kata pengantar · studi praktek manajemen (spm) dengan judul “proses penyususnan rencana kerja...

https://ratihmpratiwi25.wordpress.com/

Laporan Studi Praktek Manajemen

Unswagati

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

Studi Praktek Manajemen (SPM) dengan judul “Proses Penyususnan Rencana

Kerja Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon” tepat pada

waktunya. Penulisan laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini dibuat untuk

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program starta satu (S1) dengan

program studi Manajemen di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Penulisan laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini tak sempurna

berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menghantarkan

ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M., Si. , selaku Rektor Unswagati.

2. Ibu Siska Ernawati, SE., MM. dan Bapak Adi Setiawan, SE., MM. yang telah

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyampaikan

informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Studi Praktek

Manajemen (SPM) dengan baik.

3. Bapak Benny Dhevyanto., SE., MM. selaku pembimbing laporan Studi

Praktek Manajemen (SPM) yang telah banyak memberi masukan dan

wejangan selama penyusunan

4. Bapak Agi Syarief Hidayat, SE., MM. selaku walidosen yang telah

membimbing kami dari semester awal hingga semester akhir.




Unswagati

ii

5. Untuk bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu

pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan laporan

SPM ini.

6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas & Universitas Swadaya Gunung

Jati

7. Ibu tercinta, yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, dan semangat

yang tiada putus.

8. Teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2014 Universitas Swadaya

Gunung Jati

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan Studi Praktek Manajemen

(SPM) ini. Akhir kata semoga laporan Studi Praktek Manajemen (SPM) ini dapat

bermanfaat bagi penulis juga bagi pembaca.

Cirebon, April 2018

Ratih Maulida Pratiwi

NPM. 114020308

DAFTAR ISI




Unswagati

iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang SPM .............................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan SPM ....................................................................... 2

C. Kegunaan SPM ...................................................................................... 2

D. Tempat SPM .......................................................................................... 3

E. Jadwal Waktu SPM ................................................................................ 4

BAB 2 TINJAUAN UMUM DAN TEMPAT SPM ......................................... 5

A. Sejarah Perusahaan ................................................................................ 5

1. Visi dan Misi .................................................................................... 10

2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ............... 11

3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) .................................................. 12

B. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Cirebon .......................................................................................................... 48

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) ...................................................... 51

2. Asistensi........................................................................................... 53

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .......................................... 54

C. Kendala yang Dihadapi ........................................................................ 54

D. Cara Mengatasi Kendala ...................................................................... 55




Unswagati

iv

BAB 3 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...................... 56

A. Bidang Kerja........................................................................................ 56

B. Pelaksanaan Kerja ................................................................................ 56

C. Kendala yang Dihadapi ........................................................................ 57

D. Cara Mengatasi Kendala ...................................................................... 58

BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 60

A. Simpulan ............................................................................................. 60

B. Saran ................................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 62

LAMPIRAN ........................................................... Error! Bookmark not defined.




Unswagati

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen .................................... 4

Tabel 2.1 Daftar Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana ........................ 42




Unswagati

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2018....... 11

Gambar 2.2 Gambaran Umum Alur RKA menjadi DPA ................................... 48




Unswagati

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang SPM

Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang

bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks

seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu

tugas guru harus dapat memanusiakan manusia. Layanan pendidikan

yang bermutu meliputi Sumber Daya Manusia/SDM, sarana prasarana

serta manajemen pendidikan.

Selain SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat

penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang

dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang

bermutu, adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi

pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi paedagogik,

kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Perlu juga adanya penataan keuangan yang optimal dalam proses

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) demi tercapainya

pembangunan lingkup pendidikan yang maksimal dengan menyesuaikan

dengan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).




Unswagati

2

Team penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dirasa masih belum

maksimal yang dilihat dari belum meratanya pembangunan pendidikan

daerah di Kabupaten Cirebon. Hal ini sangat disayangkan pada abad

perkembangan teknologi dan ekonomi, justru pemerataan pembangunan

daerah masih belum terealisasikan sempurna.

B. Maksud dan Tujuan SPM

Maksud dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain:

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat SPM

2. Melakukan kegiatan SPM sesuai dengan latar belakang pendidikannya

Tujuan dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain:

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan

2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang

sesuai dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah

C. Kegunaan SPM

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Kegunaan dari apa yang dilakukan pada kegiatan SPM antara lain :

Menambah ilmu dan wawasan mengenai Proses Penyusunan

Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Cirebon




Unswagati

3

Mengetahui kendala dan cara penyelesaiannya dalam Proses

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

2. Manfaat Bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Unswagati

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unswagati dapat

meningkatkan kualitas mahasiswa dengan program SPM di

instansi terkait

Dapat menjalin hubugan bilateral antara Universitas khususnya

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unswagati dengan

instansi terkait

3. Manfaat Bagi Dinas Pendidikan

Dengan adanya mahasiswa SPM diharapkan dapat meringankan

kerja sesuai bidang kerja yang dilakukan pada instansi tempat

Praktek Studi Manajemen

Dapat membina hubungan baik antara mahasiswa SPM dengan

instansi terkait

D. Tempat SPM

Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen (SPM) berlokasi di Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 10, Sumber,

Cirebon, Jawa Barat 45611.




Unswagati

4

E. Jadwal Waktu SPM

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Studi Praktek Manajemen

No

Jenis Kegiatan

Tahun 2018

Bulan Maret April

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan SPM

2. Pelaksanaan SPM

3. Bimbingan SPM

BAB 1 & 2

BAB 3 & 4

4. Penyerahan laporan SPM

(Sumber : Kalender Akademik Unswagati Tahun 2018/2019)




Unswagati

5

BAB 2

TINJAUAN UMUM DAN TEMPAT SPM

A. Sejarah Perusahaan

Pendidikan dan pengajaran merupakan landasan penting bagi

perkembangan serta kemajuan suatu bangsa, untuk mewujudkan dan

mengembangkan pendidikan diperlukan wadah atau tempat untuk

medidik anak-anak bangsa yang dilakukan organisasi atau lembaga

pemerintah daerah pada masa itu sesuai dengan nomenklatur yang ada

lembaga itu dinamakan Kantor Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cirebon

Sebelum dimulai adanya reformasi birokrasi atau dikenal

dengan nama Otonomi Daerah pada tahun 1999 yang ditetapkan

dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dan merupakan

kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Cirebon merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah

pusat sebagai perpanjangan tangan Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang berada di

Bandung, dan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan di


6



Unswagati

bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang

dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah, hasil

pelaksanaan kegiatan – kegiatannya disamping digunakan sebagai

bahan penetapan kebijakan tiap tahun bagi daerah, tetapi juga

dilaporkan secara berjenjang maupun bersifat langsung dari daerah ke

pusat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan di tingkat pusat.

Nomenklatur Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Cirebon dimulai keberadaannya pada tahun 1949 sampai

dengan tahun 1999 adalah sebagai berikut :

NO NAMA LEMBAGA/

NOMENKLATUR TAHUN

NAMA KEPALA

LEMBAGA

1

Kantor Departemen

Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Cirebon

1949 - 1963 R. Wachyono

2

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1963 - 1969 P.A.S

ANDOYOWIYOTO

3

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1969 - 1973 ARMAD

ATMOWISASTRO

4

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1973 - 1975 Drs. ZAENAL

ARIFIN

5

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1975 – 1981 Drs. SUMEDI

ATMAPRAWIRA

6

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1981- 1984

A. SOLEH

SUWAN

DA

7 Kantor Departemen 1984 – 1988 Drs. ANA SUJANA


7



Unswagati

Pendidikan dan


Cirebon

8

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon 1988 - 1993

Drs. H. AHMAD

SAROSO AHA

9

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1993 – 1997 Drs. H. SUDIANA

AS., SH

10

Kantor Departemen

Pendidikan dan


CireboN

1997 =1999 Drs. H. NANANG

MUSTARAM, M.Ed

Setelah itu dalam perjalananya Kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cirebon mengalami perubahan – perubahan

kelembagaan setelah dilakukannya Reformasi Birokrasi dan Otonomi

Daerah yang dimulai pada Tahun 1999. Dengan ditetapkannya

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan

kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Dinas

Pendidikan telah dibentuk Peraturan Daerah (PERDA) , dengan

dibentuknya PERDA tersebut yang semula Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan dengan berdasarkan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon maka terjadi


8



Unswagati

perubahan nomenklatur sampai dengan sekarang dengan urutan sebagai

berikut :

NO NAMA LEMBAGA/

NOMENKLATUR TAHUN

NAMA KEPALA

LEMBAGA

11 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon 1999 - 2004

Drs. H. NUNUNG

SANUHRI, M.Pd

12 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon 2004

Drs. GULINGGA

ANDERSYAH, MM

13 Dinas Pendidikan


Drs. H. A. ZAINAL

ABIDIN R., MM

14 Dinas Pendidikan


Drs. H. DUDUNG

MULYANA, M.Si

15 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon 2011 -2012

Drs. H. KUSNADI

MUAMARTO, MM

16 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

Agustus s.d

Nop 2012

H. Ir. DEDI NURUL

SA

17 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

2012 s.d.

Sekarang

Drs. ERUS

RUSMANA, M.Si

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Cirebon sendiri Tahun 1949 s.d 1981 beralamat di Jl. Raya Panembahan

Cirebon. Kemudian mulai tahun 1981 s.d sekarang beralamat di Jl. Sunan

Drajat Nomor 10 Sumber Kabupaten Cirebon (Komplek Perkantoran

Pemda Kabu paten Cirebon).

A. SEJARAH URUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIREBON

NO NAMA LEMBAGA/

NOMENKLATUR TAHUN

NAMA KEPALA

LEMBAGA

1

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1949 - 1963 R. Wachyono

2 Kantor Departemen 1963 - 1969 P.A.S


9



Unswagati

Pendidikan dan


Cirebon

ANDOYOWIYOTO

3

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1969 - 1973 ARMAD

ATMOWISASTRO

4

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1973 - 1975 Drs. ZAENAL ARIFIN

5

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1975 – 1981 Drs.SUMEDI

ATMAPRAWIRA

6

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1981- 1984 A. SOLEH

SUWANDA

7

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1984 – 1988 Drs. ANA SUJANA

8

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1988 - 1993 Drs. H. AHMAD

SAROSO AHA

9

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1993 – 1997 Drs. H. SUDIANA AS.,

SH

10

Kantor Departemen

Pendidikan dan


Cirebon

1997 =1999 Drs. H. NANANG

MUSTARAM, M.Ed

SETELAH OTONOMI DAERAH

NO NAMA LEMBAGA/

NOMENKLATUR TAHUN

NAMA KEPALA

LEMBAGA

11 Dinas Pendidikan


Drs. H. NUNUNG

SANUHRI, M.Pd


10



Unswagati

12 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon 2004

Drs. GULINGGA

ANDERSYAH, MM

13 Dinas Pendidikan


Drs. H. A. ZAINAL

ABIDIN R., MM

14 Dinas Pendidikan


Drs. H. DUDUNG

MULYANA, M.Si

15 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon 2011 -2012

Drs. H. KUSNADI

MUAMARTO, MM

16 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

Agustus s.d

Nop 2012

H. Ir. DEDI NURUL

SA

17 Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

2012 s.d.

Sekarang

Drs. ERUS

RUSMANA, M.Si

1. Visi dan Misi

Visi

Terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk

masyarakat kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

Misi

Guna pencapaian visi ditetapkan 5 (lima) misi Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi

peserta didik;

2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga

kependidikan yang berkompeten;

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan;

4. Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan.


11



Unswagati

2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2018


12



Unswagati

3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun

2016 Nomor Seri D 13 ), susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana

strategis dan rencana kerja bidang pendidikan;

b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP),

target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar

Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

bidang pendidikan,

c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;

d. pengendalian urusan administrasi Dinas;

e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur,

Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, (PAUD, SD, SMP dan

Pendidikan Non Formal) sesuai aturan yang berlaku;

f. penyelenggaraan dan pengelolaan program wajib belajar

pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun;


13



Unswagati

g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis

(UPT) sesuai dengan lingkup tugas;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan

di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah dan instansi terkait;

i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, serta UPT

sesuai dengan lingkup tugas;

j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang

Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina

administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta

mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang

pendidikan.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;


14



Unswagati

b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja)

Dinas;

c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum,

ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;

e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT

Pendidikan Kecamatan;

f. pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;

g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas;

h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi

lainnya terkait layanan publik;

i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

j. Pengelolaan web site Dinas;

k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.


15



Unswagati

(3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan

yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian,

perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana

kerja Dinas.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umumdan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbag Umum dan

Kepegawaian;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan umum dan

ketatalaksanaan dinas;

c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;

e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;

f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan,

sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT Pendidikan

Kecamatan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian

Umum dan Kepegawaian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


16



Unswagati

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum,

perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan

keprotokolan Dinas.

b) Subbagian Keuangan dan Aset

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan

aset;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

d. pelaksanaan verifikasi SPP;

e. penyiapan surat perintah membayar;

f. pelaksanaan verifikasi;

g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;

h. penyusunan laporan keuangan Dinas;i. pelaksanaan

penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/aset Dinas;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian

Keuangan dan Aset; dan


17



Unswagati

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

(unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan

keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.

c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;

b. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Rencana Kerja (

Renja ( Dinas;

c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas;

d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target

capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan

(SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;

e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas;


18



Unswagati

f. pengelolaan data dan informasi Dinas;

g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;

h. penyusunan profil Dinas;

i. penyusunan laporan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, kegiatan dan anggaran; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh

Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar

(kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana

prasarana, aset dan data Sekolah Dasar);

b. perumusan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Sekolah

Dasar;


19



Unswagati

c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan

prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan Sekolah Dasar;

f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis

pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah

Dasar (SD);

g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru,

kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana

prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;

h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana

prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok

mengelola (merumuskan, menyusun dan melaksanakan) kebijakan

urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Dasar.


20



Unswagati

a) Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;

b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah

Dasar;

c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian

pendidikan Sekolah Dasar;

d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;

e. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Dasar;

f. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi

pendidikan SD;

g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

(USBN) Pendidikan Sekolah Dasar;

h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah dasar;

i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik Sekolah Dasar;

j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta

didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Dasar

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, tugas/kegiatan Seksi

Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan


21



Unswagati

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan fungsi dan

tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur

pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas

pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan

sekolah dasar.

b) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan

kependidikan Sekolah Dasar;

b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD);

c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Sekolah Dasar sesuai kewenangannya ;


22



Unswagati

d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;

e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan

perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah

Dasar;

f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian Tenaga

Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;

g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga

Pendidik dan Kependidikan;

h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;

i. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Sekolah Dasar;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang

melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah

Dasar.


23



Unswagati

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan

sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan

pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah

dasar;

c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;

b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan SD;

c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

sekolah dasar;

d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan Sekolah Dasar;

e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

SD;

f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan

prasarana/aset pendidikan sekolah dasar;

g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset

sekolah dasar;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan


24



Unswagati

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang


bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah

Dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data,

mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian

sarana dan prasarana serta penatausahaan/pencatatan aset

pendidikan SD.

d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(1) Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan,

sarana prasarana, aset dan data SMP );

b. perumusan rencana dan program kerja/kegiatan bidang Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP);

c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan

prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP);


25



Unswagati

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

g. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis

pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data sekolah

menengah pertama(SMP);

h. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga

teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data

Sekolah Menengah Pertama (SMP);

i. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana

prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

mempunyai tugas pokok menyusun, mengelola dan melaksanakan

kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah

Menengah Pertama.


26



Unswagati

a) Seksi Kurikulum



b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah

Menengah Pertama;

c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan

penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi

pendidikan SMP

f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;

g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar

Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;

i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta

didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;


27



Unswagati

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang

berlaku;

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan

fungsi dan tugas pokoknya.


pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan

Sekolah Menengah Pertama.

b) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

mempunyai fungsi:


kependidikan SMP;

b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

SMP;


28



Unswagati



Kependidikan SMP sesuai kewenangannya;


Kependidikan pendidikan SMP;


perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan SMP;

f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga

pendidik dan kependidikan SMP;

g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga

Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;

h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;

i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan

Kependidikan SMP;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan SMP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP



bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.


29



Unswagati

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga

teknis pendidik dan kependidikan SMP.

c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP mempunyai

fungsi:


b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan SMP;

c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

SMP;

d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan SMP;

e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan SMP;


prasarana/aset pendidikan SMP;

g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi

aset SMP;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Seksi; dan


30



Unswagati

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pendidikan SMP sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan

tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP

mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun rencana,

mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan

pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMP.

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kurikulum, tenaga teknis pendidik

dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang

Pendidikan Anak Usia Dini;

b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga

teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan

data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;

c. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan

Anak Usia Dini;


31



Unswagati

d. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan

satuan pendidikan anak usia dini;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis

pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di

bidang Pendidikan Anak Usia Dini;

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis


Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas

pokok mengelola urusan pemerintah daerah di bidang

pendidikan anak usia dini.

a) Seksi Kurikulum



b. penyusunankebijakan teknis kurikulum pendidikan PAUD;

c. pembinaan teknis sarana bermain bagi pendidikan PAUD;


32



Unswagati

d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian

pendidikan PAUD;

e. pengelolaan kalender pendidikan PAUD;

f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan PAUD;

g. pembinaan prestasi gugus PAUD;

h. pembinaanminat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik PAUD;

i. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta

didik/siswa baru, mutasi siswa PAUD;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan PAUD sesuai dengan fungsi dan tugas

pokoknya.


pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak

Usia Dini.



pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan

Anak Usia Dini.


33



Unswagati

b) Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

mempunyai fungsi:


kependidikan PAUD;

b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

pada pendidikan PAUD;



Kependidikan PAUD sesuai kewenangannya ;


Kependidikan pendidikan PAUD;


perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;

f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga

pendidik dan kependidikan PAUD;

h. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga

Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;

i. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD;

j. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan

Kependidikan PAUD;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; dan


34



Unswagati

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan PAUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD



bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia

Dini.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis

pendidik dan kependidikan PAUD.

c) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai

fungsi:


b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan PAUD;

c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;

d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan PAUD;

e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

PAUD;


35



Unswagati


prasarana/aset pendidikan PAUD;

g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset

PAUD;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Seksi; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang PAUD sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan

tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang PAUD melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD

mempunyai tugas pokok melaksanakan , menyusun rencana,

mengelola dan mengolah data, mengiventarisasi , memfasilitasi

pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana/aset PAUD.

f. Bidang Pendidikan Non Formal

(1) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis kurikulum, keaksaraan dan

kesetaraan, dan kursus dan kelembagaan bidang Pendidikan Non

Formal;


36



Unswagati

b) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis


bidang pendidikan Non Formal;

c) penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan

Non Formal;

d) penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan

pendidikan Non Formal;

e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis


bidang pendidikan Non Formal;

f) pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis


bidang Non Formal;

g) pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas

pokok mengelola, melaksanakan urusan/kebijakan pemerintah

daerah di bidang pendidikan Non Formal.


37



Unswagati

a) Seksi Kurikulum



c. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Non

Formal;

d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian

pendidikan Non Formal;

e. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan

kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara

SMP dan Kejar Paket C setara SMA dan Keaksaraan;

f. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan Kejar Paket

A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara

SMA dan Keaksaraan;

g. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan

perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A

setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara

SMA dan Keaksaraan;

h. pelaksanaan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket

C;

i. pelaksanaan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C

dan keaksaraan;

j. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga

Pendidik dan Kependidikan pendidikan Kejar Paket A setara


38



Unswagati

SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan

keaksaraan;

k. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A

setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA

dan keaksaraan;

l. pelaksanaan kompetensi pendidik dan Kependidikan Kejar

Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C

setara SMA dan keaksaraan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi

Kurikulum Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP,

Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;

n. pengelolaan kalender pendidikan Non Formal;

o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi dan tugas

pokoknya.


pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pendidikan Non Formal.




39



Unswagati

pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan

Non Formal

b) Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan

Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;

b. penyusunan kebijakan teknis Kesetaraan dan Keaksaraan;

c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan Kesetaraan dan

Keaksaraan

d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan

izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B

setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;

e. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur

pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP

dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;

f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, program Kejar

Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket

C setara SMA dan Keaksaraan;

g. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A

setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara

SMA dan Keaksaraan; dan


40



Unswagati

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Non Formal, sesuai dengan tugas dan

fungsinya

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(2) Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembinaan dan pengurusan keaksaraan dan kesetaraan.

c) Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;

b. penyusunan kebijakan teknis kursus dan kelembagaan;

c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kursus dan

kelembagaan;

d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan

kependidikan kursus dan kelembagaan;

e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus

dan kelembagaan;


41



Unswagati

f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan

perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan

kelembagaan;

g. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan

izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;

h. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur

pendirian kursus dan kelembagaan;

j. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan

berprestasi;

k. pelaksanaan monitoring kompetensi pada lembaga kursus; dan

l. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan

lembaga kursus dan kelembagaan;

(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Non Formal melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas

pokok tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana,

mengelola dan mengolah data, pembinaan kursus dan

kelembagaan di Bidang Pendidikan Non Formal.


42



Unswagati

Tabel 2.1

Daftar Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Per Desember 2017

No NAMA/NIP NIP JABATAN PANGKAT/GOL DIKLATPIM

1 Drs. ASDULLAH SA,

MM

19640203 199009 1

001 Kepala Dinas

Pembina Utama

Muda,IV/c

Diklatpim TK

II/Spamen/Sespa

2 Ir. PAHIM 19651012 199103 1

007 Sekretaris Pembina Tk.I, IV/b

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

3 Drs. MUSTOPA 19650919 198603 1

012

Kepala Sub

Bagian Penata, Tk.I, III/d

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

4 Hj. MAESAROH 19610707 198503 2

011

Kepala Sub

Bagian Penata, Tk.I, III/d Diklat Adum/Sepada

5 SUKARA, S.Sos 19610308 198503 1

012

Kepala Sub

Bagian Penata, Tk.I, III/d -

6 Drs. H.IMAN SUKIMAN 19600105 198203 1

015 Kepala Bidang Pembina, IV/a

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

7 DIDI NURDADI, S.Pd 19640119 198410 1

003 Kepala Seksi Pembina, IV/a

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

8

Drs. H. SARNO

WASTIKASAPUTRA,

M.Pd

19610418 199003 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

9 PANCAWALA

SULISTIANTO, ST

19720617 200604 1

012 Kepala Seksi Penata, Tk.I, III/d

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

10 Dr. H. MASHURI, M.Pd 19711014 199403 1

003 Kepala Bidang Pembina Tk.I, IV/b

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

11 ISWANTO, SE 19610604 198603 1


Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

12 NOVI KOMALASARI,

S.STP,M.Pd

19801122 199912 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

13 YADI SUPRIYADI,

S.Sos,M.Pd

19730327 199503 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

14 SUDIHARJO, SAP 19680410 199203 1

010 Kepala Bidang Penata, III/c

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

15 HIKMAT, SE 19601213 198703 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

16 YEDI ADHI PRIATNA,

BAE

19660815 199803 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

17 Dra. H. IDA LAILA

RUPAIDA

19671003 199403 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

18 ALEX SUHERIYAWAN,

M.Pd.I

19750710 200801 1

002 Kepala Bidang Penata, III/c

Diklatpim TK

III/Spama/Sepadya

19 H. JOHAR, SE 19601016 198603 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

20 ADE KANDAR, S.Sos 19670414 199103 1


21 NURUL FEBIYANTI, SP 19770830 200901 2

003 Kepala Seksi Penata, III/c

22 ROSTIYATI, S.Pd 19640228 198410 2

003 Kepala UPT Pembina Tk.I, IV/b

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

23 H. JAYANI, S.Pd, MM 19630601 198703 1


24 Dra. Hj. NURHAYATI 19630617 198410 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala


43



Unswagati

25 Evi Sulastri, S.Pd 19601012 197912 2


26 IPNODANTO, S.Pd 19660802 199403 1


27 SUKARNADI, S.Pd. 19670708 199003 1


28 Drs. H. HUMAEDI,

M.Pd.I

19600219 198308 1

004 Kepala UPT Pembina, IV/a

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

29 CICIH YUNINGSH 19600929 197912 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

30 Drs. SURYA 19611004 198305 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

31 CASREDI, S.Pd.,M.Pd. 19610504 198201 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

32 ELIS SULISTIANI 19620811 198204 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

33 SUTADI, S.Pd 19610208 198204 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

34 Drs.TAUFIQULLAH 19600102 198202 1


35 Hj. SITI UKARI, S.Pd. 19630831 198305 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

36 Drs. H. ASYIKIN 19630818 198412 1


37 SURAKMAN, S.Pd. 19660627 198610 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

38 Drs. H. MASTURA 19650409 198803 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

39 AKMADI, S.Pd. 19620705 198305 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

40 H. NASIRUDIN, S.Pd. 19620616 198305 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

41 AHMAD TAUFIQ, S.Ag 19620815 198603 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

42 HERIYANTO, S.Pd. 19650414 198703 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

43 WAHYONO, A.Ma.Pd. 19640609 198803 1


44 H. KIMSAN, S.Pd. 19601013 198410 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

45 H. TORY ANDY

RASIDY, A.Ma.

19640512 198603 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

46 Drs. H. DOFIR 19630609 198403 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

47 Hj. SUHERTIN, A.Ma.Pd. 19670227 198809 2


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

48 Drs. SADUKI, MM. 19650418 198603 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepadya

49 CARMIN, S.Pd. 19721110 199603 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

50 H. UBED MABRORI,

S.IP.

19670501 198602 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

51 IWAN SUROSO, S.Sos. 19641209 198609 1



44



Unswagati

52 SARUDIN, S.Pd. 19650414 199103 1


53 H. DELAP, S.Pd. 19610216 198603 1


54 SUDIRA ANSORRUDIN,

S.Pd.

19670620 199212 1


55 Drs. KHOTIB, MM. 19650510 199405 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

56 Dra. INDRIYATI 19670306 199203 2


57 Drs. ATMA 19610413 198109 1

001 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepadya

58 SAMSURI, S.Sos. 19631010 198603 1

028 Kepala UPT Penata Tk.I, III/d Diklat Adum/Sepada

59 SAURI, S.Pd. 19700310 200012 1


60 H. ABDILLAH, SE 19650416 198602 1


Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

61 Dra. Hj. EMA

SUKMAWATI

19650402 200801 2

002 Kepala UPT Penata , III/c

Diklatpim TK

IV/Adumla/Sepala

62 Agus Walsito, S.Sos 19610701 198403 1

003 Pembina, IV/a Arsiparis Madya

63 Emi Rohimi 19670917 198703 2

003 Penata Tk I, III/d Arsiparis Penyelia

64 Dra. Emiliati Ulfa, MM 19610802 198201 2

001 Pengawas SMP Pembina Tk I/ IV b

65 Drs. Rahmat Hidayat 19590318 198403 1


66 Akhmad Suryagana,

HS.SPd

19600411 198109 1


67 Drs. Oom Komarudin 19580704 198203 1

013 Pengawas SMP Pembina/ IV a

68 Bambang Sucipto 19620522 198403 1


69 Dra. Asih Suhartati 19621211 198501 2


70 Drs. Dudung mauludin 19590515 198507 1


71 Drs. Agus Sudjono 19650519 198703 1


72 Banawi, S.Pd 19650212 198903 1


73 Drs. Anto Suharto 19650323 199103 1

009 Pengawas SMP Pembina / IV a

74 Drs. Nano Sutarno 19680310 199403 1

003 Pengawas SMP Pembina / IV a

75 Drs. R. Toto Hartanto. A 19640328 199412 1


76 Drs. Sutiyono 19600803 198803 1


77 Gampang Rosmata, S.Pd. 19620816 198412 1

001 Pengawas SMP

Pembina Utama Muda/

IV c

78 H. Aksan, S.Pd. 19591017 198303 1

004 Pengawas SMP Pembina Tk. I/ IV b


45



Unswagati

79 Drs. H. Aenudin 19610612 198303 1


80 H. Muhaimin, S.Pd. 19600406 198103 1


81 Drs. Tarjo 19681022 199403 1


82 Winarko, S.Pd., M.Pd. 19681107 199702 1


83 Drs. Mas'ari Rosidin 19660715 199502 1

001 Pengawas SMP Pembina Tk I, IV/ b

84 Dra. Enok Siti Aisyah 19680430 199903 2

001 Pengawas SMP Pembina, IV/ a

85 Novi Kusdianto, S.Sn 19780329 200604 1

009 Pengawas SMP Penata Tk. I/ III d

86 Mujahidin 19650802 200701 1


87 Kiswoyo, S.Pd. 19750710 200902 1

001 Pengawas SMP Penata, III/ c

88 Sunarto, S.Sn. 19680220 200211 1


89 Hj. Junensih 19650503 199012 2


90 Rudianto, M.Pd. 19690607 199702 1


91 Barnas, S.Pd. 19670503 199103 1


92 Trisno, SP. 19640425 200701 1


93 Teguh Yuniarto, S.Pd. 19670616 199903 1


94 Drs. Bukari 19630813 198610 1

001

Pengawas PAI

SMP Pembina Tk I/ IV b

95 Drs. Warpin 19681231 199802 1

049

Pengawas PAI

SMP Pembina Tk I/ IV b

96 Dra. Idah Sa'adah 19661211 199512 2

001

Pengawas PAI

SMP Pembina/ IV a

97 Drs. Makhmud 19630807 199403 1

005

Pengawas PAI

SMP Pembina/ IV a

98 Siti Ariani, S.Pd. 19650124 200501 2


99 Wasniyati, S.Pd. 19721202 201001 2

002 Pengawas SMP Penata, III/ c

100 H. Sutardi, S.Pd., MM. 19620314 198403 1


101 Ahmad Syis, SE. 19760227 200604 1

013 Pengawas SMP Penata, III/d

102 Drs. Sumardi 19660913 200801 1

001 Pengawas SMP Penata, III/d

103 H. Achmad Budiyanto,

S.Pd., M.Pd.

19610509 198302 1

001 Pengawas SMP

Pembina Utama Muda,

IV/c

104 Edi Sukasa, S.Pd. 19660626 199702 1


105 Ani Suparti, M.Pd. 19680507 200012 2


106 Syafiq, S.Pd. 19690701 200003 1


107 Irman Firmansyah, S.Pd. 19690214 200003 1



46



Unswagati

108 Rohiman, SE.Sy. 19691013 199003 1

004 Pelaksana Penata, III/c

109 Sakari Edy Riyanto 19620115 198109 1

001 Pelaksana Penata Muda Tk.I, III/b

110 Nurhawa 19640829 199103 1

003 Pelaksana Penata Muda, Tk.I, III/b

111 Tarsidi, S.Sos. 19670906 200604 1

009 Pelaksana Penata Muda, III/a

112 Chairunisyah, A.Md. 19840412 201101 2

002 Pelaksana Pengatur Tk.I, II/d

113 Sukarminto 19640201 198803 1


114 Hj. Tati Im, S.AP. 19621012 198603 2

008 Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b

115 Saidi, S.AP 19650603 198603 1


116 Mohamad Husain 19830301 201406 1

001 Pelaksana Pengatur Muda, (II/a)

117 Jumenah 19760624 201406 1

001 Pelaksana Juru, I/c

118 Jojo Suryaatmaja 19631215 198701 1


119 Selamet Pramono, S.IP 19730506 200003 1


120 Heru Purwanto, S.AP. 19760629 200012 1


121 Dasam 19800626 200701 1

008 Pelaksana

Pengatur Muda Tk.I,

II/b

122 Akhmad Setiyono 19770909 200801 1

005 Pelaksana Pengatur, II/c

123 Akhmad Jaelani 19851108 201406 1

001 Pelaksana Juru, I/c

124 Sunarti 19850607 201406 2

001 Pelaksana Pengatur Muda, II/a

125 Wanudin, S.IP 19720911 200003 1


126 Sujadi, S.IP 19750703 199903 1


127 Munah, S.Sos. 19681106 200701 2


128 Cakraningrat 19680618 199903 1


129 Moch. Jajuli, S.IP 19620727 199202 1


130 Kanadi, ST 19740131 199802 1


131 Syarifudin, S.Sos 19771008 199903 1

005 Pelaksana Penata Muda, (III/a)

132 Suryadi 19790623 201406 1

001 Pelaksana Pengatur Muda, II/a

133 Nurbaiti, S.IP. 19741121 200701 2


134 Warno 19821220 200801 1


135 Maskadi 19791129 200701 1

006 Pelaksana

Pengatur Muda Tk.I,

II/b


47



Unswagati

136 Yati Supriati 19700212 200701 1


137 Abdurahman, S.Pd. 19780220 201001 1


138 Dini Rosdianti 19710313 200012 2


139 Triyono, S.IP 19771112 200701 1


140 M. Surono, SE.Sy. 19680605 200012 1


141 Sairoh, S.Sos. 19700410 200701 2


142 Yasin, S.Sos. 19680611 199103 1


143 Lilik Rutaksi 19651127 198603 1


144 Cecep Mulyadi, S.Si. 19750906 200902 1


145 Dendy Romansyah 19771229 201406 1

001 Pelaksana Pengatur, (II/c)

146 Padi Supriyatna, S.IP 19770207 199903 1


147 Ida Suhartini 19630626 199003 2


148 Nena Aris Septiliani, S.Pd. 19830926 201101 2


149 Drs. H. Iman Firmansyah 19680424 200901 1


150 Sardi 19690308 200701 1


151 Toto Riyanto, A.Md. 19701111 201406 1


152 Armana, SE 19630708 200604 1


153 Melantina Eka Saputri,

A.Md.

19860427 201101 2


154 Arif Ikhwani 19830812 201406 1

002 Pelaksana Pengatur Muda, (II/a)

155 Abdul Kodir, SH. 19670311 200701 1


156 Sutisno, S.AP. 19610727 198202 1


157 Nanang Kusnandar 19660503 200701 1


158 Karbia 19680703 198703 1


159 Ukarija 19740307 200003 1

004 Pelaksana

Pengatur Muda Tk. I,

(II/b)

160 Herdilah, S.AP 19720428 199403 2



48



Unswagati

161 Ahmad Yani 19630317 199310 1


162 Aan Arnesih, S.Pd. 19690413 200701 2

010 Pelaksana Penata, (III/c)

B. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Cirebon

Gambar 2.2

Gambaran Umum Alur RKA menjadi DPA

Penyusunan RRKA

Asistensi

RKA

DPRD BAPELITBANGDA

DPA

Disetujui

PAUD SD SMP PNF Sekretariat

Kebutuhan Melanjutkan program yang sudah ada


49



Unswagati

Proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran adalah sebagai

berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memiliki 5 (lima) bidang,

yakni :

a. Bidang PAUD

Bidang Paud atau Pendidikan Anak Usia Dini dalam menyusun

Rencana Kerja Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

yang diatur dalam PP No. 2 tahun 2018 berupa dana fisik dan dana non

fisik. Dana yang diajukan atas dasar kebutuhan dari lembaga diajukan

berupa proposal. Lembaganya sendiri ialah yang telah sinkron data

dakodik (data pokok pendidikan).

Kendala yang dihadapi bidang PAUD dalam proses penyusunan

adalah bantuan tidak termasuk pada anak usia 0-4 tahun. Justru usia

tersebut dari dana alokasi desa sebesar 15%. Namun sangat

disayangkan sebagian besar desa belum paham akan hal itu.

b. Bidang SD

Kebutuhan dalam Bidang SD yang berupa fisik dan non fisik

menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja anggaran. Dana fisik

misalnya seperti renovasi bangunan sekolah, penambahan ruang kelas.

Non fisik berupa pelatihan kepala sekolah, pengawas, lomba guru

berprestasi, akreditasi, pembayaran honor dsb.


50



Unswagati

Selain berdasarkan kebutuhan di bidang SD pun dalam

penyusunan RKA tetap melanjutkan program yang sudah ada. Total

terdapat 18 kegiatan yang didanai APBD, rinciannya sebagai berikut :

Sarpras (fisik) terdapat 9 rencana kegiatan

Kurikulum terdapat 6 rencana kegiatan

Tentis terdapat 3 rencana kegiatan

c. Bidang SMP

Bidang SMP tidak jauh berbeda dengan rencana kerja anggaran

di bidang SD karena sama-sama dalam bidang pendidikan formal.

Rencana yang dianggarkannya pun berupa fisik dan nonfisik atas

dasar kebutuhan dari lembaga terkait.

d. Bidang PNF

Program inti dari bidang PNF adalah sebagai berikut :

Paket A setera SD

Paket B setara SMP

Paket C setara SMA

Program lain yang mencakup bidang PNF adalah :

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Program Kursus LKP, seperti : kursus menjahit, rias pengantin,

computer, kursus bahasa asing, dsb

Kendalanya adalah pendanaan. Solusinya adalah

penyusunan tetap dilakukan dengan atas dasar program rutin


51



Unswagati

melanjutkan program di periode sebelumnya disesuaikan dengan

kuota dan menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah daerah.

e. Sekretariat

Sekretariat terdapat 3 (tiga) bidang yaitu:

Bidang Umum

Bidang Program

Bidang Keuangan

Ketiga bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun pada dasarnya

memiliki kegiatan operasional yang sama, yaitu kebutuhan-kebutuhan

yang dirangkum sebagi berikut :

Kegiatan kantor, kegitan rutin : ATK, perlengkapan habis pakai,

listrik air dsb

Pemeliharaan gedung dan prasarana

dsb

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah- (RKA-

SKPD)

2. Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-

(RKA-PPKD)


52



Unswagati

Untuk menyusun rencana kerja anggaran disusun mulai dari 1

januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga

pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat

dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. RKA-SKPD dan

RKA-PPKD ditetapkan sesuai Surat Edaran Bupati Cirebon. Disusun

dengan pendekatan kinerja yaitu dari perencanaan alokasi biaya yang

ditetapkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan tidak

boleh direalisasikan melebihi jumlah yang dianggarkan.

RKA Dinas Pendidikan Kab.Cirebon mencakup kebutuhan belanja

langsung dan tidak langsung dalam lingkup pendidikan, seperti :

1. Pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas sekolah

2. Sistem kegiatan pembelajaran siswa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran serta pengembangan

kurikulum

3. Sekretariat, kegiatan kantor yang menunjang dinas pendidikan seperti :

Alokasi gaji dan tunjangan, kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor.

Sesuai dengan program pendidikan seperti pendidikan anak usia dini,

Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun ,program pendidikan non

formal, program pendidikan luar biasa, program peningkatan mutu dan

tenaga pendidikan, dsb.


53



Unswagati

2. Asistensi

a. Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Proses asistensi DPRD adalah kegiatan yang dilakukan setelah

RKA disusun untuk dilakukan penyampaian program, sasaran program

serta hasil atau manfaat dari program tersebut terkait kebutuhan

masyarakat.

Dinas penddikan akan menjabarkan program yang telah

disusun jika penjabaran tersebut tidak sesuai atau memiliki manfaat

yang kecil bagi masyarakat maka bukan tidak mungkin program

tersebut dikaji ulang atau dihilangkan.

Dalam proses asistensi akan terjadi adu argument antara

penyususn program dengan DPRD selaku pengawas dan wakil

masyarakat. Jika tim penyususn anggaran mampu mempertahankan

argumennya atas program tersebut maka program tersebut akan

disetujui namun jika yang argumennya tidak kuat yang dirasa

kegiatannya tidak menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat

maka akan dihilangkan atau diganti dengan kegiatan lain.

Disini team pembuat anggaran berargumen, untuk yang

argumennya tidak kuat yang dirasa kegiatannya tidak menghasilkan

manfaat maka akan dihilangkan atau diganti dengan kegiatan lain.


54



Unswagati

b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah

(BAPELITBANGDA)

RKA dan dokumen lainnya disampaikan kepada Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui

BAPELITBANGDA dengan tembusan pada Badan Keuangan Aset

Daersh (BKAD) Kabupaten Cirebon. Proses asistensi anggaran

Dinas Pendidikan dan BAPELITBANGDA sama seperti halnya

yang dilakukan dengan DPRD.

Setelah rencana kerja anggaran dengan semua kegiatannya

disetujui oleh DPRD dan BAPELITBANGDA maka proses

selanjutnya adalah penetapan RKA menjadi DPA.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Adalah dokumen yang memuat pendapatan, anggaran belanja,

dan pembiayaan serta program dan kegiatan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dalam hal ini

Dinas Pendidikan. DPA merinci sasaran yang dicapai, fungsi, program

kegiatan. Rincian tersebut meliputi waktu pelaksanaan anggaran,

besaran anggara yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

C. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan rencana kerja

anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah

disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon


55



Unswagati

yang terbilang kecil. Sedangkan pembangunan dalam lingkup pendidikan

masih harus dilaksanakan dan memerlukan banyak dana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon berasal dari

berbagai pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah,

pembagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan

lain-lain yang sah bukan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon yang rendah

berimbas pada sulitnya team penyusun anggaran dalam menentukan

besaran dana yang dianggarakan untuk realisasi pembangunan dalam

bidang pendidikan. Apabila prosentase PAD suatu daerah rendah maka

presentase PAD untuk membiayai pelayanan pembangunan rendah,

sehingga kemandirian daerah tersebut rendah.

D. Cara Mengatasi Kendala

Setelah mengetahui kendala yang dialami dalam proses penyusunan

rencana kerja anggaran (RKA) pada Dinas Kabupaten Cirebon yang

dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon yang masih

rendah. Maka Team Penyusun Anggaran mensiasatinya dengan tetap

mengajukan anggaran namun perihal dana harus lebih menyesuaikan dengan

PAD agar tetap terlaksana dan dapat direalisasikan.

Demikian adalah cara terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa

terhalang dengan terbatasnya anggaran yang tersedia dari PAD . Namun

pelaksanaan program-program pendidikan terealisasi tetap optimal.




Unswagati

56

BAB 3

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Studi Praktek Manajemen (SPM) di Dinas Pendidikan Kabupaten

Cirebon ditempatkan pada Bidang Keuangan. Tempat dimana segala yang

berkaitan dengan pelaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan

keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon dilakukan. Mahasiswa SPM yang ditempatkan di

bidang keuangan melakukan pekerjaan seputar draft laporan keuangan.

Yang merupakan realisasi dana dari Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

B. Pelaksanaan Kerja

Pelaksamaan kerja Studi Praktek Manajemen di Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon ditempatkan pada Bidang Keuangan adalah

mengoreksi draft laporan keuangan instansi yang dibandingkan dengan

laporan keuangan konsolidasian.

Draft Laporan keuangan dikoreksi apabila ada perbedaan nominal

antara draft laporan keuangan dengan laporan keuangan konsoldasian.

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan yang dapat

memberikan gambaran yang objektif atas keseluaruhan posisi dan aktivitas


57



Unswagati

dari suatu perusahaan atau instansi dan disajikan selama 2 (dua) tahun

lengkap dengan keterangan adanya kenaikan ataukah penurunan serta

prosentasenya.

C. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi pelaksamaan kerja Studi Praktek

Manajemen di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditempatkan pada

Bidang Keuangan ketika mengoreksi draft laporan keuangan adalah sangat

rentan terjadinya kesalahan penulisan angka anggaran ataupun adanya

salah dalam menulis nominal yang tercantum.

Hal lain yang terkait kendala yang dihadapi pihak lain atau instansi

adalah pegawai yang berkerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

terlihat ada kesenjangan pekerjaan yang dilakukan. Ada yang amat sangat

sibuk dan ada yang begitu santai sesantai-santainya. Sepertinya ada double

job ataukah tidak adanya pemerataan pembagian pekerjaan yang adil. Hal

itu yang membuat sebagian besar pegawai di bagian keuangan selalu

pulang melebihi jadwal jam kerja.

Kedisiplinan masih rendah karena dari 162 pegawai di Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon hanya sekitar 50% pegawai dari

keseluruhan pegawai yang ada yang tepat waktu menghadiri upacara tiap

paginya.


58



Unswagati

D. Cara Mengatasi Kendala

Cara mengatasi kendala dalam pengoreksian draft laporan

keuangan hal-hal yang harus dilakukan adalah :

1. Fokus dan hati-hati, pikiran yang fokus sangat diperlukan karena tidak

boleh adanya kesalahan dalam pengoreksian yang akan berakibat pada

kesalahan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya keuangan instansi.

2. Bertanya apabila ada yang kurang mengerti, menanyakan sesuatu yang

dirasa belum dipahami lebih baik daripada mengambil keputusan

sepihak atas tindakan yang akan dilakukan sangatlah beresiko. Apabila

terdapat kesalahan akan sangat fatal karena penyajian informasi yang

tidak benar.

3. Koreksi ulang, melakukan pengecekan ulang atas pekerjaan yang telah

selesai dilakukan akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi

akibat ketidakfokusan korektor dalam mengoreksi draft laporan

keuangan.

Sedangkan cara mengatasi kendala atau permasalahan yang

berkaitan dengan instansi dilakukan dengan berikut ini :

1. Untuk mengurangi atau mengatasi pegawai yang terlambat dilakukan

dengan menambah jam masuk kerja dan menggantinya dengan

menambah pula jam pulang kerja.


59



Unswagati

2. Untuk mengatasi tidak meratanya pembagian pekerjaan. Pegawai

diharuskan lebih sadar dan memahami akan tugas pokok dan fungsi

dari masing-masing bagian atau devisi.




Unswagati

60

BAB 4

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari laporan Studi Praktek Manajemen yang bertempat di Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat ditarik beberapa simpulan sebagai

berikut :

1. Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

dilakukan dengan beberapa tahapan : a) melakukan penyusunan RKA b)

dilakukannya asistensi c) disetujui oleh DPRD dan BAPELITBANGDA d)

RKA menjadi DPA

2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran adalah

terbatasnya PAD,

3. Solusi dalam mengatasi kendala dalam proses penyusunan anggaran

adalah dengan mengajukan RKA dengan dana yang disesuaikan dengan

PAD.


61



Unswagati

B. Saran

Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon :

1. Lebih meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan

yang tepat sasaran yang berdampak pada mutu pelayanan publik

2. Alokasi biaya dan anggaran lebih berorientasi ada pembangunan lingkup

pendidikan dan memangkas biaya yang sekiranya tidak menghasilkan

manfaat

Bagi penelitian selanjutnya :

Penelitian ini terbatas pada pengukuran tingkat efisiensi rencana

kerja anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diharapkan

penelitian selanjutnya menambah materi terkait hal tersebut.




Unswagati

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Penyusunan PKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2018

Kabupaten Cirebon

Surat Edaran Bupati Cirebon mengenai Penyusunan PKA-SKPD dan RKA-PPKD

Tahun Anggaran 2018

http://disdik.cirebonkab.go.id/


http://disdik.cirebonkab.go.id/

kata pengantar · studi praktek manajemen (spm) dengan judul “proses penyususnan rencana kerja...

Documents