kata pengantar - kesbangpolprovkaltim.info filekata pengantar puji dan syukur kami panjatkan...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas Rachmat dan Ijin-Nya jualah maka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, setiap instansi pemerintah
diwajibkan untuk melaporkan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut, serta dilandasi dengan
kesadaran bahwa LPPD merupakan media akuntabilitas kinerja
dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang bermanfaat
bagi terwujudnya good governance, maka Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Povinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu
instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun LPPD
tahun 2018, LPPD tersebut dimaksudkan sebagai Laporan Kinerja
yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur selamaTahun 2018.
Penyusunan LPPD ini juga telah diupayakan sebaik mungkin,
walaupun demikian LPPD ini tidak terlepas dari kekurangan-
kekurangan, untuk itu masukan dan koreksi dalam
penyempurmaan LPPD sangat kami butuhkan.
Samarinda, 25 Januari 2018
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 1
YUDHA PRANOTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640817 201006 1 001
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1A. Dasar Hukum 1B. Gambaran Umum 3
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN 10A. Program dan Kegiatan 10B. Tingkat Capaian Kinerja 11C. Alokasi dan Realisasi Anggaran 13D. Perencanaan Pembangunan 15E. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang
Digunakan15
F. Permasalahan dan Solusi 15
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 24
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 24B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 24
BAB IV
Tugas Umum Pemerintahan 25
A. Kerjasama Antar Daerah 25B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 25C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di
Daerah25
BAB V PENUTUP 36
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 3
BAB IPENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin
oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun dasar
hukum untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah
sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (LN nomor 24 Tahun
2004, TLN Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN
Nomor 4438);
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 1
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(LN Nomor 32 Tahun 2007, TLN Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (LN Nomor 68 Tahun 2007, TLNNomor 4725);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (LN Nomor 82 Tahun 2007, TLN Nomor
4737);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (LN Nomor 89 Tahun 2007,
TLN Nomor 4741);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN Nmor
19 Tahun 2008, TLN Nomor 4815);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN Nomor 9 Tahun
2008, TLN Nomor 4816);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LN Nomor
21 Tahun 2008, TLN Nomor 4817);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Nomor 48
Tahun 2008, TLN Nomor 472);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang
LPPD, LKPJ dan ILPPD;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pedoman EKPPD;
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 2
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17) Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 120. 04 /
6260 / B. PPOD. III tanggal 31 Desember 2018 tentang
data pelaporan penyelnggaraan Pemerintah Daerah tahun
2018;
18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomoe
9 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83
Tahun 2016 21 Desember 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
B. GAMBARAN UMUM
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor
83 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 3
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
TUGAS POKOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROV. KALTIM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa
dan politik.
FUNGSI
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai fungsi:
1. Perumusan Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sesuai Dengan Rencana Strategis Yang Telah Ditetapkan
Oleh Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan
Teknis Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan
Umum Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
4. Perumusan Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian
Teknis Dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa;
5. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Dan Pengendalian
Teknis Di Bidang Politik Dalam Negeri;
6. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Dan Pengendalian
Teknis Di Bidang Pembinaan Ketahananan Ekonomi, Sosial
Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 4
7. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Dan Pengendalian
Teknis Di Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan
Nasional;
8. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan
Sesuai Dengan Bidang Tugas Dan Fungsinya.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 5
Kasubbid. Penanganan Konflik
Kasubbid. Organisasi KemasyarakatanKasubbid. Pembinaan Karakter Bangsa Kasubbid. Fasilitasi Partai Politik dan PemiluKasubbid. Penanganan Bencana, Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi dan Kebijakan Strategis
Kasubbid. Pengembangan Etika dan Budaya PolitikKasubbid. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan BudayaKasubbid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kepala Badan
KasubbagUmum
Sekretaris
KasubbagPenyusunan Program
KasubbagKeuangan dan Perlengkapan
Kepala BidangPolitik Dalam Negeri
Kepala BidangBina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa
Kepala BidangKetahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas
Kepala BidangPenanganan Konflik dan Kewaspadaan
a. Struktur Organisasi
b.
c.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 6
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan
Fungsional
e. Golongan
f. Genderg. Jumla
hi. Pria(P)
j. Wanita (W)
l. 1 m.2 n. 3 o. 4p. IV q. 9 r. 3 s. 12t. III u. 16 v. 6 w. 22
x. IIy. 10 z. 2 aa. 1
2ab. I ac. - ad. - ae. -af.Jumla
hag. 3
5ah. 1
1ai. 46
aj. Table 1. B. b1 Rekap PNS berdasarkan Golongan dan
Gender
ak.
al.Golongan
am. Genderan. J
umlah
ap. Pria(P)
aq. Wanita(W)
as. 1 at. 2 au. 3 av. 4aw. I ax. - ay.- az. -ba. I
Ibb. 1 bc. - bd. 1
be. III
bf. 3 bg. 2 bh. 5
bi.IV bj. 7 bk. 4 bl. 11bm. E
selonbn. 1
1bo. 6 bp. 1
7bq. N
onEselo
n
br. 24 bs. 5 bt.33
bu. Jumlah
bv. 35
bw. 11
bx. 46
by. Table 2. 2. 2 Rekap PNS berdasarkan Eselon dan
Gender
bz.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 7
ca. Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8
(delapan) orang terdiri dari 4 orang Sarjana dan 4 orang
SLTA.
cb.
cc. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
cd. Standar Operasional dan Prosedur yang ada pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur ada 23 (dua puluh tiga) buah sebagai berikut:
1) SOP Tindak Lanjut Surat Masuk;
2) SOP Pengadaan Barang;
3) SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai;
4) SOP Pelaksanaan Penetapan Kenaikan Pangkat;
5) SOP DP3;
6) SOP Penyusunan Penetapan Kinerja;
7) SOP Rencana Kerja Tahunan;
8) SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
9) SOP Penyusunan LAKIP;
10) SOP Penyusunan SPP Dan Penetapan SPM;
11) SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;
12) SOP Pengajuan Dan Penerbitan SPPD;
13) SOP Pembuatan SPP Dan SPM Gaji, Honor, Lembur
Dan Uang Makan;
14) SOP Pembayaran Lembur Dan Uang Makan;
15) SOP Pembuatan SPP Dan SPM UP / GU / TU / LS;
16) SOP Pembuatan SPP Dan SPM LS Pengadaan Barang
Dan Jasa;
17) SOP Pembuatan SPP Dan SPM Ganti Uang Persediaan;
18) SOP Verifikasi Bantuan Parpol;
19) SOP Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 8
20) SOP Rekomendasi Hibah Dan Bansos;
21) SOP Pemantauan Orang Dan Tenaga Kerja Asing;
22) SOP Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
23) SOP Pemantauan Unjuk Rasa.
ce.
cf.Visi Misi
cg. Suatu visi dibangun sebagai usaha bersama
pemerintah dan masyarakat untuk menyamakan dan
menyelaraskan pandangan, penilaian atau langkah juga
tindakkan pada pengabdian yang tulus, dilandasi dengan
semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa
mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam
melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang
makmur, sejahtera dan berwawasan lingkungan. Berbagai
isu strategis global, nasional dan isu strategis Provinsi
Kalimantan Timur yang lahir dari fakta dan realita
permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani
sesegera mungkin serta komitmen Badan Kesbangpol
Kalimantan Timur, maka dirumuskan visi sebagai berikut:
ch. “Terwujudnya Masyarakat Yang Damai,
Tentram Dan Demokratis, Serta Berwawasan
Kebangsaan Di Wilayah Kalimantan Timur”
ci. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini
misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 yaitu:
1) Mewujudkan Sistem Demokrasi Yang Kondusif Di
Wilayah Kalimantan Timur.
2) Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang
Berwawasan Kebangsaan.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 9
3) Mewujudkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Rangka Menopang Stabilitas Nasional.
4) Mewujudkan Kondusifitas Di Daerah Dengan
Mensinergikan Peran-Peran Masyarakat Dan
Pemerintah Dalam Pembangunan.
5) Mewujudkan Pelayanan Yang Optimal.
cj.
ck. Strategi dan Arah Kebijakan
cl. Strategi
cm. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan
dalam perencanaan tahun 2013-2018, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik menggunakan strategi:
1) Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik Bagi Masyarakat;
2) Pemberian Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan
Kepada Masyarakat;
3) Mengedepankan Fasilitasi Daripada Regulasi Atas
Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah;
4) Mengedepankan Fasilitasi Dan Regulasi
Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
5) Membangun Komunikasi, Koordinasi, Dan Konsultasi
Pusat, Daerah Dan Kabupaten / Kota Serta Lembaga
Terkait;
6) Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan
Publik Urusan Kesbangpol Secara Maksimal.
cn. Kebijakan
co. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan
dalam perrencanaan strategis tahun 2013-2018 tersebut
perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 10
1) Membina Dan Meningkatkan Pemahaman Politik
Masyarakat;
2) Membina Dan Meningkatkan Pemahaman Wawasan
Kebangsaan Masyarakat;
3) Membina Dan Meningkatkan Pemahaman Ketahanan
Sosial, Ekonomi Dan Organisasi Masyarakat;
4) Memantapkan Sinergitas Pemahaman Tentang
Penanganan Penyakit Mayarakat Di Daerah;
5) Memfasilitasi Setiap Gejolak Dan Masalah Sosial Dan
Konflik Di Masyarakat Bersama Dengan Lembaga /
Instansi Terkait Di Daerah;
6) Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat Melalui
Sistem Informasi Dan Penyederhanaan Standard
Operational Procedure (SOP) Pelayanan Bakesbangpol.
cp.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 11
cq. BAB IIcr. PROGRAM DAN KEGIATAN
cs.A. PROGRAM DAN KEGIATAN
ct. Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan
maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2018 adalah sebagai berikut:
cu. Anggaran Murni:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
Daerah
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasn
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Kesadaran Bela Negara
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 12
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
- Penyusunan IDI
- Penyusunan Data Base Partai Politik
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budayan serta Penguatan
Peran Ormas
- Peningkatan Kapasitas Ormas
cv. Anggaran Perubahan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
Daerah
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Kesadaran Bela Negara
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
- Penyusunan IDI
- Penyusunan Data Base Partai Politik
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 13
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budayan serta Penguatan
Peran Ormas
- Peningkatan Kapasitas Ormas
cw.
B. TINGKAT CAPAIAN KINERJA
cx. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebagai berikut:
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 14
cy.
CZ.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 15
C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
D.Alokasi anggaran dan realiasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:
E.N
F. NAMA PROGRAM /KEGIATAN
G. ANGGARAN MURNI
H. ANGGARAN
PERUBAHAN
I. TOTALANGGARAN
J. REALISASI
P. KEUANGAN PER 30DES 2018
(RP)
Q. FISIK(%)
R. KEU(%)
S. SISADANA (RP)
T.1
U. 2 V. 3 W. 4 X. 5 Y. 6 Z. 7 AA. 8 AB. 9
AC.I
AD. BELANJAAE. 11, 295,
712, 000. 00
AF. 1, 049, 500, 000. 00
AG. 12, 345, 212, 000. 00
AH. 11, 178, 181, 339. 00
AI. 90.
55%
AJ. 90.
55%
AK. 1, 167, 030, 661. 00
AL.II
AM.Belanja Tidak Langsung
AN. 6, 718, 912, 000. 00
AO. 349, 500,000. 00
AP. 7, 068, 412, 000. 00
AQ. 6, 243, 831, 309. 00
AR. 88.
33%
AS. 88.
33%
AT. 824, 580, 691. 00
AU.III
AV. Belanja LangsungAW. 4, 576,
800, 000. 00
AX. 700, 000,000. 00
AY. 5, 276, 800, 000. 00
AZ. 4, 934, 350, 030. 00
BA. 93.
51%
BB. 93.
51%
BC. 342, 449, 970. 00
BD.1
BE. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BF. 452, 911, 000. 00
BG. 17, 000, 000. 00
BH. 469, 911, 000. 00
BI. 429, 443, 460. 00
BJ. 91.
39%
BK. 91.
39%
BL. 40, 467, 540. 00
BM.
BN. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
BO. 452, 911, 000. 00
BP. 17, 000, 000. 00
BQ. 469, 911, 000. 00
BR. 429, 443, 460. 00
BS. 91.
39%
BT. 91.
39%
BU. 40, 467, 540. 00
BV.2
BW.Program Peningkatan Sarana
BX. 49, 214, 000. 00
BY. 15, 000, 000. 00
BZ. 64, 214, 000. 00
CA. 52, 052, 354. 00
CB. 81.
CC. 81.
CD. 12, 161, 646. 00
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 16
E.N
F. NAMA PROGRAM /KEGIATAN
G. ANGGARAN MURNI
H. ANGGARAN
PERUBAHAN
I. TOTALANGGARAN
J. REALISASI
P. KEUANGAN PER 30DES 2018
(RP)
Q. FISIK(%)
R. KEU(%)
S. SISADANA (RP)
dan Prasarana Aparatur
06%
06%
CE.
CF. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
CG. 49, 214, 000. 00
CH. 15, 000, 000. 00
CI. 64, 214, 000. 00
CJ. 52, 052, 354. 00
CK. 81.
06%
CL. 81.
06%
CM. 12, 161, 646. 00
CN.3
CO. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
CP. 179, 000, 000. 00
CQ. 268, 000, 000. 00
CR. 447, 000, 000. 00
CS. 423, 324, 208. 00
CT. 94.
70%
CU. 94.
70%
CV. 23, 675, 792. 00
CW.
CX. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
CY. 179, 000, 000. 00
CZ. 268, 000, 000. 00
DA. 447, 000, 000. 00
DB. 423, 324, 208. 00
DC. 94.
70%
DD. 94.
70%
DE. 23, 675, 792. 00
DF.4
DG. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
DH. 21, 800, 000. 00
DI. -DJ. 21, 800,
000. 00 DK. 20, 701,
500. 00
DL. 94.
96%
DM.94.
96%
DN. 1, 098, 500. 00
DO.
DP. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
DQ. 13, 300, 000. 00
DR. -DS. 13, 300,
000. 00 DT. 13, 300,
000. 00
DU. 100.00%
DV. 100.
00%
DW. -
DX.
DY. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
DZ. 8, 500, 000.00
EA. -EB. 8, 500, 000.
00 EC. 7, 401, 500.
00
ED. 87.
08%
EE. 87.
08%
EF. 1, 098, 500. 00
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 17
E.N
F. NAMA PROGRAM /KEGIATAN
G. ANGGARAN MURNI
H. ANGGARAN
PERUBAHAN
I. TOTALANGGARAN
J. REALISASI
P. KEUANGAN PER 30DES 2018
(RP)
Q. FISIK(%)
R. KEU(%)
S. SISADANA (RP)
EG.5
EH. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
EI. 125, 700, 000. 00
EJ. 100, 000, 000. 00
EK. 225, 700, 000. 00
EL. 180, 065, 300. 00
EM. 79.
78%
EN. 79.
78%
EO. 45, 634, 700. 00
EP.
EQ. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
ER. 55, 700, 000. 00
ES. 100, 000, 000. 00
ET. 155, 700, 000. 00
EU. 120, 896, 100. 00
EV. 77.
65%
EW.77.
65%
EX. 34, 803, 900. 00
EY.
EZ. Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasn
FA. 70, 000, 000. 00
FB. -FC. 70, 000,
000. 00 FD. 59, 169,
200. 00
FE. 84.
53%
FF. 84.
53%
FG. 10, 830, 800. 00
FH.6
FI. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
FJ. 57, 800, 000. 00
FK. 100, 000, 000. 00
FL. 157, 800, 000. 00
FM. 86, 761, 800. 00
FN. 54.
98%
FO. 54.
98%
FP. 71, 038, 200. 00
FQ.
FR. Peningkatan Kesadaran Bela Negara
FS. 57, 800, 000. 00
FT. 100, 000, 000. 00
FU. 157, 800, 000. 00
FV. 86, 761, 800. 00
FW. 54.
98%
FX. 54.
98%
FY. 71, 038, 200. 00
FZ.7
GA. Program PendidikanPolitik Masyarakat
GB. 3, 635, 875,000. 00
GC. 100, 000, 000. 00
GD. 3, 735, 875,000. 00
GE. 3, 594, 232,408. 00
GF. 96.
21%
GG. 96.
21%
GH. 141, 642, 592. 00
GI.
GJ. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
GK. 3, 500, 000,000. 00
GL. - GM. 3, 500, 000,000. 00
GN. 3, 384, 351,336. 00
GO. 96.
70%
GP. 96.
70%
GQ. 115, 648, 664. 00
GR.
GS. Penyusunan IDI GT. 114, 125, 000. 00
GU. - GV. 114, 125, 000. 00
GW. 107, 876, 900. 00
GX. 94.
GY. 94.
GZ. 6, 248, 100. 00
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 18
E.N
F. NAMA PROGRAM /KEGIATAN
G. ANGGARAN MURNI
H. ANGGARAN
PERUBAHAN
I. TOTALANGGARAN
J. REALISASI
P. KEUANGAN PER 30DES 2018
(RP)
Q. FISIK(%)
R. KEU(%)
S. SISADANA (RP)
53%
53%
HA.
HB. Penyusunan Data BasePartai Politik
HC. 21, 750, 000. 00
HD. 100, 000, 000. 00
HE. 121, 750, 000. 00
HF. 102, 004, 172. 00
HG. 83.
78%
HH. 83.
78%
HI. 19, 745, 828. 00
HJ.8
HK. Program Pembinaandan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budayan serta Penguatan Peran Ormas
HL. 54, 500, 000. 00
HM. 100, 000, 000. 00
HN. 154, 500, 000. 00
HO. 147, 769, 000. 00
HP. 95.
64%
HQ. 95.
64%
HR. 6, 731, 000. 00
HS.
HT. Peningkatan KapasitasOrmas
HU. 54, 500, 000. 00
HV. 100, 000, 000. 00
HW. 154, 500, 000. 00
HX. 147, 769, 000. 00
HY. 95.
64%
HZ. 95.
64%
IA. 6, 731, 000. 00
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 19
IB. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
IC. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam
mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara
dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
ID. Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat
pada gambar dibawah ini:IE. Gambar 1
IF. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
IG.
IH.
II.
IJ.
IK.
IL.
IM.
IN.
IO.
IP. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
IQ. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur MENCUKUPI.
IR.
IS.PERMASALAHAN DAN SOLUSI
IT. Pada prinsipnya program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada
tahun 2018, berjalan sesuai dengan rencana yang
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 20
diharapkan, walaupun ada beberapa silfa hal ini semata-mata
dalam rangka effisiensi, namun demikian masih ada terdapat
permasalahan-permasalahan antara lain:
1. Bidang Politik Dalam Negeri
a. Permasalahan
1) Masih rendahnya partisipasi dalam Pemilu dan
Pilkada;
2) Menurunnya hasil Indeks Demokrasi Indonesia
tahun 2017;
3) Belum maksimalnya pelaporan Pemantauan
perkembangan Politik di daerah.
b. Solusi
IU. Sesuai dengan pengalaman Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, bahwa hasil
Partisipasi Masyarakat masih dibawah target yang
telah ditentukan, hal ini disebabkan antara lain Tingkat
kepercayaan masyarakat menurun, Majunya caleg
yang bermasalah sehingga masayarakat apatis,
masyarakat mulai jenuh dengan pelaksanaan pemilu,
tidak adanya pigur pimpinan yang pro rakyat,
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu.
IV. Dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi
pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur 2018 maka maka langkah-langkah
yang dilakukan Pemerintah Daerah Khususnya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
dengan melakukan program dan kegiatan tahun 2018
sebagai berikut:
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 21
1) Terlaksananya Rakor Desk Pilkada se Kalimantan
Timur yang dilaksanakan di Balikpapan tanggal 30
Januari 2018 dengan maksud terjalinnya sinergitas
seluruh unsur tim Desk Pilkada tahun 2018 baik
Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur,
dan tujuannya untuk memastikan komitmen dan
dukungan seluruh unsur baik itu penyelenggara,
apparat keamanan dan pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltim tahun 2018.
2) Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi terhadap
tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh
masyarakat termasuk tokoh perempuan yang
dilaksanakan sebagai berikut:
1. Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 6
Maret 2018.
2. Kabupaten Kutim tanggal 28 Maret 2018
3. Kabupaten Kukar tanggal 10 April 2018
4. Kota Samarinda tanggal 3 Mei 2018
IW.Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mensosialisasikan berbagai regulasi
mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dan tujuannya
meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh
adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh
masyarakat untuk ikut mensukseskan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 22
3) Terlaksananya Rakor Forkopimda yang dilaksankan
pada tanggal 21 Juni 2018 di Samarinda, Kegiatan
Rakor Forkopimda dilaksanakan dengan maksud
terjalinnya komunikasi dan sinergitas antara unsur
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
dengan penyelenggara Pemilu se Kalimantan Timur
dan tujuannya untuk memastikan komitmen dan
dukungan seluruh unsur baik penyelenggara,
apparat keamanan dan pemerintah Daerah dalam
mendukung sukses Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kaltim tahun 2018.
IX. Anggaran Perubahan:
1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan
perundangan-undangan berkaitan dengan
pelaksanaan Pileg dan Pilpres dengan maksud
mensosialisasi aturan pelaksanaan Pileg dan
Pilres tahun 2019 dan bertujuan meningkatkan
peran serta para Toga, Todat, Tomas dan
Pemuda, tokoh masyarakat termasuk tokoh
perempuan untuk ikut mensukseskan Pemilihan
legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019
serta meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden
Tahun 2019.
2. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Kalimantan Timur 2017 sebesar 72, 86 dari
skala 0 sampai 100, angka ini turun 0, 78 poin
dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur
2016 sebesar 73, 64.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 23
IY. Dengan penurunan ini, tingkat demokrasi
Kalimantan Timur secara umum berada pada
level kategori sedang. Perkembangan IDI dari
2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi (2009
sebesar 72, 31; 2010 sebesar 73, 04, 2011
sebesar 66, 37, 2012 sebesar 71, 23, 2013
sebesar 68, 13, 2014 sebesar 77, 77, 2015
sebesar 81, 24 2016 sebesar 73, 64. Dan tahun
2017 turun menjadi 72, 86 Fluktuatifnya angka
IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di
wilayah Kalimantan Timur.
IZ. IDI sebagai sebuah alat ukur
perkembangan demokrasi yang khas dan
memang dirancang untuk sensitif terhadap
naik-turunnya kondisi demokrasi regional.
Karena IDI disusun berdasarkan evidence based
(kejadian) sehingga potret yang dihasilkan
merupakan refleksi realitas yang terjadi di
Kalimantan Timur.
JA. Untuk meningkatkan hasil Indeks
Demokrasi Indonesia tahun 2018, langkah-
langkah yang dilakukan adalah:
a. Melakukan Sosialisasi kepada Aparatur
Kesbang dan OPD terkait, dengan demikian
diharapkan tingkat pemahaman semua
stake holder tentang pentingnya demokrasi
lebih baik lagi.
b. Melakukan kunjungan kerja ke Provinsi ke
Jogya dalam rangka peningkatan
pemahaman bagi tim pokja Indeks
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 24
Demokrasi Kalimantan Timur dalam
melakukan perbaikan kinerja Tim Pokja yang
masih belum maksimal.
c. Meningkatkan porsi anggaran terkait
indikator Indeks Demokrasi Indonesia, yang
masih kurang baik. Dengan demikian
diharapkan semua elemen masyarakat bisa
lebih memahami pentingnya berdemokrasi,
sesuai indikator Indeks Demokrasi Indonesia
harus dilaksanakan.
3. Belum maksimalnya pelaporan pemantauan
perkembangan Politk di daerah disebabkan
belum sepenuhnya berjalan sistem jaringan
informasi tentang pemantauan perkembangan
politik di daerah, sehingga kebijakan yang
diambil belum optimal.
JB. Dalam rangka memaksimalkan pelaporan
perkembangan politik di daerah langkah yang
dilakukan adalah melakukan koordinasi secara
kontinyu dengan Kabupaten / Kota dan OPD
terkait, dengan demikian informasi
perkembangan politik dapat dilakukan secara
cepat dan komprehensif, hal ini perlu dilakukan
sebagai bahan kebijakan pimpinan untuk
melakukan kebijakan yang terbaik dan
menguntungkan semua pihak, sehingga
terwujud kondusifitas di daerah, khususnya di
Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 25
a. Permasalahan
1) Menurunnya Wawasan Kebangsaan;
2) Menurunnya Kecintaan Kepada Pancasila.
b. Solusi
1) Menurunnya wawasan Kebangsaan yang kita liat,
dikarenakan banyak faktor yang
mempengaruhinya antara lain kurangnya
sosialisasi tentang wawasan kebangsaan baik
kepada aparatur, pemuda dan tokoh agama, tokoh
adat semua elemen masyarakat.
JC. Untuk meningkatkan pemahaman tentang
wawasan kebangsaan maka langkah-langkah yang
perlu dialkukan oleh pemerintah adalah
meningkatkan sosialisasi kepada semua elemen
masyarakat dan memberikan tambahan anggaran
agar pelaksanaan sosialisasi kepada semua elemen
masyarakat dapat dilakukan secara kontinyu,
dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan
pemahaman tentang wawasan kebangsaan.
2) Menurunnya kecintaan kepada Pancasila,
disebabkan tidak adanya Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang langsung menangani,
sehinggga tidak masyarakat tidak mengenal lagi
Pancasila, dan tidak adanya kurikulum di sekolah
juga sebagai akibat menurunnya kecintaan
terhadap Pancasila.
JD. Untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan
terhada Pancasila yang perlu dilakukan oleh
Pemerintah sebagai berikut:
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 26
a. Terlaksananya kegiatan apel memperingati hari
kelahiran Pancasila yang dilaksanakan setiap
tahun yang di ikuti semua elemen bangsa, hal
ini dimaksudkan untuk melestarilkan nilai-nilai
luhur Pancasila.
b. Perlu dibentuk OPD yang melaksanakan
kegiatan Kecintaan terhadap Pancasila.
c. Di sekolah harus melaksanakan kurikulum
tentang Kecintaan terhadap Pancasila.
d. Perlu peningkatan sosiialisasi tentang
Pancasila.
e. Perlu peningkatan anggaran tentang kecintaan
terhadap Pancasila.
JE.
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan
Organisasi Masyarakat
a. Permasalahan
1) Belum optimalnya penanganan gangguan penyakit
masyarakat khususnya dalam rangka ikut
mendukung pemberantasan dan pencegahan
penyalahgunaan Narkoba;
2) Belum maksimalnya penguatan peran dan fungsi
organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra
dan media komunikasi sosial dalam rangka
terwujudnya kondusifitas daerah khususnya
Provinsi Kalimantan Timur.
b. Solusi
1) Dalam rangka mendukung program Nasional dan
optimalisasi penanganan gangguan penyakit
masyarakat maka Badan Kesatuan Bangsa dan
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 27
Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan
melakukan sinergitas antara pemerintah (OPD)
terkait dengan Pemda dan semua elemen
masyarakat agar bersama-sama melakukan
pembinaan dalam memberantas Narkoba dengan
demikian penyalahgunaan narkoba di Kalimantan
Timur dapat diminimalkan.
JF. Dalam ikut mendukung program tersebut di atas,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim,
melakukan Tes Urine bagi aparatur Badan Kesbang
Prov Kalitim, hal ini dilakukan untuk menjaga agar
aparatur Kesbang Politik Provinsi Kalimantan Timur
bersih dari Narkoba.
JG. Dan program ini akan ditandaklanjuti untuk
semua Perangkat daerah dalam pelaksanaan tes
urine, di tahun 2019 akan dilakukan tes urine pada
semua Pemerintah Daerah, dengan harapan
aparatur di Kalimantan Timur bebas narkoba.
2) Dalam rangka terwujudnya penguatan peran dan
fungsi ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Melakukan Sosialiasi kepada Ormas yang ada di
Provinsi Kalimantan Timur secara rutin.
b. Pemberdayaan ormas sebagai mitra Pemerintah
dalam menjaga stabilitas di Provinsi Kalimantan
Timur.
c. Menjalin kerjasama dan memberikan dukungan
anggaran agar ormas lebih eksis.
JH.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 28
4. Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan
a. Permasalahan
1) Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam
tindak lanjut penanganan konflik sosial;
2) Belum optimalnya sinergitas pemda dan tokoh
agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan semua
elemen masyarakat dalam rangka terwujudnya
stabilitas daerah.
b. Solusi
1) Dalam mewujudkan dan meningkatkan sinergitas
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten /
Kota maka langkah-langkah yang dilakukan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2018 sebagai berikut:
a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan terkait penanganan konflik sosial.
b. optimalisasi pembentukan dan penguatan
peran tim Terpadu penangan konflik tingkat
Kabupaten / Kota, hal ini perlu dilakukan terus
menerus dengan tujuan terwujudnya stabilitas
di daerah.
c. Pelaksanaan Rencana Aksi dalam rangka tindak
lanjut Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial, dengan demikian
konflik-konflik sosial yang akan terjadi dapat
diminimalkan.
2) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah
dan pemerintah Kabupaten / Kota serta tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 29
penguatan FKDM untuk mengantisipasi ancaman
gangguan hambatan dan tantangan terhadapa
integritas nasional dan memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa melalui pelaksanaan deteksi dini,
peringatan dini dan untuk mewujudkan
ketentraman dan perlindungan masyarakat.
JI.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 30
JJ. BAB IIIJK. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
JL.A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
JM. Tidak Ada
1) Dasar Hukum;
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
3) Program Dan Kegiatan;
4) Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan;
5) Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan;
6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan
Golongan;
7) Permasalahan Dan Solusi;
8) Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.
JN.
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
JO. Tidak Ada
1) Dasar Hukum;
2) Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan Kepada
Kabupaten / Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada
Desa Untuk Kabupaten / Kota;
3) Sumber Dan Jumlah Anggaran;
4) Sarana Dan Prasarana.
JP.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 31
JQ. BAB IVJR. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
JS.A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
JT. Tidak Ada
1) Daerah Yang Diajak Kerjasama;
2) Dasar Hukum;
3) Bidang Kerjasama;
4) Nama Kegiatan;
5) Sumber dan Jumlah Anggaran;
6) Jangka Waktu Kerjasama;
7) Hasil (Output) Dari Kerjasama;
8) Permasalahan dan Solusi;
JU.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
JV. Tidak Ada
1) Mitra Yang Diajak Kerjasama;
2) Dasar Hukum;
3) Bidang Kerjasama;
4) Nama Kegiatan;
5) Sumber dan Jumlah Anggaran;
6) Jangka Waktu Kerjasama;
7) Hasil (Output) Dari Kerjsama;
8) Permasalahan dan Solusi;
9) Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.
JW.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.
1) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi
Kalimantan Timur
a. Dasar Hukum
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 32
JX. Permendagri No. 34 Tahun 2006 dan
memasyarakatkan proses pembauran kebangsaan
kepada semua elemen masyarakat dengan melibatkan
unsur-unsur terkait.
b. Instansi Vertikal Terkait
1. Kanwil Kemenag Prov. Kaltim;
2. Universitas / Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta
Di Kaltim;
3. Organisasi Kemasyarakatan, Paguyuban, Lembaga
Adat / Budaya;
4. Lembaga Penyiaran Publik, Media Massa Baik Cetak
Maupun Elektronik.
c. Sumber dan Jumlah Anggaran.
JY. Anggaran pendanaan berasal dari Bantuan
Hibah PemProv. Kaltim.
d. Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan.
1. Sosialisasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006
Wilayah Utara, Tengah dan Selatan Kaltim;
2. Konvensi Pembauran Kebangsaan Masyarakat
Kalimantan Timur.
e. Hasil dan Manfaat
1. Tersampaikannya Permendagri No. 34 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan
di Daerah;
2. Tersampaikannya Materi Tentang Pentingnya
Proses Pembauran Kebangsaan di Masyarakat;
3. Tersampaikannya Saran dan Pendapat Lintas Tokoh
Dalam Rangka Meningkatkan Proses Pembauran
Kebangsaan;
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 33
4. Terlaksananya Proses Pembauran Kebangsaan Bagi
Pemuda dan Pelajar / Mahasiswa;
5. Terbitnya Rekomendasi Bagi Gubernur Kalimantan
Timur Dalam Rangka Mengambil Kebijakan Tentang
Pembauran Kebangsaan.
JZ.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 34
f. Tindak Lanjut
1. Percepatan pembentukan FPK bagi Kab / Kota yang
belum terbentuk sebagai wujud pelaksanaan
Permendagri NO. 34 Tahun 2006.
2. Mengadakan Koordinasi secara intensif dengan
pihak-pihak terkait dalam rangka menjaga suasana
yang kondusif, aman dan damai bagi masyarakat
Kalimantan Timur.
KA.
2) Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
Provinsi Kalimantan Timur
a. Materi Koordinasi
KB. Sosialisasi bahaya radikal terorisme,
pemantauan perkembangan radikal terorisme di
daerah dan pembinaan eks. Napi TP. Terorisme
(Deradikalisasi) bersama Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan instansi /
lembaga terkait lainnya.
KC.
b. Instansi Vertikal Terkait
1. Kodam VI / Mlw, Korem 091 / ASN;
2. Polda Kaltim;
3. Binda Kaltim;
4. Bais TNI;
5. Kejaksaan Tinggi;
6. Pengadilan Tinggi;
7. Lapas Dan Rutan Se Kaltim;
8. Kanwil Kemenag Prov. Kaltim;
9. Universitas / Perguruan Tinggi Se Kaltim;
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 35
10. Ormas, Paguyuban, Dan Lembaga-Lembaga
Adat / Budaya;
11. Lembaga Penyiaran Publik, Media Massa Baik
Cetak Maupun Elektronik.
KD.
c. Sumber dan Jumlah Anggaran
KE. Anggaran pendanaan berasal dari Bantuan
Hibah PemProv. Kaltim.
d. Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan
1. Diskusi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Upaya
Pencegahan Radikal Terorisme;
2. Diskusi Group Pencegahan Radikal Terorisme
bersama Tomas, Toga, Media Massa dan Pemuda /
Pelajar.
e. Hasil dan Manfaat.
1. Tersampaikannya Program Dan Strategi Pemerintah
Dalam Upaya Pencegahan Radikal Terorisme;
2. Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang
Bahaya Radikal Terorisme;
3. Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Upaya
Pencegahan Terorisme Semesta;
4. Kembalinya Rasa Kebangsaan Para Mantan Napi TP.
Terorisme Sehingga Ideologi Dan Pemahaman
Radikal Bisa Kembali Untuk Cinta Kepada NKRI Dan
Dapat Kembali Ke Tengah-Tengah Masyarakat.
f. Tindak Lanjut.
1. Pembentukan Crisis Centre Bagi Eks. Napi TP.
Terorisme Guna Memudahkan Pembinaan;
2. Rencana Pembentukan Kelompok Dikusi Di Tiap
Kab / Kota Dalam Rangka Memaksimalkan Peran
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 36
Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Menangkal
Faham Radikal Terorisme;
3. Peningkatan Koordinasi Dengan Instansi Dan
Lembaga Terkait Dalam Hal Perkembangan Radikal
Terorisme di Daerah;
4. Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Sosialisasi, Dialog
Dan Penelitian Terutama Ke Daerah-Daerah Yang
Belum Terjangkau Kegiatan Tersebut.
KF.
3) Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Provinsi
Kalimantan Timur
a. Dasar Hukum
1. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006;
2. Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2014.
b. Instansi Vertikal Terkait
1. Kanwil Kemenag Prov. Kaltim.
2. Kejaksaan Tinggi Prov. Kaltim
3. Kanwil Kementrian Hukum dan HAM
4. BKKBN
5. Kepolisian RI
6. TNI
7. Ormas dan Keagamaan
c. Sumber dan Jumlah Anggaran
KG. Anggaran pendanaan berasal dari Bantuan
Hibah PemProv. Kaltim dan intansi terkait.
d. Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan
1. Rakor FKUB Regional Kalimantan;
2. Kunjungan Kerja FKUB Prov. Kaltim Ke Kabupaten /
Kota se Kaltim;
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 37
3. Kegiatan Peringatan / Silaturahmi Hari-Hari Besar
Keagamaan;
4. Rakor FKUB se Kalimantan Timur;
5. Rapat / Pertemuan Bulanan Anggota FKUB;
6. Koordinasi Dengan Pihak Terkait Persoalan
Kerukunan Umat Beragama.
KH.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 38
e. Hasil dan Manfaat
1. Tersosialisasinya PBM No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Dan
Pergub No 45 Tahun 2014;
2. Terlaksanaya Penerapan PBM No. 9 Dan 8 Tahun
2006 Dan Pergub No. 45 Tahun 2014;
3. Terjalinnya Pertemuan Dan Komunikasi Antar Tokoh
/ Pemuka Agama;
4. Tumbuh Dan Berkembangnya Toleransi Antar Umat
Beragama;
5. Terciptanya Kerukunan Umat Beragama.
f. Tindak Lanjut
1. Pembentukan FKUB di Kecamatan-Kecamatan;
2. Pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama;
3. Peningkatan Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam
Menciptakan Kerukunan Umat Beragama;
4. Peningkatan Kualitas dan Intensitas Sosialisasi dan
Pertemuan Sampai Dengan Tingkat Terendah:
Kelurahan dan Kecamatan
5. Penguatan Peran FKUB Melalui Perda dan
Dukungan Dana.
KI.
4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Provinsi Kalimantan Timur
KJ. Seiring dengan perkembangan situasi daerah yang
yang masih diwarnai dengan munculnya gangguan
ketenteraman dan, keterlibatan umum berupa konflik
sosial yang diakibatkan oleh adanya gesekan perselisihan,
perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan
antara dua kelompok masyarakat atau lebih, sehingga
menyebabkan terganggunya stabilitas nasional dan
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 39
menghambat pembangunan nasional, maka diperlukan
peran aktif, solidaritas, sinergitas dan keterpaduan antar
seluruh unsur aparatur pemerintah baik di Pusat maupun
daerah khususnya dalam penanganan konflik sosial, yg
telah diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial.
KK. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah
wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam
rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini
masyarakat. Penyelenggaraan kewaspadaan dini
masyarakat di Provinsi menjadi tanggungjawab dan
dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina
oleh pemerintah provinsi dalam hal ini tugas dan
kewajiban gubernur.
KL. Dilaksanakan atas dasar sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 07, Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 460 / 964.
Sj Tanggal 23 Pebruari 2015 Tentang Pembentukan Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan
Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik
Sosial;
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 40
6. Instruksi Gubernur Kaltim Nomor: 100 / 4240 / Pem.
Um. E / 2013 Tentang Pemeliharaan Ketentraman Dan
Ketertiban Masyarakat;
7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 301 /
K. 311 / 2015, Tanggal 12 Mei 2015 Tentang
Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Provinsi Kalimatan Timu;
8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 220 /
K. 248 / 2015, Tanggal 21 April 2015 Tentang
Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat Provinsi Kalimatan Timur Masa Bakti
2014-2018.
KM. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas,
keterpaduan dan sinergi dalam mencengah konflik,
penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik
diperlukan koordinasi penanganan konflik sosial baik di
tingkat nasional, provinsi dan Kab / Kota. dengan
melibatkan instansi terkait termasuk instansi vertikal.
a. Instansi Vertikal Terkait
KN. Dalam melaksanakan tugas tersebut Instansi
Vertikal terkait adalah sebagai berikut:
1. TNI
2. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim
5. Badan Intelijen Nasional Daerah Kalimantan Timur
6. Kanwil BPN Kalimantan Timur
7. Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan
8. Pangkalan Angkatan Udara Balikpapan
b. Sumber dan Jumlah Anggaran
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 41
KO. Sumber dan Jumlah Anggaran, yaitu berasan
dari APBD Provinsi Kaltim.
c. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
KP. Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan, terdiri
dari 5 Kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini;
2. Kegiatan Sosialisasi / Desemenisasi / Publikasi
Peraturan Perundang-Undangan Penanganan
Konflik dan Peraturan Pelaksanaan Lainya;
3. Kegiatan Monitoring, analisa dan Singkronisasi
Laporan Penanganan Konflik;
4. Kegiatan Tim Verifikasi Penerbitan Rekomendasi
Penelitian;
5. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan.
d. Hasil dan Manfaat Koordinasi
KQ. Adapun hasil dan manfaat koordinasi adalah
sebagai berikut:
1. Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan
keterpaduan visi, misi, persepsi antar aparatur
dalam pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Tahun 2018;
2. Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan seluruh
unsur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di
daerah guna mensukseskan pelaksanaan Pileg dan
Pilpres tahun 2019.
3. Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik
Sosial di Daerah dan dilaporkan secara periodik.
Pelaksanaan Renaksi Tim Terpadu PKS, maka di
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 42
a) Sesuai dengan Permendagri No. 42 Tahun 2015,
tentang pelaksanaan koordinasi penanganan
konflik sosial, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib membentuk Tim
Terpadu Penangan Konflik Sosial. Kemudian
dalam mendukung pelaksanaan Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan di susun
Rencana Aksi Terpadu yang meliputi kegiatan
pencengahan konflik, penghentian konflik dan
pemulihan pasca konflik. Untuk mengukur
keberhasilan dari pelaksanan kegiatan Renaksi
tersebut dilakukan dengan pelaporan,
monitoring dan evaluasi secara berjenjang di
setiap tingkatan pemerintah terhadap target
keberhasilan rencana aksi dalam waktu /
periode tertentu.
b) Pelaporan pelaksanaan Renaksi Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Kab / Kota
disampaikan melalui Sekretaris Tim Terpadu
PKS Provinsi.
c) Untuk sementara di tahun 2018 pelaporan
Kab / Kota akan dimonitoring dan dievaluasi
oleh Sekretariat Tim Terpadu PKS Provinsi
selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan
kepada Mendagri melalui SIPKS.
e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
KR. Pelaksanaan kegiatan yang rutin dilakukan oleh
Badan Kesbangpol Prov. Kaltim, yaitu kegiatan
Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan dan Sosialisasi
Diseminasi Peraturan Perundang-undangan
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 43
Penanganan Konflik Sosial bagi Tokoh Masyarakat,
Pemuda, dan Aparatur kesbangpol yang dilaksanakan
di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut dibarengi pula
dengan pendekatan serta hubungan kemitraan dengan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kalimantan Timur dan FKDM Kabupaten / Kota, melalui
kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan yang
difasilitasi oleh Kesbangpol Kalimantan Timur. Hal lain
yang sengat mendukung keberhasilan tersebut adalah
peran serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten / Kota
dengan demikian stabilitas daerah dapat terus
dimantapkan.
KS.
f. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
KT. Hal-hal yang dapat dilaporkan sebagai berikut:
1. Penangan konflik sosial mulai dari pencengahan
konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca
konflik.
2. Salah satu wujud dari kegiatan pencengahan
konflik sosial melalui pendidikan, sosialisasi anti
kekerasan yang dilaksanakan pada Kab / Kota se
Kaltim secara bergilir, pembinaan, sistem
peringatan dini dan lain-lain
3. Kinerja dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
dapat diukur dari salah satunya apabila keadaan di
daerah aman, damai dan terkendali, dan kondisi di
Prov. Kaltim dalam keadaan demikian. Artinya
tugas dan tanggungjawab Tim Terpadu PKS dapat
berjalan, yaitu pencengahan dini melalui kordinasi,
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 44
sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada
seluruh masyarakatnya.
4. Memfasilitasi pertemuan dan mediasi antar tokoh
masyarakat dalam rangka penyelesaian
perselisihan yang terjadi di masyarakat.
5. Pemerintah Kab / Kota dalam rangka menjamin
terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan
daerah telah membentuk Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial dengan melibatkan instansi terkait
termasuk instansi vertikal melalui Surat Keputusan
Bupati / Walikota.
6. Kesepakatan dengan Tim Terpadu Penanganan
Konflik bahwa setiap persoalan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayahnya
masing-masing terlebih dahulu akan diselesaikan
oleh Paguyuban dimana yang bersangkutan
bernaung dan apabila kasus atau permasalahan
murni pidana diserahkan sepenuhnya kepada pihak
berwenang (aparatur kepolisian) untuk
menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku dan
semua elemen masyarakat wajib mendukung.
7. Koordinasi diselenggarakan melalui sinkronisasi,
harmonisasi, dan integrasi kebijakan. Koordinasi
pencengahan konflik dalam rangka:
a) Memelihara kondisi dalam masyarakat;
b) Mengembangkan sistem penyelesaian secara
damai;
c) Meredam potensi konflik;
d) Membangun sistem peringatan dini.
KU.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 45
KV. BAB VKW. PENUTUP
KX.
KY. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut
dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD,
LKPJ dan ILPPD.
KZ.
LA. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian
hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan.
LB.
LC. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan
pertimbangan di tahun-tahun mendatang.
LD.
LE.
LF. Samarinda, 25 Januari 2019
LG. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
LH. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LI.
LJ.
LK. YUDHA PRANOTO
LL. Pembina Utama Madya
LM. NIP. 19640817 201006 1 001
LN.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 46
LO.
LP.
LPPD BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM TAHUN 2018 47