kata sambutan -...

i

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita

semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari

selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan

kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I

(IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat,

pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya

yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil

pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan

tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam

mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal

ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman

pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan

fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelahaan terhadap temuan dan

permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan

Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang

dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai

dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan

ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi

DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

ii

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap

perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK

tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum

selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR

yang terhormat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

iii

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

uji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,

karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat

menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan

Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku

disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk

memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara.

Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian

dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait

hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan

Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(LKBUN).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN

memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan

Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan

bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L

pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan

opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan Task Force penanganan piutang;

2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan

3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB),

memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan

menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh

Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan

pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

P

iv

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada

buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun

untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019

Helmizar

NIP.196407191991031003

v

DAFTAR ISI

WILAYAH SURAMADU................................................................. 1

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern...................................................... 2

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan........ 3

2. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISIKA.........................................................................................

6

Hasil Pemeriksaan



3. BADAN SAR NASIONAL.............................................................. 13

Hasil Pemeriksaan



4. BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR

SIDOARJO...........................................................................................

18

Hasil Pemeriksaan



5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN..................................... 26

Hasil Pemeriksaan



6. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT................................................................ 38

Hasil Pemeriksaan


Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan....... 51

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI..................................... i

Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN............................................... iii

Daftar Isi................................................................................................. v

1. BADAN PELAKSANA-BADAN PENGEMBANGAN

vi

7. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI................................... 76

Hasil Pemeriksaan



Pusat Kajian AKN | 1

TELAAHAN

ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

MITRA KERJA KOMISI V

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018),

BPK mengungkap sebanyak 675 temuan dengan rekomendasi sebanyak

1.509 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017

pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V yang membidangi

Infrastruktur dan Perhubungan. Perkembangan status pemantauan tindak

lanjut atas rekomendasi masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci

sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

(BP-BPWS)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BP-BPWS

selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017

adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan

rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK

untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BP-

BPWS:

2015 2016 2017

8 10 7

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

13 9 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Temuan

25

Rekomendasi

34

Sesuai RekomendasiBelum Sesuai

Rekomendasi

2 | Pusat Kajian AKN

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BP-BPWS pada

tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik

ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada

Masyarakat belum tertib (Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI

No.18B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 3)

Permasalahan tersebut juga terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar

Rp1.338.334.845,00. Hasil pemeriksaan tindak lanjut Semester II tahun 2017

menunjukkan bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan

menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN).

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat

belum tertib

2. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum tertib

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan persediaan untuk

diserahkan kepada masyarakat senilai Rp7.752.497.864,00 belum dapat

dihapuskan dari Laporan Keuangan BPWS. Hal tersebut disebabkan karena

nilai perencanaan dan pengawasan yang telah diserahterimakan tersebut

tergabung dalam satu kontrak sehingga belum dikeluarkan dari akun

persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Kondisi

tersebut mengakibatkan nilai persediaan sebesar Rp7.752.497.864,00 belum

dapat didistribusikan dan dihapuskan dari LK BPWS. Sehingga BPK

merekomendasikan kepada Kepala BP-BPWS untuk memerintahkan Kepala

Satker untuk memproses penghapusan persediaan barang untuk diserahkan

kepada masyarakat.


Penatausahaan Aset Tanah belum tertib (Temuan No. 2 atas Aset dalam

LHP SPI No.18B/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 4)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa aset tanah sebesar

sebesar Rp294.955.673.780,00 dengan luas 379.906m2 belum memiliki bukti

kepemilikan berupa sertifikat tanah dari BPN. Diketahui dari luasan

tersebut, seluas 225.114m2 dengan nilai sebesar Rp183.519.692.448,00

sedang dalam proses penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan BPN

Kabupaten Bangkalan, sedangkan sisanya seluas 154.792m2 dengan nilai

sebesar Rp111.435.981.332,00 belum diajukan proses pengurusan.

Selain itu terdapat pengamanan aset tanah yang telah dibebaskan pada

Kabupaten Bangkalan, yaitu berupa pemasangan plang dan patok pembatas

masih kurang memadai, karena patok pembatas yang mudah hilang dan

pindahkan.

Temuan tersebut mengakibatkan aset tanah seluas 154.792m2

berpotensi dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sehubungan temuan

tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memerintahkan

Kepala Divisi Penyiapan Kawasan untuk segera mengajukan pengurusan

sertifikat atas bidang tanah seluas 74.092m2 ke Kantor Pertanahan BPN dan

mengajukan pengurusan sertifikat setelah keluar keputusan inkracht dari

pengadilan atas bidang tanah seluas 80.700m2.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan

Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran atas belanja keperluan perkantoran sebesar

Rp246.306.481,46

Rp16.634.250,00

2. Kelebihan pembayaran sewa mesiny fotocopy sebesar Rp43.715.000,00

3. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi sebesar


Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi sebesar

Rp246.306.481,46 (Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP


No.18C/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 5)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan atas pekerjaan konstruksi

yang direalisasikan dari belanja barang berupa kekurangan tebal aspal dan

agregat, ketinggian pondasi yang tidak sesuai spesifikasi, serta pemasangan

perpipaan yang tidak sesuai kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran

sebesar Rp246.306.481,46.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp246.306.481,46. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK

merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar memproses kelebihan

pembayaran sebesar Rp246.306.481,46 sesuai ketentuan yang berlaku serta

menyetorkan ke Kas Negara.

Atas rekomendasi tersebut, BP-BPWS telah menindaklanjuti seluruhnya

dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi sebesar

Rp436.704.S04,67, dan denda keterlambatan sebesar Rp22.343.004,98

(Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan No.18C/LHP/XVIII/04/2018, Hal. 8)

Dalam temuan tersebut terdapat permasalahan pada pekerjaan

pembangunan Rest Area Sisi Barat di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Sisi Madura (KKJSM) Tahap II, dan Pembangunan/Pengembangan SPAM

di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dari Sungai

Pocong Tahap I berupa kekurangan volume atas pekerjaan yang dikerjakan

tidak sesuai dengan kontrak pada pekerjaan instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL), beton dan balok serta pemasangan perpipaan dan aksesoris, yang

menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp436.704.504,67. Selain itu

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan konstruksi sebesar

Rp436.704.504,67 dan denda keterlambatan sebesar Rp22.343.004,98

2. Kelebihan pembayaran honorarium pelaksana kegiatan sebesar

Rp62.912.000,00


pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan

sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp22.343.004,98.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-

BPWS agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp436.704.504,67,

dan kekurangan penerimaan sebesar Rp22.343.004,98 sesuai ketentuan yang

berlaku serta menyetorkan ke Kas Negara.

Atas rekomendasi tersebut, BP-BPWS telah menindaklanjuti dengan

menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp359.047.509,60.


2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BMKG selama

tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di

BMKG:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BMKG pada tahun

2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau

dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian kepatuhan

terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:


Temuan Pemeriksaaan Sistem Pengendalian Intern

Piutang

1. Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai kebijakan

akuntansi piutang

Aset Tetap

1. Penatausahaan Kapitalisasi Nilai Aset Tetap dari Belanja

Pemeliharaan tidak memadai

2. Pengelolaan BMN di Lingkungan BMKG belum memadai

2015 2016 2017

15 14 9

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

20 27 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0


Rekomendasi

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Temuan

38

Rekomendasi

66


Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai kebijakan

akuntansi piutang (Temuan No. 1 atas Piutang dalam LHP SPI No. 25B/HP/XlV/05/2018, Hal. 3)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa terdapat

penurunan saldo Piutang Bukan Pajak pada Tahun 2017 sebesar 98,73%,

dimana penurunan tersebut terjadi karena adanya pembayaran dari debitur

dan adanya jumal penyesuaian yang mengurangi nilai Piutang Bukan Pajak

dan selanjutnya nilai jumal penyesuaian tersebut diungkap dalam Catatan

atas Laporan Keuangan Unaudited. Rincian Piutang Bukan Pajak dapat

dirincikan sebagai berikut :

Piutang Bukan Pajak dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Uraian 2017 2016

Piutang Bukan Pajak 449.200.000,00 35.517.183.551,00

Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih – Piutang Bukan

Pajak

(2.246.000,00) (177.585.918,00)

Piutang Bukan Pajak (netto) 446.954.000,00 35.339.597.633,00

Sumber : Neraca BMKG Unaudited, IHPS I 2018

Adanya jurnal penyesuaian tersebut merupakan tindaklanjut atas

Peraturan Kepala BMKG Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Piutang PNBP atas Informasi Cuaca untuk penerbangan pada

BMKG. Namun atas penghapusan Piutang Bukan Pajak tersebut, BMKG

belum melakukan proses/prosedur penghapusan Piutang ke Kementerian

Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan akun Piutang Bukan Pajak

berpotensi disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada

Kepala BMKG untuk melakukan revisi atas Peraturan Kepala BMKG

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan

Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca Penerbangan pada BMKG sesuai

ketentuan yang berlaku

Belanja Barang

1. Penetapan jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran tidak tepat

2. Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang

diselenggarakan oleh BMKG belum efektif


Penatausahaan Kapitalisasi Nilai Aset Tetap dari Belanja

Pemeliharaan tidak memadai (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP

SPI No. 25B/HP/XlV/05/2018, Hal. 5)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pembelian suku

cadang yang dicatat sebagai belanja barang pemeliharaan peralatan dan

mesin, selain itu terdapat suku cadang yang merupakan komponen utama

Peralatan dan Mesin belum dikapitalisasi pada Laporan Keuangan Unaudited.

BMKG tidak mencatat suku cadang diatas sebagai aset tetap karena mengacu

pada Perka BMKG Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Teknis dan

Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi

dan Geofisika. Didalam Perka tersebut mengatur dalam pemeliharaan

peralatan untuk menggunakan akun 52 dalam mengganti yang sudah ada dan

tidak menambah nilai aset, sehingga Perka tersebut perlu dilakukan

pengakajian kembali.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi tidak tercatatnya biaya

penggantian suku cadang yang merupakan komponen utama dan seharusnya

merupakan penambahan nilai aset tetap. Sehingga BPK merekomendasikan

kepada Kepala BMKG agar menetapkan kebijakan Akuntansi Aset Tetap

yang mengatur tentang pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

(subsequent expenditures).

Permasalahan tersebut juga terjadi pada tahun 2016, dimana BPK juga

menemukan suku cadang yang telah diganti tidak disimpan dan

ditatausahakan secara memadai, sehingga suku cadang yang diganti tersebut

menumpuk setiap tahunnya dimana berdasarkan uji petik yang dilakukan

BPK atas 17 kontrak ditemukan 1.083 suku cadang disimpan ditempat

barang diganti, 490 suku cadang disimpan di Kantor Pusat BMKG, dan 325

suku cadang tidak diketahui keberadaannya

Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang

diselenggarakan oleh BMKG belum efektif (Temuan No. 2 atas Belanja

Barang dalam LHP SPI No. 25B/HP/XlV/05/2018, Hal. 13)

Dalam perencanaan dan pelaksanaan PBJ menunjukan praktik PBJ yang

dilakukan belum sepenuhnya melaksanakan SPI yang handal dan tidak

memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut terjadi karena adanya pekerjaan yang mendahului kontrak,


terdapat pekerjaan yang sama dilaksanakan melalui beberapa paket pekerjaan

(pemecahan kontrak), adanya ketidakhematan atas penyusunan dan

perhitungan komponen biaya pekerjaan, serta terdapat barang untuk Sistem

Proteksi Internal yang tidak terpasang. Kondisi tersebut mengakibatkan

tujuan pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif tidak tercapai, serta

berpotensi terjadi kerugian negara; Ketidakhematan dalam pengadaan

barang dan jasa sebesar Rp110.834.000,00; dan Pengadaan barang untuk

Sistem Proteksi Petir di Stasiun Meteorologi Cengkareng, tidak dapat

dimanfaatkan dengan maksimal.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala

BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk

memerintahkan PPK pada Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi dan

Pusat Meteorologi Penerbangan Sekretariat Utama BMKG dan PPK serta

Pejabat Pengadaan di STMKG untuk mentaati ketentuan yang berlaku, dan

Inspektur BMKG untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BMKG.



undangan

Belanja Pegawai

1. Pembayaran uang makan tidak sesuai kehadiran pegawai

Belanja Barang

1. Pekerjaan sewa Disaster Recovery Center (DRC) dilaksanakan tidak

sesuai ketentuan

2. Pembayaran Belanja Vakasi pada Sekolah Tinggi Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika (STMKG) tidak sesuai Standar Biaya

Masukan

3. Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Diseminasi Sirine dilaksanakan tidak

sesuai ketentuan

4. Pekerjaan Pemeliharaan AWOS dilaksanakan tidak sesuai ketentuan

5. Terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Sistem

Processing InaTEWS


Pekerjaan Sewa Disaster Recovery Center (DRC) dilaksanakan tidak

sesuai ketentuan (Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 25C/HP/XlV/05/2018, Hal. 6)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa jaringan yang tidak

dapat dimanfaatkan tepat waktu, sehingga terjadi kelebihan pembayaran

sebesar Rp398.368.200,00 atas pekerjaan yang belum siap dioperasikan.

Selain itu kegiatan corrective maintenance yang merupakan kegiatan untuk

mengatasi apabila terjadi hambatan yang mengganggu kegiatan operasional,

Sampai dengan kontrak berakhir tidak ada kegiatan mendesak yang

memerlukan corrective maintenance, sehingga terdapat kelebihan pembayar atas

pekerjaan yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp196.800.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan

menginstruksikan PPK Pengelolaan Database untuk menarik dan

menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar

Rp536.949.928,80 (Rp398.368.200,00 + Rp196.800.000,00 – PPN sebesar

Rp54.106.200,00 - PPh sebesar Rp4.112.071,20).

Pembayaran Belanja Vakasi pada Sekolah Tinggi Meteorologi,

Klimatologi dan Geoflsika (STMKG) tidak sesuai Standar Biaya

Masukan (Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 25C/HP/XlV/05/2018, Hal.

9)

Terdapat permasalahan berupa pembayaran belanja vakasi honorarium

mengajar untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2017 yang tidak

sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Ketidaksesuaian tersebut

terjadi karena perhitungan pembayaran belanja vakasi honorarium mengajar

mata kuliah praktik dilakukan dengan cara mengalikan dua dari setiap SKS

mata kuliah dan kesalahan perhitungan perkalian beban SKS dengan

kehadiran. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Rp394.633.500,00.

Belanja Modal

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Kontraktor Renovasi

Gedung Pusat Komputasi

2. Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang putus kontrak belum dicairkan


Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan h Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama

untuk:memerintahkan Ketua STMKG untuk membayarkan honor mengajar

sesuai Standar Biaya Masukan yang berlaku.

Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Diseminasi Sirine Dilaksanakan

Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 25C/HP/XlV/05/2018, Hal. 10)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa teknisi daerah yang

merangkap jabatan sebagai PNS pada Unit Kerja Badan Penanggulangan

Daerah Pemprov Gorontalo. Hal ini dikarenakan PNS dilarang menjadi

penyedia jasa kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan

negara, sehingga terrdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp61.855.200,00.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan yaitu adanya kelebihan

pembayaran atas item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

kontrak sebesar Rp173.505.904,76. Tidak dilaksanakannya item pekerjaan

oleh penyedia dikarenakan tidak terdapatnya bukti Laporan Bukti

Kunjungan Pemeliharaan Pemeriksaan sehingga atas pekerjaan tersebut

tidak seharusnya dibayarkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran sebesar

Rp235.361.104,76. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama

untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Pusat

Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, serta PPHP Deputi Bidang Geofisika

BMKG tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai

dengan ketentuan serta tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian pekerjaan.

Pekerjaan Pemeliharaan Authomatic Weather Observation System

(AWOS) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 4 atas

Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 25C/HP/XlV/05/2018, Hal. 14)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pelaksanaan

pekerjaan oleh teknisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan

teknisi yang melaksanakan pekerjaan bersamaan di dua tempat yang berbeda.

Ketidaksesuaian tersebut diantaranya yaitu terdapat teknisi AWOS yaitu


EEA dan NY yang memiliki pengalaman kerja 6 tahun, akan tetapi bukti

sertifikat menunjukan bahwa teknisi tersebut baru mendapatkan sertifikat

AWOS masing-masing pada 10 Agustus 2012 dan 18 Juli 2013, sehingga

pengalaman kedua teknisi tersebut tidak memenuhi spesifikasi kontrak yang

menyebabkan adanya kelebihan pembayaran Rp182.070.000,00.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan yaitu terdapat teknisi yang

melaksanakan pekerjaan pada dua lokasi yang berbeda di waktu yang sama

yaitu teknis AS, dimana pada tanggal 2-4 Agustus 2017, melakukan pekerjaan

Corrective Maintenance Khusus pada site Bandara Silampari-Lubuk

Linggau, dan Tanggal 4 Agustus melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang

Pembangunan AWOS Kategori I di Bandar Udara SOA-BAJAWA

Masumeli, Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sehinga terdapat

kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak seharusnya dibayarkan

sebesar Rp9.450.000,00. Selain itu, terdapat permasalahan Pelaksanaan

pekerjaan oleh teknisi tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sebesar

Rp33.515.030,30


memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP Deputi

Bidang Meteorologi, dan PPK Pusat Meteorologi Penerbangan yang tidak

cermat dalam memeriksa prestasi pekerjaan sesuai dengan item pekerjaan

dalam perjanjian, serta tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian pekerjaan.


3. Badan SAR Nasional

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Basarnas selama

tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).




Basarnas:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan SAR

Nasional pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan

perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun

penilaian kepatuhan terhadap terhadap peraturan perundang-undangan

yaitu:



Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Basarnas belum melakukan penganggaran atas Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)


1. Penatausahaan dan pengamanan Persediaan Basarnas belum sesuai

ketentuan

2. Kantor SAR Jakarta belum melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi atas

kehilangan Barang Milik Negara

3. Penerapan penyusutan pada sebagian Aset Tetap dan Amortisasi

pada sebagian Aset Tak Berwujud tidak menggambarkan nilai yang

sebenarnya

4.

2015 2016 2017

9 43 19

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

17 30 2 2 26 0 0 59 41 0 0 0

Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Temuan

71

Rekomendasi

177

Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi


Penerapan penyusutan pada sebagian Aset Tetap dan amortisasi

pada sebagian Aset Tak Berwujud tidak menggambarkan nilai yang

sebenarnya (Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI No. 24B/HP/

XlV/05/2018, Hal. 9)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu adanya selisih atas

penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan, aset tetap Jalan, Irigasi, dan

Jaringan masing-masing sebesar Rp2.720.115.785,96 dan Rp141.165.961,32.

Selisih tersebut sebagian besar merupakan transaksi perolehan sebelum

tahun 2005 dan terjadi pengembangan aset maupun koreksi pencatatan

nilai/kuantitas sehingga terjadi penyusutan transaksional. Dengan adanya

penyusutan transaksional menjadikan nilai aset tetap ketika masa manfaatnya

habis masih terdapat nilai residu. Hal tersebut bertentangan dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK.06/2013 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa penentuan nilai yang dapat

dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

Selain itu, terdapat selisih perhitungan amortisasi ATB pada SIMAK

BMN dengan perhitungan simulasi sebesar Rp3.707.724.428,38. Selisih

tersebut terjadi karena adanya pemutakhiran (update) aplikasi SIMAK BMN

pada amortisasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap

(gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan) dan amortisasi ATB

yang disajikan pada neraca Basarnas masing-masing sebesar

Rp101.828.435.255,00 dan Rp69.605.396.465,00 tidak menunjukkan nilai

yang sebenarnya. Namun demikian, ketidaksesuaian ini tidak bersifat

material dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian Aset Tetap dan AT di

dalam Neraca.


Kepala Basrnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk

memerintahkan petugas BMN pada Kantor Pusat dan Kansar terkait untuk

melaksanakan pemutakhiran (update) aplikasi SIMAK BMN sesuai

ketentuan, serta berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara

4. Tiga unit kendaraan roda empat yang sudah dihentikan

penggunaannya dikuasai pihak lain


Kementerian Keuangan mengoreksi saldo akumulasi penyusutan dan

amortisasi.

Tiga unit kendaraan roda empat yang sudah dihentikan

penggunaannya dikuasai pihak lain (Temuan No. 4 atas Aset dalam LHP

SPI No. 24B/HP/XlV/05/2018, Hal. 14)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa tiga kendaraan

roda empat yang fisiknya tidak dikuasai oleh Basarnas. Kendaraan tersebut

tidak dapat dipindahtangankan karena Bea Masuknya belum dibayar. Ketiga

kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional Kantor SAR

Denpasar, Surabaya, dan Makassar yang pada tahun 2012 memiliki kondisi

rusak berak, dan masing-masing Kantor SAR tidak mempunyai anggaran

untuk memperbaikinya. Kemudian pada tahun 2014, ketiga kendaraan

tersebut diperbaiki oleh AB (pihak lain) dan disimpan dirumahnya, namun

tanpa ada dokumen peminjaman/BAST dari Basarnas.

Kondisi tersebut mengakibatkan Basarnas tidak dapat melakukan proses

lelang atas ketiga kendaraan tersebut dan berpotensi kehilangan pendapatan

dari penjualan aset tersebut. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan Kepala Basamas agar menginstruksikan Sekretaris

Utama untuk menarik aset yang dikuasai AB dan menentukan statusnya

apakah masih layak digunakan untuk kegiatan operasional.



undangan

Belanja

1. Perbaikan Kapal Negara (KN) Abimanyu 235 pada Kansar Ambon tidak

sesuai ketentuan sebesar Rp75,48 Juta

2. Pekerjaan Pengadaan Medium Earth Orbital-Local User Terminal

3. Pembangunan Prasarana Balai Diklat kurang volume sebesar

Rp236,48 Juta

4. Penataan Landscape Gedung, Pembangunan Gudang Peralatan SAR,

Pembangunan Rumah Genset Serta Pembangunan Shelter Kendaraan

Roda-4 pada Kansar Jakarta kurang volume sebesar Rp94,77 Juta

Mission Command Center (MEO-LUT MCC) Basarnas tidak sesuai

ketentuan


Pekerjaan pengadaan Medium Earth Orbital-Local User Terminal

Mission Command Center (MEO-LUT MCC) Basamas tidak sesuai

ketentuan (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan No. 24C/HP/XlV/05/2018, Hal. 7)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan Medium

Earth Orbital-Local User Terminal Mission Command Center (MEO-LUT MCC),

BPK mengungkap terdapat permasalahan yang mengakibatkan Aset Tetap

Peralatan dan Mesin lebih catat dan kelebihan pembayaran sebesar

Rp359.904.351,00, yang disebabkan KPA Kantor Pusat dan PPK Direktorat

Komunikasi tidak melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan

pekerjaan, PPHP Kantor Pusat dalam membuat BAST Pekerjaan tidak

sesuai dokumen kontrak, serta Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan

sesuai dokumen kontrak.


Basamas agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk kepada KPA

Kantor Pusat yang tidak melakukan pengawasan dengan baik atas

pelaksanaan pekerjaan, serta menginstruksikan KPA Kantor Pusat agar

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP Kantor

Pusat yang membuat BAST pekerjaan tidak sesuai dokumen kontrak.

Pembangunan prasarana Balai Diklat kurang volume sebesar

Rp236,48 juta (Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan No. 24C/HP/XlV/05/2018, Hal. 10)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan

Prasarana Balai Diklat, BPK mengungkap terdapat kekurangan volume

pekerjaan struktur jalan dan drainase yang mengakibatkan Aset Tetap

Gedung dan Bangunan lebih catat dan kelebihan pembayaran sebesar

236.482.288,33.

5. Pekerjaan Pengembangan Gedung Kansar Surabaya lebih bayar sebesar

Rp53,21 Juta

6. Dua paket pekerjaan pada Kansar Kendari kurang volume sebesar Rp39,25

Juta

7. Pekerjaan pengadaan pembangunan satu unit Kapal Penyelamatan

(Rescue Boat) bahan aluminium panjang 40 meter untuk Kansar Ambon

(Paket III) kurang volume sebesar Rp95,31 Juta


Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Basarnas agar

menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menginstruksikan Kepala Balai

Diklat agar memerintahkan PPK Balai Diklat untuk menagih dan menyetor

kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp236.482.288,33, serta

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP dan PPK

pada Balai Diklat yang membuat BAST pekeijaan tidak sesuai dokumen

kontrak.


4. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo selama tiga tahun berturut-turut sejak TA

2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPLS telah dibubarkan berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2017 tanggal 2

Maret 2017. Aset dan kewajibannya kemudian diserahterimakan kepada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) c.q Pusat

Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).



untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BPLS:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPLS pada tahun

2017 mengungkap mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian

baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian

kepatuhan terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:



Sistem Pengendalian atas Neraca

1. Neraca Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyajikan Barang Milik

Negara berupa tanah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya

2015 2016 2017

7 9 8

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

7 14 0 5 4 0 1 2 13 0 0 0


Rekomendasi

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Temuan

24

Rekomendasi

46


Neraca Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyajikan Barang

Milik Negara berupa Tanah yang tidak digunakan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya (Temuan No. 1 atas Neraca dalam

LHP SPI No. 09B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 3)

Pada tahun 2017, BPLS menyajikan aset tanah yang tidak digunakan

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yaitu berupa Tanah untuk Jalan

Tol seluas 1.177.074 m2 di kelurahan Kalitengah s.d Gempol Kecamatan

Tanggul Angin senilai Rp373.328.407.141,00. Aset tanah tersebut

merupakan tanah yang dibebaskan oleh BPLS sebagai bagian dari kegiatan

pembelian tanah yang berada di wilayah luapan lumpur di luar area Peta

terdampak yang menjadi beban APBN. Namun sebagian besar dari tanah

tersebut seluas 1.137.344 m2 digunakan oleh Jalan Tol oleh PT Jasa Marga.

Sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan, BPLS belum mengalihkan

aset ke Kementerian PUPR, sehingga mengakibatkan Tanah untuk Jalan Tol

tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi tanah untuk jalan tol oleh Ditjen Bina Marga.


Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) agar melaksanakan koordinasi

dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam rangka serah terima aset tanah

untuk jalan tol dan tanah untuk jalan arteri tersebut dari BPLS kepada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Pengelolaan Aset Tetap Tanah pada Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo belum optimal

3. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum memiliki kajian teknis

terkait penambahan masa manfaat atas penggantian suku cadang

peralatan dan mesin

4. Pengamanan Aset Lain-Lain Berupa Aset Rusak yang diusulkan untuk

dihapuskan kurang memadai

Sistem Pengendalian atas LRA

1. Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp5.322.957.900,00 tidak tepat


Pengelolaan Aset Tetap Tanah pada Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo belum optimal (Temuan No. 2 atas Neraca dalam LHP SPI No. 09B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 5)

Hasil pemeriksaan BPK menunjukan pengelolaan Aset Tetap Tanah di

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih memiliki beberapa

kelemahan, diantaranya terdapat infromasi Aset Tetap yang belum disajikan

secara rinci dalam CaLK berupa informasi daftar tanah dan rincian tanah,

serta nilai perolehan tanah yang sebagaimana telah diatur dalam PSAP dan

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selain itu, terdapat 107 NUP tanah yang tidak disertai dengan informasi

luasan bidang tanah. Dari total 107 NUP tersebut belum seluruhnya

bersertifikat atas nama Pemerintah, hanya sebanyak 40 NUP yang sudah

bersertifikasi atas nama Pemerintah.

Kelemahan pengelolaan Aset Tetap Tanah lainnya yang perlu menjadi

sorotan yaitu terdapat biaya pengadaan dan pensertifikatan tanah namun

belum diatribusikan ke masing-masing aset tanah. Hal tersebut disebabkan

Petugas BMN BPLS mengalami kesulitan dalam mengatribusikan biaya-biaya tersebut ke aset tanah terkait sehingga biaya tersebut dimasukkan

dalam sub akun tersendiri yaitu Tanah Persil Lainnya. Hal tersebut tidak

sesuai dengan definisi dan kriteria aset tetap dalam PSAP yaitu berwujud.

Kondisi tersebut mengakibatkan risiko permasalahan hukum di

kemudian hari atas aset yang belum bersertifikat. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPLS agar:

a. Memperbaiki penyajian laporan keuangan sebagaimana disyaratkan

dalam PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

b. Mengusulkan kegiatan sertifikasi tanah atas 16 NUP tanah yang belum

bersertifikat atas nama pemerintah; dan

c. Mengatribusikan biaya administrasi pengadaan tanah yang dicatat

sebagai Tanah Persil Lainnya pada masing-masing NUP tanah.


Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo belum memiliki kajian

teknis terkait penambahan masa manfaat atas penggantian suku

cadang peralatan dan mesin (Temuan No. 3 atas Neraca dalam LHP SPI

No. 09B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 9)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu terdapat barang

berupa suku cadang kapal keruk yang secara substansi tidak memenuhi

kriteria aset tetap, sehingga barang tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun

melekat pada peralatan utama.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa beban penyusutan atas

mesin/suku cadang tersebut dihitung tersendiri dengan masa manfaat

mengikuti aset induknya karena dalam aplikasi SIMAK tercatat sebagai kode

barang dan tahun perolehan yang berbeda dengan Aset Tetap induknya

(kapal keruk). Hal tesebut disebabkan karena BPLS belum memiliki kajian

teknis terkait penambahan masa manfaat atas penggantian suku cadang

Peralatan dan Mesin. Setiap penggantian spare part alat berat seperti kapal

keruk (dredger), BPLS melakukan kapitalisi sebagai penambah nilai aset

induknya. Namun BPLS belum memiliki kajian teknis apakah kegiatan

perbaikan ataupun penggantian tersebut memenuhi kriteria overhoul yang

dapat menambah masa manfaat aset tetap, sehingga petugas SIMAK BMN

hanya memperkirakan saja tanpa memiliki dasar acuan yang jelas, yang

mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam mengkategorikan

apakah penggantian spare part dapat menambah masa manfaat.

Kondisi tersebut mengakibatkan penghitungan Beban Penyusutan Aset

Tetap Peralatan Mesin menjadi tidak akurat. Sehubungan dengan temuan

tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPLS agar membuat kajian terkait

penambahan masa manfaat atas penggantian suku cadang Peralatan dan

Mesin.

Pengamanan Aset Lain-lain berupa Aset rusak yang diusulkan untuk

dihapuskan kurang memadai (Temuan No. 4 atas Neraca dalam LHP

SPI No. 09B/LHP/XVII/05/2018, Hal.12)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu terdapat lokasi

penyimpanan barang rusak yang tersebar dibeberapa lokasi yang berbeda.

Sehingga beberapa barang rusak tersebut tidak teridentifikasi dengan baik

karena lokasi penyimpanan yang terpisah-pisah dan sebagian label kode

barang sudah lepas.


Selain itu, terdapat barang-barang berupa suku cadang (spare part) bekas

dari kapal keruk dan pompa yang tidak tercatat dan disimpan dengan baik,

sehingga rawan hilang maupun disalahgunakan, karena barang-barang

tersebut masih memiliki nilai jual dan berpotensi menjadi PNBP.

Kondisi tersebut mengakibatkan risiko kehilangan maupun

penyalahgunaan atas aset lain-lain dan suku cadang bekas tersebut.


PPLS agar melakukan inventarisasi aset lain-lain yang belum teridentifikasi

serta melakukan pengamanan yang memadai atas penyimpanan aset lain-lain

tersebut.

Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp5.322.957.900,00 tidak tepat (Temuan No. 1 atas LRA dalam LHP SPI No. 09B/LHP/XVII/05/2018,

Hal.14 )

Pada tahun 2017, BPLS menganggarkan Belanja Modal sebesar

Rp263.569.005.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp129.493.647.930,00 atau

49,13%. Dari hasil pemeriksaan terdapat permasalahan kesalahan

penganggaran yang direalisasikan dari Belanja Modal. Adapun permasalahan

tersebut antara lain yaitu terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang

direalisasikan untuk kegiatan sewa mobil dalam rangka menunjang kegiatan

pengadaan tanah dengan total sebesar Rp863.483.500,00. Namun atas

kesalahan penganggaran tersebut sudah dilakukan koreksi penambahan Aset

Tetap Tanah, namun belum dijelaskan pada CaLK.

Selain itu, terdapat Belanja Modal yang direalisasikan untuk kegiatan

pembangunan fasilitas sosial antara lain berupa gapura makam, bangunan

makam, dan pagar makam dengan total belanja sebesar Rp4.459.474.400,00.

Namun hasil pengadaan tersebut belum diserahkan dan masih tercatat di

Neraca sebagai Aset Gedung dan Bangunan pada Bangunan Lainnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Modal Peralatan Mesin dicatat

lebih tinggi dan Belanja Modal Tanah dicatat lebih rendah sebesar

Rp863.483.500,00, serta Belanja Modal dicatat lebih tinggi dan Belanja

Barang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dicatat lebih rendah sebesar

Rp4.459.474.400,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo agar dalam

penyusunan anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku dan

mengoptimalkan peran APIP dalam reviu anggaran.



Pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak untuk

keperluan operasional tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1 atas

Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 09C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 3)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu terdapat penggunaan

voucher BBM yang dibagikan kepada pegawai di lingkungan BPLS, namun

tidak dilampirkan kembali bukti pertanggungjawabannya berupa struk

pembelian BBM dari SPBU. Pembagian voucher BBM tersebut pada

dasarnya adalah digunakan sebagai pemberian uang untuk pembelian BBM

yang diberikan dalam bentuk tunai sehingga atas penggunaan voucher BBM

tersebut tetap harus disampaikan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya risiko penggunaan voucher

BBM yang digunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPLS agar menegur PPK

Ketatalaksanaan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan

pengawasan atas pertanggungjawaban pembelian voucher Bahan Bakar

Minyak (BBM) dengan meminta dan menyimpan kelengkapan bukti struk

pembelian BBM dari SPBU.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan

Kepatuhan atas Belanja Barang

1. Pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak untuk keperluan

operasional tidak sesuai ketentuan

2. Bukti pertanggungjawaban dan realisasi Belanja Sewa Kendaraan Dinas

tidak sesuai ketentuan

3. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengaliran lumpur ke kali porong

Tahun 2017 terhadap item pekerjaan yang tidak direalisasikan sebesar

Rp94.000.000,00


Bukti pertanggungjawaban dan realisasi Belanja Sewa Kendaraan

Dinas tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam

LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 09C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 4)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu terdapat selisih antara

uang BBM yang diserahkan dengan uang yang dibelanjakan untuk voucher

yang dibagikan sebesar Rp1.466.100,00. Selisih tersebut terjadi karena tidak

seluruh uang tunai yang diberikan penyedia jasa (dengan dasar perhitungan

menggunakan liter) dapat digunakan untuk membeli voucher BBM. Selain

itu, realisasi BBM operasional kendaraan sewa sebesar Rp230.000.000,00

hanya dilengkapi dengan pertanggungjawaban berupa tanda terima voucher

kepada masing-masing penanggung jawab kendaraan operasional tanpa ada

nomer seri voucher, bukti pembelian voucher dari SPBU untuk BBM

kendaraan sewa dan bonggol potongan voucher maupun struk nota print-

out dari SPBU juga tidak ada.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan yaitu terdapat pemborosan atas

realisasi komponen biaya pengemudi dari selisih komponen biaya kontrak

dengan upah yang dibayarkan sebesar Rp151.644.250,00. Pemborosan

tersebut terjadi karena upah pengemudi pengganti dan koordinator

pengemudi tidak diatur dalam spesifikasi kontrak, serta adanya biaya

perbaikan dan pemeliharaan kendaraan belum diperhitungkan kedalam

komponen biaya sewa kendaraan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja sewa

senilai Rp1.466.100,00, adanya potensi pemborosan karena adanya selisih

harga kontrak untuk upah pengemudi dengan upah riil yang dibayarkan

senilai Rp151.644.250,00, serta potensi penyalahgunaan penggunaan

voucher BBM senilai Rp230.000.000,00. Sehubungan dengan temuan

tersebut, BPK merekomendasika Kepala PPLS agar menginstruksikan PPK

untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran belanja sewa senilai

Rp1.466.100,00 ke kas Negara, dan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban PPK dan Penyedia Jasa termasuk syarat pengajuan prestasi

pembayaran.


Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pengaliran Lumpur ke Kali Porong

Tahun 2017 terhadap item pekerjaan yang tidak direalisasikan sebesar

Rp94.000.000,00 (Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 09C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 8)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu adanya item

pekerjaan persiapan yang tidak direalisasikan sampai dengan kontrak

berakhir, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran terhadap item

pekerjaan pengadaan alat komunikasi dan demobilisasi yang tidak

dilaksanakan sebesar Rp94.000.000,00.


PPLS agar menginstruksikan PPK untuk segera menyetorkan kelebihan

pembayaran atas item persiapan yang tidak direalisasikan senilai

Rp94.000.000,00 ke kas Negara.


5. Kementerian Perhubungan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian

Perhubungan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan

TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).




Kementerian Perhubungan:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian

Perhubungan pada tahun 2017 mengungkap mengungkap temuan yang

perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem

Pengendalian Intern maupun penilaian kepatuhan terhadap terhadap

peraturan perundang-undangan yaitu:


2015 2016 2017

27 25 35

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

72 24 35 16 39 82 0 4 20 1 0 0


Rekomendasi

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Temuan

87

Rekomendasi

293


Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengelolaan Kas

BLU pada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan

belum memadai

2. Penerimaan Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan dari PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Intan Cilacap pada

Kantor KSOP Kelas II cilacap belum dilakukan rekonsiliasi yang memadai


Pengelolaan PNBP pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Tahun Anggaran 2017 belum memadai (Temuan No. 3 atas Pendapatan

dalam LHP SPI No. 23B/HP/XIV/05/2018, Hal. 12)

Pada tahun anggaran 2017, BPK menemukan bahwa pengelolaan PNBP

BPTJ belum memiliki database yang lengkap terkait data angkutan umum

dalam trayek dan tidak dalam trayek di wilayah Jabodetabek per 1 Januari

2017. Hal tersebut terjadi karena Subdit Perencanaan belum memiliki

jumlah data angkutan kota yang memadai per 31 Desember 2016.

Berdasarkan survey yang dilakukan hanya data angkutan di wilayah provinsi

DKI Jakarta yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, sedangkan

data angkutan yang di wilayah provinsi/kabupaten/kota di Jabodetabek

selain Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh adalah soft-file dalam bentuk file

excel/word/pdf yang belum dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

dan validitasnya.

3. Pengelolaan PNBP pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Tahun Anggaran 2017 belum memadai

4. Dasar pengenaan tarif dalam Pengelolaan PNBP pada tiga Satker Badan

Layanan Umum (BLU) tidak sesuai ketentuan

5. Pengelolaan PNBP atas Jasa Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang

pada Satker Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas belum memadai

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pembayaran Honor Instuktur Penerbang dan Mekanik Pesawat pada

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug belum didukung

standar biaya

2. Belanja Barang dalam Rangka Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara tidak sesuai ketentuan


1. Penatausahaan Persediaan pada Lima Satker di Tiga Eselon I

Kementerian Perhubungan belum memadai

2. Penatausahaan Aset Tetap pada enam satker di Empat Eselon I

Kementerian Perhubungan belum memadai

Sistem Pengendalian Kewajiban

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum mendapat Nomor

Registrasi dan Pengesahan atas Hibah Barang dan Jasa yang disajikan

dalam Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1,751 Triliun


Selain itu, BPTJ juga memiliki potensi pendapatan Hak dan Perijinan

atas KP Angkutan Tidak Dalam Trayek minimal sebesar

Rp4.705.500.000,00 pada wilayah DKI Jakarta yang belum diperhitungkan

dalam pendapatan PNBP BPTJ TA 2017. Potensi pendapatan tersebut

berasal dari data angkutan taksi reguler dan taksi eksekutif yang berada pada

kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan data angkutan taksi

Bandara International Soekarno Hatta yang berada pada kewenangan

Direktorat AMM Ditjen Perhubungan Darat, serta taksi online yang belum

diperhitungkan dalam KP ASK pada TA 2017 sebanyak minimal sebanyak

11.203 unit.

Kondisi tersebut mengakibatkan BPTJ memiliki potensi pendapatan

hak dan perizinan atas KP Angkutan Tidak Dalam Trayek minimal sebesar

Rp4,7 miliar pada wilayah DKI Jakarta yang belum diperhitungkan dalam

pendapatan PNBP BPTJ TA 2017.


BPJT agar menginstruksikan kepada Kepala BPTJ untuk memerintahkan

Kepala Subdit Pengawasan pada BPTJ agar berkoordinasi dengan Kepala

Subdit Angkutan untuk mengonfirmasi kepada seluruh perusahaan angkutan

terkait mengenai data angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek

seluruh wilayah Jabodetabek yang tidak tercantum dalam daftar izin

penyelenggaraan dan/atau KP TA 2017 untuk mengetahui jumlah seluruh

angkutan umum yang menjadi lingkup pengawasan BPTJ dan untuk

mengetahui pendapatan yang hilang di TA 2017.

Penatausahaan persediaan pada lima satker di tiga Eselon I

Kementerian Perhubungan belum memadai (Temuan No. 1 atas Aset


Hasil pemeriksaan BPK menunjukan penatausahaan persediaan di

Kementerian Perhubungan masih memiliki beberapa kelemahan,

diantaranya terdapat persediaan pada Satker Kantor Pusat Setjen Kemenhub

yang tercatat dalam aplikasi Persediaan namun tidak sesuai dengan fisik

persediaan yang ada di tempat penyimpanan barang Persediaan. Selain itu

pengamanan persediaan ATK masih terdapat kelemahan, dimana Kunci

gudang persediaan ATK dipegang oleh beberapa orang, serta pengeluaran

persediaan yang dilakukan tanpa bon permintaan persediaan.


Permasalahan lain yang perlu disoroti dari temuan tersebut yaitu adanya

perbedaan antara hasil pengujian fisik dengan perhitungan mundur saldo per

31 Desember 2017, serta perbedaan antara hasil pengujian fisik dengan

perhitungan penggunaan Blanko SRUT selama tahun 2017 pada Ditjen

Hubdat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya kontrol yang

memadai terhadap blanko SRUT, tidak adanya penyetoran PNBP terhadap

blanko kosong yang diminta dan diserahkan oleh pemohon, dan tidak

adanya reviu oleh Kasie Sertifikasi Kendaraan maupun pejabat diatasnya.

Selain itu, Pengamanan Persediaan Bahan Baku pada Satker Unit

Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Wamena tidak memadai dan

berpotensi disalahgunakan sebesar Rp2.554.513.944,00. Kemudian, terdapat

Persediaan yang telah diserahterimakan namun masih tercatat pada Satker

Direktorat Navigasi Penerbangan senilai Rp14,22 miliar. Hal ini

mengakibatkan akun Persediaan yang disajikan pada Neraca Satker

Ditnavpen per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kelemahan penatausahaan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu

penyimpanan barang persediaan belum dilakukan secara memadai pada

BPTJ. Hal ini terlihat dari kondisi gudang persediaan tidak dalam

pengawasaan pengurus/penyimpan BMN, dan keluar masuknya persediaan

tidak didukung kartu persediaan. Selain itu, Berita Acara Stock opname barang

persediaan Blanko Kartu Pengawasan dan Blanko SK/SKP/Lampiran tidak

berdasarkan inventarisasi fisik.

Kondisi tersebut mengakibatkan

a. Nilai persediaan ATK dan obat-obatan klinik gigi pada satker kantor

pusat Setjen Kemenhub belum andal dan belum mencerminkan kondisi

persediaan sebenarnya, serta barang persediaan di gudang penyimpanan

ATK berpotensi hilang.

b. Nilai persediaan Blanko SRUT pengadaan tahun 2016 pada Neraca

Satker Direktorat Sarana senilai Rpl1.718.222.000,00 tidak diyakini

kewajarannya.

c. Persediaan yang disajikan pada Neraca Satker Ditnavpen per 31

Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai

Rp14.225.414.800,00.

d. Persediaan Bahan Baku Satker UPBU Wamena yang disajikan pada

Neraca per 31 Desember 2017 senilai Rp2.554.513.944,00 berpotensi

disalahgunakan.


e. Persediaan barang cetakan pada BPTJ rentan disalahgunakan, dan

persediaan blanko pengawasan hilang sebanyak 54 kartu.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri

Perhubungan agar:

a. Menginstrusikan Sekjen untuk memerintahkan KPB Kantor Pusat

Setjen Kemenhub agar lebih optimal dalam memberikan arahan atas

pengelolaan persediaan.

b. Menginstrusikan kepada Ditjen Hubdat untuk memerintahkan KPA

Satker Sarana Hubdat untuk melakukan penertiban terhadap

pencatatan dan pengelolaan persediaan dengan melakukan inventarisasi

dan pemeriksaan fisik atas persediaan secara berkala.

c. Menginstruksikan kepada Inspektur Jenderal Kemhub untuk

melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik per tahun secara rutin

untuk high value inventory

d. Memerintahkan Ditjen Hubud untuk memerintahkan Direktur

Navigasi Penerbangan melakukan verifikasi atas Persediaan Navigasi

Penerbangan yang telah diserahkan ke LPPNP1 dan melakukan

koordinasi dengan DJKN Kemenkeu terkait proses penilaian ulang

untuk kemudian berkoordinasi dengan Perum LPPNPI untuk

penerbitan Berita Acara Serah Terima.

e. Memerintahkan KPB BPTJ agar lebih optimal dalam memberikan

arahan kepada bawahan terkait atas pengelolaan persediaan, serta

menelusuri persediaan blanko yang hilang sebanyak 54 kartu dan jika

tidak ditemukan agar mengganti persediaan sesuai dengan nilai

persediaan yang ada pada laporan keuangan.

Penatausahaan Aset Tetap pada enam satker di empat Eselon I

Kementerian Perhubungan belum memadai (Temuan No. 2 atas Aset


Pemeriksaan atas Aset Tetap Tanah pada beberapa satker di lingkungan

kemenhub menunjukan adanya beberapa kelemahan, diantaranya yaitu

masih terdapat saldo aset tetap per 31 Desember 2017 pada satuan kerja

yang sudah tidak aktif (satker yang sudah dilikuidasi) senilai Rp104,01 miliar,

terdapat 231 aset tetap pada 42 satker yang memiliki nilai buku negatif

sebesar Rp101,41 miliar, terdapat penghapusan aset tetap peralatan dan

mesin belum tertib, terdapat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang

dicatat melebihi realisasi fisik pekerjaan, terdapat mutasi kurang Aset KDP


sebesar Rp1.278.012.400,00 yang tidak dapat ditelusuri dan kekurangan fisik

KDP seluas 1.859,5 M2, serta terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan

sesuai hasil inventarisasi BPYBDS dan belum ditindaklanjuti dengan langkah

penertiban aset.

Kelemahan penatausahaan Aset Tetap lainnya yang perlu menjadi

sorotan yaitu terdapat kegiatan perawatan yang berupa pembangunan fisik

dan pembangunan aset tetap yang tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap

prasarana perkeretaapian oleh kemenhub yang mengakibatkan nilai aset

tetap prasarana perkeretaapian tidak menggambarkan kondisi yang

sebenarnya. Kondisi tersebut mengakibatkan Aset Tetap dan Aset Lainnya

satker inaktif di Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp104.014.671.324,00

berisiko disalahgunakan atau hilang, Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca

Kemenhub per 31 Desember 2017 senilai Rp194.182.653.366,50 tidak

menunjukkan kondisi yang sebenarnya, serta Aset Tetap Peralatan dan

Mesin Satker Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkeretaapian berupa

sistem LAA pada dua unit kereta ukur sebesar Rp16.339.094.200,00 tidak

dapat dimanfaatkan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:

a. Dirjen Perhubungan Udara untuk:

a) Segera menyelesaikan proses likuidasi satuan kerja tidak aktif;\

b) Melakukan koordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan untuk memperbaiki nilai aset negatif pada

SIMAK-BMN;

b. Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk:

a) Memerintahkan kepada KPA Satker Peningkatan dan

Pengembangan Sarana Perkeretaapian agar lebih cermat dalam

perencanaan dan pengendalian serta pelaksanaan penggunaan

anggaran: dan

b) Memerintahkan Direktur Prasarana Perkeretaapian

berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kemenhub untuk

merancang kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi aset tetap hasil

perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.



Pendapatan konsesi atas pelayanan jasa kebandarudaraan Tahun

2016 belum diterima oleh Satker Direktorat Bandar Udara (Temuan

No. 3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2018, Hal. 10)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa belum dipungutnya

potensi pendapatan jasa konsesi TA 2016 dan 2017 di satker Direktorat

Bandar Udara (DBU). Potensi pendapatan tersebut diperoleh dari Perjanjian

Konsensi dengan PT AP I dan PT AP II tentang Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan.

Permasalahan tersebut terjadi karena belum berjalannya hak dan

kewajiban para pihak sesuai perjanjian, serta adanya indikasi melanggar

perjanjian yang telah dibuat antara Satker DBU dengan PT AP I dan PT AP

Temuan Pemeriksaaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan

Pendapatan

1. Pengelolaan PNBP pada Kantor Pusat Setjen Kemenhub belum sesuai

ketentuan

2. Kekurangan PNBP atas Terminal Khusus Migas Sapulu Poleng Marine

Terminal

3. Pendapatan Konsesi atas Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Tahun

2016 belum diterima oleh Satker Direktorat Bandar Udara

4. Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Luar Kontrak IMO

sebesar Rp242,99 Miliar tidak diperhitungkan sebagai Komponen

PNBP Track Access Charge

Belanja

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari

Belanja Barang pada enam eselon I

2. Terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan yang direalisasikan

dari Belanja Modal pada empat eselon I

3. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan

pada tiga eselon i untuk pekerjaan yang belum dibayarkan 100%

4. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak segera dipungut

pada empat eselon I

5. Terdapat Belanja Barang tidak sesuai ketentuan atas dua pelaksanaan

pekerjaan pada Ditjen Perhubungan Laut


II dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran konsensi

kebandarudaraan. Kondisi tersebut mengakibatkan terlambatnya

penerimaan pendapatan senilai Rp194.083.712.854,00 (Rp91.505.657.175,00

untuk PT AP I dan Rp102.578.055.679,00 untuk PT AP II) miliar oleh satker

DBU Ditjen Hubud.


Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

untuk melakukan penagihan kepada PT AP I dan PT AP II atas pendapatan

konsesi dari Pendapatan Jasa Kebandarudaraan tahun 2016 yang telah jatuh

tempo pada April tahun 2017 masing-masing senilai Rp91.505.657.175,00

dan Rp102.578.055.679,00 untuk disetorkan ke Kas Negara.

Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Luar Kontrak IMO

sebesar Rp242,99 Miliar tidak diperhitungkan sebagai Komponen

PNBP Track Access Charge (Temuan No. 4 atas Pendapatan dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2018, Hal. 13)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa biaya perawatan

prasarana perkeretaapian di luar kontrak IMO yang tidak diperhitungkan

sebagai komponen PNBP TAC, sehingga menyebabkan masih adanya

potensi PNBP TAC yang seharusnya diterima oleh kemenhub sebesar

Rp182.239.964.663,25.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perhitungan PNBP TAC mengacu pada

perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15 tentang

Komponen Biaya yang Diperhitungkan untuk Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berasal dari Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Namun perhitungan PNBP TAC yang mengacu pada perdirjen

perkeretaapian tersebut berbeda dengan yang di jelaskan pada Permenhub

PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan

Permenhub Nomor PM 122 Tahun 2015, dimana biaya TAC yang dihitung

berdasarkan beban biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang

meliputi biaya perawatan, biaya pengoperasian dan penyusutan prasarana

dengan memperhitungkan prioritas pengoperasian kereta api yang telah

disetujui dan ditetapkan oleh Menteri.


Hasil pemeriksaan menunjukan, selain realisasi pembayaran biaya IMO

kepada PT KAI (berdasarkan kontrak IMO) sebesar

Rpl.230.065.002.000,00, terdapat realisasi biaya perawatan prasarana

perkeretaapian di luar Kontrak IMO sebesar Rp124.318.397.600,00. Selain

itu, terdapat penyerahan rel tipe R.54 dari Kemenhub kepada PT KAI senilai

Rp118.668.221.951,00. Sehingga seluruh biaya perawatan prasarana di luar

kontrak IMO yang tidak diperhitungkan sebagai komponen PNBP TAC

sebesar Rp242.986.619.551,00 (Rp124.318.397.600,00 +

Rp118.668.221.951,00).


Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk meninjau

kembali Perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15,

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang

Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2015.

Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dari

Belanja Barang pada Enam Eselon I (Temuan No. 1 atas Belanja dalam

LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2018, Hal. 18)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan kelebihan pembayaran

pada Sekjen Kemenhub sebesar Rp1.296.516.096,69 yang disebabkan

pekerjaan yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai riil pekerjaan atas 10

paket pekerjaan penyusunan lini masa di media sosial, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban atas Belanja Barang Jasa Konsultasi belum sesuai

ketentuan, serta terdapat belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

Atas permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti

dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp425.681.359,00, sehingga yang

belum ditindaklanjuti sebesar Rp870.834.737,69.

Selain itu, terdapat permasalahan kelebihan pembayaran pada Ditjen

Perhubungan Darat sebesar Rp3.773.935.813,60 yang disebabkan karena

adanya kekurangan volume dan adanya koreksi terhadap harga satuan

pekerjaan karena penggunaan alat berat dilapangan yang tidak sesuai

penawaran. Kemudian adanya selisih jumlah biaya berdasarkan rekapitulasi

perhitungan biaya langsung non personil dengan realisasi pembayaran. Atas


permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan

penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp3.275.001.514,64, sehingga yang

belum ditindaklanjuti sebesar Rp498.934.298,96.

Kelebihan Pembayaran pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar

Rp9.383.471.567,68 yanng disebabkan adanya kelebihan bayar atas

pekerjaan pengadaan barang berupa kelengkapan pembuatan pas bandara,

terdapat pekerjaan pemeliharaan yang dikontrakkan namun tidak dikerjakan,

serta adanya selisih lebih waktu tempuh rata-rata rute penerbangan perintis

antara data rata-rata waktu tempuh penerbangan dengan RAB kontrak. Atas



belum ditindaklanjuti sebesar Rp3.311.514.209,68.

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu terdapat kelebihan

Pembayaran pada Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp7.212.551.791,53 yang

disebabkan karena adanya kontrak yang tidak dilaksanakan dan tidak

menggunakan biaya riil oleh pelaksana swakelola, kekurangan volume atas

pekerjaan keprasan/galian tanah termasuk buang, kelebihan perhitungan

volume pada MC 100 atas pekerjaan pembuatan jalan akses, serta pemahalan

harga atas pekerjaan timbunan normalisasi lereng pada pekerjaan tanah dan

pembuatan jalan akses.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang masih

belum dikembalikan sebesar Rp11.893.835.037,86, dan kelebihan catat

Persediaan sebesar Rp3.873.940.426,75 atas kelebihan bayar yang belum

dikembalikan ke Kas Negara ataupun yang sudah dikembalikan ke Kas

Negara namun belum dilakukan koreksi atas pencatatan aset di Neraca

masing-masing satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.


Menteri Perhubungan agar memerintahkan KPA masing-masing satker di

lingkungan Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen

Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian untuk menyetor kelebihan

pembayaran senilai Rp11.893.835.037,86 serta menyampaikan salinan bukti

setor kepada BPK, serta melakukan koreksi atas nilai Persediaan di Neraca

sekurang-kurangnya sebesar Rp3.873.940.426,75 jika kelebihan pembayaran

telah disetor ke Kas Negara atas masing-masing paket pekerjaan.


Terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan yang direalisasikan

dari Belanja Modal pada Empat Eselon I (Temuan No. 2 atas Belanja

dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23C/HP/XIV/05/2018, Hal. 53)


pada Ditjen perhubungan darat sebesar Rp2.084.034.654,07 diantaranya

disebabkan karena adanya kelebihan bayar atas biaya langsung personil dan

non personil, dan terdapat kegiatan Testing dan Commissioning, Training, serta

pendampingan pada Pekerjaan Pengadaan Perangkat Keras/Hardware yang

dilaksanakan belum sesuai ketentuan. Selain itu terdapat kekurangan volume

atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan/Rehabilitasi UPPKB Balonggandu,

terdapat pekerjaan kayu dolken yang tidak dilaksanakan, adanya selisih

perhitungan bekisting yang digunakan, serta terdapat kekurangan volume

atas Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong

Tahap I. Atas permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah

ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp235.540.000,00,

sehingga yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.848.494.654,07.

Selain itu, terdapat permasalahan kelebihan pembayaran pada Ditjen

Perhubungan Udara sebesar Rp14.551.446.526,54 diantaranya disebabkan

karena adanya pekerjaan Pengurusan Administrasi Pemasangan Catut Daya

PLN 400kVA yang kurang dilaksanakan atau dilaksanakan kurang dari

volume yang ditetapkan dalam kontrak, terdapat ketimpangan harga pada

pekerjaan pada 12 pekerjaan tanpa ada klarifikasi dari Pokja ULP pada saat

pelelangan, serta adanya selisih harga pemakaian material pipa air bersih.

Kemudian terdapat pemahalan harga galian dan pembuangan pada

pekerjaan pemotongan bukit selatan runaway, dan kelebihan perhitungan

RAB atas volume pekerjaan pemasangan pagar pengaman bandara. Atas



belum ditindaklanjuti sebesar Rp5.907.254.263,79.

Kelebihan pembayaran pada Ditjen Perekeretaapian sebesar

Rp198.003.318,25 yang disebabkan karena adanya kekurangan volume

pekerjaan urugan kembali tanah bekas galian box culvert dan pembuatan

penahan balas dari pasangan batu kali pada Pekerjaan Jalur Kereta Api

Ganda Antara Stasiun Martapura-Stasiun Baturaja Km.l95+600-

Km.200+100. Selain itu, terdapat kelebihan perhitungan volume atas


Pekerjaan Jasa Konstruksi Paket B2 (1) Modernisasi Fasilitas Perkeretapian

untuk Jatinegara s.d. Bekasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Dipo

Cipinang Segmen I, serta kelebihan perhitungan volume atas Pekerjaan Jasa

Konstruksi Paket B2 (1) Modernisasi Fasilitas Perkeretapian untuk

Jatinegara s.d. Bekasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Dipo Cipinang

Segmen II. Atas permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah

ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp106.238.406,00,

sehingga yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp91.764.912,25.

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu terdapat kelebihan

pembayaran pada BPSDM sebesar Rp4.308.783.393,71 yang disebabkan

karena adanya pekerjaan yang kurang dilaksanakan atau dilaksanakan kurang

dari volume yang ditetapkan dalam kontrak, serta adanya pemahalan harga

pada pengadaan peralatan system avionics.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang belum

disetorkan sebesar Rp9.310.133.390,06, nilai atas pekerjaan pelatihan dan

pendampingan sebesar Rp975.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya,

serta kelebihan catat Aset Tetap sebesar Rp16.173.073.237,10 atas kelebihan

bayar yang belum dikembalikan ke Kas Negara ataupun yang sudah

dikembalikan ke Kas Negara namun belum dilakukan koreksi atas

pencatatan aset di Neraca masing-masing satker.


Perhubungan agar menginstrusikan Dirjen Hubdat, Dirjen Hubud, Dirjen

Perkeretaapian dan Kepala BPSDMP untuk memerintahkan KPA masing-

masing satker untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai

Rp9.310.133.390,06 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK,

dan melakukan koreksi atas nilai Aset Tetap di Neraca sekurang-kurangnya

sebesar Rp15.359.582.465,75 jika kelebihan pembayaran telah disetor ke Kas

Negara atas masing-masing paket pekerjaan.


6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2015 memperoleh

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada TA 2016

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada Tahun 2017

kembali memperoleh opini WTP.




Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 mengungkap

mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari

penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian kepatuhan terhadap

terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:


Pengelolaan dana bergulir dan pendapatan tarif Program Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Layanan Umum

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan belum memadai (Temuan No. 1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 3)

Pada Tahun 2017, Pengelolaan dana bergulir program FLPP masih

menunjukan beberapa kelemahan, diantaranya belum semua Bank Pelaksana

menyampaikan daftar nama debitur setelah pencairan dana FLPP. Diketahui

bahwa selama tahun 2017 belum semua Bank Pelaksana menyampaikan

daftar nama debitur setelah pencairan dana FLPP. Selain itu, BLU PPDPP


belum memiliki mekanisme perhitungan ulang dalam rangka pengujian atas

pengembalian pokok dana FLPP dan tarif dana FLPP yang dibayarkan oleh

bank pelaksana.

Kelemahan lainnya yaitu terdapat rekonsiliasi atas rekening Program

FLPP yang belum dilakukan sesuai perjanjian. Dari hasil pemeriksaan

diketahui bahwa baru 22 dari 32 bank pelaksana yang melaksanakan

rekonsiliasi tarif dana FLPP. Selain itu, BLU PPDPP belum membuat

perhitungan sendiri sehingga belum ada control pembanding besaran nilai

pengembalian pokok dan tarif layanan yang harus disetor oleh bank.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu adanya keterlambatan

penyetoran tarif dana FLPP dari Rekening Program Bank Pelaksana ke

Rekening Operasional BLU PPDPP, yang mengakibatkan timbulnya denda

keterlambatan sebesar Rp72.971.561,00. Denda keterlambatan tersebut

muncul, karena Bank BRI terlambat membayar tarif dana FLPP ke rekening

operasional BLU PPDPP periode Juli sampai dengan Desember 2016 dan

periode Januari s.d. Desember 2017.

Selain itu, terdapat ketidak konsistenan dan tidak adanya dasar yang jelas

atas pengenaan sanksi kekurangan/keterlambatan Pengembalian Pokok dan

Tarif Dana FLPP. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya risiko

pengembalian pokok dana FLPP dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana

yang tidak tepat sesuai dengan perhitungan yang seharusnya, serta terdapat

potensi pendapatan Satker BLU PPDPP yang belum diterima dari denda

keterlambatan pembayaran pokok dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat agar Dirjen Pembiayaan Perumahan menginstruksikan

Direktur BLU PPDPP:

a. Melakukan rekonsiliasi data nasabah, realisasi penyaluran FLPP,

pengembalian pokok, pembayaran tarif dana FLPP, serta saldo

rekening dana kelolaan dan rekening dana operasional sesuai perjanjian;

b. Meminta rincian nama debitur pada bank pelaksana sesuai perjanjian;

c. Mengevaluasi perjanjian terkait besaran denda keterlambatan

penyetoran pengembalian pokok dan tarif FLPP.


Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tidak sepenuhnya

sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan (Temuan No. 1 atas

Belanja Negara dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 9)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa realisasi belanja

barang dan belanja modal yang tidak sesuai dengan penganggarannya sebesar

Rp7.315.650.633.850,00. Hal tersebut terjadi karena adanya realisasi Belanja

Barang yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal, terdapat realisasi

Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang, dan

adanya Belanja Modal JIJ yang direalisasikan untuk Belanja Aset Peralatan

Mesin dan Gedung Bangunan.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal dan belanja

barang pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menggambarkan keadaan

yang sebenarnya. Sehubungan dengan temuan tesebut, BPK

merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar

menginstruksikan kepada Kepala Satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya,

Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Marga dan Penyediaan

Perumahan untuk melakukan penyusunan anggaran dengan mempedomani

ketentuan yang berlaku, serta menginstrusikan Inspektur Jenderal untuk

melakukan reviu dalam proses penyusunan anggaran

Sistem pengendalian pelaksanaan belanja pada Satker Balai Wilayah

Sungai Sumatera IV belum memadai (Temuan No. 2 atas Belanja

Negara dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 12)

Pada temuan tersebut terdapat sistem pengendalian pelaksanaan belanja

yang belum sesuai ketentuan dengan tata cara pelaksanaan belanja negara.

Belum memadainya sistem pengendalian belanja tersebut terjadi karena

adanya beberapa permasalahan, diantaranya yaitu adanya dokumen

pertanggungjawaban belanja sewa yang tidak didukung oleh kuitansi/bukti

pembayaran dari penyedia barang/jasa, PPK dalam mengajukan permintaan

pembayaran tidak menguji kelengkapan dokumen tagihan, Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) belum sepenuhnya

menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh

PPK sehingga SPM tetap diterbitkan meskipun bukti pendukung yang

diajukan oleh PPK belum layak dibayarkan.


Selain itu, Bendahara belum mengadministrasikan seluruh dokumen

tanda terima penyerahan uang kepada PPK atau staf PPK. PPK juga tidak

mengadministrasikan tanda terima pembayaran dari bendahara. Sehingga

total SPM GU yang telah diserahkan bendahara dan telah diterima oleh PPK

tidak dapat diketahui.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi terjadinya kelebihan

pembayaran kegiatan, tidak sepenuhmya memenui prinsip saling uji dalam

proses pembayaran, serta pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak

mempunyai hak tagih. Sehubungan dengan temuan tersebut,

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat menginstruksikan kepada Dirjen SDA agar menegur

secara tertulis Kepala Satker BWS Sumatera IV atas kelemahannya dalam

melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja di lingkungan kerjanya,

serta memberi sanksi administrasi kepada PPK, PPSPM dan Bendahara

Pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja Honorarium Asesor Kegiatan Penilaian Potensi dan

Kompetensi pada Satker Balai Penilaian Kompetensi BPSDM belum

berdasar pada Standar Biaya Keluaran (Temuan No. 3 atas Belanja

Negara dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 14)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa Kegiatan Penilaian

Potensi dan Kompetensi melalui metode Full Assessment Center dan Quasi

Assessment Center, honor narasumber yang belum ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Keuangan dalam Standar Biaya Keluaran Tahun 2017. Sehingga

penetapan standar tarif asesor didasarkan pada PP Nomor 63 tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan

Kepegawaian Negara. Diketahui bahwa harga pembayaran jasa profesi

asesor di Balai Penilaian Kompetensi lebih rendah dibanding standar harga

yang berlaku di BKN.

Kondisi tersebut mengakibatkan belanja jasa profesi pada kegiatan

Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Metode Full Assessment Center

tidak dapat dinilai kewajarannya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi

dengan Kementerian Keuangan dalam penetapan Standar Biaya honor


narasumber untuk Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi melalui

Metode Full Assessment Center sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Kas Dana Operasional pada BLU PPDPP belum

memadai (Temuan No. 1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 18)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pendapatan berupa

jasa giro, bunga deposito, dan pendapatan tarif FLPP yang sudah menjadi

hak BLU, namun masih ada di rekening dana kelolaan BLU dengan nilai

sebesar Rp650.396.137,40. Pendapatan di rekening dana kelolaan tersebut

baru diakui sebesar Rp353.306.829,62 sebagai pendapatan BLU dan

disajikan sebagai bagian Kas pada BLU.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp297.089.307,78

(Rp650.396.137,40 - Rp353.306.829,62) yang belum tercatat sebagai

pendapatan BLU pada LRA dan belum disajikan sebagai Kas pada BLU

dalam Neraca. Hal ini terjadi karena tidak dilakukannya rekonsiliasi secara

rutin antara Bendahara Pengeluaran Dana Operasional dan Bendahara

Pengeluaran Dana Kelolaan terhadap saldo kas yang terdapat di rekening

masing-masing Bendahara.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan tahun 2017 senilai

Rp297.089.307,78 yang belum disahkan dan belum dapat diakui sebagai

pendapatan di LRA dan Kas pada BLU di Neraca. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal

agar meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran Dana

Operasional dan Bendahara Pengeluaran Dana Kelolaan BLU PPDPP

terkait kesesuaian pencatatan atas pengelolaan dana.

Terdapat perbedaan penafsiran atas perjanjian layanan dana bergulir

pada Ditjen Bina Marga dan sistem pencatatan piutang atas tagihan

penjualan angsuran Ditjen Cipta Karya belum memadai (Temuan No.

2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 19)

Pada temuan tersebut terdapat BUJT yang tidak mengakui adanya

piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah yaitu PT Translingkar

Kita Jaya (PT TKJ) (ruas Cinere – Jagorawi) sebesar Rp341.794.811.685,00.

Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran perjanjian layanan


dana bergulir dimana PT TKJ hanya mengakui masa pembebanan nilai

tambah selama 2 tahun. Sedangkan menurut amandemen I perjanjian pada

November 2010 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa masa pembebanan nilai

tambah pinjaman adalah sampai pengadaan tanah untuk seluruh seksi selesai

dan penerima pinjaman telah mengembalikan seluruh pinjaman berikut nilai

tambah dan denda. Selain itu, masih terdapat selisih yang disajikan dilaporan

keuangan dengan nilai hasil konfirmasi, yaitu selisih pada PT MTN sebesar

Rp3.774.487.898,00, dan PT CCTW sebesar Rp76.892.367,15.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu adanya perbedaan

antara mutasi berkurang piutang (penerimaan pembayaran piutang) dan

realisasi PNBP sebesar Rp1.607.292.410,00. Hal tersebut antara lain

disebabkan sistem pencatatan piutang belum mengakui penerimaan

pembayaran angsuran. Sehingga saldo piutang akan berkurang ketika adanya

pelunasan.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai piutang pada PT TKJ sebesar

Rp341.794.811.685,00 (piutang nilai tambah dan denda) berpotensi tidak

tertagih, adanya perbedaan piutang pada PT MTN sebesar

Rp3.774.487.898,00, dan PT CCTW sebesar Rp76.892.367,15 belum dapat

diselesaikan, serta terdapat perbedaan nilai penerimaan PNBP dan

berkurangnya piutang penjualan RNG III Tahun 2017 sebesar

Rp1.607.292.410,00.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar:

a. Menginstruksikan kepada Dirjen Bina Marga dhi. Kepala Satker BLU

Bp Set BPJT Bina Marga untuk melakukan rekonsiliasi dengan BPJT

terkait piutang BUJT dan memutakhirkan saldo piutangnya serta

menyelesaikan perbedaan penafsiran atas dasar pengenaan piutang

dengan PT Translingkar Kita Jaya;

b. Menginstruksikan kepada Dirjen Cipta Karya dhi Direktur Bina

Penataan Bangunan untuk segera berkoordinasi dengan KPPN dalam

mengidentifikasi PNBP pengelolaan RNG III dan memutakhirkan

saldo piutangnya.


Penatausahaan persediaan di beberapa satuan kerja belum tertib (Temuan No. 3 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 23)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan pencatatan dan penyajian

nilai persediaan yang belum tertib dan konsisten. Kelemahan pencatatan dan

penyajian persediaan diantaranya berupa pencatatan persediaan yang tidak

didukung oleh bukti sumber, serta adanya perbedaan antara persediaan yang

disajikan pada laporan persediaan dengan jumlah pada kartu gudang, hasil

stock opname, dan aplikasi persediaan. Selain itu, terdapat persediaan yang

belum dicatat pada aplikasi persediaan, serta mutasi keluar persediaan yang

tidak diyakini kewajarannya.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu belum tertibnya

pengelolaan persediaan pada beberapa satker. Kelemahan pada pengelola

persediaan diantaranya tidak dilakukannya stock opname persediaan baik itu

sebagian maupun menyeluruh, dan tidak dibuatnya kartu persediaan oleh

petugas persediaan. Selain itu, penatausahaan dan pengelolaan persediaan

yang dilakukan oleh masing-masing PPK, dan petugas persediaan hanya

melakukan input di aplikasi persediaan sehingga Petugas persediaan tidak

mengetahui jumlah barang persediaan yang ada di masing-masing PPK pada

akhir tahun per 31 Desember 2017.

Kemudian terdapat penyimpanan persediaan berupa kawat bronjong

yang disimpan pada lahan terbuka yang mudah diakses oleh semua orang,

dan tidak adanya pemisahan yang jelas untuk tiap persediaan. Kondisi

tersebut mengakibatkan persediaan berpotensi hilang, disalahgunakan dan

menyulitkan pencatatan.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menginstruksikan

kepada seluruh Kepala Satker terkait agar melakukan pengendalian dalam

penatausahaan persediaan secara optimal.


Aplikasi persediaan tidak mengakomodasi persediaan yang memiliki

kuantitas dalam pecahan desimal Penatausahaan Persediaan di

Beberapa Satuan Kerja Belum Tertib (Temuan No. 4 atas Aset Lancar

dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 29)

Hasil pengujian secara uji petik atas buku persediaan dan bukti

pertanggungjawaban diketahui bahwa aplikasi persediaan tidak dapat

mengakomodasi penginputan persediaan dalam bentuk desimal. Hal ini

terjadi karena belum adanya kebijakan dari Kementerian PUPR dhi.

Direktorat Bina Marga untuk mengatasi permasalahan pencatatan

persediaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai persediaan tidak menunjukkan

kondisi yang sebenarnya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK


Rakyat untuk menginstrusikan kepada Sekretaris Jenderal untuk

memperbaiki penyajian laporan keuangan dan berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan untuk mendorong penyempurnaan sistem aplikasi

persediaan dan SIMAK BMN.

Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah

belum diproses hibah atau transfer keluar (Temuan No. 5 atas Aset

Lancar dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 31)

Pada temuan tersebut terdapat persediaan untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemerintah daerah yang belum seluruhnya diproses hibah,

diantaranya yaitu terdapat persediaan perolehan tahun 2016 berupa

bangunan, peralatan, dan jaringan, yang dimaksudkan untuk diserahkan

kepada masyarakat/pemerintah daerah, namun belum diserahterimakan

pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, terdapat Persediaan perolehan tahun 2016 berupa peralatan

Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp3.161.760.392,00 yang dimaksudkan

untuk diserahkan kepada 34 pemerintah daerah, namun belum seluruhnya

diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan BMN tidak sepenuhnya dikuasai dan

dikelola untuk tugas pokok dan fungsi satker, serta adanya ketidakjelasan

penanggung jawab tugas pemeliharaan dan pengendalian atas BMN.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menginstruksikan


Kepala Satuan Kerja terkait untuk segera melakukan proses hibah/alih status

BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Tetap pada beberapa satker tidak dapat diidentifikasi (Temuan

No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal.

33)

Pada temuan tersebut terdapat aset tetap yang tidak diketahui

keberadaannya dikarenakan beberapa kondisi, diantaranya terdapat aset

tetap dicatat secara total namun tidak diketahui rinciannya. Kemudian

terdapat aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan

jaringan yang tidak dapat diidentifikasi lokasinya, serta tedapat Aset Tetap

lainnya pada lima satker sebesar Rp45.299.851.420,00 tidak menyebutkan

secara jelas identitas, aset induk, maupun lokasi keberadaannya. Hal ini

terjadi karena Kepala Satker belum melakukan pengendalian secara optimal

dan Petugas SIMAK BMN belum melakukan pencatatan sesuai dengan

informasi yang sebenarnya

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai aset yang disajikan pada Neraca

Kementerian PUPR sebesar Rp450.505.181.943,00 tidak dapat diyakini

kewajarannya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK


Rakyat agar menginstruksikan pada Dirjen BM, Dirjen SDA dan Dirjen CK

memerintahkan Kepala Satker terkait untuk melakukan inventarisasi aset

yang belum teridentifikasi baik pencatatan maupun keberadaannya.

Pencatatan aset dengan kuantitas 1 unit (m2) serta nilai yang tidak

wajar (Temuan No. 2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No.

11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 36 )

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan aset berupa jalan desa dan

jalan khusus perorangan pada satker PBL Provinsi NTT yang dicatat dengan

kuantitas 1 unit (m2) sebanyak 13 NUP dengan nilai sebelum penyusutan

sebesar Rp1.840.083.500,00. Selain itu, terdapat aset berupa tanah pada

Satker BWS Nusa Tenggara II yang dicatat dengan nilai aset yang tidak wajar

yaitu tanah bangunan tempat kerja lainnya (2010104999) sebanyak delapan

NUP hanya sebesar Rp78.410.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap tidak memberikan

informasi yang memadai. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK



Rakyat agar menginstruksikan kepada Kepala Satker PBL Provinsi NTT dan

Kepala Satker BWS Nusa Tenggara II untuk melakukan koordinasi dan

inventarisasi terhadap aset yang dicatat dengan kuantitas 1,00 m2 dan nilai

tidak wajar menjadi kuantitas dengan nilai sebenarnya.

Pendirian bangunan di atas aset tetap tanah tanpa persetujuan dan

digunakan/dimanfaatkan pihak ketiga pada Satker P2JN Provinsi

Jawa Tengah (Temuan No. 3 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No.

11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 37)

Hasil pemeriksaan fisik atas keberadaan aset tanah Kementerian PUPR

ditemukan adanya perubahan alih fungsi lahan dan pendirian bangunan di

atas aset tanah tanpa persetujuan dan digunakan/dimanfaatkan oleh pihak

ketiga pada Satker P2JN Provinsi Jawa Tengah.

Aset tersebut merupakan Aset Tanah milik Satker P2JN Provinsi Jawa

Tengah, yang berlokasi di Jalan Kerikil No.3 Kelurahan Sumurboto,

Banyumanik, Semarang. Aset yang diperoleh tahun 2015 dengan luas 388

meter persegi dan senilai Rp2.187.188.000,00 (2010301003-01) yang

diperuntukkan sebagai sarana olahraga/lapangan badminton.

Kemudian aset tetap tanah yang diperuntukkan untuk sarana olahraga

tersebut beralih fungsi menjadi menjadi status Rumah Negara Golongan II

(sesuai KPTS Menteri PU No.402/KPTS/M/2007), namun tidak ada data

valid atas proses alih fungsi tersebut. SK Dirjen Bina Marga Nomor

772/KPTS/Bs/SIP/2013 tentang izin penghunian Rumah Negara tanggal

1 Juli 2013 tidak mengacu kepada SK Menteri PU No 402/KPTS/M/2007

tanggal 19 September 2007.

Selain itu status bangunan rumah permanen yang berada di atasnya

belum dapat ditetapkan sebagai Aset Barang Milik Negara karena tidak

diperoleh dari APBN melainkan biaya dari pihak ketiga, dan juga terdapat

perbedaan data luasan tanah dan bangunan yang tercantum di dalam Surat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2007, Surat

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :

772/KPTS/Bs/SIP/2013, dan dengan data yang tercatat di dalam Laporan

Simak BMN.


Temuan tersebut mengakibatkan status pemanfaatan atas tanah menjadi

tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik, penyalahgunaan atau

penguasaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat

menimbulkan kerugian negara di kemudian hari. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga

untuk memerintahkan Kepala Satker P2JN Provinsi Jawa Tengah

mengamankan dan menertibkan aset tanah yang dikuasai pihak lain.

Penghapusan Aset Tetap Pada Satker Pjsa Bengawan Solo tidak

sesuai ketentuan (Temuan No. 4 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No.

11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 38)

Pada tahun 2017, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA)

Bengawan Solo TA 2017 menyajikan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

sebesar Rp2.407.268.254.303,00. Nilai Aset Tetap JIJ tersebut berkurang

sebesar Rp438.124.658.428,00 dari saldo tahun 2016 sebesar

Rp2.845.392.912.731,00. Hal tersebut terjadi karena adanya transaksi

penghapusan BMN sebesar Rp24.332.936.764,00. Penghapusan BMN

dilakukan terhadap aset jalan irigasi dan jaringan perolehan tahun 2009,

2011, serta 2015 terkait Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air

(GNKPA).

Pengadaan Aset GNKPA tersebut dianggarkan dan direalisasikan

menggunakan MAK 53 untuk pengadaan bahan baku, honor pekerja, dan

perjalanan dinas (tahun 2009 s.d. 2011), yang seharusnya dianggarkan pada

MAK 52, yang menyebabkan pengadaan tersebut dicatat sebagai Aset Tetap,

sehingga di tahun 2017 dilakukan transaksi penghapusan BMN terhadap aset

tersebut.

Namun Penghapusan BMN tersebut tidak berdasarkan SK

Penghapusan, melainkan dengan Surat Pernyataan Kepala Satker Nomor

15/SP-BMN/SNVTPJSA.BS/2017 tanggal – November 2017 tentang

Koreksi Pencatatan dalam SIMAK BMN. Satker tidak bisa melakukan

penelusuran terhadap dokumen pendukung serah terima kepada masyarakat

karena adanya bencana alam pada tahun 2012, sehingga dokumen yang

dibutuhkan sudah tidak dapat ditemukan.


Kondisi tersebut mengakibatkan potensi hilangnya Aset Tetap pada

Satker. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan

kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar

menginstruksikan kepada Dirjen SDA untuk memerintahkan Kepala Satker

PJSA Bengawan Solo dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan

atas penatausahaan BMN memedomani peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Aset Tetap dan Aset Lainnya yang digunakan/dikelola pihak lain

belum diproses hibah atau transfer keluar (Temuan No. 5 atas Aset

Tetap dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 39)

Pada temuan tersebut diketahui masih terdapat aset lainnya yang belum

seluruhnya diproses hibah atau transfer keluar. Permasalahan tersebut

diantaranya yaitu terdapat aset lainnya yang direncanakan untuk diserahkan

kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dan pihak lain sebesar

Rp4.890.645.620.106,00, namun belum seluruhnya diproses hibah.

kemudian terdapat Aset Tetap yang sudah dimanfaatkan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan sebesar Rp592.704.000,00 dan Dinas PU

provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp304.000.000,00 namun belum

dilakukan proses hibah. Selain itu, terdapat Aset lain-lain berupa Instalasi Air

Bersih yang pengerjaaanya sudah selesai 100% senilai Rp7.369.321.400,00,

namun belum dilakukan penyerahan aset kepada PDAM Kota Jayapura.

Kemudian terdapat Aset Tetap Lainnya senilai Rp33.052.263.327,00

merupakan Aset Tetap Renovasi (ATR), atas Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

yang diperoleh sejak tahun 2010 s.d. 2012 namun belum proses hibah.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan penanggung jawab tugas

pemeliharaan dan pengendalian atas Aset Tetap senilai

Rp4.960.409.933.064,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK


Rakyat melalui Dirjen terkait agar segera memproses hibah/alih status

BMN/ Transfer keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Penatausahaan KDP pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber

Daya Air Kementerian PUPR tidak tertib (Temuan No. 6 atas Aset Tetap

dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 41)

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terdapat beberapa kelemahan

dalam penatausahaan KDP pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber

Daya yang menyebabkan Nilai KDP masing-masing satker tidak

menggambarkan nilai yang wajar. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu

terdapat 55 NUP KDP pada enam satuan kerja di Ditjen Bina Marga yang

memiliki nilai tidak wajar, dimana terdapat nilai KDP yang bersaldo negatif.

Selain itu pada Satker PJN Wilayah IX Provinsi Papua, terdapat nilai

saldo KDP pada keempat NUP yang seharusnya bernilai Nihil.

No NUP Saldo (Rp)

1 13 2.850.364.250,00

2 14 (2.850.364.250,00)

3 23 2.034.560,00

4 25 (2.034.560,00)

Jumlah 0,0

Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat KDP NUP dijadikan

aset definitif, dan adanyan kesalahan penginputan nilai SP2D yang

seharusnya diinput pada NUP 25 namun diinput pada NUP 23. Namun

kesalahan tersebut tidak berpengaruh tidak berpengaruh pada nilai aset

definitif maupun total saldo KDP pada laporan keuangan.

Kelemahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu CaLK Ditjen SDA

hanya memuat informasi mutasi tambah kurang selama tahun 2017 dan tidak

memuat informasi seperti rincian kontrak KDP, nilai kontrak konstruksi dan

sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan

tanggal neraca, serta uang muka kerja yang dibutuhkan dan jumlah retensi.

Sebagaian rincian atas nilai tersebut dijabarkan dalam CaLBMN, namun

belum seluruh rincian KDP memuat informasi tingkat penyelesaian dan

jangka waktu kontrak, uang muka kerja yang diberikan dan jumlah retensi.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai KDP sebesar

Rp119.429.660.910,00 pada Ditjen Bina Marga tidak menggambarkan nilai

yang wajar, dan nilai KDP sebesar Rp48.575.373.901,00 pada Ditjen SDA

tidak menggambarkan nilai yang wajar. Sehubungan dengan temuan

tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melalui Dirjen terkait agar segera mengidentifikasi dan

melakukan penelusuran KDP yang bersaldo negatif dan mengatribusikan


KDP yang telah selesai masa pekerjaannya pada Aset Tetap yang

bersangkutan.

Aset Tak Berwujud belum dapat ditelusuri (Temuan No. 1 atas Aset

Lainnya dalam LHP SPI No. 11B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 45)

Pada temuan tersebut diketahui terdapat Aset Tak Berwujud (ATB)

senilai Rp4.480.183.155,00 yang belum dapat ditelusuri. ATB tersebut

terdapat pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PSPLP) Papua Barat senilai Rp2.499.404.195,00 dan Balai

Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) senilai Rp1.980.778.960,00. Kondisi

tersebut mengakibatkan Aset Tak Berwujud Rp4.480.183.155,00 tidak

menggambarkan penyajian dan pengungkapan yang jelas. Sehubungan

dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen terkait untuk

melakukan penelusuran terhadap Aset Tak Berwujud dan menetapkan status

pemanfaatannya.


Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah

1. Pengelolaan Dana Bergulir dan Pendapatan Tarif Program Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Badan Layanan Umum Pusat

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan belum memadai

Sistem Pengendalian Belanja Negara

1. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tidak sepenuhnya

sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan

2. Sistem Pengendalian Pelaksanaan Belanja pada Satker Balai Wilayah

Sungai Sumatera IV belum memadai

3. Belanja Honorarium Asesor Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi

pada Satker Balai Penilaian Kompetensi BPSDM belum berdasar pada

Standar Biaya Keluaran

Sistem Pengendalian Aset Lancar

1. Pengelolaan Kas Dana Operasional pada BLU PPDPP belum memadai

2. Terdapat perbedaan penafsiran atas perjanjian layanan dana bergulir

pada Ditjen Bina Marga dan sistem pencatatan piutang atas tagihan

penjualan angsuran Ditjen Cipta Karya belum memadai



Penatausahaan PNBP pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta

Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga Belum Sesuai Ketentuan (Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 4)

Pemeriksaan atas penatausahaan pendapatan menunjukan adanya

beberapa kelemahan diantaranya yaitu belum memadainya pelaksanaan

perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pada Ditjen CK yang menyebabkan

adanya kurang penerimaan kontribusi tetap dan denda keterlambatan masing

- masing sebesar Rp1.612.862.108,00 dan Rp3.285.628.484,00.

Selain itu, terdapat pendapatan sewa kamar dan aula wisma sanita yang

terlambat disetorkan ke kas negara senilai Rp617.830.000,00. Hal tersebut

tejadi karena Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan PNBP setiap akhir

hari kerja, namun seminggu sekali tiap hari Jumat atau lebih.

3. Penatausahaan persediaan di beberapa satuan kerja belum tertib

4. Aplikasi persediaan tidak mengakomodasi persediaan yang memiliki

kuantitas dalam pecahan desimal

5. Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah

digunakan/dimanfaatkan pihak ketiga pada Satker P2JN Provinsi Jawa

Tengah

4. Penghapusan Aset Tetap pada Satker PJSA Bengawan Solo tidak sesuai

ketentuan

5. Aset Tetap dan Aset Lainnya yang digunakan/dikelola pihak lain belum

diproses hibah atau transfer keluar

Sistem Pengendalian Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud belum dapat ditelusuri

6. Penatausahaan KDP pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya

Air Kementerian PUPR tidak tertib

belum diproses hibah atau transfer keluar

Sistem Pengendalian Aset Tetap

1. Aset Tetap pada beberapa Satker tidak dapat diidentifikasi

2. Pencatatan Aset dengan kuantitas 1 unit (m2) serta nilai yang tidak

wajar

3. Pendirian bangunan di atas Aset Tetap Tanah tanpa persetujuan dan


Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat

keterlambatan penyetoran pembayaran tunai pada Ditjen Bina Marga

sebesar 270,110,000.00. Selain itu, terdapat pendapatan jasa pengujian

laboratorium yang digunakan langsung senilai Rp2.710.000,00. Hal tersebut

terjadi karena DIPA Tahun 2017 tidak menganggarkan biaya operasional

laboratorium.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari

kontribusi tetap dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai

Rp4.898.490.592,00, penerimaan tidak dapat segera dimanfaatkan atas

keterlambatan penyetoran senilai Rp890.650.000,00, serta pendapatan dan

belanja pada LRA TA 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

senilai Rp2.710.000,00.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta

Karya dan Kepala BPJN X supaya meningkatkan pengendalian dan

pembinaan dalam penatausahaan pendapatan, termasuk kepada Bendahara

Penerimaan agar menyetorkan pendapatan secara tepat waktu sesuai

ketentuan yang berlaku, serta menginstrusikan Sekretaris Direktorat Jenderal

Cipta Karya berkoordinasi dengan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik

Negara dan Layanan Pengadaan untuk menagih kekurangan pendapatan

kontribusi tetap senilai Rp1.612.862.108,00 dan denda keterlambatan

penyetoran kontribusi tetap senilai Rp3.285.628.484,00 atas perjanjian kerja

sama pemanfaatan tanah.

Pelaksanaan Belanja Barang Konstruksi tidak sesuai ketentuan,

diantaranya terdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp1.900.655.397,79 dan sanksi yang belum dikenakan senilai

Rp516.862.409,70 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 8)

Pada temuan tersebut ditemukan permasalahan berupa pelaksanaan

pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai ketentuan, baik pekerjaan

pembangunan maupun pemeliharaan, sehingga menimbulkan kelebihan

pembayaran. Hal tersebut terjadi pada 21 paket pekerjaan di tujuh satuan

kerja dengan nilai senilai Rp1.900.655.397,79 dan sebagian telah disetorkan

kembali ke Kas Negara senilai Rp576.370.720,79.


Selain itu, terdapat empat penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan

pekerjaan sesuai kontrak namun belum dikenakan sanksi denda

keterlambatan senilai Rp178.703.315,03 dan dua penyedia jasa yang tidak

dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak belum dikenakan sanksi

pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp516.862.409,70. Atas permasalaha

tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai

Rp146.191.570,45.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada

penyedia jasa yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp1.324.284.677,00,

dan Kekurangan penerimaan negara dari sanksi denda keterlambatan yang

belum dibayar minimal senilai Rp32.511.744,58 serta dari sanksi pencairan

jaminan pelaksanaan senilai Rp516.862.409,70 atau seluruhnya senilai

Rp549.374.154,28.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang,

Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Penyediaan

Perumahan untuk memerintahkan PPK terkait mempertanggungjawabkan

kelebihan pembayaran dengan menyetorkan senilai Rp1.324.284.677,00 ke

Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK, dan menagih dan

menyetorkan denda keterlambatan minimal senilai Rp32.511.744,58 serta

mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan senilai

Rp516.862.409,70 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Pelaksanaan pekerjaan Pengolahan Sampah dan Belanja Sewa pada

beberapa satuan kerja tidak mengikuti ketentuan dan menimbulkan

kelebihan pembayaran senilai Rp602.716.364,00 serta ketidakhematan

senilai Rp575.453.700,00 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No.

11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 10)

Pemeriksaan atas realisasi belanja barang pada beberapa satuan kerja

menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya

diantaranya yaitu pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan Sampah di Sekjend

Kemen PUPR belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut

disebabkan karena adanya HPS yang tidak disusun dan masih menggunakan

nilai tahun sebelumnya, pengawas pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya

dengan baik diantaranya tidak melakukan pengawasan secara berkala,

penyedia jasa tidak melakukan uji mutu per empat bulan sekali, adanya


pemahalan biaya tenaga kerja senilai Rp307.320.000,00, serta adanya

kemahalan sewa alat pengolahan minimal Senilai Rp208.400.700,00.

Selain itu, terdapat pemborosan biaya sewa laptop dan printer senilai

Rp213.653.000,00 pada dua kegiatan di Sekertariat Ditjen Cipta Karya. Hal

tersebut disebakan karena pengadaaan sewa laptop di kedua kegiatan tidak

menerapkan prinsip efisiensi.

Pada BWS Sumatera IV, terdapat pembayaran sewa rumah yang

melebihi nilai sebenarnya senilai Rp78.500.000,00 dan memboroskan

Keuangan Negara senilai Rp97.000.000,00. Pemborosan tersebut terjadi

karena pelaksanaan anggaran belanja belum memperhatikan prinsip-prinsip

efisiensi, dimana terdapat lima unit rumah yang digunakan bukan pejabat

eselon yang tidak berhak atas fasilitas rumah tersebut. Selain itu juga,

terdapat permasalahan pembayaran sewa kendaraan roda empat yang

melebihi nilai sebenarnya senilai Rp30.000.000,00.

Pada Satker Dinas SDA dan BM Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat

pembayaran yang tidak seharusnya senilai Rp76.160.000,00, atas nilai sewa

wajar atas pemakaian kendaraan selama 8 bulan. Selain itu pada BWS

Sulawesi IV, perjanjian sewa yang dilakukan PPK dengan penyedia jasa tidak

memenuhi kualifikasi yang menyebabkan pemborosan keuangan negara

sebesar Rp34.560.000,00. Hal serupa juga terjadi pada OP BWS Sulawesi IV,

dimana PPK melakukan perjanjian sewa kendaraan roda empat dengan

pihak penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi yang menyebabkan

pemborosan keuangan negara sebesar Rp21.840.000,00.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat kelebihan

pembayaran pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi

Tenggara sebesar Rp110.736.364,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi

karena adanya selisih Belanja sewa gedung kantor yang dibayarkan kepada

penyedia jasa (CV RP) sebesar Rp122.236.364,00 per tahun, dengan nilai

sewa menyewa yang disahkan oleh notaris yang hanya sebesar

Rp11.500.000,00 per tahun (Rp10.000.000,00 + Rp1.500.000,00

(keuntungan 15% dari harga sewa)).

Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran senilai

Rp602.716.364,00, dan pemborosan keuangan negara senilai

Rp575.453.700,00 atas pembayaran yang tidak memperhatikan prinsip

efisiensi. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan

kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Dirjen


Cipta Karya, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Penyediaan Perumahan

untuk memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan

kelebihan pembayaran dengan menyetorkan senilai Rp602.716.364,00 ke

rekening Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Honorarium pada kegiatan-

kegiatan paket meeting di lima satuan kerja melebihi ketentuan dan

tidak hemat masing-masing senilai Rp272.435.000,00 dan senilai


terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018,

Hal. 16)


pada Sekjen Kementerian PUPR atas uang harian dan pembayaran uang

fullboard atas pelaksanaan 15 kegiatan paket meeting yang dilaksanakan di luar

kota. Kelebihan tersebut terjadi karena pembayaran yang dilaksanakan lebih

besar dari yang diatur dalam Standar Biaya Masukan yaitu pemberian uang

harian atau uang saku fullboard kepada narasumber.

Pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdapat kelebihan pembayaran

sebesar Rp17.780.000,00 atas Kegiatan Pemutakhiran Data Audit BPKP.

Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya terjadi karena adanya

pembayaran yang tidak seharusnya, tarif honorarium moderator dan

narasumber yang melebihi Standar Biaya Masukan TA 2017, serta adanya

pembayaran kepada narasumber yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan

dengan surat keputusan penetapan narasumber.

Selain itu terdapat kelebihan realisasi pembayaran senilai

Rp185.890.000,00 pada Sekertariat Ditjen CK. Kelebihan pembayaran

tersebut terjadi karena jumlah anggota tim yang menerima honorarium

melebihi jumlah tim yang ditetapkan dalam SBM, Pembayaran honorarium

narasumber kepada personel yang tidak sesuai dengan surat keputusan

narasumber, serta terdapat pembayaran honorarium terhadap lima

narasumber yang melebihi standar. Pada Direktorat Bina Penataan

Bangunan, terdapat pemborosan senilai Rp49.381.800,00 dan kelebihan

pembayaran Rp38.525.000,00.

Pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, terdapat pemborosan

Keuangan Negara senilai Rp28.500.000,00. Pemborosan tersebut

disebabkan karena panitia kegiatan melakukan pemesanan kamar non


fullboard melebihi jumlah undangan. Dimana dari nilai yang dibayarkan untuk

53 kamar senilai Rp79.500.000,00, hanya 34 kamar yang digunakan sehingga

terdapat 19 kamar yang tidak digunakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan senilai Rp77.881.800,00

dan kelebihan pembayaran senilai Rp272.435.000,00. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR

menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Dirjen Cipta

Karya agar memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan



Pembayaran honorarium pelaksanaan kegiatan pada tiga satuan kerja

di Sekretariat Jenderal tidak sesuai ketentuan senilai Rp888.767.000,00 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 22)

Pada temuan tesebut terdapat permasalahan kelebihan pembayaran

sebesar Rp132.765.000,00 pada Biro Keuangan Kementerian PUPR.

Kelebihan bayar tersebut terjadi karena honor yang diberikan melebihi

jumlah tim yang diperbolehkan dalam standar biaya masukan dan nama

penerima tidak ada di SK, serta terdapat jumlah panitia yang diberikan honor

melebihi yang diperbolehkan dalam standar biaya masukan. Selain itu,

adanya indikasi tidak dilaksanakannya kegiatan sebagai narasumber dan

moderator sesuai tanggal dokumen pembayaran karena tidak berkesesuaian

dengan dokumen tiket kepulangan senilai Rp2.295.000,00.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu, terdapat kelebihan

pembayaran sebesar Rp640.820.000,00 pada Satker P4SBPUPRL.

Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena adanya pembayaran

honorarium tim kepada Tim Narasumber sebanyak tujuh orang yang

seharusnya tidak menerima honorarium, besarnya honorarium yang tidak

sesuai karena melebihi tarif yang ditetapkan dalam surat keputusan, terdapat

personel yang tidak ditetapkan sebagai narasumber namun menerima

honorarium narasumber, dan adanya personel yang menjadi narasumber

namun diberikan juga honorarium fullboard meeting. Selain itu, Pada Biro

Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri terdapat pemberian

honorarium kegiatan yang melebihi jumlah yang diperbolehkan dalam

Standar Biaya Masukan sebesar Rp98.382.000,00.


Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran

Rp888.767.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan

penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp45.885.000,00. Sehubungan dengan

temuan tersebut, BPK merekomendasikan memerintahkan PPK terkait

untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan

menyetorkan senilai Rp842.882.000,00 ke rekening Kas Negara dan

menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan tidak mengikuti ketentuan,

diantaranya tidak dilengkapi dokumen pendukung dasar

pembayaran senilai Rp4.615.015.000,00 dan terdapat kelebihan

pembayaran senilai Rp535.064.942,00 (Temuan No. 5 atas Belanja dalam

LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No.

11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 25)


sebesar Rp535.064.942,00. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya

terjadi pada Ditjen Bina Marga sebesar Rp462.539.942,00, yang dikarenakan

adanya perhitungan atas tenaga ahli yang tidak sesuai ketentuan, pengalaman

tenaga ahli yang tidak sesuai yang dipersyaratkan, penggantian personel team

leader tidak sesuai kualifikasi, dan adanya kelebihan pembayaran biaya

langsung non personil berupa bukti invoice yang ditagihkan namun tidak

sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terdapat pada Ditjen Pembiayaan

Perumahan sebesar Rp43.275.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut

terjadi karena adanya pembayaran konsultan yang tidak sesuai dengan nilai

kontrak. Selain itu, terdapat juga kelebihan pembayaran pada BPSDM

sebesar Rp29.250.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena

adanya pembayaran honorarium pembahas sebanyak 39 orang (invoice tahap

1, invoice tahap 2, dan invoice tahap 3) yang seharusnya tidak menerima

honorarium.

Permasalahan lainnya yang menajdi sorotan yaitu terdapat belanja jasa

konsultan di lingkungan Sekretariat Jenderal senilai Rp4.615.015.000,00 yang

tidak dilengkapi dokumen pendukung dasar pembayaran, sehinngga belanja

jasa tersebut tidak diyakini kewajarannya. Hal tersebut terjadi karena PPK

yang tidak menyusun HPS, adanya penunjukan konsultan yang tidak

didasarkan penilaian yang memadai karena konsultan tidak melampirkan

sertifikasi keahlian dan tidak melampirkan referensi riwayat hasil pekerjaan


yang dapat divalidasi, serta terdapat konsultan yang tidak menyusun laporan

secara lengkap. Selain itu, terdapat konsultan yang memiliki latar belakang

pendidikan yang tidak sesuai persyaratan dalam KAK, dan adanya Kerangka

Acuan Kerja (KAK) yang tidak menyebutkan secara jelas lingkup pekerjaan

dan hasil keluaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai

Rp535.064.942,00, dan Belanja jasa konsultan di lingkungan Sekretariat

Jenderal senilai Rp4.615.015.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Atas

kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara

sebesar Rp72.525.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersbeut, BPK merekomendasikan

memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran dengan menyetorkan senilai Rp462.539.942,00 ke rekening Kas

Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Pembayaran biaya perjalanan dinas pada beberapa satuan kerja

dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan

pembayaran senilai Rp1.733.088.872,79 (Temuan No. 6 atas Belanja

dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No.

11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 37)


sebesar Rp1.733.088.872,79. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya

terjadi pada Sekertariat Jendral Kementerian PUPR sebesar

Rp1.518.240.903,00. Hal tersebut terjadi karena adanya perjalanan dinas

yang menggunakan kuitansi penginapan yang terindikasi fiktif serta biaya

tiket yang ditagihkan melebihi harga dari maskapai. Kemudian terdapat

pembayaran uang harian yang dibayarkan 100%, namun uang harian yang

dibayarkan hanya boleh sebesar 40% karena pada saat perjalanan dinas pergi

dan pulang, serta adanya biaya tiket yang tidak sesuai dengan harga

sebenarnya. Selain itu, terdapat bukti pertanggungjawaban tiket dan hotel

yang tidak valid, dan pembayaran biaya tranportasi dengan pesawat udara

tidak didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terdapat pada Direktorat Jenderal

Bina Marga sebesar Rp38.631.880,00, dimana kelebihan pembayaran

tersebut terjadi karena pembayaran harga tiket tidak sesuai dengan harga


sebenarnya. Selain itu, terdapat dokumen pertanggungjawaban berupa tiket

pesawat udara yang terindikasi fiktif.

Pada Ditjen Cipta Karya, terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Rp97.920.151,00. Hal tersebut terjadi karena pembayaran biaya tiket pesawat

udara tidak sesuai dengan harga tiket yang sebenarnya, dan terdapat

pembayaran uang harian, uang penginapan, uang saku dan biaya taksi yang

diterima tidak sesuai dengan masa pelaksanaan tugas.

Pada Ditjen Sumber Daya Air, terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Rp21.422.000,00 yang dikarenakan bukti pertanggungjawaban biaya

transportasi berupa tiket dan boarding pass pesawat udara tidak sesuai

kondisi sebenarnya. Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terdapat pada

Ditjen Penyediaan Perumahaan sebesar Rp56.873.938,79 yang dikarenakan

adanya perbedaan antara biaya tiket yang dipertanggungjawabkan pelaksana

perjalanan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja

perjalanan dinas senilai Rp1.733.088.872,79. Atas kelebihan pembayaran

tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar

Rp184.617.999,00.


memerintahkan PPK bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan

kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas dengan menyetorkan

senilai Rp1.548.470.873,79 ke rekening Kas Negara dan menyampaikan

bukti setor kepada BPK.

Pembayaran pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional tidak

sesuai ketentuan senilai Rp906.115.943,00 (Temuan No. 7 atas Belanja


11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 42)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa kelebihan

pembayaran pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas Operasional

sebesar Rp499.258.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya

terjadi pada Ditjen Bina Marga sebesar Rp370.410.000,00 yang disebabkan

adanya pembelian kupon BBM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

dikarenakan adanya kupon BBM yang tidak dapat didistribusikan. Selain itu,

terdapat kendaraan yang menerima biaya pemeliharaan dan operasional dua


kali dari dua PPK yang berbeda, serta terdapat distribusi kupon/voucher

BBM yang diberikan kepada pegawai yang bukan pemegang KDO.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terdapat pada Ditjen Sumber Daya

Air sebesar Rp73.824.000,00. Hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran

fee belanja BBM yang tidak sesuai SPK, dan bukti pertanggungjawaban satu

KDO roda empat yang tidak didukung dengan tanda terima BBM. Selain itu

juga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp55.024.000,00.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu adanya

pemborosan keuangan sebesar Rp406.857.943,00 pada Ditjen Bina Marga,

Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Inspekroat Jenderal

Kementerian PUPR. Pemborosan tersebut terjadi karena adanya belanja

pemeliharaan kendaraan yang melebihi standar biaya masukan yang telah

ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pemeliharaan

dan operasional KDO senilai Rp499.258.000,00, dan pemborosan senilai

Rp406.857.943,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan

penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp72.174.250,0.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta

Karya, Dirjen Sumber Daya Air dan Inspektur Jenderal untuk

memerintahkan PPK bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan



Pertanggungjawaban Belanja Barang tidak memadai sehingga

pembayaran tidak dapat diyakini kewajarannya senilai

Rp1.644.805.784,00 dan kelebihan pembayaran senilai




sebesar Rp206.292.000,00 atas pembayaran yang tidak selayaknya

dibayarkan. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya terjadi pada Biro

Umum Sekertariat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp52.500.00,00

yang dikarenakan adanya Pekerjaan Layanan Kinerja pada Inspeksi Periodik

Parking System Maintenance yang tidak dilaksanakan oleh PT AP.


Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terjadi pada Satker OP BWS Papua

sebesar Rp153.792.000,00. Hal tersebut terjadi karena kelebihan penyaluran

dana kepada lima P3A/GP3A yang disebabkan karena adanya penumpukan

tagihan pada saat menjelang akhir tahun anggaran dan adanya retur tagihan.

Selain itu tidak kompetennya personel di bagian keuangan yang

menyebabkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh PPSPM.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat belanja

pengadaan BBM senilai Rp1.644.805.784,00 yang tidak didukung data-data

yang memadai, sehingga belanja barang tersebut tidak diyakini kewajarannya.

Hal tersebut terjadi karena penyedia jasa yang melaksanakan pengadaan

BBM, seluruhnya tidak memiliki kompetensi maupun persyaratan legal

untuk melaksanakan kegiatan niaga BBM, dimana seluruh penyedia jasa tidak

memiliki peralatan maupun alat angkut BBM serta tidak memiliki izin

penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM. Selain itu, penyedia jasa tidak

dapat menunjukan dokumen faktur pajak masukan (atas pembelian BBM

kepada depo), invoice, purchase order (PO) dan surat jalan/delivery order untuk

membuktikan bahwa penyedia jasa telah membeli BBM kepada depo

Pertamina.


Rp206.292.000,00 atas pembayaran yang tidak selayaknya, dan realisasi

Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1.644.805.784,00

atas pengadaaan BBM yang tidak didukung data-data yang memadai.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Dirjen

Sumber Daya Air untuk memerintahkan PPK terkait tuntuk

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp206.292.000,00

dengan menyetorkan ke rekening Kas Negara dan menyampaikan bukti

setor kepada BPK.


Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and

Build) Penerapan Terbatas (Pilot Project) Dermaga Apung senilai

Rp10.769.369.000,00 dan Pilot Project Sistem Modular Wahana Apung

(Break Water) senilai Rp2.197.000.000,00 tidak menghasilkan output

sehingga tujuan pembangunannya tidak tercapai (Temuan No. 9 atas

Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 51)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build), BPK mengungkap

permasalahan yang mengakibatkan Potensi kerugian negara pada Pekerjaan

Penerapan Terbatas (Pilot Project) Dermaga Apung senilai

Rp10.769.369.000,00, apabila PT WKB tidak melaksanakan perbaikan atas

kerusakan yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena adanya Dermaga Apung

dalam kondisi rusak dan tidak terpasang akibat gelombang tinggi yang terjadi

pada bulan Januari 2018.

Selain itu BPK juga mengungkap permasalahan atas pekerjaan Pilot

Project Sistem Modular Wahana Apung (Break Water), dimana pembayaran

pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk TA 2016 senilai

Rp1.867.450.000,00 dengan progres fisik sebesar 85% tidak selayaknya

dibayarkan karena ouput tidak tercapai sesuai ketentuan dalam kontrak

lumpsum.


memerintahkan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pantai Buleleng supaya meminta PT WKB dan CV L melaksanakan

perbaikan atas pekerjaan yang rusak, apabila tidak dilakukan perbaikan

supaya mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Negara

senilai Rp12.636.819.000,00.

Pelaksanaan beberapa paket pekerjaan konstruksi tidak mengikuti

ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp50.502.657.213,18 (Temuan No. 10 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan


Pada tahun anggaran 2017, terdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp50.502.657.213,18. Jumlah tersebut merupakan hasil pemeriksaan secara

uji petik terhadap pelaksanaan paket-paket pekerjaaan pada 18 provinsi di


seluruh Indonesia. Sebanyak Rp43.925.275.477,00 merupakan pembayaran

yang melebihi prestasi fisik pekerjaan yang disebabkan pekerjaan kurang

dilaksanakan atau dilaksanakan kurang dari volume yang ditetapkan atau

tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak pada 115 paket

pekerjaan di 72 satuan kerja.

Sebanyak Rp3.860.683.242,05 merupakan kelebihan pembayaran akibat

perubahan harga satuan pekerjaan yang tidak sesuai pelaksanaan di lapangan

pada 15 paket pekerjaan di 10 satuan kerja. Salah satu contohnya terjadi pada

satker pada PJPA BWS Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat

dimana harga satuan pekerjaan “Galian tanah lumpur/sedimen (kondisi

berair) dibuang setempat termasuk meratakan dan merapikan” setelah

addendum melebihi harga berdasarkan pelaksanaan.

Sebanyak Rp910.236.515,00 merupakan kelebihan pembayaran atas

pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan dimana terdapat pembayaran yang

tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan terdapat realisasi Belanja

Modal diantaranya digunakan untuk pembayaran honorarium panitia

pengadaan barang/jasa. Dan sebanyak Rp1.806.461.979,13 merupakan

kelebihan pembayaran yang disebabkan amandemen kontrak untuk

menambah volume atas pekerjaan dengan harga satuan timpang/lebih tinggi

dari HPS di 7 satuan kerja pada 10 paket pekerjaan. Atas kelebihan

pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar

Rp6.789.469.126,75.


Rp43.713.188.086,43 yang belum disetor ke Kas Negara. Sehubungan

dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR

agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen

Cipta Karya, Dirjen Penyediaan Perumahan, dan Kepala Balitbang untuk

memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran senilai Rp43.713.188.086,43 dengan menyetorkan ke Kas



Pembayaran kemajuan fisik Tahun 2017 atas pekerjaan yang

diperpanjang sampai tahun anggaran selanjutnya melebihi kuantitas

terpasang senilai Rp33.569.814.104,53 (Temuan No. 11 atas Belanja dalam


11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 64)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pembayaran atas

kemajuan (progres) fisik pekerjaan per 31 Desember 2017 yang melebihi

kuantitas terpasang, yaitu pada Pembangunan Jalan Mamberamo - Elelim III

dan Pembangunan Rumah Susun Sewa di Kabupaten Tanah Bumbu yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp33.569.814.104,53. Hal

tersebut terjadi karena pelaksanaan pekerjaan yang belum dilaksanakan

namun telah dilakukan pembobotan dalam laporan back up quantity.

Sedangkan Pembobotan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan

yang sebenarnya.

Selain itu, pelaksanaan pekerjaan menunjukan adanya kelemahan seperti

Bank Garansi atas sisa pekerjaan belum ditambahkan dengan PPh dan PPN,

PPK tidak dapat menunjukkan kemajuan pekerjaan per 31 Desember 2017

sebagai dasar penetapan anggaran dalam APBN TA 2018, Pembayaran atas

prestasi pekerjaan penyedia jasa tidak didukung dengan laporan progres fisik

pekerjaan dari konsultan, pengendalian progres pekerjaan yang tidak

memadai, dan perubahan rekening pembayaran kontrak yang tidak

dilaporkan kepada PPK.

Hasil pemeriksaan menunjukan progres pekerjaan Pembangunan

Rumah Susun Sewa baru sebesar 76,59% senilai Rp15.292.407.329,49 dan

sampai dengan tanggal 01 April 2018 kemajuan baru mencapai sebesar

91,29%. Sehingga PPK mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada

penyedia jasa minimal selama 90 hari atau senilai Rp1.976.807.340,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal

per 31 Desember 2017 senilai Rp33.569.814.104,53, dan kurang penerimaan

atas sanksi denda keterlambatan yang belum diterima Kas Negara senilai

Rp1.976.807.340,00.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga dan Dirjen

Penyediaan Perumahan untuk memerintahkan PPK Pembangunan Jalan

Mamberamo - Elelim III bersama-sama dengan konsultan pengawas dan

PPHP untuk melakukan pemeriksaan secara detail atas hasil pekerjaan yang


telah dilakukan penyedia jasa dan memperhitungkan kelebihan pembayaran

senilai Rp32.291.478.691,33 dalam pembayaran berikutnya dengan

sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal, apabila tidak dapat

diperhitungkan agar disetorkan ke Kas Negara, serta memerintahkan PPK

Pembangunan Rumah Susun Sewa di Kabupaten Tanah Bumbu

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai

Rp1.278.335.413,20 dan menagih denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan senilai Rp1.976.807.340,00 untuk disetor ke Kas Negara dan bukti

setor disampaikan ke BPK.

Pembayaran kemajuan fisik Tahun 2017 atas pekerjaan tahun jamak

(multi years contract) melebihi kuantitas terpasang dan tidak sesuai

spesifikasi senilai Rp42.505.061.089,03 dan terdapat potensi kelebihan

pembayaran senilai Rp13.281.472.256,14 (Temuan No. 12 atas Belanja

dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 69)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pembayaran

melebihi prestasi fisik pekerjaan yang terpasang senilai Rp42.505.061.089,03

dan potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kondisi

riil dan tidak sesuai spesifikasi namun belum dibayar senilai

Rp13.281.472.256,14. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya terjadi

pada pekerjaan Pembangunan Bendungan Sindangheula Kabupaten Serang

sebesar Rp27.684.203.983,90 yang disebabkan karena adanya selisih volume

pekerjaan 10.716,50 m3 antara volume yang telah dibayarkan dengan volume

pekerjaan terpasang, serta terdapat pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan

terpisah karena telah menjadi tanggung jawab kontraktor atau telah termasuk

dalam harga satuan pekerjaan lainnya.

Selain itu, terdapat Kelebihan pembayaran pada Pembangunan

Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu (MYC) sebesar Rp5.493.014.157,70

yang disebabkan adanya kesalahan perhitungan volume galian tanah untuk

main dam. Kemudian terdapat kelebihan pada Pembangunan Bendungan

Raknamo di Kabupaten Kupang (MYC) sebesar Rp2.180.777.724,05 yang

disebabkan adanya kelebihan perhitungan volume galian tanah dan batu

pada bangunan pengelak dan bangunan pelimpah.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terjadi pada Pekerjaan Supervisi

Pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sebesar

Rp113.854.650,00 yang disebabkan biaya perjalanan dinas berupa tiket


pesawat penerbangan yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dan/atau

tidak terdaftar pada database maskapai bersangkutan. Selain itu, terdapat

kelebihan pembayaran pada Pembangunan Bendungan Sei Gong sebesar

Rp3.520.942.532,00 yang disebabkan karena belum dilakukannya pengadaan

atas pompa tersebut, serta belum seluruhnya pekerjaan instrumen terpasang

dan dioperasikan.

Kemudian terdapat kelebihan pembayaran pada Pekerjaan

Pembangunan Bendungan Logung (MYC) Kabupaten Kudus sebesar

Rp1.447.305.082,80 yang disebabkan karena adanya tagihan ganda atas

galian tanah dan kupasan pada area di antara STA 14 dan STA 15 pada main

dam dan main coffer dam yang sudah ditagih sebelumnya pada item galian

tanah saluran pengelak. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran Pekerjaan

Pembangunan Bendungan Tapin Kabupaten Tapin sebesar

Rp613.252.476,84 yang disebabkan karena adanya harga satuan timpang

yang tidak mengacu ke HPS.

Kelebihan pembayaran lainnya yaitu terjadi pada Pembangunan

Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp1.451.710.283,00

yang disebabkan adanya penghitungan volume yang lebih tinggi atas

beberapa jenis timbunan pada cofferdam dan main dam dibandingkan dengan

volume lapangan yang ditagihkan dan dibayarkan terakhir.



Sumber Daya Air untuk memerintahkan PPK terkait untuk

mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai

Rp42.505.061.089,03 dengan melakukan penyesuaian terhadap volume yang

masih akan dilaksanakan dengan sebelumnya dilakukan reviu oleh

Inspektorat Jenderal atau melakukan penyetoran ke Kas Negara apabila

tidak dapat dilakukan penyesuaian, serta untuk mempertanggungjawabkan

potensi kelebihan pembayaran senilai Rp13.281.472.256,14 dalam

pembayaran tahap berikutnya dengan sebelumnya dilakukan reviu oleh

Inspektorat Jenderal.


Pengenaan sanksi atas pekerjaan tidak selesai tepat waktu tidak

sesuai ketentuan dan terdapat sanksi denda keterlambatan belum

dikenakan minimal senilai Rp21.770.468.348,36 dan jaminan

pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp1.633.754.600,00 (Temuan No.

13 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 84)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa adanya

perhitungan nilai jaminan pelaksanaan dari nilai sisa pekerjaan yang

menyalahi ketentuan karena nilai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang

belum selesai seharusnya sama dengan nilai jaminan pelaksanaan saat awal

pelaksanaan pekerjaan senilai Rp1.524.095.241,48. Hal tersebut berdampak

pada kurangnya nilai jaminan pelaksanaan yang seharusnya diserahkan

penyedia jasa kepada PPK senilai Rp1.134.487.761,48.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat pekerjaan

tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu perjanjian namun belum

dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal senilai Rp22.211.394.422,36.

Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara

senilai Rp440.926.074,00, sehingga terdapat denda keterlambatan yang

belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.770.468.348,36. Selain itu,

terdapat pencairan jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak yang belum

dilaksanakan senilai Rp1.633.754.600,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas

sanksi denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar minimal

Rp21.770.468.348,36 dan dari sanksi pencairan jaminan pelaksanaan senilai

Rp1.633.754.600,00, serta adanya risiko pengamanan penyelesaian pekerjaan

atas jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan yang tidak ada atas

pelaksanaan pekerjaan yang dilanjutkan pada TA 2018 senilai

Rp2.737.559.404,48.


PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Penyediaan

Perumahan, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya untuk

memerintahkan PPK terkait untuk menagih dan menyetorkan denda

keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp21.770.468.348,36 dan

mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan senilai

Rp1.633.754.600,00 ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada

BPK.


Pembayaran pekerjaan tidak didukung dokumen

pertanggungjawaban yang memadai sehingga tidak dapat diyakini

kewajarannya senilai Rp30.409.913.027,77 (Temuan No. 14 atas Belanja


11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 91)

Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat pembayaran pekerjaan

yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada satker PJN Wilayah I

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pembangunan Jalan Labuan Bajo–

Boleng–Terang–Kendidi, dimana terdapat perbedaaan antara fisik di

lapangan dengan as built drawing. Potongan melintang tiap STA yang ada pada

as built drawing tidak mencerminkan kondisi senyatanya di lapangan, sehingga

mengakibatkan pemeriksa tidak dapat menghitung volume riil galian di

lapangan karena sudah tidak dapat diukur.

Selain itu, terdapat kekurangan volume sebesar

Rp1.881.211.226,48.pada Pengembangan Infrastruktur Permukiman Aruk

Kabupaten Sambas. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh rekanan tidak mengikuti volume yang diminta dalam

adendum kontrak melainkan menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga

terdapat item-item pekerjaan yang kurang dan item pekerjaan baru, serta

perubahan tersebut tidak dituangkan dalam adendum kontrak. Tim

pemeriksa tidak dapat menyakini atas pembayaran pekerjaan senilai

Rp1.881.211.226,48 yang tidak didasari adendum.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terjadi pada Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan, dimana terdapat permasalahan pada

realisasi paket belanja modal TA 2017 berupa dokumen peminjaman barang

(Laptop/Notebook dan iPad) yang belum seluruhnya dibuat dan hanya

berupa tanda terima dari pengurus barang kepada pengguna, tanpa ada

informasi mengenai nomor seri barang elektronik maupun nomor aset. Hal

tersebut mengakibatkan belanja senilai Rp811.834.000,00 atas barang-

barang yang diadakan Sekretariat Balitbang pada TA 2017 tidak dapat

diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pembayaran kepada penyedia

jasa senilai Rp30.409.913.027,77 tidak dapat diyakini kewajarannya.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta


Karya, dan Kepala Balitbang untuk memerintahkan PPK untuk melengkapi

dokumen pendukung pelaksana pekerjaan sebagai dasar pembayaran dengan

sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal.

Perencanaan Pekerjaan pada P2JN Provinsi Nusa Tenggara Barat

tidak memadai sehingga menimbulkan ketidakhematan pembayaran

senilai Rp662.114.120,00 (Temuan No. 15 atas Belanja dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No.

11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 96)

Hasil pemeriksaan mengungkapkan usulan addendum atas Pengawasan

Teknik Rehabilitasi Minor Jalan Kuripan-Sulin, Cakranegara-Mantang,

Rekonstruksi Jalan Sengkol-Kuta dan Preservasi Jembatan (Paket 3) tidak

sesuai ketentuan, karena tidak terdapat perubahan lingkup, lokasi kegiatan,

data dan fasilitas, alih pengetahuan serta pendekatan dan metodologi yang

dapat menjadi alasan untuk diperlukannya tambahan personel bagi penyedia

jasa untuk melaksanakan tugasnya sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai

dengan justifikasi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak dan PPK

sebagai dasar untuk melakukan adendum kontrak dengan penyedia jasa.

Analisis atas perhitungan kembali biaya yang sewajarnya direalisasikan oleh

penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan kontrak seharusnya hanya senilai

Rp2.577.354.000,00 atau terdapat pemborosan senilai Rp170.522.120,00.

Permasalahan serupa juga terjadi pada Pengawasan Rehabilitasi Mayor

Jalan Pemenang-Bayan-Sembalun Bumbung dan Preservasi Jembatan (Paket

4) dan Pengawasan Teknik Pembangunan Jembatan Dodokan, Peningkatan

Jembatan Lendangluar dan Jembatan Batu Dawe dan Preservasi Rutin Jalan

dan Jembatan (Paket 5), dimana usulan perubahan addendum tidak sesuai

ketentuan yang menyebabkan adanya pemborosan masing-masing senilai

Rp316.065.000,00 dan Rp175.527.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakhematan keuangan negara

senilai Rp662.114.120,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina

Marga untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi

sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang

berlaku.


Perencanaan Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten

Kudus Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan secara memadai

sehingga biaya yang telah ditetapkan menjadi lebih tinggi senilai

Rp65.000.000.000,00 (Temuan No. 16 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan


Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat kesalahan dalam

perencanaan pembangunan bendungan logung yang berakibat pada

bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan senilai Rp65.000.000.000,00

sehingga keseluruhan biaya menjadi lebih besar dari kontrak awal yang

direncanakan, maka pembangunan Bendungan Logung berpotensi tidak

layak dibangun secara ekonomis.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan Bendungan Logung

berpotensi tidak layak bangun secara ekonomis karena biaya naik 29,49%

dari asumsi biaya awal Rp529.000.000.000,00 menjadi

Rp685.000.000.000,00.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air untuk

melakukan reviu studi kelayakan atas aspek kelayakan ekonomi

pembangunan bendungan yang berkaitan adanya tambahan biaya senilai

Rp65.000.000.000,00 tersebut.

Sisa dana satuan kerja yang tidak dapat direalisasikan tidak segera

disetor kembali ke kas negara sesuai ketentuan (Temuan No. 1 atas Aset

Lancar dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 101)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan keterlambatan

pengembalian sisa kas ke rekening Kas Negara pada akhir tahun anggaran,

yaitu pada Satuan Kerja PSPAM Provinsi Papua Barat dan Satuan Kerja

PSPLP Provinsi Papua. Hal tersebut terjadi karena tidak optimalnya Kepala

Satuan Kerja dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas

penatausahaan kas di satuan kerjanya.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa dana yang tidak segera

dikembalikan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan lain.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar

menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk memberikan teguran tertulis


kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan memerintahkan Kepala Satuan

Kerja terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada Bendahara

Pengeluaran terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

Temuan No. 2 atas Aset

Lancar dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 103)

Pada tahun 2016, Ditjen Penyediaan Perumahan mengacu PMK Nomor

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN),

mengeluarkan BMN yang akan diserahkan dari Persediaan di Laporan

Keuangan (ekstrakomptabel) senilai Rp7.747.068.545.509,00. BMN tersebut

dikeluarkan karena tidak dalam penguasaan satuan kerja selaku Kuasa

Pengguna Barang. Namun BMN tersebut belum diajukan permohonan

pemindahtanganan kepada Pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara Kementerian Keuangan).

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab atas

pengendalian, penggunaan maupun pemeliharaaan atas BMN tersebut.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk

segera melakukan proses hibah/alih status BMN sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pengamanan Barang Milik Negara berupa Tanah pada beberapa

Satuan Kerja kurang memadai (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam


11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 105)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa aset tanah yang

belum didukung bukti kepemilikan yang sah secara hukum yaitu belum

adanya sertifikat tanah. Tidak adanya bukti kepemilikan tanah

mengakibatkan aset tanah berisiko hilang dari penguasaan pemerintah. Adapun besaran Tanah yang belum mempunyai sertipikat senilai

Rp25.749.905.957.608,00. Kondisi tersebut mengakibatkan tanah tersebut

berpotensi disalahgunakan.

Barang untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak disajikan

dalam neraca pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan belum

diproses hibah/serah terima sesuai ketentuan (


Sehubungan dengan temuan tersbeut, BPK merekomendasikan kepada


Sumber Daya Air untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk

meningkatkan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerja

masing-masing dalam rangka sertipikasi tanah.

Barang Milik Negara pada tujuh satuan kerja dikuasai pihak lain

tanpa dasar hukum yang sah (Temuan No. 2 atas Aset Tetap dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 11C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 107)

Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat BMN yang dikuasai oleh pihak

lain tanpa dasar hukum yang sah, yaitu pada PJN I Provinsi Riau dan BWS

Sumatera III Provinsi Riau dimana terdapat kendaraan dinas operasional

yang dikuasai oleh pihak di luar pegawai di lingkungan PJN I Provinsi Riau

dan BWS Sumatera III Provinsi Riau tanpa didukung dokumen pinjam pakai

sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional satuan kerja.

Kondisi tersebut mengakibatkan BMN berpotensi hilang, menimbulkan

konflik dengan pihak lain masa mendatang dan tidak dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan satuan kerja.


Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen

Penyediaan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen SDA untuk

memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait meningkatkan pengamanan

BMN yang berada dalam penguasaannya serta meningkatkan pengelolaan

aset yang menjadi tanggung jawabnya

Selain itu pada BBPJN VII Semarang, terdapat lima unit bangunan

rumah negara golongan II dihuni oleh purnabakti pegawai Kementerian

PUPR, yang mengakibatkan status bangunan yang berdiri di atas tanah

bangunan kantor pemerintah dan tanah bangunan rumah negara golongan

II menjadi tidak jelas. Kemudiaan pendistribusian aset berupa enam unit

laptop senilai Rp44.450.000,00, lima unit notebook senilai Rp35.475.000,00,

dan dua unit eksternal/portable hard disk senilai Rp2.060.000,00 tidak didukung dengan berita acara pinjam pakai.



undangan

Pendapatan

1. Penatausahaan PNBP pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta

Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga belum sesuai ketentuan

Belanja

1. Pelaksanaan Belanja Barang Konstruksi tidak sesuai ketentuan,

diantaranya terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.900.655.397,79

dan sanksi yang belum dikenakan senilai Rp516.862.409,70

2. Pelaksanaan Pekerjaan Pengolahan Sampah dan Belanja Sewa pada

beberapa Satuan Kerja tidak mengikuti ketentuan dan menimbulkan

kelebihan pembayaran senilai Rp602.716.364,00 serta ketidakhematan

senilai Rp575.453.700,00

3. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Honorarium pada kegiatan-

kegiatan paket meeting di lima satuan kerja melebihi ketentuan dan tidak

hemat masing-masing senilai Rp272.435.000,00 dan senilai

Rp77.881.800,00

4. Pembayaran Honorarium pelaksanaan kegiatan pada tiga satuan kerja di

Sekretariat Jenderal tidak sesuai ketentuan senilai Rp888.767.000,00

5. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan tidak mengikuti ketentuan,

diantaranya tidak dilengkapi dokumen pendukung dasar pembayaran

senilai Rp4.615.015.000,00 dan terdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp535.064.942,00

6. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada beberapa satuan kerja

dilaksanakan tidak sesuai ketentterdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp1.733.088.872,79

7. Pembayaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional tidak sesuai

ketentuan senilai Rp906.115.943,00

8. Pertanggungjawaban Belanja Barang tidak memadai sehingga

pembayaran tidak dapat diyakini kewajarannya senilai

Rp1.644.805.784,00 dan kelebihan pembayaran senilai Rp206.292.000,00

9. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Penerapan Terbatas (Pilot Project) Dermaga Apung senilai

Rp10.769.369.000,00 dan Pilot Project Sistem Modular Wahana Apung

(Break Water) Senilai Rp2.197.000.000,00 tidak menghasilkan output

sehingga tujuan pembangunannya tidak tercapai


10. Pelaksanaan beberapa paket pekerjaan konstruksi tidak mengikuti

ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai

Rp50.502.657.213,18

11. Pembayaran Kemajuan Fisik Tahun 2017 atas pekerjaan yang

diperpanjang sampai tahun anggaran selanjutnya melebihi kuantitas

terpasang senilai Rp33.569.814.104,5

12. Pembayaran Kemajuan Fisik Tahun 2017 atas Pekerjaan Tahun Jamak

(Multi Years Contract) melebihi kuantitas terpasang dan tidak sesuai

spesifikasi senilai Rp42.505.061.089,03 dan terdapat potensi kelebihan

pembayaran senilai Rp13.281.472.256,14

13. Pengenaan sanksi atas pekerjaan tidak selesai tepat waktu tidak sesuai

ketentuan dan terdapat sanksi denda keterlambatan belum dikenakan

minimal senilai Rp21.770.468.348,36 dan jaminan pelaksanaan belum

dicairkan senilai Rp1.633.754.600,00

14. Pembayaran pekerjaan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban

yang memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya senilai

Rp30.409.913.027,77

15. Perencanaan pekerjaan pada P2JN Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak

memadai sehingga menimbulkan ketidakhematan pembayaran senilai

Rp662.114.120,00

16. Perencanaan Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus

Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan secara memadai sehingga biaya

yang telah ditetapkan menjadi lebih tinggi senilai Rp65.000.000.000,00

Aset Lancar

1. Sisa dana satuan kerja yang tidak dapat direalisasikan tidak segera disetor

kembali ke kas negara sesuai ketentuan

2. Barang untuk diserahkan kepada pihak lain yang tidak disajikan dalam

Neraca pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan belum diproses

hibah/serah terima sesuai ketentuan

Aset Tetap

1. Pengamanan Barang Milik Negara Berupa Tanah pada beberapa satuan

dasar hukum yang sah

kerja kurang memadai

2. Barang Milik Negara pada tujuh satuan kerja dikuasai pihak lain tanpa


7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi


Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2015

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada TA

2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan pada Tahun 2017

kembali memperoleh opini WTP.




Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2017

mengungkap mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik

ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian

kepatuhan terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:


2015 2016 2017

38 47 11

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

28 3 0 80 145 35 0 0 0 0 0 0


Rekomendasi

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

Temuan

96

Rekomendasi

291


Sistem Pengendalian Aset Lancar

1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Pemegang Uang Muka tidak tertib.

2. Pengendalian dan penatausahaan Persediaan belum tertib.


Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Pemegang Uang Muka tidak tertib (Temuan No. 1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No.

80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya selisih lebih sebesar

Rp307.080.566 dan selisih kurang sebesar Rp7.508.000 atas saldo kas tunai

pada BP, BPP dan PUM. Selisih lebih tersebut disebabkan karena belum

dilakukannya pencatatan pada BKU atas SP2D yang telah diterbitkan.

Selain itu, terdapat saldo tunai pada BP, BPP dan PUM yang melebihi

batas maksimal yang diperbolehkan. Saldo tunai pada BPP dan PUM yang

melebihi batas maksimal tersebut masih diperbolehkan sesuai PMK

162/PMK.05/2013 dengan syarat BPP membuat berita acara yang

ditandatangani oleh BPP dan PPK, namun berita acara dimaksud belum

dibuat oleh BPP dan PUM.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu penatausahaan uang

kegiatan dari BPP tidak tertib diantaranya sebesar Rp4.400.070.499 tidak

dipertanggungjawabkan secara tepat waktu oleh PUM. Hal tersebut belum

diadministrasikan dengan tertib karena hanya berupa kuitansi dan tidak

dibukukan ke dalam BKU sebagai pemberian uang muka kegiatan. Selain itu,

terdapat realisasi perjalanan dinas tidak didukung bukti perjalanan dinas,

kelebihan pembayaran dan berindikasi tidak riil pada Biro SDM dan Umum

sebesar Rp2.890.887.887 yang disebabkan karena proses pencairan dana dari

BP dan BPP langsung ke PPK dan Pelaksana Kegiatan.

Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat tempat penyimpanan uang

tunai sebesar Rp285.382.800 pada PUM tidak berada dalam brankas namun

dibawa secara tunai maupun disimpan di rumah pelaksana kegiatan. Selain

itu, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atas nama

Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pemeriksaan kas secara

riil yang dilakukan dengan cara menghitung uang tunai dalam penguasaan

BP, BPP dan PUM. Berita Acara Pemeriksaan Kas sesuai format Lampiran

V Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 hanya dibuat secara

Sistem Pengendalian Aset Tetap

1. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain belum

tertib


proforma dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan tanpa dilakukan

penghitungan fisik uang tunai secara riil.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian akun Kas di Bendahara

Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan pembukuan keuangan

yang memadai, dan tidak tertibnya penatausahaan dan pelaporan

UP/TUP/LS Bendahara membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas

tunai UP/TUP/LS Bendahara.


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar

menginstruksikan masing-masing Kepala Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan

Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan

kas BP dan BPP.

Pengendalian dan penatausahaan persediaan belum tertib (Temuan

No. 2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 11)

Dari temuan tersebut diketahui bahwa pengendaliaan dan

penatausahaan persediaan di lingkungan Kemendesa PDTT masih memiliki

beberapa kelemahan, diantaranya yaitu pengelolaan persediaan dilakukan

oleh petugas persediaan/operator aplikasi persediaan yang penujukannya

tidak berdasarkan oleh Surat Keputusan (SK). Kemudian pemeriksaan fisik

(opname) yang dilakukan setiap semester tidak pernah dilakukan secara riil

dengan cara menghitung persediaan, namun dilakukan secara proforma. Hal

tersebut dilakukan karena tidak ada gudang penyimpanan persediaan.

Selain itu, Penyajian saldo Persediaan belum seluruhnya didukung

dengan Berita Acara Inventarisasi fisik saldo akhir Persediaan (Stock

Opname). Diketahui bahwa jumlah persediaan yang dilaporkan di Neraca

sebesar Rp399.770.817.759, terdapat saldo persediaan barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp393.644.693.118. Dari jumlah

tersebut, persediaan sebesar Rp105.152.991.296 tidak didukung dengan

Berita Acara Stock Opname fisik barang persediaan.

Kelemahan lainnya yaitu tedapat pekerjaan yang volume

penyelesaiannya tidak sesuai kontrak (tidak mencapai 100%) namun telah

dicatat sebagai barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/pemda

sebesar 100%, sehingga persediaan yang disajikan di neraca tidak

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Diketahui juga terdapat pekerjaan

yang sampai dengan posisi laporan keuangan per 31 Desember 2017 belum


selesai 100%. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pengadaan barang

untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Dimana dari 41 paket

pekerjaan yang di uji petik, terdapat sebelas paket pekerjaan sebesar

Rp33.145.325.000 yang belum diselesaikan sampai dengan pelaksanaan

pemeriksaan fisik dilapangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya pada

pengelolaan persediaan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi,

antara lain belum terdapat sanksi kepada petugas persediaan dan penerima

barang yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan dan pelaporan

persediaan, belum terdapat diklat terkait pengelolaan persediaan bagi para

petugas persediaan dan penerima barang di masing-masing Satker, serta

belum adanya SOP terkait pengelolaan dan mekanisme stock opname

persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian atas

pengamanan barang persediaan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna

Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian

atas penatausahaan.

Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain belum

tertib (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No.

80B/HP/XVI/05/2018, Hal. 18)

Dari temuan tersebut diketahui bahwa pencatatan dan penatausahaan

Aset Tetap dan Aset Lain-Lain di lingkungan Kemendesa PDTT masih

memiliki beberapa kelemahan, yaitu terdapat laporan hasil inventarisasi yang

tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, diantaranya sebesar

Rp81.352.383.535 pada Sekretariat Jenderal belum dilakukan inventarisasi.

Diketahui juga bahwa jumlah BMN yang terdapat dalam Daftar Status

Penggunaan BMN pada aplikasi Simak BMN tidak sama dengan jumlah

BMN yang dilaporkan dalam Neraca LK Kementerian, yang disebabkan

karena data BMN pada Aplikasi Simak BMN tidak terkoneksi langsung

dengan laporan BMN sehingga adanya peng-update-an secara manual pada

aplikasi excel. Selain itu, penginputan aset tetap dalam aplikasi Simak BMN

tidak sesuai dengan data realisasi perolehan aset tetapnya dikarenakan

pencatatan aset tetap dalam Simak BMN dilakukan secara satu kesatuan.


Kelemahan penatausahaan aset lainnya yaitu terdapat Aset Tetap hasil

pengadaan belanja modal TA 2017 sebesar Rp139.751.250 tidak dapat

ditelusuri keberadaanny, yang disebabkan karena tidak adanya keterangan

lokasi yang tercatat pada aplikasi Simak BMN. Disamping itu juga tidak

terdapat label kode barang, sehingga penelusuran akan keberadaan fisik

barang menjadi sulit dilakukan. Selain itu terdapat aset tetap yang

penggunaannya bersifat pribadi / melekat pada pribadi pegawai yang tidak

didukung dengan bukti kepemilikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya pada

pengelolaan aset tetap belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin

pada Setjen belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan

pengamanan aset tetap tidak terjamin, terutama terhadap aset tetap yang

penggunaannya melekat pada personal pegawai dan tidak didukung dengan

bukti kepemilikan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK


dan Transmigrasi agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna

Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian

atas penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain.



undangan

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. Pengelolaan PNBP oleh Biro SDM dan Umum Sekretariat Jenderal tidak

tertib

Belanja

1. Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas

perhitungan kehadiran pegawai sebesar Rp2.345.862.032 dan terdapat

pembayaran ganda kepada 11 pegawai sebesar Rp124.436.489

2. Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas


pembayaran ganda kepada 11 pegawai sebesar Rp124.436.489

3. Realisasi Belanja Lembur pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKP2Trans

berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200


Pengelolaan PNBP oleh Biro SDM dan Umum Sekretariat Jenderal

tidak tertib (Temuan No. 1 atas PNBP dalam LHP Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa penatausahaan penerimaan sewa

Gedung Serbaguna Balai Makarti Muktitama masih memiliki beberapa

kelemahan, diantaranya terdapat selisih penerimaan uang sewa yang belum

disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.000.000,00. Selain itu, diketahui juga

bahwa pencatatan penerimaan uang sewa pada buku penerimaan tidak

dicatat pada saat diterima dan tidak disetorkan ke kas negara pada tanggal

penerimaan.

Kelemahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu terdapat pemanfaatan

BMN oleh pihak ketiga yang tidak didasarkan atas perjanjian dan belum

dilakukan pemungutan sewa. Selain itu atas pemanfaatan BMN tersebut

seluruhnya belum memperoleh ijin dari Kemenkeu dan penetapan tarif sewa

belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Dari hasil pemeriksaan

diketahui bahwa terdapat lima pendapatan sewa atas lahan/ruang/gedung

yang dipungut oleh pihak lain dan tidak disetorkan ke Kas Negara minimal

sebesar Rp61.900.000 per tahun.

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada sembilan UKE-I tidak tertib

sebesar Rp9.457.746.946

5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil sebesar

Rp3.709.091.570 dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang

sah sebesar Rp2.093.777.550

6. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi

tidak riil sebesar Rp4.113.463.656

7. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berindikasi tidak riil sebesar

Rp131.654.545, selisih harga spesifikasi sesuai SPK sebesar

Rp184.795.000 dan kekurangan volume pekerjaan atas dua paket

pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.600.647

pada Sekretariat Jenderal

8. Kekurangan volume pekerjaan atas 57 paket pekerjaan sebesar

Rp7.432.642.534, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum

dipungut sebesar Rp760.782.919, jaminan pelaksanaan belum dipungut

sebesar Rp610.098.600 dan bukti pertanggungjawaban non fisik

berindikasi tidak riil sebesar Rp872.961.941 pada 5 UKE-I dan OPD di 5

Provinsi


Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan PNBP atas sewa Gedung

Balai Makarti Muktitama oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendesa

PDTT rawan penyalahgunaan dan penerimaan sebesar Rp6.000.000 belum

disetor ke Kas Negara.



menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT untuk mengelola

Pendapatan dari BMN atas Sewa Gedung dan Bangunan mematuhi

ketentuan yang berlaku, serta menyetorkan realisasi PNBP sebesar

Rp6.000.000 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada

BPK.

Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas


pembayaran ganda kepada 11 Pegawai sebesar Rp124.436.489 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 10)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa realisasi Belanja Tunjangan

Kinerja tidak didukung bukti perhitungan yang memadai diantaranya

terdapat selisih kelebihan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan

penilaian kehadiran sebesar Rp2.345.862.032. Hal tersebut terjadi karena

perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan

kehadiran pegawai yang valid.

Selain itu, terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada 11 pegawai

yang sama dalam bulan yang sama namun berbeda UKE-I dan berbeda

dokumen SPM, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp124.436.489. Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran tunjangan

kinerja belum didasarkan atas penilaian kehadiran yang valid sebesar

Rp2.345.862.032, dan adanya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang

dibayarkan ganda kepada 11 pegawai/pejabat sebesar Rp124.436.489.


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar:

a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Kepala

Balilatfo dan Dirjen PKP2Trans berkoordinasi dengan Inspektur

Jenderal untuk melakukan verifikasi atas pembayaran tunjangan kinerja

bagi pegawai sebesar Rp2.345.862.032 yang tidak didukung dengan


absen mesin rekam kehadiran elektronik. Jika ditemukan kelebihan

pembayaran, agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor

disampaikan kepada BPK.

b. Menarik kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan

ganda kepada 10 pegawai/pejabat sebesar Rp117.177.489

(Rp124.436.489 - Rp7.259.000) dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Realisasi Belanja Lembur pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen

PKP2Trans berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200 (Temuan No.

2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realiasi Belanja Lembur

yang tidak didukung dengan bukti rekam kehadiran sesuai print-out mesin

rekam kehadiran elektronik, namun realisasi Belanja Lembur tersebut

didasarkan atas daftar hadir manual yang ditandatangani oleh pegawai. Dari

hasil pemeriksaan menunjukan terdapat pegawai yang melaksanakan lembur

di hari libur, namun tidak terekam dalam bukti print-out mesin rekam

kehadiran elektronik., yaitu pada Biro SDM dan Umum sebesar

Rp2.188.822.700, dan pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp2.229.482.500.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja

Lembur yang berindikasi tidak riil sebesar Rp4.418.305.200. Sehubungan

dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan

PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran realisasi Belanja

Lembur sebesar Rp4.018.305.200 (Rp4.418.305.200 – Rp200.000.000 –

Rp200.000.000) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan UKE-I tidak tertib

sebesar Rp9.457.746.946 (Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 21)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat sisa atas pencairan

SPM/SP2D-LS Bendahara atas Belanja Perjalanan Dinas yang belum

disetorkan ke kas negara setelah tahun anggaran berakhir sebesar

Rp3.645.146.309, yang mengakibatkan sisa uang tersebut rawan


disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena perjalanan dinas

dilaksanakan di akhir tahun dengan menggunakan LS di muka dan

perhitungan atas biaya riil perjalanan dinas baru dilakukan di awal tahun

2018. Selain itu, terdapat pegawai yang melakukan rekam kedatangan dan

kepulangan secara elektronik pada hari perjalanan dinas sebesar

Rp6.471.324.448.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan yaitu realisasi Belanja

Perjalanana Dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp2.383.193.900. Hal

tersebut disebabkan karena pembayaran uang saku dan uang transport tidak

terdapat tanda tangan pelaksana perjalanan dinas, bukti perjalanan dinas

tidak diikuti dengan bukti/kuitansi Daftar Pengeluaran Riil (DPR)

perjalanan dinas. serta adanya bukti daftar hadir yang seluruhnya tidak

ditandatangani oleh peserta rapat. Selain itu, terdapat bukti pembayaran

RDK yang seharusnya tidak dibayarkan karena pelaksanaan RDK tidak

mengundang dan tidak dihadiri oleh peserta dari eselon II lainnya/eselon I

lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi

Pemerintah/masyarakat, dan RDK dilaksanakan kurang dari tiga jam yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp55.255.000.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan menunjukan terdapat kelebihan

pembayaran belanja perjalanan sebesar Rp452.438.987 yang disebabkan

adanya selisih dari perhitungan jumlah SPM dengan jumlah bukti

pelaksanaan perjalanan dinas, adanya bukti perjalanan dinas yang tidak

didukung dengan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta bukti

pertanggungjawaban perjalanan dinas yang hanya didukung fotocopy bukti dari

pelaksanaan perjalanan dinas. Selain itu, terdapat kemahalan harga pada 35

tiket pesawat dengan sebesar Rp29.104.611.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa uang dari SPM LS Bendahahara

atas Belanja Perjalanan Dinas tidak segera disetorkan ke Kas Negara setelah

tahun anggaran berakhir sebesar Rp3.645.146.309 rawan disalahgunakan,

dan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas yang berindikasi

tidak riil sebesar Rp9.457.746.946.



memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran

realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp9.224.468.346 ke Kas Negara

dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.


Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil sebesar

Rp3.709.091.570 dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban

yang sah sebesar Rp2.093.777.550 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam


80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 33)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Barang

dan Jasa dari mekanisme SPM-LS sebesar Rp923.997.755 berindikasi tidak

riil. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan penyedia barang/jasa tidak

melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa. Selain itu, hasil

pengadaan barang tidak sesuai dengan bukti faktur penjualan yang

dikeluarkan perusahaan, di mana pengadaan barang/jasa tidak pernah

diterima.

Permasalahan serupa juga terjadi pada realisasi Belanja Barang dan Jasa

dengan mekanisme SPM-GUP/TUP yang berindikasi tidak riil sebesar

Rp2.785.093.815, yang disebabkan bukti pertanggungjawaban yang

dikeluarkan oleh toko/usaha sebesar Rp2.785.093.815 tidak sesuai dengan

hasil permintaan keterangan atas kebenaran bukti pembelian kepada para

pemilik toko/usaha.

Selain itu, terdapat Realisasi Belanja BBM Kendaraan melalui kupon

maupun tunai tidak dilengkapi dengan bukti struk pembelian bahan bakar

sebesar Rp2.093.777.550. Hal tersebut terjadi karena PPK tidak mewajibkan

penerima kupon atau penerima tunai untuk melaporkan penggunaan BBM

tersebut dengan melengkapi struk sebagai bukti pertanggungjawaban

pengisian BBM.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi

Belanja Barang dan Jasa yang berindikasi tidak riil sebesar Rp3.709.091.570,

dan risiko penggunaan belanja BBM tidak sesuai dengan peruntukannya.



a. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan

pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa dari mekanisme SPM

LS dan SPM-GUP/TUP yang berindikasi tidak riil sebesar

Rp3.600.466.315 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK.


b. Memerintahkan kepada masing-masing KPA, PPK, Bendahara

Pengeluaran/BPP dan pelaksana kegiatan untuk masa yang akan datang

menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang sah atas pembelian

BBM dan kemudian menetapkan SOP yang mengatur tentang

pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM yang lebih

akuntabel di lingkungan Kemendesa PDTT.

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Jasa Lainnya

berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656 (Temuan No. 5 atas

Belanja dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 41)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa

Kosultan dan Jasa Lainnya pada Biro Perencanaan yang berindikasi tidak riil

sebesar Rp2.181.731.838. Hal serupa juga terjadi pada Direktorat Identifikasi

dan Perencanaan Daerah Tertinggal Ditjen PDT, dimana realisasi Belanja

Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar

Rp1.272.727.273, diantaranya disebabkan adanya bukti pertanggungjawaban

pengeluaran biaya yang tidak diyakini kebenarannya karena bukti

pertanggungjawaban tidak sesuai dengan hasil konfirmasi.

Selain itu, hasil pekerjaaan pada empat kontrak/perjanjian kerja

berindikasi tumpang tindih sebesar Rp659.004.545, dimana pada Biro

Humas terdapat output laporan hasil berupa video yang berindikasi sama

dengan Pekerjaan Iklan Layanan Masyarakat di Televisi. Sedangkan pada

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Ditjen PDTu terdapat output

laporan hasil berupa video yang berindikasi sama dengan Pekerjaan Promosi

Investasi Produk Unggulan Daerah Perbatasan Tahun Anggaran 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja Jasa Konsultan dan

Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656. Sehubungan

dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memerintahkan

KPA mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah

tanggungjawabnya secara berkala, serta memerintahkan PPK untuk menarik

dan menyetor kelebihan pembayaran atas realisasi belanja Jasa Konsultan

dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp4.113.463.656 ke Kas

Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berindikasi tidak riil

sebesar Rp131.654.545, Selisih Harga Spesifikasi sesuai SPK sebesar

Rp184.795.000 dan kekurangan volume pekerjaan atas dua paket

pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp93.600.647 pada Sekretariat Jenderal (Temuan No. 6 atas Belanja

dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal. 55)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa terdapat pengadaan 12 unit

Peralatan dan Mesin sebesar Rp131.654.545 berindikasi tidak riil, karena

tidak ditemukan keberadaannya. Selain itu, hasil pengadaan Belanja Modal

atas 69 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan sebesar Rp797.255.000

diketahui berbeda dengan spesifikasi dalam dokumen SPK. Dari hasil

perhitungan ulang atas harga riil pembelian Belanja Modal Aset Tetap Mesin

dan Peralatan, diketahui harga rill atas aset tersebut hanya sebesar

Rp567.875.000, sehingga terdapat selisih kemahalan sebesar

Rp184.795.000,00.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat kekurangan volume fisik pada

beberapa item pekerjaan Rehabilitasi Pujasera dan Rehabilitasi Parkir Motor

sebesar Rp93.600.647. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK


dan Transmigrasi agar memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan

kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala, serta

menarik dan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK atas:

a. 12 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan hasil pengadaan Belanja Modal

Mesin dan Peralatan sebesar Rp131.654.545 yang tidak ditemukan

keberadaanya.

b. Kemahalan harga atas 69 unit Aset Tetap Mesin dan Peralatan hasil

pengadaan Belanja Modal Mesin dan Peralatan sebesar Rp184.795.000

yang tidak sesuai spesifikasi dalam SPK.

c. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

sebesar Rp93.600.647.


Kekurangan volume pekerjaan atas 57 paket pekerjaan sebesar

Rp7.432.642.534, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum

dipungut sebesar Rp760.782.919, jaminan pelaksanaan belum

dipungut sebesar Rp610.098.600 dan bukti pertanggungjawaban non

fisik berindikasi tidak riil sebesar Rp872.961.941 pada 5 UKE-I dan

OPD di 5 Provinsi (Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80C/HP/XVI/05/2018, Hal.

63)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 57 paket pekerjaan Belanja

Barang dan Belanja Modal pada 5 UKE-I dan OPD Provinsi/Kabupaten

dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan pada Provinsi Sumatera Selatan,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara

Timur menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kekurangan volume pekerjaan atas delapan paket pekerjaan sebesar

Rp1.287.129.408 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

belum dipungut sebesar Rp355.820.964 pada Satker Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp955.612.156, denda

keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar

Rp185.778.292 dan bukti pertanggungjawaban non fisik sebesar

Rp872.961.941 berindikasi tidak riil pada Satker Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal

c. Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan sebesar

Rp978.226.440 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

kurang dipungut sebesar Rp167.766.387 pada Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

d. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp371.738.124

pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker Kabupaten Kolaka

Timur

e. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.637.956 pada OPD Dana

Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Konawe Selatan

f. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp93.520.666

pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Belu

g. Kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan sebesar

Rp237.167.417 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker

Kabupaten Sumba Timur


h. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan sebesar Rp314.073.351

pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten

Nagekeo

i. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan talud lanjutan sebesar

Rp5.688.209 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Distransnaker

Kabupaten Toli-Toli

j. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan RTJK sebesar

Rp228.285.318 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Dinsosnakertrans

Kabupaten Sintang

k. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp129.555.155 dan belum

dipungutnya jaminan pelaksanaan sebesar Rp223.562.500 atas dua

paket pekerjaan pada OPD Dana Tugas Pembantuan Dinsosnakertrans

Kabupaten Sanggau

l. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.860.348 dan belum

dipungutnya jaminan pelaksanaan sebesar Rp386.536.100 atas empat

paket pekerjaan pada OPD Dana Tugas Pembantuan

Dinkopnakertrans Kabupaten Bengkayang

m. Kekurangan volume pekerjaan atas tiga paket pekerjaan sebesar

Rp1.076.635.899 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans

Kabupaten Lahat

n. Kekurangan volume pekerjaan atas tiga paket pekerjaan sebesar

Rp1.076.635.899 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans

Kabupaten Lahat Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan

Jembatan KTM Rambutan Parit (Tahap II) sebesar Rp258.070.938

pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans Kabupaten Ogan

Ilir

o. Kekurangan volume pekerjaan atas lima paket pekerjaan sebesar

Rp441.079.140 pada OPD Dana Tugas Pembantuan Disnakertrans

Provinsi Sumatera Selatan

p. Kekurangan volume pekerjaan dari empat paket pekerjaan sebesar

Rp1.039.362.009 dan denda keterlambatan yang belum dipungut

sebesar Rp51.417.276 pada OPD Dana Tugas Pembantuan

Disnakertrans Kabupaten Banyuasin.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas atas kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp6.585.920.548.


b. Pekerjaan fisik atas Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang

oleh LKFT-UGM sebesar Rp846.721.986 tidak dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat secara tepat waktu sesuai kontrak.

c. Bukti pertanggungjawaban non fisik atas Pekerjaan Pembangunan

Jembatan Penyeberangan Orang sebesar Rp872.961.941 berindikasi

tidak riil.

d. PNBP belum diterima oleh Negara atas denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan sebesar

Rp1.370.881.519.

Sehubungan dengan temuan diatas, BPK merekomendasikan kepada


a. Memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang

berada di bawah tanggungjawabnya secara berkala.

b. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan

pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar

Rp6.114.218.911 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK.

c. Memerintahkan PPK atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Penyeberangan Orang di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Parigi

Moutong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Belu, dan

Kabupaten Seruyan menginstruksikan kepada LKFT-UGM untuk

segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai kontrak sebesar

Rp846.721.986 dan apabila LKFT-UGM tidak sanggup menyelesaikan

pekerjaan sesuai kontrak agar menyetorkan ke Kas Negara serta

menyampaikan bukti setor kepada BPK.\

d. Memerintahkan kepada Inspektur Jenderal agar melakukan

pemeriksaan bukti pertanggungjawaban non fisik Pekerjaan

Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang oleh LKFT-UGM atas

kebenaran bukti pertanggungjawaban kepada penyedia barang dan jasa

sebesar Rp872.961.941 dan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat

bukti pertanggungjawaban tidak riil agar dilakukan penyetoran ke Kas

Negara serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

e. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor denda

keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp760.782.919 ke Kas



f. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor jaminan

pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp610.098.600 ke Kas Negara dan

menyampaikan bukti setor kepada BPK.

kata sambutan -...

Documents