemanfaatan sumberdaya uranium untuk

PLTN dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat.

- Total rencana pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan

Barat secara menyeluruh dan bertahap dari Tahun 2016 dan 2025

sebesar 1.629 MW.

- Total rencana pengembangan Gardu Induk secara menyeluruh dari

Tahun 2016 – 2025 sebesar 1.830 MVA.

- Total rencana perluasan jaringan transmisi 150 kV secara menyeluruh

dari Tahun 2016 – 2025 sepanjang 3.346 kms.

- Total rencana perluasan jaringan distribusi tegangan menengah

sepanjang 2.093 kms dan jaringan distribusi tegangan rendah sebesar

2.120 kms.

- Rencana Perluasan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di Tahun 2016

sepanjang 194,8 kms (Kilometer sirkuit) dan perluasan jaringan

tegangan rendah (JTR) sepanjang 133,2 kms (Kilometer Sirkuit) tersebar

di 13 kabupaten/kota

- Pembelian listrik dengan Malaysia sudah terjadi lama, melalui jalur

Bengkayang, Mambong. PT. PLN (Persero) yang berada di Kalimantan

Barat telah memperoleh listrik dari Malaysia sebesar 50 MW sejak 20

Januari 2016, tanggfal 9 Mei 2016 meningkat menjadi 75 MW, dan pada

tanggal 16 Mei 2016 meningkat kembali menjadi 95 MW. Dan akan

ditingkatkan lagi menjadi 120 MW. Hal in dikarenakan terdapat

beberapa proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang belum bisa

diselesaikan (PLTU Kalbar 2 x 200 MW, PLTD Peaker, PLTU Bengkayang

2x27,5 MW, PLTU Parit Baru 2 x 50 MW). Sedangkan PLTU Maurang

- Impor listrik dari Malaysia dengan harga Rp1.200 kwh sesudah

dikurskan dengan nilai jual ke masyarakat Kalbar hanya sekitar Rp900

per kwh. Listrik Malaysia bersumber dari Pembangkit listrik tenaga air

(PLTA). Sedangkan apabila dari PT. PLN (Persero) dengan menggunakan

PLTD biaya pokok produksi sebesar Rp 2.800.

- Terdapat masalah LPG 3 kg, terutama daerah terpencil, dan pulau-pulau

mengalami kendala-kendala, baik dalam pendistribusian dan

ketersediaan.

- Tambang uranium dan emas masih belum dilakukan eksplorasi.

Perizinan tambang banyak 248 izin telah dicabut.

- Pembangunan smelter tidak perlu banyak, hanya 6 lokasi. Saat ini yang

sudah berjalan yaitu PT, Antam Tbk, di Bengkayan dan PT. WHW.

- Berkaitan dengan kehutanan, meminta kampong dayak yang telah

mendiami perkampungan tersebut agar tidak diusik keberadaannya.

Lokasi-lokasi tersebut perlu dilakukan survey secara baik di lapangan.

- Permasalahan pertambangan yang memiliki luasan kecil seluas 1 ha

hingga 5 ha, agar perijinan cukup di Bupati, bukan harus memperoleh

izin dari Gubernur. Padahal merupakan pertambangan untuk rakyat,

yang berupa pasir, batu timbun, dll.

- Aspirasi Bupati Kapuas Hulu yaitu Bp Nasir, Lokasi Kabupaten Kapuas

Hulu dari Pontianak perjalanan 18 jam. Dengan 234 ribu. Berbatasan

langsung dengan Malaysia. Untuk daerah yang remote area perlu speed

boat selama 2 hari 2 malam, dibangun PLTMH sesuai dengan debit air.

Apabila tidak ada aliran sungai, maka akan dibangun PLTS. Di daerah

perbatasan, ketersediaan listrik lokasi yang sudah teralir listrik terdapat

di ibukota kecamatan.

- Ada 14 desa yang terdapat di hulu, baru 5 desa yang teraliri listrik. Di

daerah Kapuas hulu harga LPG 3 kg sebesar 25 ribu rupiah.

- Terkait UU Minerba meminta agar ada porsi kewenangan yang diberikan

kepada ke Bupati.

- Aspirasi Wakil Bupati Kubu Raya yaitu Bp. Harimaus, Kabupaten Kubu

Raya merupakan wilayah yang baru. Terkait persoalan pertambangan,

dengan terbitnya UU No.24 Tahuj 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada

kendala terkait pertambangan galian C. Berhubung kewenangan

diberikan kepada Provinsi, maka terdapat kehilangan pemasukan daerah

sebesar 5 Milliar. Dan Pemerintah Provinsi belum siap dalam menerima

hal ini, yang berakibat penambang tidak membayar pajak. Terdapat 9

kecamatan sudah teraliri listrik, namun 20 desa belum teraliri listrik.

- Meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI agar perkampungan-

perkampungan suku dayak yang telah lama menempati kawasan hutan

tersebut.

- Aspirasi Wakil Bupati Bengkayang. Jalan mengalami kerusakan akibat

aktifitas pertambangan yang mengangkut galian C di daerah pelosok.

Kelistrikan tidak mengalami permasalahan. Terdapat perijinan tambang

batu, dengan luas 2 Ha-3 Ha. Untuk memperoleh perijinan dari Gubernur.

- Aspirasi Bupati Landak. Terdapat permasalahan terhadap tunggakan

listrik sebesar 9,2 Miliiar pada 9 kecamatan. Meminta agar pembayaran

dengan system pulsa bukan system meteran.

- Retribusi tambang untuk galian C, menjadi hak bagi pemerintah daerah II

Kabupaten/kota. Perizinan untuk sementara waktu akan diberikan oleh

Provinsi.

- BPH Migas, sudah koordinasi dengan mitra AKR. Ada beberapa kondisi

yang ada 8 on/off, 1 tidak mendapat izin, 2 tidak diusulkan

kembali/pembinaan, 7 beroperasi penuh, dan ada 4 yang baru diusulkan

SPBN sekakap, anjungan, dan batangkrang.

- SPBN Sanghai, SPBN Sekadau, SPBN segedong. Karena ada harga BBM

lebih murah dari BBM subsidi yang mengalir di provinsi Kalimantan

Barat. AKR beralasan tidak laku BBM yang dijual.

- Agen LPG 3 kg, perlu segera diterbitkan dalam waktu secepat-cepatnya

agar kelangkaan LPG 3 Kg, dapat segera diatasi.

- KLHK, saat ini sedang diproses proper yang memiliki payung hukum

dengan Perpres. Saat ini sedang disiapkan draftnya.

- Kemampuan pasok 330 MW, beban pucak 310 MW. Sanggau dan

ketapang dalam kondisi siaga, kecukupan daya mash bisa diatasi. PLTU

baru di ketapan, PLTU sanggau 2x7 MW sudah beroperasi, akan

beroparsi MPP sebesar 4 x 25 MW.

- Tunggakan di Kabupaten Landak saat ini tersisa sebesar 5,2 milliar.

Gambar 1. Pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta

jajarannya

3.2. Kunjungan dan Pertemuan dengan Kepala LAPAN beserta

jajarannya

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Kepala LAPAN Prof. Thomas

Djamaludin. Pertemuan dilaksanakan di balai pengamatan dirgantara,

Pontianak-Kalimantan Barat, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara

lain sebagai berikut:

- Kompetensi utama LAPAN:

1. SAINS ANTARIKSA DAN SAINS ATMOFER;

2. TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

3. PENGINDERAAN JAUH

4. KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

- 7 Program Utama LAPAN:

1. Pengembangan Teknologi Satelit,

2. Pengembangan Teknologi Aeronautika (Pesawat Transport dan

Sistem Pemantau Maritim Berbasis Pesawat Tanpa Awak),

3. Pengembangan Roket Sonda untuk Menjadi Roket Peluncur Satelit,

4. Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh,

5. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional,

6. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer

Equator,

7. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa dan

Observatorium Nasional).

Gambar 2. Evaluasi Misi N219

Tabel 1. Aspek dan manfaat Pengembangan Teknologi Aeronautika

No Aspek Manfaat

1 Penyelematan Kemampuan Bangsa dalam Rancangbangun Pesawat

1. Program ini telah menyerap 300 engineer baru yang siap menerima transfer teknologi/pengalaman dalam rancangbangun pesawat terbang dari para senior yang sedang dan akan pensiun

2. Dalam dunia penerbangan/engineering, transfer teknologi hanya bisa dlakukan dengan program riel pengembangan produk aircraft

2. Ekonomi 1. Program ini telah menghidupkan kembali PT. DI sebagai Aircraft Company, sekaligus menghidupkan rantai pekerjaan mulai dari suplier, DGAC, UKM dan terbentuknya INACOM sebagai wadah 38 UKM teknologi penerbangan untuk mensupplay komponen dalam rangka meningkatkan kandungan lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja

2. Penghematan devisa negara dalam pengadaan pesawat terbang yg sejenis

3. Peluang export pesawat terbang sejenis 3. Transportasi

Memberi peluang penggunaan pesawat terbang buatan sendiri untuk membangun transportasi daerah tertinggal

4. Memperkuat jaringan SDM Teknologi Penerbangan

Industri adalah pilar utama kedirgantaraan, jika industri hidup, maka jaringan pendidikan penerbangan dan juga litbang terkait penerbangan akan bergairah kembali karena merupakan suatu rantai pengembangan teknologi penerbangan nasional.

- Pengembangan sistem pendukung keputusan cuaca antariksa dan

observarium nasional.

Gambar 3. Rencana observarium yang akan dibangun di Gunung Timau-Nusa Tenggara Timur

Tabel 2. Aspek dan manfaat Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan

Cuaca Antariksa dan Observatorium Nasional

No. Aspek Manfaat

1 Mitigasi bencana keantariksaan

Mendukung BNPB dan Basarnas, Meningkatkan sistem peringatan dini terkait cuaca

antariksa dan benda jatuh antariksa 2 Daya saing nasional Kemandirian nasional dalam penyelenggaraan

keantariksaan Peningkatan peran Indonesia dalam mitigasi

bencana keantariksaan secara internasional 3 Pendidikan Penyediaan teknologi keantariksaan untuk dunia

pendidikan, mendukung Kemendikbud. Meningkatkan kesadaran masyarakat (space

awareness) NTT dan Nasional terhadap keantariksaan

Gambar 4. Pertemuan dengan Kepala LAPAN beserta jajarannya.

3.3. Pertemuan dengan Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Dirjen

Ketenagalistrikan, Anggota Komite BPH Migas, Direksi PT.

Pertamina (Persero), Direksi PT. PLN (Persero), beserta jajarannya

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Dirjen

Ketenagalistrikan, Anggota Komite BPH Migas, Direksi PT. Pertamina (Persero),

Direksi PT. PLN (Persero). Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Hotel

Mercure-Kalimantan Barat, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain

sebagai berikut:

- Sistem jaringan listrik di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia

terinterkoneksi di 4 (Empat) titik yaitu di Kabupaten Sambas, Sanggau,

Bengkayang dan Kapuas Hulu.

- Kontrak pembelian listrik PLN dari Sarawak Malaysia mencapai 230 MW

(Mega Watt) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik dan mengurangi

konsumsi pemakaian Bahan Bakar Minyak di sistem kelistrikan

Kalimantan Barat.

- Pembelian energi listrik dari Sesco Malaysia dimulai sejak 20 Januari

2016 sebesar 50 MW flat, ditingkatkan menjadi 90 MW pada tanggal 16

Mei 2016. Rencananya akan ditingkatkan menjadi 120 MW dan saat ini

sedang dalam proses amandemen 3 terkait kontrak jual beli energi

listrik.

- Kesiapan pembelian energi listrik menjadi 230 MW bergantung dari 2

sistem transmisi yaitu SUTET 500 kV dari Bakun – Mambong

diperkirakan selesai di semester 1 Tahun 2017 yang merupakan sisi

sistem transmisi dari SESCO Malaysia dan sistem 150 kV dari GI

Bengkayang-GI Ngabang-GI Tayan yang diperkirakan selesai di semester

2 Tahun 2017.

- Harga pembelian energi listrik menggunakan mata uang ringgit Malaysia

setara dengan Rp.1000,- + pajak bea barang impor 14% dan dijual ke

konsumen dengan harga rata-rata sebesar Rp.900,-

- Pendistribusian energi listrik dari kabupaten di perbatasan ke

wilayah/desa tertinggal di empat kabupaten tersebut yang masih

terkendala dengan keterbatasan panjang jaringan listrik PLN yang sudah

ada (Eksisting) dan masih tergantung pembangkit listrik desa.

- Untuk pemenuhan energi listrik di 2 (dua) sistem isolated yaitu Sajingan

(kabupaten Sambas) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu) dilakukan

pembelian energi listrik skala kecil dari Sesco Malaysia sebesar 200 kVA

dan 400 kVA.

- Untuk pemenuhan energi listrik di Entikong (Kabupaten Sanggau)

dilakukan pembelian energi listrik sebesar 1500 kVA.

- Tantangan rasio elektrfikasi di provinsi Kalimantan Barat: Lokasi desa-

desa yang belum terlistriki jauh dari jaringan terdekat sehingga investasi

untuk melistrikinya semakin besar, Akses pendukung infrastruktur pada

musim tertentu sulit dicapai secara normal untuk men-supply bahan

bakar dan material, dan Kerapatan penduduk per km² sangat rendah.

- Langkah strategis dalam menumbuhkan investasi kelistrikan:

a. Menawarkan kepada pemilik pembangkit swasta untuk menjual

kelebihan produksi listrik ke PLN dengan skema Excess Power.

b. Meningkatkan peranserta pihak swasta dan pemerintah daerah

untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit dengan

skema IPP baik untuk pembangkit EBT dan non EBT.

- Rencana Aksi Pemenuhan Pasokan dan Antisipasi Terhadap Gangguan:

1. Pemeliharaan mesin Pembangkit sesuai Jam Kerja dan Kondisi.

2016 : - MI mesin PLTG Siantan

- FYI PLTU Sanggau

- TO, SO, MO PLTD

2. Penambahan pembangkit di lokasi remote yang kekurangan daya

(2016: penambahan mesin di 5 lokasi)

3. Penambahan feeder untuk evakuasi daya dari Pembangkit dan

Gardu Induk

4. Pembersihan ROW Jaringan Distribusi & Transmisi

5. Inspeksi untuk mengetahui kondisi aset jaringan yang terpasang

6. Kerjasama dengan Pemda/Tokoh/Pemuka untuk mencegah

penyebab gangguan pada Jaringan dari sisi Non Teknis.

- Kuota Jenis BBM Tertentu (minyak solar) tahun 2016 di Kalbar sebesar

295.849 KL, realisasi pendistribusiannya s.d September 2016 sebesar

170.179 KL atau 57,52%;

- Kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (bensin RON 88) tahun 2016 di

Kalbar sebesar 600.551 KL, realisasi pendistribusiannya s.d September

2016 sebesar 410.940 KL atau 68,43%;

- Kuota LPG 3 Kg Tahun 2016 di Kalbar 120.073 MT, realisasi

pendistribusiannya s.d September 2016 sebesar 79.332 MT (66,07%).

Gambar 5. Data Kekuatan Armada Laut MOR VI Kalimantan

- Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat memerlukan penambahan

SPBU untuk menjaga stok ketersediaan BBM. Sistem pendistribusian

BBM dan system keagenan di PT. Pertamina (Persero) perlu untuk

diperbaiki.

- Tantangan & Masalah Pendistribusian BBM & LPG di Kalimantan Barat:

1. Insfrastruktur Jalan menuju Jobber Sanggau. Kendala distribusi BBM

& LPG menuju Jobber Sanggau yang memiliki insfrastruktur jalan

yang kurang memadai dan tidak dapat dilewati saat musim hujan

(unsafe condition).

2. Perairan alur Sungai Masuk ke Pontianak. Seringnya kandas beberapa

kapal logisitik/batu bara dikarenakan pendangkalan sungai tersebut,

padatnya alur lalu lintas masuk dan keluar sungai mengakibatkan

terganggunya kapal kapal suplai BBM/BBK pada saat akan masuk ke

TBBM

- Provinsi Kalimantan Barat siap apabila dibangun Pembangkit Listrik

Tenaga Nuklir (PLTN).

- Untuk menjadi Negara maju, harus bisa menguasai teknologi antariksa

dan nuklir. Kedua potensi itu berada di Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 6. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) dan Direksi PT.

Pertamina (Persero).

3.4. Pertemuan dengan PT. WHW dan 10 (sepuluh) perusahaan

pertambangan di Kalimantan Barat

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan perusahaan pertambangan

antara lain: PT. Aneka Tambang Tbk, PT Harita Prima Abadi Mineral, PT.

Kendawangan Putra Lestari, PT. Mahkota Karya Utama, PT. Bintangar Maju

Abadi, PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Danpac Resources, PT. Persada

Pratama Cemerlang, PT. Nusapati Nusantara, dan PT. Putra Alam Lestari.

Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan hotel Mercure- Pontianak,

Kalimantan Barat, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain sebagai

berikut:

- PT. WHW merupakan perusahaan asing yang berkolaborasi dengan

perusahaan lokas yaitu Harita Group.

- Harita Group memiliki perusahaan bijih besi sebanyak 3 perusahaan dan

23 perusahaan bijih bauksit.

- PT. WHW memerlukan TKA agar dapat berinves secara nyaman di

Indonesia.

- PT. WHW memerlukan rasa keamanan, karena saat ini terdapat 200an

orang tenaga kerja asing.

- PT. WHW memerlukan kepastian terhadap permasalahan tanah, karena

sering terjadi perselisihan kepemilikan tanah.

- PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT WHW).

a. Lokasi proyek berada di dusun sungai tengar, desa mekar utama,

kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat.

b. Bidang usaha industry pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI:

24202)

c. Rencana Investasi: Total sebesar Rp 12.553.831.695.007, tahap 1

sebesar Rp 7.080.934.602.599, tahap 2 sebesar

Rp. 5.472.897.092.408.

d. Realisasi investasi TW IV 2015 adalah sebesar

Rp 7.875.502.984.461,-

e. Pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri sebesar 80 MW (target

produksi 1 juta Ton/tahun)

- Dukungan yang dibutuhkan oleh PT. WHW antara lain:

a. Dibutuhkan iklim investasi yang kondusif.

Stabilitas Kamtibmas di WIUP Khusus/penetapan Obyek Vital

Nasional;

Dukungan Pemerintah dalam regulasi dan fasilitasi sengketa

tanah/lahan;

Pemberantasan potensi pungutan liar dalam aspek perijinan;

Dukungan penegakan hukum dari seluruh stakeholders.

b. Komitmen implementasi “tax holiday”

Nilai investasi PT. WHW – AR + kali lipat dari syarat minimal

sebesar 1 Trillun Rupiah;

Satu-satunya di Indonesia industry hilir (alumina refinery);

Bersifat pionir dan memiliki teknologi baru yang ramah

lingkungan.

- Proses amdal untuk PT. WHW, bahwa proses amdal dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar melalui dinas BPKLD.

- Dengan jumlah total Potensi Sumberdaya BAUKSIT secara keseluruhan

sampai saat ini adalah 4.376.304.014 Ton dengan rincian :

a. 1.129.154.090 Ton (Cadangan)

b. 3.247.149.924 Ton (Sumberdaya)

- Penyebaran BIJIH BAUKSIT di Kalimantan Barat membentuk “Lateritic

Belt” yang meliputi 9 Wilayah Kabupaten/Kota yaitu :

f. Kota Singkawang

g. Kabupaten Bengkayang

h. Kabupaten Pontianak

i. Kabupaten Landak

j. Kabupaten Sanggau

k. Kabupaten Sekadau

l. Kabupaten Kubu Raya

m. Kabupaten Kayong Utara

n. Kabupaten Ketapang

- Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan

Barat memberikan izin amdal, serta berharap rekomendasi-rekomendasi

amdal akan dilakukan penanganan lebih lanjut seiring berjalannya

pendirian perusahaan PT.WHW.

- Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI memberikan rekomendasi

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan

Barat agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam pemberian izin amdal dan meminta agar dokumen amdal untuk

dipublikasikan secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat.

- PT. Tayan Alumina Abadi (Mitra Makmur Sejahtera) belum berproduksi sedang

mengurus izin di kementerian perindustrian. Partner dari china.

- PT. Dinamika Sejahtera Mandiri belum berproduksi sedang mengalami

permasalahan keuangan.

- 9 (Sembilan) perusahaan yang diundang sudah mengekspor bahan mentah (ore

bauksit).

- Produksi pada tahun 2011: 12,26 juta Ton dengan harga perkiraan rata-rata

2011: 31,28 USD, Untuk tahun 2013 tercapai 58 juta ton produksi pada tahun

2013 dengan harga perkiraan rata-rata sebesar 11,58,.

- Di wilayah Kalimantan Barat sampai dengan bulan Oktober tahun 2016

belum ada industri pengolahan bijih bauksit menjadi ALUMINA yang

telah siap beroperasi penuh serta menampung seluruh produksi

Bauksit pemegang IUP Operasi Produksi.

- Adanya larangan mengekspor Bijih Bauksit (Raw Material) dan

kewajiban untuk melakukan pengolahan bijih Bauksit menjadi ALUMINA

apabila akan menjual/ekspor keluar negeri bagi pemegang IUP Operasi

Produksi terhitung mulai 12 Pebruari 2014.

- Diprediksi akan terdapat stock Produksi Bijih Bauksit yang tidak

dapat dijual/dipasarkan (Ekspor). Sehingga kegiatan produksi

perusahaan akan terhenti karena belum ada penampung atau pembeli

dari dalam Negeri.

- Adanya persoalan bagi Perusahaan pemegang IUP yang akan mendirikan

Industri Pengolahan & Pemurnian bijih bauksit menjadi ALUMINA

antara lain :

a. Diperlukannya Pasokan sumber energi / Listrik yang cukup besar

b. Banyaknya perusahaan pemegang IUP Komoditas Bauksit

mempunyai cadangan yang tidak cukup atau layak apabila akan

membangun Industri Alumina sendiri.

b. Adanya areal Wilayah IUP yang dalam pemanfaatannya / Kegiatan

Operasi Produksi wilayahnya tumpang tindih dengan sektor usaha

lain atau terjadi pemanfaatan lahan ganda (Misal dengan sektor

Perkebunan), sehingga diperlukan waktu yang cukup lama dalam

menyelesaikannya.

a. Terdapat areal IUP prospek berada dalam Kawasan Hutan dan

proses pinjam pakai Kawasan dari Kementerian Kehutanan

memerlukan waktu yang lama

- Bagi perusahaan pemegang IUP Eksplorasi maupun Operasi Produksi

dengan komoditas bijih Bauksit yang ada di Kalimantan Barat dalam

menyikapi UU Nomor 4 Tahun 2009 , PP Nomor 1 Tahun 2014 serta

Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 , disarankan sebagai berikut:

a. Agar segera mempercepat proses pembangunan Industri Pengolahan

dan Pemurnian bijih Bauksit menjadi ALUMINA

b. Mengadakan kerjasama dengan pemilik Industri ALUMINA di dalam

negeri.

c. Menjalin Kerjasama dengan pemegang IUP lain dalam rangka

membangun Industri Alumina.

d. Merencanakan Pembangunan Industri ALUMINA dengan pihak lain

(INVESTOR).

Gambar 7. Pertemuan dengan sepuluh perusahaan pertambangan

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat diperoleh

kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari energi fosil (BBM) harus

dikurangi secara bertahap mengingat cadangannya semakin terbatas

serta menghasilkan gas rumah kaca (GRK);

2. Kondisi geografis di Kalimantan Barat, menyebabkan banyak daerah

khususnya daerah perdesaan belum dapat dilayani oleh PT. PLN,

sehingga kebutuhan energi listrik pada daerah-daerah tersebut dapat

dipenuhi dari pemanfaatan sumber EBT yang tersedia di tempat;

3. Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) adalah

sesuatu yang tidak dapat ditunda, karena faktor ketersediaan energi

listrik menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian

khususnya pada sektor riil di Kalbar, dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merataProvinsi Kalimantan

adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relative baik

dan pada masa mendatang akan memerlukan energi listrik yang cukup

besar untuk menggerakkan roda perekonomian;

4. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menerima masukan untuk RUU

Minerba bahwa untuk bahan galian C perizinan tidak perlu ke Gubernur,

namun cukup hanya sampai pada Bupati/Walikota karena luasan

wilayah hanya berkisar kurang dari 5 Ha.

5. LAPAN memiliki rencana membangun observasi di NTT, Pengembangan

Remote Sensing, pengembangan Teknologi Satelit, Roket Sonda untuk

Menjadi Roket Peluncur Satelit, dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional.

Oleh karena itu Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar

LAPAN mengajukan usulan tersebut secara detil beserta anggaran yang

diajukan dalam pembahasan APBN.

6. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menyetujui usulan dari

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun Pembangkit

Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kalimantan Barat.

7. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI memberikan rekomendasi

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan

Barat agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam pemberian izin amdal dan meminta agar dokumen amdal untuk

dipublikasikan melalui website Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan

Website HARITA Group dapat diakses oleh masyarakat.

8. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan

spesifik ke Tanjung Pinang-Pulau Bintan untuk meninjau progress

pembangunan smelter.

9. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar HARITA Group

agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tunggakan-tunggakan

lainnya yang menjadi hak Negara untuk segera diselesaikan.

10. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar perusahaan-

perusahaan pertambangan memberikan data-data terkait dengan jumlah

bahan tambang mentah (ore) yang diekspor sebelum Januari 2014.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke

Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

khususnya fungsi pengawasan.

Pontianak, 2 November 2016

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

IR. H, MULYADI

.

Lampiran: