kata pengantar proses pengendalian pembangunan mutlak
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Proses pengendalian pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin setiap
kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu
pengendalian pembangunan juga sangat bergantung pada pemantauan dan evaluasi
yang dilakukan secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana
diamanatkan oleh PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disusunlah laporan Triwulan I
pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Selain itu laporan ini
akan menjadi masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) pada tahun yang akan datang atau dua tahun sesudah
pelaksanaan RKP 2013.
Secara umum evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian sasaran
dalam bentuk realisasi keuangan dan realisasi fisik serta permasalahan yang
dihadapi sesuai pedoman/aplikasi dalam PP 39/2006. Hasil analisis pada setiap sub
kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik.
Di sadari bahwa masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu diperbaiki
pada tahun berikutnya sehingga pencapaian ini lebih baik.
Demikian laporan ini disusun dengan menyadari penuh bahwa secara
sistematika dan substansi belum sempurna, semoga laporan ini dapat menjadi
umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-kegiatan ke arah
yang lebih baik dan maksimal, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
Jakarta, April 2013
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198503 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------------- ii
BAB I PENDAHULUAN-------------------------------------------------------------------------- 1
1.1 Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1
1.2 Arah Kebijakan Pembangunan --------------------------------------------------- 2
1.3 Program dan Target Capaian Tahun 2013 ------------------------------------ 5
BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2013 ---------------------------------------------------------------------- 11
2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN --------------------------------------- 11
2.2 REALISASI KEUANGAN ----------------------------------------------------------- 13
2.3 CAPAIAN KINERJA ---------------------------------------------------------------- 17
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ---------------------------------- 17
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional -------------------------------------------- 20
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ------ 23
Fasilitasi Politik Dalam Negeri ------------------------------------------------ 25
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi ------------------- 30
2.4 REALISASI FISIK ------------------------------------------------------------------- 35
Tabel Capaian Realisasi Fisik ------------------------------------------------- 35
BAB III PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------- 38
3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT --------------------------------------- 38
3.2 KESIMPULAN ---------------------------------------------------------------------- 40
LAPORAN TRIWULAN I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
Perencanaan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi P
Pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran
yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan
kebijakan serta pro
pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi
dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: p
penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelak
Maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan
pelaksanaan pembangunan.
penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang
Triwulanan maupun Tahunan
juga unit organisa
Kementerian/Lembaga.
Laporan Triwulan I
disusun berdasarkan realisasi
pelaksanaan program/kegiatan,
pelaksanaan program
anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan
keuangan negara serta hasil pelaksanaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
LATAR BELAKANG
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
ional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran
g hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan
kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. Sebagaimana amanat
pasal 8 UU SPPN dijelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahapan
dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi: penyusunan rencana,
penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan. Termasuk didalamnya tuntutan adanya
penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang
Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga,
organisasi dan unit kerja pada masing
Kementerian/Lembaga.
Laporan Triwulan I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik pada setiap
pelaksanaan program/kegiatan, juga merupakan analisis dari
pelaksanaan program-kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan
keuangan negara serta hasil pelaksanaan program kerja Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
BAB I PENDAHULUAN
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
ional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
elaksanaan Rencana
Pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran
g hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan
Sebagaimana amanat
merupakan salah satu tahapan
enyusunan rencana,
sanaan rencana.
Maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
evaluasi terhadap
tutan adanya
penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik
Kementerian/Lembaga,
unit kerja pada masing-masing
rat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
fisik pada setiap
merupakan analisis dari seluruh
selama satu tahun
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan
Direktorat Jenderal
2
I.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
Perencanaan pembangunan pada program Pembinaan Kesatuan
Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam
Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga
pilar pokok yaitu :
1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan
politik;
2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan
pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam
negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta
3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan
masyarakat.
Melalui tiga pilar tersebut, di rumuskan kebijakan yang diarahkan untuk
mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014,
yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis,
serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam
negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat
dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi
landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih
responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada
masyarakat.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu
komponen di Kementerian Dalam Negeri merespon arah kebijakan tersebut
khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri
melalui visi :
”Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang
demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3
Demi mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :
1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,
pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta
wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya,
hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-
institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.
Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai
berikut :
1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional.
2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat
dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur
dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan
berkedaulatan rakyat.
4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek
kehidupan.
5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur
politik dan kualitas proses politik yang demokratis.
6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji
kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.
7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya- upaya
peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai
pendekatan sosial, politik maupun kultural.
4
8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam
mendukung sistem politik nasional.
9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik.
10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas
dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana
pendukung.
Berdasarkan penjabaran dari pernyataan tujuan tersebut di atas,
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran yang
ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut :
1. Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk akuntabilitas
peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai
politik, penyelenggara pemilu dan lembaga penyelenggara negara lainnya
serta terlaksananya pemilu 2014 yang adil dan demokratis dan
terwujudnya akuntabilitas organisasi masyarakat sipil.
2. Terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya
kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang
dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
3. Terwujudnya dukungan Ketahanan Ekonomi dalam era globalisasi dan
perdagangan bebas.
Menindaklanjuti sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Jenderal
Kesatuan Bangsa dan Politik peride waktu 2010-2014, maka ditetapkanlah
sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan yaitu :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota
masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.
Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
5
1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi
terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif;
8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4
(empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI).
dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:
1. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ;
3. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
5. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol.
1.3 PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2013
Sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Kementerian/
Lembaga Tahun 2013, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada
Tahun 2013 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan Kesatuan Bangsa
dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil yang ingin dicapai
dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan Dukungan
Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses Demokratisasi dan
Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam)
kegiatan Prioritas yaitu :
6
a. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan
output kegiatan yaitu :
1) 1 (satu) Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
2) 3 (tiga) Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan;
3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
4) 350 (tiga ratus lima puluh) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang
Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
5) 1 (satu) Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan.
Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan adalah :
1) Jumlah Dokumen Indeks Organisasi Kemasyarakatan;
2) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Peningkatan
Kapasitas;
3) Prosentase Kemajuan Penyusunan, Desiminasi, Monitoring dan
Evaluasi Rumusan Kebijakan, Perbaikan Mekanisme dan Prosedur
Penyelenggaraan Kebijakan Publik Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasayarakatan;
4) Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan;
5) Prosentase Tingkat Pelayanan Publik Termasuk Data Basenya;
6) Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan output kegiatan yaitu :
1) 2 (dua) Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri;
2) 250 (dua ratus lima puluh) Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang
Politik Dalam Negeri;
3) 27 (dua puluh tujuh) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan
Bidang Politik Dalam Negeri;
7
4) 1 (satu) Modul Bidang Politik Dalam Negeri;
5) 85.000.637 Bantuan Keuangan Parpol;
6) 62 (enam puluh dua) Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah :
1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan bidang
politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu;
2) Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah
dengan lembaga perwakilan;
3) Jumlah forum komunikasi politik;
4) Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik
yang tepat waktu;
5) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No.
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
6) Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No.
42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7) Jumlah kerjasama dengan ormas dalam peningkatan partisipasi politik
perempuan;
8) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan;
9) Jumlah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam
pengembangan politik dalam negeri;
10) Jumlah materi/modul bidang politik dalam negeri;
11) Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi.
c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan output
kegiatan adalah :
1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Ketahanan Ekonomi;
2) 100 (seratus) kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL Bidang Ketahanan
Ekonomi;
3) 4 (empat) Pengembangan Management Information System (MIS)
Pembinaan Ketahanan Ekonomi;
4) 4 (empat) Modul Bidang Ketahanan Ekonomi;
8
5) 14 (empat belas) laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang
Ketahanan Ekonomi;
Indikator kinerja kegiatan Ketahanan Ekonomi adalah
1) Prosentase penyusunan dan desiminasi rumusan kebijakan Pembinaan
dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi;
2) Jumlah kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan
kapasitas masyarakat bidang ketahanan ekonomi;
3) Jumlah fasilitasi forum bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi;
4) Jumlah materi/modul ketahanan ekonomi;
5) Jumlah pembangunan Manajemen Information System (MIS)
Pembinaan Ketahanan Ekonomi;
6) Jumlah laporan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;
7) Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund;
8) Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk
masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP insentif
perpajakan.
d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan output kegiatan adalah :
1) 1 (satu) Peraturan di Bidang Kewaspadaan Nasional;
2) 100 (seratus) Kerjasama dengan Ormas/LSM/Nirlaba lainnya bidang
Kewaspadaan Nasional;
3) 26 (dua puluh enam) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan
bidang Kewaspadaan Nasional;
4) 4 (empat) Modul Bidang Kewaspadaan Nasional.
Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri adalah :
1) Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial;
2) Prosentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan
fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum
dialog penyelesaian konflik;
3) Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan
pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional;
9
4) Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi penanganan konflik
berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan;
5) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam
penanganan konflik;
6) Prosentase penyusunan rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang
Kewaspadaan Nasional;
7) Prosentase layanan administrasi, Lembaga Asing dan Orang Asing;
dan
8) Jumlah laporan pemantauan situasi daerah.
e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan adalah :
1) 3 (tiga) modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan;
2) 34 (tiga puluh empat) laporan/fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan;
3) 100 (seratus) kerjasama dengan OMS/LSM/LNL Bidang Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaaan.
Indikator kinerja kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
yaitu:
1) Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan dan desiminasi Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaaan Indonesia yang tepat waktu;
2) Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan;
3) Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan
untuk pemuda, perempuan, dan aparatur pemerintah;
4) Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran;
5) Prosentase peningkatan layanan ijin penelitian bagi masyarakat;
6) Jumlah kerjasama dengan Organisasi Masyarakt Sipil (OMS) dalam
rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;
7) Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok
kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan.
f. Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol
dengan output kegiatan adalah :
10
1) 12 (dua belas) Bulan layanan perkantoran;
2) 6 (enam) Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran;
3) 42 (empat puluh dua) Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan
bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor;
5) 75 (tujuh puluh lima) unit perangkat pengolah data dan komunikasi;
6) 10 (sepuluh) unit peralatan dan fasilitasi perkantoran.
Indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan
teknis lainnya adalah :
1) Prosentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran
gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan daya jasa
yang tepat waktu);
2) Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran
(Renstra, RKP, Renja,RKA-KL, Juklak/Juknis);
3) Prosentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja;
4) Jumlah koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh Indonesia;
5) Prosentase kemajuan penyusunan pedoman/juknis dan fasilitasi
rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemendagri dan
Pemda yang diselesaikan sesuai kebutuhan;
6) Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi,
laporan keuangan, aset serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
LHP;
7) Jumlah dokumen keuangan tahunan dan laporan pengelola
keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
lingkup Ditjen kesbangpol;
8) Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
9) Jumlah pengadaan sarana non mengikat.
2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2013
mempunyai alokasi pagu
enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu
rangka mendukung kebijakan nasional e
(dua puluh miliar), sehingga sampai dengan triwulan I total pagu anggaran
Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,
satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan
ribu rupiah). Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat
pemotongan anggaran sebesar
delapan puluh juta rupiah) dalam rangka
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Gambar 1.
19.080.000.000
114,298,463,000
Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2013
Total Pagu Rp 241.256.959.000,
ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
11
ALOKASI ANGGARAN
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2013
mempunyai alokasi pagu indikatif sebesar Rp. 261.256.959.000
enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian terdapat pemotongan anggaran dalam
rangka mendukung kebijakan nasional e-ktp sebesar Rp. 20.000.000.000,
(dua puluh miliar), sehingga sampai dengan triwulan I total pagu anggaran
Ditjen Kesbangpol menjadi Rp. 241.256.959.000,- (dua ratus empat puluh
satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan
Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat
anggaran sebesar Rp. 19.080.000.000,- (sembilan belas miliar
delapan puluh juta rupiah) dalam rangka pemberian tunjangan kinerja
pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
42,700,000,000
9,928,900,000
37,200,000,000
18,049,596,00019.080.000.000
Gambar 1Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2013
DEKONSENTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARPOL
KERJASAMA ORMAS/LSM/LNL
BELANJA PEGAWAI
POTONGAN UNTUK REMUNERASI
SISA ANGGARAN YG DIKELOLA LANGSUNG
Pagu Rp 241.256.959.000,-
BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2013
261.256.959.000,- (dua ratus
enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima
dian terdapat pemotongan anggaran dalam
ktp sebesar Rp. 20.000.000.000,-
(dua puluh miliar), sehingga sampai dengan triwulan I total pagu anggaran
dua ratus empat puluh
satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan
Namun demikian, pada pertengahan triwulan I terdapat
(sembilan belas miliar
pemberian tunjangan kinerja
dapat dilihat pada
DEKONSENTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARPOL
KERJASAMA ORMAS/LSM/LNL
BELANJA PEGAWAI
POTONGAN UNTUK REMUNERASI
SISA ANGGARAN YG DIKELOLA LANGSUNG
ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
12
Lebih jauh jika dilihat dari distribusi alokasi anggaran, pada tahun 2013
dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp. Rp. 241.256.959.000,- terdapat Rp.
42.700.000.000,- dialokasikan pada kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional
terkait pembentukan dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) melalui dana dekonsentrasi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan
pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI
setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.928.900.000,-.
Disamping itu terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.200.000.000,-
diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama program pembinaan
bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL guna peningkatan partisipasi
politik perempuan, wawasan kebangsan dan cinta tanah air, penanganan
konflik, serta peningkatan kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan
ketahanan ekonomi. Sementara alokasi belanja pegawai Ditjen Kesbangpol
sebesar Rp. 18.049.596.000,- dan terdapat pemotongan anggaran sebesar
Rp. 19.080.000.000,- dalam rangka memberikan tunjangan kinerja
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga total sisa anggaran yang dikelola
langsung dalam menunjang tugas fungsi pelaksanaan program pembinaan
kesatuan bangsa dan politik mencapai Rp. 114.298.463.000,-.
Pada tahun 2013 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit
kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini.
Tabel 1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran
No. Unit Kerja Pagu
Rencana Penarikan (TW I)
1. Sekretariat Ditjen Kesbangpol Rp. 35.453.009.000,- Rp 7.361.000.000,-
2. Direktorat Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Rp. 37.087.056.000,- Rp. 6.582.000.000,-
3. Direktorat Kewaspadaan
Nasional
Rp. 23.787.556.000,- Rp. 4.806.000.000,-
Dana Dekonsentrasi Rp. 42.700.000.000,- Rp. 6.160.000.000,-
13
4. Direktorat Ketahanan Seni,
Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan
Rp. 36.732.610.000,- Rp. 10.250.000.000,-
5. Direktorat Politik Dalam
Negeri
Rp. 46.921.018.000,- Rp. 13.840.000.000,-
6. Direktorat Ketahanan
Ekonomi
Rp. 17.505.710.000,- Rp. 4.100.000.000,-
T O T A L Rp. 241.256.959.000,- Rp. 53.099.000.000,-
2.2 REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN I
Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat
Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2013, sampai dengan
akhir Triwulan I realisasi mencapai Rp. 20.990.562.446,- atau 8.70%. Dengan
rincian realisasi pusat sebesar Rp. 20.056.630.946,- atau 10.10% dan realisasi
daerah hanya mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% dari pagu Rp.
42.700.000.000,-. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
pada triwulan yang sama yaitu Rp. 15.017.606.332,- atau 7.95%.
Tabel 2
Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I periode 2012-2013
No. Tahun
Pagu
Rencana Penarikan TW I Realisasi (Rp) Realisasi
(%)
1. 2012 Rp. 188.782.200.000,- Rp. 42.595.641.000,- Rp. 15.017.606.332,- 7.95
2. 2013 Pusat Rp. 198.556.959.000,- Rp. 46.939.000.000,- Rp. 20.056.630.946,- 10.10
Daerah Rp. 42.700.000.000,- Rp. 6.160.000.000,- Rp. 933.931.500 2.19
TOTAL Rp. 241.256.959.000,- Rp. 53.099.000.000,- Rp. 20.990.562.446,- 8.70
Lebih jauh jika dilihat
triwulan I dari target yang telah ditetapkan yaitu
22.01% antara lain kontribusi realisasi pelaksana
pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana
dekonsentrasi baru mencapai Rp.
6.160.000.000,- atau 14.43%.
pelaksanaan dana
pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di
daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah dan adanya
dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan
APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan
daerah. Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I
disebabkan antara
Persediaan (UP) dan
unit pengelola serta
banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus
dilaksanakan sehingga mengalami
menyebabkan lambatnya
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
2012 188,782,200,000
2013 241,256,959,000
188,782,200,000
Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I
14
Lebih jauh jika dilihat pada tabel 1 dan 2, masih rendahnya capaian
triwulan I dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 53.099.000.000,
22.01% antara lain kontribusi realisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana
dekonsentrasi baru mencapai Rp. 933.931.500,- atau 2.19% dari target Rp.
atau 14.43%. Penyebab paling dominan rendahnya capaian
pelaksanaan dana dekonsentrasi adalah lambatnya penetapan pejabat
pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di
daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah dan adanya
dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan
APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan
Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I
disebabkan antara lain belum optimalnya mekanisme pengelolaan
ersediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada masing
unit pengelola serta masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat
banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus
dilaksanakan sehingga mengalami kesulitan dalam sinkron
ebabkan lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Pagu Recana Penarikan TW. I
Realisasi
188,782,200,000 42,595,641,000 15,017,606,332
241,256,959,000 53,099,000,000 20,990,562,446
188,782,200,000
42,595,641,000
15,017,606,332
241,256,959,000
53,099,000,000 20,990,562,446
Data Perbandingan Realisasi Keuangan TW I Periode 2012-2013
pada tabel 1 dan 2, masih rendahnya capaian
Rp. 53.099.000.000,- atau
an kegiatan fasilitasi
pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui dana
% dari target Rp.
endahnya capaian
penetapan pejabat
pengelolaan keuangan di daerah sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di
daerah dan lamanya proses harmonisasi di Biro Hukum daerah dan adanya
dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara pelaksanaan dana
APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya desakan target serapan
Sedangkan pada dana pusat rendahnya capaian pada triwulan I
lain belum optimalnya mekanisme pengelolaan Uang
da masing-masing
masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat
banyaknya jumlah komponen input dengan skala yang kecil yang harus
dalam sinkronisasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
15,017,606,332
20,990,562,446
20,990,562,446
Realisasi Keuangan
Unit Kerja
2012
Pagu RPD TW I
Sekretariat Ditjen
31.882.200.000 8.549.386.000
Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan
31.000.000.000 4.600.005.000
Direktorat Kewaspada Nasional
22.850.000.000 4.108.492.000
Pusat
Daerah
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
41.900.000.000 13.069.025.000
Direktorat Politik Dalam Negeri
44.250.000.000 9.460.868.000
Direktorat Ketahanan Ekonomi
16.900.000.000 2.807.867.000
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Ko
mp
on
en
Realisasi Keuangan Per Unit Kerja Tahun 2013
15
Tabel 3 Realisasi Keuangan per Unit Kerja kurun waktu 2012-
2012 2013
Realisasi
Pagu RPD TW I
(Rp) (%) 000 3.963.065.132 12.43 36.523.009.000 7.361.000.000
4.600.005.000 2.376.230.000 7.67 37.087.056.000 6.582.000.000
4.108.492.000 1.105.220.000 4.84 66.487.556.000 10.966.000.000
23.787.556.000 4.806.000.000
42.700.000.000 6.160.000.000
13.069.025.000 4.752.610.000 11.34 36.732.610.000 10.250.000.000
9.460.868.000 2.088.571.200 4.72 46.921.018.000 13.840.000.000
2.807.867.000 731.910.000 4.33 17.505.710.000 4.100.000.000
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan …
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengembangan
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Bina Ideologi dan Wawasan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen …
36,732,610,000
46,621,018,000
17,505,710,000
66,487,556,000
37,087,056,000
36,523,009,000
10,250,000,000
13,840,000,000
4,100,000,000
10,966,000,000
6,582,000,000
7,361,000,000
1,667,168,000
2,791,847,100
1,328,448,000
4,767,578,700
4,188,225,900
7,024,386,634
Realisasi Keuangan Per Unit Kerja Tahun 2013
Realisasi
Recana Penarikan TW. I
-2013
2013
TW I
Realisasi
(Rp) (%) 7.361.000.000 7.024.386.634 19.23
6.582.000.000 4.188.225.900 11.29
10.966.000.000 4.767.578.700 7.17
4.806.000.000 3.833.647.200 16.11
6.160.000.000 933.931.500 2.19
10.250.000.000 1.667.168.000 4.54
13.840.000.000 2.791.847.100 5.95
4.100.000.000 1.328.448.000 7.59
Realisasi
Recana Penarikan TW.
16
Gambaran realisasi keuangan berdasarkan tabel.3 merupakan data
sandingan pada kurun waktu 2012-2014 yang dirinci pada setiap unit kerja
dengan capaian paling rendah pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.667.168.000,- atau 4.54% dari
pagu Rp. 36.732.610.000,-. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp. 4.752.610.000,- atau 11.34% dari pagu Rp.
41.900.000.000,-. Hal tersebut sebagai akibat dari belum rampungnya
pembahasan revisi RUU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas sehingga
menyebabkan beberapa kegiatan seperti pembahasan penyusunan 3 (tiga)
Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari revisi UU tentang
Ormas dan kegiatan lain seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi revisi RUU
tentang belum dapat dilaksanakan diawal triwulan I. Sedangkan realisasi
tertinggi dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan
dukungan teknis lainnya Ditjen Kesbangpol yang dilaksanakan oleh Setditjen
Kesbangpol selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian
realisasi sebesar Rp. 7.024.386.634,- atau 19.23% dari pagu Rp.
36.523.009.000,- pada triwulan I tahun 2013. Tidak jauh berbeda dengan
capaian tahun 2012 triwulan I pada kegiatan yang sama terealisasi sebesar
Rp. 3.963.065.132,- atau 12.43% dari pagu Rp. 31.882.200.000,-.
Peningkatan realisasi disebabkan beberapa agenda besar seperti pelaksanaan
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kesbangpol dengan tema
“Pemantapan Stablitas Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Mendukung
Penyelenggaraan Pemilu 2014” tanggal 27-30 Januari 2013 bertempat di
Jakarta dengan dihadiri peserta dari Kabinda, Kaban Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dapat terlaksana di triwulan I
sesuai dengan target yang telah ditetapkan disamping juga kegiatan rutin
lainnya seperti pembayaran gaji, layanan operasional perkantoran dll.
Sementara peningkatan cukup signifikan juga dicapai oleh Direktorat
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi sebesar Rp.
4.188.225.900,- atau 11.29% dari pagu Rp. 37.087.056.000,- pada triwulan I
tahun 2013. Sedangkan realisasi tahun 2012 pada triwulan yang sama hanya
17
mencapai Rp. 2.376.230.000,- atau 7.67% dari pagu Rp. 31.000.000.000,-,
hal tersebut disumbang oleh capaian beberapa even besar berskala nasional
seperti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2013 dengan melibatkan + 200
orang dari Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan
kegiatan lain yaitu fasilitasi pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Jakarta tanggal 28 Februari 2013 dan di Bengkulu
tanggal 4-6 Maret 2013. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah ada
perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya komitmen
serta pengawalan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
jadwal yang telah direncanakan.
2.3 CAPAIAN PELAKSANAAAN PROGRAM/KEGIATAN (REALISASI
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2013)
Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi
serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun
2013 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai dengan
program/kegiatan Tahun Anggaran 2013 yaitu 1 (satu) program yaitu Program
Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan dengan
capaian yaitu :
a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja:
1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
(prioritas nasional), dengan target 3 modul. Adapun capaiannya yaitu:
Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang
wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi pada
tanggal 5 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium;
Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal lanjutan modul
tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan pakar/akademisi
pada tanggal 22 Februari 2013 bertempat Hotel Millenium;
18
Terlaksananya rapat kerja penyusunan modul menengah pertama
dan kedua tentang wawasan kebangsaan dengan melibatkan
pakar/akademisi pada tanggal 7-8 Maret 2013 bertempat Hotel
Millenium.
2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 25 forum/sosialisasi. Adapun
capaiannya yaitu:
Terselenggaranya forum dialog wawasan kebangsaan bagi aparatur
pemerintah lingkup Ditjen Kesbangpol khususnya pegawai baru
tanggal 11-13 Maret 2013 bertempat di Hotel Millenium dengan
melibatkan pakar/akademisi Yudi Latif, Prof. Maswadi Rauf, Syarif
Hidayat PhD dan Prof. Dadan Wildan;
Terselenggaranya forum dialog dalam rangka upaya peningkatan
komunikasi penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi
pakar/akademisi dengan melibatkan akademisi UI, UT dan 17
Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI pada
tanggal 19-20 Februari 2013 bertempat di Hotel Golden Boutique;
Terlaksananya forum dialog dalam rangka peningkatan wawasan
kebangsaan dan cinta tanah air bagi penyelenggara negara lainnya,
kaum perempuan dan generasi muda tanggal 24-26 Februari 2013
bertempat di Hotel Millenium dengan + 165 peserta yang berasal
dari pengurus/anggota PKK, Kowani, IWAPI, Unsur Polda, TNI serta
pelajar SMA/sederajat, kelompok agama dan umum wilayah DKI;
Terselenggaranya forum dialog antar generasi muda dan para pelaku
sejarah dalam rangka penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan di
kalangan pelajar (SMA) pada tanggal 1-3 Maret 2013 bertempat di
Hotel Golden Boutique dan forum dialog di kalangan perempuan di
Sumatera Barat tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel
Aerowisata Premier Basko yang dihadiri staf Badan Kresbangpol
Provinsi, anggota Kelompok Kerja, dan Tim penggerak PKK se-
Sumatera Barat;
19
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran
bela negara bagi peserta didik (Mahasiswa dan Pelajar) di Bogor
pada tanggal 2-4 Maret 2013 bertempat di Hotel Puri Avia Puncak
Bogor dan Banten pada tanggal 18-20 Maret 2013 bertempat di
Hotel Istana Nelayan melibatkan + 100 peserta didik;
Terselenggaranya forum dialog dalam rangka penguatan ideologi
pancasila lintas generasi di Batam pada tanggal 4-6 Maret 2013
bertempat di Hotel Novotel dan di Sulawesi Selatan tanggal 18-20
Maret 2013 bertempat di Hotel Sahid Jaya Makasar dengan
melibatkan + 100 tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan
mahasiswa dan pelajar;
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka pemasyarakatan pancasila
bagi + 40 mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam
pada tanggal 7-9 Maret 2013 dan mahasiswa di Universitas
Hasanudin tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Kampus
Universitas Hasanudin;
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan kesadaran
bela negara bagi + 100 peserta didik (mahasiswa dan pelajar) di
Jawa Timur pada tanggal 9-11 Maret 2013 bertempat di Hotel
Satelite Surabaya;
Terselenggaranya forum dialog dalam rangka peningkatan
penghayatan ideologi pancasila dikalangan masyarakat di Provinsi
Riau dengan melibatkan + 100 peserta berasal dari tokoh agama,
tokoh daerah dan masyarakat pada tanggal 13-15 Maret 2013
bertempat di Hotel Grand Jatra;
Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan
pembauran kebangsaan pada tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat
di Hotel Jayakarta dengan dihadiri pejabat yang membidangi forum
pembauran kebangsaan, FPK Kab/Kota yang sudah terbentuk, Dinas
Pariwisata dan Dinas Perekonomian;
20
Terlaksananya konsolidasi monitoring dan evaluasi Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi
Sulawesi Selatan pada tanggal 20-22 Maret 2013 bertempat di Hotel
Quality Makasar yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota
Pengurus FPK, LSM/Ormas dan Tokoh Masyarakat se-Sulawesi
Selatan;
Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan tanggal 28 Februari-2 Maret 2013 bertempat
di Hotel Jayakarta yang dihadiri Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota
se-DKI Jakarta dengan melibatkan akademisi, UI, UT dan universitas
17 Agustus, Deputi Kementerian Pertahanan dan Pusjarah TNI;
Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Provinsi Bengkulu tanggal 4-6 Maret 2013
bertempat di Hotel Nala Sea Side yang dihadiri oleh badan
Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, Kodam, Polda, BPS,
LSM/Ormas, Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama;
Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 13-15
Maret 2013 bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari yang dihadiri
oleh Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, calon anggota
PPWK, Bappeda, Kodam, Polda, BPS, LSM/Ormas,
Universitas/Perguruan Tinggi, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan
Tokoh Agama;
Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Maluku tanggal 25-27 Maret 2013
bertempat di Hotel Elizabeth yang dihadiri oleh Badan Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.
b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja :
1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1
peraturan. Adapun capaiannya yaitu:
21
1. Terlaksananya rapat koordinasi melibatkan Kemensos, Kemenham,
Kemenkeu, KemenPAN & RB, Kemenkumham, Polri dan TNI dalam
rangka melakukan penyusunan SK Tim Bersama terkait Penyusunan
RPP turunan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial (Tim Bersama melibatkan berbagai K/L dan stakeholders
terkait, termasuk akademisi).
2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan
Nasional, dengan target 26 (dua puluh enam) laporan. Adapun
capaiannya yaitu:
Terselenggaranya pengembangan kapasitas aparat pusat dan daerah
dalam penanganan konflik tanggal 20-22 Maret 2013 yang dihadiri
oleh BNPB, BIN, POLRI, LIPI, KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi seluruh Indonesia, dan Badan Kesbangpol Kab/Kota se-
Jabodetabek;
Terselenggaranya rapat koordinasi dalam rangka pemetaan daerah
rawan konflik sosial pada tanggal 17-19 maret 2013 bertempat di
Hotel Caisar Jakarta dengan melibatkan BNPB, BIN, POLRI, LIPI,
KPDT, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi seluruh Indonesia, dan
Badan Kesbangpol Kab/Kota se-Jabodetabek;
Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan dalam rangka
pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparatur pusat
dan daerah tanggal 10-15 Maret 2013 bertempat di Pusdiklat BIN
Jakarta;
Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka penanganan
masalah sosial kemasyarakatan khususnya ketenagakerjaan di
wilayah perbatasan antar negara tanggal 26-18 Februari 2013
bertempat di Hotel MJ Samarinda Kalimantan Timur dengan
melibatkan akademisi/pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, Korem
091/ASN, Kodam VI Mulawarman, Bakesbangpol Kaltim dan
Ormas/LSM/LNL setempat;
22
Terselanggaranya Rapat Forum Latupati (Raja-Raja Maluku) dalam
rangka Menciptakan Kerukunan Antar Warga Masyarakat, Keamanan,
Ketertiban Dan Stabilitas Politik Di Maluku Tgl 18 S.D 20 Maret 2013
dengan melibatkan Bakesbangpol Prov. Maluku, Dewan Pengurus
Majelis Latupati Maluku, dan TNI maupun Polri;
Terlaksananya dukungan dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan
ketrampilan dengan pemuda di daerah rawan dan pasca konflik di
Kalteng pada tanggal 3-6 Februari 2013 dan Aceh tanggal 24-27
Februari 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Prov Kalteng dan
Aceh serta Dinas Perindag;
Terselenggaranya dialog kebangsaan dalam rangka rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca konflik di Kalteng tanggal 4-5 Februari 2013, Aceh
tanggal 25-26 Februari 2013 dan Ambon tanggal 18-19 Maret 2013
dengan melibatkan Bakesbangpol Kalteng, Aceh dan Maluku, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda;
Terselenggaranya rapat koordinasi CH Interkam dalam rangka
melakukan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing
tanggal 11-12 Maret 2013 di Hotel Arya Duta dengan melibatkan
Kemenlu, Kemenag, Kominfo, Kemkumham, Kemenparekraf,
Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri dan Wantanas;
Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan mekanisme
pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
tanggal 8-9 Maret 2013 bertempat di Hotel Arya Duta dengan
melibatkan Kemenlu, Kemenag, Kominfo, Kemkumham,
Kemenparekraf, Kejangung, BAIS, Baintelkam, Hubinter Mabes, Polri
dan Wantanas;
Terselenggaranya forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka
penanganan faham radikal di Kota Batam Kepri tanggal 14-15 Maret
2013 dan di Kota Kendari Sulteng tanggal 14-15 Maret 2013 dengan
melibatkan Polhukam, BNPT, Mabes TNI, Mabes POLRI, Kemenag,
23
Ditjen Otda, Ditjen PUM dan Bakesbangpo Prov/Kab/Kota se-
Indonesia.
c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan
capaian kinerjanya yaitu:
1. Penyusunan dokumen indeks kesehatan masyarakat sipil, dengan target
1 (satu) dokumen. Adapun capaiannya yaitu:
Sedang dalam penelaahan terkait indikator indeks kesehatan
masyarakat sipil yang sudah ada sebelumnya oleh LP3ES sehingga
perlu dilakukan perbaikan atau penambahan indikator.
2. Penyusunan peraturan bidang ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan, dengan target 3 (tiga) Peraturan. Adapun capaian
kinerjanya yaitu:
Penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan
turunan dari revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas
belum dapat dilakukan sebagai akibat belum ditetapkan revisi UU
Ormas.
3. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 350 kerjasama. Adapun
capaiannya yaitu:
Terlaksananya koordinasi dengan Badan Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan verifikasi data
kerjasama dengan harapan kerjasama yang dilaksanakan akan lebih
tepat sasaran;
Terlaksananya penandatanganan MoU pelaksanaan kerjasama
dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas
Ormas/LSM/LNL.
4. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan
Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 27 (dua
puluh tujuh) laporan. Adapun realisasinya yaitu:
24
Terfasilitasinya forum dialog dalam rangka peningkatan pelestarian
dan pengembangan kesenian daerah di Bandung tanggal 3-5 Maret
2013 bertempat di Hotel Garden Permata yang dihadiri oleh penggiat
seniman, generasi muda, Bakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-
Jabar, Dinas Pariwisata dan Budaya Prov/Kab/Kota se Jabar, dan
Ormas/LSM;
Terfasilitasinya forum komunikasi dalam rangka peningkatan peran
serta masyarakat dan apresiasi masyarakat terhadap perkembangan
kesenian daerah tanggal 23-25 Januari 2013;
Terselenggaranya pemanfaatan anjungan TMII sebagai sarana
pendidikan budaya dalam rangka peningkatan nilai-nilai ketahanan
budaya tanggal 27 Februari-3 Maret 2013 bertempat di Hotel Desa
Wisata TMII yang dihadiri oleh aparatur pemda, masyarakat,
budayawan, generasi muda, Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Dinas
Budaya dan Pariwisata, Kepala Sekolah SMU Negeri Jaktim dan
Kepala Anjungan Daerah TMII;
Terfasilitasinya pertemuan tokoh adat keraton dan ormas
kebudayaan dalam rangka peningkatan pelestarian kebudayaan di
daerah tanggal 14-16 Maret 2013 bertempat di Hotel Orchardz
Jakarta yang dihadiri oleh Bakesbangpol Provinsi, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi, aparatur pemda, Kemendikbud dan
budayawan;
Terfasilitasinya forum komunikasi sosial kemasyarakatan lintas sektor
di Solo tanggal 26 Februari 2013 dan Sragen tanggal 27 Februari
2013 yang dihadiri oleh aparat pemda kab/kota, KODIM, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda;
Terfasilitasinya ertemuan tokoh-tokoh agama dan organisasi
keagamaan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan
aktual yang terjadi tanggal 5 Februari 2013 bertempat di Gedung
Sasana Bhakti dengan dihadiri oleh Organisasi Keagamaan Islam di
25
Kab/Kota Bogor, Kota Bekasi, Kuningan, Kementerian Agama,
Bakesbangpol Kab/Kota terpilih, Kakanwil Jabar dan Kakan Kemenag
Kab/Kota terpilih;
Terfasilitasinya forum organisasi penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan YME tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di Hotel Majapahit
Surabaya yang dihadiri oleh pimpinan organisasi penghayat,
Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Disdukcapil Prov/Kab/Kota dan
perwakilan Kab/Kota Jatim;
Terlaksananya rapat koordinasi interdep dalam rangka penyusunan
kebijakan sebagai payung hukum penyelenggaraan forum pemuda
lintas agama tanggal 12 februari 2013 yang dihadiri oleh Kemenpora,
Kemenag, bakesbangpol Prov/kab/Kota terpilih yang sudah memilik
forum pemuda seperi Jateng, jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY dan
Kalteng.
5. Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan,
dengan target 1 (satu) pengembangan data base. Adapun capaiannya
yaitu:
Terfasilitasinya pelayanan registrasi, informasi dan identifikasi
organisasi kemasyarakatan secara tepat waktu mulai bulan Januari-
Maret 2013.
d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja:
1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 2 (dua) Undang-
Undang. Adapun realisasinya yaitu:
Tersusunnya antisipasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan
mengacu dari wacana pembahasan yang berkembang di badan
Legislasi DPR-RI. Sampai dengan laporan ini disusun DPR RI belum
menyerahkan draft revisi RUU No 27 Tahun 2009 dan RUU No. 42
Tahun 2008 kepada Pemerintah.
2. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul.
Adapun realisasinya yaitu:
26
Terlaksananya rapat persiapan dengan berkoordinasi melibatkan
pakar/akademisi dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan
modul tentang demokrasi dan sistem pemerintahan.
3. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL
dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri,
dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:
Terlaksananya 16 (enam belas) kerjasama program pembinaan
kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka
peningkatan partisipasi politik perempuan yang dihadiri
pakar/akademisi, masyarakat umum, tokoh agama wilayah Jateng
dan Jabar.
4. Pelaksanaan Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang
Politik Dalam Negeri, dengan target 27 laporan. Adapun realisasi yaitu:
Terfasilitasinya pelaksanaan Rapat Paripurna, Raker, Pansus, Panja,
Timus, dan Timsin DPR RI dalam rangka pembahasan bersama
terkait revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-
Undang No. 42 Tahun 2008 tanggal 14-15 Januari 2013 dengan
melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara;
Terlaksananya pemantauan perkembangan politik di wilayah Jawa
Tengah dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri tanggal
1-3 Maret 2013 dengan melibatkan Bakesbangpol Solo dan
Universitas Sebelas Maret;
Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu di 2 (dua) provinsi yaitu:
a. Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Februari-1 Maret 2013 bertempat
di Hotel Orchid Malang yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, dan Ketua
KPUD Provinsi Jawa Timur;
b. Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17-20 Maret 2013 bertempat di
Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri Kepala badan
Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi
27
Selatan, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota terpilih seperti Kepala
Badan Kesbangpol Prov/Kab/Kota Jawa Tengah, Banten dan
Jawa Barat;
Terselenggaranya sosialisasi Permendagri No. 61 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evalauasi
Perkembangan Politik di Daerah tanggal 15-17 Maret 2013 yang
dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se
Jawa Timur, DIY dan DKI Jakarta;
Terselenggaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 17-20
Februari 2013 bertempat di Hotel Utami Sidoarjo yang dihadiri oleh
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Permendagri No. 57
Tahun 2011 tentang Orientasi Pendalaman Tugas bagi Anggota
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 8-10 Februari 2013
bertempat di Hotel Kusuma Sahid yang dihadiri oleh Kepala
Kesbangpol se-Solo Raya an Sekreatis DPRD Kabupaten/Kota se-Solo
Raya;
Terfasilitasinya penguatan kelembagaan partai politik dalam rangka
pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik tanggal 19-21
Februari 2013 bertempat di Hotel Puri Denpasar yang dihadiri oleh
pejabat Kesbangpol Kemendagri, Kemenkumham, setneg dan
Kementerian PAN dan RB;
Terlaksananya komunikasi politik terhadap berbagai elemen
masyarakat di 4 (empat) Provinsi yaitu:
a. Provinsi Jawa Barat tanggal 4-6 Februari 2013 bertempat di
Hotel Perdana Wisata Bandung yang dihadiri oleh Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa,
Ormas/LSM/LNL dan Organisasi Profesi se-Jawa Barat dengan
melibatkan Bakesbangpol Provinsi Jabar (Moerjono),
Pakar/Akademisi (Dr. Ahmad Buchari), Anggota DPRD Jabar
28
(Akhyan), dan Asisten Pemerintahan bandung Barat (Tjadja
Kuswara);
b. Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-15 Februari 2013 bertempat
di Hotel Granada Kanaya yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL
dan Organisasi Profesi se-Sumatera Utara dengan melibatkan
Kepala Badan kesbangpol Provinsi Sumut (Drs. H. Edi Sofyan),
Akademisi fisip USU (Ahmad Taufan Damanik), Tokoh
Masyarakat (Afifudin Lubis), dan wakil Sekretaris MUI Sumut (Dr.
H. Arifinsyah, MA);
c. Provinsi Kepri tanggal 20-22 Februari 2013 bertempat di Hotel
Bintan Beach Resort yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL dan
Organisasi Profesi se-Prov Kepri dengan melibatkan Kepala
Badan kesbangpol Provinsi Kepri (Dr. Safri Salisman), Akademisi
(Drs. Edward Mandala), Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (Drs,
Nazarudin);
d. Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6-8 Maret 2013 bertempat di
Hotel Orchardz Pontianak yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BEM Mahasiswa, Ormas/LSM/LNL
dan Organisasi Profesi se-Prov Kalbar dengan melibatkan Kepala
Biro Binsos Prov. Kalbar (Drs. Susanto), Akademisi STAIN
Pontianak (Drs. Eka Henri), Ketua FKUB Prov. Kalbar (Drs. Wajidi
Sayadi), dan Ketua Dewan Adat Dayat Kalbar (Drs. Yakobus
Kumis).
Terpublikasinya iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif dalam
rangka Best Practices dan Inovasi Praktek Demokrasi sebanak 15
paket tayangan melalui TV Lokal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka
Belitung, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng dan DIY;
29
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kepemiluan di Pusat dan
Daerah tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion
Makasar yang dihadiri oleh Kepala badan Kesbangpol
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera;
Terselenggaranya pemantauan peran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah terhadap fasilitasi pemilihan umum tanggal 17-20 Maret 2013
bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh Kepala
badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan dan
Sulawesi;
Terasilitasinya Pemda dalam rangka pelaksanaan implementasi
kebijakan Bantuan Keuangan kepada parpol tanggal 17-20 Maret
2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Makasar yang dihadiri oleh
Kepala badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota Bali, NTT, NTB,
maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
5. Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol, dengan target 9 (sembilan)
Parpol. Adapun capaian kinerjanya:
Sampai dengan laporan ini disusun, BPK RI sedang melakukan
audit/pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan partai politik dengan tenggat waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan dari diserahkannya laporan pertanggungjawab
oleh partai politik setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga
bantuan keuangan belum dapat disalurkan kepada Partai Politik,
direncanakan paling lambat Triwulan II hasil audit sudah diserahkan
BPK RI dan bantuan keuangan dapat segera dilaksanakan dalam
rangka peningkatan pendidikan politik bagi partai politik.
6. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi,
dengan target 62 (enam puluh dua) unit. Adapun capaiannya yaitu:
Sedang dalam proses pengumuman lelang oleh Panitia Pengadaan
melalui LPSE dan penyiapan dokumen pendukung lainnya.
30
c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian
kinerja per output kegiatan yaitu:
1. Jumlah Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi, dengan target 1 (satu)
peraturan. Adapun realisasinya yaitu:
Terlaksananya rapat pembahasan lanjutan terkait finalisasi Inpres
tentang Revitalisasi Fungsi TMII dalam rangka Show Window Potensi
Unggulan Ekonomi Daerah pada tanggal 6 Februari 2013 dan 12
Februari 2013 dengan melibatkan pihak Setneg, Yayasan Harapan
Kita, Pihak TMII, Koordinator Anjungan TMII 33 Provinsi;
2. Pengembangan Managemen Information System (MIS) Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 4
MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter,
Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan
Sumber Daya Alam. Adapun realisasinya yaitu:
Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka uji publik Managemen
Information System (MIS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi tanggal 27 Januari 2013 dengan melibatkan
pihak ketiga/konsultan MIS dan Pusdatinkomtel Kemendagri.
3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 4
modul. Adapun realisasinya adalah:
Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang
pemanfatan tanah terlantar dalam rangka penguatan investasi
tanggal 7 Maret 2013 bertempat di Hotel Universitas Puncak Bogor
dan pembahasan lanjutan pada tanggal 21 Maret 2013 bertempat di
Hotel Belezza Puncak Bogor dengan melibatkan BPN RI, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pertanian, Bakesbangpol Daerah,
Bappenas, Akademisi dan Ormas;
Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang
peranan pemda dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi
tanggal 1 dan 4 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan
31
dengan melibatkan BPN RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian
Pertanian, Bakesbangpol Daerah, Bappenas, Akademisi dan Ormas;
Terlaksananya rapat kerja penyusunan draft awal modul tentang
pelaporan perkembangan stabilitas dan ketersedian sembako di
daerah tanggal 22 Februari di Jakarta dan 25 Maret 2013 di Banten
dengan melibatkan Akademisi, Ormas, dan Bakesbangpol Prov DKI
dan Banten;
Terlaksananya rapat kerja penyusunan rekomendasi terkait
penguatan investasi dalam rangka ketahanan ekonomi tanggal 31
Januari 2013 dan 5 Februari 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan
dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pertania, Bappenas, Bakesbangpol Daerah,
Akademisi dan Ormas.
4. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL
dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan
Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:
Terlaksananya proses verifikasi proposal kerjasama program
pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan Ormas/LSM/LNL oleh
Tim Verifikasi Data.
5. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan
Ekonomi, dengan target 14 laporan. Adapun capaiannya yaitu:
Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka pengembangan
Demokrasi Trust Fund (DTF) tanggal 28 Januari 2013 di Jakarta, 7
Februari di Bandung dan 21 Maret 2013 di Bogor dengan melibatkan
Bappenas, Akademisi (UI) dan Bakesbangpol terkait serta Pakar
Demokrasi;
Terselenggaranya kampanye publik dalam rangka mendorong
masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri tanggal 26
Februari 2013 di Yogyakarta dengan melibatkan Ormas Bidang
Perekonomian, Kadin DIY, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag dan Kop
UKM dan Pakar Pengamat Ekonomi;
32
Terselenggaranya forum komunikasi peran pemda dalam
mendorong stabilitas ketersediaan sembako di daerah tanggal 5
Maret 2013 di Batam dengan melibatkan Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian pertanian, Kementerian Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM, dan
Bakesbangpol Prov Kepri;
Terfasilitasinya peran Lembaga Usaha Ekonomi dalam
pengembangan ekonomi mikro di daerah perbatasan tanggal 14-16
Maret 2013 bertempat di Ternate Maluku Utara dengan melibatkan
SKPD terkait, Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Biro Ekonomi/Asisten II,
Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM dan Badan Perbatasan;
Terselenggaranya forum koordinasi peningkatan peren Pemda dalam
mendorong pembentukan BPR milik Pemda di Wilayah Timur tanggal
26-28 Maret2013 di Kupang NTT dengan melibatkan SKPD terkait,
Bakesbangpol Prov/Kab/Kota, Biro Ekonomi/Asisten II, Bank
Indonesia, BPD dan Bappeda.
d. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan
capaian kinerja per output kegiatan yaitu :
1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun
realisasinya yaitu :
Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan
honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan
daya jasa) selama 3 bulan.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan
target 5 dokumen. Adapun realisasinya yaitu:
Tersusunnya draft awal dokumen perencanaan Ditjen Kesbangpol
yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada bulan Maret di Hotel Arya
Duta;
Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan
program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.
33
3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 42 laporan.
Adapun realisasinya yaitu :
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Stabilitas
Kemananan dan Ketertiban dalam rangka mendukung
penyelenggaran pemilu 2014 tanggal 27 s.d 30 Januari 2013 d
Jakarta yang dihadiri oleh KABINDA, Kapala Badan Kesbangpol,
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi I Tahun
2013;
Terfasilitasinya rapat kerja dalam rangka penyusunan laporan
Triwulan I Tahun 2013 tanggal 17-19 Maret 2013 bertempat di Hotel
Millenium;
Terselenggaranya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) lingkup Ditjen Kesbangpol tanggal 20-22 Februari 2013;
Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Keuangan dan Anggaran melalui sosialisasi PMK 190 dan aplikasi SPP
dan SPM berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 2013 di Lingkungan
Ditjen Kesbangpol tanggal 23-25 Januari 2013 bertempat di Hotel
Puri Avia Cipayung;
Terlaksananya Sinkronisasi Anggaran dengan instansi terkait
(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV,
Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);
Terselenggaranya Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran di
lingkungan Ditjen Kesbangpol tanggal 7-9 Februari 2013 bertempat
di Hotel Grand USU Puncak Bogor;
Terselenggaranya pembinaan pengelolaan dan pelaporan dana
dekonsentrasi SKPD dalam rangka mensosialisasikan PMK 190
tentang Tata Cara Pembayaran dalam pelaksanaan APBN dan
aplikasi SPP, SPM dan SAI tanggal 15-17 Februari 2013 bertempat di
Hotel Salak Bogor;
34
Terfasilitasinya dukungan penyelesaian sengketa hukum terkait tugas
fungsi Ditjen Kesbangpol yaitu dalam hal uji materiil UU No. 8 Tahun
2012, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2012 dan UU No. 42
Tahun 2008 tanggal 7 Februari dan 25 Februari Tahun 2013
bertempat di Hotel Jayakarta;
Terfasilitasinya pembinaan administrasi kepegawaian dalam rangka
penjelasan perkembangan pelaksanaan Sistem Daftar Hadir
Elektronik Finger Print dan Kartu PNS Elektronik (KPE) dan
penjelasan trkait Permendagri No. 4 tahun 2013 serta Permendagri
No 2 Tahun 2013 tanggal 27 Februari-1 Maret 2013 bertempat di
Hotel Jayakarta;
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-
Undangan bertempat di Hotel Millenium;
Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program
legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol.
4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Kesbangpol, degan target 3 (tiga) Database. Adapun realisasinya
yaitu:
Terbangunnya data base aplikasi Sistem Informasi Realisasi
Anggaran (SIRA) program pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik
lingkup Ditjen Kesbangpol.
5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 1 (satu) unit. Adapun
realisasinya yaitu :
Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam
rangka pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor.
6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 75
Unit. Adapun realisasinya yaitu :
Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam
rangka pelaksanaan pengadaan perangkat pegolah data dan
komunikasi.
35
7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit.
Adapun realisasinya yaitu :
Terlaksananya penyusunan dokumen data dukungan lainnya dalam
rangka pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran.
2.4 REALISASI FISIK
Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen
Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat
berdasarkan tabel dibawah.
Tabel 4
Gambaran capaian realisasi fisik
Kegiatan Target output Realisasi Capaian (%)
Fasilitasi ketahanan seni,
budaya agama dan sosial
kemasyarakatan
1 Dokumen
Indeks
3 peraturan
27 laporan
350 kerjasama
1 database
ormas
20% proses
penyusunan indikator
0% menunggu
pengesahan revisi
RUU Ormas
8 laporan
Proses
penandatangan MoU
20% pendaftaran
registrasi Ormas
20%
0%
29.6%
0%
0%
Total : 9.92%
Fasilitasi politik dalam
negeri
2 peraturan
20% revisi UU pada
proses penyusunan
antisipasi DIM
pemerintah
20%
36
27 laporan
250 kerjasama
1 modul
85.000.637
bantuan
keuangan
parpol
62 Unit
15 laporan
16 Kerjasama
5% rapat persiapan
penyusunan draft
awal
10% proses audit BPK
RI
20% proses lelang
40.7%
6.4%
5%
0%
0%
Total : 12.01%
Pembinaan dan
pengembangan
ketahanan ekonomi
1 peraturan
14 laporan
100 kerjasama
ormas
4 modul
4 MIS
25% pembahasan
dengan K/L terkait
5 laporan
20% proses
penandatangan Mou
20% penyusunan
draft awal
15% MIS
pengembangan
aplikasi
25%
34.7%
0%
0%
0%
Total :11.94%
Bina ideologi dan
wawasan kebangsaan
3 Modul
34 laporan
100 kerjasama
ormas
20% proses
pembahasan draft
awal dan lanjutan
19 laporan
20% proses Mou
6.6%
47.05%
0%
Total: 17.9%
Fasilitasi kewaspadaan
nasional
1 peraturan
20% proses
koordinasi dg K/L
terkait
20%
37
26 laporan
100 kerjasama
ormas
4 Modul
11 laporan
20% proses MoU
20%
34.6%
0%
5%
Total = 14.9 %
Dukungan manajemen
dan dukungan teknis
lainnya
12 layanan
5 dokumen
42 laporan
1 unit
kendaraan
75 unit
perangkat
pengolah data
10 unit
peralatan
3 bulan terlaksana
layanan
2 draft final Renja
13 laporan
0%
0%
0%
25%
20%
30.95
0%
0%
0%
Total: 15.9
Total realisasi fisik untuk
program pembinaan
kesatuan bangsa dan
politik
14.4%
38
3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT
Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka capaian pelaksanaan
kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dikategorikan kedalam
4 (empat) aspek sebagai berikut :
1. Aspek Pengelolaan Keuangan
Mekanisme pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) pada masing-masing unit pengelola belum optimal.
Ketersediaan dana belum dibarengi dengan percepatan penyerapan.
2. Aspek Pengadaan Barang dan Modal
3 Paket pengadaan Belanja Modal yaitu pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi dengan nilai awal Rp. 495.000.000,-
setelah direvisi menjadi Rp. 374.000.000,- dan pengadaan
perancangan dan pembangunan jaringan internet senilai Rp.
149.250.000,- serta pengadaan jaringan data base perjalanan dinas
secara online senilai Rp. 72.750.00,-. Sampai dengan tanggal 31 Maret
2013 baru 1 paket yang dilakukan pengumuman melalui LPSE yaitu
pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai
Rp.374.000.000,- dari total anggaran pengadaan belanja modal
sebesar Rp.596.000.000,-.
3. Aspek perencanaan kegiatan
Masih tingginya frekuensi kegiatan sebagai akibat banyaknya jumlah
komponen input dengan skala yang kecil yang harus dilaksanakan
sehingga mengalami kesulitan dalam sinkronisasi dan menyebabkan
lambatnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
BAB III PENUTUP
39
Terdapat pemotongan anggaran terkait dukungan tunjangan kinerja
remunerasi dalam rangka pelaksanaan RB sehingga mengakibatkan
keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan.
Terkait adanya revisi kegiatan, belum siapnya sistem yang ada di
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Dalam Negeri sehingga
menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
4. Aspek dana dekonsentrasi
Lambatnya penetapan pejabat pengelolaan keuangan di daerah
sebagai akibat dari adanya mutasi pejabat di daerah dan lamanya
proses harmonisasi di Biro Hukum daerah;
Masih adanya revisi kegiatan/anggaran sebagai akibat adanya
perubahan standar belanja sesuai dengan SBU 2013 daerah dan
penambahan biaya operasional disesuaikan dengan geografis daerah;
Masih lemahnya pemahaman daerah terkait pengelolaan keuangan
dan mekanisme penyampaian laporan sehingga menyebabkan keragu-
raguan daerah dalam melaksanakan kegiatan;
Adanya dualisme prioritas dalam melaksanakan kegiatan antara
pelaksanaan dana APBD dan dana dekonsentrasi dikarenakan adanya
desakan target serapan daerah.
Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud meliputi :
1. Mendorong kepada PPK dan PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu
untuk mengoptimalkan pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang
persediaan maupun LS.
2. Mendorong unit kerja terkait untuk segera melakukan proses pelelangan
3. Mengupayakan penggabungan sejumlah komponen input kegiatan untuk
diselenggarakan secara bersamaan tanpa meninggalkan substansi prioritas
dari masing-masing komponen input dan aspek akuntabiltasnya.
40
3.2 KESIMPULAN
Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari
bahwa capaian pelaksanaan secara fisik sebesar 14.5% dan realisasi
keuangan sebesar 8.70% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan
permasalahan pada Triwulan I dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi
dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Triwulan
berikutnya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam strategi
pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah.
Demikian kami sampaikan laporan realisasi dan capaian
program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Triwulan I tahun anggaran 2013. Lampiran capaian dan kendala
dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada formulir A dan B.
Jakarta, April 2013
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKORO Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198503 1 001
LAPORAN REALISASI KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKTAHUN ANGGARAN 2013
11 198,556,959,000 20,056,799,946 10.10 178,500,159,054
11.1231 36,732,610,000 1,667,168,000 4.54 35,065,442,000
1231.001 3,500,000,000 27,129,200 0.78 3,472,870,800
1231.002 17,500,000,000 23,113,000 0.13 17,476,887,000
1231.003 2,985,000,000 - - 2,985,000,000
1231.005 11,332,500,000 1,246,667,000 11.00 10,085,833,000
1231.006 1,415,110,000 370,258,800 26.16 1,044,851,200
11.1232 Fasilitasi Politik Dalam Negeri 46,921,018,000 2,792,302,100 5.95 44,128,715,900
1232.001 1,575,000,000 -
- 1,575,000,000
1232.002 12,500,000,000 116,893,200
0.94 12,383,106,800
1232.004 22,077,118,000 2,338,570,400
10.59 19,738,547,600
1232.005 300,000,000 - - 300,000,000
1232.006 9,928,900,000 336,838,500 3.39 9,592,061,500
1232.996 540,000,000 - - 540,000,000
11.1233 17,505,710,000 1,328,448,000 7.59 16,177,262,000
1233.001 600,000,000 102,407,400 17.07 497,592,600
1233.002 5,000,000,000 25,968,800 0.52 4,974,031,200
1233.003 7,945,710,000 839,451,800 10.56 7,106,258,200
per 31 Maret 2013
Kerjasama dengan Organisasi Kemasyrakatan
Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, dan Kemasyarakatan
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/
Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri
Modul Bidang Politik Dalam Negeri
Bantuan Keuangan Parpol
Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat
Sipil (OMS) Bidang Politik Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi
Peraturan Bidang Ketahanan Ekonomi
Laporan
Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang
Ketahanaan Ekonomi
SISA ANGGARAN
Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/
Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, dan Kemasyrakatan
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
TRIWULAN IV %
Peraturan Bidang Ketahanan Seni,Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan
No PROGRAM/KEGIATAN POKOK
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, dan Kemasyrakatan
Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri
Kerjasama dengan Organisasi masyarakat
Sipil (OMS) Bidang Ketahanan Ekonomi
1233.004 1,300,000,000 327,493,800 25.19 972,506,200
1233.005 2,660,000,000 33,126,200 1.25 2,626,873,800
11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 23,787,556,000 3,833,647,200 16.12 19,953,908,800
1234.001 1,350,000,000 18,356,000 1.36 1,331,644,000
1234.002 16,286,056,000 3,752,420,000 23.04 12,533,636,000
1234.003 4,961,500,000 10,344,000 0.21 4,951,156,000
1234.004 1,190,000,000 52,527,200 4.41 1,137,472,800
11.1235 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 37,087,056,000 4,188,225,900 11.29 32,898,830,100
1235.002 900,000,000 339,560,000 37.73 560,440,000
1235.003 31,187,056,000 3,848,665,900 12.34 27,338,390,100
1235.004 5,000,000,000 - - 5,000,000,000
11.1236 36,523,009,000 6,247,008,746 17.10 30,276,000,254
1236.002 4,000,000,000 101,201,900 2.53 3,898,798,100
1236.003 12,695,413,000 2,765,545,000 21.78 9,929,868,000
1236.004 1,070,000,000 97,100,000 9.07 972,900,000
1236.994 18,049,596,000 3,183,411,846 17.64 14,866,184,154
1236.995 20,000,000 - - 20,000,000
1236.996 673,000,000 99,750,000 14.82 573,250,000
1236.997 15,000,000 - - 15,000,000
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan Monev/
Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan
dukungan Teknis Lainnya
Kendaraan Bermotor
Layanan Perkantoran
Ketahanaan Ekonomi
Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat
Sipil (OMS) Bidang kewaspadaan Nasional
Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional
Data Base Bidang Dukungan Manajemen dan
dukungan Teknis Lainnya
Modul Bidang kewaspadaan Nasional
Laporan Fasilitasi/Pembinaan/ Monev/
Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat
Sipil (OMS) Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Kesbangpol
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan
Anggaran
Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan
Sistem Informasi Manajemen Bidang
Ketahanan Ekonomi
Modul Bidang Ketahanan Ekonomi
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/ Monev/
Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional
KESATUAN BANGSA DAN POLITIKSEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
INDRA BASKOROPembina Utama Muda
NIP. 19600925 198503 1 001Ditjen Kesbangpol 1 8/26/2013
11
241,256,959,000 20,990,562,446 8.70 220,266,396,554
11
198,556,959,000 20,056,630,946 10.10 178,500,328,054
11.1234 Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 42,700,000,000 933,931,500 2.19 41,766,068,500
1234.00
2
42,700,000,000 933,931,500 2.19 41,766,068,500
0100 852,350,000 - - 852,350,000
0200 1,419,645,000 - - 1,419,645,000
0300 1,653,644,000 55,430,000 3.35 1,598,214,000
0400 527,544,000 - - 527,544,000
0500 1,704,968,000 - - 1,704,968,000
0600 1,860,355,000 95,000,000 5.11 1,765,355,000
0700 1,800,888,000 - - 1,800,888,000
0800 1,060,580,000 - - 1,060,580,000
0900 1,200,348,000 - - 1,200,348,000
1000 972,364,000 - - 972,364,000
1100 1,478,496,000 108,267,200 7.32 1,370,228,800
1200 1,426,318,000 - - 1,426,318,000
1300 1,798,556,000 - - 1,798,556,000
1400 1,956,319,000 - - 1,956,319,000
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKTAHUN ANGGARAN 2013
per 31 Maret 2013
No PROGRAM/KEGIATAN POKOKANGGARAN
(Rp)
REALISASI TRIWULAN
IV % SISA ANGGARAN
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Laporan Fasilitasi/ Pembinaan/
Monev/ Kegiatan Bidang
Kewaspadaan Nasional
Prov. DKI Jakarta
Prov. Jawa Barat
Prov. Jawa Tengah
PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Prov. DIY
Prov. DI. Aceh
Prov. Sumatera Utara
Prov. Sumatera Barat
Prov. Riau
Prov. Lampung
Prov. Jambi
Prov. Sumatera Selatan
Prov. Kalimantan Barat
Prov. Kalimantan Tengah
Prov. Jawa Timur
1400 1,956,319,000 - - 1,956,319,000
1500 1,065,014,000 44,250,000 4.15 1,020,764,000
1600 1,950,948,000 - - 1,950,948,000
1700 828,771,000 48,907,400 5.90 779,863,600
1800 1,353,412,000 - - 1,353,412,000
1900 1,703,848,000 69,768,800 4.09 1,634,079,200
2000 1,036,478,000 30,639,000 2.96 1,005,839,000
2100 1,254,432,000 - - 1,254,432,000
2200 809,649,000 - - 809,649,000
2300 1,075,975,000 143,156,900 13.30 932,818,100
2400 1,609,823,000 201,229,800 12.50 1,408,593,200
2500 3,844,610,000 - - 3,844,610,000
2600 756,406,000 - - 756,406,000
2700 960,646,000 73,728,000 7.67 886,918,000
2800 611,885,000 - - 611,885,000
2900 635,794,000 - - 635,794,000
3000 594,044,000 17,580,000 2.96 576,464,000
3100 578,099,000 45,974,400 7.95 532,124,600
3200 1,710,840,000 - - 1,710,840,000
3300 606,951,000 - - 606,951,000
a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,
Prov. Papua Barat
Prov. Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Tenggara
Prov. Maluku
Prov. Bali
Prov. Nusa Tenggara Barat
Prov. Irian Jaya
Prov. Bengkulu
Prov. Nusa Tenggara Timur
Prov. Kepri
Prov. Maluku Utara
Prov. Banten
Prov. Bangka Belitung
Prov. Gorontalo
Prov. Sulawesi Tengah
Prov. Sulawesi Selatan
Prov. Kalimantan Timur
Prov. Kalimantan Selatan
Prov. Sulawesi Utara
Prov. Kalimantan Tengah
INDRA BASKOROPembina Utama Muda
NIP. 19600925 198503 1 001