kata pengantar - minahasa tenggara · kata pengantar puji syukur kita panjatkan kepada tuhan yang...
TRANSCRIPT
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karna kasih dan
perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelakasanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah .
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Tahun 2017 baik
tenaga maupun pikiran diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dapat menjadi masukan dan
saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik
dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanannya serta dapat memberikan manfaat yang optimal.
Ratahan, 28 Februari 2018
KEPALA BADAN,
Ir. DJONY RONSUL, M.Eng PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600610 199103 1 006
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 ii
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung
jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk
melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang di delegasikan
tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan
mandat tersebut. Disamping itu masyarakat umum juga menghendaki agar instansi
pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan
teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu
berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggaranya tugas kerja yang
sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan
tanggapan terhadap perubahan.
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) merupakan salah satu Instansi
Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan daerah di bidang
perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diserahkan kepada
Bupati.
Sebagai bentuk pertanggunngjawaban kepada Bupati, Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja dan
menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta merupakan penjabaran
dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama.
Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015
vi
Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang
signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat
cepat berubah (turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan
public good services. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal
tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan
akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui seluruh jajaran
birokrasinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2015 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian
kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2013 -
2018.
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai
tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan
indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan
yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang
lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan
yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015
vii
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten
Minahasa Tenggara tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam)
sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 6 (enam) sasaran . Ini
menunjukkan bahwa capaian sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun dengan harapan semoga
di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan
dan sasaran organisasi yang diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 iv
DAFTAR ISI
Executive Summary ............................................................................ i
Kata Pengantar ....................................................................................... ii
Daftar Isi ........................................................................... ....................... iii
Daftar Tabel ............................................................................................ iv
BAB 1 : PENDAHULUAN 1
1.1. Struktur Organisasi ............................................ 2
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .................................... 3
1.3. Ketenagaan ...................................................... 11
1.4. Sarana dan Prasarana ...................................... 13
1.5. Keuangan ............................................................ 14
1.6. Isu Strategis BAPPEDA ..................................... 14
BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA 16
2.1. Rencana Strategis ............................................. 16
2.1.1 Visi dan Misi .................................................... 16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran ........................................ 16
2.1.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) ....................... 19
2.2. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2017 ....................................................... 19
BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA 21
3.1. Capaian Kinerja ................................................. 21
3.1.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja .......................... 24
3.1.2 Analisis Program/Kegiatan Penunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja ................................... 24
3.2. Realisasi Anggaran ..................................... 24
BAB 4 : PENUTUP 44
LAMPIRAN 47
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Peran Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara ………………………………………….. 4
Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang pada Bappeda
Kabupaten Minahasa Tenggara ……………………………… 5
Tabel 1.3 Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang …………………. 8
Tabel 1.4 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Golongan dan
Tingkat Pendidikan ……………………………………………. 11
Tabel 1.5 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jabatan,
Golongan dan Pendidikan ……………………………………. 12
Tabel 1.6 Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai
tahun 2017) …………………………………………………….. 13
Tabel 1.7 Anggaran Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2017 …………………………………………………….. 14
Tabel 2.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi …………….. 17
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPEDA Tahun 2017 ……………….. 19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2017 ............... 23
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………. 25
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 iv
Gambar 1.1. Struktur Bappeda .......................................................... 9
Daftar Gambar
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 iv
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 1
BAB 1
PENDAHULUAN
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean
Government) merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan
penerapan sistempertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017 Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yang merupakan
dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Bab 1 Berisi : 1. Struktur Organisasi 2. Tugas dan Fungsi
3. Ketenagaan
4. Sarana dan Prasarana
5. Keuangan
6. Isu Strategis BAPEDA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 2
1.1 Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai unsur Perencanaan dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian
ditetapkanlah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Daerah Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari :
1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan membawahkan
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
membawahkan:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
c. Sub Bidang Data dan Pelaporan
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur membawahkan :
a. Sub Bidang Perekonomian;
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
c. Sub Bidang Infrastruktur
4. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan membawahkan :
a. Sub Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi
peninjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan di
bidang perencanaan.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi (Kepala) Bapeda
adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi
pembangunan daerah, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur,
sosial, budaya dan pemerintahan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah, perekonomian, sumber daya alam dan
infrastruktur, sosial, budaya dan pemerintahan;
c. Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, perekonomian,
sumber daya alam dan infrastruktur, sosial, budaya dan pemerintahan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas
dan fungsinya.
Mengacu pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, pelaksanaan tugas
Badan Perencanaan Daerah dapat disimpulkan menjadi 4 (empat) peran yang
saling terkait yaitu peran sebagai (1) planner; (2) koordinator; (3) think-tank; dan
(4) administrator seperti yang tampak pada tabel di bawah ini :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 4
Tabel 1.I. Peran Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara
NO PERAN PENJABARAN
1 Planner Perencanaan, penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek/tahunan
Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD (melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah).
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
2 Koordinator
Koordinator dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Koordinasi dan fasilitasi bersama SKPD terkait.
3 Think-tank
Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan
daerah,
Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan daerah
Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi
3 Administrator Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Selanjutnya peran Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara dijabarkan dalam tugas dan fungsinya seperti pada tabel berikut ini :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 5
Tabel 1.II Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang
pada Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
No
Jabatan Tugas Fungsi
1. Sekretaris Badan Membantu Kepala Badan dalam: a. Penyelengaraan pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
b. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
2 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
- Melaksanakan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah.
a. Penyiapan dan penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD;
b. Penyiapan dan penyusunan dokumen KUA, KUPA, PPAS, dan PPAS Perubahan;
c. Pengendalian dan evaluasi perencanan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme Specific Grant;
e. Penyusunan data perencanaan serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah;
f. Penyusunan pedoman pelaksanaan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 6
No
Jabatan Tugas Fungsi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
g. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Melaksanakan fungsi penunjang di bidang perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidangperekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dalam bidang perekonomian, sumberdaya alam dan infrastruktur yang disusun oleh dinas badan daerah, kecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang perekonomian, sumberdaya alam dan infrastrukturserta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang perekonomian, sumberdaya alam dan infrastrukturuntuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 7
No
Jabatan Tugas Fungsi
4. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Melakukan perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial, budaya dan pemerintahan.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dalam bidang sosial, budaya dan pemerintahan di daerah yang disusun oleh dinas badan daerah, kecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang sosial, budaya dan pemerintahandi daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang sosial, budaya dan mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dalam bidang pemerintahan untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang masing-masing dibantu oleh aparatur Sub Bagian dan Sub Bidang seperti pada Tabel berikut ini :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 8
Tabel 1.III Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
1. Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
a. menyusun rencana anggaran
dan pelaporan keuangan;
b. menyusun rencana program
kegiatan dan pelaporan
pelaksanaan program
kegiatan;
c. menganalisa laporan
akuntabilitas keuangan;
d. meneliti pelaksanaan
administrasi keuangan;
e. mengkordinasikan
pengendalian anggaran,
penerimaan kas dan
pengeluaran kas;
f. evaluasi monitoring
penatausahaan pengelolaan
keuangan;
g. menyiapkan, menyusun
rencana pengembangan
sistem dan prosedur
akuntansi;
h. membuat dan menyusun
laporan kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 9
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 10
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
p. mengawasi pengarsipan data-data;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan
a. Penyiapan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Penyiapan dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Penyiapan dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
d. Penyiapan dan penyusunan dokumen KUA, KUPA, PPAS, dan PPAS Perubahan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 11
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
c. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan.
h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
i. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 12
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
Sub Bidang Data dan Pelaporan
a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
e. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
h. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. Menyusun laporan hasil
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 13
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Sub Bidang Perekonomian a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan perekonomian.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan ekonomi yang meliputi sektor tenaga kerja, industri, pedagangn, pariwisata, koperasi, UKM, keuangan dan investasi sertakecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang perekonomianserta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang perekonomian, sumberdaya alam dan infrastruktur untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 14
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
Sub Bidang Sumber Daya Alam
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya alam.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pangan sertakecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang sumber daya alam, serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang sumberdaya alam untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bidang Infrastruktur a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, linkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika sertakecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang infrastruktur, serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang infrastruktur untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 15
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pendidikan, kebudayaan dan olahraga yang meliputi sektor pendidikan, kebudayan, kepemudaan dan olahraga serta kecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang pendidikan, kebudayaan dan olahragadi daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
Sub Bidang Kesehatan dan Sosial
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang kesehatan dan sosial;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan kesehatan dan sosial yang meliputi sektor kesehatan, sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat serta kecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang kesehatan dan sosialdi
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 16
No
Bidang/ Sekretaris
Sub bagian/Sub bidang Tugas
daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang kesehatan dan sosial untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
a. Melakukan kegiatan perencanaan pengelolaan pemerintahan dan otonomi daerah;
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pengelolaan pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, ketenteraman, ketertiban, pencatatan sipil, pemberdayaan desa, kearsipan kepegawaian, perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kecamatan dan instansi lain dalam daerah;
c. Melakukan inventarisasi dan menganalisis permasalahan bidang pengelolaan pemerintahan dan otonomi daerah di daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
d. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dalam bidang pengelolaan pemerintahan dan otonomi daerah untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 17
1.3. Ketenagaan
Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
sebagai fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan
efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumberdaya yang
memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya
aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai.Tabel dibawah ini
memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggaraberdasarkan
golongan dan tingkat pendidikan.
Tabel 1.IV. Profil Sumberdaya Manusia
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No Gol. Pendidikan
Total S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD
1 IV/e - - - - - - - -
2 IV/d - - - - - - - -
3 IV/c - 1 - - - - - -
4 IV/b - - - - - - - -
5 IV/a 1 - 2 - - - - -
Total Gol. IV 1 1 2 - - - - 4
1 III/d - 2 - - - - - -
2 III/c - 1 6 - - - - -
3 III/b - - 2 - - - - -
4 III/a - - 1 - - - - -
Total Gol. III - 3 9 - - - - 12
1 II/d - - - - - - - -
2 II/c - - - - - - - -
3 II/b - - - - - - - -
4 II/a - - - - 2 - - -
Total Gol. II - - - - 2 - - 2
1 I/d - - - - - - - -
2 I/c - - - - - - - -
3 I/b - - - - - - - -
4 I/a - - - - - - - -
Total Gol. I - - - - - - - -
TOTAL 1 4 11 - 2 -_ -_ 18
Sumber : Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 18
Jenjang pendidikan yang paling tinggi di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah aparatur berpendidikan Sarjana Strata 3
sebanyak 1 (satu) orang. Dan berpendidikan Sarjana Strata 2 sebanyak 4 (empat)
orang Aparatur yang berpendidikan sarjana strata 1 (S1) sebanyak 9 (sembilan)
Orang, Aparatur yang berpendidikan SLTA sebanyak 2 (dua) orang.
Selanjutnya, Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang keadaan
potensi sumber daya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat
pendidikan.
Tabel 1.V Profil Sumberdaya Manusia
Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan
No. Jabatan Gol. Pendidikan
Total S-3 S-2 S-1 SLTA
A STRUKTURAL
1 Kepala Badan (Eselon IIb)
IV/c - 1 - - 1
2 Sekretaris (Eselon IIIa)
IV/a 1 - - - 1
3 Kepala Bidang (Eselon IIIb)
IV/b - - - - -
IV/a - - 2 - 2
III/d - 1 - - 1
III/c - - - - -
4 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang (Eselon IVa)
IV/a - - - - -
III/d - 1 - - 1
III/c - 1 4 - 5
III/b - - 2 - 3
B FUNGSIONAL - - 1 2 3
Total 1 4 9 2 18
Sumber : Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 19
1.4. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang
dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan
prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan maupun pembelian
sejak tahun 2011-2017 dapat dilihat pada tabel
Tabel 1.VI Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai tahun 2017)
No. Nama Barang Jumlah
1. Mesin Absensi Finger 2 buah
2. Mainframe (Server e-planning) 2 buah
3. Brand kas 1 buah
4. Lemari Buku 8 buah
5. Meja kerja 1 biro 2 buah
6. Meja kerja ½ biro 21 buah
7. Kursi Kerja 6 buah
8. Kursi Pimpinan Rapat 4 buah
9. Kursi plastik 71 buah
10. Kursi Putar 5 buah
11. Sofa 2 set
12. Gorden 1 paket
13. Mobil dinas 2 buah
14. Microphone Table Stand 28 buah
15. Kendaraan roda 2 1 buah
16. Meja kerja Eselon II 1 buah
17. Meja kerja Eselon III dan IV 12 buah
18. Lemari Kaca 3 buah
19. Container (lemari arsip) 1 buah
20. Laptop 14 buah
21. LCD & Layar 1 buah
22. Tv 3 buah
23. Printer 13 buah
24. Genset 1 buah
25. Meja Rapat 30 buah
26. Kursi Rapat 62 Buah
27. AC Split 10 buah
28. AC Standing 3 buah
29. Air Cooler 2 buah
30. Camera video 1 buah
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 20
No. Nama Barang Jumlah
31. Sound sistem 1 set
32. Handycam 1 buah
33. Handytalky 1 buah
34. Computer PC 8 unit
35. Dispenser 4 Buah
36. Podium 1 Set
37. Peralatan Studio 1 Set Sumber :KIB Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
1.5. Keuangan
Dana atau anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang
tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara semua berasal dari APBD Kabupaten
Minahasa Tenggara Rincian anggaran yang dikelolah oleh Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) adalah sebagai berikut :
Tabel 1.VII Anggaran Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
No. Sumber
Dana
Besaran Anggaran (Rp)
Ket Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Jumlah
1. APBD 2.007.560.943.56 2.687.161.000,00 4.694.721.943.56 Sesudah Perubah
an Total 2.007.560.943.56 2.687.161.000,00 4.694.721.943.56
1.6. Isu Strategis BAPEDA
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
adalah :
1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar
sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi
perencanaan di pusat dan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 21
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk
mengarahkan efektilitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid dan
mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan
kebijakan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 22
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RencanaStrategis
2.1.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis Bapeda Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan
Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan
dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka
menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Bapeda sebagai berikut :
VISI Bapeda
“Exellent Planning For Better/ Exellent Development”.
MISI Bapeda
Dalam rangkai mplementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan
tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan
langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan Badan Perencanaan Daerah sebagai lembaga yang kredibel,
akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan
program pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan
Pembangunan yang Memadai.
3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan tujuan yang hendak dicapai
Bab 2 Berisi :
1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 23
dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD 2013-2018, Tujuan yang ditetapkan
untuk mencapai Visi dan Misi ditunjukkan pada tabel 2.I, berikut :
Tabel 2.I Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi
No Misi Tujuan
1 Mewujudkan Badan Perencanaan Daerah
sebagai lembaga yang kredibel, akuntabel
dan inovatif dalam merumuskan
perencanaan kebijakan dan program
pembangunan daerah
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan
daerah yang berkualitas dan akuntabel
sehingga dapat meningkatkan keselarasan
perencanaan pembangunan seluruh
stakeholder
2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Sistem Layanan Perencanaan yang
Memadai
Tersedianya data dan informasi yang
akurat dalam penyusunan dokumen
perencanaan yang didukung oleh sistem
informasi melalui elektronik government
3 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan
penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
Terselenggaranya manajemen
perencanaan Kabupaten Minahasa
Tenggara baik jangka panjang, menengah
dan pendek, secara teknokratik, partisipatif,
demokratis, politis dan konsultatif
Sumber :Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten
dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis
terkait juga telah dicapai.
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 24
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
3. Terkendali danTerlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan indikator sasaran serta
target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2017
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
merencanakan target kinerja tahun 2017
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.Tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja BAPEDA tahun 2017 :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 25
Tabel 2.II
Penetapan Kinerja BAPEDA Tahun 2017
No Sasaran Indikator Sasaran Target
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥80%
2. Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan Program
Kegiatan RKPD dengan RPJMD 90%
3. Terkendali dan Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan 100%
4. Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah
diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan mudah
diakses
4 dok 1
sistem
5 Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas pembangunan
yang efektifdan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan
20%
Sumber :Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 26
Tabel II.3 Penetapan Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tujuan 1 : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
1 Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
90% 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
731.388.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
588.550.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur
34.499.080
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.500.000
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
2 Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
≥80% 5 Program perencanaan
pembangunan daerah
608.033.040
Terkendali dan Terlaporkannya
kinerja pembangunan daerah
3 Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100% 6 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
224.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 27
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(Rp)
7. Program perencanaan sosial
dan budaya
194.900.630
8. Program perancanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
53.000.000
Tujuan 2 : Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui elektronik government
Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok 1
sistem 9. Program pengembangan
data/informasi
110.989.500
10 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
131.300.750
Tujuan 3 : Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengah dan pendek, secara teknokratik, partisipatif, demokratis, politis dan konsultatif
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
5 Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20%
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 28
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
Pendekatan manajemen pembangunan
berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa
pembangunan diorientasikan pada pencapaian
menuju perubahan yang lebih baik, fokus Dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan Prinsip good Governance dimana salah satu pilarnya
yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan Sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara untuk membangun akuntabilitas kinerja ini salah satunya yaitu
dengan perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.
3.1. Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja Tahun 2017
2. Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 29
Pengukuran kinerja kegiatan di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini
dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi.Penetapan indikator yang
digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-
masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan
dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2017 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran
kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan
kinerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2017.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam
skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Warna Prosentase Keterangan
Abu-abu n/a Tidak ada Target
Merah < 100 % Tidak Tercapai
Hijau Tua = 100 % Tercapai
Biru >100 % Melebihi
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 30
kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara beserta target
dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
Tabel 3. I Capaian Kinerja Sasaran BAPEDA Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Ket
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥80%
80% 100 Hijau
Tua
2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
90% 90% 100 Hijau
Tua
3. Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100% 100% 100 Hijau
Tua
4. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok
1 sistem
4 dok
1 sistem
100 Hijau
Tua
5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20% 20% 100 Hijau
Tua
Sumber : Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
3.1.1. Analisis dan Evaluasi Kinerja
Pada Tahun 2017, 5 (Lima) Sasaran Strategis yang telah dtetapkan oleh
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, yang
dicerminkan dalam capaian 5 (lima) Indikator Kinerja ada 1 (satu) Indikator Kinerja
yang sudah tidak ada realisasi. Hal ini diakibatkan adanya perubahan Organisasi
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 31
Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana dulunya Bidang Penelitian dan
Pengembangan ada di Badan Perencanaan Daerah akhirnya telah membentuk
Perangkat Daerah baru yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini tidak
terlalu berpengaruh dalam pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja serta Target yang
telah ditetapkan, dikarenakan data-datanya tetap diberikan oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Sasran Strategis
diuraikan sebagai berikut :
3.1.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien, yang merupakan Sasaran Strategis Pertama dari Lima
Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian
Sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan
efisien terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Tingkat perwujudan perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.II Target dan Realisasi Sasaran ke-1
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
75% 84% 87% 80% 80% 100 90% 95%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan
Peningkatan yang cukup pesat terhadap Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tercapainya atau
melebihi angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 32
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar
90%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-1 ini terdiri dari
4 (empat) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan dengan Pagu
Anggaran yakni :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 731.388.000,-
1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 235.896.000,-
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 54.192.000,-
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Rp. 29.300.000,-
dan Jasa
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Rp. 3.250.000,-
Kepegawaian
5. Penataan Kearsipan Rp. 2.250.000,-
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rp. 406.500.000,-
Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Rp. 588.550.000,-
Prasarana Aparatur
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 24.000.000,-
8. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 417.000.000,-
9. Pengadaan mebeleur Rp. 12.000.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Rp. 74.550.000,-
Operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rp. 25.000.000,-
gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Rp. 15.000.000,-
Kantor
13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 21.000.000,-
3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 34.499.080,-
14. Pengadaan pakaian dinas beserta Rp. 17.249.540,-
Perlengkapannya
15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 17.249.540,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem Rp. 10.500.000,-
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16. Penyusunan RKA-SKPD Rp. 2.500.000,-
17. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp. 2.000.000,-
18. Penyusunan Renja-SKPD Rp. 3.000.000,-
19. Penyusunan LAKIP-SKPD Rp. 3.000.000,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-1 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 33
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pimpinan dan ASN
Bapeda.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara ASN Bapeda juga pihak
ketiga.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Menjaga bahkan meningkatkan Koordinasi antara Pimpinan dan
ASN Bapeda maupun koordinasi bidang-bidang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bapeda
3.1.1.2 Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berkualitas, yang merupakan Sasaran Strategis Kedua dari Lima
Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian
Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
berkualitas terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Jumlah Program RKPD Tahun 2017 x 100 % Jumlah Program RPJMD Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berkualitas dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.III Target dan Realisasi Sasaran ke-2
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
70% 80% 85% 90% 90% 100 95% 97%
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 34
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan Peningkatan
yang cukup pesat terhadap Persentase Keselarasan Program Kegiatan
RKPD dengan RPJMD. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu
untuk tercapainya atau melebihi angka target pada akhir tahun RPJMD
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang
dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
2013-2018 yaitu sebesar 95%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-2 ini terdiri dari
1 (satu) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dengan Pagu Anggaran
yakni :
1. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 608.066.040,-
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Rp. 157.971.802,-
Musrembang Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
2. Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Rp. 37.975.000,-
3. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Rp. 59.623.450,-
4. FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Rp. 25.000.000,-
Pembangunan tahun 2018
5. Konsultasi Public Rancangan Awal RKPD Rp. 15.000.000,-
tahun 2018
6. Forum Lintas SKPD dalam rangka Rp. 18.391.500,-
Penyusunan RKPD tahun 2018
7. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Rp. 25.000.000,-
Tahun 2018
8. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Rp. 26.000.000,-
9. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 Rp. 45.000.000,-
10. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 Rp. 62.000.000,-
11. Penyusunan RPJMD Penyesuaian Rp. 60.000.000,-
Tahun 2013-2018
12. Penyusunan PERDA RPJMD Penyesuaian Rp. 40.000.000,-
Tahun 2013-2018
13. Koordinasi Perencanaan dan Usulan DAK/TP Rp. 24.000.000,-
14. Penyusunan RPIJM Rp. 12.071.288,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-2 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa
Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pimpinan, ASN Bapeda,
Masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 35
2. Koordinasi Lintas Sektor dan Kewilayahan yang sudah berjalan cukup
efektif. Faktor selanjutnya adalah keselarasan dan kesesuaian tuuang
dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RPJMD maupun RKPD.
3. Ketepatan penentuan target PD disesuaikan dengan kemampuan
sumber daya manuasia maupun anggaran di PD.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
Tetap melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemprov
Sulawesi Utara dalam hal ini BAPEDA.
3.1.1.3 Sasaran Strategis Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan
daerah, yang merupakan Sasaran Strategis Ketiga dari Lima Sasaran
Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian Sasaran
Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan daerah terdiri dari
1(satu) Indikator yaitu Persentase konsistensi pelaksanaan program /
kegiatan yang direncanakan
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Jumlah Program APBD Tahun 2017 x 100 % Jumlah Program RKPD Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendali dan Terlaporkannya
kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.IV Target dan Realisasi Sasaran ke-3
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
80% 90% 95% 100% 100% 100 100% 100%
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 36
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan Peningkatan
yang cukup pesat terhadap Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan. Kondisi ini diharapkan dapat
menjadi pemicu untuk tercapainya atau melebihi angka target pada akhir
tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana
yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 100%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-3 ini terdiri dari
3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dengan Pagu Anggaran yakni :
1. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 224.000.000,-
1. Koordinasi perencanaan pembangunan Rp. 40.000.000,-
bidang ekonomi.
2. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Rp. 69.000.000,-
3. Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Rp. 75.000.000,-
4. Penyusunan Dokumen Koefisien Gini Rp. 40.000.000,-
2. Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 194.900.630,-
5. Koordinasi perencanaan pembangunan Rp. 30.000.000,-
bidang sosial dan budaya.
6. Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017 Rp. 28.000.000,-
7. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Rp. 88.900.630,-
8. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Aksi PPK Rp. 18.000.000,-
9. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM Rp. 30.000.000,-
3. Program perancanaan prasarana wilayah dan Rp. 53.000.000,-
sumber daya alam
10. Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam Rp. 33.000.000,-
11. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Rp. 20.000.000,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-3 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa
Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara.
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara
pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen
perencanaan daerah, mulai dari RKPD sehingga menjadi dokumen
DPA.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 37
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Terintegrasi antara Aplikasi e-planning (perencanaan) dengan
Aplikasi SIMDA (anggaran)
2. Pengadaan Aplikasi e-performance (kinerja).
3.1.1.4 Sasaran Strategis Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir
dan mudah diakses, yang merupakan Sasaran Strategis Keempat dari
Lima Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak
ukur capaian Sasaran Ketersediaan sistem informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Tingkat
Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah
diakses.
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Data yang terisi x 100 % Jumlah Data yang tersedia
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah diakses dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.V Target dan Realisasi Sasaran ke-4
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
4 dok 1 sistem
4 dok 1 sistem
4 dok 1
sistem
4 dok 1 sistem
100 4 dok
1 sistem 100%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan kestabilan
terhadap Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir
dan mudah diakses. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk
tetap stabil dari angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 38
Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
2013-2018 yaitu 4 dok 1 Sistem.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-4 ini terdiri dari
2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dengan Pagu Anggaran yakni :
1. Program pengembangan data/informasi Rp. 110.989.500,-
1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rp. 33.500.000,-
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
bidang ekonomi.
2. Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Rp. 7.489.500,-
tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)
3. Penyusunan dan pengumpulan Rp. 20.000.000,-
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan bidang sosial budaya
4. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rp. 20.000.000,-
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan bidang sarana dan prasarana
5. Sosialisasi buku Minahasa Tenggara Rp. 10.000.000,-
dalam Angka
6. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan SIPD Rp. 20.000.000,-
2. Program peningkatan kapasitas Rp. 131.300.750,-
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
7. Bimtek Penyusunan RPJMD dan RKPD Rp. 69.032.200,- 8. Bimtek Penyusunan Rentra dan Renja SKPD Rp. 62.268.550,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-4 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan
kualitas capaian Kegiatan yang dilakukan melalui :
1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan Lembaga Negara yang
berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat
Statistik
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara Kabupaten dengan
Instansi PD di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara
dalam satu kesatuan sistem .
Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-4 yang selama ini
masih dirasakan adalah :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 39
1. Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan dari BPS
waktunya kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan
evaluasi pembangunan.
2. Integrasi data PD dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan
secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di
PD.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS Kab. Minahasa
Selatan selaku Lembaga Negara yang berwenang dalam
penyediaan data dasar.
2. Meningkatkan peran instansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan
pembaharuan maupun verifikasi data.
3.1.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang efektif dan efisien, yang merupakan
Sasaran Strategis Kelima dari Lima Sasaran Strategis yang harus
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian Sasaran Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan
efisien terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan
efisien dapat dilihat pada tabel :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 40
Tabel 3.VI Target dan Realisasi Sasaran ke-5
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
10% 15% 15% 20% 20% 100 20% 100%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan kestabilan
terhadap Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini
diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tetap stabil dari angka target
pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu 20%.
3.2. Realisasi Anggaran
Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari keuangannya, yang merupakan
bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas Keuangan
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara diuraikan
sebagai berikut :
A. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan
Pada tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara dialokasikan anggaran sebesar Rp.
4.694.721.943,56 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 2.007.560.943,56 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
2.687.161.000,00
B. Analisis selisih Anggaran BAPEDA T. A 2017
Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan
tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencapaian kinerja
Keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 41
antara anggaran yang tersedia lebih besar dari pada belanja yang dibutuhkan.
Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:
nggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.007.560.943,56
Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.908.948.510,00
Selisih Anggaran Rp. 98.612.433,56
Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program / kegiatan
yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.
Tabel 3.VII Realisasi Anggaran
URAIAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Selisih(Rp) %
Belanja 4.694.721.943,56 4.139.430.050,00 555.291.893,56 88,17
Belanja Tidak Langsung
2.007.560.943,56 1.908.948.510,00 98.612.433,56 95,09
Belanja Langsung 2.687.161.000,00 2.230.481.540,00 456.679.460,00 83,01
Belanja Barang dan Jasa
2.166.760.000,00 1.649.265.127,00 67.255.791,00 76,1
Belanja Modal 319.000.000,00 280.000.350,00 38.999.650,00 87,7
Surplus/Defisit 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan
- - - -
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 42
BAB 4
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat
disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian
kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target
indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai
bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.
Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang
merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga
dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa
mendatang, melalui:
a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur
perencana;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalis menyamelalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung
kualitas perencanaan
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
Bab 4 Berisi :
1. Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 43
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi
lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran
daripola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan
organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya
yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan
pelaksanaan kegiatan padaawal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-
masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuaidengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanis memanajemen internal organisasi di lingkungan Bapeda Kabupaten
Minahasa Tenggara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai
pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha
dan civil society
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
1. Mengisi posisi jabatan fungsional perencana agar dapat melakukan analisis-analisis
yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, terkait dengan penyusunan
dokumen kinerja.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 44
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 45
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara
2. Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Provinsi
Sulawesi Utara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RencanaStrategis
2.1.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis Bapeda Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan
Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan
dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka
menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Bapeda sebagai berikut :
VISI Bapeda
“Exellent Planning For Better/ Exellent Development”.
MISI Bapeda
Dalam rangkai mplementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan
tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan
langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan Badan Perencanaan Daerah sebagai lembaga yang kredibel,
akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan
program pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan
Pembangunan yang Memadai.
3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan tujuan yang hendak dicapai
dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD 2013-2018, Tujuan yang ditetapkan
Bab 2 Berisi :
1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
untuk mencapai Visi dan Misi ditunjukkan padat abel 2.I, berikut :
Tabel 2.I Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi
No Misi Tujuan
1 Mewujudkan Badan Perencanaan Daerah
sebagai lembaga yang kredibel, akuntabel
dan inovatif dalam merumuskan
perencanaan kebijakan dan program
pembangunan daerah
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan
daerah yang berkualitas dan akuntabel
sehingga dapat meningkatkan keselarasan
perencanaan pembangunan seluruh
stakeholder
2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Sistem Layanan Perencanaan yang
Memadai
Tersedianya data dan informasi yang
akurat dalam penyusunan dokumen
perencanaan yang didukung oleh sistem
informasi melalui elektronik government
3 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan
penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
Terselenggaranya manajemen
perencanaan Kabupaten Minahasa
Tenggara baik jangka panjang, menengah
dan pendek, secara teknokratik, partisipatif,
demokratis, politis dan konsultatif
Sumber :Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten
dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis
terkait juga telah dicapai.
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
3. Terkendali danTerlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
2.1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan indikator sasaran serta
target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2017
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
merencanakan target kinerja tahun 2017
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.Tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja BAPEDA tahun 2017 :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
Tabel 2.II
Penetapan Kinerja BAPEDA Tahun 2017
No Sasaran Indikator Sasaran Target
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥80%
2. Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan Program
Kegiatan RKPD dengan RPJMD 90%
3. Terkendali dan Terlaporkannya
kinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan 100%
4. Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah
diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan mudah
diakses
4 dok 1 sistem
5 Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas pembangunan
yang efektifdan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan
20%
Sumber :Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
Tabel II.3 Penetapan Kinerja
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tujuan 1 : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
1 Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
90% 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
731.388.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
588.550.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur
34.499.080
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.500.000
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
2 Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
≥80% 5 Program perencanaan
pembangunan daerah
608.033.040
Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
3 Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100% 6 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
224.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(Rp)
7. Program perencanaan sosial
dan budaya
194.900.630
8. Program perancanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
53.000.000
Tujuan 2 : Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sistem informasi melalui elektronik government
Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
9. Program pengembangan
data/informasi
110.989.500
10 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
131.300.750
Tujuan 3 : Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengah dan pendek, secara teknokratik, partisipatif, demokratis, politis dan konsultatif
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
5 Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20%
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 29
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
Pendekatan manajemen pembangunan
berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa
pembangunan diorientasikan pada pencapaian
menuju perubahan yang lebih baik, fokus Dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan Prinsip good Governance dimana salah satu
pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan Sejauhmana sebuah instansi
pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik
yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara untuk membangun akuntabilitas kinerja ini salah satunya yaitu dengan
perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.
3.1. Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian
Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja Tahun 2017
2. Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 30
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini
dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi.Penetapan indikator yang
digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-
masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan
dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2017 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran
kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan
kinerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam
skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 31
Warna Prosentase Keterangan
Abu-abu n/a Tidak ada Target
Merah < 100 % Tidak Tercapai
Hijau Tua = 100 % Tercapai
Biru >100 % Melebihi
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara beserta target
dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
Tabel 3. I Capaian Kinerja Sasaran BAPEDA Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Ket
1. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
≥80%
80% 100 Hijau
Tua
2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
90% 90% 100 Hijau
Tua
3. Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100% 100% 100 Hijau
Tua
4. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok
1 sistem
4 dok
1 sistem
100 Hijau
Tua
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 32
5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
20% 20% 100 Hijau
Tua
Sumber : Bapeda Kabupaten Minahasa Tenggara
3.1.1. Analisis dan Evaluasi Kinerja
Pada Tahun 2017, 5 (Lima) Sasaran Strategis yang telah dtetapkan oleh
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, yang
dicerminkan dalam capaian 5 (lima) Indikator Kinerja ada 1 (satu) Indikator Kinerja
yang sudah tidak ada realisasi. Hal ini diakibatkan adanya perubahan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana dulunya Bidang Penelitian dan
Pengembangan ada di Badan Perencanaan Daerah akhirnya telah membentuk
Perangkat Daerah baru yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini tidak
terlalu berpengaruh dalam pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja serta Target yang
telah ditetapkan, dikarenakan data-datanya tetap diberikan oleh Badan Penelitian
dan Pengembangan. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Sasran Strategis
diuraikan sebagai berikut :
3.1.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien, yang merupakan Sasaran Strategis Pertama dari
Lima Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak
ukur capaian Sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 33
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.II Target dan Realisasi Sasaran ke-1
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
75% 84% 87% 80% 80% 100 90% 95%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan
Peningkatan yang cukup pesat terhadap Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tercapainya atau
melebihi angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu
sebesar 90%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-1 ini terdiri dari
4 (empat) Program, 19 (Sembilan belas) Kegiatan dengan Pagu
Anggaran yakni :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 731.388.000,-
1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 235.896.000,-
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 54.192.000,-
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang Rp. 29.300.000,-
dan Jasa
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Rp. 3.250.000,-
Kepegawaian
5. Penataan Kearsipan Rp. 2.250.000,-
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Rp. 406.500.000,-
Konsultasi
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 34
2. Program Peningkatan Sarana dan Rp. 588.550.000,-
Prasarana Aparatur
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 24.000.000,-
8. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 417.000.000,-
9. Pengadaan mebeleur Rp. 12.000.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Rp. 74.550.000,-
Operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rp. 25.000.000,-
gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Rp. 15.000.000,-
Kantor
13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 21.000.000,-
3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 34.499.080,-
14. Pengadaan pakaian dinas beserta Rp. 17.249.540,-
Perlengkapannya
15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 17.249.540,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem Rp. 10.500.000,-
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16. Penyusunan RKA-SKPD Rp. 2.500.000,-
17. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp. 2.000.000,-
18. Penyusunan Renja-SKPD Rp. 3.000.000,-
19. Penyusunan LAKIP-SKPD Rp. 3.000.000,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-1 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pimpinan dan ASN
Bapeda.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara ASN Bapeda juga
pihak ketiga.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 35
1. Menjaga bahkan meningkatkan Koordinasi antara Pimpinan dan
ASN Bapeda maupun koordinasi bidang-bidang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bapeda
3.1.1.2 Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berkualitas, yang merupakan Sasaran Strategis Kedua dari Lima
Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian
Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
berkualitas terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Jumlah Program RKPD Tahun 2017 x 100 % Jumlah Program RPJMD Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berkualitas dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.III Target dan Realisasi Sasaran ke-2
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase Keselarasan Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD
70% 80% 85% 90% 90% 100 95% 97%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan Peningkatan
yang cukup pesat terhadap Persentase Keselarasan Program Kegiatan
RKPD dengan RPJMD. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu
untuk tercapainya atau melebihi angka target pada akhir tahun RPJMD
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 36
dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
2013-2018 yaitu sebesar 95%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-2 ini terdiri dari
1 (satu) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dengan Pagu Anggaran
yakni :
1. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 608.066.040,-
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Rp. 157.971.802,-
Musrembang Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
2. Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Rp. 37.975.000,-
3. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Rp. 59.623.450,-
4. FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Rp. 25.000.000,-
Pembangunan tahun 2018
5. Konsultasi Public Rancangan Awal RKPD Rp. 15.000.000,-
tahun 2018
6. Forum Lintas SKPD dalam rangka Rp. 18.391.500,-
Penyusunan RKPD tahun 2018
7. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Rp. 25.000.000,-
Tahun 2018
8. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Rp. 26.000.000,-
9. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 Rp. 45.000.000,-
10. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 Rp. 62.000.000,-
11. Penyusunan RPJMD Penyesuaian Rp. 60.000.000,-
Tahun 2013-2018
12. Penyusunan PERDA RPJMD Penyesuaian Rp. 40.000.000,-
Tahun 2013-2018
13. Koordinasi Perencanaan dan Usulan DAK/TP Rp. 24.000.000,-
14. Penyusunan RPIJM Rp. 12.071.288,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-2 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa
Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pimpinan, ASN Bapeda,
Masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 37
2. Koordinasi Lintas Sektor dan Kewilayahan yang sudah berjalan cukup
efektif. Faktor selanjutnya adalah keselarasan dan kesesuaian tuuang
dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RPJMD maupun RKPD.
3. Ketepatan penentuan target PD disesuaikan dengan kemampuan
sumber daya manuasia maupun anggaran di PD.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
Tetap melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemprov
Sulawesi Utara dalam hal ini BAPEDA.
3.1.1.3 Sasaran Strategis Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan
daerah, yang merupakan Sasaran Strategis Ketiga dari Lima Sasaran
Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian Sasaran
Terkendali dan Terlaporkannya kinerja pembangunan daerah terdiri dari
1(satu) Indikator yaitu Persentase konsistensi pelaksanaan program /
kegiatan yang direncanakan
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Jumlah Program APBD Tahun 2017 x 100 % Jumlah Program RKPD Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendali dan Terlaporkannya
kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 38
Tabel 3.IV Target dan Realisasi Sasaran ke-3
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
80% 90% 95% 100% 100% 100 100% 100%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan Peningkatan
yang cukup pesat terhadap Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan. Kondisi ini diharapkan dapat
menjadi pemicu untuk tercapainya atau melebihi angka target pada akhir
tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana
yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 100%.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-3 ini terdiri dari
3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dengan Pagu Anggaran yakni :
1. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 224.000.000,-
1. Koordinasi perencanaan pembangunan Rp. 40.000.000,-
bidang ekonomi.
2. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Rp. 69.000.000,-
3. Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Rp. 75.000.000,-
4. Penyusunan Dokumen Koefisien Gini Rp. 40.000.000,-
2. Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 194.900.630,-
5. Koordinasi perencanaan pembangunan Rp. 30.000.000,-
bidang sosial dan budaya.
6. Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017 Rp. 28.000.000,-
7. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Rp. 88.900.630,-
8. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Aksi PPK Rp. 18.000.000,-
9. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM Rp. 30.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 39
3. Program perancanaan prasarana wilayah dan Rp. 53.000.000,-
sumber daya alam
10. Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam Rp. 33.000.000,-
11. Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Rp. 20.000.000,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-3 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian Kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa
Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara.
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara
pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen
perencanaan daerah, mulai dari RKPD sehingga menjadi dokumen
DPA.
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Terintegrasi antara Aplikasi e-planning (perencanaan) dengan
Aplikasi SIMDA (anggaran)
2. Pengadaan Aplikasi e-performance (kinerja).
3.1.1.4 Sasaran Strategis Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir
dan mudah diakses, yang merupakan Sasaran Strategis Keempat dari
Lima Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, tolak
ukur capaian Sasaran Ketersediaan sistem informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Tingkat
Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah
diakses.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 40
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Data yang terisi x 100 % Jumlah Data yang tersedia
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah diakses dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.V Target dan Realisasi Sasaran ke-4
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
4 dok 1 sistem
4 dok 1 sistem
4 dok 1
sistem
4 dok 1 sistem
100 4 dok
1 sistem 100%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan kestabilan
terhadap Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir
dan mudah diakses. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk
tetap stabil dari angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
2013-2018 yaitu 4 dok 1 Sistem.
Pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ke-4 ini terdiri dari
2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dengan Pagu Anggaran yakni :
1. Program pengembangan data/informasi Rp. 110.989.500,-
1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rp. 33.500.000,-
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
bidang ekonomi.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 41
2. Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Rp. 7.489.500,-
tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)
3. Penyusunan dan pengumpulan Rp. 20.000.000,-
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan bidang sosial budaya
4. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rp. 20.000.000,-
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan bidang sarana dan prasarana
5. Sosialisasi buku Minahasa Tenggara Rp. 10.000.000,-
dalam Angka
6. Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan SIPD Rp. 20.000.000,-
2. Program peningkatan kapasitas Rp. 131.300.750,-
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
7. Bimtek Penyusunan RPJMD dan RKPD Rp. 69.032.200,- 8. Bimtek Penyusunan Rentra dan Renja SKPD Rp. 62.268.550,-
Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ke-4 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan
kualitas capaian Kegiatan yang dilakukan melalui :
1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan Lembaga Negara yang
berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat
Statistik
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara Kabupaten dengan
Instansi PD di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara
dalam satu kesatuan sistem .
Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-4 yang selama ini
masih dirasakan adalah :
1. Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan dari BPS
waktunya kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan
evaluasi pembangunan.
2. Integrasi data PD dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan
secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di
PD.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 42
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian Indkator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS Kab. Minahasa
Selatan selaku Lembaga Negara yang berwenang dalam
penyediaan data dasar.
2. Meningkatkan peran instansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melakukan
pembaharuan maupun verifikasi ddata.
3.1.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang efektif dan efisien, yang merupakan
Sasaran Strategis Kelima dari Lima Sasaran Strategis yang harus
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara, tolak ukur capaian Sasaran Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif
dan efisien terdiri dari 1(satu) Indikator yaitu Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif
dan efisien dapat dilihat pada tabel :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 43
Tabel 3.VI Target dan Realisasi Sasaran ke-5
No Indikator Capaian
2014 %
Capaian 2015
%
Capaian 2016
%
2017 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap
2018 Target Realisasi
% Realisasi
1. Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan
10% 15% 15% 20% 20% 100 20% 100%
Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 menunjukkan kestabilan
terhadap Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini
diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tetap stabil dari angka target
pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu 20%.
3.2. Realisasi Anggaran
Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari keuangannya, yang merupakan
bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas Keuangan
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara diuraikan
sebagai berikut :
A. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan
Pada tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara dialokasikan anggaran sebesar Rp.
4.694.721.943,56 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 2.007.560.943,56 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
2.687.161.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 44
B. Analisis selisih Anggaran BAPEDA T. A 2017
Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan
tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencapaian kinerja
Keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana
antara anggaran yang tersedia lebih besar dari pada belanja yang dibutuhkan.
Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:
nggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.007.560.943,56
Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.908.948.510,00
Selisih Anggaran Rp. 98.612.433,56
Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program / kegiatan
yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.
Tabel 3.VII Realisasi Anggaran
URAIAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Selisih(Rp) %
Belanja 4.694.721.943,56 4.139.430.050,00 555.291.893,56 88,17
Belanja Tidak Langsung
2.007.560.943,56 1.908.948.510,00 98.612.433,56 95,09
Belanja Langsung 2.687.161.000,00 2.230.481.540,00 456.679.460,00 83,01
Belanja Barang dan Jasa
2.166.760.000,00 1.649.265.127,00 67.255.791,00 76,1
Belanja Modal 319.000.000,00 280.000.350,00 38.999.650,00 87,7
Surplus/Defisit 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan
- - - -
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2017 45
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
BAB 4
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat
disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian
kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target
indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai
bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.
Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang
merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga
dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa
mendatang, melalui:
a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya
aparatur perencana;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
Bab 4 Berisi : 1. Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
profesionalis menyamelalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung
kualitas perencanaan
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi
lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran
daripola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan
organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya
yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan
pelaksanaan kegiatan padaawal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-
masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuaidengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanis memanajemen internal organisasi di lingkungan Bapeda Kabupaten
Minahasa Tenggara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai
pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha
dan civil society
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
1. Mengisi posisi jabatan fungsional perencana agar dapat melakukan analisis-analisis
yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, terkait dengan penyusunan
dokumen kinerja.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara
2. Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Provinsi
Sulawesi Utara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
Lampiran1 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 7
50
Lampiran 2 : Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Provinsi Sulawesi Utara