kata pengantar - kesbangpol.riau.go.idkesbangpol.riau.go.id/download/lakip kesbangpol riau.pdf ·...
TRANSCRIPT
i | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta
alam, karena berkat taufik, hidayah dan karunia –
Nya, maka Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau dapat diselesaikan. Penyusunan
LKIP ini pada prinsipnya adalah dalam rangka
penyampaian potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan
masalahnya, sampai dengan bagaimana cara Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau dapat mencari solusi pemecahan masalahnya.
Tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan LKIP ini adalah untuk
menunjukkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan rencana
strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
tahun 2014 – 2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA).
Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan
konsisten Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam
melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas
aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat.
Subtansi yang tersaji dalam LKIP ini, memuat informasi yang
berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2016 dan
menyajikan berbagai informasi keberhasilan dan kekurangberhasilan.
Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang di
dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah
ii | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
dicapai pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dan
dikoordinasikan oleh para Kepala Bidang.
LKIP ini tentunya belum sempurna merefleksikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja
pada tahun 2016 yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau secara ideal, namun demikian kami berharap
bahwa LKIP ini tetap dapat memberi informasi kepada semua pihak
yang berkepentingan.
Pekanbaru, Januari 2017 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Ir. FAIRUZEL GAZALI, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19570417 198303 1 003
iii | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
iv
BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1
1
1
BAB II PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 – 2018 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
25
25
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016 B. ANALISIS DESKRIPTIF CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2016 C. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016
30
30
33
38
BAB IV PENUTUP 48
iv | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2016 merupakan instrument
pertanggung jawaban dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya sebagai
perangkat daerah, yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung
jawab yang menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah,
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesatuan
bangsa, dan politik.
Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memiliki peranan penting
dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah
Provinsi Riau dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan Persatuan
Bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan
kehidupan demokrasi di daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan
dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang
kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan
perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan
v | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan
organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan
budaya politik.
Belanja Langsung (BL) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau yang terdiri dari 75 kegiatan dengan 11 program. Untuk
Belanja Langsung (BL) urusan terdiri 11 program yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah :
1. Memantapkan rasa nasionalisme dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meminimalisir potensi disentigrasi dalam menopang terwujudnya
persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang
dilandasi oleh semangat dan nila-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik.
5. Mempercepat pemulihan stabilitas sosial dalam kehidupan
kemasyarakatan di wilayah konflik.
6. Mempercepat pemulihan stabilitas kamtibmas di wilayah pasca
bencana.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Mantapnya rasa cinta taanah air.
2. Mantapnya wawasan kebangsaan.
3. Kokohnya integrasi.
vi | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
4. Kuatnya integritas wilayah.
5. Makin baiknya pemahaman politik masyarakat.
6. Meningkatnya partisipasi polotik.
7. Makin berperannya lembaga politik.
8. Meningkatnya citra lembaga politik di mata masyarakat.
9. Pulihnya roda pemerintahan.
10. Lancarnya program pembangunan.
11. Aman dan tentramnya kehidupan masyarakat.
12. Kokoh dan kuatnya ketahanan bangsa.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini ditemui beberapa
kendala dan hambatan yang pada perinsipnya terletak pada tingkat
koordinasi dengan Kabupaten/Kota, sehingga dilakukan langkah –
langkah antisipatif berupa meningkatkan kualitis koordinasi dengan
melibatkan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan kegiatan di daerah.
Untuk tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau tahun mendapat alokasi dana APBD Provinsi sebesar
Rp. 19.919.763.427,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan
Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh
Tujuh Rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak
Langsung (BTL) Rp. 9.913,081,480.- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus
Tiga Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh
Rupiah), Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.006.681.947.-
vii | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
(Sepuluh Milyar Enam Juta Lima Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu
Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
Capaian kinerja selama tahun 2016 menunjukkan bahwa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan
tersebut seoptimal mungkin, namun dalam pencapaian 5 sasaran
strategis yang ditargetkan masih perlu adanya perbaikan-perbaikan.
Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas dari komitmen
penuh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
beserta dukungan segenap pegawai disamping adanya koordinasi dan
senergi dengan pihak terkait. Namun demikian untuk masa mendatang
perlu peningkatan kinerja dalam mengupayakan pencapaian tujuan dan
sasaran tersebut.
Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun
2016 dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja
di masa mendatang.
viii | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh sebagai strategi
pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan
pertimbangan di masa mendatang.
1 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan
serangkaian upaya terpadu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
yang meliputi perubahan mind – set dan culture – set aparatur
negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel,
manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem
perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum,
penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan
sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan
administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
Terhadap hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau senantiasa proaktif menciptakan sistem dan iklim
kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel. Sebagai bagian
dari Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki kedudukan sebagai
Pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maka seluruh
kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2016.
B. KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Landasan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan
2 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pada sekretariat, Bidang kewaspadaan Nasional, Bidang
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik dalam
Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan serta kewenangan yang dilimpahkan
pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
menyelenggarakan fungsi:
1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang
Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan;
2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada pada
Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan;
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang
3 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan;
Namun pada tahun 2014, dikarenakan kebijakan Pimpinan
Daerah, Peraturan Daerah tersebut di atas belum bisa
dilaksanakan dan Satuan Kerja perangkat Daerah Provinsi
Riau kembali masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15
Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. Sturktur
Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan Peraturan
Daerah nomor 03 Tahun 2014 baru diberlakukan pada tahun
2015. Dalam Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2015 fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah
sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan
konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan
kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemantauan masalah
strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan
bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemantauan
masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik,
kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan
4 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
kemasyarakatan, sesuai standar norma, pedoman, kriteria,
dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku politik.
2. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau menurut Peraturan Daerah Nomor 03
tahun 2014 terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris
c. Bidang Kewaspadaan Nasional;
d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
e. Bidang Politik Dalam Negeri; dan
f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan
Kemasyarakatan.
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau :
1. Kepala
Kepala badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai
tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekosentrasi,
tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan
pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan Gubernur.
5 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan
dan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada
semua unsur dan mengkoordinir kegiatan bidang-bidang di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan administrasi anggaran,
kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dan
keamanan;
b. Pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran,
perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengandaan
dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan
fasilitasi kantor;
c. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana
program, kegiatan dan anggaran pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta menyusun laporan
kegiatan;
d. Mengkoordinir rencana, program, kegiatan dan
anggaran baik APBD maupun APBN, baik internal
maupun eksternal;
e. Pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban
kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum,
kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengkoordinasikan
dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana; dan
6 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris
dibantu oleh sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan Program
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai
tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan program kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam
rangka sinkronisasi program Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik se – Provinsi Riau;
c. Monitoring dan evalusi terhadap pelaksanaan
program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Riau;
d. Membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau;
7 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
e. Mengkoordinir dan membuat usulan rencana
program dan kegiatan di unit kerja untuk di teruskan
ke BAPPEDA;
f. Mempersiapkan laporan tahunan program dan
kegiatan unit kerja;
g. Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian
tindak lanjut LHP atau pemuktahiran data hasil
pemeriksaan program dan kegiatan;
h. Mengumpulkan dan mengolah data untuk
pembuatan laporan pertanggungjawaban Gubernur;
dan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. Menerima, mengagendakan, memproses surat
masuk dan menata kearsipan;
b. Menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan
mengirimnya;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Mempersiapkan penyelenggaran rapat-rapat dinas;
e. Mengkoordinir operasional perpustakaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Melaksanakan undangan dengan masyarakat, pers
dan media
g. Melaksanakan Dokumentasi semua kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
h. Melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
i. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
j. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan
melayani tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. Mengkoordinir SPT dan SPPD;
l. Mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
atasan.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan anggaran keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
termasuk pengolahan dan pembayaran gaji,
penghasilan pegawai lainya, kegiatan rutin kantor
dan kegiatan langsung;
c. Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas
serta mengkoordinir dan membuat laporan
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
(SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
d. Mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana
belanja tidak langsung dan belanja langsung.
e. Memberikan petunjuk pelaksanan keuangan
bendahara dan pembantu bendahara kegiatan
langsung;
9 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
f. Mengkoordinir rencana keperluan, perlengkapan
dan fasilitasi rutin Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional (Bidang I),
Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas
penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring
dan evaluasi di Bidang Kewaspadaan Nasional.
Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan
anggaran di Bidang Kewaspadaan Nasional;
b. Mengkoordinir, pemantauan, monitoring pelaksanaan
kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang
Kewaspadaan Nasional;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta
fasilitasi kewaspadan dini dan kerjasama intelijen
keamanan;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan
penanganan konflik sosial;
10 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga
asing; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan
Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
1. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bina Masyarakat
Perbatasan mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina
masyarakat perbatasan;
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan
keterangan yang dibutuhkan melalui Forum
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Provinsi
Riau;
c. Peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada
untuk mencegah dan penyelesaian konflik;
d. Melakukan kewaspadaan dan kemampuan
mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan
indikasi terjadinya gejolak sosial baik dalam bentuk
konflik horizontal maupun konflik vertikal;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi
Riau;
11 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat
perbatasan dan tenaga kerja;
g. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring
dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan
kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja
perbatasan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Kewapadaan Nasional.
2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan
Orang Asing mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan penanganan konflik dan
pengawasan orang asing;
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan
rekonsiliasi pasca konflik;
c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik
pemerintahan;
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di
masyarakat;
e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan
lembaga asing;
f. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta
pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
12 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
penangganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial dan pengawasan orang asing dan
lembaga asing;
g. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan
pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Kewapadaan Nasional.
4. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bidang II)
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempuyai
tugas penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan,
monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan
anggaran di Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;
b. Mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan,
kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
ketahanan ideologi negara;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengembangan wawasan kebangsaan;
13 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan bela negara;
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Pembauran dan
Kewarganegaraan mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela
negara dan nilai sejarah;
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program penguatan
wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
c. Melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi
kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan
kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
d. Melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi
dalam rangka perumusan, pembinaan dan
pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan
nilai sejarah;
e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
14 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan
nilai sejarah;
f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta
pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan,
bela negara dan nilai sejarah;
g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;
h. Melakukan perumusan kebijakan, pengembangan
serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
i. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan,
bela negara dan nilai sejarah; dan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Sub Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara
dan Nilai Sejarah mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan ketahanan ideologi,
pembauran dan kewarganegaraan;
b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum
Pembaruan Kebangsaan (FPK);
c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program penguatan
ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
d. Melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi
kondisi pemahaman masyarakat tentang ketahanan
ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
15 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
e. Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan
kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan,
koordinasi dan sosialisasi ideologi, pembauran dan
kewarganegaaan;
f. Melakukan penyiapan analisis kondisi pemahaman
masyarakat serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan ketahanan ideologi, pembauran dan
kewarganegaraan;
g. Memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi
warga transimigrasi/ pengungsi/ pendatang di
lingkungan masyarakat Provinsi Riau;
h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultasi
dalam rangka perumusan, pembinaan dan
pemantapan ketahanan ideologi pembauran dan
kewarganegaraan
i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan
kewarganegaraan serta pemberian tanda
penghargaan;
j. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi dan
pembauran dan kewarganegaraan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
16 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
5. Bidang Politik Dalam Negeri (Bidang III)
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas perumusan, koordinasi,
pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Politik Dalam
Negeri
Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan
anggaran di Bidang Politik Dalam Negeri;
b. Mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan,
kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Politik Dalam
Negeri;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi kelembagaan politik
pemerintahan;
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan
presiden dan wakil presiden; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.
17 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
1. Sub Bidang Fasilitasi Lembaga Politik mempunyai
tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi
lembaga politik;
c. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi
dalam rangka menghimpun data keberadaan,
kegiatan, dan kondisi partai politik di Provinsi Riau;
d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses
bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran
dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota
DPRD
e. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-
undangan bidang politik bagi fungsionaris partai
politik;
f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi
kebijakan politik;
g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
kelembagaan politik pemerintahan di Provinsi Riau;
h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
kelembagaan politik pemerintahan di daerah;
18 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;
j. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh
kursi; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pemilu
mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan fasilitasi Pendidikan politik dan
Pemilihan Umum;
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi
pendidikan politik dan pemilihan umum di Provinsi
Riau;
c. Menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta
politik pemilihan umum di Provinsi Riau;
d. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-
undangan bidang politik masyarakat dan simpatisan
partai politik;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk
Pemilu/Pilkada di Provinsi Riau;
f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
19 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi
elemen masyarakat;
g. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya
politik bagi elemen masyarakat;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pemilu
presiden dan wakil presiden serta pemilukada
kab/kota; dan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan (Bidang IV),
Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan mempuyai tugas perumusan, koordinasi,
pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi,
Budaya, Agama dan Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan perumusan rencana program, kegiatan dan
anggaran di Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan;
20 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam
dan kesenjangan perekonomian;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian
masyarakat;
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha
ekonomi;
f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama
dan kemasyarakatan;
g. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan
kepercayaan;
h. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi
budaya;
i. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi
kemasyarakatan;
j. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan; dan
21 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi,
seni dan budaya;
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi
ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan
dan kesatuan;
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
kebudayaan;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan
keterangan yang dibutuhkan dalam bidang
ketahanan ekonomi;
f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi
ketahanan sumber daya alam dan penanganan
kesenjangan perekonomian;
22 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
identifikasi ketahanan di bidang perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter;
h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi
kemasyarakatan perekonomian;
i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta
produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen;
j. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga
perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga
perekonomian;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama
dan Sosial Kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya,
agama dan sosial kemasyarakatan;
b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi
Ketahanan, agama dan sosial kemasyarakatan;
23 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan
keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya,
agama dan sosial kemasyarakatan;
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerukunan agama dan kepercayaan yang berada di
masyarakat;
e. Melakukan dan koordinasi dan kerjasama dengan
elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau;
f. Melakukan penyiapan,mfasilitasi, evaluasi dan
koordinasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat
Provinsi Riau;
g. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi
kemasyarakatan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama
dan Sosial Kemasyarakatan.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang
24 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
KEPALA BADAN
Bidang Kewaspadaan Nasional
Subbid Kerjasama Intelijen dan Bina
Masyarakat Perbatasan
Subbid Penanganan Konflik dan Pengawasan
Orang Asing
Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Subbid Ketahanan Ideologi, Pembauran dan
Kewarganegaraan
Subbid Wawasan Kebangsaan,Bela Negara
dan Nilai Sejarah
Bidang Politik Dalam Negeri
Subbid Fasilitasi Lembaga Politik
Subbid Fasilitasi Pendidikan Politik dan
Pemilu
Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan
Subbid Ketahanan Ekonomi
Subbid Ketahanan Budaya, Agama dan
Kemasyarakat
SEKRETARIAT
Subbag Perencanaan Program
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
25 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
BAB II PENETAPAN KINERJA
A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018
Rencana Startegis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau tahun 2014-2018 pada hakikatnya merupakan pernyataan
komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana
dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu
dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya
adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan
anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal
dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat,
penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan
sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan
administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, agar tercapai
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Untuk menyatukan
persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut:
Visi :
“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Suasana
yang Kondusif di Provinsi Riau”
26 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Misi :
Dalam mencapai visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau merumuskan empat misi yang menjadi tugas utama
yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas demokrasi
2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif
3. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan
mensukseskan percepatan pembangunan Provinsi Riau
Adapun penjelasan dari empat misi diatas adalah sebagai berikut :
>Misi Pertama
Diarahkan untuk menumbuh kembangkan demokrasi yaitu
perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika dan
berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
>Misi Kedua
Merupakan suatu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi
konflik dan peningkatan pencegahan penyakit – penyakit
masyarakat.
>Misi Ketiga
Diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan
wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa
dan bernegara.
27 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
>Misi Keempat
Diarahkan untuk mengerahkan seluruh komponen dan
elemen masyarakat baik LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan percepatan
pembangunan di Provinsi Riau.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana
kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap
instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi
kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut
sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan
dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap
pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan
para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan
menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan
serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya
dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi
hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
rakyat.
Penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah
sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana
28 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
korupsi. Kita tentu sepaham bahwa memerangi korupsi yang sudah
sistematis dan mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan
sistematis dan luar biasa dan tidak hanya cukup dengan tindakan-
tindakan represif saja. Perubahan – perubahan mendasar perlu
dilakukan terhadap sistem manajemen pemerintahan guna tercapainya
kondisi negara yang lebih baik dan lebih bersih.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat laporan pelaksanaan
pengukuran suatu capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Riau pada tahun 2016, tentunya harus terlebih dahulu disusun
pula suatu penetapan kinerjanya. Penetapan Kinerja merupakan fokus
yang akan diupayakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Fokus perhatian utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah mewujudkan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang profesional,
berkinerja, akuntabel dan sejahtera. Upaya – upaya yang akan
dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyempurnaan Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
sebagai salah satu SKPD yang menjalankan urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik.
29 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI RIAU
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak Politik dan hak sipilnya
1. Jumlah Parpol yang mendapatkan
pembinaan 2. Jumlah masyarakat yang mendapat
pendidikan Politik
12 parpol
400 org
2.
Terdeteksinya kondisi-kondisi laten actual dalam sosial kemasyarakatan yang berpotensi memproduksi rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku,kebijakan) guna meminimalisasi konflik sosial
1. Pemetaaan Potensi Konflik
2. Jumlah aksi unjuk rasa di Provinsi Riau
12 kab/kota
185 unjuk rasa
3.
Meningkatnya sikap nasionalisme, rasa persatuan dan serta kesadaran bela negara dikalangan masyarakat
1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan
pendidikan,pelatihan dan sosialisasi tentang nilai-nilai ideologi Pancasila
2. Jumlah masyarakat yang mendapatkan PendidikanSejarah dan wawasan kebangsaan.
140 orang
1300 org
4.
Meningkatnya ketahanan budaya dan ekonomi masyarakat dalam menunjang ketahanan bangsa
1. Jumlah forum ketahanan ekonomi yang
terbentuk
1 forum
Kab/ Kota
5.
Meningkatnya kapasitas lembaga non pemerintah (LSM/ orkemas, FPK,FKDM dan FKUB) dalam menunjang pembangunan daerah
1. Jumlah LSM /Orkemas yang
mendapatkan SKT. 2. Jumlah Orkemas dan LSM yang
memperoleh Pembinaan 3. Jumlah data base LSM/Ormas
22
Ormas/LSM 100
Ormas/LSM 1 data base
30 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016.
Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang
akan digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Riau dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau.
Mengingat pentingnya penetapan indikator kinerja utama bagi
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Riau telah melakukan Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Di dalam Indikator
Kinerja Utama telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk
capaian indikator kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau.
Kelima Sasaran Startegis itu adalah :
1. Meningkatnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dengan
semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik
dan hak sipilnya
2. Terdeteksinya kondisi – kondisi laten aktual dalam sosial
kemasyarakatan yang berpotensi memproduksi rasa ketidak
31 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
puasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku, kebijakan) guna
meminimalisasi konflik sosial
3. Meningkatnya sikap nasionalisme, rasa persatuan dan serta
kesadaran bela negara dikalangan masyarakat
4. Meningkatnya ketahanan budaya dan ekonomi masyarakat
dalam menunjang ketahanan bangsa
5. Meningkatnya kapasitas lembaga non pemerintah (LSM/
orkemas, FPK, FKDM dan FKUB) dalam menunjang
pembangunan daerah
Capaian Indikator Kinerja tahun 2016 di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dapat dilihat dalam
Tabel berikut:
Tabel 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
% CAPAIAN
1
Meningkatnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya
1. Jumlah Parpol yang
mendapatkan Pembinaan
12 parpol
12 parpol
100 %
2. Jumlah Masyarakat
yang mendapat Pendidikan Politik
400 org
450 org
9 kab/kota
115 %
2.
Terdeteksinya kondisi-kondisi laten aktual dalam sosial kemasyarakatan yang berpotensi memproduksi rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku,kebijakan) guna meminimalisasi konflik sosial
32 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1. Pemetaaan Potensi Konflik
12 kab/kota
12 kab/kota
100 %
2. Jumlah Aksi Unjuk Rasa di Provinsi Riau
185 unjuk rasa
200
unjuk rasa
88 %
3.
Meningkatnya Sikap Nasionalisme, Rasa Persatuan dan serta Kesadaran Bela Negara di kalangan Masyarakat
1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila
400
generasi muda/
masyarakat
575
generasi muda/ masyarakat
144 %
2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Sejarah dan Wawasan Kebangsaan.
1400 org
1200 org
86 %
4.
Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Ekonomi Masyarakat dalam menunjang Ketahanan Bangsa
1. Jumlah Forum Ketahanan Ekonomi yang terbentuk
1 forum
1 forum
100 %
5.
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Non Pemerintah (LSM/ Orkemas, FPK,FKDM dan FKUB) dalam menunjang Pembangunan Daerah
1. Jumlah LSM /Orkemas yang mendapatkan SKT.
22
Ormas/LSM
13 ormas/LSM
59%
1. Jumlah Orkemas dan LSM yang memperoleh Pembinaan
150
Ormas/LSM
200
Ormas dan LSM
133 %
33 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
2. Jumlah Data Base LSM/Ormas
1 data base
1 data base
100 %
B. ANALISIS DESKRIPTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
Analisis deskriptif terhadap capaian indikator kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau untuk setiap indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan
berorientasi pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di
pusat dan daerah.
1. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ke – 1 yaitu :
Meningkatnya nilai - nilai demokrasi yang bermartabat
dengan semakin bijaknya masyarakat dalam menggunakan
hak politik dan hak sipilnya
Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja
8 ( delapan ) kegiatan, yaitu:
Monitoring dan Peliputan PILKADA Kab/Kota, dimana
pelaksanaan Monitoring dan Peliputan PILKADA Kab/Kota,ini
terlaksana pada 2 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada
serentak. Dari monitoring yang dilaksanakan pelaksanaan
tahap pertahap pemilukada serentak baik di Kab. Kampar
maupun di Kota Pekanbaru berjalan dengan baik sesuai jadwal
yang telah ditetapkan begitu juga halnya dengan daftar pemilih.
Ini dapat terlaksana dengan baik karena juga terlaksananya
kegiatan Forum Fasilitasi Pemilu dalam Rangka Partisipasi
34 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Masyarakat, dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Pendidikan bagi Calon Pemilih Pemula.
Dalam mengukur Jumlah Parpol yang mendapatkan
pembinaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
juga melaksanakan Dialog Partai Politik se Provinsi Riau
juga melakukan pembinaan melalui kegiatan Pendidikan
Budaya Politik bagi Elemen Masyarakat dan Partai Politik,
Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai
Politik, serta Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai
Politik dan Sosialisasi Peraturan Bantuan Keuangan Partai
Politik ada sebanyak 12 Partai Politik yang dilibatkan pada
kegiatan tersebut.
2. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ke – 2 yaitu :
Terdeteksinya kondisi – kondisi laten aktual dalam sosial
kemasyarakatan yang berpotensi memproduksi rasa ketidak
puasan terhadap pihak lain (sikap/perilaku, kebijakan) guna
meminimalisasi konflik sosial.
Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja
9 (sembilan ) kegiatan, yaitu:
Pengawasan Kegiatan Orang Asing di Daerah adalah
kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan deteksi dini
terhadap Ketahanan Bangsa terhadap pengaruh dan tindakan
– tindakan yang dilakukan oleh orang asing maupun lembaga
dan ormas asing.
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
dan Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) se Provinsi Riau adalah kegiatan
35 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
preventif yang membangun kepedulian masyarakat dan
generasi muda terhadap bahaya terorisme, serta Aparat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau melalui
Pelatihan Deteksi Dini, guna meminimalisir bahaya
radikalisme di Provinsi Riau maka dilakukan koordinasi antar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Provinsi Riau melalui
kegiatan Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal
se Provinsi Riau serta Pemetaan Potensi Konflik dan
Penanganan Konflik Sosial se Provinsi Riau juga
Investigasi Masalah Aktual dan Aksi – Aksi Unjuk rasa se
Provinsi Riau, Penyusunan, Fasilitasi, Evaluasi Rencana
Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam
Negeri dan menjaga kedaulatan wilayah perbatasan melalui
kegiatan Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait
Kewaspadaan Nasional.
3. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ke – 3 yaitu :
Meningkatnya sikap nasionalisme, rasa persatuan dan
serta kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat
Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja
8 (delapan) kegiatan, yaitu:
Dalam upaya pembangunan karakter bangsa dan
penguatan nilai – nilai Pancasila serta semangat bela negara
telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan
Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan, dan Jambore
Bela negara dimana pada kegiatan ini juga dilaksanakan apel
peringatan hari Bela Negara dengan pelaksanaan kegiatan ini
diharapkan masyarakat dan generasi muda mampu
36 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
mengaktualisasikan dan pengimplementasikan nilai – nilai
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
Dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Bela
Negara di Daerah telah dilakukan Monitoring Evaluasi dan
Supervisi Peningkatan Kesadaran Bela Negara. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau juga melaksanakan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Massa,
serta kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Bagi Etnis
Masyarakat se-Provinsi Riau, dan kegiatan Pemantauan
Supervisi dan Evaluasi serta Monitoring Pelaksanaan
Ketahanan ideologi Pembauran dan Kewarganegaraan se-
Provinsi Riau sekaligus kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi
Percepatan Proses Pembauran Bagi Warga Transmigrasi/
Pengungsi Pendatang di Lingkungan Masyarakat Riau
Sekaligus Pemberian Tanda Penghargaan dan Kegiatan
Forum Dialog Penguatan Nilai – nilai Sejarah Kebangsaan
4. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ke – 4 yaitu :
Meningkatnya ketahanan budaya dan ekonomi
masyarakat dalam menunjang ketahanan bangsa.
Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja 3 (tiga)
kegiatan, yaitu:
Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam
Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah dalam
Penyusunan Rekomendasi Strategis Penguatan Investasi
dalam rangka Ketahanan Ekonomi. Penyusunan Rekomendasi
37 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
terkonsentrasi pada kebijakan untuk Ketahanan Pangan,
disamping itu juga dilaksanakan kegiatan Forum Dialog
Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
guna menginventarisir potensi konflik yang berhubungan
dengan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.
Juga melaksanakan Pemantauan Perkembangan Harga
terkait Kewaspadaan Nasional. Kegiatan ini bertujuan agar
terwujudnya sinergitas program dan kegiatan antar pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Sasaran Strategis Indikator Kinerja ke – 5 yaitu :
Meningkatnya kapasitas lembaga non pemerintah (LSM/
orkemas, FPK, FKDM dan FKUB) dalam menunjang
pembangunan daerah
Capaian kinerja indikator ini diukur melalui kinerja
6 (enam ) kegiatan, yaitu:
Dalam rangka meningkatkan peranan FKUB, kompetensi
anggota FKUB, serta upaya antisipasi dan pencegahan konflik
sosial bernuansa agama maka dilaksanakan kegiatan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama.
Fasilitasi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan
di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pembinaan Ormas dan
LSM di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta Sosialisasi
tentang Peraturan Organisasi Kemasyarakatan merupakan
Kegiatan bertujuan untuk meneguhkan kembali seluruh elemen
bangsa tentang pilar – pilar kehidupan kebangsaan sehingga
pembangunan karakter bangsa dapat dijaga dan diupayakan
38 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
secara berkelanjutan dalam bentuk kebijakan strategis yang
perlu di implementasikan secara masif. Terhadap organisasi
masyarakat yang telah terdaftar dan mendapatkan bantuan
hibah dari Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau juga melakukan Verifikasi Evaluasi
dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan
Sosial.
Disamping itu juga dilakukan monitoring dan identifikasi
terhadap aliran atau kepercayaan yang menyimpang yaitu
kegiatan Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di
Provinsi Riau.
C. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016
Dalam rangka melaksanakan program – program yang telah
ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
didukung anggaran belanja dengan realisasi sebagai berikut :
39 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Tabel.3.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU TAHUN 2016
No Nama Kegiatan Jumlah Realisasi
Perincian Kegiatan Anggaran Bobot Volume Fisik Keuangan
Rp (%) Kegiatan Fisik % Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA 19,919,763,427 100,00 90,62 90,62 90,62 18,052,140,409
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,913,081,480 100,00 95,29 100,00 95,29 9,446,524,820
B BELANJA LANGSUNG 10,006,681,947 100,00 92,96 8,48 86,00 8,605,615,589
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,648,910,375 26,47 114,54 30,32 87,45 2,316,576,842
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000 0,10 100,00 0,10 87,60 8,760,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
413,570,000 4,13 84,63 3,50 77,00 318,439,255
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
78,400,000 0,78 97,87 0,78 99,07 77,670,000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
23,500,000 0,23 97,87 0,23 80,69 18,962,000
40 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 233,368,050 2,33 100,00 2,33 100,00 233,368,050
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53,900,000 0,54 100,00 0,54 100,00 53,900,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50,523,010 0,50 98,96 0,50 88,28 44,600,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30,000,000 0,30 100,00 0,30 97,73 29,318,400
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
172,082,000 1,72 100,00 1,50 99,74 171,628,600
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
21,556,800 0,22 100,00 0,22 99,14 21,372,00
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 115,000,000 1,15 97,39 1,12 94,71 108,910,900
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
795,073,975 7,95 97,48 7,74 99,99 794,997,037
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 115,200,000 1,15 100,00 1,15 100,00 115,200,000
14 Penyedian Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD
195,522,540 1,95 98,20 1,92 97,68 190,982,100
15 Verifikasi Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
246,171,000 2,46 40,63 1,00 21,26 52,341,700
41 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
16 Revisi Standar Operasional Prosedur SKPD 95,043,000 0,96 94,69 0,90 80,19 76,216,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
485,111,240 4,85 123,89 6,01 95,09 461,304,150
17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 49,470,000 0,49 141,50 0,70 99,70 49,320,000
18 Penggadaan Meubelur 136,750,000 1,37 87,75 1,20 87,06 119,048,800
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 144,000,000 1,44 69,44 1,00 98,25 141,480,000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 96,877,440 0,97 96,86 0,94 96,86 93,837,350
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
58,013,800 0,58 100,00 0,58 99,32 57,618,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105,500,000 1,05 90,32 0,95 92,99 94,100,000
22 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
86,900,000 0,87 100,00 0,87 100,00 86,900,000
23 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 247,312,000 0,19 80,65 0,15 60,22 11,200,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
297,312,000 2,97 93,52 2,78 96,15 285,863,600
24 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000 0,50 90,00 0,45 99,80 49,900,000
42 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
25 Capacity Building di Lingkungan SKPD 247,312,000 2,47 97,04 2,40 95,41 235,963,600
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
869,755,225 8,69 90,80 7,89 81,62 709,935,800
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
158,216,100 1,58 82,17 1,30 74,77 118,290,500
27 Penyusun laporan Keuangan Semesteran 14,941,825 0,15 100,00 0,15 92,07 13,757,400
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
53,782,700 0,54 92,97 0,50 97,11 52,229,700
29 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
95,517,000 0,95 95,27 0,91 79,95 76,362,400
30 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 136,771,000 1,37 87,74 1,20 82,93 113,429,500
31 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
70,400,600 0,70 85,23 0,60 48,18 33,920,000
32 Rapat Koordinasi Pada Setiap SKPD 340,126,000 3,40 91,14 3,10 88,77 301,946,300
VI Program Bina Idologi dan wawasan kebangsaan
1,299,246,207 12,98 69,13 8,98 84,35 1,095,934,306
33 Revatilisasi dan Aktulisasi Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Provinsi Riau
94,794,471 0,95 84,39 0,80 79,09 74,969,200
43 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
34 Pendidikan Wawasan Kebangsaan 63,129,000 0,63 98,21 0,62 86,34 54,505,400
35 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Sejarah Kebangsaan
198,276,400 1,98 85,74 1,70 81,99 162,568,800
36 Forum Dialog Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan
130,789,000 1,31 76,46 1,00 73,24 95,793,400
37 Monitoring Evaluasi dan Suvervisi Penigkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah berdasarkan permendagari No. 38 2011
74,184,000 0,74 94,36 0,70 88,89 65,945,050
38 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Massa
71,148,000 0,71 84,33 0,60 56,34 40,085,600
39 Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau
84,909,240 0,85 100,00 0,85 90,66 76,974,650
40 Forum Pembauran Kebangsaan Bagi Etnis Masyarakat se Provinsi Riau
89,369,404 0,89 92,87 0,83 88,62 79,199,100
41 Pemantauan Supervisi dan Evaluasi Serta Monitoring Pelaksanaan Ketahanan Ideologi Pembauran dan Kewarganegaraan se -Provinsi Riau
52,764,731 0,53 94,76 0,50 87,77 46,313,731
42 Fasilitasi dan Sosialisasi Percepatan Proses Pembuaran Bagi Warga Transmigrsi /Pengungsi Pendatang di Lingkungan Masyarakat Riau Sekaligus Pemberi Tanda Penghargaan
239,728,960 2,40 87,60 2,10 86,84 208,181,375
44 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
43 Jambore Bela Negara 200,153,000 2,00 97,43 1,95 95,63 191,398,000
VII Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 1,685,599,978
16,84 72,48 12,21 78,41 1,321,665,631
44 Pengawasan Kegiatan Orang Asing di Daerah
84,226,050 0,84 100,00 0,84 95,41 80,357,625
45 Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
86,481,759 0,86 100,00 0,86 96,67 83,601,900
46 Pelatihan Deteksi Dini 106,472,450 1,06 100,00 1,06 81,26 86,515,904
47 Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se- Provinsi Riau
101,195,450 1,01 98,82 1,00 94,73 95,862,802
48 Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal se Prov. Riau
109,414,985 1,09 82,26 0,90 61,79 67,602,600
49 Investigasi Masalah Aktual dan Aksi Unjuk Rasa se-Provinsi Riau
96,291,861 0,96 75,81 0,73 98,60 94,945,000
50 Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Terkait Kewaspadaan Nasional
159,986,557 1,60 100,00 1,60 85,19 136,297,076
51 Penyusunan, Fasilitasi, Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
376,446,200 3,76 87,66 3,30 85,54 322,014,824
52 Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
91,533.167 0,91 100,00 0,91 92,03 84,240,900
45 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
53 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah Provinsi Riau
262,403,486 2,62 99,08 2,60 79,73 209,224,100
54 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Konflik Sosial
211,147,548 2,11 71,04 1,50 28,89 61,002,100
VIII Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri 1,229,610,658 12,29 98,04 12,05 85,10 1,046,384,800
55 Dialog Partai Politik se Provinsi Riau 106,106,105 1,06 94,25 1,00 89,59 95,056,800
56 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik
122,431,768 1,22 100,00 1,22 90,90 111,288,750
57 Sosialisasi Peraturan Bantuan Keuangan Partai Politik
94,371,373 0,94 97,49 0,92 91,14 86,009,600
58 Fasilitasi Pelaksana Komunikasi Politik Terhadap Partai Politik
206,223,878 2,06 96,98 2,00 78,55 161,981,200
59 Forum Fasilitasi Pemilu Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat
91,243,870 0,91 98,64 0,90 80,57 73,511,450
60 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Bagi Calon Pemilih Pemula
194,186,844 1,94 100,00 1,94 80,07 155,477,800
61 Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat
163,320,301 1,63 100,00 1,63 95,01 155,164,600
62 Pendidikan Budaya Politik Bagi Partai Politik 164,998,690 1,65 96,97 1,60 85,48 141,039,800
46 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
63 Monitoring dan Peliputan Pilkada Kab/Kota 86,728,029 0,87 92,24 0,80 77,09 66,854,800
IX Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
557,526,868 5,57 100,00 5,57 89,67 499,927,400
64 Identifikasi Ketahanan Nasional, Sumber Daya Alam, Terkait Kewaspadaan Nasional se Provinsi Riau
119,003,326 1,19 100,00 1,19 89,27 106,237,500
65 Pemantauan Perkembangan Harga Terkait Kewaspadaan Nasional
91,121,000 0,91 100,00 0,91 84,70 77,183,600
66 Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda Dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah
117,003,100 1,17 100,00 1,17 83,57 97,779,700
67 Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
117,455,442 1,17 100,00 1,17 97,31 114,295,100
68 Pendataan Sumber Daya Alam yang Berkaitan Konflik dalam rangka Ketahanan Ekonomi
112,944,000 1,13 97,39 1,10 92,46 104,431,500
X Program Fasilitasi Ketahanan Seni,Budaya,Agama, dan Kemasyarkatan
557,367,900 5,77 71,04 4,10 91,06 525,766,960
69 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
159,332,500 1,59 100,00 1,59 95,05 151,450,000
70 Fasilitasi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Riau dan Kab/Kota
96,801,000 0,97
100,00 0,97 96,54 93,452,500
47 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
71 Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota
128,566,000 1,28 100,00 1,28 84,88 109,124,160
72 Fasilitasi Pertemuan Tokoh adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau
90,926,500 0,91 98,98 0,90 89,04 80,965,300
73 Koordinasi dan Identifikasi Aliran Sempelan di Provinsi Riau
101,741,900 1,02 98,29 1,00 89,22 90,775,000
XI Program Pengembangan Data / Informasi 250,741,500 2,51 98,80 2,48 97,37 244,156,100
74 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
126,770,700 1,27 100,00 1,27 99,72 126,412,100
75 Penyusunaan Buku Data Badan Kesbangpol Provinsi Riau
123,970,800 1,24 97,60 1,21 94,98 117,744,000
Jumlah 19,919,763,427 100,00 92,96 92,09 90,62 18,052,140,409
48 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
BAB. IV PENUTUP
Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan
yaitu 1 (satu) tahun. Secara lengkap memuat laporan yang
membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu
kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang
dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari
dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat
karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak
yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu
kegiatan belanja.
Walaupun terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan yang
signifikan akan tetapi, sebenarnya didalam proses pelaksanaannya
masih menyisakan relatif banyak permasalahan. Permasalahan
tersebut tidak muncul didalam matrik capaian Indikator Kinerja Utama
karena target yang ditetapkan hanya bersifat kuantitatif semata,
misalkan laporan, data dan Naskah Kajian. Oleh karena itu
permasalahan yang bersifat kualitatif misalnya, kualitas proses dan
hasil sebuah kegiatan baru akan terlihat didalam penjelasan capaian
masing – masing Indikator Kinerja Utama.
Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di tahun mendatang
harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan,
sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalisir
49 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
sehingga berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya
strategis tersebut antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan
Pembangunan Daerah, khususnya terkait dengan Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau serta dengan LSM dan Ormas serta Pemerintah
Pusat.
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber
daya manusia maupun sarana prasarana sehingga dapat tercapai
good governance.
3. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan
pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat
berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
4. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketataan
terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta
ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar
dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan
upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari
kesalahan persepsi terkait capaian akuntabilitas kinerja di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, diharapkan
menganilisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut
secara komprehensif yaitu tidak hanya melihat matrik capaian IKU – nya
saja tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian
masing-masing indikator kinerja dimaksud.
50 | LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pembuatan
Laporan Kinerja suatu instansi pemerintah selain harus dapat
menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu
besaran dalam satuan jumlah atau persentase, juga harus dapat
menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses
pelaksanaan masing-masing kegiatan.